MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Hasil Telaahan Biro Hukum
Tanggal 29 November 2016
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED, AND
DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM
OLEIN, DAN USED COOKING OIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa guna optimalisasi ketersediaan minyak goreng
sebagai salah satu barang kebutuhan pokok untuk
seluruh masyarakat Indonesia, dan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor
perkebunan dan industri, Pemerintah perlu mengatur
kembali ekspor crude palm oil, refined, bleached, and
deodorized palm oil, refined, bleached, and deodorized
palm olein, dan used cooking oil;
b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun
2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun
2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
-- 1 of 43 --
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil dan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022
tentang Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking
Oil melalui Ekspor sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan kebijakan dan kebutuhan hukum,
sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan
Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein,
dan Used Cooking Oil;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
-- 2 of 43 --
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan
Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5175);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6653);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 492);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED,
BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED
COOKING OIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun
tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak,
baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan,
dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau
dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
-- 3 of 43 --
2. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah
minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil
ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum
mengalami pemurnian.
3. Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil yang
selanjutnya disingkat RBDPO adalah produk hasil CPO
yang telah melalui proses pemurnian untuk
menghilangkan asam lemak dan bau yang tidak perlu
serta dapat difraksinasi menjadi produk lainnya.
4. Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein yang
selanjutnya disingkat RBDPL adalah produk hasil
fraksinasi RBDPO yang digunakan sebagai minyak
goreng.
5. Used Cooking Oil yang selanjutnya disingkat UCO adalah
minyak limbah hasil dari penggunaan minyak goreng
baik penggunaan rumah tangga maupun industri.
6. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
8. Program Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disebut
Program MGR adalah program pemerintah dalam rangka
penyediaan minyak goreng kepada masyarakat dengan
harga di bawah atau sama dengan harga eceran tertinggi
yang telah ditetapkan, yang diperoleh dari program
domestic market obligation CPO dan/atau Minyak Goreng.
9. Minyak Goreng Rakyat yang selanjutnya disingkat MGR
adalah minyak goreng yang digunakan dalam Program
MGR.
10. Produsen CPO adalah perusahaan industri yang
memproduksi Crude Palm Oil CPO dan/atau turunannya
yang diperlukan sebagai bahan baku produksi Minyak
Goreng.
-- 4 of 43 --
11. Produsen Minyak Goreng adalah perusahaan industri
yang memproduksi minyak goreng, dengan proses
fraksinasi, dengan atau tanpa pencampuran vitamin A
dan/atau provitamin A.
12. Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang selanjutnya
disebut SIMIRAH adalah tatanan prosedur dan
mekanisme kerja yang terintegrasi dengan Sistem
Informasi Industri Nasional yang digunakan untuk
penyampaian dan penyajian data dan/atau informasi
minyak goreng curah.
13. Hak Ekspor adalah hak yang dimiliki pelaku usaha yang
menjadi dasar permohonan persetujuan Ekspor.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari
daerah pabean.
15. Eksportir adalah orang perseorangan, lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum
maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
16. Program Percepatan Penyaluran CPO, RBDPO, RBDPL,
dan UCO Melalui Ekspor yang selanjutnya disebut
Program Percepatan adalah program yang
diselenggarakan oleh Pemerintah dalam rangka menjaga
stabilisasi produksi dan harga tandan buah segar kelapa
sawit tingkat pekebun dan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor
perkebunan dan industri.
17. Sistem Indonesia National Single Window yang
selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik
yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi
berkaitan dengan proses penanganan dokumen
kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen
perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan,
dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau
impor, yang menjamin keamanan data dan informasi
serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem
internal secara otomatis.
-- 5 of 43 --
18. Sistem INATRADE adalah sistem pelayanan terpadu
perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang
dilakukan secara daring melalui portal
http://inatrade.kemendag.go.id.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
20. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
21. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang
selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang
berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan
nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai,
yang terdiri dari Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
Pasal 2
(1) Ketentuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO
diberlakukan terhadap:
a. pengeluaran Barang dari dalam Daerah Pabean
keluar Daerah Pabean; dan
b. pengeluaran Barang dari KPBPB untuk tujuan keluar
Daerah Pabean.
(2) Daftar CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
-- 6 of 43 --
Pasal 3
(1) Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Eksportir yang
telah mendapatkan Perizinan Berusaha di bidang Ekspor
berupa persetujuan Ekspor.
(2) Penerbitan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama
Menteri.
(3) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan
UCO untuk masa transisi;
b. persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR;
c. persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR;
d. persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR;
e. persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR; dan
f. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan
UCO untuk Program Percepatan.
(4) Persetujuan Ekspor yang telah diterbitkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dokumen
pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian
pemberitahuan pabean Ekspor Barang kepada kantor
pabean.
(5) Eksportir dapat memiliki 1 (satu) atau lebih persetujuan
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan
pabean Ekspor Barang.
Pasal 4
(1) Penerbitan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 didasarkan pada Hak Ekspor.
