No. 39 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation provides technical guidelines for the implementation of the Holiday Allowance (Tunjangan Hari Raya) and the 13th Salary (Gaji Ketiga Belas) for state apparatus, retirees, pension recipients, and allowance recipients in 2023, sourced from the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). It aims to recognize and reward the service of these individuals to the nation while considering the financial capacity of the state.
The regulation primarily affects the following groups: - State Civil Servants (PNS) and Candidates for State Civil Servants (Calon PNS) (Pasal 3 ayat (1) huruf a) - Government Employees with Work Agreements (PPPK) (Pasal 3 ayat (1) huruf b) - Members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) (Pasal 3 ayat (1) huruf c) - Members of the Indonesian National Police (Polri) (Pasal 3 ayat (1) huruf d) - State Officials (Pasal 3 ayat (1) huruf e) - Retirees and pension recipients (Pasal 5) - Recipients of various allowances (Pasal 9)
- The government is obligated to provide the Holiday Allowance and 13th Salary to eligible individuals as a form of appreciation for their service (Pasal 2). - The Holiday Allowance must be paid no later than 10 working days before the holiday (Pasal 11 ayat (1)). - The 13th Salary is to be paid starting in June 2023 (Pasal 12 ayat (1)). - Payments are to be made through the issuance of payment orders (SPM) by authorized officials (Pasal 17). - The allowances are exempt from deductions for contributions or other deductions but are subject to income tax (Pasal 13).
- Tunjangan Hari Raya (Holiday Allowance): A financial benefit provided to state apparatus and retirees during the holiday season. - Gaji Ketiga Belas (13th Salary): An additional salary payment made to eligible state employees and retirees. - Pegawai Negeri Sipil (PNS): Civil servants in Indonesia. - Pensiunan: Retirees who have served in government positions. - Penerima Tunjangan: Recipients of various allowances from the government.
The regulation came into effect on March 31, 2023, and it establishes the technical guidelines for the Holiday Allowance and 13th Salary for 2023, as mandated by Government Regulation No. 15 of 2023. It does not replace any existing regulations but provides detailed implementation guidelines.
This regulation references several laws and regulations, including Government Regulation No. 15 of 2023 regarding the provision of the Holiday Allowance and 13th Salary, and it is aligned with the provisions of the State Budget Law. It also interacts with regulations concerning the management of state finances and the payment systems in place for government employees.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
The Holiday Allowance and 13th Salary are provided to state apparatus, retirees, pension recipients, and allowance recipients as outlined in Pasal 2 and Pasal 3.
The Holiday Allowance must be paid no later than 10 working days before the holiday (Pasal 11 ayat (1)), while the 13th Salary is to be paid starting in June 2023 (Pasal 12 ayat (1)).
The allowances are exempt from deductions for contributions or other deductions but are subject to income tax as per Pasal 13.
Payments are to be made through the issuance of payment orders (SPM) by authorized officials (Pasal 17).
The allowances include basic salary, family allowances, food allowances, and performance allowances, as specified in Pasal 6.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (47K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN,
PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2023 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun , dan Penerima
Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur
Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;
Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indon es ia T ahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara , Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indon es ia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
t jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 23 --
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,
PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2023 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan.
3. Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya
disebut Prajurit TNI adalah warga negara yang memenuhi
persyaratan tertentu sebagai alat negara bertugas
mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan
dan kedaulatan negara.
4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Anggota Polri adalah warga negara
yang memenuhi persyaratan tertentu sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum.
5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya
berada pada lembaga negara yang merupakan alat
kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang
fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan
fungsi un tuk dan atas nama negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pensiunan adalah Aparatur Negara yang telah purna
tugas dan diberi penghargaan atas pengabdiannya
kepada negara berupa manfaat pensiun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
fjdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 23 --
7. Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari
Aparatur Negara atau Pensiunan, dan diberikan manfaat
pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
8. Penerima Tunjangan adalah warga negara yang
memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima
penghargaan dan/ atau penghormatan dari negara dalam
bentuk pemberian tunjangan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran untuk melakukan pengujian atas permintaan
pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk
mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor
pelayanan perbendaharaan negara selaku kuasa
bendahara umum negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari bendahara um um negara untuk
melaksanakan se bagian fungsi kuasa bendahara umum
negara.
BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS
Pasal 2
Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara
dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
Pasal 3
(1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri a tas:
a. PNS dan Calon PNS;
b. PPPK;
c. Prajurit TNI;
d. Anggota Polri; dan
e. Pejabat Negara.
jdih.kemenkeu.go.id
t
-- 3 of 23 --
(2) PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d,
termasuk:
a. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditempatkan
atau ditugaskan di Perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri;
b. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang ditugaskan
di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh
instansi induknya;
c. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri penerima uang
tunggu; dan
d. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri yang
diberhentikan sementara dan gaJ1nya masih
dibayarkan.
(3) Aparatur Negara termasuk:
a. Wakil Menteri;
b. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
c. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi;
d. Hakim ad hoc;
e. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural yang
terdiri atas:
1. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain;
2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan
lain;
3. Sekretaris atau dengan sebutan lain; dan/ atau
4. Anggota,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
f. Pimpinan Badan Layanan Umum yang terdiri atas:
1. Dewan Pengawas; dan
2. Pejabat Pengelola,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
g. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri atas:
1. Dewan Pengawas; dan
2. Dewan Direksi,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
h. Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak
Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
1. Menteri;
2. Wakil Menteri;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi;
4. Administrator; atau
5. Pengawas,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan; dan
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 23 --
1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai
Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas
pada Lembaga Nonstruktural, instansi pemerintah
yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan
Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan
Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri
Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
J. Aparatur Negara lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e terdiri atas:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat;
d. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;
e. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
pada Mahkamah Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim pada semua badan peradilan, kecuali Hakim
ad hoc;
f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Mahkamah
Konstitusi;
g. Ketua, W akil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa
Keuangan;
h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial;
1. Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi;
J. Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri;
k. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh; dan
1. Pejabat Negara lain yang ditentukan oleh Undang-
Undang.
(5) Pensiunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri
atas:
a. Pensiunan PNS;
b. Pensiunan Prajurit TNI;
c. Pensiunan Anggota Polri; dan
d. Pensiunan Pejabat Negara.
(6) Pensiunan Prajurit TNI sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf b termasuk:
a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI;
dan
b. Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNl,
jdih.kemenkeu.go.id
t
-- 5 of 23 --
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai administrasi Prajurit
TNI.
(7) Pensiunan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) huruf c termasuk:
a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri;
dan
b. Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai hak-hak Anggota
Polri.
(8) Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:
a. Penerima Pensiun janda/ duda atau anak dari PNS
yang meninggal dunia atau tewas;
b. Penerima Pensiun janda/ duda atau anak dari
Pensiunan PNS yang meninggal dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a;
c. Penerima Pensiun orang tua dari PNS yang tewas yang
tidak mempunyai istri/ suami dan anak;
d. Penerima Pensiun warakawuri/ duda a tau anak dari
Prajurit TNI yang gugur/tewas/meninggal dunia;
e. Penerima Pensiun warakawuri/ duda a tau anak dari
Pensiunan Prajurit TNI yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b;
f. Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari
Anggota Polri yang gugur / tewas / meninggal dunia;
g. Penerima Pensiun warakawuri/ duda atau anak dari
Pensiunan Anggota Polri yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c;
h. Penerima Pensiun janda/ duda atau anak dari Pejabat
Negara yang meninggal dunia atau tewas;
1. Penerima Pensiun janda/ duda atau anak dari
Pensiunan Pejabat Negara yang meninggal dunia
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d; dan
J. Penerima Pensiun orang tua dari Pejabat Negara yang
tewas dan tidak mempunyai istri/ suami dan anak,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(9) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 terdiri atas:
a. Penerima Tunjangan Veteran;
b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite
Nasional Indonesia Pusat;
c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kemerdekaan;
d. Penerima Tunjangan janda/ duda dari Penerima
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c;
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 23 --
e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk
Nederland Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
f. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun
warakawuri/ duda atau anak dari Penerima Tunjangan
Bersifat Pensiun Prajurit TNI;
g. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/ duda atau
anak dari Penerima Tunjangan Pokok Prajurit TNI;
h. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Prajurit TNI
yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau
oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/ suami
dan anak;
1. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun
warakawuri/ duda atau anak dari Penerima Tunjangan
Bersifat Pensiun Anggota Polri;
J. Penerima Tunjangan Pokok warakawuri/ duda a tau
anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri;
k. Penerima Tunjangan Pokok orang tua Anggota Polri
yang gugur/tewas/meninggal dunia dalam dan/atau
oleh karena dinas dan tidak meninggalkan istri/ suami
dan anak; dan
1. Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pejabat Negara,
Prajurit TNI, dan Anggota Polri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(10) Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(9) termasuk:
a. janda/ duda, anak, atau orang tua Penerima
Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut
juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara
yang meninggal dunia atau tewas sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan
penghasilan bagi pensiun janda/ duda PNS;
b. janda/ duda atau anak Penerima Tunjangan
tambahan penghasilan atau yang disebutjuga sebagai
pensiun terusan dari Pensiunan PNS atau Pensiunan
Pejabat Negara yang meninggal dunia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pemberian tunjangan tambahan
penghasilan bagi pensiun janda/ duda PNS;
c. warakawuri/duda, anak, atau orang tua penerima gaji
terusan dari Prajurit TNI atau Anggota Polri yang
gugur/tewas/meninggal dunia atau yang dinyatakan
hilang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
d. warakawuri/ duda atau anak Penerima Pensiun
terusan dari Pensiunan Prajurit TNI atau Pensiunan
Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 23 --
Pasal4
(1) Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf i harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. pada saat Peraturan Pemerintah mengenai pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 2023 diundangkan, telah
melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh
dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan
perjanjian kerja;
c. pendanaan belanja pegawainya bersumber dari APBN;
dan
d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan
dan/ atau telah menandatangani perjanjian kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara
penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu)
tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas dapat
diberikan apabila:
a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat
yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian
kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima
Tunjangan Hari Raya dan/ a tau Gaji Ketiga Belas; a tau
b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya
dan/ atau Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam surat keputusan
pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Lembaga Nonstruktural yang Pimpinan, Anggota, dan
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dan huruf i
diberikan Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga
Belas, ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur
Negara dan reformasi birokrasi.
Pasal 5
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada PNS, Prajurit
TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d, dalam hal sedang:
a. sedang cuti di luar tanggungan negara atau dengan
sebutan lain; atau
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 23 --
b. sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, PPPK,
Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan
Lembaga Penyiaran Publik, dan Pegawai Non-Pegawai
Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga
Penyiaran Publik, terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja.
sesuai dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau
kelas jabatannya.
(2) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan gaji pokok sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan mengenai gaji/ hak
keuangan atau dengan sebutan lain.
(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
(4) Tunjangan pangan dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c merupakan tunjangan
pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
undangan mengenai gaji/hak keuangan atau dengan
sebutan lain.
(5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tunjangan jabatan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
gaji/hak keuangan atau dengan sebutan lain.
(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(7) Tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan struktural
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
undangan mengenai tunjangan jabatan struktural.
(8) Tunjangan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) merupakan tunjangan jabatan fungsional
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
undangan ten tang tunjangan jabatan fungsional.
jdih.kemenkeu.go.id
t
-- 9 of 23 --
(9) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi PNS adalah:
a. Tunjangan Tenaga Kependidikan;
b. Tunjangan Panitera;
c. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
d. Tunjangan Pengamat Gunung Api bagi PNS Golongan
I dan II;
e. Tunjangan Petugas Pemasyarakatan; dan
f. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang
Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan.
(l0)Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjanganjabatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi Pejabat Negara
antara lain tunjangan hakim.
