jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPI IBUI< INOONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
PEMERINTAH PERSATUAN EMIRA T ARAB ( COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui
kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab melalui
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Persatuan Emirat Arab ( Comprehensive Economic
Partnership Agreement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the United Arab
Emirates);
b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan
internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan
pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang dari
Persatuan Emirat Arab, perlu mengatur tata cara
pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan
Emirat Arab ( Comprehensive Economic Partnership
Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the United Arab Emirates);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
-- 1 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
Menetapkan
atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Ernirat Arab
( Comprehensive Economic Partnership Agreement between
the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the United Arab Emirates);
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 3612) sebagairnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nornor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nornor 93, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kernenterian Negara (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nornor 98);
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2023 tentang
Pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonorni Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Persatuan Emirat Arab (Comprehensive
Economic Partnership Agreement between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
United Arab Emirates) (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kernenterian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nornor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
(COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB
EMIRATES,.
-- 2 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi ·
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat
TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pa bean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu)
atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu
tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan
Be bas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan a tau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a. penyelenggara kawasan berikat;
b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;
c. pengusaha di kawasan berikat merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;
d. penyelenggara gudang berikat;
e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau
f. pengusaha di gudang berikat merangkap
penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/ Pengusaha PLB adalah:
a. penyelenggara PLB;
b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara
di PLB.
-- 3 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
10. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a. Badan U saha KEK; a tau
b. Pelaku Usaha di KEK.
11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Persatuan Emirat Arab yang besarannya ditetapkan
dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea ·
masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi
Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
12. PPFTZ dengan Kode O 1 yang selanjutnya disebut PPFTZ-
01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan
ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Ka wasan Be bas ke TLD DP.
13. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang
selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan
pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran
barang ke dan dari KEK.
14. Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan un tuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).
15. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif
dan/ a tau nilai pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian
kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ a tau jumlah barang
yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan
pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi,
dan dokumen lain terkait yang dilakukan di Kantor
Pusat, Kantor Wilayah, atau Kantor Pelayanan Utama
oleh pejabat bea dan cukai.
16. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan
kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,
dan/ a tau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
17. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.
18. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.
-- 4 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
19. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya
disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus
yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk
menentukan negara asal barang.
20. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Persatuan Emirat Arab.
21. Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab.
22. Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari
luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab.
23. Aturan Khusus Produk (Product Specific Rules) yang
selanjutnya disebut PSR adalah kriteria asal barang yang
dipersyaratkan secara khusus untuk setiap barang yang
proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating, sebagaimana diatur dalam Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab.
24. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab yang selanjutnya disebut SKA Form IUAE adalah
dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh ·
Instansi Penerbit SKA yang akan digunakan sebagai
dasar pemberian Tarif Preferensi.
25. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya
disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah
atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara
Anggota pengekspor dan diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA Form IUAE atas barang yang akan
diekspor.
26. Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form IUAE
yang berisi petunjuk mengenai pengisian SKA Form IUAE.
27. Dokumen Pelengkap Pa bean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan
pabean, misalnya invoice, packing list, bill of
lading/ ainuay bill, manifest, dan dokumen lainnya yang
di persyaratkan.
29. Third Party Invoice adalah invoice yang diterbitkan oleh
perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain
Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama
dengan negara tempat diterbitkannya SKA Form IUAE.
30. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal ainuay bill untuk moda pengangkutan udara,
-- 5 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda
pengangkutan darat.
31. Permintaan Retroactive Check adalah permintaan yang
dilakukan oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi
Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan
SKA Form IUAE.
32. Verification Visit adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pejabat bea dan cukai di negara penerbit SKA Form IUAE
untuk memperoleh data atau informasi mengenai
pemenuhan Ketentuan Asal Barang, dan/ atau keabsahan
SKA Form IUAE.
33. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
34. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan
Cukai.
35. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(RULES OF ORIGIN)
Bagian Kesatu
Tarif Preferensi
Pasal 2
(1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang
besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN), sepanjang
memenuhi Ketentuan Asal Barang.
(2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai
penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab.
(3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan terhadap:
a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);
b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan
impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan
barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan
untuk menggunakan Tarif Preferensi;
c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan
impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan ·
barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan
untuk menggunakan Tarif Preferensi;
d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan
Bebas ke TLDDP, sepanjang:
-- 6 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
1. bahan baku dan / a tau bahan penolong berasal
dari luar Daerah Pabean;
2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau
bahan penolong ke Kawasan Bebas telah
mendapat persetujuan penggunaan Tarif
Preferensi; dan
3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pengusaha yang dapat menggunakan Tarif
Preferensi; atau
e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada
saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan
persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
(4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki 1zm usaha dari Sadan Pengusahaan ·
Kawasan;
b. melakukan pemasukan bahan baku dan/ atau
bahan penolong, dan sekaligus melakukan
pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
c. memiliki dan menerapkan sistem informasi
persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang
dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai secara online dan realtime, dengan
persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
d. memiliki akses kepabeanan; dan
e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang hasil produksi dan blueprint proses produksi
yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan
dikeluarkan ke TLDDP.
Pasal3
(1) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat ( 1) terdiri dari:
a. kriteria asal barang (origin criteria);
b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang
( Origin Criteria)
Pasal4
( 1) Kri teria asal barang ( origin criteria) se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi
di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained or
produced goods);
-- 7 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau ·
diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly
obtained or produced goods); atau
c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan
hanya menggunakan Bahan Originating berasal dari
1 (satu) atau lebih Negara Anggota (produced
exclusively).
(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:
a. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating dan seluruh Bahan Non-
Originating tersebut harus mengalami perubahan
klasifikasi atau Change in Tariff Classification (CTC)
pada 4 (empat) digit pertama Harmonized System
(HS) yang selanjutnya disebut Change in Tariff
Heading (CTH);
b. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki
kandungan nilai bilateral atau Qualifying Value
Content (QVC) yang mencapai nilai persentase paling·
sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai Free-on-
Board (FOB); atau
c. barang yang proses produksinya menggunakan
Bahan Non-Originating dengan hasil akhir memiliki
kandungan nilai bilateral atau Qualifying Value
Content (QVC) yang mencapai nilai persentase paling
sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai Ex-
Worlcs.
(3) Dalam hal klasifikasi atas barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b yang diimpor termasuk dalam
daftar PSR, barang impor tersebut harus memenuhi
kriteria asal barang (origin criteria) yang ditetapkan
berdasarkan daftar PSR, walaupun kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah dipenuhi.
Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
( Consignment Criteria)
Pasal5
(1) Kriteria pengiriman (consignment criteria) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, meliputi:
a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota
yang menerbitkan SKA Form IUAE ke dalam Daerah
Pabean; atau
b. barang impor dikirim melalui 1 (satu) atau lebih
negara selain Negara Anggota.
(2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang
menerbitkan SKA Form IUAE melalui 1 (satu) atau lebih
negara selain Negara Anggota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b untuk tujuan transit dan/atau
transshipment atau tempat penyimpanan sementara
dengan ketentuan sebagai berikut:
-- 8 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
a. ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan
khusus terkait persyaratan pengangkutan;
b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara
tujuan transit dan/ atau transshipment; dan
c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar
muat atau tindakan lain yang diperlukan untuk
menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.
Pasal6
(1) Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui
1 (satu} atau lebih negara selain Negara Anggota
sebagaimana dimaksucl clalam Pasal 5 ayat (2), Pejabat
Bea dan Cukai dapat meminta Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan
Usaha/Pelaku Usaha KEK untuk menyerahkan dokumen
berupa:
a. dokumen pengangkutan tunggal (single transport
document) yang mencakup informasi keseluruhan
rute perjalanan barang dari Negara Anggota
pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
b. dokumen pendukung lainnya, yang diterbitkan oleh ·
otoritas kepabeanan di negara selain Negara Anggota
atau entitas lain, yang membuktikan pemenuhan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2),
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai melakukan permintaan
dokumen sebagairnana dimaksud pada ayat (1), lmportir,
Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan
dokumen yang diminta.
Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(Procedural Provisions)
Pasal 7
(1) SKA Form IUAE, harus memenuhi ketentuan sebagai ·
berikut:
a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris;
b. dicetak pada kertas ukuran A4 dengan bentuk dan
format SKA Form IUAE sesuai dengan format yang
tercantum pada Lampiran huruf A angka romawi IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;
c. dicantumkan nomor referensi SKA Form IUAE;
d. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau
produsen);
e. dicantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang
dan stempel resrni dari Instansi Penerbit SKA secara
manual atau elektronik;
-- 9 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2)
(3)
(4)
(5)
f. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan
paling lambat 5 (lima) hari setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
g. dicantumkan kriteria asal barang ( origin criteria)
untuk setiap uraian barang;
h. kolom pada SKA Form IUAE diisi sesuai dengan
petunjuk pengisian pada Overleaf Notes; dan
1. SKA Form IUAE berlaku selama 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak tanggal penerbitan.
SKA Form IUAE dapat diterbitkan lebih dari 5 (lima) hari
setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi,
namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan
sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi
dengan memberikan tanda ( ,/ ) pada kolom angka 14
SKA Form IUAE kotak "ISSUED RETROACTIVELY'.
Dalam hal SKA Form IUAE hilang atau rusak, dapat
digunakan SKA Form IUAE pengganti dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
b. diterbitkan dalam rentang waktu berlakunya SKA
Form IUAE yang hilang atau rusak;
c. diberikan tulisan/ stempel "CERTIFIED TRUE COPY'
pada kolom angka 12 SKA Form IUAE pengganti;
d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form IUAE
yang hilang atau rusak pada kolom angka 12 SKA
Form IUAE pengganti; dan
e. masa berlaku SKA Form IUAE pengganti tidak
melebihi masa berlaku SKA Form IUAE yang hilang
atau rusak.
Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA
Form IUAE, atas SKA Form IUAE dapat dilakukan koreksi
dengan cara:
a. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. mencoret data yang salah;
2. menambahkan data yang benar;
3. menandasahkan perbaikan tersebut oleh
pejabat yang berwenang dari Instansi Penerbit
SKA; dan
4. mencoret kolom SKA Form IUAE tidak terpakai;
a tau
b. menerbitkan SKA Form IUAE baru, dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Dalam hal tanggal bill of lading atau dokumen
pengangkutan lainnya berbeda dengan tanggal
keberangkatan atau dimuatnya barang ke sarana
pengangkut, maka:
a. tanggal keberangkatan ditetapkan sebagai Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk moda
transportasi udara dan darat; atau
b. tanggal pemuatan ditetapkan sebagai Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi untuk moda
transportasi laut.
-- 10 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal8
( 1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga ( selain
Negara Anggota) atau perusahaan lain yang berlokasi di
negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya
SKA Form IUAE, dapat menerbitkan Third Party Invoice.
(2) SKA Form IUAE yang menggunakan Third Party Invoice,
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. dicantumkan nomor dan tanggal Third Party Invoice
pada kolom angka 10 SKA Form IUAE serta
dicantumkan nama, alamat, dan negara Perusahaan ·
yang menerbitkan Third Party Invoice pada kolom
angka 13 SKA Form IUAE;
b. dalam hal Third Party Invoice belum
diterbitkan/tidak diketahui pada saat penerbitan
SKA Form IUAE, dicantumkan nomor dan tanggal
invoice eksporter pada kolom angka 10 SKA Form
IUAE serta dicantumkan nama dan alamat
perusahaan yang menerbitkan Third Party Invoice
pada kolom angka 13 SKA Form IUAE; dan
c. diberikan tanda ( � ) pada kolom angka 13 SKA Form
IUAE kotak "Third Party Invoice".
Pasal9
(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
a. menyerahkan SKA Form IUAE sesuai dengan
ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ atau deklarasi asal barang
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas ·
barang impor berdasarkan perjanjian a tau
kesepakatan internasional;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab
pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara
benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IUAE pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
secara benar.
(2) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB
wajib:
a. menyerahkan SKA Form IUAE sesuai dengan
ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ atau deklarasi asal barang
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas
barang impor berdasarkan perjanjian a tau
kesepakatan in ternasional;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab
pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun
di TPB secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IUAE pada pemberitahuan pabean impor
untuk ditimbun di TPB secara benar.
-- 11 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB
wajib:
a. menyerahkan SKA Form IUAE sesua: dengan
ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ atau deklarasi asal barang
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas
barang impor berdasarkan perjanjian a tau
kesepakatan in ternasional;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab
pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun ·
di PLB secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IUAE pada pemberitahuan pabean impor
untuk ditimbun di PLB secara benar.
(4) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, wajib:
a. menyerahkan SKA Form IUAE sesuai dengan
ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ atau deklarasi asal barang
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas
barang impor berdasarkan perjanjian a tau
kesepakatan internasional;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab
pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan
Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form IUAE pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara
benar.
