Minister of Health Regulation No. 45 of 2019 on Classification of Hospital Organizations within the Ministry of Health
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Minister of Health Regulation No. 45 of 2019 establishes a framework for classifying hospital organizations under the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan) in Indonesia. This regulation is aimed at ensuring that hospitals are organized and managed effectively, which is crucial for maintaining healthcare standards and improving patient care. It affects all hospitals operating within the jurisdiction of the Ministry of Health, including public and private facilities. Key obligations under this regulation include the requirement for hospitals to adhere to specific organizational structures and classifications that align with their operational capabilities and service offerings. This classification system is designed to enhance transparency and accountability in hospital management. The regulation interacts with other healthcare regulations by providing a standardized approach to hospital organization, which complements existing laws related to healthcare services and patient rights. By adhering to these classifications, hospitals can better align with national healthcare policies and improve their operational efficiency. Foreign investors looking to establish or invest in healthcare facilities in Indonesia should be aware of these classifications as they may impact the licensing process and operational requirements under the One Stop Service (OSS) system. Understanding the classification of hospital organizations is essential for compliance and successful investment in Indonesia's healthcare sector.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (26K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1336, 2019 KEMENKES. Organisasi Rumah Sakit. Klasifikasi. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk objektivitas penilaian kelayakan dalam menentukan besaran organisasi rumah sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan mendasarkan pada beban kerja, tugas, dan fungsi, perlu disusun klasifikasi organisasi rumah sakit Kementerian Kesehatan; b. bahwa klasifikasi organisasi rumah sakit Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/1008/M.KT.01/2019 tanggal 17 Oktober 2019; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan; www.peraturan.go.id -- 1 of 40 -- 2019, No.1336 -2- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit adalah pengelompokkan tipe organisasi rumah sakit dengan www.peraturan.go.id -- 2 of 40 -- 2019, No.1336 tugas dan fungsi sejenis yang dinilai berdasarkan volume atau beban kerja. 2. Rumah Sakit di lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Kementerian Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan perorangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang- undangan. 3. Rumah Sakit Umum Pusat yang selanjutnya disingkat RSUP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. 4. Rumah Sakit Khusus Pusat yang selanjutnya disingkat RSKP adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 7. Direktur Jenderal adalah pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Direktorat Jenderal adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Sekretaris Jenderal adalah pejabat eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id -- 3 of 40 -- 2019, No.1336 -4- 10. Sekretariat Jenderal adalah unit eselon I yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ruang lingkup pengaturan Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit Kementerian Kesehatan meliputi: a. RSUP; dan b. RSKP. BAB II KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI RSUP DAN RSKP Pasal 3 (1) Klasifikasi organisasi RSUP dan RSKP ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi. (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penentuan nilai seluruh komponen yang menggambarkan beban kerja UPT. (3) Kriteria klasifikasi organisasi terdiri atas: a. unsur utama; dan b. unsur penunjang. Pasal 4 (1) Unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas: a. kegiatan pelayanan kesehatan; b. kegiatan pendidikan dan pelatihan; c. kegiatan penelitian; d. sumber daya manusia teknis; e. akreditasi rumah sakit; f. penghargaan; g. sarana dan prasarana teknis; dan h. kerja sama. www.peraturan.go.id -- 4 of 40 -- 2019, No.1336 (2) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sejumlah kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yang menggambarkan beban kerja. (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sejumlah kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayanan kesehatan. (4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sejumlah kegiatan penyelenggaraan penelitian bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pelayanan kesehatan. (5) Sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya baik jabatan fungsional maupun jabatan pelaksana yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. (6) Akreditasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil penilaian akreditasi yang ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah penghargaan yang diperoleh rumah sakit dan penilaian kinerja rumah sakit. (8) Sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jumlah dan/atau persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dimiliki untuk mendukung secara teknis pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit. (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jumlah kerja sama dan jejaring dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama dan/atau kerja sama internasional atas penunjukan dari Menteri atau Direktur Jenderal yang masih berlaku. www.peraturan.go.id -- 5 of 40 -- 2019, No.1336 -6- Pasal 