Lainnya
BerlakuOther 65/2024
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
No. 65 of 2024
Diterbitkan
19 Sep 2024
Berlaku
4 Okt 2024
Penerbit
Indonesia, Kementerian Keuangan
Status
Berlaku
No. 65 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for the Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity Map), which assesses the financial capabilities of regions in Indonesia. It aims to provide a structured approach to determine fiscal capacity based on specific formulas, facilitating the allocation of grants and financial support from the central government to local governments.
The regulation affects local governments (provincial and district/city levels) in Indonesia, particularly those involved in financial planning and management. It is relevant to entities seeking grants or financial assistance from the central government, as well as those involved in regional development projects.
- Pasal 2 outlines the uses of the Peta Kapasitas Fiskal Daerah, including considerations for grant proposals, debt financing, and infrastructure spending. - Pasal 3 details the two-stage process for calculating fiscal capacity for both provinces and districts/cities. - Pasal 4 and Pasal 6 specify that calculations must adhere to established formulas, which are detailed in the accompanying annex. - Pasal 9 mandates the use of the 2024 budget data for calculations, ensuring that the fiscal assessments are current and relevant. - Pasal 10 states that this regulation supersedes the previous regulation (No. 84 of 2023) on the same topic.
- Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity Map): A representation of a region's financial capability categorized by fiscal capacity ratios. - Kapasitas Fiskal Daerah (Regional Fiscal Capacity): The financial capability of each region calculated based on specific formulas set by the Minister of Finance.
The regulation is effective upon its promulgation, and it replaces the previous regulation No. 84 of 2023.
The regulation references several laws and regulations, including Government Regulation No. 2 of 2012 on Regional Grants and Government Regulation No. 1 of 2024 on National Fiscal Policy Harmonization, indicating its alignment with broader fiscal policies in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 outlines that the Peta Kapasitas Fiskal Daerah is used for various purposes, including grant proposals, debt financing considerations, and infrastructure spending alignment.
Pasal 3 describes a two-stage process for calculating the fiscal capacity for provinces and districts/cities, ensuring a systematic approach to fiscal assessment.
Pasal 9 mandates that the calculations for fiscal capacity must utilize the 2024 budget data, ensuring that assessments are based on the most current financial information.
Pasal 10 states that this regulation supersedes the previous regulation No. 84 of 2023, indicating a shift in the framework for assessing regional fiscal capacities.
Pasal 4 and Pasal 6 specify that the calculations for fiscal capacity must follow established formulas, which are detailed in the annex, ensuring consistency and transparency in the assessment process.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (33K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); -- 1 of 25 -- MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah. 2. Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk berbagai kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah digunakan untuk: a. pertimbangan dalam pengusulan daerah penerima hibah yang bersumber dari: 1. penerimaan dalam negeri; dan/atau 2. pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, dalam hal pelaksanaan hibah melalui pembiayaan awal; b. penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, dalam hal dipersyaratkan; c. pertimbangan dalam pemberian pembiayaan utang daerah; d. pertimbangan dalam pemberian subsidi bunga pinjaman dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang mendapat penugasan dari pemerintah pusat; e. pertimbangan dalam pemberian persetujuan pembentukan dana abadi daerah; f. pertimbangan dalam pengalokasian transfer ke daerah dan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat berupa belanja kementerian/lembaga dalam rangka sinergi pendanaan; g. pertimbangan dalam penyelarasan pemenuhan belanja wajib infrastruktur; dan h. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. (3) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 3 (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu: -- 2 of 25 -- a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi. (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disusun melalui 2 (dua) tahap, yaitu: a. tahap I, penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan b. tahap II, penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota. Pasal 4 (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan formula tertentu. (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan formula tertentu. (2) Ketentuan mengenai formula Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan formula tertentu. (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 7 (1) Penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan formula tertentu. (2) Ketentuan mengenai formula penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada -- 3 of 25 -- ayat (1), daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 Penetapan kategori Kapasitas Fiskal bagi daerah otonom baru di wilayah Papua yang dibentuk pada tahun 2022 mengikuti kategori Kapasitas Fiskal Daerah terendah pada daerah otonom induk. Pasal 9 Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan data anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 dan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 691), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 4 of 25 -- Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, Ѽ ASEP MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж -- 5 of 25 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2024 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH A. PENGHITUNGAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH 1. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] dengan penjabaran sebagai berikut: KFDprovinsi-i = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DAIS + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD] Keterangan: KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; PAD = pendapatan asli daerah; TKD = transfer ke daerah; PTAD = pendapatan transfer antar daerah; LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah; SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran; OTSUS = dana otonomi khusus; DTI = dana tambahan infrastruktur; DAIS = dana keistimewaan; BP = belanja pegawai; BBH = belanja bagi hasil; BB = belanja bunga; PUD = pembiayaan utang daerah. Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: RKFD𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 = KFD𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑖−𝑖 Keterangan: RKFDprovinsi-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; KFDprovinsi-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi; Belanja Pegawaiprovinsi-i = Belanja Pegawai suatu provinsi. Berdasarkan hasil penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi, daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,119 sangat rendah 1,119 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,656 rendah 1,656 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,193 sedang 2,193 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 2,730 tinggi 2,730 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi -- 6 of 25 -- 