Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for Government Assistance Distribution in the Ministry of Health
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 provides a framework for the distribution of government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation is aimed at ensuring that government aid is delivered effectively and efficiently to support health initiatives and disaster response efforts. It affects various stakeholders, including health institutions, local governments, and non-governmental organizations involved in health services and disaster management. Key obligations outlined in the regulation include adherence to established procedures for applying for and distributing assistance, maintaining transparency in the use of funds, and reporting on the outcomes of the assistance provided. The regulation also interacts with other relevant laws and regulations concerning health funding and disaster management, ensuring a coordinated approach to public health and emergency response. By following these guidelines, entities can better align their efforts with national health priorities and improve the overall effectiveness of government assistance in the health sector.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (14K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga, perlu menyusun pedoman umum dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); -- 1 of 11 -- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); -- 2 of 11 -- 9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); -- 3 of 11 -- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada institusi pemerintah pusat, institusi pemerintah daerah, masyarakat, atau perseorangan. 2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di daerah provinsi, kabupaten/kota. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). -- 4 of 11 -- 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah menteri/pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga bersangkutan. 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. 8. Serah Terima adalah penyerahan hasil kegiatan sebagai realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atas belanja barang/jasa yang diserahkan kepada instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, masyarakat, dan perseorangan. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri di bidang kesehatan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 10. Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab pada satu program tertentu. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman umum dalam penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target program di lingkungan Kementerian Kesehatan. (3) Peraturan Menteri ini memiliki tujuan sebagai berikut: a. agar penyaluran Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, serta bertanggung jawab dengan -- 5 of 11 -- tetap memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan b. untuk mendukung program prioritas kesehatan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahun berjalan. (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negaran (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBNP). BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai penyaluran Bantuan Pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan. (2) Penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerima Bantuan Pemerintah; b. jenis Bantuan Pemerintah; c. mekanisme pemberian Bantuan Pemerintah; d. kewajiban penerima Bantuan Pemerintah; e. perubahan dan penghentian Bantuan Pemerintah; dan f. pemantauan, evaluasi dan pengawasan; BAB IV PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH Pasal 4 (1) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi: a. instansi Pemerintah Pusat; b. instansi Pemerintah Daerah; c. masyarakat; dan d. perseorangan -- 6 of 11 -- (2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan kerja pemerintah pusat yang mendukung pelayanan kesehatan. (3) Instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satuan kerja pemerintah daerah yang mendukung pelayanan kesehatan. (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kelompok masyarakat yang mendukung program bidang kesehatan. (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan orang/individu yang berjasa atau yang mendapatkan penghargaan di bidang kesehatan. BAB V JENIS BANTUAN PEMERINTAH Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf b meliputi : a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/ instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan non pegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk barang yang dapat berupa sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah. -- 7 of 11 -- (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk barang yang dapat berupa makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan sedangkan vaksin dan reagen untuk instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah. BAB VI MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN Pasal 6 (1) Bantuan Pemerintah diberikan secara langsung kepada penerima bantuan. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis yang dibuat oleh Penanggung Jawab Program. (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat: a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah; b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah; c. pemberi Bantuan Pemerintah; d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah; e. bentuk Bantuan Pemerintah; f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah; g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah; h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah; i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi. (4) Pemberian Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: -- 8 of 11 -- a. calon penerima Bantuan Pemerintah mengajukan surat/proposal dalam bentuk manual maupun elektronik; b. surat/ proposal diverifikasi oleh penanggung jawab program untuk mendapatkan persetujuan; c. surat/proposal yang telah disetujui mendapatkan penetapan oleh Penanggung Jawab Program; d. Penanggung Jawab Program memberikan Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan; dan e. penerima Bantuan Pemerintah melakukan proses pemenuhan persyaratan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengalokasian, penyediaan barang dan penyaluran Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN Pasal 7 Penerima Bantuan Pemerintah harus memelihara bantuan yang telah diterima dan menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya dan mempertanggungjawabkan penggunaannya. BAB VIII PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN Pasal 8 Menteri dapat melakukan perubahan atau penghentian bantuan kepada penerima bantuan yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. -- 9 of 11 -- BAB IX PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN Pasal 9 (1) Penanggung Jawab Program melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan Pemerintah dan pemanfaatannya. (2) Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Bantuan Pemerintah dan pemanfaatannya di lingkungan pemerintah daerah masing - masing. (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan kepada Penanggung Jawab Program. (4) Dalam rangka pengendalian bantuan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka Penanggung Jawab Program dapat memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penarikan kembali Bantuan Pemerintah. Pasal 10 (1) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu - waktu. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Penanggung Jawab Program yang memberikan Bantuan Pemerintah. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017. -- 10 of 11 -- Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2016 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 133 Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Tanggal Tanggal Tanggal Paraf Paraf Paraf -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
tentang KESEHATAN - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 79/2016. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.