(2) Hak Ekspor yang digunakan sebagai dasar penerbitan:
a. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO
untuk masa transisi sebagaimana dimaksud dalam
-- 7 of 43 --
Pasal 3 ayat (3) huruf a berasal dari Hak Ekspor
CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk masa transisi;
b. persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
b berasal dari Hak Ekspor CPO untuk Program MGR;
c. persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
d berasal dari Hak Ekspor RBDPL untuk Program
MGR; dan
d. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan
UCO untuk Program Percepatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f berasal dari
Hak Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk
Program Percepatan.
(3) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dapat dimiliki oleh Eksportir berdasarkan:
a. bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) minyak goreng ke
distributor berdasarkan program sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penyediaan minyak goreng curah
untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan
usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang tercatat
dalam aplikasi SIMIRAH sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan
b. belum dibayarkan subsidinya oleh Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat dimiliki oleh Eksportir berdasarkan:
a. Hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation)
CPO yang dilaporkan melalui SIMIRAH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan/atau
-- 8 of 43 --
b. Hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation)
CPO yang dilaporkan melalui SIMIRAH sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang didahului dengan kerja sama Produsen CPO
dan Eksportir.
(5) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dapat dimiliki oleh Eksportir berdasarkan:
a. Hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation)
minyak goreng yang dilaporkan melalui SIMIRAH
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. Hasil validasi terhadap pelaksanaan pemenuhan
kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation)
minyak goreng yang dilaporkan melalui SIMIRAH
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang didahului dengan kerja sama
Produsen Minyak Goreng dan Eksportir.
(6) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
dapat dimiliki oleh Eksportir berdasarkan partisipasi
dalam rangka Program Percepatan.
(7) Ketentuan dan penetapan Hak Ekspor Program
Percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 5
(1) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dialihkan
kepada pihak lain.
(2) Pemilik Hak Ekspor dapat mengajukan permohonan
pengalihan Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal
melalui SINSW, dengan mengisi data secara elektronik
dan mengunggah persyaratan berupa hasil pindai
dokumen asli kontrak kerja sama.
-- 9 of 43 --
(3) Pemilik Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas kebenaran dan kesesuaian:
a. dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan
pengalihan;
b. data dan/atau informasi yang diisi oleh pemilik Hak
Ekspor dalam pengajuan permohonan pengalihan
Hak Ekspor; dan
c. data dan/atau informasi yang tersedia secara
elektronik dalam pengajuan permohonan pengalihan,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen
persyaratan, data, dan/atau informasi, secara elektronik
melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan
permohonan pengalihan Hak Ekspor.
(4) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti tidak
benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kementerian Perdagangan dapat
menyelenggarakan rapat koordinasi tim
antarkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata kelola program
minyak goreng rakyat untuk memutuskan pengalihan
Hak Ekspor.
(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan hasil
keputusan pengalihan Hak Ekspor secara tertulis melalui
media elektronik kepada Lembaga National Single Window
untuk menjadi referensi pada SINSW dalam validasi
pengajuan persetujuan Ekspor dengan tembusan kepada:
a. pemohon pengalihan Hak Ekspor; dan
b. penerima pengalihan Hak Ekspor.
(7) Hak Ekspor yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) tidak dapat dipindahtangankan.
-- 10 of 43 --
(8) Hak Ekspor yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat dijadikan sebagai dasar penerbitan
persetujuan Ekspor.
Pasal 6
(1) Pemilik Hak Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf b dan/atau huruf c dapat melakukan
konversi Hak Ekspor dengan ketentuan:
a. Hak Ekspor CPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf b dapat dikonversi menjadi Hak
Ekspor RBDPO, Hak Ekspor RBDPL, dan/atau Hak
Ekspor UCO; atau
b. Hak Ekspor RBDPL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) huruf c dapat dikonversi menjadi Hak
Ekspor CPO, Hak Ekspor RBDPO, dan/atau Hak
Ekspor UCO.
(2) Hak Ekspor CPO, Hak Ekspor RBDPO, Hak Ekspor
RBDPL, dan/atau Hak Ekspor UCO hasil konversi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai
dasar penerbitan:
a. persetujuan Ekspor CPO untuk Program
MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b;
b. persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program
MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf c;
c. persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program
MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf d; dan/atau
d. persetujuan Ekspor UCO untuk Program
MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf e.
(3) Pemilik Hak Ekspor dapat mengajukan permohonan
konversi Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) secara elektronik kepada Direktur Jenderal
melalui SINSW, dengan mengisi data secara elektronik.
-- 11 of 43 --
(4) Pemilik Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas kebenaran:
a. data dan/atau informasi yang diisi oleh pemilik Hak
Ekspor dalam pengajuan permohonan konversi Hak
Ekspor; dan
b. data dan/atau informasi yang tersedia secara
elektronik dalam pengajuan konversi Hak Ekspor,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data
dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada
saat melakukan pengajuan permohonan konversi Hak
Ekspor.