2. Penghitungan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [pendapatan + penerimaan pembiayaan tertentu] - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan + belanja tertentu + pengeluaran pembiayaan tertentu] dengan penjabaran sebagai berikut: KFDkabupaten/kota-i = [PAD + TKD + PTAD + LLPS + SiLPA] - [OTSUS + DTI + DD + ADD + BP + BBH + BB + Pembayaran Pokok PUD] Keterangan: KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; PAD = pendapatan asli daerah; TKD = transfer ke daerah; PTAD = pendapatan transfer antar daerah; LLPS = lain-lain pendapatan daerah yang sah; SiLPA = sisa lebih perhitungan anggaran; OTSUS = dana otonomi khusus; DTI = dana tambahan infrastruktur; DD = dana desa; ADD = alokasi dana desa; BP = belanja pegawai; BBH = belanja bagi hasil; BB = belanja bunga; PUD = pembiayaan utang daerah. Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota dilakukan berdasarkan formula sebagai berikut: RKFD𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 = KFD𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑃𝑒𝑔𝑎𝑤𝑎𝑖𝑘𝑎𝑏𝑢𝑝𝑎𝑡𝑒𝑛/𝑘𝑜𝑡𝑎−𝑖 Keterangan: RKFDkabupaten/kota-i = Rasio Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; KFDkabupaten/kota-i = Kapasitas Fiskal Daerah suatu kabupaten/kota; Belanja Pegawaikabupaten/kota-i= Belanja Pegawai suatu kabupaten/kota. Berdasarkan hasil Penghitungan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota, daerah kabupaten/kota dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut: Rentang Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 0,905 sangat rendah 0,905 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,141 rendah 1,141 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,378 sedang 1,378 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah < 1,615 tinggi 1,615 ≤ Rasio Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi -- 7 of 25 -- B. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH 1. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 1 Provinsi Aceh 0,849 Sangat Rendah 2 Provinsi Sumatera Utara 2,351 Tinggi 3 Provinsi Sumatera Barat 1,151 Rendah 4 Provinsi Riau 2,074 Sedang 5 Provinsi Jambi 1,542 Rendah 6 Provinsi Sumatera Selatan 1,894 Sedang 7 Provinsi Bengkulu 1,227 Rendah 8 Provinsi Lampung 1,671 Sedang 9 Provinsi DKI Jakarta 2,702 Tinggi 10 Provinsi Jawa Barat 2,142 Sedang 11 Provinsi Jawa Tengah 1,708 Sedang 12 Provinsi DI Yogyakarta 1,246 Rendah 13 Provinsi Jawa Timur 1,811 Sedang 14 Provinsi Kalimantan Barat 1,769 Sedang 15 Provinsi Kalimantan Tengah 3,431 Sangat Tinggi 16 Provinsi Kalimantan Selatan 2,617 Tinggi 17 Provinsi Kalimantan Timur 3,497 Sangat Tinggi 18 Provinsi Sulawesi Utara 1,119 Rendah 19 Provinsi Sulawesi Tengah 1,362 Rendah 20 Provinsi Sulawesi Selatan 1,336 Rendah 21 Provinsi Sulawesi Tenggara 1,081 Sangat Rendah 22 Provinsi Bali 1,471 Rendah 23 Provinsi Nusa Tenggara Barat 1,241 Rendah 24 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1,221 Rendah 25 Provinsi Maluku 1,360 Rendah 26 Provinsi Papua 1,853 Sedang 27 Provinsi Maluku Utara 1,460 Rendah 28 Provinsi Banten 2,289 Tinggi 29 Provinsi Bangka Belitung 1,651 Rendah 30 Provinsi Gorontalo 1,279 Rendah -- 8 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 31 Provinsi Kepulauan Riau 1,432 Rendah 32 Provinsi Papua Barat 2,782 Sangat Tinggi 33 Provinsi Sulawesi Barat 1,241 Rendah 34 Provinsi Kalimantan Utara 2,431 Tinggi 35 Provinsi Papua Selatan 1,853 Sedang 36 Provinsi Papua Tengah 1,853 Sedang 37 Provinsi Papua Pegunungan 1,853 Sedang 38 Provinsi Papua Barat Daya 1,853 Sedang 2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 1 Kab. Aceh Barat 0,936 Rendah 2 Kab. Aceh Besar 1,048 Rendah 3 Kab. Aceh Selatan 1,445 Tinggi 4 Kab. Aceh Singkil 0,831 Sangat Rendah 5 Kab. Aceh Tengah 0,806 Sangat Rendah 6 Kab. Aceh Tenggara 1,135 Rendah 7 Kab. Aceh Timur 0,643 Sangat Rendah 8 Kab. Aceh