No. 40 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the format and procedures for submitting reports and lists of taxpayers to meet the requirements for a reduced corporate income tax rate for domestic taxpayers in the form of open corporations. It aims to facilitate compliance and provide legal certainty in the application of tax rate reductions as stipulated in the Harmonization of Tax Regulations Law.
The regulation primarily affects domestic corporations that are classified as open corporations (Perseroan Terbuka). These entities must meet specific criteria regarding their shareholding structure and reporting obligations to qualify for a reduced corporate income tax rate.
- According to Pasal 3, open corporations can qualify for a reduced tax rate of 19% if they meet certain conditions, including having at least 40% of their shares traded on the Indonesian stock exchange and having a minimum of 300 shareholders. - Pasal 5 outlines the reporting requirements, which include monthly reports on share ownership and special relationships with major shareholders. - Pasal 6 mandates that these reports be submitted as part of the annual corporate income tax return. - Pasal 8 specifies that the Financial Services Authority must submit a list of qualifying taxpayers to the Minister of Finance. - Pasal 9 requires electronic submission of this list, with a deadline of the end of the month following the tax year.
- Wajib Pajak (Taxpayer): Individuals or entities with tax obligations. - Perseroan Terbuka (Open Corporation): A public company that offers shares to the public. - Nomor Pokok Wajib Pajak (Tax Identification Number): A unique number assigned to taxpayers for tax administration purposes.
This regulation came into effect on April 13, 2023, and it replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020, which is now revoked.
The regulation interacts with the Harmonization of Tax Regulations Law and the Government Regulation No. 55 of 2022, which outlines adjustments in income tax regulations. It also references the Financial Services Authority's regulations regarding share ownership and control relationships.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 3 states that domestic corporations classified as open corporations can qualify for a reduced corporate income tax rate of 19% if they meet specific criteria, including having at least 40% of their shares traded on the stock exchange and at least 300 shareholders.
Pasal 5 outlines that corporations must submit monthly reports detailing share ownership and any special relationships with major shareholders to comply with tax obligations.
Pasal 6 requires that all reports mentioned in Pasal 5 be included as part of the annual corporate income tax return submitted to the tax authority.
Pasal 8 mandates that the Financial Services Authority must compile and submit a list of qualifying taxpayers to the Minister of Finance, ensuring compliance with the reduced tax rate requirements.
Pasal 9 specifies that the list of qualifying taxpayers must be submitted electronically, with a deadline set for the end of the month following the end of the tax year.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (22K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INOONES!A SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4.0 TAHUN 2023 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyampaian daftar · Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu dan lebih memberikan kepastian hukum atas penerapan penurunan tarif Pajak Penghasilan badan sehubungan dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka; b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka belum menampung kebutuhan penyesuaian bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Paj/ jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 13 -- Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Wajib ·Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Perseroan Terbuka adalah perusahaan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. jdih.kemenkeu.go.id I -- 2 of 13 -- 3. Wajib Pajak Perseroan Terbuka adalah Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. 4. Pihak adalah orang pribadi atau badan. 5. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib _Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 6. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 7. Pajak Penghasilan adalah pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. 8. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun- Pajak. 9. Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/ atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. Pasal 2 Tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar: a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021; dan b. 22% (dua puluh dua persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022, sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pasal 3 (1) Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2: a. berbentuk Perseroan Terbuka; b. dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling rendah 40% (empat puluh persen); dan c. memenuhi persyaratan tertentu, dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dimiliki oleh paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak; b. masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; c. ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a dan huruf b harus dipen, jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 13 -- dalam waktu paling singkat 183 (seratus delapan puluh tiga) hari kalender dalamjangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak; dan d. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan oleh Wajib Pajak Perseroan Terbuka dengan menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak. (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak termasuk: a. Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang membeli kembali sahamnya; dan/ atau b. yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (4) Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka meliputi: a. pemegang saham pengendali; dan/ atau b. pemegang saham utama, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal. (5) Pemegang saham pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Pihak yang mempunyai hubungan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Wajib Pajak Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal. (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi peraturan yang mengatur mengenai: a. pengambilalihan Perseroan Terbuka; dan/atau b. Pihak yang mempunyai hubungan pengendalian. (7) Pemegang saham utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 (1) Dalam hal Wajib Pajak badan dalam negeri tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pajak Penghasilan terutang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (2) Penghitungan Pajak Penghasilan terutang yang dihitung dengan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri atas: a. laporan bulanan; dan jdih.kemenkeu.go.id I -- 4 of 13 -- b. laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa untuk pemegang saham utama dan pemegang saham pengendali. (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan: a. laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik dan rekapitulasi yang telah dilaporkan dari Biro Administrasi Efek; atau b. laporan bulanan kepemilikan saham atas emiten atau perusahaan publik bagi emiten dan/atau perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai laporan biro administrasi efek atau emiten dan perusahaan publik yang menyelenggarakan administrasi efek sendiri. (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat untuk setiap Tahun Pajak dengan mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Tahun Pajak, serta menyatakan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. (4) Bentuk laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: a. nama Wajib Pajak; b. Nomor Pokok Wajib Pajak; c. Tahun Pajak; d. nama pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; e. Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak; f. hubungan istimewa pemegang saham dengan Wajib Pajak; g. jenis pengendalian dengan Wajib Pajak; h. jumlah kepemilikan saham yang dimiliki pihak yang mempunyai hubungan istimewa; dan 1. persen tase kepemilikan saham yang dimiliki pihak yang mempunyai hubungan istimewa. (5) Bentuk laporan kepemilikan saham yang memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 6 Wajib Pajak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan melampirkan laporan tersebut sebagai bagian dari Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk setiap Tahun Pajak. Pasal 7 Dalam hal laporan bulanan yang disampaikan Biro Administrasi Efek belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Wajib Pajak menyampaikan sendiri laporan bulanan dengan menggunakan contoh format sebagaim7 jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 13 -- tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 8 (1) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan daftar Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak. (2) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Tahun Pajak b. nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka; d. nama Biro Administrasi Efek; e. Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek; f. jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen); g. persentase kepemilikan saham masing-masing Pihak yang memiliki saham kurang dari 5% (lima persen); dan h. jumlah hari dalam satu Tahun Pajak yang memenuhi persyaratan. (3) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 9 (1) Daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (2) Dalam hal aplikasi atau sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau pejabat yang ditunjuk dapat menyampaikan daftar Wajib Pajak dalam bentuk tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pajak. (3) Penyampaian daftar Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan. Pasal 10 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 988), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id I -- 6 of 13 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 332 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Administrasi Kementerian HASLAM 6 201012 2 002 jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 13 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN SERTA DAFTAR WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROANTERBUKA A. CONTOH FORMAT LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI NAMA WAJIB PAJAK .................................. ( 1) NPWP .................................. (2) TAHUN PAJAK ·································· (3) Pemegang Hubungan Jumlah Akhir Saham No Kepemilikan Pengendalian Kepemilikan Persentase Bulan Nama NPWP Saham Saham (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya. . ................ , ....................... (12) Wajib Pajak, ........................................... (13) jdih.kemenkeu.go.id I -- 8 of 13 -- PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN KEPEMILIKAN SAHAM YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA UNTUK PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (1) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (3) Diisi dengan Tahun Pajak pemanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan. (4) Diisi dengan nomor urut. (5) Diisi dengan bulan. (6) Diisi dengan nama pemegang saham yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pemegang saham. (8) Diisi dengan bentuk hubungan istimewa pemegang saham dengan Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (9) Diisi dengan jenis pengendalian berupa pengendalian secara langsung atau tidak langsung. (10) Diisi denganjumlah kepemilikan saham. (11) Diisi dengan persentase kepemilikan saham. (12) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat. (13) Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak. jdih.kemenkeu.go.id I -- 9 of 13 -- B. CONTOH FORMAT LAPORAN BULANAN LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN Nama Wajib Pajak ( 1) Tahun: ........... (3) NPWP (2) Posisi Akhir Bulan Jumlah Hari Memenuhi syarat Pemegang Saham Dengan Kepemilikan >=5% Pemegang Saham Dengan Kepemilikan <5% Modal Pemegang Saham %Total Pemegang Saham Pemegang Saham Pemegang Saham Jumlah Utama dan Pemegang Memenuhi Bulan Jumlah Lainnya Pengendali Sebagai Pihak Saham Hasil Saham Pengendali Saham Hasil Syarat Pembelian Jumlah Pembelian Jumlah Jumlah Jumlah Dasar Disetor Jumlah Jumlah Jumlah Kembali Jumlah Bulan Total s.d. Pemegang Kembali Pemegang Pemegang Pemegang (saham) (saham) Saham Saham Saham Saham Ini Bulan Ini Saham saham saham saham (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember ................. , ....................... (20) Wajib Pajak, ........................................... (21) I jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 13 -- PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN BULANAN KEPEMILIKAN SAHAM EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK DAN REKAPITULASI YANG TELAH DILAPORKAN (1) Diisi dengan narna Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (2) Diisi dengan Nornor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (3) Diisi dengan Tahun Pajak pernanfaatan fasilitas penurunan tarif Pajak Penghasilan. (4) Diisi dengan bulan. (5) Diisi dengan jurnlah saharn yang rnenjadi modal dasar. (6) Diisi dengan jurnlah saharn disetor. (7) Diisi dengan jurnlah pernegang saharn utarna dan pernegang saharn pengendali yang rnerniliki saharn dengan kepernilikan paling sedikit 5% (lirna persen). (8) Diisi dengan total jurnlah saharn yang dirniliki oleh pernegang saharn utarna atau pernegang saharn pengendali dengan kepernilikan paling sedikit 5% (lirna persen) bagi rnasing-rnasing pernegang saharn. (9) Diisi dengan jurnlah saharn hasil pernbelian kernbali dengan kepernilikan paling sedikit 5% (lirna persen). (10) Diisi dengan jurnlah pernegang saharn lainnya yang rnerniliki saharn paling sedikit 5% (lirna persen). (11) Diisi dengan total jurnlah saharn yang dirniliki oleh pernegang saharn lainnya dengan kepernilikan paling sedikit 5% (lirna persen) bagi rnasing-rnasing pernegang saharn. (12) Diisi dengan jurnlah pernegang saharn pengendali yang rnerniliki saharn kurang dari 5% (lirna persen). (13) Diisi dengan total jurnlah saharn yang dirniliki oleh pernegang saharn pengendali dengan kepernilikan kurang dari 5% (lirna persen) bagi rnasing- rnasing pernegang saharn. (14) Diisi dengan jurnlah saharn hasil pernbelian kernbali dengan kepernilikan kurang dari 5% (lirna persen). (15) Diisi dengan jurnlah pernegang saharn yang terrnasuk Pihak dengan kepernilikan saharn kurang dari 5% (lirna persen) yang rnernenuhi persyaratan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 (tidak terrnasuk Pihak pada angka (12)). (16) Diisi dengan total jurnlah saharn yang dirniliki oleh Pihak dengan kepernilikan saharn kurang dari 5% (lirna persen) yang rnernenuhi persyaratan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 3 (tidak terrnasukjurnlah saharn pada angka (13) dan (14)). (17) Diisi dengan persentasejurnlah saharnyang dirniliki oleh Pihak (totaljurnlah saharn yang dirniliki oleh Pihak (pada angka (16)) dibandingkan dengan jurnlah saharn disetor (pada angka (6))). (18) Diisi dengan jurnlah hari dalarn bulan sebagairnana angka (1) dirnana persentase jurnlah saharn sebagairnana angka (17) rnernenuhi syarat. (19) Diisi dengan akurnulasi jurnlah hari sarnpai dengan akhir bulan se bagairnana angka ( 1) yang rnernenuhi syarat. (20) Diisi dengan ternpat dan tanggal laporan dibuat. (21) Diisi dengan tanda tangan direktur atau pengurus Wajib Pajak. / jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 13 -- C. CONTOH FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 NO (2) NAMA WAJIB PAJAK/EMITEN/PERUSAHAAN PUBLIK (3) NPWP (4) NAMABIRO ADMINISTRASI EFEK (5) NPWP (6) JUMLAH PIHAK PEMEGANG SAHAM KURANG DARI 5% (7) PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM KURANG DARI 5% (8) TAHUN PAJAK: .... (1) JUMLAH HARI DALAM SATU KETERANGAN TAHUN PAJAK YANG DIPENUHI (9) (10) jdih.kemenkeu.go.id I -- 12 of 13 -- PETUNJUK PENGISIAN FORMAT DAFTAR WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI SYARAT (1) Diisi dengan Tahun Pajak. (2) Diisi dengan nomor urut. (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang memenuhi syarat. (4) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (5) Diisi dengan nama Biro Administrasi Efek yang melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek Wajib Pajak Perseroan Terbuka. (6) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Biro Administrasi Efek. (7) Diisi dengan jumlah Pihak pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a. (8) Diisi dengan persentase dari kepemilikan saham kurang dari 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a atas seluruh saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia. (9) Diisi dengan jumlah hari dipenuhinya persyaratan. (10) Diisi dengan keterangan lain . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, ., f'IJl11i\l' llJ;!:a ,•~1'31.S iro Umum /4 ~ . agian Administrasi Kernen terian ni Haslam NIP 198501162010122002 jdih.kemenkeu.go.id I -- 13 of 13 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan serta Daftar Wajib Pajak dalam rangka Pemenuhan Persyaratan Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 40/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 10 states that this regulation revokes the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020, which is no longer in effect.