No. 51 of 2017
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the procedures for filing objections in the fields of customs and excise in Indonesia. It aims to ensure legal certainty and fairness for service users in customs and excise matters, replacing previous regulations to streamline the objection process.
The regulation affects individuals and legal entities involved in customs and excise activities, including importers, exporters, and businesses subject to customs duties and excise taxes.
- Article 2 allows individuals to file objections against decisions made by customs officials regarding tariffs, customs values, administrative sanctions, and export duties. - Article 4 outlines the requirements for submitting an objection, including a written objection letter in Indonesian, signed by the authorized person, and accompanied by supporting documents. - Article 5 mandates that a guarantee equal to the amount owed must be submitted when filing an objection, unless certain conditions are met (Article 5 ayat (4)). - Article 11 specifies that objections must be filed within 60 days for customs matters and 30 days for excise matters from the date of the decision. - Article 17 states that the Director General must decide on the objection within 60 days of receipt.
- Pejabat Bea dan Cukai (Customs Official): An employee designated to perform specific duties under customs law. - Surat Penetapan (Decision Letter): A formal decision issued by customs officials that can be contested. - Jaminan (Guarantee): A financial assurance required when filing an objection.
The regulation comes into effect 60 days after its promulgation and replaces previous regulations on objections in customs and excise matters, specifically PMK No. 217/PMK.04/2010 and PMK No. 114/PMK.04/2008.
The regulation references various laws and regulations, including Law No. 10 of 1995 on Customs and Law No. 11 of 1995 on Excise, ensuring that the objection process aligns with existing legal frameworks.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
According to Pasal 2, individuals may file objections against customs decisions regarding tariffs, customs values, administrative sanctions, and export duties.
Pasal 4 outlines that objections must be submitted in writing, in Indonesian, and include specific supporting documents.
As per Pasal 5, a guarantee equal to the amount owed must be submitted with the objection unless certain conditions are met.
Pasal 11 states that objections must be filed within 60 days for customs matters and 30 days for excise matters from the date of the decision.
Pasal 17 requires the Director General to decide on the objection within 60 days of receipt.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (52K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLlK JNQONESIA
�ALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PMK.04/2017
Menimbang
TENTANG
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengena1 keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK0 4/20 10 tentang
Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 114/PMK. 0 4/20 08 tentang Keberatan
di Bidang Cukai;
b. bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum
dan rasa keadilan bagi pengguna jasa di bidang
kepabeanan dan cukai, perlu mengatur kembali
ketentuan mengenai keberatan di bidang kepabeanan
dan cukai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (6) , Pasal 93A
ayat (8 ) , dan Pasal 94 ayat (6) Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 20 06
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 38 --
Mengingat
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan. Pasal 41
ayat (8 ) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 9 Tahun 20 0 7 tentang Perubahan atas
Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai,
clan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 20 08 tentang Pengenaan Bea Keluar
terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Keberatan di Bidang
Kepabeanan clan Cukai;
1. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lern,baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 7 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 20 06
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20 06 Nomor 93 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661) ;
2. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613 ) sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 9 Tahun 20 0 7 tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 0 7 Nomor 10 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47 55) ;
3 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 08 tentang
Pengenaan Bea Keluar terhadap Barang Ekspor
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 08
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4886) ;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 38 --
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KEBERATAN
DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang- Undang Kepabeanan adalah Undang- Undang
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun
20 06 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang- Undang Cukai adalah Undang- Undang
Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana
diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 20 0 7
tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai.
3 . Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
4. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah pada Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
5 . Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang
Undang Cukai.
7 . Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 38 --
Pasal 2
(1) Orang dapat rnengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal atas penetapan yang dilakuk.an oleh Pejabat
Bea dan Cukai rnengenai:
a. tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea
rnasuk yang rnengakibatkan kekurangan pernbayaran;
b. selain tarif dan/atau nilai pabean untuk
penghitungan bea rnasuk;
c. pengenaan sanksi adrninistrasi berupa denda; atau
d. pengenaan bea keluar.
(2) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf a, rnerupakan penetapan
di bidang kepabeanan antara lain berupa:
a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP) ;
b. Surat Penetapan Pernbayaran Bea Masuk, Cukai,
dan/atau Pajak (SPPBMCP) atas irnpor barang
kirirnan; atau
c. Surat Penetapan Pabean (SPP) .
(3 ) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf b, rnerupakan penetapan
di bidang kepabeanan antara lain berupa:
a. Surat Penetapan Pabean (SPP) ; atau
b. Surat Penetapan Barang Larangan dan Pernbatasan
(SPBL) .
(4) · Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Surat Penetapan
Sanksi Adrninistrasi (SPSA) .
(5 ) Penetapan yang dapat diajukan keberatan sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Surat Penetapan
Perhitungan Bea Keluar (SPPBK) .
t 1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 38 --
Pasal 3
(1) Orang dapat mengajukan keberatan kepada Direktur
Jenderal atas penetapan yang dilakukan oleh Pejabat
Bea dan Cukai yang mengakibatkan:
a. kekurangan cukai; dan/atau
b. pengenaan sanksi administrasi berupa denda.
(2) Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang
mengakibatkan kekurangan cukai dan/atau pengenaan .
sanksi administrasi berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa surat tagihan di bidang
cukai (STCK- 1) .
BAB II
PENGAJUAN KEBERATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Pengajuan Keberatan
Pasal 4
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
atau Pasal 3 ayat (1) harus diajukan. kepada Direktur
Jenderal secara tertulis dengan surat keberatan yang
menggunakan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2) Terhadap 1 (satu) penetapan hanya dapat diajukan
1 (satu) kali keberatan dalam 1 (satu) pengajuan surat
keberatan.