(1 l)Tunjangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tunjangan umum sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil.
(12)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan tunjangan yang diberikan
berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan
penilaian reformasi birokrasi, capaian kinerja organisasi,
dan capaian kinerja individu yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.
(13)Dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber
dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e, dapat diberikan
50% (lima puluh persen) tunjangan profesi guru atau 50%
(lima puluh persen) tunjangan profesi dosen yang diterima
dalam 1 (satu) bulan.
(14) Dalam hal do sen yang memiliki j abatan akademik profesor
yang gaji pokoknya bersumber dari APBN tidak menerima
tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e,
dapat diberikan 50% (lima puluh persen) tunjangan
profesi dosen atau 50% (lima puluh persen) tunjangan
kehormatan yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(15) Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat
Negara yang ditempatkan atau ditugaskan di perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri yang gaji pokoknya
bersumber dari APBN tidak menerima tunjangan kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) e, dapat diberikan
50% (lima puluh persen) tunjangan penghidupan luar
negeri yang diterima dalam 1 (satu) bulan sesuai pangkat,
jabatan, atau jenjang gelar diplomatik.
(16)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi wakil
menteri, paling banyak sebesar 85% (delapan puluh lima
persen) dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang diberikan kepada Menteri.
(17)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Staf Khusus di lingkungan kementerian/lembaga; dan
b. Pejabat yang Hak Keuangan atau Hak
Administratifnya disetarakan atau setingkat dengan:
1) Menteri;
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 23 --
2) Wakil Menteri;
3) Pejabat Pimpinan Tinggi;
4) Administrator; atau
5) Pengawas,
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara
a tau setingkat hak keuangannya a tau hak
administratifnya.
(18)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Hakim ad
hoc, sebesar tunjangan hakim ad hoc sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(19)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural; dan
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada Lembaga Nonstruktural atau
Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan
Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri
Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan,
sebesar penghasilan atau dengan sebutan lain yang
diterima setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan besaran paling banyak
sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(20)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Pimpinan Badan Layanan Umum; dan
b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan
Layanan Umum tersebutyang pangkat,jabatan, peringkat
jabatan, atau kelas jabatannya setara.
Pasal 7
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya
bersumber dari APBN bagi Calon PNS terdiri atas:
a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang;
d. tunjangan umum; dan
e. 50% (lima puluh persen) tunjangan kinerja,
sesuai pangkat,
jabatannya.
jabatan, peringkat jabatan, atau kelas
(1) Tunjangan Hari Raya
Pasal 8
dan Gaji Ketiga Belas bagi
Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
a. pensiun pokok;
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 23 --
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan dalam bentuk uang; dan
d. tambahan penghasilan.
(2) Pensiun pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pensiun pokok sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan mengenai pensiun
pokok.
(3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan tunjangan keluarga sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai
pensiun pokok.
(4) Tunjangan pangan dalam bentuk uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tunjangan
pangan atau yang disebut juga sebagai tunjangan beras
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan mengenai pensiun pokok.
(5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d merupakan tambahan penghasilan bagi
Penerima Pensiun yang karena perubahan pensiun pokok
baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami
penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan
penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima persen) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 9
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Penerima
Tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh
Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tunjangan yang diberikan kepada Penerima Tunjangan
sebagai penghargaan dan/ atau penghormatan dari negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang terdiri atas:
a. Tunjangan Veteran;
b. Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional
Indonesia Pusat;
c. Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan
Kebangsaan/ Kemerdekaan;
d. Tunjangan Janda/Duda;
e. Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland
Indonesisch Leger/ Koninklijk Marine;
f. Tunjangan Bersifat Pensiun;
g. Tunjangan Pokok;
h. Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut
juga sebagai gaji terusan; dan
1. Tunjangan Tambahan Penghasilan atau yang disebut
juga sebagai pensiun terusan.
