No. 62 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends the previous regulation No. 188/PMK.05/2017 regarding the procedures for disbursing funds through the State Treasury and Budget System (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara - SPAN). The aim is to modernize and enhance the efficiency of fund disbursement processes, particularly for payments to recipients outside Indonesia, and to establish clearer guidelines for operational banks involved in these transactions.
The regulation primarily affects operational banks (Bank Operasional), foreign exchange operational banks (Bank Operasional Valuta Asing), and salary disbursement banks (Bank Penyalur Gaji). It also impacts government agencies and entities involved in the management and disbursement of state budget funds (APBN).
- Article 1 defines key terms including SPAN, Bank Umum (general banks), and Bank Operasional. - Article 13 outlines the requirement for the Kuasa BUN Pusat (Central Treasury Authority) to open various accounts for fund disbursement, including accounts for operational banks and salary banks. - Article 16 mandates that operational banks must disburse salary funds on the first working day of each month, ensuring timely payments to government employees. - Article 19 requires operational banks to clear account balances at the end of each working day, ensuring proper fund management. - Article 24 specifies penalties for delays in fund disbursement, emphasizing the importance of timely transactions.
- SPAN: Integrated system for managing the state budget. - Bank Operasional: Banks designated by the Minister of Finance to manage state funds. - RPKBUNP: Accounts opened by the Central Treasury Authority for fund disbursement. - SP2D: Fund disbursement orders issued by the KPPN (State Treasury Service Office).
This regulation came into effect on May 13, 2019, and replaces certain provisions of regulation No. 188/PMK.05/2017. It aims to streamline and clarify the procedures for fund disbursement through SPAN.
The regulation references and amends previous regulations, including the Government Regulation No. 45 of 2013 and the Minister of Finance Regulation No. 188/PMK.05/2017, ensuring consistency in the legal framework governing state budget management and fund disbursement procedures.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 1 defines the State Treasury and Budget System (SPAN) as an integrated system for managing the state budget, including budget preparation, procurement management, and payment management.
Article 13 mandates the Kuasa BUN Pusat to open various accounts for fund disbursement, including accounts for operational banks and salary banks, ensuring proper management of state funds.
Article 16 requires operational banks to disburse salary funds on the first working day of each month, ensuring timely payments to government employees.
Article 19 stipulates that operational banks must clear account balances at the end of each working day to maintain proper fund management.
Article 24 outlines penalties for operational banks that delay fund disbursement, emphasizing the importance of timely transactions.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (30K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
ME NTERIKEU ANG AN
RE PU B LI K INDONE S IA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/PMK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN
DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk menyempurnakan dan memodernisasi
proses bisnis penyaluran dana surat perintah
pencairan dana melalui Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara berdasarkan kemitraan dan
kerjasama dengan bank umum dan berdasarkan Pasal
7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri
Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara
Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana
melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan
kemudahan penyaluran dana surat perintah pencairan
dana dengan penerima dana di luar negeri melalui
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
berdasarkan kemitraan dan kerjasama dengan ban~
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 21 --
Mengingat
umum, perlu menambahkan tata cara penyaluran
dana surat perintah pencairan dana melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara oleh Bank
Operasional Valuta Asing;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, pelaksanaan pembayaran gaJI
dilakukan pada hari pertama atau hari kerja pertama
setiap bulan;
d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b dan huruf c serta guna
menyempurnakan proses bisnis penyaluran dana surat
perintah pencairan dana melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara, perlu
melakukan penyesuaian terhadap tata cara penyaluran
dana surat perintah pencairan dana melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran NegarV
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 21 --
Menetapkan
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6267);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA
PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN
NEGARA.
Pasall
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang
selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem
terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan
pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan
anggaran, manaJemen dokumen anggara¥"
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 21 --
manaJemen
pengadaan
supplier, manaJemen komitmen
barang dan Jasa, man8Jemen
pembayaran, man8Jemen penenmaan negara,
manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan.
2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan
kegiatan usaha secara konvensional a tau
berdasarkan pnns1p syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran.
3. Bank Operasional adalah Bank Umum yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi
kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal
Perbendaharaan a tau Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara.
4. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG
adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
pengeluaran gaji .
5. Bank Operasional Valuta Asing yang selanjutnya
disingkat BO Valas adalah Bank Umum yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa,
untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal
Perbendaharaan a tau Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, yang menangani transaksi
dalam valuta asing (Valas).
6. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi BUN.
7 . Kuasa BUN Pusat adalah Direktur Jenderal
Perbendaharaan.
