No. 75 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the technical guidelines for the provision of Holiday Allowance (Tunjangan Hari Raya) and the 13th Salary (Gaji Ketiga Belas) for State Apparatus, Pensioners, Pension Recipients, and Allowance Recipients in 2022, sourced from the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). It aims to provide recognition for their service to the nation while considering the country's financial capacity.
The regulation affects various categories of state employees, including: - Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Civil Servants) - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (Government Employees with Work Agreements) - Prajurit TNI (Indonesian National Armed Forces) - Anggota Polri (Indonesian National Police) - Pejabat Negara (State Officials) - Pensioners and their beneficiaries, including widows, orphans, and other eligible recipients.
- Article 2 mandates the government to provide the Holiday Allowance and 13th Salary to the aforementioned groups as a form of appreciation for their service. - Article 3 outlines the categories of State Apparatus eligible for these allowances. - Article 5 states that these allowances will not be provided to those on leave outside the state’s responsibility or assigned outside their institution where their salary is paid by the assignment institution. - Article 6 specifies the components of the allowances, which include basic salary, family allowance, food allowance, position allowance, and performance allowance. - Article 11 states that the Holiday Allowance must be paid at least 10 working days before the holiday, while the 13th Salary is to be paid by July. - Article 13 clarifies that these allowances are exempt from deductions but subject to income tax, which will be borne by the government. - Article 14 and Article 15 outline the conditions under which recipients can receive multiple allowances, ensuring that only the highest value allowance is paid.
- Tunjangan Hari Raya (Holiday Allowance): A financial benefit provided to state employees during the holiday season. - Gaji Ketiga Belas (13th Salary): An additional salary payment made to state employees, typically in mid-year. - Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara (Non-Civil Servant Employees): Employees who are not classified as civil servants but work in government institutions.
This regulation is effective from the date of its promulgation on April 18, 2022, and it replaces the previous regulation, No. 42/PMK.05/2021, regarding the same allowances for the year 2021.
The regulation refers to several laws and regulations, including Government Regulation No. 16 of 2022, which outlines the provisions for Holiday Allowance and 13th Salary. It also interacts with other financial regulations governing the management of state budgets and allowances. Overall, this regulation provides a structured approach to compensating state employees and pensioners, ensuring that they receive their due allowances in a timely and regulated manner.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 states that the government provides Holiday Allowance and 13th Salary to State Apparatus, Pensioners, and Allowance Recipients as recognition for their service.
Article 6 specifies that the allowances consist of basic salary, family allowance, food allowance, position allowance, and performance allowance.
Article 11 mandates that the Holiday Allowance must be paid at least 10 working days before the holiday, while the 13th Salary is to be paid by July.
Article 13 clarifies that these allowances are exempt from deductions but subject to income tax, which will be borne by the government.
Articles 14 and 15 outline that if recipients are eligible for multiple allowances, only the highest value allowance will be paid.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (47K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75/PMK.05/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN,
PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2022 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunj angan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 31 --
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787 );
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,
PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN . TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal l
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 31 --
berdasarkan perjanjian kerja untukjangka waktu tertentu
dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara
yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya
berada pada lembaga negara yang merupakan alat
kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang
fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan
fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna tugas
dan diberi penghargaan atas pengabdiannya kepada
negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari
Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan tertentu untuk menerima penghargaan
dan/ atau penghormatan dari negara dalam bentuk
pemberian Tunjangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Harl Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
/www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 31 --
atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum
Negara.
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2
Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Pasal 3
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;
c. Prajurit TNI;
d. Anggota Polri; dan
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 31 --
e. Pejabat Negara.
(2) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, huruf c, dan huruf d,
termasuk:
a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan
atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri;
b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan di
luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun
di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi
induknya;
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang
tunggu; dan
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang diberhentikan
sementara dan gajinya masih dibayarkan.
(3) Aparatur Negara termasuk:
a. Wakil Menteri;
b. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. Hakim ad hoc;
e. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang
terdiri atas:
1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;
2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan
lain;
3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/ atau
4. Anggota,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
f. Pimpinan Badan Layanan Umum yang terdiri atas:
1. Dewan Pengawas; dan
2. Pejabat Pengelola,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
g. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas:
1. Dewan Pengawas; dan
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 31 --
2. Dewan Direksi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
h. Pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya
disetarakan atau setingkat dengan:
1. Menteri;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi;
3. Administrator; a tau
4. Pengawas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
i. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai
Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada
Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah yang
menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan
Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dasen dan
Tenaga Kependidikan pada Per guru an Tinggi Negeri
Baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
j. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
pada Mahkamah Agung serta Ketua, W akil Ketua, dan
fwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 31 --
hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad
hoc;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah
Konstitusi;
g. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan Wakil · Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;
j. menteri dan pejabat setingkat menteri;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh; dan
1. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-
Undang.