(5) Apabila data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kementerian Perdagangan dapat
menyelenggarakan rapat koordinasi tim
antarkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata kelola program
minyak goreng rakyat untuk memutuskan konversi Hak
Ekspor.
(7) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Direktur Jenderal menyampaikan hasil
keputusan konversi Hak Ekspor secara tertulis melalui
media elektronik kepada Lembaga National Single Window
untuk menjadi referensi pada SINSW dalam validasi
pengajuan persetujuan Ekspor dengan tembusan kepada
pemilik Hak Ekspor.
(8) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat dikonversikan 1 (satu) kali.
Pasal 7
(1) Pemilik sisa jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor
CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO yang telah diterbitkan
berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30
-- 12 of 43 --
Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking
Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm
Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking
Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
557) yang tidak terealisasikan untuk proses pabean
dapat melakukan klaim kembali guna menjadi Hak
Ekspor yang dapat digunakan untuk penerbitan:
a. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO
untuk masa transisi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) huruf a;
b. persetujuan Ekspor CPO untuk Program MGR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b;
dan/atau
c. persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program MGR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d.
(2) Pemilik sisa jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor
dapat mengajukan permohonan klaim kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara elektronik
kepada Direktur Jenderal melalui SINSW, dengan mengisi
data secara elektronik dan mengunggah persyaratan
berupa:
a. persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah
direalisasikan ekspornya sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini;
b. pemberitahuan Ekspor Barang atas persetujuan
Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana
dimaksud pada huruf a; dan
-- 13 of 43 --
c. surat pernyataan mandiri bermeterai terkait sisa
jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor yang
diajukan permohonan klaim kembali.
(3) Pemilik sisa jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
atas kebenaran:
a. data dan/atau informasi yang diisi oleh pemilik sisa
jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor dalam
pengajuan permohonan klaim kembali;
b. dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan
klaim kembali; dan
c. data dan/atau informasi yang tersedia secara
elektronik dalam pengajuan permohonan klaim
kembali.
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran data
dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW pada
saat melakukan pengajuan permohonan klaim kembali.
(4) Apabila data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kementerian Perdagangan dapat
menyelenggarakan rapat koordinasi tim
antarkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata kelola program
minyak goreng rakyat untuk memutuskan klaim kembali.
(6) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Direktur Jenderal menyampaikan hasil
keputusan klaim kembali secara tertulis melalui media
elektronik kepada Lembaga National Single Window
untuk menjadi referensi pada SINSW dalam validasi
pengajuan persetujuan Ekspor dengan tembusan kepada
pemilik sisa jumlah Barang dalam persetujuan Ekspor.
-- 14 of 43 --
Pasal 8
(1) Atas pelaksanaan Ekspor yang dilakukan oleh Eksportir
yang telah mendapatkan persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e dikenakan:
a. bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar;
dan
b. tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penetapan Barang yang dikenakan
tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
(2) Atas pelaksanaan Ekspor yang dilakukan oleh Eksportir
yang telah mendapatkan persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dikenakan:
a. bea keluar dalam rangka Program Percepatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai penetapan Barang Ekspor
yang dikenakan bea keluar; dan
b. tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penetapan Barang yang dikenakan
tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
Pasal 9
(1) Setiap penerbitan persetujuan Ekspor harus dilakukan
konfirmasi status wajib pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(2) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh keterangan
status wajib pajak.
-- 15 of 43 --
(3) Konfirmasi status wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sebelum persetujuan Ekspor
diberikan kepada pelaku usaha.
(4) Keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang memuat status valid digunakan
sebagai salah satu persyaratan pemberian persetujuan
Ekspor.
Pasal 10
(1) Untuk memperoleh persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Eksportir harus
mengajukan permohonan secara elektronik kepada
Menteri melalui SINSW.
(2) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus
memiliki hak akses.
(3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW
dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
a. untuk Eksportir yang merupakan orang
perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok
wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
b. untuk Eksportir yang merupakan badan usaha milik
negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor
pokok wajib pajak; atau
c. untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan
badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor
pokok wajib pajak.
(4) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu
mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
-- 16 of 43 --
Pasal 11
(1) Eksportir mengajukan permohonan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) melalui
SINSW dengan mengisi elemen data secara elektronik.
(2) Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran:
a. elemen data yang diisi oleh pemilik Hak Ekspor
dalam pengajuan permohonan persetujuan Ekspor;
dan
b. data dan/atau informasi yang tersedia secara
elektronik dalam pengajuan permohonan
persetujuan Ekspor,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen
data dan/atau informasi secara elektronik melalui SINSW
pada saat melakukan pengajuan permohonan
persetujuan Ekspor.
(3) Apabila data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terbukti tidak benar, Eksportir dikenai
sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 12
(1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
diterbitkan secara otomatis melalui Sistem INATRADE
yang diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode
quick response (QR), berdasarkan hasil validasi
pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) CPO dan/atau pelaksanaan
pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market
obligation) MGR, yang dilakukan oleh tim
antarkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai tata
kelola minyak goreng rakyat.