(5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha
KEK, wajib:
a. menyerahkan SKA Form IUAE sesuai dengan
ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ a tau deklarasi asal barang
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas
barang impor berdasarkan perjanjian a tau
kesepakatan in ternasional;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab
pada PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar
Daerah Pabean secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA·
Form IUAE pada PPKEK pemasukan barang ke KEK
dari luar Daerah Pabean secara benar.
-- 12 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
(6) Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
menyerahkan Dokumen Pelengkap Pabean dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.
(7) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah
tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diserahkan
secara elektronik.
(8) Lembar asli SKA Form IUAE yang disampaikan oleh
Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, ·
meliputi:
a. lembar asli dari SKA Form IUAE atas barang yang
diimpor;
b. lembar asli SKA Form IUAE Issued Retroactively,
dalam hal SKA Form IUAE diterbitkan lebih dari
5 (lima) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal
Eksportasi;
c. lembar asli SKA Form IUAE pengganti ( Certified True
Copy), dalam hal SKA Form IUAE asli hilang atau
rusak; atau
d. lembar asli SKA Form IUAE sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah
dikoreksi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4).
(9) SKA Form IUAE yang disampaikan oleh Importir,
Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha
PLB, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK harus masih berlaku ·
pada saat:
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. pemberitahuan pabean impor barang untuk
di tim bun di TPB;
c. pemberitahuan pabean pemasukan barang imper
untuk ditimbun di PLB;
d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean; atau
e. PPKEK pemasukan barang ke KEK dari luar Daerah
Pa bean,
mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.
BAB III
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI
Bagian Kesatu
Penelitian SKA Form IUAE
-- 13 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 10
(1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan
penelitian terhadap SKA Fann IUAE dalam rangka
pengenaan Tarif Preferensi.
(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta informasi kepada
Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepabeanan.
(3) Terhadap pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang
diimpor dengan menggunakan SKA Fann IUAE
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
Penelitian Ulang atau Audit Kepabeanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
Pasal 11
(1) Penelitian terhadap SKA Fann IUAE untuk pengenaan
Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
meliputi:
a. pemenuhan kriteria asal barang ( origin criteria)
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. pemenuhan kriteria pengmman (consignment
criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan
Pasal 6;
c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions) se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7
sampai dengan Pasal 9;
d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi;
e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea
masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean
impor dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan
data pada SKA Fann IUAE; dan
g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan pada pemberitahuan
pabean impor, SKA Fann IUAE, dan/ atau Dokumen
Pelengkap Pabean, dalam hal barang impor
dilakukan pemeriksaan fisik.
(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan
bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1), SKA Fann IUAE ditolak dan atas barang
impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku
umum (Most Favoured Nation/MFN).
-- 14 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g menunjukkan:
a. total jumlah barang yang tercantum dalam ·
pemberitahuan pabean impor lebih besar dari
jumlah barang yang tercantum dalam SKA Form
IUAE, atas kelebihan jumlah barang tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favoured Nation/MFN);
b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan
yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai
menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum
dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif
bea masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab;
c. spesifikasi barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor berbeda dengan
spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
IUAE, atas barang impor yang berbeda tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favoured Nation/MFN);
d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor, SKA Form IUAE dan/ atau Dokumen
Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favoured Nation/ MFN); a tau
e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
IUAE berbeda dengan klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Tarif Preferensi merupakan
hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
2. peneli tian kri teria asal barang ( origin criteria)
yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan
klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea
dan Cukai; dan
3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap
barang impor yang telah memenuhi Ketentuan ·
Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai
penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif
antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Persatuan Emirat Arab.
(4) SKA Form IUAE diragukan keabsahan dan kebenaran
isinya, jika berdasarkan hasil penelitian terdapat:
a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal
barang ( origin criteria);
b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
pengiriman ( consignment criteria);
c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang
menandatangani SKA Form IUAE dan/ a tau stempel
-- 15 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
pada SKA Form IUAE dengan spesimen yang
menimbulkan keraguan;
d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA Form
IUAE dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan
prosedural (procedural provision) lainnya; dan/ a tau
f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form IUAE
dengan informasi relevan lainnya.
(5) Dalam hal SKA Form IUAE terdiri dari beberapa jenis
barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak
membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis
barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.
Pasal 12
( 1) SKA Form IUAE tetap sah dalam hal terdapat perbedaan
yang bersifat minor (minor discrepancies).
(2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) meliputi:
a. kesalahan pengetikan dan/ atau ejaan pada SKA
Form IUAE, sepanjang dapat diketahui
kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
b. perbedaan kecil antara tanda tangan dan/ a tau
stempel pada SKA Form IUAE dengan spesimen;
c. perbedaan satuan pengukuran (antara lain: satuan
berat, satuan panjang) pada SKA Form IUAE dengan ·
Dokumen Pelengkap Pabean;
d. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang
digunakan; dan/ a tau
e. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang
antara SKA Form IUAE dengan Dokumen Pelengkap
Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang
tersebut merupakan barang yang sama.
Pasal 13
(1) Dalam hal SKA Form IUAE ditolak dan Tarif Preferensi
tidak diberikan, maka:
a. direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang Audit Kepabeanan dan Cukai, Penelitian
Ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan ·
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA Form
IUAE kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(2) Pemberitahuan penolakan SKA Form IUAE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis,
dengan memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak
dapat diberikan dengan disertai alasan penolakan.
-- 16 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Bagian Kedua
Retroactive Check dan Verification Visit
Pasal 14
(1) Terhadap SKA Form IUAE yang diragukan keabsahan dan
kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (4), dilakukan Permintaan Retroactive Check kepada
Instansi Penerbit SKA.
(2) Permintaan Retroactive Check selain sebagaimana ·
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak
(random).
(3) Atas barang impor yang dilakukan Permintaan
Retroactive Check sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dikenakan tarif bea masuk yang berlaku
umum (Most Favoured Nation/MFN).
(4) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), dilampiri dengan copy atau
pindaian SKA Form IUAE, dengan menyampaikan alasan,
disertai dengan permintaan informasi sebagai berikut:
a. penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA Form
IUAE; dan/ a tau
b. informasi, catatan, bukti, dan/ a tau data pendukung
terkait.
(5) Permintaan Retroactive Check sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(6) SKA Form IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan apabila jawaban atas Permintaan Retroactive
Check:
a. tidak disampaikan dalam jangka waktu paling
lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal
diterimanya Permintaan Retroactive Check; atau
b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang dan/ a tau keabsahan SKA
Form IUAE.