(5) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a. Pensiunan PNS;
b. Pensiunan Prajurit TNI;
c. Pensiunan Anggota Polri; dan
d. Pensiunan Pejabat Negara.
(6) Pensiunan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b termasuk:
a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI; dan
b. Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNl,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai administrasi Prajurit TNI.
(7) Pensiunan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c termasuk:
a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri;
dan
b. Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai hak-hak Anggota Polri.
(8) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 31 --
a. Penerima Pensiun janda/ duda atau anak dari PNS
yang meninggal dunia atau tewas;
b. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari
Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a;
c. Penerima Pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang
tidak mempunyai istri/ suami dan anak;
d. Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari
Prajurit TNI yang gugur /tewas/meninggal dunia;
e. Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari
Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
f. Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari
Anggota Polri yang gugur/tewas/meninggal dunia;
g. Penerima Pensiun warakawuri/ duda, atau anak dari
Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
h. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari Pejabat
Negara yang meninggal dunia atau tewas;
i. Penerima Pensiun janda/duda atau anak dari
Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
j. Penerima Pensiun orang tua dari Pej a bat Negara yang
tewas dan tidak mempunyai istri/ suami dan anak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(9) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 terdiri atas:
a. Penerima Tunjangan Veteran;
b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat;
c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kemerdekaan;
d. Penerima Tunjangan janda/ duda dari Penerima
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c;
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 31 --
e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk
Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
f. Penerima Tunj angan Bersifat Pensiun
warakawuri/duda atau anak dari Penerima Tunjangan
Bersifat Pensiun Prajurit TNI;
g. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/duda atau
anak dari Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI;
h. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Prajurit TNI yang
gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau oleh
karena dinas dan tidak meninggalkan istri/ suami dan
anak;
i. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun
warakawuri/ duda atau anak dari Penerima Tunjangan
Bersifat Pensiun Anggota Polri;
j. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/ duda atau
anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri;
k. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Anggota Polri
yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau
oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/ suami
dan anak; dan
I. Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara,
Prajurit TNI, dan Anggota Polri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(10) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
termasuk:
a. janda/ duda, anak, atau orang tua Penerima
Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut
juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara
yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan
penghasilan bagi pensiunjanda/duda PNS;
b. janda/ duda atau anak Penerima Tunjangan tambahan
penghasilan atau yang disebut juga sebagai pensiun
terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan Pejabat
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 31 --
Negara yang meninggal dunia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemberian tunjangan tambahan
penghasilan bagi pensiunjanda/duda PNS;
c. warakawuri/ duda, anak, atau orang tua penerima gaji
terusan dari Prajurit TNI atau Anggota Polri yang
gugur / tewas / meninggal dunia a tau yang dinyatakan
hilang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
d. warakawuri/ duda atau anak Penerima Pensiun
terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan
Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 4
(1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. pada saat peraturan pemerintah mengenai pemberian
tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada
aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan
penerima tunjangan tahun 2022 diundangkan, telah
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan
perjanjian kerja;
c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan
dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara
penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
(www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 31 --
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat
diberikan apabila:
a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat
yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian
kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima
Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas; atau
b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya
dan/atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam surat keputusan
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf i yang
diberikan Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga
Belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur
negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 5
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit
TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat ( 1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal:
a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan
sebutan lain; atau
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 31 --
Belanja Negara bagi PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri,
Pejabat Negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan
Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik, dan
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas
pada Lembaga Penyiaran Publik, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
j abatannya.
(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak
keuangan atau dengan sebutan lain.
(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
(4) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat {l)
huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut
juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai gaji/hak
keuangan atau dengan sebutan lain.
(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, dan tunj angan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 31 --
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai tunjangan jabatan struktural.
(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai tunjangan jabatan fungsional.
(9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah:
a. Tunjangan Tenaga Kependidikan;
b. Tunjangan Panitera;
c. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
d. Tunjangan Pengamat Gunung Api bagi PNS Golongan I
dan II;
e. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; dan
f. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang
ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
(l0)Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Pejabat Negara
antara lain tunjangan hakim.