(2) Persetujuan Ekspor memuat elemen data dan/atau
keterangan paling sedikit meliputi:
a. NIB dan identitas Eksportir;
-- 17 of 43 --
b. pos tarif/harmonized system;
c. jenis/uraian Barang;
d. jumlah Barang dan satuan Barang;
e. pelabuhan muat Ekspor;
f. negara tujuan;
g. tanggal berlaku; dan
h. tanggal berakhir.
(3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. nama perusahaan; dan
b. alamat perusahaan.
(4) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkan.
(5) Dalam hal persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum terealisasi seluruh ekspornya,
jumlah Barang yang belum terealisasi ekspornya tidak
dapat dikembalikan menjadi Hak Ekspor.
(6) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penelitian
elemen data dan/atau keterangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara persetujuan
Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean Ekspor
paling sedikit meliputi:
a. pos tarif/harmonized system;
b. jumlah Barang dan satuan Barang;
c. pelabuhan muat Ekspor;
d. negara tujuan;
e. tanggal berlaku; dan
f. tanggal berakhir.
(7) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), dilakukan penelitian atas nomor
pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau
keterangan yang telah tersedia secara elektronik di
SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
-- 18 of 43 --
Pasal 13
(1) Persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf f diterbitkan secara otomatis melalui
Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW dengan
mencantumkan kode quick response (QR) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Persetujuan Ekspor memuat elemen data dan/atau
keterangan paling sedikit meliputi:
a. NIB dan identitas Eksportir;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jenis/uraian Barang;
d. jumlah Barang dan satuan Barang;
e. pelabuhan muat Ekspor;
f. negara tujuan;
g. tanggal berlaku; dan
h. tanggal berakhir.
(3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. nama perusahaan; dan
b. alamat perusahaan.
(4) Terhadap elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan penelitian
elemen data dan/atau keterangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan, antara persetujuan
Ekspor dengan dokumen pemberitahuan pabean Ekspor
paling sedikit meliputi:
a. pos tarif/harmonized system;
b. jumlah Barang dan satuan Barang;
c. pelabuhan muat Ekspor;
d. negara tujuan;
e. tanggal berlaku; dan
f. tanggal berakhir.
(5) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dilakukan penelitian atas nomor
pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau
keterangan yang telah tersedia secara elektronik di
SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
-- 19 of 43 --
(6) Masa berlaku persetujuan Ekspor Program Percepatan
ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 14
(1) Penerbitan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri berdasarkan neraca komoditas.
(2) Neraca komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai neraca komoditas.
Pasal 15
(1) Apabila terdapat perubahan data pada persetujuan
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
atau Pasal 13 ayat (1), Eksportir wajib mengajukan
permohonan perubahan persetujuan Ekspor paling lama
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perubahan
data.
(2) Data pada persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. identitas Eksportir;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jenis/uraian Barang;
d. jumlah Barang;
e. pelabuhan muat Ekspor; dan/atau
f. negara tujuan.
(3) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a memuat elemen data dan/atau keterangan
mengenai:
a. nama perusahaan; dan
b. alamat perusahaan.
(4) Permohonan perubahan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara
elektronik kepada Menteri melalui SINSW dengan mengisi
data secara elektronik dan mengunggah persyaratan
berupa hasil pindai dokumen asli:
-- 20 of 43 --
a. persetujuan Ekspor; dan
b. surat pernyataan mandiri bermeterai terkait elemen
data yang mengalami perubahan.
(5) Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) telah tersedia secara elektronik pada
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang
telah terintegrasi dengan SINSW, Eksportir tidak perlu
mengunggah dokumen persyaratan ke SINSW.
(6) Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran dan
kesesuaian:
a. dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan
perubahan persetujuan Ekspor; dan
b. data dan/atau informasi yang tersedia secara
elektronik dalam pengajuan permohonan perubahan,
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen
persyaratan, data, dan/atau informasi, secara elektronik
melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan
permohonan perubahan persetujuan Ekspor.
(7) Apabila dokumen persyaratan, data dan/atau informasi,
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbukti tidak
benar, Eksportir dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16
(1) Apabila permohonan perubahan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, Direktur
Jenderal atas nama Menteri menerbitkan perubahan
persetujuan Ekspor melalui Sistem INATRADE yang
diteruskan ke SINSW dengan mencantumkan kode quick
response (QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda
tangan basah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima
secara lengkap sesuai dengan persyaratan.
-- 21 of 43 --
(2) Apabila permohonan perubahan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan, namun
perubahan persetujuan Ekspor belum diterbitkan dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan penerbitan persetujuan Ekspor secara
otomatis melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke
SINSW.
(3) Apabila permohonan perubahan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap sesuai dengan persyaratan,
dilakukan penolakan secara elektronik melalui SINSW
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal
permohonan diterima.
(4) Masa berlaku perubahan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
merupakan sisa masa berlaku persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau
Pasal 13 ayat (6).