Pasal 15
(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk dapat melakukan Verification Visit, dalam hal ·
jawaban atas Permintaan Retroactive Check sebagairnana
dimaksud dalam Pasal 14:
a. diragukan kebenarannya; dan/ atau
b. tidak mencukupi untuk mernbuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang dan/ a tau keabsahan SKA
Form IUAE.
(2) Dalam rangka pelaksanaan Verification Visit, Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada:
-- 17 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
a. eksportir dan/ atau produsen yang akan dikunjungi;
b. Instansi Penerbit SKA; dan
c. Importir barang dari SKA Form IUAE yang akan
diverifikasi.
(3) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus mencantumkan informasi antara lain:
a. nama dan alamat Kantor Pabean yang menerbitkan
permintaan Verification Visit;
b. nama eksportir atau produsen yang akan
dikunjungi;
c. rencana tanggal dan tempat pelaksanaan Verification
Visit;
d. tujuan dan ruang lingkup Verification Visit, termasuk
referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
e. nama dan jabatan pejabat yang akan melaksanakan
Verification Visit.
(4) Verification Visit dilaksanakan setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari eksportir dan/ a tau produsen
yang akan dikunjungi.
(5) Dalam hal Instansi Penerbit SKA mengajukan penundaan
pelaksanaan Verification Visit, Instansi Penerbit SKA
harus memberitahukan penundaan tersebut kepada
Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lam bat
15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya
permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(6) Verification Visit harus dilaksanakan dalam jangka waktu
paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
diterimanya permintaan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), atau dalam periode yang melebihi jangka
waktu tersebut sepanJang disepakati oleh Negara
Anggota.
(7) Keputusan diterima atau ditolaknya SKA Form IUAE
harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan
keputusan tersebut kepada:
a. Eksportir atau produsen; dan
b. Instansi Penerbit SKA.
(8) Dalam hal eksportir atau produsen memberikan
tanggapan atau informasi tambahan atas keputusan yang
disampaikan oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), Pejabat Bea dan Cukai
melakukan penelitian kembali dan menyampaikan
penetapan final secara tertulis kepada Instansi Penerbit
SKA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
tanggapan atau informasi tambahan dari eksportir atau
produsen.
(9) Penyampaian tanggapan atau informasi tambahan oleh
eksportir atau produsen sebagaimana dimaksud pada
ayat (8), hanya dapat disampaikan kepada Pejabat Bea
dan Cukai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya keputusan Verification Visit oleh eksportir ·
atau produsen.
-- 18 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
(10) SKA Form IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan apabila:
a. persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak diterima dalam jangka waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2);
b. hasil Verification Visit menunjukkan bahwa barang
yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal
Barang, dan/ atau data a tau informasi yang
diperoleh tidak mencukupi untuk membuktikan
pemenuhan Ketentuan Asal Barang dan/ a tau
keabsahan SKA Form IUAE; atau
c. pemberitahuan tertulis pelaksanaan Verification Visit
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak.
(11) Keseluruhan proses pelaksanaan Verification Visit,
termasuk pelaksanaan kunjungan, dan penetapan
diterima atau ditolaknya SKA Form IUAE, harus
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak tanggal awal Verification Visit dilaksanakan.
(12) Pelaksanaan Verification Visit dapat melibatkan
kementerian dan/ atau lembaga terkait.
Pasal 16
(1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Retroactive
Check dan pelaksanaan Verification Visit harus menjaga
kerahasiaan informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang
melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan
Asal Barang.
Pasal 17
( 1) Dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check, ·
SKA Form IUAE diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat
Bea dan Cukai melakukan penelitian lebih lanjut
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang kepabeanan.
(2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK
yang menggunakan SKA Form IUAE sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemutakhiran profil
dan koordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA
Form IUAE terkait dengan penyelesaian hal tersebut
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Persetujuan
Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat
Arab.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan, ·
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
-- 19 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 18
Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam
pemalsuan SKA Form IUAE, terhadap importasi yang berasal
dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif
Preferensi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir
dinyatakan terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA Form
IUAE.
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 19
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap
pemanfaatan SKA Form IUAE di wilayah kerja masing-
masing secara periodik.
(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/ atau evaluasi
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada direktur
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja
sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi
kebijakan pemanfaatan SKA Form IUAE.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 20
Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi:
a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP;
dan
c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
Dalam hal SKA Form IUAE dibatalkan oleh Instansi Penerbit
SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.
Pasal 22
Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan
prosedur pemberian Tarif Preferensi dalam hal terjadi keadaan
kahar (force majeure).
Pasal 23
Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, dapat ditetapkan oleh
Direktur J enderal.
-- 20 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean
tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September
2023.
-- 21 of 41 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 689
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI
KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN KEMITRAAN
EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB
I. KRITERIA ASAL BARANG (ORIGIN CRITERIA)
Kriteria asal barang (origin criteria) skema Persetujuan Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Persatuan Emirat Arab meliputi:
1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (wholly obtained or produced).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained or
produced yakni sebagai berikut:
a. tanaman dan barang dari tanaman, termasuk buah, bunga,
sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup,
yang tumbuh dan dipanen, dipetik, atau dipungut di 1
(satu) Negara Anggota;
b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di 1 (satu) Negara
Anggota;
c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di 1 (satu)
Negara Anggota;
d. barang yang diperoleh dari perburuan, pemerangkapan,
pemancingan, pertanian, budidaya air, pemungutan atau
penangkapan yang dilakukan di 1 (satu) Negara Anggota;
e. mineral dan zat yang terjadi secara alami lainnya, tidak
termasuk di dalam huruf a sampai d, yang diekstrak atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau lapisan tanah
di bawah dasar laut di 1 (satu) Negara Anggota;
f. barang hasil penangkapan ikan di laut dan barang laut
lainnya yang diambil dengan menggunakan kapal yang
terdaftar di Negara Anggota tersebut dan berhak untuk
mengibarkan benderanya, dan barang lainnya yang
diekstrak atau diambil oleh suatu Negara Anggota atau
orang dari Negara Anggota tersebut, dari perairan, dasar
laut, atau di bawah dasar laut di landas kontinental dan
zona ekonomi eksklusif dari Negara Anggota tersebut, ·
sepanjang bahwa Negara Anggota tersebut memiliki hak
untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah
dasar laut, sesuai dengan hukum internasional;
g. barang hasil penangkapan ikan di laut dan barang hasil
laut lainnya yang diambil dari laut lepas sesuai dengan
hukum internasional dengan kapal apapun yang terdaftar di
suatu Negara Anggota dan berhak untuk mengibarkan
bendera Negara Anggota tersebut;
-- 23 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
h. barang yang diproduksi atau dibuat di atas kapal
pengolahan hasil laut (factory ship) dari barang yang
dimaksud pada huruf f dan g, sepanjang bahwa kapal
tersebut terdaftar di Negara Anggota dan mengibarkan
bendera Negara Anggota tersebut;
1. barang yang merupakan:
1) limbah dan serpihan hasil dari produksi atau
konsumsi di Negara Anggota, sepanjang barang
tersebut tidak lagi melaksanakan fungsinya semula
dan tidak dapat dipulihkan atau diperbaiki dan hanya
cocok untuk dibuang, untuk diambil bagiannya untuk ·
dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
a tau
2) barang bekas yang dikumpulkan di 1 (satu) Negara
Anggota yang tidak lagi melaksanakan fungsinya
semula di 1 (satu) Negara Anggota dan tidak dapat
dipulihkan atau diperbaiki, dan hanya cocok untuk
dibuang atau untuk diambil bagiannya untuk
dijadikan bahan baku; dan
J. barang yang diperoleh atau diproduksi 1 (satu) Negara
Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam
huruf a hingga i, atau dari turunannya, pada tahap
produksi apapun.