jdih.kemenkeu.go.id
(
-- 12 of 23 --
Pasal 10
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
a. insentif kinerja;
b. insentif kerja;
c. tunjangan pengelolaan arsip statis;
d. tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis;
e. tunjangan pengamanan;
f. tunjangan khusus bagi guru dan dosen;
g. insentif khusus;
h. tunjangan khusus Provinsi Papua;
1. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan
bertempat tinggal di daerah terpencil;
J. tunjangan operasi pengamanan bagi Prajurit TNI dan
PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada
pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan;
k. tunjangan khusus wilayah pulau kecil terluar
dan/ a tau wilayah perbatasan bagi PNS pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas
secara penuh pada wilayah pulau-pulau kecil terluar
dan/ atau wilayah perbatasan;
I. tunjangan selisih penghasilan bagi PNS di
lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
m. tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan atau peraturan
internal instansi pemerintah; dan
n. tunjangan atau dengan sebutan lain di luar
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sampai dengan Pasal 9
(2) Tunjangan pengelolaan arsip statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tunjangan
pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip
Nasional Republik Indonesia.
(3) Tunjangan bahaya, tunjangan risiko, tunjangan
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
a. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PNS yang bekerja di
instansi yang melaksanakan tugas di bidang
pengawas tenaga nuklir;
b. Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di instansi yang
melaksanakan tugas di bidang tenaga nuklir;
c. Tunjangan Bahaya Radiasi bagi pekerja radiasi;
d. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pencarian dan
Pertolongan bagi pegawa1 di instansi yang
jdih.kemenkeu.go.id
{
-- 13 of 23 --
melaksanakan tugas di bidang pencanan dan
pertolongan;
e. Tunjangan Risiko Bahaya Keselamatan dan
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Persandian.
(4) Tunjangan pengamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf e adalah tunjangan pengamanan
persandian.
(5) lnsentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g antara lain insentif khusus penanganan Covid-19.
(6) Tunjangan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i adalah Tunjangan Pengabdian bagi PNS yang
bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
(7) Tunjangan operasi pengamanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf j adalah Tunjangan Operasi
Pengamanan bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas
dalam operasi pengamanan pada wilayah pulau kecil
terluar dan/ atau wilayah perbatasan.
(8) Tunjangan selisih penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf 1 antara lain Tunjangan Selisih
Penghasilan bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Keahlian, dan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah.
(9) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf m adalah instansi pusat dan instansi daerah,
termasuk Lembaga negara dan alat negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(10) Tunjangan a tau dengan sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf n adalah tunjangan atau
dengan sebutan lain di luar ketentuan tentang gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan
jabatan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan
fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan
tunjangan jabatan bagi PNS, tunjangan jabatan pejabat
negara, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan
jabatan bagi pejabat negara, tunjangan hakim, tunjangan
umum, uang representasi, tunjangan jabatan hakim ad
hoc, pensiun pokok, tambahan penghasilan bagi penerima
pensiun, dan tunjangan yang diterima oleh Penerima
Tunjangan.
Pasal 11
(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.
(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan
yang dibayarkan pada bulan Maret tahun 2023.
jdih.kemenkeu.go.id
t
-- 14 of 23 --
Pasal 12
(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2023.
(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat
dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023.
(3) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9
didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang
dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.
Pasal 13
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran
dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan ditanggung pemerintah.
Pasal 14
(1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)
Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai Pensiunan
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai aparatur
negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1
(satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang
nilainya paling besar.
(3) Dalam hal aparatur negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari
1 (satu) Tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran
Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan
wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Aparatur Negara; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
dan/ atau Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima
Tunjangan.
(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun
dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari
Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Pensiunan; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun
( jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 23 --
dan/ atau Penerima Tunjangan.
(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima
Tunjangan, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan:
a. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Pensiun; dan
b. Tunjangan Hari Raya sebagai Penerima Tunjangan.
Pasal 15
(1) Dalam hal aparatur negara sesuai ketentuan dapat
menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga
Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling
besar.