Utara 0,929 Rendah 9 Kab. Bireuen 0,963 Rendah 10 Kab. Pidie 0,712 Sangat Rendah 11 Kab. Simeulue 0,803 Sangat Rendah 12 Kota Banda Aceh 1,223 Sedang 13 Kota Sabang 1,164 Sedang 14 Kota Langsa 1,172 Sedang 15 Kota Lhokseumawe 0,974 Rendah 16 Kab. Gayo Lues 1,146 Sedang 17 Kab. Aceh Barat Daya 1,302 Sedang 18 Kab. Aceh Jaya 0,960 Rendah 19 Kab. Nagan Raya 1,195 Sedang 20 Kab. Aceh Tamiang 0,996 Rendah -- 9 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 21 Kab. Bener Meriah 0,917 Rendah 22 Kab. Pidie Jaya 1,233 Sedang 23 Kota Subulussalam 1,298 Sedang 24 Kab. Asahan 1,049 Rendah 25 Kab. Dairi 0,931 Rendah 26 Kab. Deli Serdang 1,549 Tinggi 27 Kab. Karo 0,908 Rendah 28 Kab. Labuhanbatu 1,170 Sedang 29 Kab. Langkat 1,088 Rendah 30 Kab. Mandailing Natal 0,860 Sangat Rendah 31 Kab. Nias 1,480 Tinggi 32 Kab. Simalungun 0,943 Rendah 33 Kab. Tapanuli Selatan 1,556 Tinggi 34 Kab. Tapanuli Tengah 1,092 Rendah 35 Kab. Tapanuli Utara 0,725 Sangat Rendah 36 Kab. Toba 1,265 Sedang 37 Kota Binjai 0,940 Rendah 38 Kota Medan 2,766 Sangat Tinggi 39 Kota Pematang Siantar 1,001 Rendah 40 Kota Sibolga 1,305 Sedang 41 Kota Tanjung Balai 1,308 Sedang 42 Kota Tebing Tinggi 1,077 Rendah 43 Kota Padang Sidempuan 1,353 Sedang 44 Kab. Pakpak Bharat 1,469 Tinggi 45 Kab. Nias Selatan 1,555 Tinggi 46 Kab. Humbang Hasundutan 0,959 Rendah 47 Kab. Serdang Bedagai 1,110 Rendah 48 Kab. Samosir 1,209 Sedang 49 Kab. Batu Bara 1,151 Sedang 50 Kab. Padang Lawas 0,997 Rendah 51 Kab. Padang Lawas Utara 0,978 Rendah 52 Kab. Labuhanbatu Selatan 1,238 Sedang -- 10 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 53 Kab. Labuhanbatu Utara 1,160 Sedang 54 Kab. Nias Utara 1,221 Sedang 55 Kab. Nias Barat 1,180 Sedang 56 Kota Gunungsitoli 1,009 Rendah 57 Kab. Limapuluh Kota 0,529 Sangat Rendah 58 Kab. Agam 0,884 Sangat Rendah 59 Kab. Kepulauan Mentawai 1,384 Tinggi 60 Kab. Padang Pariaman 0,685 Sangat Rendah 61 Kab. Pasaman 0,753 Sangat Rendah 62 Kab. Pesisir Selatan 0,754 Sangat Rendah 63 Kab. Sijunjung 0,859 Sangat Rendah 64 Kab. Solok 0,775 Sangat Rendah 65 Kab. Tanah Datar 0,745 Sangat Rendah 66 Kota Bukittinggi 1,328 Sedang 67 Kota Padang Panjang 1,103 Rendah 68 Kota Padang 0,897 Sangat Rendah 69 Kota Payakumbuh 0,907 Rendah 70 Kota Sawahlunto 0,994 Rendah 71 Kota Solok 1,212 Sedang 72 Kota Pariaman 0,852 Sangat Rendah 73 Kab. Pasaman Barat 1,068 Rendah 74 Kab. Dharmasraya 0,851 Sangat Rendah 75 Kab. Solok Selatan 0,957 Rendah 76 Kab. Bengkalis 1,647 Sangat Tinggi 77 Kab. Indragiri Hilir 1,248 Sedang 78 Kab. Indragiri Hulu 1,354 Sedang 79 Kab. Kampar 1,140 Rendah 80 Kab. Kuantan Singingi 1,542 Tinggi 81 Kab. Pelalawan 1,711 Sangat Tinggi 82 Kab. Rokan Hilir 1,440 Tinggi 83 Kab. Rokan Hulu 1,155 Sedang 84 Kab. Siak 1,074 Rendah -- 11 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 85 Kota Dumai 1,693 Sangat Tinggi 86 Kota Pekanbaru 2,272 Sangat Tinggi 87 Kab. Kepulauan Meranti 1,335 Sedang 88 Kab. Batang Hari 1,521 Tinggi 89 Kab. Bungo 1,266 Sedang 90 Kab. Kerinci 0,919 Rendah 91 Kab. Merangin 0,952 Rendah 92 Kab. Muaro Jambi 1,237 Sedang 93 Kab. Sarolangun 1,204 Sedang 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 1,695 Sangat Tinggi 95 Kab. Tanjung Jabung Timur 1,467 Tinggi 96 Kab. Tebo 1,358 Sedang 97 Kota Jambi 1,423 Tinggi 98 Kota Sungai Penuh 1,063 Rendah 99 Kab. Lahat 1,860 Sangat Tinggi 100 Kab. Musi Banyuasin 1,679 Sangat Tinggi 101 Kab. Musi Rawas 1,356 Sedang 102 Kab. Muara Enim 1,513 Tinggi 103 Kab. Ogan Komering Ilir 1,145 Sedang 104 Kab. Ogan Komering Ulu 1,000 Rendah 105 Kota Palembang 1,349 Sedang 106 Kota Prabumulih 0,920 Rendah 107 Kota Pagar Alam 1,363 Sedang 108 Kota Lubuk Linggau 1,352 Sedang 109 Kab. Banyuasin 1,317 Sedang 110 Kab. Ogan Ilir 1,145 Sedang 111 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 1,030 Rendah 112 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1,149 