(3 ) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
b. diajukan dengan menyebutkan alasan keberatan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 38 --
c. ditandatangani oleh Orang yang berhak yaitu:
1. orang pribadi; atau
2. orang yang namanya tercantum dalam akta
perusahaan, dalam hal diajukan oleh badan
hukum;
d. dilampiri bukti penenmaan Jam1nan atau bukti
pelunasan sebesar tagihan yang harus dibayar;
e. dilampiri fotokopi penetapan Pejabat Bea dan Cukai
yang diajukan keberatan; dan
f. dilampiri surat kuasa khusus, dalam hal
ditandatangani oleh bukan Orang yang berhak
sebagaimana dimaksud pada huruf c.
(4) Surat keberatan disampaikan secara langsung melalui:
(5)
a. Kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan penetapan
atau tempat diselesaikannya kewajiban kepabeanan;
atau
b. Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan
penetapan, dalam hal penetapan Pejabat Bea dan
Cukai diterbitkan oleh selain Kantor Bea dan Cukai
dan tidak mengakibatkan tagihan bea masuk, bea
keluar, cukai, dan/atau sanksi administrasi berupa
denda.
Atas penyampaian surat
dimaksud pada ayat (4) ,
keberatan sebagaimana
Pejabat Bea dan Cukai
memberikan tanda terima berkas pengajuan keberatan.
(6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , dapat dilampiri dengan data dan/atau bukti
yang mendukung alasan pengajuan keberatan.
(7) Dalam hal surat keberatan tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan/atau huruf e, Orang yang
mengajukan keberatan dapat melakukan perbaikan atas
surat keberatan dan menyampaikan kembali sebelum
jangka waktu pengajuan keberatan terlampaui.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 38 --
(8 ) Dalam hal surat keberatan dilakukan perbaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (7 ) , keberatan
dianggap diajukan pada saat dilakukan pengajuan
kembali.
(9) Pengajuan keberatan dinyatakan diterima secara lengkap
apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3 ) .
Bagian Kedua
Jaminan atas Keberatan di Bidang Kepabeanan
Pasal 5
(1) Orang yang mengajukan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) , wajib menyerahkan
jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.
(2) Bentuk dari jaminan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) , sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai jaminan di bidang kepabeanan.
(3 ) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , harus
memiliki masa penjaminan selama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5 )
dan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama
3 0 (tiga puluh) hari.
(4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , tidak
wajib diserahkan dan bukti penenmaan jaminan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3 ) huruf d,
tidak wajib dilampirkan dalam hal:
a. barang impor belum dikeluarkan dari kawasan
pabean;
b. tagihan telah dilunasi; atau
c. penetapan Pejabat Bea dan Cukai tidak
menimbulkan kekurangan pembayaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 38 --
Pasal 6
(1) Barang 1mpor yang belum dikeluarkan dari kawasan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
huruf a dan tidak wajib ·diserahkan jaminan harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. masih berada di kawasan pabean;
b. belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang
oleh Pejabat Bea dan Cukai;
c. hanya digunakan untuk pengajuan keberatan atas
penetapan Pejabat Bea dan Cukai terhadap
importasi barang tersebut; dan
d. bukan merupakan barang yang bersifat peka waktu,
tidak tahan lama, merusak, dan/atau berbahaya.
(2) Untuk memastikan pemenuhan kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) , Pejabat Bea dan Cukai
melakukan pemeriksaan administratif, pemeriksaan
fisik, dan penyegelan.
(3 ) Dalam hal pengajuan keberatan tidak disertai kewajiban
untuk menyerahkan jaminan karena barang impor
belum dikeluarkan dari kawasan pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a, importir harus
membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa:
a. barang impor seb.
agaimana dimaksud pada ayat (1)
belum dikeluarkan dari kawasan pabean;
b. barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkaitan dengan keberatan yang diajukan; dan
c. importir menanggung seluruh risiko dan biaya yang
timbul selama masa penimbunan.
(4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) ,
dibuat sesuai dengan contoh format tercantum dalam
Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 38 --
Bagian Ketiga
Jaminan atas Keberatan di Bidang Cukai
Pasal 7
(1) Orang yang mengajukan- keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyerahkan
jaminan sebesar kekurangan cukai clan/atau sanksi
administrasi berupa denda yang ditetapkan.
(2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada �yat (1) meliputi:
a. jaminan tunai;
b. jaminan bank; atau
c. jaminan perusahaan asuransi.
(3 ) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memiliki masa penjaminan selama 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal tanda terima berkas pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5 )
clan memiliki masa pengajuan klaim jaminan selama
3 0 (tiga puluh) hari.
Pasal 8
(1) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf a berupa uang tunai yang diserahkan
Orang yang mengajukan keberatan pada Kantor Bea dan
Cukai.
(2) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus · disimpan pada rekening khusus jaminan Kantor
Bea dan Cukai.
(3 ) Penyerahan jaminan tunai dilakukan dengan cara:
a. menyerahkan uang tunai kepada bendahara
penerimaan di Kantor Bea dan Cukai; clan/atau
b. menyerahkan bukti pengkreditan rekening khusus
jaminan Kantor Bea clan Cukai kepada bendahara
penerimaan di Kantor Bea clan Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 38 --
(4) Atas setiap uang tunai yang diterima sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 ) huruf a, bendahara penerimaan
di Kantor Bea dan Cukai harus menyimpan ke rekening
khusus jaminan Kantor Bea dan Cukai paling lambat
pada hari kerja berikutnya.
(5) Pembukaan rekening khusus jaminan di Kantor Bea dan
Cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang mengatur mengenai
pengelolaan rekening milik kementerian negara/
lembaga/kantor/ satuan kerja.