(l l)Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
(12)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan tunjangan yang diberikan
berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan
penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi,
dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
(13)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wakil
Menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang diberikan kepada menteri.
(14)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan
b. pejabat yang hak keuangan atau hak administratifnya
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 31 --
disetarakan atau setingkat dengan:
1) Menteri;
2) Pejabat Pimpinan Tinggi;
3) Administrator; atau
4) Pengawas,
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara
atau setingkat hak keuangannya atau hak
administratifnya.
(15)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi hakim ad
hoc, sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(16)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; dan
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan
Tinggi Negeri Barn berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga
Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
meliputi Penghasilan atau dengan sebutan lain yang
diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan besaran paling banyak
sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(17)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Pimpinan Badan Layanan Umum; dan
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan
Layanan Umum terse but yangjabatan, pangkat, peringkat
jabatan, atau kelas jabatannya setara.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 31 --
Pasal 7
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi
calon PNS terdiri atas:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan;
d. tunjangan umum; dan
e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,
sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas
j abatannya.
Pasal 8
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pensiunan
dan Penerima Pensiun terdiri atas:
a. pensiun pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tambahan penghasilan.
(2) Pensiun Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun
pokok.
(3) Tunjangan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pensiun pokok.
(4) Tunjangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c merupakan tunjangan pangan atau yang disebut
juga sebagai tunjangan beras sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai pensiun pokok.
(5) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan bagi
Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok
baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 31 --
penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan
penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima
Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima
Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan
tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan
sebagai penghargaan dan/ atau penghormatan dari negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas:
a. Tunjangan Veteran;
b. Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat;
c. Tunj angan Penghargaan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/Kemerdekaan;
d. Tunjangan Janda/Duda;
e. Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland
Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
f. Tunjangan Bersifat Pensiun;
g. Tunjangan Pokok;
h. Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut
juga sebagai gaji terusan; dan
i. Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut
juga sebagai pensiun terusan.
Pasal 10
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
a. insentif kinerja;
b. insentif kerja;
c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
(www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 31 --
d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e. tunjangan pengamanan;
f. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan
dosen atau tunjangan kehormatan;
g. tambahan penghasilan bagi guru PNS;
h. insentif khusus;
i. tunjangan khusus provinsi Papua;
j. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan
bertempat tinggal di daerah terpencil;
k. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan
PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada
wilayah pulau kecil terluar dan/ atau wilayah
perbatasan;
1. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar
dan/atau wilayah perbatasan bagi PNS pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas
secara penuh pada wilayah pulau kecil terluar
dan/ atau wilayah perbatasan;
m. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di lingkungan
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat dan Badan Keahlian, dan Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Daerah;
n. tunjangan penghidupan luar negeri bagi PNS, Prajurit
TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara yang
ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri;
o. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan atau peraturan
internal instansi pemerintah; dan
p. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 9.
(2) Tunjangan pengelolaan arsip statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tunjangan ·
rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 31 --
pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia.
(3) Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS yang bekerja di
instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawas
tenaga nuklir;
b. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di instansi yang
melaksanakan tugas di bidang tenaga nuklir;
c. 'I'unjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi;
d. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
bagi pegawai di instansi yang melaksanakan tugas di
bidang pencarian dan pertolongan;
e. 'I'unjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Persandian.
(4) 'I'unjangan pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e adalah tunjangan pengamanan
persandian.
(5) lnsentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufh antaralain insentifkhusus penanganan Covid-19.
(6) 'I'unjangan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf j adalah Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang
bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
(7) Tunjangan operasi pengamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hui:-uf k adalah Tunjangan Operasi
Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas
dalam operasi pengamanan pada wilayah pulau kecil
terluar dan/ atau wilayah perbatasan.
(8) Tunjangan selisih penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf m antara lain 'I'unjangan Selisih
Penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 31 --
(9) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o adalah instansi pusat dan instansi daerah,
termasuk Lembaga negara dan alat negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Tunjangan atau dengan sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p adalah tunjangan atau
dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan
jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat
negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan
umum, uang representasi, tunjangan jabatan hakim ad
hoc, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima
pension, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima
Tunjangan.
Pasal 11
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum
tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan yakni
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun
2022.
Pasal 12
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
Iwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 31 --
dibayarkan setelah bulan Juli.
(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan yakni
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 sampai dengan Pasal 9 dengan didasarkan komponen
penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun
2022.
Pasal 13
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran
dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ditanggung pemerintah.
Pasal 14
(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Harl Raya,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
Tunjangan Harl Raya yang nilainya paling besar.