Sedang 113 Kab. Empat Lawang 2,156 Sangat Tinggi 114 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 2,178 Sangat Tinggi 115 Kab. Musi Rawas Utara 2,723 Sangat Tinggi 116 Kab. Bengkulu Selatan 0,891 Sangat Rendah -- 12 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 117 Kab. Bengkulu Utara 1,108 Rendah 118 Kab. Rejang Lebong 0,999 Rendah 119 Kota Bengkulu 0,975 Rendah 120 Kab. Kaur 1,152 Sedang 121 Kab. Seluma 0,951 Rendah 122 Kab. Mukomuko 1,368 Sedang 123 Kab. Lebong 1,400 Tinggi 124 Kab. Kepahiang 0,830 Sangat Rendah 125 Kab. Bengkulu Tengah 1,169 Sedang 126 Kab. Lampung Barat 0,967 Rendah 127 Kab. Lampung Selatan 1,175 Sedang 128 Kab. Lampung Tengah 0,756 Sangat Rendah 129 Kab. Lampung Utara 0,566 Sangat Rendah 130 Kab. Lampung Timur 1,003 Rendah 131 Kab. Tanggamus 1,024 Rendah 132 Kab. Tulang Bawang 1,046 Rendah 133 Kab. Way Kanan 1,013 Rendah 134 Kota Bandar Lampung 1,321 Sedang 135 Kota Metro 1,747 Sangat Tinggi 136 Kab. Pesawaran 1,004 Rendah 137 Kab. Pringsewu 0,760 Sangat Rendah 138 Kab. Mesuji 1,575 Tinggi 139 Kab. Tulang Bawang Barat 1,220 Sedang 140 Kab. Pesisir Barat 0,981 Rendah 141 Kab. Bandung 1,866 Sangat Tinggi 142 Kab. Bekasi 1,659 Sangat Tinggi 143 Kab. Bogor 2,070 Sangat Tinggi 144 Kab. Ciamis 0,853 Sangat Rendah 145 Kab. Cianjur 1,421 Tinggi 146 Kab. Cirebon 1,057 Rendah 147 Kab. Garut 0,909 Rendah 148 Kab. Indramayu 1,061 Rendah -- 13 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 149 Kab. Karawang 1,671 Sangat Tinggi 150 Kab. Kuningan 0,757 Sangat Rendah 151 Kab. Majalengka 0,972 Rendah 152 Kab. Purwakarta 1,261 Sedang 153 Kab. Subang 1,361 Sedang 154 Kab. Sukabumi 1,625 Sangat Tinggi 155 Kab. Sumedang 1,011 Rendah 156 Kab. Tasikmalaya 1,067 Rendah 157 Kota Bandung 1,846 Sangat Tinggi 158 Kota Bekasi 1,692 Sangat Tinggi 159 Kota Bogor 1,554 Tinggi 160 Kota Cirebon 1,073 Rendah 161 Kota Depok 2,231 Sangat Tinggi 162 Kota Sukabumi 1,270 Sedang 163 Kota Tasikmalaya 1,085 Rendah 164 Kota Cimahi 1,201 Sedang 165 Kota Banjar 0,915 Rendah 166 Kab. Bandung Barat 1,118 Rendah 167 Kab. Pangandaran 0,940 Rendah 168 Kab. Banjarnegara 0,987 Rendah 169 Kab. Banyumas 0,959 Rendah 170 Kab. Batang 0,962 Rendah 171 Kab. Blora 1,003 Rendah 172 Kab. Boyolali 1,226 Sedang 173 Kab. Brebes 1,149 Sedang 174 Kab. Cilacap 1,049 Rendah 175 Kab. Demak 1,179 Sedang 176 Kab. Grobogan 0,998 Rendah 177 Kab. Jepara 1,012 Rendah 178 Kab. Karanganyar 1,016 Rendah 179 Kab. Kebumen 0,928 Rendah 180 Kab. Kendal 0,924 Rendah -- 14 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 181 Kab. Klaten 1,057 Rendah 182 Kab. Kudus 1,231 Sedang 183 Kab. Magelang 0,993 Rendah 184 Kab. Pati 1,020 Rendah 185 Kab. Pekalongan 0,891 Sangat Rendah 186 Kab. Pemalang 0,746 Sangat Rendah 187 Kab. Purbalingga 0,792 Sangat Rendah 188 Kab. Purworejo 1,011 Rendah 189 Kab. Rembang 0,860 Sangat Rendah 190 Kab. Semarang 1,093 Rendah 191 Kab. Sragen 0,819 Sangat Rendah 192 Kab. Sukoharjo 1,067 Rendah 193 Kab. Tegal 1,200 Sedang 194 Kab. Temanggung 0,968 Rendah 195 Kab. Wonogiri 0,597 Sangat Rendah 196 Kab. Wonosobo 1,211 Sedang 197 Kota Magelang 1,662 Sangat Tinggi 198 Kota Pekalongan 1,366 Sedang 199 Kota Salatiga 1,586 Tinggi 200 Kota Semarang 2,341 Sangat Tinggi 201 Kota Surakarta 1,866 Sangat Tinggi 202 Kota Tegal 1,079 Rendah 203 Kab. Bantul 1,263 Sedang 204 Kab. Gunung Kidul 0,837 Sangat Rendah 205 Kab. Kulon Progo 1,102 Rendah 206 Kab. Sleman 1,546 Tinggi 207 Kota Yogyakarta 1,661 Sangat Tinggi 208 Kab. Bangkalan 1,031 Rendah 209 Kab. Banyuwangi 1,413 Tinggi 210 Kab. Blitar 1,268 Sedang 211 Kab. Bojonegoro 3,329 Sangat Tinggi 212 Kab. Bondowoso 0,957 Rendah -- 15 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 213 Kab. Gresik 1,962 Sangat Tinggi 214 Kab. Jember 1,411 Tinggi 215 Kab. Jombang 1,262 Sedang 216 Kab. Kediri 1,516 Tinggi 217 Kab. Lamongan 1,365 