Pasal 17
(1) Dalam hal perlu dilakukan verifikasi, proses perubahan
persetujuan Ekspor dihentikan sementara.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan dalam hal:
a. terdapat usulan atau rekomendasi pemeriksaan
lebih lanjut dari kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait; dan/atau
b. terdapat kondisi khusus lainnya yang diperlukan
dalam rangka penanganan pemenuhan atau
pengendalian kebutuhan dan pasokan di dalam
negeri.
Pasal 18
(1) Dalam hal Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO tidak
dilakukan untuk kegiatan usaha, Eksportir dikecualikan
dari pemenuhan NIB dan/atau persetujuan Ekspor.
-- 22 of 43 --
(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan/atau
UCO yang merupakan:
a. barang pribadi penumpang, awak sarana
pengangkut, atau pelintas batas;
b. barang pameran;
c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
d. barang untuk keperluan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
e. barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk
keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan
atau untuk kepentingan penanggulangan bencana
alam.
(3) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Direktur
Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat
keterangan.
Pasal 19
(1) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atas Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b,
Eksportir harus mengajukan permohonan secara
elektronik kepada Menteri melalui SINSW, dengan
mengunggah persyaratan berupa hasil pindai dokumen
asli:
a. undangan pameran; dan
b. surat pernyataan mandiri bermeterai yang
menyatakan bahwa barang sebagaimana dimaksud
pada Pasal 18 ayat (2) huruf b tidak untuk
diperdagangkan, paling sedikit memuat:
1. identitas Eksportir;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jenis/uraian Barang;
4. jumlah dan satuan Barang; dan
5. tempat dan waktu pameran.
-- 23 of 43 --
(2) Untuk memperoleh surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atas Barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c,
huruf d, dan huruf e, Eksportir harus mengajukan
permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui
SINSW, dengan mengisi data secara elektronik dan
mengunggah persyaratan berupa hasil pindai dokumen
asli:
a. pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian dan/atau dokumen
pendukung lainnya, paling sedikit memuat:
1. identitas Eksportir;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jenis/uraian Barang;
4. jumlah dan satuan Barang; dan
5. negara tujuan; dan
b. surat pernyataan mandiri bermeterai yang
menyatakan bahwa Barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf
e tidak untuk diperdagangkan, paling sedikit
memuat:
1. identitas Eksportir;
2. pos tarif/harmonized system;
3. jenis/uraian Barang;
4. jumlah dan satuan Barang; dan
5. negara tujuan.
(3) Untuk dapat mengajukan permohonan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
Eksportir harus memiliki hak akses.
(4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
diperoleh dengan melakukan registrasi melalui SINSW
dan mengunggah hasil pindai dokumen asli:
a. untuk Eksportir yang merupakan orang
perseorangan, paling sedikit berupa nomor pokok
wajib pajak atau nomor induk kependudukan;
-- 24 of 43 --
b. untuk Eksportir yang merupakan badan usaha milik
negara dan yayasan, paling sedikit berupa nomor
pokok wajib pajak;
c. untuk Eksportir yang merupakan koperasi dan
badan usaha, paling sedikit berupa NIB dan nomor
pokok wajib pajak;
d. untuk Eksportir yang merupakan warga negara asing
yang merupakan pejabat pada badan internasional
yang bertugas di Indonesia dan/atau pejabat pada
kantor perwakilan negara asing di Indonesia untuk
keperluan diplomatik atau hibah, paling sedikit
berupa paspor diplomatik; atau
e. untuk Eksportir yang merupakan Pemerintah untuk
keperluan pemerintah sendiri atau hibah, paling
sedikit berupa nomor pokok wajib pajak bendahara
satuan kerja.
(5) Dalam hal pertimbangan teknis dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian
terkait dan/atau dokumen pendukung lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah
tersedia secara elektronik pada kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian yang telah terintegrasi
dengan SINSW, Eksportir tidak perlu mengunggah
pertimbangan teknis dari kementerian/lembaga
pemerintah nonkementerian terkait dan/atau dokumen
pendukung lainnya ke SINSW.
(6) Eksportir bertanggung jawab atas kebenaran dan
kesesuaian:
a. dokumen persyaratan dalam pengajuan permohonan
surat keterangan;
b. data dan/atau informasi yang diisi oleh Eksportir
dalam pengajuan permohonan surat keterangan; dan
c. data dan/atau informasi yang terkait pertimbangan
teknis dan/atau dokumen pendukung lainnya yang
tersedia secara elektronik dalam pengajuan
permohonan surat keterangan,
-- 25 of 43 --
dengan memberikan persetujuan dalam bentuk
pernyataan tanggung jawab atas kebenaran dokumen
persyaratan, data, dan/atau informasi secara elektronik
melalui SINSW pada saat melakukan pengajuan
permohonan untuk mendapatkan surat keterangan.
Pasal 20
(1) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2)
dinyatakan lengkap sesuai dengan persyaratan,
Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat
keterangan melalui Sistem INATRADE yang diteruskan
ke SINSW dengan menggunakan Tanda Tangan
Elektronik, dan mencantumkan kode quick response
(QR), yang tidak memerlukan cap dan tanda tangan
basah.
