No. 75 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the maximum cumulative deficit limits for regional budgets (APBD) and the maximum limits for regional debt financing for the fiscal year 2025. It aims to ensure fiscal discipline among local governments by setting clear parameters for budget deficits and debt levels, in accordance with national fiscal policies.
The regulation primarily affects local governments (Daerah Otonom) across Indonesia, including provinces, cities, and regencies. It applies to all regional budget activities that involve revenue and expenditure management, particularly those that may lead to budget deficits financed through regional debt.
- Pasal 3 outlines the maximum deficit limits for regional budgets in 2025, which vary based on the fiscal capacity of each region, ranging from 3.35% to 3.75% of projected regional revenue, depending on the category of fiscal capacity (Pasal 13). - Pasal 5 sets the maximum cumulative debt financing limit at 0.20% of the projected GDP for 2025. - Local governments must submit requests for exceeding these limits to the Minister of Finance, which must be approved based on specific criteria (Pasal 7). - Pasal 11 mandates local governments to report on their budget deficits and debt financing plans to the Minister of Finance for monitoring purposes.
- Daerah Otonom (Autonomous Region): A legal community unit with defined territorial boundaries authorized to manage local governance. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): The annual financial plan of a region approved by local regulations. - Defisit APBD: The shortfall between regional revenue and expenditure in a given fiscal year. - Pembiayaan Utang Daerah: Any debt financing received by a region that must be repaid in the current or future fiscal years. - Kapasitas Fiskal Daerah: The financial capacity of each region calculated based on a formula set by the Minister of Finance.
The regulation comes into effect upon its promulgation on October 18, 2024. It replaces the previous regulation, PMK No. 194/PMK.07/2022, regarding budget deficit limits for the fiscal year 2023.
This regulation references several laws and regulations, including Law No. 1 of 2022 on Financial Relations between Central and Regional Governments, Government Regulation No. 23 of 2003 on Budget Deficit Control, and Government Regulation No. 12 of 2019 on Regional Financial Management. It is designed to align with national fiscal policies and ensure coherence in budget management across different levels of government.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 3 establishes the maximum deficit limits for regional budgets in 2025, which are based on the fiscal capacity categories of each region, ranging from 3.35% to 3.75% of projected regional revenue.
Pasal 5 sets the maximum cumulative debt financing limit at 0.20% of the projected GDP for the fiscal year 2025.
Pasal 7 requires local governments to seek approval from the Minister of Finance if they plan to exceed the established deficit limits, based on specific criteria.
Pasal 11 mandates local governments to report their budget deficit plans and actual realizations to the Minister of Finance for monitoring purposes.
Pasal 14 states that this regulation replaces PMK No. 194/PMK.07/2022, which governed the budget deficit limits for the fiscal year 2023.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (37K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 huruf a Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian .Jurnlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk menetapkan batas maksimal kumulatif defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah, batas maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Menteri Keuangan memantau perkembangan defisit anggaran pendapatan dan belan j a daerah dan pinj aman pemerin tah daerah serta menetapkan pedoman pelaksanaan dan mekanisme pemantauan dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja MENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Menimbang: PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN2024 TENTANG BATASMAKSIMALKUMULATIFDEFISIT ANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMALDEFISIT ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATASMAKSIMALKUMULATIF PEMBIAYAANUTANG DAERAHTAHUNANGGARAN2025 SALINAN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 19 -- MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAHTAHUNANGGARAN2025. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian .Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118jPMK.01j2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135jPMK.01j2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118jPMK.01j2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025; Menetapkan Mengingat www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 19 -- Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah jumlah maksimal defisit seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam suatu tahun anggaran. 3. Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah jumlah maksimal defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah dalam suatu tahun anggaran. 4. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah adalah jumlah total pembiayaan utang seluruh Daerah pada tahun anggaran tertentu. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah reneana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rene ana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah. 7. Defisit APBD adalah selisih kurang antara pendapatan Daerah dan belanja Daerah pada tahun anggaran yang sarna yang dibiayai dari pembiayaan utang Daerah. 8. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. 10. Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 11. Pinjaman Daerah adalah Pembiayaan Utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 19 -- Pasa14 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan APBD tahun anggaran 2025. Pasa13 (1) Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan berdasarkan kategori Kapasitas Fiskal Daerah dengan ketentuan sebagai berikut: a. sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat tinggi; b. sebesar 3,65% (tiga koma enam lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran untuk kategori tinggi; c. sebesar 3,55% (tiga koma lima lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sedang; d. sebesar 3,45% (tiga koma empat lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori rendah; dan e. sebesar 3,35% (tiga koma tiga lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 untuk kategori sangat rendah. (2) Kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai peta Kapasitas Fiskal Daerah. Pasa12 Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBDtahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 0,20% (no1 koma dua nol persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBNtahun anggaran 2025. 13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari transer ke Daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBNdan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal an tara pemerintah pusat dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif darr/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang keuangan negara. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 16. Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disingkat PDB adalah total nilai akhir seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia dalam tahun tertentu yang dihitung menurut harga pasar oleh Badan Pusat Statistik. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 19 -- Pasal7 (1) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD terjadi dalam hal rencana Defisit APBDlebih besar dari Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasar kan: a. Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBDyang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,20% (noI koma dua nol persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak terlampaui; b. Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebesar 0,20% (noI koma dua nol persen) dari proyeksi PDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak terlampaui; c. Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa mas a jabatan kepala Daerah telah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; d. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri telah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; Pasal6 Batas Maksimal Defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar pengendalian atas Defisit APBD dalam evaluasi rancangan peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal5 (1) Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen) dari proyeksi PDB yang digunakan dalam penyusunan APBNtahun anggaran 2025. (2) Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembiayaan Utang Daerah yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pembiayaan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 19 -- Pasal8 (1) Dalam hal terdapat rencana defisit APBDyang melampaui Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dievaluasi oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur. (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik danj atau dokumen fisiko (3) Penyampaian surat permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut: a. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 audited sampai dengan akun subrincian (level6); b. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 audited sampai dengan akun subrincian (level6); c. laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 unaudited sampai dengan akun subrincian (level 6), dalam hal laporan realisasi anggaran laporan keuangan e. rencana Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank yang telah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional; f. Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri telah disetujui oleh Menteri; g. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; h. rasio kemampuan keuangan Daerah dalam mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah paling sedikit 2,5 (dua koma lima); dan 1. jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah dan jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melampaui 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. (4) Ketentuan mengenai penghitungan rasio kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 19 -- pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 audited sebagaimana dimaksud pada huruf b belum tersedia; d. rancangan peraturan Daerah mengenai APBDtahun 2025 sampai dengan akun subrincian (level6), dalam hal laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 audited sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan laporan realisasi anggaran laporan keuangan pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 unaudited sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum tersedia; e. rencana penarikan Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan, termasuk jadwal pembayaran kembali yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; f. laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah yang disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; g. salinan surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pembiayaan Utang Daerah yang dilaksanakan melebihi sisa mas a jabatan kepala Daerah; h. salin an surat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang diberikan melalui Menteri; 1. salinan surat pertimbangan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk Pinjaman Daerah yang bersumber dari pemerintah pusat yang dilakukan melalui penugasan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank; dan J. rencana penerbitan obligasi Daerah dan sukuk Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Menteri dan telah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 19 -- Pasal 11 (1) Dalam rangka pemantauan Defisit APBD tahun anggaran 2025, Pemerintah Daerah menyampaikan laporan berupa: a. rencana Defisit APBDtahun anggaran 2025; b. realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran 2025; dan c. realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran 2025, kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. (2) Penyampaian laporan berupa rencana Defisit APBDtahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rangka penyusunan APBD,Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk tahun anggaran berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat bulan September tahun anggaran berjalan; dan b. dalam rangka penyusunan perubahan APBD, Pemerintah Daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, paling lambat bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. (3) Realisasi Defisit APBD semester I tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan realisasi defisit dalam APBDperiode bulan Juni 2025. Pasal 10 Persetujuan atau penolakan atas pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi salah satu dasar dalam proses evaluasi rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atau gubernur. Pasal9 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan dari kepala Daerah secara lengkap dan benar. (3) Dalam hal Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan penolakan atas permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kepala Daerah dapat mengajukan kembali permohonan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD dengan melengkapi dan/ atau menyesuaikan persyaratan yang tercantum dalam surat penolakan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 19 -- Pasal13 (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah yang menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah untuk membiayai Defisit APBD dan/ atau untuk membiayai pengeluaran pembiayaan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kepatuhan Pemerintah Pasal12 (1) Dalam rangka pemantauan Pembiayaan Utang Daerah, Pemerintah Daerah melaporkan POS1Sl kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setiap semester dalam tahun anggaran yang berjalan. (2) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan paling lambat: a. tanggal 31 Juli 2025 untuk semester I tahun 2025; dan b. tanggal 31 Januari 2026 untuk semester II tahun 2025. (4) Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran DAU dan/ atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Realisasi Defisit APBD semester II tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan realisasi defisit dalam realisasi APBD periode bulan Desember 2025. (5) Tata cara penyampaian laporan rencana dan realisasi defisit APBD tahun anggaran sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara penyampaian informasi keuangan Daerah, laporan data bulanan, dan laporan Pemerintah Daerah lainnya. (6) Ketentuan mengenai laporan berupa rencana Defisit APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 19 -- Pasal15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 14 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.07/2022 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1278), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Daerah atas pengaturan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Batas Maksimal Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 19 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024 PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 765 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 19 -- Pendapatan Provinsi yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan pera turan perundang -undangan serta mem pertim bangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah Provinsi, yaitu: = Pendapatan Asli Daerah = Dana Alokasi Umum = Dana Bagi Hasil = Dana Otonomi Khusus = Pendapatan Transfer Antar Daerah = Lain-Lain Pendapatan yang Sah = Belanja Bagi Hasil = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) = Belanja Pegawai = Pokok Pinjaman = Belanja Bunga darr/ at au imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah PP + BB [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP] - BP PAD DAU DBH Otsus PTAD LLPS BBH AP BP PP BB Keterangan: DSCR Provinsi = yang dijabarkan sebagai berikut: 1. Formula Perhitungan DSCR Provinsi Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut: Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain Belanja Pegawai Pendapatan yang Tidak Ditentukan Penggunaannya DSCR = A. FORMULA PENGHITUNGAN RASIa KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR) Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah Debt Service Coverage Ratio (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut: LAMPIRAN PERATURANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN2024 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PEMBIAYAANUTANGDAERAHTAHUN ANGGARAN2025 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 19 -- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak kendaraan bermotor, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten Zkota, yang dialokasikan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pajak rokok, setelah dikurangi bagian bagi hasil untuk kabupaten Zkota, yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum; dan c) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU), tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAUdukungan bidang pendidikan; d) DAUdukungan bidang kesehatan; dan e) DAUdukungan bidang pekerjaan umum. 3) Dana Bagi Hasil (DBH),tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; b) DBH sumber daya alam kehutanan dana reboisasi; c) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan d) DBH perkebunan sawit. 