8 . Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit
eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis
di bidang pengelolaan kas negara .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 21 --
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di
bawah clan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
10. Anggaran Pendapatan clan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat .
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen
pelaksanaan anggaran yang digunakan se bagai
acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN .
12. Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara
rutin bulanan kepada Pejabat Negara/Pegawai
Aparatur Sipil Negara /Prajurit Tentara Nasional
Indonesia/ Anggota Polisi Republik Indonesia yang
telah diangkat oleh pejabat berwenang dengan
surat keputusan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan pada satuan kerja yang
meliputi gaji pokok clan/ a tau tunjangan yang
melekat pada gaji.
13. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat
OJK adalah lem baga yang independen clan be bas
dari campur tangan dari pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas clan wewenang
pengaturan, pengawasan, pemeriksaan clan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Otorisasi Jasa Keuangan.
14. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN
yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN adalah
rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau
pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional
untuk menampung dana yang akan digunaky
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 21 --
untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan
Dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
15. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang
selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji adalah
rekening yang dibuka oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat atau
pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional
dan/atau BPG untuk menampung dana yang akan
digunakan untuk menyalurkan dana Surat
Perintah Pencairan Dana gaJI bulanan yang
diterbitkan oleh KPPN .
16 . Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN
Valas yang selanjutnya disebut RPKBUNP SPAN
Valas adalah rekening yang dibuka oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat
atau pejabat yang diberi kuasa, pada BO Valas
untuk menampung dana yang akan digunakan
untuk menyalurkan dana Surat Perintah Pencairan
Dana Valas yang diterbitkan oleh KPPN.
17. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RR
RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh
Direktur J enderal Perbendaharaan selaku Kuasa
BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada
Bank Operasional untuk menampung dana Surat
Perintah Pencairan Dana non gaji induk yang
diretur oleh bank penerima dan telah diterima
Bank Operasional.
18. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RR RPKBUNP
Gaji adalah rekening yang dibuka yang dibuka oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa
BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada
Bank Operasional dan/ atau BPG untuk
menampung dana Surat Perintah Pencairan Dana
gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan
telah diterima Bank Operasional dan/ atau BPG. /'/""
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 21 --
19. Rekening Retur Rekening Pengeluaran Kuasa BUN
Pusat SPAN Valas yang selanjutnya disebut RR
RPKBUNP SPAN Valas adalah rekening yang dibuka
oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku
Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa,
pada BO Valas untuk menampung dana Surat
Perintah Pencairan Dana Valas yang diretur oleh
bank penerima dan telah diterima oleh BO Valas.
20. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau
dokumen lain yang dipersamakan.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah
untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.
22. SP2D Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pembayaran
dana SP2D retur atas be ban rekening
retur / rekening kas um um negara .
23 . Kelompok Bayar (Paygroup) adalah kodifikasi tipe-
tipe rekening dalam SPAN sebagai rekening sumber
yang digunakan untuk melakukan proses
pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan
kriteria tertentu dalam SPM.
24. Penyediaan Dana (Dropping) adalah pengisian saldo
pada rekening pengeluaran secara periodik atau
waktu tertentu sesuai kebutuhan dana .
25. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement
yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah
sistem transfer dana elektronik dalam mata uang
rupiah yang dilakukan seketika per transaksi
secara individual.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 21 --
26. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang
selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistem kliring
Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan
kliring kredit yang penyelesaian akhirnya
dilakukan secara nasional.
27. Pemindahbukuan (Overbooking) adalah proses
pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum
yang sama.
28 . Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat
SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa
BUN untuk memindahbukukan dana dari Bank
Operasional dan/ atau BPG ke Bank Um um atau
Bank Operasional dan/ atau BPG dalam rangka
penyediaan dana pemulihan/ normalisasi saldo
rekening.
29 . Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunications yang selanjutnya disingkat
SWIFT adalah jaringan komunikasi global yang
memfasilitasi pertukaran pesan finansial (financial
messaging) secara internasional antar bank.
30 . Sis tern Bank Indonesia Government Electronic
Banking yang selanjutnya disebut Sistem BIG -eB
adalah suatu sarana elektronik yang disediakan
Bank Indonesia untuk Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat J enderal Perbendaharaan dalam rangka
memonitor saldo, memonitor mutasi rekening,
mencetak laporan, mengunduh data rekening,
melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan
transaksi secara elektronik dan on-line.
31. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat
UAT adalah tes yang dilakukan oleh Kuasa BUN
Pusat atas sistem interkoneksi dalam rangka
penyaluran dana SP2D dengan persyaratan dan
spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 21 --
2. Diantara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB IA
RUANG LINGKUP
3. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal lA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal lA
Penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan
oleh Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Kuasa
BUN Pusat sebagai Bank Operasional, BO Valas,
dan/ atau BPG.