(6) Jaminan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) pengajuan
keberatan.
Pasal 9
(�) Jaminan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (2) huruf b, berupa warkat yang diterbitkan oleh
bank devisa persepsi sebagai penjamin atau surety yang
mengakibatkan kewajiban bank devisa persepsi untuk
melakukan pembayaran kekurangan cukai dan/atau
sanksi administrasi berupa denda kepada Direktur
Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) pengajuan
keberatan.
Pasal 10
(1) Jaminan dari perusahaan asurans1 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, diserahkan
dalam bentuk Excise Bond.
(2) Excise Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
sertifikat yang memberikan Jamman pembayaran
kewajiban cukai dan/atau sanksi administrasi berupa
denda kepada Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan
Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 38 --
(3) Excise Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterbitkan oleh penjamin atau surety yang termasuk
dalam daftar perusahaan asuransi umum yang memiliki
izin usaha di Indonesia untuk memasarkan produk
Excise Bond yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
(4) Excise Bond sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya
dapat digunakan untuk 1 (satu) pengajuan keberatan.
Bagian Keempat
Jangka Waktu Pengajuan Keberatan
Pasal 11
(1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 60
(enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) had terhitung sejak tanggal diterimanya
surat tagihan.
(3) Apabila keberatan tidak diajukan dalam jangka waktu
yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau ayat (2) , hak Orang untuk mengajukan keberatan
menjadi gugur dan penetapan Pejabat Bea clan Cukai
dianggap diterima.
(4) Dalam hal jatuh tempo pengaJuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
bertepatan dengan hari libur, pengajuan permohonan
keberatan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(5) Tanggal diterimanya surat tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. tanggal stempel pos pengiriman, faksimile, atau
media antar lainnya; atau
b. tanggal pada saat surat tagihan diterima secara
langsung, dalam hal dikirimkan secara langsung.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 38 --
(6) Dalam hal surat tagihan yang sama dikirimkan lebih dari
1 (satu) kali, tanggal diterimanya surat tagihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal
yang terjadi lebih dahulu antara:
a. tanggal stempel pos pengiriman, faksimile, atau
media antar lainnya; atau
b. tanggal pada saat surat tagihan diterima secara
langsung, dalam hal dikirimkan secara langsung.
Pasal 12
(1) Sebelum mengajukan keberatan, Orang dapat meminta
penjelasan secara tertulis mengenai hal yang menjadi
dasar penetapan ·kepada Kepala Kantor Bea clan Cukai
yang menerbitkan penetapan.
(2) Permintaan penjelasan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dalam jangka
waktu:
a. paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
tanggal surat penetapan, untuk maksud pengajuan
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1); atau
b. paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat tagihan, untuk maksud
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1).
(3 ) Kepala Kantor Bea clan Cukai atau Pejabat Bea clan
Cukai yang ditunjuk memberikan penjelasan secara
tertulis mengenai dasar penetapan dalam jangka waktu:
a. paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat permintaan penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
b. paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya surat permintaan penjelasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 38 --
(4) Dalam hal permintaan penjelasan secara tertulis
sebagaimana climaksucl pacla ayat (1) clisampaikan
melebihi jangka waktu sebagaimana climaksucl pacla
ayat (2), Kepala Kantor Bea clan Cukai atau Pejabat Bea
clan Cukai yang clitunjuk ticlak memberikan penjelasan
secara tertulis.
(5) Permintaan penjelasan oleh Orang sebagaimana
climaksucl pacla ayat (1) clan pemberian penjelasan oleh
Kepala Kantor Bea clan Cukai atau Pejabat Bea clan
Cukai yang clitunjuk sebagaimana climaksucl pacla
ayat (3) ticlak mempengaruhi jangka waktu pengajuan
keberatan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 11.
Pasal 13
(1) Atas pengajuan keberatan, Pejabat Bea clan Cukai
melakukan penelitian terhaclap:
a. pemenuhan kelengkapan persyaratan pengajuan
keberatan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 4
ayat (3); clan
b. pemenuhan ketentuan jangka waktu sebagaimana
climaksucl clalam Pasal 11.
(2) Dalam hal kelengkapan persyaratan penga_Juan
keberatan clan ketentuan jangka waktu sebagaimana
climaksucl pacla ayat (1) telah terpenuhi, berkas
pengaJuan keberatan cliteruskan kepacla Direktur
Jencleral paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
berkas pengajuan keberatan cliterima secara lengkap
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 4 ayat (9) .
(3) Dalam hal keberatan cliajukan ticlak secara lengkap clan
jangka waktu pengaJuan keberatan sebagaimana
climaksucl clalam Pasal 11 belum terlampaui, Pejabat Bea
clan Cukai mengembalikan berkas pengajuan keberatan
kepacla Orang yang mengajukan keberatan paling lambat
pacla hari kerja berikutnya clengan clisertai alasan
pengembalian.
t J www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 38 --
(4) Dalam hal keberatan diajukan tidak secara lengkap
namun hari kerja berikutnya telah melampaui jangka
waktu pengaJuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, atas keberatan yang diajukan tidak
secara lengkap tersebut tetap diteruskan kepada
Direktur Jenderal dalam jangka �aktu paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas pengajuan
keberatan diterima.
BAB III
PENCABUTAN PENGAJUAN KEBERATAN
Pasal 14
(1) Orang dapat mengajukan permohonan pencabutan
pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada
Direktur Jenderal sepanjang Direktur Jenderal belum
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan
pencabutan.