2. Barang yang diproduksi seluruhnya di Negara Anggota secara
eksklusif dari bahan originating (produced exclusively).
3. Barang yang tidak sepenuhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (not wholly obtained or produced).
Kriteria asal barang ( origin criteria) not wholly obtained or
produced, meliputi:
a. Change in Tariff Heading (CTH)
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating dan seluruh Bahan Non-Originating tersebut
mengalami perubahan klasifikasi pada empat digit pertama
HS.
b. Qualifying Value Content (Q vq - FOB
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating dengan hasil akhir memiliki kandunga.n nilai
bilateral (Q vq paling sedikit 40 % (em pat puluh persen)
dari Nilai Free-on-Board (FOB) barang yang dihasilkan, dan
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
QVC = Nilai FOB - V.N.M
Nilai FOB
X 100%
Keterangan:
1) Nilai FOB adalah nilai Free-on-Board dari Barang.
2) VNM ( Value of Non-Originating Materials merupakan
nilai Bahan Non-Originating, yang meliputi:
(a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau
barang; atau
(b) harga pas ti yang dibayarkan paling awal ( earliest
ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau
barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya
di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan
atau pengolahan dilakukan;
-- 24 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
c. Qualifying Value Content (QVq - EXW
Barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai
bilateral (Q vq paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen)
dari Nilai Ex - Work (EXW) barang yang dihasilkan, dan
dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
QVC= Nilai EXW - V.N.M
Nilai EXW
Keterangan:
1) Nilai EXW adalah harga yang dibayarkan untuk barang
ex-works kepada produsen di Negara Anggota di mana
pekerjaan atau pemrosesan terakhir dilakukan,
sepanjang harga tersebut mencakup nilai semua
bahan yang digunakan, dikurangi pajak internal yang
dapat atau mungkin diajukan pengembalian ketika
produk diekspor.
2) VNM (Value of Non-Originating Materials merupakan
nilai Bahan Non-Originating, yang meliputi:
(a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau
barang; atau
(b) harga pasti yang dibayarkan paling awal (earliest
ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau
barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya
di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan
atau pengolahan dilakukan.
II. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan
Impor Barang (PIB), Importir wajib mengisi:
a. kode fasilitas 74; dan
b. nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar sesuai dengan tata cara pengisian pada peraturan
perundang-undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang untuk ditimbun di
TPB dan Pemberitahuan Impor Barang dari TPB diatur tersendiri
dalam Lampiran huruf B angka I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang
Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang dari PLB diatur
tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang ke
KEK dari luar Daerah Pabean dan pemberitahuan pabean
pengeluaran barang dari KEK diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
-- 25 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
III. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG
1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (Non-Qualifying
Operations)
Barang di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap
originating dalam hal hanya dilakukan pengerjaan di bawah ini
baik secara tunggal maupun kombinasi, yaitu:
a. kegiatan untuk menjaga barang tetap dalam kondisi yang
bagus selama proses pengiriman atau penyimpanan seperti
pengeringan, pembekuan, ventilasi, pendinginan dan
kegiatan lainnya yang serupa;
b. penyaringan, pengelompokan, pencucian, pemotongan,
penyembelihan, pembengkokan, pelilitan atau pembukaan
lilitan, pengasahan, perataan sederhana, atau pengirisan;
c. pembersihan, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat
atau lapisan lainnya;
d. kegiatan pengecatan dan pemolesan;
e. pengujian atau kalibrasi;
f. penempatan dalam botol, kaleng, termos, karung, bungkus,
kotak, pemasangan pada karton atau papan, dan semua
kegiatan pengemasan sederhana lainnya;
g. pencampuran sederhana dari produk baik dari jenis yang
sama atau tidak;
h. perakitan sederhana dari bagian-bagian dari produk untuk
membentuk suatu barang lengkap atau pembongkaran
produk menjadi bagian-bagian;
1. perubahan kemasan, pembukaan kemasan atau kegiatan
pengemasan kembali dan perakitan untuk pengiriman;
J. menempelkan a tau mencetak tanda, label, logo dan tanda
pembeda lain pada barang atau kemasan;
k. pengupasan, pemutihan sebagian atau total, pemolesan dan
melapisi untuk mengkilapkan serealia dan beras; atau
1. hanya mengencerkan dengan air atau zat lain yang secara
materi tidak mengubah karakteristik barang.
Cata tan:
1) Istilah "pencampuran sederhana" sebagaimana dimaksud
pada huruf g secara umum mendeskripsikan suatu
kegiatan yang tidak membutuhkan keahlian khusus, mesin,
peralatan atau perlengkapan yang secara khusus
diproduksi atau dipasang untuk melaksanakan kegiatan
terse but.
2) Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi
kimia. "Reaksi kimia" adalah suatu proses (termasuk proses
biokimia) yang menghasilkan sebuah molekul dengan
struktur baru dengan memecah ikatan intramolekul dan
dengan membentuk suatu ikatan intramolekul baru, atau
dengan mengubah pengaturan spasial dari atom dalam
suatu molekul.
3) Istilah "perakitan sederhana" sebagaimana dimaksud pada
huruf h secara umum berarti setiap kegiatan yang tidak
memerlukan keahlian, mesin, alat atau peralatan spesifik
yang secara khusus diproduksi atau dipasang untuk
melakukan kegiatan tersebut.