Sedang 218 Kab. Lumajang 1,328 Sedang 219 Kab. Madiun 1,135 Rendah 220 Kab. Magetan 1,075 Rendah 221 Kab. Malang 1,191 Sedang 222 Kab. Mojokerto 1,342 Sedang 223 Kab. Nganjuk 1,095 Rendah 224 Kab. Ngawi 0,985 Rendah 225 Kab. Pacitan 0,872 Sangat Rendah 226 Kab. Pamekasan 1,161 Sedang 227 Kab. Pasuruan 1,541 Tinggi 228 Kab. Ponorogo 0,837 Sangat Rendah 229 Kab. Probolinggo 1,101 Rendah 230 Kab. Sampang 1,017 Rendah 231 Kab. Sidoarjo 1,540 Tinggi 232 Kab. Situbondo 1,403 Tinggi 233 Kab. Sumenep 1,184 Sedang 234 Kab. Trenggalek 0,829 Sangat Rendah 235 Kab. Tuban 1,387 Tinggi 236 Kab. Tulungagung 0,911 Rendah 237 Kota Blitar 1,925 Sangat Tinggi 238 Kota Kediri 1,466 Tinggi 239 Kota Madiun 1,468 Tinggi 240 Kota Malang 1,598 Tinggi 241 Kota Mojokerto 1,944 Sangat Tinggi 242 Kota Pasuruan 1,902 Sangat Tinggi 243 Kota Probolinggo 1,240 Sedang 244 Kota Surabaya 2,702 Sangat Tinggi -- 16 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 245 Kota Batu 1,684 Sangat Tinggi 246 Kab. Bengkayang 1,106 Rendah 247 Kab. Landak 1,101 Rendah 248 Kab. Kapuas Hulu 1,250 Sedang 249 Kab. Ketapang 1,164 Sedang 250 Kab. Mempawah 1,234 Sedang 251 Kab. Sambas 1,467 Tinggi 252 Kab. Sanggau 1,337 Sedang 253 Kab. Sintang 1,022 Rendah 254 Kota Pontianak 1,646 Sangat Tinggi 255 Kota Singkawang 1,249 Sedang 256 Kab. Sekadau 1,153 Sedang 257 Kab. Melawi 0,907 Rendah 258 Kab. Kayong Utara 1,416 Tinggi 259 Kab. Kubu Raya 1,212 Sedang 260 Kab. Barito Selatan 2,070 Sangat Tinggi 261 Kab. Barito Utara 2,934 Sangat Tinggi 262 Kab. Kapuas 1,856 Sangat Tinggi 263 Kab. Kotawaringin Barat 1,629 Sangat Tinggi 264 Kab. Kotawaringin Timur 1,199 Sedang 265 Kota Palangka Raya 1,257 Sedang 266 Kab. Katingan 1,792 Sangat Tinggi 267 Kab. Seruyan 1,878 Sangat Tinggi 268 Kab. Sukamara 1,788 Sangat Tinggi 269 Kab. Lamandau 1,420 Tinggi 270 Kab. Gunung Mas 1,211 Sedang 271 Kab. Pulang Pisau 1,777 Sangat Tinggi 272 Kab. Murung Raya 1,811 Sangat Tinggi 273 Kab. Barito Timur 1,411 Tinggi 274 Kab. Banjar 1,260 Sedang 275 Kab. Barito Kuala 1,272 Sedang 276 Kab. Hulu Sungai Selatan 1,525 Tinggi -- 17 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 277 Kab. Hulu Sungai Tengah 2,419 Sangat Tinggi 278 Kab. Hulu Sungai Utara 1,309 Sedang 279 Kab. Kotabaru 2,174 Sangat Tinggi 280 Kab. Tabalong 1,986 Sangat Tinggi 281 Kab. Tanah Laut 2,312 Sangat Tinggi 282 Kab. Tapin 4,191 Sangat Tinggi 283 Kota Banjarbaru 1,841 Sangat Tinggi 284 Kota Banjarmasin 2,175 Sangat Tinggi 285 Kab. Balangan 4,038 Sangat Tinggi 286 Kab. Tanah Bumbu 3,582 Sangat Tinggi 287 Kab. Berau 3,783 Sangat Tinggi 288 Kab. Kutai Kartanegara 2,122 Sangat Tinggi 289 Kab. Kutai Barat 1,518 Tinggi 290 Kab. Kutai Timur 2,809 Sangat Tinggi 291 Kab. Paser 2,720 Sangat Tinggi 292 Kota Balikpapan 2,834 Sangat Tinggi 293 Kota Bontang 2,499 Sangat Tinggi 294 Kota Samarinda 4,059 Sangat Tinggi 295 Kab. Penajam Paser Utara 1,788 Sangat Tinggi 296 Kab. Mahakam Ulu 6,951 Sangat Tinggi 297 Kab. Bolaang Mongondow 0,862 Sangat Rendah 298 Kab. Minahasa 0,917 Rendah 299 Kab. Kepulauan Sangihe 1,115 Rendah 300 Kota Bitung 1,254 Sedang 301 Kota Manado 1,462 Tinggi 302 Kab. Kepulauan Talaud 0,866 Sangat Rendah 303 Kab. Minahasa Selatan 1,082 Rendah 304 Kota Tomohon 1,370 Sedang 305 Kab. Minahasa Utara 1,192 Sedang 306 Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 1,104 Rendah 307 Kota Kotamobagu 1,269 Sedang 308 Kab. Bolaang Mongondow Utara 1,078 Rendah -- 18 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 309 Kab. Minahasa Tenggara 1,259 Sedang 310 Kab. Bolaang Mongondow Timur 0,952 Rendah 311 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1,610 Tinggi 312 Kab. Banggai 1,103 Rendah 313 Kab. Banggai Kepulauan 1,165 Sedang 314 Kab. Buol 1,022 Rendah 315 Kab. Toli-Toli 0,939 Rendah 316 Kab. Donggala 1,076 Rendah 317 Kab. Morowali 2,482 Sangat Tinggi 318 Kab. Poso 0,901 