(2) Permohonan pencabutan pengaJuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menyampaikan permohonan pencabutan pengajuan
keberatan clan harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan menggunakan contoh format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Huruf C. yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
b. ditandatangani oleh Orang yang berhak yaitu:
1. orang pribadi; atau
2. orang yang namanya tercantum dalam akta
perusahaan, dalam hal diajukan oleh badan
hukum;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 38 --
c. disampaikan ke Kantor Bea dan Cukai tempat
keberatan diajukan, dan disampaikan tembusan
kepada Kepala Kantor Wilayah yang membawahi
Kantor Bea dan Cukai tempat keberatan diajukan;
d. dilampiri dengan dokumen berupa:
1. fotokopi surat keberatan; dan
2. fotokopi tanda terima pengaJuan berkas
keberatan; dan
e. dalam hal ditandatangani oleh bukan Orang yang
berhak sebagaimana dimaksud dalam huruf b,
dilampiri dengan surat kuasa khusus.
(3) Terhadap permohonan pencabutan pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
memberikan persetujuan atau penolakan.
(4) Dalam hal permohonan pencabutan pengajuan
keberatan disetujui oleh Direktur Jenderal dan telah
diterbitkan surat persetujuan pencabutan pengajuan
keberatan, keberatan tidak dapat diajukan kembali dan
Orang yang mengajukan keberatan harus melunasi
kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai,
dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
BAB IV
PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 15
(1) Dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur·Jenderal
dapat:
a. meminjam buku, catatan, data, dan/atau informasi
dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan
elektronik kepada Orang yang mengajukan
keberatan terkait dengan materi yang disengketakan
dengan menyampaikan surat permintaan
pemmJaman buku, catatan, data, dan/atau
informasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 38 --
b. meminta Orang yang mengajukan keberatan untuk
memberikan bukti dan keterangan terkait dengan
materi yang disengketakan dengan menyampaikan
surat permintaan bukti dan keterangan;
c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan
materi yang disengketakan kepada pihak ketiga
yang mempunyai hubungan hukum dengan Orang
yang mengajukan keberatan dengan menyampaikan
surat permintaan data dan keterangan kepada
pihak ketiga;
d. meninjau tempat Orang yang mengajukan
keberatan, termasuk tempat lain yang diperlukan;
dan/atau
e. melakukan
· diperlukan
mengajukan
pembahasan atas
dengan memanggil
keberatan dengan
surat panggilan.
hal-hal yang
Orang yang
menyampaikan
(2) Orang harus memenuhi permintaan peminjaman
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
permintaan bukti dan keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau permintaan
keterangan atau bukti terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c.
(3) Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e, dituangkan dalam berita acara
peninjauan dan/atau risalah pembahasan.
(4) Risalah pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memuat hal antara lain:
a. resume alasan pengajuan keberatan;
b. daftar buku, catatan, data, dan/ atau informasi yang
diajukan oleh Orang yang mengajukan keberatan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 38 --
c. pernyataan Orang yang mengajukan keberatan
bahwa tidak ada perubahan permohonan dan
alasan pengajuan keberatannya;
d. pernyataan Orang yang mengajukan keberatan
bahwa buku, catatan, data, dan/atau informasi,
baik asli maupun salinannya yang telah
ditunjukkan dan/atau diserahkan yaitu sah dan
otentik; dan/atau
e. pernyataan Orang yang mengajukan keberatan
bahwa keterangan yang diberikan dalam rangka
pengaJuan keberatan yaitu benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.
(5) Dalam hal Orang yang mengajukan keberatan tidak
memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan
peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan/atau permintaan bukti dan keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Orang
yang mengajukan keberatan menandatangani berita
acara penolakan disertai alasan.
Pasal 16
Orang yang mengajukan keberatan dapat menyampaikan
tambahan alasan, penjelasan atau bukti, dan/atau data
pendukung secara tertulis kepada Direktur Jenderal atas
kehendak sendiri dengan ketentuan:
a. diajukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat
puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda terima berkas
pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (5); dan
b. belum diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal
mengenai keberatan dimaksud.
t Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 38 --
BAB V
KEPUTUSAN KEBERATAN
Pasal 17
Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal tanda te:i;ima berkas pengajuan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).
Pasal 18
(1) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dapat berupa:
a. mengabulkan seluruhnya;
b. menolak seluruhnya atau sebagian; atau
c. menetapkan lain.
(2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) dapat berupa:
a. mengabulkan seluruhnya atau sebagian;
b. menolak; atau
c. menetapkan lain.
(3) Keputusan berupa menetapkan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c,
dapat lebih tinggi atau lebih rendah daripada penetapan
Pejabat Bea dan Cukai.
(4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk
Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan.
(5) Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
berfungsi sebagai:
a. penetapan Direktur Jenderal;
r Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 38 --
b. pemberitahuan; clan/atau
c. penagihan kepada Orang yang mengajukan
keberatan, dalam hal mengakibatkan kekurangan
pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, sanksi
administrasi berupa denda, �an/atau pajak dalam
rangka impor.
Pasal 19
(1) Apabila Direktur Jenderal tidak memutuskan keberatan
dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17, keberatan dianggap
dikabulkan.
(2) Dalam hal pengajuan keberatan dianggap dikabulkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai
keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4).
Pasal 20
(1) Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) dikirimkan kepada Orang yang
mengajukan keberatan paling lama 3 (tiga) hari kerja
terhitung setelah tanggal ditetapkan.
(2) Pengiriman Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan:
a. tanda terima surat, dalam hal disampaikan secara
langsung;
b. bukti pengiriman surat, dalam hal dikirim melalui
pos, ekspedisi, atau kurir; atau
c. bukti pengiriman lainnya.
