Lainnya

Berlaku

Other 86/2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfundedpast Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan Oleh PT ASABRI (PERSERO)

No. 86 of 2023

Diterbitkan

31 Agu 2023

Berlaku

1 Sep 2023

Penerbit

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Opening

This regulation, No. 86 of 2023, amends the previous regulation No. 202/PMK.02/2014 concerning the calculation, recognition, and payment of unfunded past service liabilities for the retirement savings program of TNI soldiers, POLRI members, and civil servants within the Ministry of Defense and POLRI, managed by PT ASABRI (Persero). The changes aim to ensure the sustainability of the retirement savings program and enhance the effectiveness of the related financial processes.

Who is affected

The regulation primarily affects TNI soldiers, POLRI members, and civil servants within the Ministry of Defense and POLRI. It also impacts PT ASABRI (Persero), which administers the retirement savings program.

Key obligations and rights

- According to Pasal 2, the unfunded past service liabilities recognized under this regulation arise from specific conditions, including changes in the benefit formula of the retirement savings program, increases in the basic salary of TNI soldiers, POLRI members, and civil servants, and changes in actuarial methods or assumptions approved by the Minister of Finance. - The regulation emphasizes the need for proper calculation and recognition of these liabilities to maintain the program's sustainability.

Definitions worth knowing

- Unfunded PSL (Unfunded Past Service Liability): Refers to the liabilities that arise from the retirement savings program due to various factors as outlined in Pasal 2.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation came into effect on September 1, 2023, following its promulgation. It amends the previous regulation No. 202/PMK.02/2014.

Interactions with other regulations

The regulation references several laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 2 of 2002 on the National Police, Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, and other relevant laws that govern the administration of civil servants and social insurance for military personnel and police members. These interactions ensure that the new provisions align with existing legal frameworks governing public service and military personnel benefits.

§ 02

Ketentuan utama

Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.

01
Recognition of Unfunded PSL
Pasal 2 outlines the conditions under which unfunded past service liabilities are recognized, including changes in the benefit formula, salary increases, and approved changes in actuarial methods.
02
Sustainability of the Retirement Program
The regulation emphasizes the importance of maintaining the sustainability of the retirement savings program for TNI soldiers, POLRI members, and civil servants, ensuring that liabilities are accurately calculated and recognized.
03
Effective Date
The regulation is effective from September 1, 2023, following its official promulgation.
04
Amendment of Previous Regulation
This regulation amends the previous regulation No. 202/PMK.02/2014, updating the procedures for calculating, recognizing, and paying unfunded past service liabilities.

§ 03

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (6K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

SALINAN
jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 202/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN,
PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY
PROGRAM TABUNGAN HARi TUA PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN/POLRI
YANG DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk menjaga kesinambungan program
tabungan hari tua prajurit TNI, anggota POLRI, dan
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI
dan meningkatkan efektivitas dalam perhitungan,
pengakuan, dan pembayaran unfunded past service
liability program tabungan hari tua prajurit TNI,
anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI, perlu melakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan,
Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service
Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI,
Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri
(Persero);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang
Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran
Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari
Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang
Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero);
.�

-- 1 of 4 --

jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang
Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia,
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, clan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan clan Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015
tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6559);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan,
Pengakuan, clan Pembayaran Unfunded Past Service
Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI,
Anggota POLRI, clan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh Pf Asabri
(Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1518);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas

-- 2 of 4 --

jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 202/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA
PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN
UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM
TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TN!, ANGGOTA POLRI,
DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN
PERTAHANAN/POLRI YANG DILAKSANAKAN OLEH
PT ASABRI (PERSERO).
Pasal I
Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan,
Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service
Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TN!, Anggota
POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri
(Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1518), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2
Unfunded PSL yang diakui dalam Peraturan Menteri ini
adalah Unfunded PSL yang terjadi akibat kondisi sebagai
berikut:
a. perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari
Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI;
b. kenaikan besaran gaji pokok Prajurit TN!, Anggota
POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI yang menjadi dasar pembayaran
manfaat Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI,
Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian
Pertahanan/POLRI; dan/ atau
c. perubahan metode dan/ atau asumsi aktuaria yang
disetujui oleh Menteri Keuangan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 3 of 4 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 693
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 4 --

§ 03

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfundedpast Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan Oleh PT ASABRI (PERSERO)

tentang ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 86/2023?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 86/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). Other 86/2023 — No. 86 of 2023. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-86-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 86/2023 — No. 86 of 2023." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-86-2023.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 86/2023 — No. 86 of 2023," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-86-2023.

SALINAN jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 202/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARi TUA PRAJURIT TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN/POLRI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk menjaga kesinambungan program tabungan hari tua prajurit TNI, anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI dan meningkatkan efektivitas dalam perhitungan, pengakuan, dan pembayaran unfunded past service liability program tabungan hari tua prajurit TNI, anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero); .� -- 1 of 4 -- jdih.kemenkeu.go.id Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, clan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan clan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, clan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, clan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh Pf Asabri (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1518); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas -- 2 of 4 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 202/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN, PENGAKUAN, DAN PEMBAYARAN UNFUNDED PAST SERVICE LIABILITY PROGRAM TABUNGAN HARI TUA PRAJURIT TN!, ANGGOTA POLRI, DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN/POLRI YANG DILAKSANAKAN OLEH PT ASABRI (PERSERO). Pasal I Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TN!, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1518), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Unfunded PSL yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah Unfunded PSL yang terjadi akibat kondisi sebagai berikut: a. perubahan formula manfaat Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI; b. kenaikan besaran gaji pokok Prajurit TN!, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/POLRI; dan/ atau c. perubahan metode dan/ atau asumsi aktuaria yang disetujui oleh Menteri Keuangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 3 of 4 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 September 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 693 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 4 --

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Recognition of Unfunded PSL

Sustainability of the Retirement Program

Effective Date

Amendment of Previous Regulation

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 86/2023?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Recognition of Unfunded PSL

Sustainability of the Retirement Program

Effective Date

Amendment of Previous Regulation

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 86/2023?

Sitasi