Sangat Rendah 319 Kota Palu 1,547 Tinggi 320 Kab. Parigi Moutong 0,986 Rendah 321 Kab. Tojo Una-Una 1,245 Sedang 322 Kab. Sigi 0,919 Rendah 323 Kab. Banggai Laut 1,337 Sedang 324 Kab. Morowali Utara 1,314 Sedang 325 Kab. Bantaeng 1,182 Sedang 326 Kab. Barru 1,027 Rendah 327 Kab. Bone 1,014 Rendah 328 Kab. Bulukumba 1,066 Rendah 329 Kab. Enrekang 1,030 Rendah 330 Kab. Gowa 1,235 Sedang 331 Kab. Jeneponto 1,177 Sedang 332 Kab. Luwu 1,118 Rendah 333 Kab. Luwu Utara 1,075 Rendah 334 Kab. Maros 1,163 Sedang 335 Kab. Pangkajene dan Kepulauan 1,024 Rendah 336 Kota Palopo 0,966 Rendah 337 Kab. Luwu Timur 1,897 Sangat Tinggi 338 Kab. Pinrang 1,233 Sedang 339 Kab. Sinjai 0,747 Sangat Rendah 340 Kab. Kepulauan Selayar 1,203 Sedang -- 19 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 341 Kab. Sidenreng Rappang 1,036 Rendah 342 Kab. Soppeng 0,984 Rendah 343 Kab. Takalar 0,842 Sangat Rendah 344 Kab. Tana Toraja 0,963 Rendah 345 Kab. Wajo 1,118 Rendah 346 Kota Parepare 1,321 Sedang 347 Kota Makassar 2,490 Sangat Tinggi 348 Kab. Toraja Utara 0,893 Sangat Rendah 349 Kab. Buton 1,075 Rendah 350 Kab. Konawe 0,901 Sangat Rendah 351 Kab. Kolaka 1,663 Sangat Tinggi 352 Kab. Muna 0,759 Sangat Rendah 353 Kota Kendari 1,078 Rendah 354 Kota Bau-bau 0,916 Rendah 355 Kab. Konawe Selatan 1,217 Sedang 356 Kab. Bombana 1,529 Tinggi 357 Kab. Wakatobi 1,367 Sedang 358 Kab. Kolaka Utara 1,078 Rendah 359 Kab. Konawe Utara 2,284 Sangat Tinggi 360 Kab. Buton Utara 1,252 Sedang 361 Kab. Konawe Kepulauan 2,619 Sangat Tinggi 362 Kab. Kolaka Timur 1,794 Sangat Tinggi 363 Kab. Muna Barat 1,396 Tinggi 364 Kab. Buton Tengah 1,333 Sedang 365 Kab. Buton Selatan 1,392 Tinggi 366 Kab. Badung 2,559 Sangat Tinggi 367 Kab. Bangli 1,050 Rendah 368 Kab. Buleleng 0,875 Sangat Rendah 369 Kab. Gianyar 2,076 Sangat Tinggi 370 Kab. Jembrana 1,292 Sedang 371 Kab. Karangasem 1,021 Rendah 372 Kab. Klungkung 1,192 Sedang -- 20 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 373 Kab. Tabanan 1,081 Rendah 374 Kota Denpasar 1,358 Sedang 375 Kab. Bima 0,846 Sangat Rendah 376 Kab. Dompu 1,048 Rendah 377 Kab. Lombok Barat 0,843 Sangat Rendah 378 Kab. Lombok Tengah 0,886 Sangat Rendah 379 Kab. Lombok Timur 1,017 Rendah 380 Kab. Sumbawa 0,941 Rendah 381 Kota Mataram 1,544 Tinggi 382 Kota Bima 0,964 Rendah 383 Kab. Sumbawa Barat 1,653 Sangat Tinggi 384 Kab. Lombok Utara 1,388 Tinggi 385 Kab. Alor 1,016 Rendah 386 Kab. Belu 1,091 Rendah 387 Kab. Ende 0,985 Rendah 388 Kab. Flores Timur 0,990 Rendah 389 Kab. Kupang 1,252 Sedang 390 Kab. Lembata 0,756 Sangat Rendah 391 Kab. Manggarai 1,046 Rendah 392 Kab. Ngada 1,223 Sedang 393 Kab. Sikka 0,890 Sangat Rendah 394 Kab. Sumba Barat 1,854 Sangat Tinggi 395 Kab. Sumba Timur 1,188 Sedang 396 Kab. Timor Tengah Selatan 0,836 Sangat Rendah 397 Kab. Timor Tengah Utara 0,650 Sangat Rendah 398 Kota Kupang 0,972 Rendah 399 Kab. Rote Ndao 1,079 Rendah 400 Kab. Manggarai Barat 1,663 Sangat Tinggi 401 Kab. Nagekeo 0,851 Sangat Rendah 402 Kab. Sumba Barat Daya 1,637 Sangat Tinggi 403 Kab. Sumba Tengah 1,580 Tinggi 404 Kab. Manggarai Timur 1,213 Sedang -- 21 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 405 Kab. Sabu Raijua 1,163 Sedang 406 Kab. Malaka 1,188 Sedang 407 Kab. Kepulauan Tanimbar 1,275 Sedang 408 Kab. Maluku Tengah 1,067 Rendah 409 Kab. Maluku Tenggara 1,403 Tinggi 410 Kab. Buru 0,957 Rendah 411 Kota Ambon 1,251 Sedang 412 Kab. Seram Bagian Barat 0,997 Rendah 413 Kab. Seram Bagian Timur 0,986 Rendah 414 Kab. Kepulauan Aru 1,436 Tinggi 415 Kota Tual 1,593 Tinggi 416 Kab. Maluku Barat Daya 1,599 Tinggi 417 Kab. Buru Selatan 1,579 Tinggi 418 Kab. Biak Numfor 1,461 Tinggi 419 Kab. Jayapura 1,668 Sangat Tinggi 420 Kab. Kepulauan Yapen 1,080 Rendah 421 Kota Jayapura 1,124 Rendah 422 Kab. Sarmi 2,294 Sangat Tinggi 423 Kab. Keerom 1,299 Sedang 424 Kab. Waropen 2,230 Sangat Tinggi 425 