\ 1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 38 --
BAB VI
AKIBAT DAN UPAYA ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN
Bagian Pertama
Penanganan Jaminan Keberatan di Bidang Kepabeanan
Pasal 21
(1) Terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a clan Pasal 19
ayat (1) yang mengabulkan permohonan keberatan,
Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan
digunakan sebagai dasar untuk:
a. pengembalian atas kelebihan pembayaran;
b. pengembalian jaminan; clan/atau
c. proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.
(2) Terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b atau huruf c,
yang menetapkan lebih rendah dari yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean, Keputusan Direktur
Jenderal mengenai keberatah digunakan sebagai dasar
untuk:
a. pengembalian atas kelebihan pembayaran;·
b. pengembalian jaminan; clan/atau
c. proses pengeluaran barang dari kawasan pabean.
(3) Terhadap keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b atau huruf c,
yang menetapkan lebih tinggi dari yang diberitahukan
dalam pemberitahuan pabean, Keputusan Direktur
Jenderal mengenai keberatan digunakan sebagai dasar
untuk:
a. pencairan jaminan; clan/atau
b. pelunasan, yang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak
tanggal ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal
mengenai keberatan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 38 --
(4) Terhaclap keputusan atas keberatan sebagaimana
climaksucl clalam Pasal 18 ayat (1) terkait penetapan
selain tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan
bea masuk, Keputusan Direktur Jenderal mengenai
keberatan cligunakan sebagai clasar untuk:
a.
b.
c.
d.
pengembalian atas kelebihan pembayaran;
. . .
pencairan Jamman;
pengembalian jaminan;
pelunasan, yang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
Keputusan Direktur Jencleral mengenai keberatan;
clan/atau
e. pelaksanaan atau pembatalan penetapan Pejabat
Bea clan Cukai.
(5) Terhaclap keputusan atas keberatan sebagaimana
dimaksucl clalam Pasal 18 ayat (1) terkait penetapan
sanksi administrasi berupa dencla, Keputusan Direktur
Jencleral mengenai keberatan cligunakan sebagai clasar
untuk:
a.
b.
c.
cl.
pengembalian atas kelebihan pembayaran;
. . .
pencmran Jamman;
pengembalian jaminan; clan/atau
pelunasan, yang clilakukan clalam jangka waktu
paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal
clitetapkannya Keputusan Direktur Jenderal
mengenai keberatan.
(6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana
climaksud pacla ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (4)
huruf a, clan ayat (5) huruf a clapat berupa:
a. bea masuk, bea keluar, clan/atau sanksi
administrasi berupa clencla; clan/atau
b. pajak dalam rangka impor sesuai dengan peraturan
perunclang-unclangan di bidang perpajakan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 38 --
(7) Dalam hal keputusan keberatan menjadi dasar
pencairan jaminan, Direktur Jencleral atau Pejabat Bea
clan Cukai yang clitunjuk mengajukan klaim jaminan
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Keputusan
Direktur Jencleral mengenai keberatan.
Bagian Keclua
Penanganan Jaminan Keberatan Di Biclang Cukai
Pasal 22
(1) Dalam hal keberatan clikabulkan seluruhnya
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
atau clianggap clikabulkan sebagaimana climaksucl clalam
Pasal 19 ayat (1), jaminan clikembalikan kepacla Orang
yang mengajukan keberatan setelah Orang yang
mengajukan keberatan mengajukan permohonan
pengembalian jaminan.
(2) Dalam hal keberatan clikabulkan sebagian sebagaimana
climaksucl clalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, jaminan
clikembalikan sesuai clengan jumlah kekurangan cukai
clan/atau sanksi aclministrasi berupa clencla yang
keberatannya clikabulkan setelah Orang yang
mengajukan keberatan mengajukan permohonan
pengembalian jaminan.
(3) Dalam hal jaminan yang cliserahkan berupa jaminan
tunai, Orang yang mengajukan keberatan harus
mengambil jaminan clalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan
Direktur Jencleral mengenai keberatan clikabulkan
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 18 ayat (2) huruf a
atau clianggap clikabulkan sebagaimana climaksucl clalam
Pasal 19 ayat (1).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 38 --
(4) Dalam hal Orang yang mengajukan keberatan ticlak
mengambil jaminan sebagaimana climaksucl pacla
ayat (3) clalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur
Jencleral mengenai keberatan clikabulkan sebagaimana
climaksucl dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a atau dianggap
clikabulkan sebagaimana climaksucl clalam Pasal 19
ayat (1), atas penyerahan jaminan tidak cliberikan bunga.
(5) Dalam hal keberatan clitolak sebagaimana climaksucl
clalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, jaminan clicairkan
untuk membayar kekurangan cukai clan/atau sanksi
aclministrasi berupa dencla yang clitetapkan.
(6) Dalam hal keberatan clitetapkan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c clan tagihan
kekurangan cukai clan/atau sanksi administrasi berupa
clencla lebih tinggi daripada jumlah tagihan yang
cliajukan keberatan, jaminan clicairkan clan Orang yang
mengajukan keberatan wajib melunasi kekurangan cukai
clan/atau sanksi administrasi berupa clenda.
(7) Dalam hal keberatan ditetapkan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dan tagihan
kekurangan cukai clan/atau sanksi aclministrasi berupa
denda lebih rendah daripada jumlah tagihan yang
cliajukan keberatan, Jam1nan clikembalikan sesuai
clengan jumlah kekurangan cu.kai clan/atau sanksi
aclministrasi berupa dencla yang keberatannya
clikabulkan setelah Orang yang mengajukan keberatan
mengajukan permohonan pengembalian jaminan.