5 (1) Unsur utama kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas sub unsur: a. jenis pelayanan spesialistik; b. jenis pelayanan sub spesialistik; c. jumlah tindakan operasi; d. kunjungan pasien rawat jalan; dan e. jumlah pasien rawat inap. (2) Jenis pelayanan spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah jenis pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis yang terdaftar dalam kolegium. (3) Jenis pelayanan sub spesialistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah jenis pelayanan yang diberikan oleh dokter sub spesialis. (4) Jumlah tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah tindakan operasi elektif dan emergensi yang dilakukan di ruang operasi dalam satu tahun. (5) Jumlah tindakan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk rumah sakit jiwa dan ketergantungan obat disetarakan dengan jumlah tindakan psikoterapi, Electric Convulsion Therapy, dan detoksifikasi. (6) Kunjungan pasien rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah seluruh kunjungan pasien rawat jalan termasuk gawat darurat di rumah sakit dalam satu tahun. (7) Jumlah pasien rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah pasien rawat inap termasuk rawat inap intensif yang dilayani oleh rumah sakit selama satu tahun. Pasal 6 (1) Unsur utama kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas sub unsur: www.peraturan.go.id -- 6 of 40 -- 2019, No.1336 a. jumlah peserta didik; b. jumlah pelatihan; c. jumlah peserta pelatihan; dan d. penetapan sebagai rumah sakit pendidikan. (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah peserta didik yang melaksanakan pendidikannya di rumah sakit yang terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya selama 1 (satu) tahun. (3) Jumlah pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah pelatihan di bidang pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit selama 1 (satu) tahun. (4) Jumlah peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh rumah sakit selama 1 (satu) tahun. (5) Penetapan sebagai rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri. Pasal 7 (1) Unsur utama kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas sub unsur: a. jumlah penelitian; b. jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional; dan c. jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. (2) Jumlah penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah penelitian yang dilakukan oleh rumah sakit dalam 1 (satu) tahun. (3) Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah penelitian yang dilakukan oleh rumah www.peraturan.go.id -- 7 of 40 -- 2019, No.1336 -8- sakit dan dipublikasikan dalam jurnal nasional dalam 1 (satu) tahun. (4) Jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah penelitian yang dilakukan rumah sakit dan dipublikasikan dalam jurnal internasional dalam 1 (satu) tahun. Pasal 8 (1) Unsur utama sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas sub unsur: a. jumlah dokter dan dokter gigi; b. jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis; c. jumlah dokter sub spesialis dan dokter gigi sub spesialis; d. jumlah dokter pendidik klinis; e. jumlah perawat dan bidan; dan f. jumlah tenaga kesehatan lainnya. (2) Jumlah dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah dokter umum dan dokter gigi umum yang melakukan pelayanan di rumah sakit. (3) Jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit. (4) Jumlah dokter sub spesialis dan dokter gigi sub spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah dokter sub spesialis dan dokter gigi sub spesialis yang melakukan pelayanan di rumah sakit. (5) Jumlah dokter pendidik klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah dokter pendidik klinis yang melakukan pelayanan di rumah sakit. (6) Jumlah perawat dan bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jumlah perawat dan bidan yang melakukan pelayanan di rumah sakit. www.peraturan.go.id -- 8 of 40 -- 2019, No.1336 (7) Jumlah tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jumlah tenaga kesehatan selain perawat dan bidan yang melakukan pelayanan di rumah sakit. Pasal 9 (1) Unsur utama penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri atas sub unsur: a. jumlah penghargaan; b. penilaian kinerja rumah sakit; dan c. opini atas laporan keuangan. (2) Jumlah penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rata-rata jumlah penghargaan yang diperoleh rumah sakit baik nasional maupun internasional dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Penilaian kinerja rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah variabel indikator kinerja rumah sakit yang telah mencapai nilai standar. (4) Opini atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan opini yang diperoleh rumah sakit atas laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya. Pasal 10 (1) Unsur utama sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, terdiri atas sub unsur: a. persentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan; b. jumlah tempat tidur; dan c. jumlah kendaraan pelayanan. (2) Persentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persentase kelengkapan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai kelas rumah sakit yang diperoleh dari aplikasi di bidang sarana, prasarana, dan alat kesehatan. www.peraturan.go.id -- 9 of 40 -- 2019, No.1336 -10- (3) Jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah tempat tidur yang terdapat di ruang rawat inap, instalasi gawat darurat, intensif, dan kamar operasi. (4) Jumlah kendaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jumlah ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan terkait pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit. Pasal 11 (1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang; b. sistem informasi; c. keuangan; dan d. sumber daya manusia administrasi. (2) Sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah sarana dan prasarana nonteknis yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit. (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah inovasi terkait sistem informasi yang dimiliki dan diimplementasikan dalam mendukung pelayanan rumah sakit. (4) Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penilaian kinerja keuangan berdasarkan persentase capaian nilai rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap biaya operasional rumah sakit selama satu tahun anggaran terhadap standar. (5) Persentase capaian nilai rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap biaya operasional rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki nilai standar 65% (enam puluh lima persen) untuk RSUP dan RSKP. (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bagi rumah sakit jiwa, rumah sakit penyakit infeksi, dan rumah sakit ketergantungan obat, www.peraturan.go.id -- 10 of 40 -- 2019, No.1336 yaitu persentase capaian nilai rasio penerimaan negara bukan pajak terhadap biaya operasional rumah sakit memiliki nilai standar 45% (empat puluh lima persen). (7) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dan/atau dukungan teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit. (8) Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas: a. Jabatan Pimpinan Tinggi; b. Jabatan Administrator; c. Jabatan Pengawas; d. Jabatan Pelaksana; e. Jabatan Fungsional Nonpelayanan Kesehatan; dan f. Tenaga honorer pendukung teknis kecuali petugas keamanan dan petugas kebersihan. Pasal 12 (1) Unsur penunjang sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri atas sub unsur: a. luas bangunan; dan b. kendaraan operasional. (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah luas bangunan yang dikuasai dan/atau dimanfaatkan untuk kegiatan di lingkungan rumah sakit dalam satuan meter persegi (m2). (3) Kendaraan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah kendaraan operasional yang digunakan untuk kegiatan operasional manajemen rumah sakit dan tidak digunakan untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. www.peraturan.go.id -- 11 of 40 -- 2019, No.1336 -12- BAB III PENILAIAN KLASIFIKASI ORGANISASI RUMAH SAKIT Bagian Kesatu Umum Pasal 13 Penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit didasarkan pada penjumlahan terhadap hasil perkalian nilai interval data dengan bobot masing-masing unsur dan sub unsur. Bagian Kedua Pembobotan Pasal 14 Kriteria klasifikasi organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memiliki bobot sebagai berikut: a. unsur utama sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. unsur penunjang sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal 15 (1) Bobot unsur utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas: a. kegiatan pelayanan kesehatan dengan bobot sebesar 27% (dua puluh tujuh persen); b. kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan bobot sebesar 8% (delapan persen); c. kegiatan penelitian dengan bobot sebesar 6% (enam persen); d. sumber daya manusia teknis dengan bobot sebesar 21% (dua puluh satu persen); e. akreditasi rumah sakit dengan bobot sebesar 2% (dua persen); f. penghargaan dengan bobot sebesar 6% (enam persen); g. sarana dan prasarana teknis dengan bobot sebesar 8% (delapan persen); dan www.peraturan.go.id -- 12 of 40 -- 2019, No.1336 h. kerja sama dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (2) Besaran bobot kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. jumlah pelayanan spesialistik dengan bobot sebesar 6% (enam persen); b. jumlah pelayanan subspesialistik dengan bobot sebesar 6% (enam persen); c. jumlah tindakan operasi dengan bobot sebesar 5% (lima persen); d. kunjungan pasien rawat jalan dengan bobot sebesar 5% (lima persen); dan e. jumlah pasien rawat inap dengan bobot sebesar 5% (lima persen). (3) Besaran bobot kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. jumlah peserta didik dengan bobot sebesar 2% (dua persen); b. jumlah pelatihan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); c. jumlah peserta pelatihan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan d. penetapan sebagai rumah sakit pendidikan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (4) Besaran bobot kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. jumlah penelitian dengan bobot sebesar 2% (dua persen); b. jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal nasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan c. jumlah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (5) Besaran bobot sumber daya manusia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. jumlah dokter dan dokter gigi dengan bobot sebesar 2% (dua persen); b. jumlah dokter dan dokter gigi spesialis dengan bobot sebesar 4% (empat persen); www.peraturan.go.id -- 13 of 40 -- 2019, No.1336 -14- c. jumlah dokter dan dokter gigi subspesialis dengan bobot sebesar 4% (empat persen); d. Jumlah dokter pendidik klinis dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); e. jumlah perawat dan bidan dengan bobot sebesar 4% (empat persen); dan f. jumlah tenaga kesehatan lainnya dengan bobot sebesar 4% (empat persen). (6) Besaran bobot penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a. jumlah penghargaan dengan bobot sebesar 2% (dua persen); b. penilaian kinerja rumah sakit dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan c. opini atas laporan keuangan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). (7) Besaran bobot sarana dan prasarana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas: a. persentase sarana, prasarana, dan alat