(2) Dalam hal permohonan surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) atau ayat (2)
dinyatakan tidak lengkap terkait dengan kesesuaian
persyaratan, dilakukan penolakan secara elektronik.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat elemen data atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. identitas Eksportir;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jenis/uraian Barang;
d. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
e. negara tujuan.
(4) Identitas Eksportir sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat elemen data atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. nama perusahaan; dan
b. alamat perusahaan.
(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang
diwajibkan dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean
Ekspor Barang.
-- 26 of 43 --
(6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkan.
(7) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku untuk satu kali penyampaian pemberitahuan
pabean Ekspor Barang.
(8) Terhadap elemen data dan/atau keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
dilakukan penelitian elemen data dan/atau keterangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
antara surat keterangan dengan dokumen
pemberitahuan pabean Ekspor paling sedikit meliputi:
a. pos tarif/harmonized system;
b. jumlah Barang dan satuan Barang; dan
c. negara tujuan.
(9) Selain elemen data dan/atau keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), dilakukan penelitian atas nomor
pokok wajib pajak Eksportir berdasarkan data dan/atau
keterangan yang telah tersedia secara elektronik di
SINSW yang berasal dari Sistem OSS.
(10) Atas pelaksanaan Ekspor yang dilakukan oleh Eksportir
yang telah mendapatkan surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan:
a. bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai
penetapan Barang Ekspor yang dikenakan bea keluar;
dan
b. tarif layanan badan layanan umum Badan Pengelola
Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai penetapan Barang yang
dikenakan tarif layanan badan layanan umum Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
-- 27 of 43 --
Pasal 21
(1) Eksportir yang telah memiliki persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau
Pasal 13 ayat (1) wajib menyampaikan laporan realisasi
Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO baik yang
terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik
kepada Menteri.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima
belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang
diteruskan ke Sistem INATRADE.
(3) Dalam hal Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah
menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Eksportir tidak perlu menyampaikan
laporan realisasi pada bulan berikutnya.
(4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. jenis/uraian Barang;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jumlah Barang dan satuan Barang;
d. nilai Barang;
e. pelabuhan muat Ekspor;
f. negara tujuan; dan
g. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Ekspor
Barang.
Pasal 22
(1) Eksportir yang telah memiliki surat keterangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib
menyampaikan laporan realisasi Ekspor CPO, RBDPO,
RBDPL, dan UCO baik yang terealisasi maupun tidak
terealisasi secara elektronik kepada Menteri.
(2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima
belas) pada bulan berikutnya melalui SINSW yang
diteruskan ke Sistem INATRADE.
-- 28 of 43 --
(3) Dalam hal Eksportir telah melakukan Ekspor dan telah
menyampaikan laporan realisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Eksportir tidak perlu menyampaikan
laporan realisasi pada bulan berikutnya.
(4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat elemen data dan/atau keterangan paling sedikit
meliputi:
a. jenis/uraian Barang;
b. pos tarif/harmonized system;
c. jumlah Barang dan satuan Barang;
d. pelabuhan muat Ekspor;
e. negara tujuan; dan
f. nomor dan tanggal pemberitahuan pabean Ekspor
Barang.
Pasal 23
(1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan
realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan
secara elektronik melalui SINSW.
(2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif
berupa peringatan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan
laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik
dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 13 ayat (1).
(3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif
berupa peringatan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan
laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik
dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
penangguhan permohonan persetujuan Ekspor
-- 29 of 43 --
berikutnya selama Eksportir belum melaksanakan
kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
(4) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dikenai
sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan
Ekspor.
(5) Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diaktifkan kembali dalam hal Eksportir telah
melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
sepanjang persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 13 ayat (1) masih
berlaku.
(6) Sanksi administratif berupa penangguhan permohonan
persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dapat dicabut dalam hal Eksportir telah melaksanakan
kewajiban laporan realisasi Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
(7) Sanksi administratif berupa pembekuan persetujuan
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diaktifkan kembali dalam hal Eksportir telah
melaksanakan kewajiban pengajuan permohonan
perubahan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (1) sepanjang persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 13 ayat
(1) masih berlaku.
(8) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan
realiasasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan
persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 ayat (1) sebelum melaksanakan kewajiban laporan
realiasasi Ekspor.
(9) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan
persetujuan Ekspor dalam hal terdapat rekomendasi dari
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
-- 30 of 43 --
(10) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan persetujuan Ekspor dalam hal:
a. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam
dokumen persetujuan Ekspor;
b. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan dan
data atau informasi permohonan persetujuan Ekspor
atau perubahan persetujuan Ekspor; dan/atau
c. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan
berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
Pasal 24
(1) Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan
realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa peringatan
secara elektronik melalui SINSW.
(2) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif
berupa peringatan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan
laporan realisasi Ekspor yang tidak terealisasi ekspornya
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik
dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1).