(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur
Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih darl 1
(satu) Tunjangan Harl Raya, Tunjangan Harl Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Harl Raya yang
nilainya paling besar.
(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) menerima lebih darl 1
(satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran
Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan,
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 31 --
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima
Tunjangan.
(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun
dan/atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari
Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
dan/atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima
Tunjangan.
(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima
Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
Pasal 15
(1) Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga
Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling
besar.
(2) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur
Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1
(satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3) Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari 1
(satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji Ketiga
Belas terse but merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan:
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 31 --
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau
Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun
dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas
yang dibayarkan:
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/atau
Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima
Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun: dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS
Pasal 16
(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja
berkenaan.
(2) Khusus untuk Lembaga Nonstruktural yang bukan
merupakan satuan kerja, pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibebankan pada DIPA kementerian
negara/lembaga/ satuan
Nonstruktural.
kerja
Pasal 17
induk Lembaga
( 1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening
penerima.
(www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 31 --
(2) PPSPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM
Gaji Ketiga Belas kepada KPPN.
(3) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau
Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur
Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural dan Lembaga
Penyiaran Publik tidak dapat dilaksanakan langsung ke
rekening penerima:
a. pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga
Belas dilaksanakan dengan penerbitan SPM langsung
melalui rekening bendahara pengeluaran; dan
b. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas
kepada penerima.
(4) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan
jenis SPM sebagai berikut:
a. SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan pangan, dan/ atau tunjangan
jabatan atau tunjangan umum;
b. SPM THR PPPK, untuk pembayaran Tunjangan Hari
Raya bagi PPPK;
c. SPM THR Pejabat Negara, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara;
d. SPM THR PPNPN, untuk pembayaran Tunjangan Hari
Raya bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai aparatur
sipil negara pada Instansi Pemerintah, Lembaga
Nonstruktural, Badan Layanan Umum, Lembaga
Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i;
dan
e. SPM THR Tunjangan Kinerja, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya komponen tunjangan kinerja.
(5) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis
SPM sebagai berikut:
fwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 31 --
a. SPM Gaji Ketiga Belas PNS/TNI/Polri, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/atau
tunjanganjabatan atau tunjangan umum;
b. SPM Gaji Ketiga Belas PPPK, untuk pembayaran untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi PPPK;
c. SPM Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara, untuk
pembayaran untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi
Pejabat Negara;
d. SPM Gaji Ketiga Belas PPNPN, untuk pembayaran Gaji
Ketiga Belas bagi pimpinan dan pegawai non-pegawai
aparatur sipil negara pada lnstansi Pemerintah,
Lembaga Nonstruktural, Badan Layanan Umum,
Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi
Negeri Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf i; dan
e. SPM Tunjangan Kinerja Ketiga Belas, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen tunjangan
kinerja.
(6) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya
telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP)/Belanja
Pegawai POLRI (BPP)/Daftar Pembayaran Penghasilan
(DPP), pengajuan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan Arsip Data Komputer (ADK) aplikasi
GPP /BPP /DPP versi terbaru.
(7) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya
telah menggunakan aplikasi Gaji berbasis web, pengajuan
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(8) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPM untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) masing-masing dibuat tersendiri dan
terpisah dari SPM gaji, tunjangan, atau penghasilan
bulanan.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 31 --
(9) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
Tunj angan Hari Raya.
(10) Jenis SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
Gaji Ketiga Belas.
(11) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi pimpinan
dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Badan Layanan Umum yang dibiayai dari sumber dana
PNBP Badan Layanan Umum dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum (SP3B BLU).
(12) Pertanggungjawaban SP3B BLU sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) dilakukan secara tersendiri dan terpisah
dari pertanggungjawaban pembayaran remunerasi
bulanan.
Pasal 18
(1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan melalui
Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera
menyetorl{an sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan/ atau Gaji Ketiga Belas ke kas negara.
(2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri
keuangan mengenai sistem penerimaan negara secara
elektronik.
(3) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk
sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji
Ketiga Belas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 31 --
Pasal 19
(1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit
TNI, dan/ atau Anggota Polri yang mengalami mutasi
pindah dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan
Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan
atau belum dibayarkan.
(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan
mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI
dan/ atau Anggota Polri yang belum dibayarkan oleh unit
instansi asal.