Kab. Supiori 1,442 Tinggi 426 Kab. Mamberamo Raya 3,053 Sangat Tinggi 427 Kab. Halmahera Tengah 2,725 Sangat Tinggi 428 Kota Ternate 1,080 Rendah 429 Kab. Halmahera Barat 1,118 Rendah 430 Kab. Halmahera Timur 2,798 Sangat Tinggi 431 Kab. Halmahera Selatan 2,183 Sangat Tinggi 432 Kab. Halmahera Utara 2,049 Sangat Tinggi 433 Kab. Kepulauan Sula 1,610 Tinggi 434 Kota Tidore Kepulauan 1,553 Tinggi 435 Kab. Pulau Morotai 1,484 Tinggi 436 Kab. Pulau Taliabu 4,423 Sangat Tinggi -- 22 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 437 Kab. Lebak 0,908 Rendah 438 Kab. Pandeglang 0,808 Sangat Rendah 439 Kab. Serang 1,166 Sedang 440 Kab. Tangerang 1,861 Sangat Tinggi 441 Kota Cilegon 1,331 Sedang 442 Kota Tangerang 1,874 Sangat Tinggi 443 Kota Serang 0,988 Rendah 444 Kota Tangerang Selatan 2,434 Sangat Tinggi 445 Kab. Bangka 1,335 Sedang 446 Kab. Belitung 0,952 Rendah 447 Kota Pangkal Pinang 1,299 Sedang 448 Kab. Bangka Selatan 1,340 Sedang 449 Kab. Bangka Tengah 1,150 Sedang 450 Kab. Bangka Barat 1,457 Tinggi 451 Kab. Belitung Timur 1,107 Rendah 452 Kab. Boalemo 0,784 Sangat Rendah 453 Kab. Gorontalo 0,911 Rendah 454 Kota Gorontalo 1,243 Sedang 455 Kab. Pohuwato 0,937 Rendah 456 Kab. Bone Bolango 0,967 Rendah 457 Kab. Gorontalo Utara 0,818 Sangat Rendah 458 Kab. Natuna 1,038 Rendah 459 Kab. Kepulauan Anambas 0,839 Sangat Rendah 460 Kab. Karimun 1,765 Sangat Tinggi 461 Kota Batam 1,487 Tinggi 462 Kota Tanjung Pinang 1,101 Rendah 463 Kab. Lingga 1,450 Tinggi 464 Kab. Bintan 1,025 Rendah 465 Kab. Fakfak 1,462 Tinggi 466 Kab. Manokwari 1,256 Sedang 467 Kab. Teluk Bintuni 4,438 Sangat Tinggi 468 Kab. Teluk Wondama 1,800 Sangat Tinggi -- 23 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 469 Kab. Kaimana 2,040 Sangat Tinggi 470 Kab. Manokwari Selatan 2,188 Sangat Tinggi 471 Kab. Pegunungan Arfak 3,765 Sangat Tinggi 472 Kab. Majene 0,907 Rendah 473 Kab. Mamuju 1,233 Sedang 474 Kab. Polewali Mandar 0,884 Sangat Rendah 475 Kab. Mamasa 0,868 Sangat Rendah 476 Kab. Pasangkayu 1,408 Tinggi 477 Kab. Mamuju Tengah 1,569 Tinggi 478 Kab. Bulungan 1,707 Sangat Tinggi 479 Kab. Malinau 2,749 Sangat Tinggi 480 Kab. Nunukan 1,898 Sangat Tinggi 481 Kota Tarakan 1,403 Tinggi 482 Kab. Tana Tidung 2,470 Sangat Tinggi 483 Kab. Merauke 1,669 Sangat Tinggi 484 Kab. Boven Digoel 2,296 Sangat Tinggi 485 Kab. Mappi 1,697 Sangat Tinggi 486 Kab. Asmat 1,973 Sangat Tinggi 487 Kab. Mimika 3,354 Sangat Tinggi 488 Kab. Nabire 1,532 Tinggi 489 Kab. Paniai 1,635 Sangat Tinggi 490 Kab. Puncak Jaya 1,607 Tinggi 491 Kab. Dogiyai 3,031 Sangat Tinggi 492 Kab. Puncak 2,064 Sangat Tinggi 493 Kab. Intan Jaya 2,368 Sangat Tinggi 494 Kab. Deiyai 2,099 Sangat Tinggi 495 Kab. Jayawijaya 1,547 Tinggi 496 Kab. Yahukimo 2,399 Sangat Tinggi 497 Kab. Pegunungan Bintang 1,942 Sangat Tinggi 498 Kab. Tolikara 2,606 Sangat Tinggi 499 Kab. Mamberamo Tengah 2,283 Sangat Tinggi 500 Kab. Yalimo 1,939 Sangat Tinggi -- 24 of 25 -- No. Nama Daerah Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Kategori Kapasitas Fiskal Daerah 501 Kab. Lanny Jaya 2,739 Sangat Tinggi 502 Kab. Nduga 5,192 Sangat Tinggi 503 Kab. Sorong 1,260 Sedang 504 Kota Sorong 1,202 Sedang 505 Kab. Raja Ampat 1,381 Tinggi 506 Kab. Sorong Selatan 0,995 Rendah 507 Kab. Maybrat 1,973 Sangat Tinggi 508 Kab. Tambrauw 2,746 Sangat Tinggi MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd SRI MULYANI INDRAWATI -- 25 of 25 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 65/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 5 and Pasal 7 outline how regions will be categorized based on their fiscal capacity ratios, which will influence funding and support from the central government.
Pasal 8 establishes that new autonomous regions in Papua will follow the lowest fiscal capacity category of their parent regions, ensuring equitable treatment in fiscal assessments.