(2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai Pensiunan
atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai aparatur
negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1
(satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3) Dalam hal aparatur negara dan Pensiunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menerima lebih dari
1 (satu) Gaji Ketiga Belas, kelebihan pembayaran Gaji
Ketiga Belas tersebut merupakan utang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai Penerima
Pensiun, dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji
Ketiga Belas yang dibayarkan terdiri atas:
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Aparatur Negara; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau
Penerima Tunjangan.
(5) Dalam hal Pensiunan sekaligus sebagai Penerima Pensiun
dan/ atau sebagai Penerima Tunjangan, Gaji Ketiga Belas
yang dibayarkan:
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Pensiunan; dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun dan/ atau
Penerima Tunjangan.
(6) Dalam hal Penerima Pensiun sekaligus sebagai Penerima
Tunjangan, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan:
a. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Pensiun: dan
b. Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima Tunjangan.
BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS
Pasal 16
(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada
DIPA satuan kerja berkenaan.
(2) Khusus untuk Lembaga Nonstruktural yang bukan
merupakan satuan kerja, pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dibebankan pada DIPA kementerian
tjdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 23 --
negara/lembaga/ satuan kerja induk Lembaga
Nonstruktural.
Pasal 17
(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan
melalui penerbitan SPM langsung oleh PPSPM ke rekening
penerima.
(2) PPSPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM
Gaji Ketiga Belas kepada KPPN.
(3) Dalam hal pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau
Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur
Sipil Negara pada Lembaga Nonstruktural tidak dapat
dilaksanakan langsung ke rekening penerima:
a. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji
Ketiga Belas dilaksanakan dengan penerbitan SPM
langsung melalui rekening bendahara pengeluaran;
dan
b. bendahara pengeluaran melakukan pembayaran
Tunjangan Hari Raya dan/ a tau Gaji Ketiga Belas
kepada penerima.
(4) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya menggunakan
jenis SPM sebagai berikut:
a. SPM THR Gaji PNS/TNI/Polri, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya komponen gaji pokok, tunjangan
keluarga, tunjangan pangan, dan/atau tunjangan
jabatan atau tunjangan umum;
b. SPM THR PPPK, untuk pembayaran Tunjangan Hari
Raya bagi PPPK;
c. SPM THR Pejabat Negara, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya bagi Pejabat Negara;
d. SPM THR PPNPN, untuk pembayaran Tunjangan Hari
Raya bagi Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai
Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah,
Lembaga Nonstruktural, Badan Layanan Umum,
Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi
Negeri Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf i; dan
e. SPM THR Tunjangan Kinerja, untuk pembayaran
Tunjangan Hari Raya komponen tunjangan kinerja.
(5) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas menggunakan jenis
SPM sebagai berikut:
a. SPM Gaji Ketiga Belas PNS/TNI/Polri, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen gaji pokok,
tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan/ atau
tunjangan jabatan atau tunjangan umum;
b. SPM Gaji Ketiga Belas PPPK, untuk pembayaran Gaji
Ketiga Belas bagi PPPK;
c. SPM Gaji Ketiga Belas Pejabat Negara, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara;
d. SPM Gaji Ketiga Belas PPNPN, untuk pembayaran Gaji
Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Pegawai Non-Pegawai
tjdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 23 --
Aparatur Sipil Negara pada instansi pemerintah,
Lembaga Nonstruktural, Badan Layanan Umum,
Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi
Negeri Baru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf i; dan
e. SPM Tunjangan Kinerja Ketiga Belas, untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas komponen tunjangan
kinerja.
(6) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya
telah menggunakan aplikasi Gaji PNS Pusat
(GPP)/Belanja Pegawai POLRI (BPP)/Daftar Pembayaran
Penghasilan (DPP), pengajuan SPM sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Arsip Data
Komputer (ADK) aplikasi GPP /BPP /DPP versi terbaru.
(7) Bagi satuan kerja yang permintaan pembayaran gajinya
telah menggunakan aplikasi Gaji berbasis web, pengajuan
SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
(8) SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan SPM untuk
pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) masing-masing dibuat tersendiri dan
terpisah dari SPM gaji, tunjangan, atau penghasilan
bulanan.