4. Ketentuan Pasal 2 dihapus.
5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13
(1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN,
Kuasa BUN Pusat membuka:
a. rekening pengeluaran pada Bank Operasional;
b . rekening pengeluaran pada BPG;
c. rekening retur pada Bank Operasional; dan
d. rekening retur pada BPG.
(2) Rekening pengeluaran pada Bank Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji.
(3) Rekening pengeluaran pada BPG sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
RPKBUNP Gaji.
(4) Rekening retur pada Bank Operasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi RR RPKBUNP SPAN dan RR RPKBUNP
Gaji. /
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 21 --
(5) Rekening retur pada BPG sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d adalah RR RPKBUNP Gaji .
(6) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) menampung dana yang
akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D
melalui SPAN.
(7) Rekening retur se bagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) menampung dana SP2D-R
yang dikembalikan oleh bank penerima dan telah
diterima oleh Bank Operasional dan/ atau BPG
untuk disalurkan kembali ke pihak penerima
dana SP2D.
(8) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada
Bank Operasional dan/ atau BPG sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) didaftarkan dalam
Treasury Notional Pooling.
6. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1
(satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Bank Operasional dan/atau BPG melakukan
penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan :
a . tanggal SP2D / SP2D-R; dan
b . Kelompok Bayar (Paygroup) pad a
SP2D / SP2D-R.
(la) Khusus Dana SP2D Gaji Induk, Bank Operasional
dan/atau BPG melakukan penyaluran pada hari
pertama untuk bulan Februari sampai dengan
Desember atau hari kerja pertama untuk bulan
Januari .
(2) Penyaluran dana SP2D/SP2D -R sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (la)
dilakukan setelah cukup tersedia dana pada
rekening sum ber .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 21 --
(3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal
SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah
diterima oleh Bank Operasional clan/ atau BPG
paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja
berkenaan.
(4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional
clan/ atau BPG pada tanggal SP2D setelah
Pukul 15 . 00 WIB hari kerja berkenaan dapat
dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah
dilakukan tambahan Penyediaan Dana (Dropping)
oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui
mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk
rekening penenma yang berada di Bank
Operasional dan/atau BPG.
(6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem
BI-RTGS dan/ atau SKN-BI untuk rekening
penenma yang berada di luar Bank Operasional
dan/ atau BPG.
7 . Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 19
Bank Operasional wajib menihilkan saldo
RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja .
Bank Operasional dan/ atau BPG wajib
menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada
akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji.
Dalam hal Bank Operasional clan/ atau BPG tidak
dapat menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN
pada hari yang dinyatakan libur maka penihilan
dilakukan pada hari kerja berikutnya .
Saldo Rekening RR RPKBUNP SPAN clan
RR RPKBUNP Gaji tidak dinihilkan .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 21 --
8. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 24 diubah, sehingga
Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 24
(1) Bank Operasional dan/atau BPG dikenakan
sanksi dalam hal:
a. terlambat menyalurkan dana SP2D/SP2D -R ke
rekening yang berhak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a;
b. terlambat mengkreditkan dana SP2D-R ke RR
RPKBUNP SPAN/RR RPKBUNP Gaji
se bagaimana dimaksud dalam Pas al 18
ayat (3); dan/atau
c. terlambat melakukan penihilan RPKBUNP
SPAN, RPKBUNP Gaji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau ayat (2) .
(2) Penetapan sanksi dilaksanakan dengan
berpedoman pada perjanjian kerjasama antara
Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang
ditunjuk sebagai Bank Operasional dan/ atau
BPG.
9. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) BAB,
yakni BAB VIIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB VIIIA
BANK OPERASIONAL VALUTA ASING
10. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 11 (sebelas)
Pasal, yakni Pasal 3 lA sampai dengan Pasal 3 lK,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 31A
Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai BO Valas,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 21 --
a . beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat
komposit 3 pada 2 (dua) periode terakhir
pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang
dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang
bersangkutan ;
c. memiliki jaringan yang luas clan mempunyai kantor
layanan di luar negeri;
d. mempunyai teknologi informasi yang
berkualitas/handal dengan ketentuan:
1. dapat melakukan transaksi SWIFT dengan baik;
2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN
sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan
3 . dapat menyediakan CMS (Cash Management
System);
e . bersedia diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN Pusat
atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui
SPAN;
f.
g.
h .
sanggup mematuhi ketentuan perundang-
undangan;
lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN
Pusat; clan
bersedia bekerja sama dengan Kernen terian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan
dalam rangka penyaluran dana SP2D.