(3) Apabila Eksportir yang telah dikenai sanksi administratif
berupa peringatan secara elektronik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tetap tidak menyampaikan
laporan realisasi Ekspor yang telah terealisasi ekspornya
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik
dikenakan, Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
penangguhan permohonan surat keterangan berikutnya
selama Eksportir belum melaksanakan kewajiban
laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1).
-- 31 of 43 --
(4) Sanksi administratif berupa pembekuan surat
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diaktifkan kembali dalam hal Eksportir telah
melaksanakan kewajiban laporan realisasi Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
sepanjang surat keterangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) masih berlaku.
(5) penangguhan permohonan surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicabut
dalam hal Eksportir telah melaksanakan kewajiban
laporan realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1).
(6) Eksportir yang belum melaksanakan kewajiban laporan
realisasi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali permohonan
surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1) sebelum melaksanakan kewajiban laporan
realiasasi Ekspor.
(7) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
pembekuan surat keterangan dalam hal terdapat
rekomendasi dari kementerian/lembaga pemerintah non
kementerian.
(8) Eksportir dikenai sanksi administratif berupa
pencabutan surat keterangan dalam hal:
a. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam
dokumen surat keterangan;
b. ditemukan ketidaksesuaian dokumen persyaratan
dan data atau informasi permohonan surat
keterangan; dan/atau
c. melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan
berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
Pasal 25
Peringatan, pembekuan, penangguhan, pengaktifan kembali,
pencabutan penangguhan, dan pencabutan persetujuan
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan
-- 32 of 43 --
peringatan, pembekuan, penangguhan, pengaktifan kembali,
pencabutan penangguhan, dan pencabutan surat keterangan
untuk pengecualian Ekspor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal
atas nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan
ke SINSW.
Pasal 26
(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem
INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi:
a. pengajuan permohonan untuk mendapatkan:
1. persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1);
2. perubahan persetujuan Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
3. surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (1); atau
b. penyampaian laporan realisasi Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 22
ayat (1),
disampaikan kepada Menteri secara manual melalui Unit
Pelayanan Terpadu Perdagangan I.
(2) Apabila permohonan penerbitan persetujuan Ekspor,
perubahan persetujuan Ekspor, dan/atau permohonan
penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dinyatakan lengkap sesuai dengan
persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri
menerbitkan:
a. persetujuan Ekspor;
b. perubahan persetujuan Ekspor; dan
c. surat keterangan,
paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal permohonan diterima.
-- 33 of 43 --
(3) Penerbitan persetujuan Ekspor, perubahan persetujuan
Ekspor, dan/atau permohonan penerbitan surat
keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Eksportir dengan tembusan kepada
Kepala Lembaga National Single Window.
Pasal 27
(1) Dalam hal terjadi gangguan yang mengakibatkan Sistem
INATRADE dan/atau SINSW tidak berfungsi, pengenaan
sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan,
penangguhan, pengaktifan kembali, pencabutan
penangguhan, dan pencabutan persetujuan Ekspor atau
surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dan Pasal 24 dilakukan secara manual oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.
(2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada Eksportir dengan
tembusan kepada Kepala Lembaga National Single
Window.
Pasal 28
(1) Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pelaksanaan pengawasan kegiatan
perdagangan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan secara bersama-sama dengan pejabat atau
pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian, dan/atau dinas terkait di tingkat
provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat membentuk tim
terpadu pengawasan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan
UCO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
anggota terdiri atas:
-- 34 of 43 --
a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan
Investasi;
b. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
c. Kementerian Perdagangan;
d. Kementerian Perindustrian;
e. Kementerian Pertanian;
f. Kejaksaan Agung;
g. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
h. Satuan Tugas Pangan Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan
i. kementerian/lembaga terkait lainnya.
(4) Pelaksanaan tugas tim terpadu pengawasan Ekspor CPO,
RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dikoordinasikan oleh direktur jenderal yang
membidangi perlindungan konsumen dan tertib niaga
Kementerian Perdagangan.
Pasal 29
(1) Perizinan Berusaha di bidang Ekspor berupa persetujuan
Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO yang telah
diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude
Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 557), dinyatakan masih tetap berlaku
sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dapat
dilakukan perubahan.
-- 35 of 43 --
(2) Ketentuan mengenai perubahan Perizinan Berusaha di
bidang Ekspor berupa persetujuan Ekspor CPO, RBDPO,
RBDPL, dan UCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan
perubahan persetujuan Ekspor sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
(3) Dalam hal perubahan Perizinan berusaha di bidang
Ekspor berupa persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL,
dan UCO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus
untuk komoditas RBDPO program minyak goreng curah
rakyat atau UCO program minyak goreng curah rakyat,
perubahan dilakukan dengan:
a. pembatalan persetujuan Ekspor CPO, RBDPO,
RBDPL, dan UCO yang telah diterbitkan; dan
b. penerbitan persetujuan Ekspor RBDPO untuk
Program MGR yang baru atau persetujuan Ekspor
UCO untuk Program MGR yang baru.
(4) Untuk dapat melakukan pembatalan persetujuan Ekspor
CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a, Eksportir harus mengajukan
permohonan pembatalan secara manual kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal.
