No. 43 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, No. 43 of 2023, amends the previous regulation No. 214/PMK.02/2021 concerning the oversight of non-tax revenue (PNBP) from mineral and coal sectors. The aim is to enhance the synergy of business processes and data sharing among various ministries and agencies to optimize the monitoring of PNBP.
This regulation primarily affects entities involved in the mineral and coal sectors, including exporters, importers, and various government ministries such as the Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), Ministry of Trade, Ministry of Industry, and Ministry of Transportation. It applies to both domestic and foreign individuals or entities that are obligated to pay PNBP.
- Article 1 defines PNBP as payments made by individuals or entities benefiting from state services or resources, which are managed outside of tax revenues (Pasal 1). - Article 3 outlines the responsibilities of the Ministry of Finance to ensure effective oversight of PNBP through synergy with other ministries, including data sharing related to mining permits, payment calculations, and export reports (Pasal 3). - Article 11 mandates the management of data through the National Single Window (LNSW), which integrates various data sources for better oversight (Pasal 11). - Article 11A and 11B introduce validation requirements for the Transaction Receipt Number (NTPN) to ensure accuracy before issuing export documents (Pasal 11A and Pasal 11B). - Article 13 allows ministries to utilize synergy data to support their respective duties, including monitoring compliance and optimizing state revenue (Pasal 13). - Article 19 addresses the procedures to follow in case of system disruptions affecting data flow and synergy processes (Pasal 19).
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Non-tax revenue collected by the government. - NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara): Transaction receipt number for payments to the state treasury. - LNSW (Lembaga National Single Window): Organization managing the integration of data for customs and other regulatory processes. - SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online): Online information system for managing PNBP.
The regulation takes effect on the date of its promulgation, with specific provisions for the validation of NTPN volumes starting from August 1, 2023, and for the issuance of sailing approval letters from October 1, 2023 (Pasal II).
This regulation amends and replaces certain provisions of the previous regulation No. 214/PMK.02/2021 and interacts with various laws concerning state finances and non-tax revenues, including Law No. 9 of 2018 on Non-Tax Revenue and Law No. 17 of 2003 on State Finances. The regulation emphasizes the importance of inter-ministerial cooperation for effective oversight and compliance in the mineral and coal sectors.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 1 defines PNBP as payments made by individuals or entities benefiting from state services or resources, managed outside of tax revenues.
Article 3 mandates the Ministry of Finance to ensure effective oversight of PNBP through synergy with other ministries, including data sharing related to mining permits and payment calculations.
Article 11 requires the management of data through the National Single Window (LNSW), integrating various data sources for better oversight.
Articles 11A and 11B introduce validation requirements for the Transaction Receipt Number (NTPN) to ensure accuracy before issuing export documents.
Article 13 allows ministries to utilize synergy data to support their respective duties, including monitoring compliance and optimizing state revenue.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (15K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2021 TENTANG PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA MELALUI SINERGI PROSES BISNIS DAN DATA ANTAR KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk optimalisasi pengawasan penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara melalui sinergi proses bisnis dan data an tar kementerian/lembaga, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/ Lembaga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data an tar Kernen terian / Lem baga; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245); ct jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 8 -- Menetapkan 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubaramelalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1512); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 214/PMK.02/2021 TENTANG PENGAWASAN PENERIMAAN NEGARA . BUKAN PAJAK MINERAL DAN BATUBARA MELALUI SINERGI PROSES BISNIS DAN DATA ANTAR KEMENTERIAN /LEMBAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1512), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atati pemanfaatan sum ber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Wajib Bayar PNBP yang selanjutnya disingkat WB adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 8 -- 3. Sistem Informasi PNBP Online yang selanjutnya disebut SIMPON! adalah sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran, yang meliputi Sistem Perencanaan PNBP, Sistem Billing dan Sistem Pelaporan PNBP. 4. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor tanda bukti pembayaran atau penyetoran ke kas negara yang diterbitkan melalui Modul Penerimaan Negara a tau sistem penerimaan negara yang dikelola Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 5. Laporan Surveyor adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis dari surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diekspor. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 7. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disingkat Kementerian ESDM adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 8. Kementerian Perdagangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. 9. Kementerian Perindustrian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. 10. Kementerian Perhubungan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi/perhubungan. 11. Si stem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 12. Lembaga National Single Window yang selanjutnya disingkat LNSW adalah unit organisasi Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Indonesia National Single Window dan penyelenggaraan SINSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen. perizinan, dokumen kepelabuhanan /kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/ atau impor, dan dokumen logistik nasional secara elektronik. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 8 -- 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Untuk efektivitas pengawasan PNBP mineral dan batubara, Kementerian Keuangan melakukan sinergi yang meliputi Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan LNSW. (2) Selain sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian Keuangan melakukan sinergi dengan Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. (3) Sinergi dengan Kementerian ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data perizinan pertambangan, perhitungan dan pembayaran PNBP, rencana dan realisasi atas pembelian dan penjualan, dan laporan hasil verifikasi terkait komoditas mineral dan batubara. (4) Sinergi dengan Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data perizinan/ persetujuan dan Laporan Surveyor dalam rangka ekspor terkait komoditas mineral dan batubara. (4a) Sinergi dengan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (smeltery. (5) Sinergi dengan Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sinergi proses bisnis dan data pengangkutan/ pengapalan terkait komoditas mineral dan batubara dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar dan/ atau surat persetujuan olah gerak. 3. BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VI PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM PADA LNSW 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) LNSW mengelola data pada SINSW yang berasal dari: a. data hasil sinergi dengan Kementerian Perdagangan berupa data terkait perizinan/ jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 8 -- persetujuan dan Laporan Surveyor dalam rangka ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); b. data hasil sinergi dengan Kementerian Perindustrian berupa data industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (smelter) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4a); c. data hasil sinergi dengan Kementerian Perhubungan berupa data terkait pengangkutan/ pengapalan komoditas mineral dan batubara dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar dan/ atau surat · persetujuan olah gerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5); d. data dari Direktorat Jenderal . Anggaran berupa NTPN, laporan hasil verifikasi, dan data lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan e. data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa data pemberitahuan pabean ekspor dan data manifest kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dihapus. (3) Dihapus. 5. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut: .BAB VIA KEWAJIBAN VALIDASI NTPN 6. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 1 lA dan Pasal 1 lB sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 lA (1) Untuk penerbitan Laporan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, eksportir memastikan validasi NTPN melalui SINSW. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ke benaran NTPN; dan b. volume NTPN. (3) Dalam hal berdasarkan validasi kebenaran NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak valid, NTPN tidak dapat digunakan sebagai dasat penerbitan dokumen Laporan Surveyor. (4) Dalam hal berdasarkan validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan: jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 8 -- a. volume NTPN sudah digunakan penuh, NTPN tidak dapat digunakan kembali sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor; atau b. volume NTPN belum digunakan penuh, NTPN dapat digunakan kembali maksimal sebesar sisa volume NTPN yang belum terpakai sebagai dasar penerbitan Laporan Surveyor. Pasal 1 lB (1) Untuk penerbitan surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf c, sistem inapottnet melakukan validasi NTPN melalui SINSW. (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebenaran NTPN; dan b. volume NTPN. (3) Dalam hal berdasarkan validasi kebenaran NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak valid, NTPN tidak dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar. (4) Dalam hal berdasarkan validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan: a. volume NTPN sudah digunakan penuh, NTPN tidak dapat digunakan kembali sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar; atau b. volume NTPN belum digunakan penuh, NTPN dapat digunakan kembali maksimal sebesar sisa volume NTPN yang belum terpakai sebagai dasar penerbitan surat persetujuan berlayar. 7. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Setiap instansi yang terlibat dalam sinergi dapat memanfaatkan data hasil sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. (2) Pemanfaatan data hasil sinergi untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka: a. pengawasan dan/atau pemeriksaan penerimaan negara; b. optimalisasi penerimaan negara; c. pengawasan .. kepatuhan pemegang 1zm di bidang pertarnbangan terhadap pemenuhan kewajiban kepada negara; d. pengawasan terhadap perizinan/persetujuan dalam rangka ekspor; ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 8 -- e. pengawasan terhadap industri pengolahan dan/ atau pemurnian mineral dan batubara (smelter); f. bahan perumusan kebijakan di masing masing instansi terkait; dan/ atau g. alasan lain berdasarkan pertim bangan Menteri. 8. Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau aliran data yang menyebabkan terhambatnya proses sinergi, para pihak melakukan proses perbaikan atas kendala dan gangguan yang dihadapi. (2) Dalam hal perbaikan atas kendala dan gangguan membutuhkan waktu yang lama, para pihak menginformasikan secara tertulis kepada LNSW dengan tembusan kepada pihak lain yang terlibat dalam sinergi. (3) Terhadap informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LNSW dapat menangguhkan proses validasi atas transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lA dan Pasal 11 B dalam rangka kelancaran kegiatan pengangkutan/pengapalan mineral dan batubara. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai: a. validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lA ayat (2) huruf b dalam rangka penerbitan Laporan Surveyor mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023; dan b. validasi volume NTPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11B ayat (2) huruf b dalam rangka penerbitan surat persetujuan berlayar mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2023. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (( jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 8 -- Agar setiap orang . mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 351 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 8 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2021 tentang Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara melalui Sinergi Proses Bisnis dan Data antar Kementerian/Lembaga
tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 43/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Article 19 outlines procedures to follow in case of system disruptions affecting data flow and synergy processes.