Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 83 of 2020
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation (No. 34/PMK.04/2020) regarding customs and tax facilities for imported goods necessary for handling the COVID-19 pandemic. It aims to streamline the import process and provide legal certainty for businesses involved in the importation of essential goods during the pandemic.
The regulation primarily affects businesses involved in the importation of goods related to COVID-19 response efforts, including manufacturers and distributors of medical supplies, personal protective equipment (PPE), and sanitizing products. This includes companies operating in sectors such as healthcare, pharmaceuticals, and logistics.
- According to Pasal 8, the customs and tax facilities apply to goods imported or released from specific bonded zones and logistics centers during the pandemic until the national disaster status is lifted. - Pasal 8 ayat (2) specifies that the importation date is determined by the arrival notification date or the registration date of the customs declaration. - Pasal 8 ayat (3) states that the Minister's decision regarding the disaster status remains valid as long as the customs documents are registered before the disaster status ends.
- 'Kawasan Bebas' (Free Zone): Areas designated for specific economic activities with customs exemptions. - 'Pusat Logistik Berikat' (Bonded Logistics Center): Facilities where imported goods can be stored without incurring customs duties until they are released for domestic consumption.
The regulation came into effect on July 7, 2020, and it amends the previous regulation No. 34/PMK.04/2020. It ensures that applications for customs and tax facilities submitted before this regulation's enactment are processed under the previous rules.
This regulation references several laws, including the Law on Customs (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and the Law on Excise (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995), ensuring compliance with broader regulatory frameworks governing customs and taxation in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 8 outlines the conditions under which customs and tax facilities apply to imported goods related to COVID-19, effective until the national disaster status is lifted.
Pasal 8 ayat (2) specifies that the importation date is based on the inward manifest date or the customs declaration registration date.
Pasal 8 ayat (3) states that the Minister's decision regarding the disaster status remains valid as long as customs documents are registered before the disaster status ends.
Pasal II states that applications for customs and tax facilities submitted before the regulation's enactment will be processed under the previous regulation.
The regulation includes an annex detailing specific goods eligible for customs and tax facilities, including medical supplies and PPE.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (19K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.04/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAJ SERrA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI Menimbang CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk memberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi corona virus disease 2019, telah diterbitkan Peraturan Menteri · Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); b. bahwa ketersediaan beberapa jenis barang untuk penanganan pan demi corona virus disease 2019 (COVID- 19) berupa hand sanitizer, produk mengandung desinfektan, serta masker dan pakaian pelindung jenis tertentu, tel ah mencukupi kebutuhan di dalam negeri dan telah dapat disubstitusi oleh barang produksi di dalam negeri; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 12 -- Me nging at c. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional pada sektor industri hand sanitizer, produk mengandung desinfektan, serta tnasker dan pakaian pelindung jenis tertentu, serta unhik memberikan kepastian hukum dan percepatan pelayanan dalam fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan atas impor barang untuk keperluan penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19), perlu melakukan penyempumaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pe nanganan (COVID-19) Pandemi dan/atau Corona dalam Virus Disease 2019 rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang - Undang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabearian dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penang anan Pandemi Corona Virus Dis e ase 2019 (COVID-19) ; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Re publik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pe rpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) se bagaimana t e lah beberapa kali diub a h terakhir dengan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penet a pan Peraturan Peme rintah Pengga nti Undang - t www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 12 -- Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pe rtambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 t e ntang · Kepabeanan . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 , Tambahan Le mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 12 -- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); .8. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang . Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ke.uangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor · 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indon e sia Tahun 2019 Nomor 1745); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 12 -- Menetapkan 11 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378); . MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 8 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), yang: a. waktu importasinya; atau b . waktu pengeluaran barang asal impornya dart pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi twww.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 12 -- khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, dilakukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan adanya penetapan mengenai berakhirnya status · bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional . (2) Waktu impor atau waktu pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni: a. tanggal pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest (BC 1.1); atau b. · tanggal didaftarkannya pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, di Kantor .Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean. (3) Pada saat penetapan mengenai status bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional telah berakhir, Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tetap berlaku sepanjang: a. dokumen pemberitahuan pabean impomya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest (BC 1. 1); atau b. dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran di Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean, sebelum berakhirnya penetapan mengenai status bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sebagai bencana nasional . twww.