(5) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan secara elektronik oleh Direktur Jenderal atas
nama Menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan
ke SINSW.
(6) Setelah dilakukan pembatalan persetujuan Ekspor CPO,
RBDPO, RBDPL, dan UCO sebagaimana dimaksud pada
ayat (5), Eksportir harus mengajukan permohonan
penerbitan persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program
MGR atau persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR
secara elektronik kepada Menteri melalui SINSW.
(7) Ketentuan mengenai pengajuan permohonan penerbitan
persetujuan Ekspor RBDPO untuk Program MGR dan
persetujuan Ekspor UCO untuk Program MGR
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku secara
mutatis mutandis terhadap ketentuan pengajuan
permohonan penerbitan persetujuan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
-- 36 of 43 --
Pasal 30
Sisa jumlah Barang yang tidak terealisasikan ekspornya
dalam persetujuan Ekspor yang terbit berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm
Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm
Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557)
yang persetujuan ekspornya telah direalisasikan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dilakukan klaim
kembali paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung
sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, guna menjadi Hak
Ekspor yang dapat digunakan untuk penerbitan persetujuan
Ekspor berikutnya.
Pasal 31
Bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) CPO dengan harga penjualan di
dalam negeri (domestic price obligation) kepada produsen
minyak goreng curah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor
Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30
Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached
and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
-- 37 of 43 --
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557),
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan digunakan
sebagai dasar penerbitan persetujuan Ekspor CPO untuk
Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b.
Pasal 32
Bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) minyak goreng curah dengan
harga penjualan di dalam negeri (domestic price obligation)
kepada pelaku usaha jasa logistik eceran dan membeli CPO
dengan tidak menggunakan harga penjualan di dalam negeri
(domestic price obligation) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor
Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used
Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30
Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached
and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557)
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan digunakan
sebagai dasar penerbitan persetujuan Ekspor RBDPL untuk
Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf d.
Pasal 33
Bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) produsen lain yang
didahului dengan kerja sama antara Eksportir dan
produsen pelaksana distribusi kebutuhan dalam
negeri (domestic market obligation) yang disampaikan
melalui SINSW berupa elemen data elektronik nomor induk
-- 38 of 43 --
berusaha dan nama perusahaan berdasarkan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 tentang
Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm
Olein, dan Used Cooking Oil (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 505) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm
Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557),
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan digunakan
sebagai dasar penerbitan persetujuan Ekspor CPO untuk
Program MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf b dan/atau persetujuan Ekspor RBDPL untuk Program
MGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d.
Pasal 34
Bukti pelaksanaan distribusi kebutuhan dalam negeri
(domestic market obligation) minyak goreng ke distributor
berdasarkan program sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai penyediaan
minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha
mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan oleh
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang tercatat
dalam aplikasi SIMIRAH sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan, dan belum dibayarkan subsidinya oleh
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31
Desember 2022, untuk digunakan sebagai dasar penerbitan
persetujuan Ekspor CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO untuk
masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
huruf a.
-- 39 of 43 --
Pasal 35
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2022
tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 505)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun
2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined,
Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and
Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 557); dan
b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022
tentang Program Percepatan Penyaluran Crude Palm Oil,
Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined,
Bleached And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking
Oil melalui Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 556),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 36
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak tanggal diundangkan.
-- 40 of 43 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2022
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1009…
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
SRI HARIYATI
-- 41 of 43 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2022
TENTANG
KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED
AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL
CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND
DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO)
No Pos Tarif/HS Uraian Barang
15.11 Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.
1. 1511.10.00 - Minyak mentah Crude Palm Oil
1511.90 - Lain-lain:
2. 1511.90.20 -- Minyak dimurnikan RBD Palm Oil
-- Fraksi dari minyak dimurnikan:
--- Fraksi cair:
3. 1511.90.36 ---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg RBD Palm Olein
4. 1511.90.37 ---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60
5. 1511.90.39 ---- Lain-lain
15.18 Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi,
disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi
secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari
lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab
ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.
-- 42 of 43 --
No Pos Tarif/HS Uraian Barang
- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup,
dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak
termasuk dari pos 15.16:
6. ex 1518.00.14 -- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa Used Cooking Oil dari minyak kelapa sawit atau
kernel kelapa sawit dan fraksinya 7. ex 1518.00.19 -- Lain-lain
- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak
yang berbeda:
8. ex 1518.00.32 -- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan,
dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan,
dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)
Used Cooking Oil
9. ex 1518.00.38 -- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya
10. ex 1518.00.60 - Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau
minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau
fraksinya
11. ex 1518.00.90 - Lain-lain
23.06 Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau
minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.
2306.90 - Lain-lain:
12. ex 2306.90.90 -- Lain-lain Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit
yang pada suhu ruang berbentuk/berfase
padat atau semi padat yang memiliki
kandungan asam lemak bebas sebagai asam
palmitat ≤ 20%
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ZULKIFLI HASAN
Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,
SRI HARIYATI
-- 43 of 43 --