Pasal 31B
(1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran
sebagai BO Valas untuk penyaluran dana SP2D
melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank
Um um.
(2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi
BO Valas menyampaikan surat permohonan yang
dibuat sesuai dengan format tercantum dalamef'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 21 --
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut:
a . salinan akte pendirian/izin beroperasi sebagai
Bank Umum;
b. salinan surat keterangan mengenai
peringkat komposit;
c. daftar kantor cabang/kantor layanan di luar
negeri; dan
d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh
Direktur Utama mengenai:
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh
BUN/ Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan
penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan
3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki
teknologi informasi yang berkualitas/
handal meliputi dapat melakukan
transaksi SWIFT dengan baik, dapat
melakukan interkoneksi, dan dapat
menyediakan CMS.
Pasal 31C
(1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN
dengan rekening penerima dalam bentuk valas,
Kuasa BUN Pusat membuka :
a . rekening pengeluaran pada BO Valas; dan
b. rekening retur pada BO Valas .
(2) Rekening pengeluaran pada BO Valas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
adalah RPKBUNP SPAN Valas.
(3) Rekening retur pada BO Valas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu RR RPKBUN
SPAN Valas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 21 --
(4) Rekening retur se bagaimana dimaksud pada
ayat (3) menampung dana SP2D-R yang
dikembalikan oleh bank penerima dan telah
diterima oleh BO Valas untuk disalurkan kembali
ke pihak penerima dana SP2D.
(5) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada
BO Valas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didaftarkan dalam Treasury Notional Pooling.
Pasal 31D
(1) Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh
KPPN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (1), Direktorat Pengelolaan Kas Negara
melakukan Penyediaan Dana (Dropping) ke
RPKBUNP SPAN Valas.
(2) Penyediaan Dana (Dropping) sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan secara periodik
pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal SP2D
(HK-1).
Pasal 31E
(1) BO Valas melakukan penyaluran dana
SP2D/SP2D-R sesuai dengan:
a. tanggal SP2D / SP2D-R; dan
b. Kelompok Bayar (Paygroup) pada
SP2D I SP2D-R.
(2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan setelah cukup
tersedia dana pada rekening sumber.
(3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal
SP2D/SP2D-R oleh BO Valas adalah SP2D/
SP2D-R yang telah diterima BO Valas paling
lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
SP2D (HK-1) .
(4) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui
mekanisme SWIFT.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 21 --
Pasal 31F
(1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima BO Valas
yang:
a . dana di rekening sumber tidak cukup tersedia;
b. telah melewati batas waktu SWIFT; dan/ atau
c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat
disalurkan pada hari berkenaan,
dikategorikan sebagai SP2D Reject.
(2) BO Valas memasukkan SP2D Reject sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS.
(3) Terhadap SP2D Reject yang dimasukkan dalam
CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan:
a. Penyediaan Dana (Dropping) SP2D Reject
kepada BO Valas dilakukan paling cepat pada
hari kerja berkenaan; dan
b. persetujuan data SP2D Reject untuk
disalurkan kepada yang berhak.
(4) BO Valas menyalurkan kembali SP2D Reject
paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah
Penyediaan Dana (Dropping) dana diterima (HK+l) .
Pasal 31G
(1) Bank penenma dapat melakukan retur dana
SP2D/SP2D-R kepada BO Valas.
(2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam hal:
a . nama dan/ a tau nomor rekening pada ars1p
data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan
nama dan/ atau nomor rekening pada sistem
bank penerima;
b . rekening penerima dalam kondisi tidak aktif;
dan/atau;
c. rekening penerima tidak ditemukan pada
sistem bank penerima.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 21 --
(3) Dana SP2D / SP2D-R yang di-retur oleh bank
penenma kepada BO Valas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesuai tanggal
diterimanya dana.
Pasal 31H
(1) Saldo Rekening RPKBUNP SPAN Valas dan RR
RPKBUN SPAN Valas tidak dinihilkan.
(2) Dalam hal pada hari kerja terakhir pada akhir
tahun anggaran masih terdapat saldo pada
RPKBUNP SPAN Valas, BO Valas harus
melakukan penihilan saldo .
Pasal 311
Pengenaan biaya sistem SWIFT atas transaksi
penyaluran SP2D dibebankan kepada DIPA BUN.