2. Akumulasi
a. Suatu barang originating dari satu Negara Anggota yang
digunakan dalam pemrosesan atau produksi di dalam
wilayah Negara Anggota lainnya se bagai bahan baku un tuk
� rJ
-- 26 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
barang jadi, harus dianggap sebagai bahan originating dari
Negara Anggota terakhir di mana pengerjaan atau
pemrosesan barang jadi terse but dilakukan.
b. Terlepas dari huruf a, suatu barang originating Negara
Anggota yang dikirim ke Negara Anggota lainnya, dalam hal
tidak dilakukan pemrosesan melebihi pengerjaan yang tidak
diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, akan
mempertahankan status originating dari Negara Anggota
sebelumnya.
3. Intermediate Goods
Untuk bahan non-originating yang telah mengalami proses
produksi dan memenuhi Kriteria Asal Barang sebagaimana
dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) di dalam wilayah
salah satu atau kedua Negara Anggota, nilai barang jadi yang
dihasilkan akan menjadi nilai originating ketika barang jadi
terse but digunakan dalam produksi barang jadi lain.
4. De Minimis
a. Barang dalam daftar PSR yang tidak mengalami perubahan
klasifikasi atau Change in Tariff Classification harus dianggap
originating dalam hal:
1) nilai semua Bahan Non-Originating yang digunakan
dalam produksi yang tidak mengalami perubahan
klasifikasi atau Change in Tariff Classification yang
dipersyaratkan dalam PSR tidak melebihi 10%
(sepuluh persen) dari total nilai FOB barang;
2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai
dengan Bab 63, berat atau nilai semua Bahan Non-
Originating yang digunakan dalam produksi yang tidak
mengalami perubahan klasifikasi atau Change in Tariff
Classification yang dipersyaratkan dalam PSR tidak
melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat atau
nilai FOB barang.
b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal
barang QVC, maka nilai Bahan Non-Originating
sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap
di per hi tungkan.
5. Perlakuan Terhadap Kemasan, Bahan Pengemas, dan Kontainer
a. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang QVC,
nilai kemasan dan bahan pengemas untuk penjualan
eceran wajib diperhitungkan dalam menentukan asal
barang, sepanjang kemasan dan bahan pengemas
dipertimbangkan membentuk suatu kesatuan dengan
barang tersebut.
b. Untuk barang yang menggunakan kriteria asal barang CTH,
kemasan dan bahan pengemas untuk penjualan eceran
yang diklasifikasikan bersama dengan barang yang dikemas
menurut General Rules for the Interpretation of the
Harmonised System, tidak diperhitungkan dalam
menentukan asal barang tersebut.
c. Bahan pengemas dan kontainer yang digunakan khusus
untuk pengangkutan suatu barang tidak diperhitungkan
dalam menentukan asal barang tersebut.
6. Aksesoris, Spare Parts, dan Peralatan
a. Aksesoris, spare parts, peralatan, dan bahan instruksional
atau bahan informasi lainnya yang dikirimkan bersama
dengan barang jadi yang merupakan bagian dari aksesoris
-- 27 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
instruksional atau bahan informasi lainnya dianggap
sebagai bagian dari barang tersebut, dan diabaikan dalam
menentukan apakah bahan non-originating yang digunakan
dalam produksi barang originating mengalami perubahan
klasifikasi tarif (CTC) yang berlaku sepanjang:
1) aksesoris, spare parts, dan peralatan tersebut
diklasifikasikan bersama dengan barang dan tidak
dalam invoice yang terpisah; dan
2) jumlah dan nilai aksesoris, spare parts, dan peralatan
tersebut wajar.
b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang
QVC, nilai aksesoris, spare parts, dan peralatan harus
diperhitungkan sebagai Bahan Originating maupun Bahan
Non-Originating dalam perhitungan QVC.
7. Indirect Materials
a. Indirect materials merupakan bahan yang digunakan dalam
proses produksi, pengujian, atau pemeriksaan produk
namun tidak tergabung secara fisik dengan produk tersebut
atau pengoperasian peralatan yang terkait dengan proses
produksi barang, meliputi:
1) bahan bakar dan energi;
2) tools, dies dan moulds;
3) spare parts dan bahan yang digunakan untuk ·
pemeliharaan peralatan;
4) pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang
digunakan dalam proses produksi atau digunakan
untuk mengoperasikan peralatan;
5) sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan
peralatan keamanan;
6) peralatan, perangkat dan perlengkapan yang
digunakan untuk menguji atau memeriksa barang;
7) katalis dan pelarut; dan
8) bahan lain yang tidak tergabung dengan barang yang
diprosuksi, tetapi digunakan pada produksi barang
tersebut, yang penggunaannya dapat ditunjukkan
secara wajar sebagai bagian dari produksi barang
terse but.
b. Indirect materials yang digunakan dalam produksi suatu
barang jadi wajib diperlakukan sebagai bahan originating,
tanpa memperhatikan asal indirect materials tersebut.
8. Bahan Identik dan Dapat Dipertukarkan (Identical and
Interchangeable Materials)
a. Dalam hal Bahan Originating dan Bahan Non-Originating
yang identik dan dapat dipertukarkan digunakan dalam
proses produksi suatu barang, metode yang dapat
digunakan untuk menentukan keasalan barang meliputi:
1) pemisahan fisik Bahan Originating dan Bahan Non-
Originating yang identik dan dapat dipertukarkan; atau
2) penggunaan standar akuntansi yang berlaku secara
umum atas kendali persediaan atau praktik
manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota
pengekspor.
b. Metode manajemen persediaan yang telah diambil untuk
bahan identik dan bahan yang dapat dipertukarkan wajib
digunakan sepanjang tahun fiskal.
-- 28 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
IV. BENTUK DAN FORMAT SKA FORM IUAE
1. Exporter's Name and Address CERTIFICATE NO.
2. Producer's Name and Country
3. Consignee's Name and
Address
INDONESIA- UNI ARAB EMIRATES
COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT
(IUAE-CEPA)
CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined Declaration and Certificate)
Form IUAE
Issued in _
(Country)
See Overleaf Notes
4. Means of transport and route 5. For Official Use Only
(as far as known)
Departure Date
Vessel /Flight No.