(8) Dalam hal Keputusan Direktur Jencleral mengenai
keberatan menjacli dasar pencairan jaminan bank atau
jaminan asuransi, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk mengajukan klaim jaminan
clalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal
mengenai keberatan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 38 --
Pasal 23
(1) Dalam hal penjamin atau surety sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (3) tidak
memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), ayat (5),
ayat (6), dan ayat (7), Direktur Jenderal atau Pejabat Bea
dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat teguran
atau surat peringatan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal pengiriman surat
. . .
pencairan Jam1nan.
(2) Atas kewajiban pembayaran cuka:i dan/atau sanksi
administrasi berupa denda, apabila setelah lewat waktu
21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal
diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjamin atau
surety belum memenuhi kewajibannya, Pejabat Bea dan
Cukai harus menerbitkan surat paksa untuk penagihan
piutang cukai clan/atau �anksi administrasi berupa
denda.
Bagian Ketiga
Konfirmasi Penyelesaian Keberatan
Pasal 24
(1) Orang yang mengajukan keberatan dapat mengajukan
pertanyaan secara tertulis terkait status penyelesaian
keberatan kepada Direktur Jenderal, dalam hal
Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (4) belum diterima dalam jangka
waktu paling lama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak
tanggal tanda terima berkas pengajuan keberatan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 38 --
(2) Atas pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal menyampaikan jawaban secara
tertulis tehtang status penyelesaian keberatan yang
bersangkutan.
Bagian Keempat
Banding Atas Keputusan Keberatan
Pasal 25
Orang yang berkeberatan terhadap Keputusan Direktur
Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4)
dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung
sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai
keberatan.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. keberatan di bidang kepabeanan yang diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan
Peraturan ;Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.04/2010
tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 591); clan
2. keberatan di bidang cukai yang diajukan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.04/2008
tentang Keberatan di Bidang Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 38 --
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 27
Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan:
1. pengajuan permohonan keberatan;
2. pencabutan pengajuan keberatan;
3. penyelesaian keberatan;
4. keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; dan
5. akibat dan upaya atas keputusan keberatan,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. Pasal 9, Pasal 12, dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata
Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi
Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 147/PMK.04/2009 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 286); dan
b. Nomor 122/PMK.04/2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 463);
2. Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Menteri
Keuanga!1- Nomor 214/PMK.04/2008 tentang
Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan:
a. Nomor 146/PMK.04/2014 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 966); dan
b. Nomor 86/PMK.04/2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 790);
r Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 38 --
3. Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nornor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk
Penghitungan Bea Masuk, serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor
433) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nornor 34/PMK.04/2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nornor
160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk
Penghitungan Bea Masuk, serta Penetapan Direktur
Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor
364);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 114/PMK.04/2008
tentang Keberatan di Bidang Cukai; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 217 /PMK.04/2010
tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 591),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Peraturan Menteri ini rnulai berlaku setelah 60 (enarn puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 38 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017
DIREKTUR JENDERAL
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 570
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
'.Pm���rNla. Bagian T.U. Kementerian
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 38 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/PMK.04/2017
TENTANG
KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI
A. FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN
DAN CUKAI
.......... , .......... (1) ..........
.......... (2) ..........
.......... (3)..........
Nomor
Lampiran
Perihal Permohonan Keberatan atas Penetapan ..........(4)..........
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
melalui Yth. Kepala .......... (5) ..........
Yang bertandatangan di bawah ini:
Na:ma .......... {6) ......... .
Jabatan : ..........{7)..........
Alamat : ..........(8)..........
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ..... ..... (9) . . ........ ,
Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka. al\:ses
kepabeauan*) ..........(10)..........
Nomor Rekening : ..........{11) ......... .
Kedudukan : .......... {12}......... .
dengan ini mengajukan keberatan atas ....... . .. (13) ... .... . .. seperti dimaksud pada surat:
Nomor : ..........{14) .. ....... . tanggal .... ...... (15}......... .
tentang : ..........{16)..........
yang mewajibkan kami/ saya untuk membayar kekurangan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak
dalam rangka impor� clan/ atau sanksi acl.ministrasi berupa denda sebesar Rp .......... (17)..........
(.......... (18)..........).
P ermohonan keberatan ini kami/ saya ajukan dengan alasan sebagai berikut:
.. . ....... . . . . . . . . . . .. . . . ................................... . . . . . ............ (19).........................................................................
•• • • • " .. .. .. . . .. .. ....... .. .. .............. .. .. ..... .. .. .. "' . .. .. . .. . .......... .. .. .. .. ... .. .. . . . ..... .. .. .. . ........ .. . .. .. ..... .. " ... . .. .. .... .. ..... . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. .. .. ............ . . .. .. ... .. .. .. .. . . . "J
dengan dilampiri dokumen sebagai berilrut:
1. bukti peneri.maanjantlnan/bukti pelunasan;
2. fotokopi surat penetapan/surat tagi han;
3. ..........{20). .... ·· · · · �
4. ..........{20)..........
Demikian surat keberatan ini clibuat dengan sebenarnya.
Tembusan:
.......... (22) ..........
Pemohon
(Materai)
{.. ....... . (21) .......... )
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 38 --
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi tempat dan tanggal dibuatnya surat pengajuan keberatan
di bidang kepabeanan dan cukai.
Diisi nomor surat yang dibuat oleh orang yang mengajukan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan keberatan di
bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : satu berkas.
Diisi jenis keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : "Penetapan Tarif', "Penetapan Nilai Pabean", "Penetapan
Kekurangan Cukai", dan/atau "Penetapan Sanksi
Administrasi Berupa Denda".
Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan alamat Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat
Penetapan/Surat Tagihan.