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 12 -- 2. Lampiran huruf A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap permohonan untuk mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/ atau cukai serta perpajakan yang: a . pemberitahuan pabean impomya telah mendapat nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest (BC 1. l); b. pemberitahuan pabean pengeluaran barangnya dart pusat logistik berikat, Kawasan Bebas, kawasan berikat, gudang berikat, kawasan ekonomi khusus, dan Perusahaan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, telah mendapat tanggal pendaftaran dart Kantor Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean, sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, pemrosesannya diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/ atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (B e rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 378). 2. Peraturart Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan t.www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 12 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 715 Salinan sesuai dengan aslinya --- Biro Umum ministrasi Kementerian YAB J213 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 12 -- NO. I 1 2 3 4 II 5 6 III 7 8 9 10 11 12 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK. 04/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN KELOMPOK POS TARIF URAIAN BARANG / JENIS BARANG PRODUK TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM Rapid Test ex.3002.15.00 Produk imunologi disiapkan dalam do si s/ bentuk/ kemasan eceran un t uk uji kualitatif COVID-19 ex.3822.00.10 Pelat, lembaran , film, foil & strip dir e sapi/ dilapisi reagen diagnose untuk uji kualitatif COVID- 19 ex.3822.00.20 Kertas karton , gumpalan selulosa , jaringan dari serat selulosa diresapi/ dilapisi reagen diagnosa untuk uji kualitatif COVID- 19 PCR Test ex.3822.00.90 Reagent untuk an a lisis PCR untuk uji kualitatif COVID- 19 VIRUS TRANSFER MEDIA Virus Transfer ex .3821.00.10 Media kultur olahan untuk Media pengembangan mikroorganisme untuk swab test ex . 3821.00 . 90 Media kultur o lahan lainnya untuk swab test OBAT & VITAMIN Obat dan Vita min e x.2924.29 .30 Ase taminofen (parasetamol) murni maupun tidak ex.2924.29.90 Ose ltamivir , murni maupun tidak ex . 2933.49.90 Seny awa hy drochloroquine murni m a upun tidak ex.2933.99.90 Favipiravir, murni m a upun tidak ex.2941.90.00 Se nyawa azithromycin ex . 2934. 99. 90 Seny awa levofloxacin www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 12 -- NO. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 KELOMPOK PRODUK POS TARIF URAIAN BARANG / JENIS BARANG ex . 3003 . 20.00 Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari Jems azithromycin atau levofloxacin, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran ex.3003.60.00 Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran ex.3004.20 . 91 Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin a tau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral ex.3004 . 20 . 99 Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran , dari jenis untuk pemakaian suntik secara intravena ex.3004 . 50.10 Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup 3004.50 . 21 Multivitamin, dari jenis untuk pemakaian oral 3004.50.29 Multivitamin, dari Jems selain untuk pemakaian oral 3004 . 50.91 Vitamin A, vitamin B atau v itamin C ex.3004.60.20 Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk p enjualan eceran ex.3004.90 . 51 Obat mengandung . parasetamol, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kem as an untuk penjualan eceran, dari Jems untuk pemakaian oral ex . 3004.90.69 Obat anti malaria hydrochloroquin mengandun g flwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 12 -- NO . KELOMPOK POS TARIF URAIAN BARANG / JENIS BARANG PRODUK 24 ex.3004.90.99 Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam dosis .tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran. IV PERALATAN MEDIS 25 Termometer ex.9025.19.19 Termometer digital, termometer infrared 26 Ventilator ex.9019 . 20.00 Instrumen untuk membantu pernafasan pasien 27 Swab ex.3005 . 90.90 Tisu/kapas mengandung a lkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab) 28 ex.9018.90.90 Swab lainnya 29 Thermal ex.9027.50 . 10 Alat pemindai panas manusia Imaging/ Scanning Equipment · 30 In vitro diagnostic ex.9027.80.30 Alat UJl laboratorium In vitro , equipment, dioperasikan secara elektrik termasuk alat PCR 31 test ex. 9027 .80 .40 Alat UJl laboratorium in v itro, tidak dioperasikan secara elektrik 32 Alat suntik 9018.31.10 Alat suntik sekali pakai 33 9018.31.90 Alat suntik lainnya . 34 Syrin ge dan ex.90 18.90.30 Alat untuk membantu memasukkan infusion pump cairan ke dalam tu buh pasien secara terkontrol. 35 High Flow Oxygen ex.9019 .20.00 Alat terapi oksigen yang memberikan oksigen aliran tinggi (high flow oxygen) untuk membantu pemafasan bagi penderita hipoksemia 36 Bronchoscopy ex.9018.90.30 Alat portabel untuk pemeriksaan portable bronkoskopi yang dapat menampilkan secara visual (melalui monitor) kondisi bagian dalam organ saluran pemafasan. 37 Power air ex.9020.0 0.00 Alat berbentuk full-face mask purify ing dilengkapi dengan blower bertenaga respirator baterai dan filter udara , untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk be rnafas. 38 CPAP- Mask ex.9019.20.00 Masker/ topeng yang merupakan, bagian dari mesin Continues Positive Airway Pressure (CPAP) www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 12 -- NO. KELOMPOK POS TARIF URAIAN BARANG / JE N IS BARANG PRODUK 39 CPAP Machine ex.9019 . 20.00 Al at terapi pemapasan y ang Pe diatric meny alurkan udara dengan tekanan te r tentu ke masker yang dipakai di a tas hidung dan / atau mulut , dirancang khusus untuk terapi pernapasan pada anak- anak. 40 ECMO ex .9019 .20.00 Alat untuk membantu m e nyuplai (Ex trac orpor e al oksi g en dan meng hilang kan karbon Membran e diok s ida pada sirkulasi darah pasien O xygenation) 41 Breathing Circuit ex.9019.20.00 Alat yang menghubungkan airway atau for Ventilator and saluran pernapasan pasien ke ventilator CPAP atau CPAP untuk mengalirkan oksigen secara kontinyu . . 42 Baby In c ubator ex .9018.90.30 Inkubator untuk bayi 43 Ba by Incub a tor ex.9018 . 90.30 Inkubator bayi y ang dapat bergerak / transport dipindahkan V ALAT PELINDUNG DIRI (APD) 44 M as ker 4 5 46 Pakaian Pelindun g 47 48 Sarun g Ta n g an 49 Salinan sesuai dengan aslinya Ke ala Biro Umum 6307.90.40 Ma s ke r .bedah ex .6307.90.90 M as ker Re spirator N95 ex.6210.10.19 Pakaian pelindung medis (coverall) 6211.43.10 Pa kaian bedah (surgical gown) ex .4015.11.00 Sa run g ta n g an bedah dari karet ex.4015.19.00 Sarung tan g an medis lainnya dari k a ret MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ministrasi Kementerian www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 12 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERPAJAKAN - COVID-19 / CORONA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 83/PMK.04/2020/2020. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.