kesehatan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); b. jumlah tempat tidur dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan c. jumlah kendaraan pelayanan dengan bobot sebesar 2% (dua persen). Pasal 16 (1) Bobot unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas: a. sarana dan prasarana penunjang dengan bobot sebesar 5% (lima persen); b. sistem informasi dengan bobot sebesar 2% (dua persen); c. keuangan dengan bobot sebesar 7% (tujuh persen); dan d. sumber daya manusia administrasi dengan bobot sebesar 6% (enam persen). www.peraturan.go.id -- 14 of 40 -- 2019, No.1336 (2) Besaran bobot sarana dan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. luas bangunan dengan bobot sebesar 3% (tiga persen); dan b. kendaraan operasional dengan bobot sebesar 2% (dua persen). Bagian Ketiga Nilai interval Pasal 17 (1) Hasil perhitungan data masing-masing unsur dan sub unsur yang telah dilakukan pembobotan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 dilakukan pengelompokkan tingkat pengukuran. (2) Pengelompokkan tingkat pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 sampai 5 interval. (3) Masing-masing interval sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonversi ke dalam nilai kuantitatif yang berkisar dari nilai terendah 0,2 (nol koma dua) sampai dengan nilai tertinggi 1 (satu). (4) Rincian nilai interval data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 18 Tata cara penilaian klasifikasi organisasi rumah sakit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. www.peraturan.go.id -- 15 of 40 -- 2019, No.1336 -16- BAB IV PENETAPAN TIPE ORGANISASI RUMAH SAKIT Pasal 19 (1) Hasil penilaian Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dijadikan dasar dalam penetapan tipe organisasi rumah sakit. (2) Tipe Organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Pasal 20 (1) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang terdiri atas: a. Untuk RSUP, yaitu: 1) RSUP Tipe I-A; 2) RSUP Tipe I-B; 3) RSUP Tipe II-A; 4) RSUP Tipe II-B; 5) RSUP Tipe III-A; 6) RSUP Tipe III-B; dan 7) RSUP Tipe IV. b. Untuk RSKP, yaitu: 1) RSKP Tipe I-A; 2) RSKP Tipe I-B; 3) RSKP Tipe II-A; 4) RSKP Tipe II-B; 5) RSKP Tipe III-A; 6) RSKP Tipe III-B; dan 7) RSKP Tipe IV. (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk rumah sakit khusus jiwa tipe organisasi paling tinggi setara dengan RSKP Tipe II- B. www.peraturan.go.id -- 16 of 40 -- 2019, No.1336 (3) Tipe organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam struktur organisasi yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 21 Rentang nilai tipe organisasi rumah sakit terdiri atas: (1) RSUP Tipe I-A dan RSKP Tipe I-A mempunyai jumlah nilai >0,80 (lebih besar dari 0,80); (2) RSUP Tipe I-B dan RSKP Tipe I-B mempunyai jumlah nilai 0,73-0,80 (nol koma tujuh puluh tiga sampai dengan nol koma delapan puluh); (3) RSUP Tipe II-A dan RSKP Tipe II-A mempunyai jumlah nilai 0,66-0,72 (nol koma enam puluh enam sampai dengan nol koma tujuh puluh dua); (4) RSUP Tipe II-B dan RSKP Tipe II-B mempunyai jumlah nilai 0,57-0,65 (nol koma lima puluh tujuh sampai dengan nol koma enam puluh lima); (5) RSUP Tipe III-A dan RSKP Tipe III-A mempunyai jumlah nilai 0,48-0,56 (nol koma empat puluh delapan sampai dengan nol koma lima puluh enam); (6) RSUP Tipe III-B dan RSKP Tipe III-B mempunyai jumlah nilai 0,40-0,47 (nol koma empat puluh sampai dengan nol koma empat puluh tujuh); dan (7) RSUP dan RSKP Tipe IV mempunyai jumlah nilai <0,40 (kurang dari 0,40). BAB V EVALUASI Pasal 22 (1) Evaluasi terhadap klasifikasi organisasi rumah sakit dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun dan/atau apabila terdapat perubahan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal. www.peraturan.go.id -- 17 of 40 -- 2019, No.1336 -18- (2) Evaluasi terhadap klasifikasi organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal. (3) Dalam hal terjadi perubahan klasifikasi organisasi rumah sakit berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan perubahan klasifikasi organisasi rumah sakit disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penataan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id -- 18 of 40 -- 2019, No.1336 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2019 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd NILA FARID MOELOEK Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id -- 19 of 40 -- 2019, No.1336 -20- www.peraturan.go.id -- 20 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 21 of 40 -- 2019, No.1336 -22- www.peraturan.go.id -- 22 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 23 of 40 -- 2019, No.1336 -24- www.peraturan.go.id -- 24 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 25 of 40 -- 2019, No.1336 -26- www.peraturan.go.id -- 26 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 27 of 40 -- 2019, No.1336 -28- www.peraturan.go.id -- 28 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 29 of 40 -- 2019, No.1336 -30- www.peraturan.go.id -- 30 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 31 of 40 -- 2019, No.1336 -32- www.peraturan.go.id -- 32 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 33 of 40 -- 2019, No.1336 -34- www.peraturan.go.id -- 34 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 35 of 40 -- 2019, No.1336 -36- www.peraturan.go.id -- 36 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 37 of 40 -- 2019, No.1336 -38- www.peraturan.go.id -- 38 of 40 -- 2019, No.1336 www.peraturan.go.id -- 39 of 40 -- 2019, No.1336 -40- www.peraturan.go.id -- 40 of 40 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan
tentang STRUKTUR ORGANISASI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 45/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.