Diisi nama orang yang mengajukan keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Diisi jabatan orang yang mengajukan keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau
perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan
keberatan sebagaimana tercantum dalam Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) atau nomor identitas
dalam rangka akses kepabeanan.
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
atau nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan
perusahaan yang bersangkutan.
Diisi nama bank, tempat rekening bank didaftarkan dan nomor
rekening sebagai tujuan pengembalian jaminan tunai atau
kelebihan pembayaran dengan format: nomor rekening (nama
bank, nama cabang).
Contoh : 8642121992 (BCA, KCP Duren Sawit}.
t ;www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 38 --
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (1.8)
Nomor (19)
Nomor (20)
Nomor (21)
Nomor (22)
Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan di bidang
kepabeanan clan cukai.
Misal · : Surat Penetapan Tarif clan/atau Nilai Pabean (SPTNP),
Surat Tagihan Cukai 1 (STCK-1).
Diisi nomor Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan
keberatan di bidang kepabeanan clan cuka.i.
Diisi tanggal Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan
keberatan di bidang kepabeanan clan cukai.
Diisi materi Surat Penetapan/Surat Tagihan yang diajukan
keberatan.
Misal : "penetapan atas kekurangan cukai".
Diisi dalam angka, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar,
pajak dalam rangka impor, cukai, dan/atau sanksi administrasi
berupa denda/bunga.
Diisi dalam huruf, jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar,
pajak dalam rangka impor, cukai, clan/atau sanksi administrasi
berupa denda/bunga.
Diisi alasan pengajuan keberatan di bidang kepabeanan clan
cukai dengan jelas clan lengkap yang dapat mendukung pihak
yang mengajukan keberatan di bidang kepabeanan clan cukai.
Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat dilanjutkan pada
lembar berikutnya.
Diisi dokumen pendukung jika ada.
Misal : surat pernyataan barang impor belum dikeluarkan dari
kawasan pabean, Surat Kuasa, akta perusahaan, atau
dokumen lain.
Diisi nama lengkap orang yang mengajukan keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai, pengurus yang berhak, atau kuasanya.
Diisi direktur yang tugas clan fungsinya di bidang evaluasi dan
pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di
bidang kepabeanan clan cukai clan Kepala ·Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea clan· Cukai yang membawahi K.antor
Direktorat Jenderal Bea clan Cukai tempat keberatan . di bidang
kepabeanan clan cukai diajukan.
t jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 38 --
B. FORMAT SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN
Nomor . .. .. .. ...(1} ..........
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Nama Perusahaan
Alamat Perusahaan :
NPWP Perusahaan :
...........(2}..........
.......... (3)..........
..........(4}........ ..
..........(5}........ ..
.......... (6}..•.... . ..
dengan ini menyatakan bahwa:
1. Barang impor yang kami beritahukan dalam Pemberitahuan Impor Ba.fang (PIB)
nomor . . ........ (7) . .... . .... tanggal .......... (8) .......... nomor kontainer .... . .....(9) ..........
saat ini belum dikeluarkan dari kawasan pabean dan belum diterbitkan persetuJuan
pengeluaran barang.
2. Barang impor yang belum dikeluarkan dari kawasan pabean tersebut berkaitan
dengan keberatan atas Surat Penetapan Nomor .......... (10).......... tanggal
.......... (11) ... .... . ..
3. Kami bertang gung jawab penuh atas se1uruh risiko clan biaya yang timbul selama
masa penim bunan barang impor sebagaimana dimaksud pada angka 1.
Demilcian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk
kepentingan pengajuan keberatan.
..........{12) .. ... .. . .. , ..........(13)-......... .
.......... (14) . . . . . • . . . .
(Meterai)
..........(15) ......... .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 38 --
LEMBAR VALIDASI KANTOR BEA DAN CUKAI
Hasil pemeriksaan barang impor:
KRITERIA
1. Masi h beracla di kawasan pabean
2. Belum diterbitkan persetujuan pengeluaran barang
oleh P�abat Bea dan Cukal
3. Bukan m erupakan barang yang bersifat peka \vaktu,
tidak tahan lama, merusak, clan/ atau berbahaya
Barang im por sebagaimana dimaks ud pada Surat Pernyataan ini telah diperiksa clan
disegel oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk keperluan pengajuan keberatan tan pa
menyerahkan jaminan.
. . .••..•.. (16) . . ..••.. . . , •.•..•. . .. (17)-.•...• . . ..
. . .. ...... ( 18) ...........
NIP ................... . .
f ;www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 38 --
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8}
Nomor (9}
Nomor (10)
Nomor (11}
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16}
Nomor (17)
Nomor (18)
Catatan
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi nomor Surat Pernyataan.
Diisi nama Orang pribadi sebagai wakil pemilik barang impor,
yang menandatangani Surat Pernyataan.
Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat
Pernyataan.
Diisi nama perusahaan yang tercantum dalam Surat Penetapan.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
Diisi tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
Diisi nomor kontainer/ukuran (dalam hal tidak mencukupi,
dibuatkan lampiran tersendiri dan ditulis: "terlampir'').
Diisi nomor Surat Penetapan yang diajukan keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai.
Diisi tanggal Surat Penetapan yang diajukan keberatan di
bidang kepabeanan dan cukai.
Diisi nama kota tempat penandatanganan Surat Pernyataan.
Diisi tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan Surat
Pernyataan.
Diisi nama jabatan Orang pribadi yang menandatangani Surat
Pernyataan.
Diisi nama Orang pribadi yang menandatangani Surat
Pernyataan.
Diisi tempat kawasan pabean tempat barang impor berada.
Diisi tanggal pemeriksaan dan penyegelan.