Pasal 20
(1) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada peraturan menteri
keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara
dan peraturan menteri keuangan mengenai pelaksanaan
sistem perbendaharaan -dan anggaran negara.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):
a. bagi satuan kerja Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia, mengikuti ketentuan peraturan
menteri keuangan mengenai tata cara pelaksanaan
pembayaran belanja pegawai gaji di lingkungan
kementerian pertahanan dan tentara nasional
indonesia dan peraturan menteri keuangan mengenai
pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran
negara; dan
b. bagi satuan kerja Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri, mengikuti ketentuan peraturan menteri
keuangan mengenai tata cara pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara pada perwakilan
(www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 31 --
republik indonesia di luar negeri dan peraturan menteri
keuangan mengenai pelaksanaan sistem
perbendaharaan dan anggaran negara.
Pasal 21
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan
dibayarkan oleh PI' Taspen (Persero) atau PI' Asabri
(Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) PI' Taspen (Persero) atau PI' Asabri (Persero)
menyampaikan tagihan pembayaran Tunjangan Hari Raya
bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima
tunjangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling cepat
13 (tiga belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(3) Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas bagi pensiunan, penerima pensiun,
dan penerima tunjangan dibuat terpisah dengan
pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan.
BABIV
PENGENDALIAN INTERNAL
(1) Menteri/pimpinan
Pasal 22
lembaga menyelenggarakan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 31 --
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur lebih
lanjut teknis pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga
Belas berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku; dan
b. tata cara pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046), dinyatakan
tidak berlaku untuk tahun 2022.
Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
fwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 31 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2022
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 408
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian .,1.d1n JITi&t rasi Kementerian 7 • .} ..... .J ....... .,. ,
I ,
I ~ ... ·" '\)( . . i ,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 31 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NO MOR ·, 7'5/PMK. 05/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BEi.AS KEPADA APARATUR
NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA NEGARA
BESARAN MAKSIMAL TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BEi.AS
BAGI PIMPINAN, ANGGOTA, DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH TERMASUK PADA
LEMBAGA NONSTRUKTURAL DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU
TUNJANGAN HARi
NO. URAIAN RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS
1. Pimpinan dan Ane:e:ota Lembaga Nonstruktural:
a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp24.134.000,00
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan Rp21.237.000,00
sebutan lain
C. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp18.340.000,00
d. Ane:e:ota Rp18.340.000,00
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Lembaga Nonstruktural dan Pejabat yang Hak
Keuangan atau Hak Administratifnya
disetarakan atau setingkat dengan
Eselon / Pei abat:
a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/ Rp19.939.000,00
Peiabat Pimpinan Tine:e:i Madya
b. Eselon II/ Peiabat Pimpinan Tine:e:i Pratama Rp14.702.000,00
c. Eselon 111/Peiabat Administrator Rp8.987.000,00
d. Eselon IV/Jab a tan Pengawas Rp7.517.000,00
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah termasuk
pada Lembaga Nonstruktural dan Perguruan
Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2016, sebagai Pejabat
Pelaksana dene:an ienjang pendidikan:
a. Pendidikan Sekolah Dasar / Sekolah
Menengah Pertama/ sederaiat:
- Masa keria s.d 10 tahun Rp3.219.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp3.613.000,00
- Masa kerja diatas 20 tahun Rp4.079.000,00
b. Sekolah Menengah Atas/Diploma
Satu / sederaiat:
- Masa keria s.d 10 tahun Rp3.842.000,00
twww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 31 --
TUNJANGAN HARi
NO. URAIAN RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp4.329.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun Rp4.984.000,00
C. Diploma Dua/Diploma Tiga/ sederaiat:
- Masa keria s.d 10 tahun Rp4; 138.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s .d 20 tahun Rp4.657.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun RpS.397.000,00
d. Strata 1 / Diploma Em pat/ sederai at:
- Masa keria s.d 10 tahun RP4.735.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun RpS.394.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun Rp6.229.000,00
e. Strata 2/Strata 3/sederaiat:
- Masa keria s.d 10 tahun RpS.064.000 , 00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun RpS.770.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun RP7.769.000,00
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian ~ · lllistr-asi Kementerian
/l'
~ ~ \ ~ ~ }
\ ~ ,·.(( ·· ' /2
MAS SOEHARTO~ ,. -~
, NIP 19690922 199'00J: 1 001
I
SRI MULYANI INDRAWATI
fwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 31 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 75/PMK.05/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation replaces the previous regulation No. 42/PMK.05/2021 and is effective from April 18, 2022.
The regulation interacts with Government Regulation No. 16 of 2022 and other financial regulations governing state budget management.