4) Dana Otonomi Khusus (Otsus) merupakan dana otonomi khusus provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Lain-Lain Pendapatan yang Sah (LLPS)tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 6) Belanja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) Dana Alokasi Khusus (DAK)Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAKNonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAKNonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 7) Pokok Pinjaman (PP)merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembayaran pembentukan dana cadangan obligasi daerah, dan Zatau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah dan/ atau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, dan Zatau perkiraan cicilan pinjaman daerah dan/ atau perkiraan dana cadangan obligasi daerah dan/ atau sukuk daerah yang diusulkan. 8) Belanja Bunga (BB)merupakan bunga dan/ atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga dan/ atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 19 -- Pendapatan kabupatenjkota yang tidak ditentukan penggunaannya mencakup pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya berdasarkan keten tuan peraturan perundang -undangan serta mempertimbangkan belanja tertentu yang tidak menjadi hak pemerintah kabupatenjkota, yaitu: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pajak air tanah yang dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran danjatau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah; b) 10% (sepuluh persen) pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga lisrik atau pajak penerangan jalan yang dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum; c) 10% (sepuluh persen) opsen pajak kendaraan bermotor yang dialokasikan untuk pembangunan danj atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan d) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah. 2) Dana Alokasi Umum (DAU) tidak termasuk DAU yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DAU dukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; c) DAUdukungan bidang pendidikan; d) DAUdukungan bidang kesehatan; dan e) DAUdukungan bidang pekerjaan umum. 3) Dana Bagi Hasil (DBH),tidak termasuk DBH yang sudah ditentukan penggunaannya, yaitu: a) DBH cukai hasil tembakau; = Pendapatan Asli Daerah = Dana Alokasi Umum = Dana Bagi Hasil = Dana Otonomi Khusus = Pendapatan Transfer Antar Daerah = Lain-Lain Pendapatan yang Sah = Belanja Bagi Hasil = Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) = Alokasi Dana Desa = Belanja Pegawai = Pokok Pinjaman = Belanja Bunga danj atau imbalan termasuk biaya lain terkait Pembiayaan Utang Daerah PAD DAU DBH Otsus PTAD LLPS BBH AP ADD BP PP BB Keterangan: DSCR [PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP - ADD] - BP Kabupatenj = Kota PP + BB 2. Formula Perhitungan DSCR KabupatenjKota Formula perhitungan DSCR kabupatenjkota secara lebih rinci adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 19 -- 3. Data Perhitungan DSCR a. Perhitungan DSCR dilakukan dengan menggunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit. b. Dalam hal data realisasi APBDdan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang telah diaudit tidak tersedia, maka dapat digunakan data realisasi APBD dan realisasi transfer ke daerah untuk tahun 2024 yang belum diaudit, data APBDdan alokasi transfer ke daeraah tahun 2024, atau data APBD dan alokasi transfer ke daerah tahun 2025. b) tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus;dan c) DBH perkebunan sawit. 4) Otsus merupakan dana otonomi khusus kabupatenjkota yang berada di provinsi-provinsi Papua yang bersifat umum. 5) Pendapatan Transfer Antar Daerah (PTAD),tidak termasuk: a) 10% (sepuluh persen) pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dari pemerintah provinsi yang dialokasikan pembangunan danj atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum; dan b) 50% (lima puluh persen) pendapatan bagi hasil pajak rokok dari pemerintah provinsi yang dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. 6) Lain-lain Pendapatan yang Sah (LLPS)tidak termasuk hibah dari pemerintah pusat dan pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional. 7) Alokasi Dana Desa (ADD)dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dan DAU sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Penundaan danjatau Pemotongan DAU danjatau DBH Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. 8) Be1anja Pegawai (BP) merupakan belanja pegawai yang sumber dananya bukan berasal dari: a) DAUdukungan penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; b) DAK Nonfisik tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah; c) DAKNonfisik tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah; dan d) DAKNonfisik tunjangan khusus guru pegawai negeri sipil daerah. 9) Pokok Pinjaman (PP)merupakan pembayaran cicilan pokok pinjaman yang jatuh tempo di tahun bersangkutan, pembentukan dana cadangan obligasi daerah danjatau sukuk daerah, pembayaran pokok obligasi Daerah danjatau sukuk Daerah yang melebihi pencairan dana cadangan, danj atau perkiraan cicilan pinjaman daerah danjatau perkiraan dana cadangan obligasi daerah danjatau sukuk daerah yang diusulkan. 