D Preferential Treatment Given Under IUAE-CEPA
D Preferential Treatment Not Given Under IUAE-CEPA
(Please state reasons)
6. Item 7. Marks and numbers on packages; Number 8.0rigin
number and kind of packages; description of goods; Criterion
HS code in six digits
9. Gross Weight,
Quantity and FOB or
EWP value (if use
QVC Criterion)
10. Number and date
of invoices
11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the above
details and statement are correct; that all the goods
were produced in
(Country)
and that they comply with the origin requirements
specified for these goods in the Rules of Origin under
Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive
Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) for
the goods exported to
(Importing Country)
Place and date, signature
of authorized signatory
13. O Third party invoice 14. O Accumulation
O De Minimis
12. Certification
It is hereby certified, on the basis of control carried out,
that the declaration by the exporter is correct.
Signature
and
Stamp
OR Code
or
Website
Place and date, signature and stamp of
Competent Authority
(Name and
Address)
D Issued Retroactively
-- 29 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
OVERLEAF NOTES
Box 1 State the full legal name, address (including country) of the exporter.
Box 2 : Provide the producer of the goods (name and country). If the producer and the exporter are the same,
complete box with the details as on Box 1. In case of multiple producers, indicate "SEE BOX 7" in Box 2 and provide
the details in Box 7 for each item.
Box 3 : State the full legal name, address (including country) of the consignee.
Box 4 : Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of
loading and discharge.
Box 5 : The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not
preferential treatment is accorded. For multiple items declared in the same Form IUAE, if preferential treatment is
not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in Box 5.
Box 6 : State the item number.
Box 7 : Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the
products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the
HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also
be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the
country into whose territory the good is imported.
Box 8 : For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment the exporter must
indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential
treatment, in the manner shown in the following table:
Circumstances of production or manufacture in the first country named Insert in Box 8
in Box 11 of this form
(a) Goods wholly obtained or produced in the country of exportation "WO"
satisfying Article 3.3
(b) Goods produced entirely in the territory of that Party exclusively from "PE"
originating materials satisfying Article 3.2 (c)
(c) Goods worked upon but not wholly obtained or produced in the "CTH" or "QVC FOB" or "QVC EWP"
exporting Party satisfying Article 3.4
{d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 3.4
• Change in Tariff Classification "PSR-CTC"
• Qualifying Value Content "PSR-QVC FOB" or "PSR-QVC EWP"
• Specific Manufacturing or Processing "PSR-SP"
• Combination Criteria "PSR-COMBO"
Box 9 : Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items
which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB or EWP value shall be the invoiced
value declared by exporter to the Competent Authority.
Box 10 : Invoice number and date of invoices should be shown here.
Box 11 : This box must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place, date of signature.
Box 12 : This box must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying
authority. In the case of a certified true copy, the word "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on
box 12 of the certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Article 3.24.
Box 13 :Third party invoice: In the case where invoices are issued by a third party, the "Third party invoice" box
should be ticked (,,J) and such information as name and address of the company issuing the invoice shall be
indicated.
In an exceptional case where the invoice issued by a third party is not available at the time of issuance of the
certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of
origin is issued should be indicated in box 10, and it should be indicated in box 13 that the goods will be subject to
another invoice to be issued by a third party for the importation into the importing Party, identifying the full legal
name and address of the company or person that will issue another invoice. In such case, the Customs Authority of
the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which
confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.
Box 14:
Accumulation : In the case where goods originating in a Party are used in other Party as materials for finished
goods, in accordance with Article 3.7, the "Accumulation" box should be ticked (,,I).
De Minimis : if a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten
percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 3.9, the "De Minimis" box should be ticked (,,I).
Issued retroactively: In exceptional cases where a Certificate of Origin has not been issued prior to or at the time
of shipment or within 5 (five) days thereafter, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the
Certificate of Origin may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Article 3.24, the "Issued
Retroactively" box should be ticked (,,I).
-- 30 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
B. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT TATA
CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN
BEBAS, DAN KEK
I. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT
TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGGUNAKANSKAFORMIUAE
a. Ketentuan pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk
Ditimbun di TPB (BC 2.3), serta penyerahan dokumen
BC 2.3 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha TPB wajib mengisi:
a) kode fasilitas 74; dan
b) nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar dalam dokumen BC 2. 3 sesuai dengan
tata cara pengisian sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai
Pemberitahuan Pabean.
2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud
pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap
Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian Dokumen BC 2.3, melakukan penelitian terhadap
SKA Form IUAE, hasil cetak dokumen BC 2.3, dan/ atau
Dokumen Pelengkap Pabean.
c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
1) menerima SKA Form IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3
dan/ atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form
IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi; atau
2) menolak SKA Form IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
BC 2.3 memberikan catatan pada dokumen BC 2.3
dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form
IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan
Tarif Preferensi, serta memberikan informasi
penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha
TPB.
d. Dalam hal SKA Form IUAE ditolak sebagaimana dimaksud
pada huruf c angka 2), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat
Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan
penolakan SKA Form IUAE secara tertulis disertai dengan
alasan penolakan kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
e. Dalam hal SKA Form IUAE diragukan, Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
melakukan Permintaan Retroactive Check sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14, serta memberikan catatan status
konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan/ atau SKP.
f. Dalam hal jawaban atas Permintaan Retroactive Check dari
Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup,
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
-- 31 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada
dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa
SKA Form IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan
Tarif Preferensi.
g. SKA Form IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan
jika:
1) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak
disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 45
(empat puluh lima) hari setelah tanggal diterimanya
Permintaan Retroactive Check; atau
2) jawaban atas Permintaan Retroactive Check tidak
mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA Form
IUAE.
h. Dalam hal SKA Form IUAE ditolak dan Tarif Preferensi tidak
diberikan sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 2.3 memberikan catatan pada
dokumen BC 2.3 dan/atau SKP yang menerangkan bahwa
SKA Form IUAE tidak memenuhi ketentuan untuk
mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi
penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA
MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI TPB KE TPB LAINNYA
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk
Diangkut dari TPB ke TPB Lainnya (BC 2.7) dan Penyerahan
Dokumen BC 2.3.
Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha
TPB wajib:
a. Pada dokumen BC 2.7 mencantumkan informasi berupa:
1) nomor dan tanggal dokumen BC 2. 3 yang telah
mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA Form
IUAE;
2) informasi "Penyerahan BKP"; dan
3) nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar sesuai dengan tata cara peng1s1an
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
mengenai Pemberitahuan Pabean.
b. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2. 7, pada tanggal yang sama dengan
pengajuan dokumen BC 2. 7; dan
c. dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha TPB tidak
menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA
MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI TPB KE TLDDP (IMPOR
UNTUK DIPAKAI)
-- 32 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
Ketentuan pengtsian Pemberitahuan Impor Barang dari TPB
untuk Diimpor untuk Dipakai (BC 2.5) dan penyerahan
dokumen BC 2.3:
a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha TPB wajib mengisi:
1) kode fasilitas 74; dan
2) nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar pada dokumen BC 2.5 sesuai dengan tata cara
pengisian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai Pemberitahuan Pabean.
b. Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud
pada huruf a wajib menyerahkan dokumen BC 2.3 yang
telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.3
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.5, pada tanggal yang
sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5; dan
c. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana
dimaksud pada huruf a tidak menyerahkan dokumen
BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2.3 kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor
Pabean yang melakukan penelitian dokumen BC 2.5
sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tarif Preferensi tidak
diberikan.
Ketentuan pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan
Barang Impor di PLB (BC 1.6), serta penyerahan dokumen
BC 1.6 dan Dokumen Pelengkap Pabean:
1) Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha PLB wajib mengisi:
a) kode fasilitas 74; dan
b) nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar pada dokumen BC 1.6 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
Pusat Logistik Berikat.
2) Penyelenggara/Pengusaha PLB sebagaimana dimaksud
pada angka 1) menyerahkan Dokumen Pelengkap
Pabean dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 1.6, melakukan penelitian terhadap
SKA Form IUAE, hasil cetak dokumen BC 1.6, dan/atau
Dokumen Pelengkap Pabean.
Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk:
1) menerima SKA Form IUAE, Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
BC 1.6 memberikan catatan pada dokumen BC 1.6
dan/atau SKP yang menerangkan bahwa SKA Form
IUAE memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif
Preferensi; atau
b.
c.
II. KETENTUAN PROSEDURAL (PROCEDURAL PROVISIONS) TERKAIT
TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK PLB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE PLB YANG
MENGGUNAKANSKAFORMIUAE
a.
-- 33 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
2)
menolak
SKA Form IUAE,
Pejabat Bea dan Cukai di
Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen
BC 1.6
memberikan catatan pada dokumen
BC 1.6
dan/ atau
SKP
yang menerangkan bahwa
SKA
Form
IUAE
tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan
Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan
tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha
PLB.
d. Dalam hal
SKA
Form
IUAE
ditolak sebagaimana dimaksud
pada huruf
c
angka
2),
Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat
Bea
dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan
penolakan
SKA
Form
IUAE
secara tertulis disertai dengan
.
alasan penolakan kepada Penyelenggara/ Pengusaha
PLB
se
bagaimana dimaksud dalam Pasal
13.
e.
Dalam hal
SKA
Form
IUAE
diragukan,
Kepala Kantor
Pabean
atau
Pejabat Bea
dan Cukai yang
ditunjuk
melakukan Permintaan
Retroactive Check
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal
14
serta
memberikan
catatan status
konfirmasi
pada dokumen
BC 1.6
dan/atau
SKP.
f.
Dalam hal jawaban atas
Permintaan
Retroactive Check
dari
Instansi Penerbit
SKA
memberikan keyakinan yang cukup,
Pejabat
Bea
dan
Cukai
di
Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen
BC 1.6
memberikan
catatan pada
dokumen
BC
1.6
dan/
a
tau
SKP
yang menerangkan bahwa
SKA
Form
IUAE
memenuhi ketentuan
untuk
mendapatkan
Tarif Preferensi.
g. SKA
Form
IUAE
ditolak
dan
Tarif Preferensi
tidak diberikan
jika:
1)
jawaban
atas
Permintaan
Retroactive
Check
tidak
disampaikan dalam
jangka
waktu paling lambat
45
(empat
puluh
lima)
hari setelah
tanggal
diterirnanya
Permintaan
Retroactive
Check;
atau
2)
jawaban
atas
Permintaan
Retroactive
Check
tidak
mencukupi
untuk
membuktikan pemenuhan
Ketentuan
Asal
Barang
dan/
a
tau keabsahan
SKA
Form
IUAE.
h. Dalam
hal
SKA
Form
IUAE
ditolak
dan
Tarif Preferensi
tidak
diberikan sebagaimana dimaksud pada
huruf
f,
maka
Pejabat
Bea
dan
Cukai
di
Kantor
Pabean yang
melakukan
penelitian dokumen
BC
1.6
memberikan
catatan pada
dokumen
BC
1.6
dan/atau
SKP
yang
menerangkan bahwa
SKA
Form
IUAE
tidak memenuhi
ketentuan
untuk
mendapatkan
Tarif Preferensi,
serta
memberikan informasi
penetapan tersebut
kepada Penyelenggara/Pengusaha
PLB.
2.
KETENTUAN PENGELUARAN
BARANG
YANG
PEMASUKANNYA
MENGGUNAKAN
SKA
FORM IUAE
DARI
PLB KE PLB
LAINNYA
Ketentuan
Pengisian
Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk
Diangkut dari
PLB
ke
PLB
Lainnya
(BC 2.
7)
dan Penyerahan
Dokumen
BC 1.6.
Untuk mendapatkan
Tarif Preferensi,
Penyelenggara/Pengusaha
PLB
wajib:
a.
pada
dokumen
BC
2.7
mencantumkan
informasi
berupa:
1)
N
omor
dan
tanggal
dokumen
BC
1.
6
yang telah
mencantumkan
nomor referensi
dan
tanggal
SKA
Form
IUAE;
2)
informasi "Penyerahan
BKP";
dan
-- 34 of 41 --
jdih.kemenkeu.go.id
3) Nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar pada dokumen BC 2. 7 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengeriai
Pemberitahuan Pabean.
b. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 1.6, kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2.7 pada tanggal yang sama dengan
pengajuan dokumen BC 2.7; dan
c. dalam hal Penyelenggara/ Pengusaha PLB tidak
menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2.7 sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Tarif Preferensi tidak diberikan.
3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA
MENGGUNAKAN SKA FORM IUAE DARI PLB KE TLDDP (IMPOR
UNTUK DIPAKAI)
Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari PLB
(BC 2.8) dan Penyerahan Dokumen BC 1.6:
a. untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Importir wajib
mengisi:
1) Kode fasilitas 74; dan
2) Nomor referensi dan tanggal SKA Form IUAE,
secara benar pada dokumen BC 2. 8 sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pusat
Logistik Berikat;
b. Importir sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib
menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan
oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 1.6 kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian
dokumen BC 2.8, pada tanggal yang sama dengan
pengajuan dokumen BC 2.8; dan
c. dalam hal Importir seba