Pasal 3 lJ
(1) BO Valas dikenakan sanksi dalam hal terlambat
membukukan dana SP2D/SP2D-R yang di-retur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 G ayat (3)
ke RR RPKBUNP SPAN Valas.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilaksanakan dengan berpedoman pada
perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat
dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai BO
Valas.
Pasal 31K
Keten tuan mengenai permohonan dan pelaksanaan
UAT, penetapan Bank Umum sebagai BO Valas,
kemitraan dengan Bank Umum yang ditetapkan
sebagai BO Valas, pelaksanaan UAT
ulang/terbatas/tujuan khusus, penerbitan SPT, biaya
transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R dan imbalan
jasa pelayanan kepada pemerintah, penyampaian
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 21 --
laporan atas penyaluran dana SP2D / SP2D-R,
monitoring dan evaluasi atas penyaluran dana
SP2D/SP2D -R, dan pelaksanaan business continuity
plan pada BO Valas mengikuti ketentuan mengenai
permohonan dan pelaksanaan UAT, penetapan Bank
Umum sebagai BO Valas, kemitraan dengan Bank
Umum yang ditetapkan sebagai BO Valas, pelaksanaan
UAT ulang/terbatas/tujuan khusus, penerbitan SPT,
biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R dan
imbalan Jasa pelayanan kepada pemerintah,
penyampaian laporan atas penyaluran dana
SP2D/SP2D -R, monitoring dan evaluasi atas
penyaluran dana SP2D/SP2D-R, dan pelaksanaan
business continuity plan pada BO Valas sebagimana
diatur dalam:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran
Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1770); dan
b . Peraturan Menteri ini .
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 21 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2019
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 531
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian TU ~~erian/ +- - l '
t
i~;:/ '·-\
~ 1----- ---- - ··-·)· -::.) . c'O -:; I
c:::~:::::::::::::::::====i-~,-:__::::::::::::::::::==- ' ' !Jl '_I r,n : ~
ARIF BINTAR d ¥UWONO _} · / ,.
NIP 19710912 199703 1 001,, _.. ....
--
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 21 --
LAMPI RAN
PERATURAN
MENTE RI KEUANGAN
INDONESIA NOMOR 62/PMK.05/2019
TENTANG
REPUBLIK
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.05/2017 TENTANG TATA CARA
PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN
NEGARA
FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BO VALAS
Nomor
Lampiran
Hal
<KOP SURAT>
: .......... (1) .............. .
: .......... (4) .............. .
: .......... (5) .............. .
Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta Pusat
. .... (2) .... , ..... (3) ....
Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
........... (6)...... tanggal' .: ........ ('() .......... , dengan m1 kami mengajukan
permohonan sebagai BO Valas clan untuk bahan pertimbangan terlampir
se bagai beriku t :
1. Salinan Akte Pendirian/izin beroperasi sebagai Bank Umum;
2. Salinan Surat Keterangan mengenai Peringkat Komposit;
3. Daftar Kantor Cabang/Kantor Layanan di luar negeri;
4. Surat Pernyataan, bahwa:
a. sanggup untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan Republik
Indonesia;
b. bersedia untuk diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan
penyaluran dana SP2D melalui SPAN; clan
c. memiliki teknologi informasi yang berkualitas/handal meliputi dapat
melakukan transaksi SWIFT dengan baik, dapat menyediakan CMS, dan
dapat melakukan interkoneksi .
Berkenaan dengan ,hal tersebut, kami bersedia untuk bekerjasama dengan
Direktorat Jenderal Perbendahar-aan dalam rangka penyaluran dana SP2D
melalui SPAN.
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terima kasih.
Direktur Utama,
... .... .... (8) .. ........... .
... ........ (9) ............. .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 21 --
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN
SEBAGAI BO VALAS
URAIAN ISIAN
Diisi nomor Surat Permohonan pengajuan sebagai BO Valas.
Diisi lokasi pembuatan Surat Permohonan sebagai BO Valas.
Diisi tanggal pembuatan Surat Permohonan pengajuan sebagai BO
Valas.
Diisi jumlah lampiran yang ada pada Surat Permohonan pengaJuan
sebagai BO Valas.
Diisi hal Permohonan Sebagai BO Valas.
Diisi nomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran
sebagai BO Valas.
Diisi tanggal surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait
penawaran sebagai BO Valas.
Diisi dengan nama Bank Umum yang mengajukan permohonan sebagai
BO Valas.
Diisi tanda tangan dan nama Direktur Utama yang menandatangani
Surat Permohonan sebagai BO Valas.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
ARIF BINTART lJ,-:
NIP 19710912199
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 21 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
tentang APBD - APBN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 62/PMK.05/2019/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.