No. 77 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the service tariffs for the Public Service Agency of the Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta under the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology. It outlines the types of services provided and the corresponding fees, ensuring that these tariffs are aligned with the financial management regulations applicable to public service agencies.
The regulation primarily affects the Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, its students, and users of its services. This includes both domestic and international students, as well as individuals and entities seeking educational, research, and community service services from the university.
- Pasal 1 defines the service tariffs as compensation for goods or services provided by the university's public service agency. - Pasal 2 categorizes the tariffs into academic services and supporting academic services. - Pasal 3 outlines the components of academic service tariffs, including entrance exam fees and tuition fees, which must consider factors such as purchasing power and operational needs. - Pasal 4 specifies that tuition fees for diploma and undergraduate programs must adhere to the regulations set by the Ministry of Education. - Pasal 16 allows for higher tariffs (125%) for international students, while Pasal 17 permits certain students to be charged zero fees based on specific criteria, such as academic excellence or economic hardship.
- Badan Layanan Umum (Public Service Agency): An entity providing public services funded by service tariffs. - Tarif layanan (Service Tariff): The fee charged for services rendered by the university. - Rektor (Rector): The head of the university responsible for setting tariffs and overseeing academic services.
The regulation is effective 15 days after its promulgation on August 15, 2023. It does not explicitly replace any previous regulations but establishes a framework for tariff determination at the university.
The regulation references several laws and regulations, including Government Regulation No. 23 of 2005 on Financial Management of Public Service Agencies and various Ministerial Regulations that guide the financial and operational management of educational institutions. These interactions ensure that the tariffs set are compliant with broader financial regulations governing public service agencies.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that the service tariffs are compensation for goods or services provided by the university's public service agency.
Pasal 2 specifies that service tariffs are divided into academic services and supporting academic services.
Pasal 4 mandates that tuition fees for diploma and undergraduate programs must comply with the Ministry of Education's regulations on single tuition fees.
Pasal 16 allows for a tariff of at least 125% for international students compared to domestic students.
Pasal 17 allows certain students, such as those from low-income families or with exceptional achievements, to be charged zero fees for academic services.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (17K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBUK INOONESIA PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa terhadap layanan barang atau jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada masyarakat, diusulkan tarif layanan atas barang atau jasa yang diberikan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan usulan tarif layanan kepada Menteri Keuangan untuk ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui surat nomor 73015/MPK.A/KU.01.03/2022 hal Permohonan usulan penetapan tarif layanan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan jdih.kemenkeu.go.id SALINAN -· -- 1 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id Mengingat tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); -- 2 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. Pasal 1 Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada pengguna layanan. Pasal 2 Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas: a. tarif layanan akademik; dan b. tarif layanan penunjang akademik. Pasal 3 (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas: a. tarif seleksi ujian masuk; b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana; c. tarif program magister, doktoral, dan profesi; d. tarif iuran pengembangan institusi; dan e. tarif akademik lainnya. (2) Tarif seleksi ujian masuk, tarif program magister, doktoral, dan profesi, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan paling sedikit daya beli, minat, kebutuhan operasional, kurikulum, akreditasi, dan/atau tarif kompetitor. (4) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasal 4 (1) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di -- 3 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kelompok I dan Kelompok II serta mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah dikenakan kepada paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru. (3) Pengenaan tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar pada setiap program studi dengan ketentuan pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 5 (1) Pengenaan tarif iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mengatur mengenai iuran pengembangan institusi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2) Pengenaan tarif iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi: a. mahasiswa; b. orang tua mahasiswa; dan/ atau c. pihak lain yang membiayai mahasiswa. (3) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif iuran pengembangan institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasal 6 (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2023/2024. (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2023 / 2024 ditetapkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasal 7 Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas: a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga; b. tarif penggunaan peralatan dan mesin; c. tarif penggunaan sarana transportasi; -- 4 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id d. tarif pelatihan dan sertifikasi; e. tarif poliklinik; f. tarif uji laboratorium; g. tarif laboratorium terpadu; h. tarif pengembangan bahasa; 1. tarif teknologi informasi dan komunikasi; J. tarif perpustakaan; dan k. tarif percetakan dan penerbitan. Pasal 8 Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, dan sarana olahraga dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan durasi/jangka waktu pemakaian, fasilitas dan/ atau harga pasar setempat. Pasal 9 Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/ atau tenaga kerja, dengan memperhatikan harga pasar setempat. Pasal 10 Tarif pelatihan dan sertifikasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan habis pakai, peralatan, akomodasi, transportasi, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli. Pasal 11 Tarif poliklinik dan tarif uji laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan medis, alat medis, dan/ atau tenaga kesehatan/ tenaga ahli. Pasal 12 Tarif laboratorium terpadu, tarif pengembangan bahasa, tarif teknologi informasi dan komunikasi, tarif perpustakaan, dan tarif percetakan dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k memperhitungkan biaya per unit layanan paling sedikit bahan pengujian, bahan habis pakai, peralatan, dan/ atau pendampingan instruktur / tenaga ahli / tenaga kerj a. Pasal 13 Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -- 5 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 14 (1) Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Ke budayaan, Riset, dan Teknologi dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna layanan melalui kontrak kerja sama. (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan. Pasal 15 (1) Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melakukan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Tarif layanan pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/ atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak lain. Pasal 16 (1) Terhadap mahasiswa yang merupakan warga negara asing dapat dikenakan tarif paling rendah 125% ( seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasal 17 ( 1) Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (2) Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas: a. mahasiswa teladan; b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional; c. mahasiswa dari keluarga miskin; d. mahasiswa terdampak kondisi kahar; dan -- 6 of 10 -- jdih.kemenkeu.go.id e. mahasiswa yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/ atau terluar. (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (4) Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pasal 18 Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pihak pengguna layanan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama. Pasal 19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 [limabelas] hari kalender terhitung sejak tanggal diundangkan. -- 7 of 10 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023 MEN TER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 DIREKTUR PERATURAN JEN DERAL PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ASEP N . MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 6 2 9 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id II� m I . � ' .. .J -- 8 of 10 -- No. A. B. LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2023 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp) Seleksi Ujian Masuk 1. Program Diploma Jalur Per Calon 300.000,00 s.d. Mandiri Mahasiswa 400.000,00 2. Program Sarjana Jalur Mandiri: a. Eksak/Sosial Humaniora Per Calon 300.000,00 s.d. Mahasiswa 400.000,00 b. Campuran Per Calon 400.000,00 s.d. Mahasiswa 500.000,00 3. Program Magister Per Calon 500.000,00 s.d. Mahasiswa 650.000,00 4. Program Doktoral Per Calon 500.000,00 s.d. Mahasiswa 650.000,00 5. Program Profesi Per Calon 500.000,00 s.d. Mahasiswa 600.000,00 Program Magister, Doktoral, dan Profesi 1. Program Magister a. Sumbangan Pembinaan Per 6.000.000,00 s.d. dan Pendidikan Rumpun Mahasiswa/ 12.500.000,00 Ilmu Terapan Semester b. Sumbangan Pembinaan Per 6.000.000,00 s.d. dan Pendidikan Rumpun Mahasiswa/ 8.500.000,00 Ilmu Sosial Semester C. Sumbangan Pembinaan Per 6.000.000,00 s.d. dan Pendidikan Rumpun Mahasiswa/ 8.500.000,00 Ilmu Formal Semester 2. Program Doktoral Sumbangan Pembinaan dan Per 8.000.000,00 s.d. Pendidikan Mahasiswa/ 14.500.000,00 Semester 3. Program Profesi Sumbangan Pembinaan dan Per 10.000.000,00 s.d. Pendidikan Mahasiswa/ 12.500.000,00 Semester jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 10 -- C. Layanan Akademik Lainnya 1. Matrikulasi a. Program Magister Per 2.000.000,00 s.d. Mahasiswa 3.000.000,00 (Paket) b. Program Doktoral Per 2.000.000,00 s.d. Mahasiswa 3.000.000,00 (Paket) 2. Penggantian Kartu Tanda Per Kartu 15.000,00 s.d. Mahasiswa Hilang/Rusak 25.000,00 3. Terjemahan dokumen ijazah Per Dokumen 20.000,00 s.d. dan/atau transkrip 50.000,00 4. Surat keterangan pengganti Per Surat 50.000,00 s.d. ijazah Keterangan 75.000,00 5. Wisuda Per Kegiatan 500.000,00 s.d. 700.000,00 6. Semester Antara Per 200.000,00 s.d. Mahasiswa/ 450.000,00 Per SKS 7. KKN Antara Per 200.000,00 s.d. Mahasiswa/ 450.000,00 Per SKS MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id II� l!l I . l!l ' .. .J -- 10 of 10 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
tentang BADAN LAYANAN UMUM - PENDIDIKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 77/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 19 states that the regulation will take effect 15 days after its promulgation.
Pasal 3(3) requires that the setting of service tariffs considers factors like purchasing power and operational needs.
Pasal 14 allows the university to provide educational services based on user needs through cooperation contracts.