Diisi nama dan NIP Pejabat Bea dan Cukai yang memeriksa dan
menyegel barang impor.
Surat Pernyataan dicetak pada satu lembar yang sama,
sehingga halaman kedua dicetak di balik surat pernyataan
halaman pertama.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 38 --
C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCABUTAN PENGAJUAN
KEBERATAN
.................... , .......... (1}.•.. . . . . . .
.......... (2) ..........
.......... (3) .. ........
N01nor
Lampiran
Perihal Permohonan Pencabutan Keberatan atas Penetapan . .........(4) ......... .
Kepada Yth. Direktur Jenderal Bea clan Cukai
melalui Yth ........... (5) ..........
Yang bertandatangan di bavmh ini:
Nama ..........(6)......... .
Jabatan . .... ... .. (7)..........
Ala.ITiat ..... ..... (8) ..........
dalam hal ini be:rtindak untuk dan atas narna . . . . . . . . . .(9).......... Nomor Pokok Pengusaha
Kena Cukai (NPPBKC)/nomor identitas dalam rangka akses kepabeanan*)
.......... (10).......... berkedudukan di .......... (11}.........., dengan m1 mengajukan
pencabutan keb eratan atas ..........(12) .... . . .... seperti dimaksud pada surat:
Nomor : .......... {13) ....... ... tanggal ...... . . . . (14) ......... .
tentang ; .......... (15) ......... .
yang mewajibkan kami/saya untuk m embayar kekurangan cukai dan/atau sa.nksi
administrasi berupa denda sebesar Rp.. .. ...... (16) .......... (..........(17)..........) .
Permohonan pencabutan keberatan ini kami ajukan dengan alasan sebagai
berikut:
.................................................................. (18) ..................................................................
. . . . . ....................... . . . . . . ................... ......................... ....................... . . . . . . .. . ................. ... ...... ,
dengan lampiran sebagai berikut:
1. Fotokopi surat pengajuan keberatan;
2. Fotokopi tanda terima pengajuan keberatan;
3. .......... (19) ..........
4. .......... (19) ........ ..
Demikian surat pencabutan keberatan ini dibuat dengan sebenarnya.
Tembusan:
.......... (21)..........
*)' caret yang tidak pertu
Pemohon
(Meterai)
.......... (20) ..........
f Jwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 38 --
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
PETUNJUK PENGISIAN
Diisi tempat dan tanggal Surat Permohonan Pencabutan
Keberatan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
Diisi nomor surat yang dibuat oleh Orang yang mengajukan
pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan pencabutan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : satu berkas.
Diisi jenis keberatan di bidang kepabeanan dan cukai.
Misal : "Penetapan Tarif', "Penetapan Nilai Pabean",
"Penetapan Kekurangan Cukai", dan/atau
"Penetapan Sanksi Administrasi Berupa Denda".
Diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dan alamat Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai yang yang menerbitkan surat
penetapan.
Diisi nama orang yang mengajukan permohonan pencabutan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang
· berhak, atau kuasanya.
Diisi jabatan orang yang mengajukan permohonan pencabutan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang
berhak, atau kuasanya.
Diisi alamat lengkap perusahaan yang bersangkutan atau
perusahaan yang dipimpin oleh orang yang mengajukan
permohonan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan
cukai.
Diisi nama perusahaan yang dipimpin oleh orang mengajukan
permohonan pencabutan keberatan sebagaimana tercantum
dalam Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)/nomor
identitas dalam rangka akses kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 38 --
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Nomor (14)
Nomor (15)
Nomor (16)
Nomor (17)
Nomor (18)
Nomor (19)
Nomor (20)
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai (NPPBKC)/nomor
identitas dalam rangka akses kepabeanan perusahaan yang
bersangkutan.
Diisi lokasi perusahaan yang bersangkutan.
Diisi jenis penetapan yang diajukan keberatan di bidang
kepabeanan dan cukai.
Misal : Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPTNP), Surat Tagihan Cukai (STCK-1).
Diisi nomor surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan
keberatannya.
· Diisi tanggal surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan
keberatannya.
Diisi materi surat penetapan yang hendak dicabut pengajuan
keberatannya, misalnya: "penetapan atas kekurangan cukai".
Diisi jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam
rangka impor, cukai _dan/atau sanksi administrasi berupa
denda/bunga (dalam angka).
Diisi jumlah kekurangan bea masuk, bea keluar, pajak dalam
rangka impor, cukai clan/atau sanksi administrasi berupa
denda/bunga (dalam huruf).
Diisi alasan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan dan
cukai dengan jelas dan lengkap yang dapat mendukung pihak
yang mengajukan pencabutan keberatan di bidang kepabeanan
dan cukai. Bila ruang yang disediakan tidak cukup dapat
dilanjutkan pada lembar berikutnya.
Diisi dokumen pendukung jika ada.
Misal : surat pernyataan barang 1mpor belum dikeluarkan
dari kawasan pabean, Surat Kuasa, akta perusahaan,
atau dokumen lain.
Diisi nama lengkap orang yang mengajukan pencabutan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai, pengurus yang
berhak, atau kuasanya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 38 --
Nomor (2 1 )
- 3 8 -
Diisi Direktur yang tugas dan fungsinya menangani ke beratan
di bidang kepabeanan dan cukai dan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat keberatan
keberatan di bidang kepabeanan dan cukai diajukan.
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 38 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Keberatan Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 51/PMK.04/2017/2017. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 26 specifies that objections filed before this regulation takes effect will be processed under the previous regulations.
The regulation interacts with existing laws, including Law No. 10 of 1995 on Customs and Law No. 11 of 1995 on Excise.