10)Belanja Bunga (BB)merupakan bunga danj atau imbalan yang jatuh tempo di tahun bersangkutan ditambah perkiraan bunga danj atau imbalan atas Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 19 -- Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 2. Menteri Dalam Negeri dan Zatau Menteri Pereneanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) 3. Gubernur *) *) jika PembiayaanUtang Daerah diajukan oleh bupati/walikota [tanda tangan & cap dinas] [nama kepala daerah] Kepala Daerah . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Mengingat jumlah rene ana Pembiayaan Utang Daerah tersebut melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah TA2025, dengan ini disampaikan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBDTA 2025 yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)TA 2023 audited sampai dengan akun subrineian (level6); 2. LRALKPDTA 2024 audited atau LRALKPDTA 2024 unaudited atau APBD TA 2025 sampai dengan akun subrincian (level6); 3. Reneana penarikan dan jadwal pembayaran Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan; 4. Laporan posisi kumulatif Pembiayaan Utang Daerah dan kewajiban pembayaran kembali Pembiayaan Utang Daerah; dan 5. Salinan surat pertimbangan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri darr/atau Menteri Pereneanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (sepanjang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan]. Dengan ini disampaikan bahwa kami menganggarkan penerimaan Pembiayaan Utang Daerah dalam rangka membiayai defisit APBD tahun anggaran (TA)2025 sebesar Rp (sejumlah Pembiayaan Utang Daerah) yang bersumber dari (pemberi PembiayaanUtang Daerah) dengan jangka waktu (usulan jangka waktu PembiayaanUtang Daerah) termasuk masa tenggang (masa tenggang Pembiayaan Utang Daerah yang diusulkan), perkiraan bunga sebesar ....% (sebutkan perkiraan bunga PembiayaanUtang Daerah), dan biaya provisi sebesar % akan digunakan untuk . Selain penerimaan pembiayaan utang daerah tersebut, kami juga mereneanakan untuk membayar cicilan pokok pembiayaan utang daerah (termasuk pembentukan dana eadangan Sukuk Daerah dan Obligasi Daerah) yang jatuh tempo dan/ atau tertunggak sampai dengan TA 2025 sebesar Rp (sejumlah cicilan pokok PembiayaanUtang Daerah yang jatuh tempo danj'atau tertunggak sampai dengan TA2025). Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Di Jakarta [kota], [tanggal, bulan, tahun] [nomor surat] [sifat surat] .......... Berkas : Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Nomor Sifat Lampiran Hal KOP SURAT PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA B. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAMPAUAN BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 19 -- Catatan: *) wajib diisi per kegiatarr/proyek/program dalam pinjaman yang diusulkan, misal: Pembangunan Jalan Baru, Pembangunan RSUD atau lainnya **)diisi sesuai nilai masing-masing kegiatan/proyek/program, ***) total pinjaman sesuai nilai kegiatarr/prcyek/program dan reneana penarikan Pembiayaan Utang Daerah. ****) diisi berdasarkan rene ana penarikan Pembiayaan Utang Daerah, misal: per semester, per tahun, dan seterusnya *****) apabila penarikan Pembiayaan Utang Daerah dilakukan per tahun, makajudul kolom diganti dengan tahun [nama kepala daerah] Kepala Daerah . [tanda tangan & cap dinas] No. Sumber Tujuan Nilai Kegiatanf Total Rencana Penarikan Pembiayaan Utang Daerah **** Pembiayaan Penggunaan ProyekfProgram** Pembiayaan Utang Daerah Pembiayaan Utang Utang Daerah 6) Daerah* *** 1***** 2 3 4 (1) (2) (3) (4) (5) 1. 2. 3. dst. TOTAL RENCANA PENARlKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSIjKABUPATENjKOTA Surat Permohonan Pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang dibiayai dari Pembiayaan Utang Daerah Lampiran C. CONTOH FORMAT RENCANA PENARlKAN PEMBIAYAAN UTANG DAERAH YANG DIUSULKAN www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 19 -- [nama kepala daerah] [tanda tangan & cap din as] Kepala Daerah . No Sumber No. dan Tanggal Tujuan Penarikan Pembayaran Saldo Pokok Pokok PUD Pokok PUD Bunga dan Bunga dan Pembiayaan Surat Perjanjian Penggunaan Pokok PUD PUDTA Tertunggak Jatuh Biaya Lain Biaya Lain Utang Daerah s.d. TA 2024 2024 s.d. TA 2024 TempoTA Jatuh Tempo Tertunggak (PUD) 2025 TA 2025 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11) l. 2. 3. dst. LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH KOP SURAT PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA D. CONTOH FORMAT LAPORAN POSISI KUMULATIF PEMBIAYAAN UTANG DAERAH DAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEMBALI PEMBIAYAAN UTANG DAERAH www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 19 -- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI sebagaimana diatur dalam PMK *) tidak perlu dilampirkan jika defisit APBD TA 2025 tidak melampaui Batas Maksimal Defisit APBD TA 2025 [nama kepala daerah1 [tanda tangan & cap dinas1 Kepala Daerah . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan Ringkasan Rancangan APBD TA 2025. *) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami laporkan rencana Defisit APBD TA 2025 sebesar Rp Defisit APBD tersebut disebabkan karena [sebutkan alasan]. Yth. Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan di Jakarta I!]r I!] :;:: .r l!l .... ~. ~~D S' : [nomorsurat] [kota], [tanggal,bulan, tahun] : [sifatsurat] : Berkas : Laporan Rencana Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA)2025 Nomor Sifat Lampiran Hal KOP SURAT PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA E. CONTOH FORMAT SURAT LAPORAN RENCANA DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik PURNOMO www.jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 19 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2025
tentang APBD
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 75/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 13 outlines the Minister's role in monitoring local governments' compliance with the budget deficit and debt financing regulations.