(9) Jenis SPM untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
Tunjangan Hari Raya.
(10) Jenis SPM untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), termasuk
digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan
Gaji Ketiga Belas.
(11) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan
dan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Badan Layanan Umum yang dibiayai dari sumber dana
PNBP Badan Layanan Umum dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme pengesahan belanja menggunakan
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja
Badan Layanan Umum (SP3B BLU).
(12) Pertanggungjawaban SP3B BLU sebagaimana dimaksud
pada ayat (11) dilakukan secara tersendiri dan terpisah
dari pertanggungjawaban pembayaran remuneras1
bulanan.
Pasal 18
( 1) Dalam hal terdapat sisa dana pembayaran Tunjangan
Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan
melalui Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (3), Bendahara Pengeluaran segera
menyetorkan sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan/ atau Gaji Ketiga Belas ke kas negara.
(2) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Ijdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 23 --
Keuangan mengenai sistem penenmaan negara secara
elektronik.
(3) Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan secara tersendiri dan terpisah untuk
sisa dana pembayaran Tunjangan Hari Raya atau Gaji
Ketiga Belas.
Pasal 19
(1) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
bagi PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit
TNI, dan/ atau Anggota Polri yang mengalami mutasi
pindah dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan
Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan
atau belum dibayarkan.
(2) Berdasarkan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan
mutasi pindah melakukan pembayaran Tunjangan Hari
Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas PNS, Prajurit TNI
dan/ atau Anggota Polri yang belum dibayarkan oleh unit
instansi asal.
Pasal 20
(1) Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara serta Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Pelaksanaan Sistem SAKTI.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):
a. bagi satuan kerja Kementerian Pertahanan dan
Tentara Nasional Indonesia, mengikuti ketentuan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara
Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara serta Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Pelaksanaan Sistem SAKTI; dan
b. bagi Satuan Kerja Perwakilan Republik Indonesia di
Luar Negeri, mengikuti ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Pada Perwakilan
Republik Indonesia di Luar Negeri dan peraturan
menteri keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara serta Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Sistem
SAKTI.
/jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 23 --
Pasal 21
(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan
dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri
(Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.
(2) PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero)
menyampaikan tagihan pembayaran Tunjangan Hari Raya
bagi pensiunan, penerima pensiun, dan penerima
tunjangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran paling cepat
13 (tiga belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(3) Pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas bagi pensiunan, penerima pensiun,
dan penerima tunjangan dibuat terpisah dengan
pertanggungjawaban pembayaran pensiun bulanan.
BAB IV
PENGENDALIAN INTERNAL
Pasal 22
(1) Menteri/Pimpinan lembaga menyelenggarakan
pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23
Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengatur lebih
lanjut teknis pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas termasuk pada Badan Layanan Umum
berdasarkan Peraturan Menteri ini.
Pasal24
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
( jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 23 --
Agar setiap orang . mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 299
Salinan sesuai dengan aslinya
iro Umum
·an Administrasi Kementerian
�1/7
�����
· .WI SURIANI HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002
jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 23 --
3.
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANMN PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPA DA APARATUR
NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA
TUNJANGAN TAHUN 2023 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BESARAN MAKSIMAL TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
BAGI PIMPINAN, ANGGOTA, DAN PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA YANG BERTUGAS PADA INSTANSI PEMERINTAH TERMASUK PADA
LEMBAGA NONSTRUKTURAL DAN PERGURUAN TINGGI NEGERI BARU
NO. URAIAN BESARAN
MAKSIMAL
1. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural:
a. Ketua/Kepala atau dengan sebutan lain Rp24.134.000,00
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebutan Rp21.237.000,00
lain
C. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp18.340.000,00
d. Anggota Rp18.340.000,00
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Lembaga Nonstruktural dan Pejabat yang Hak
Keuangan atau Hak Administratifnya disetarakan
atau setingkat dengan Eselon/Pejabat:
a. Eselon I/Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/ Rp19.939.000,00
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
b. Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rpl4.702.000,00
C. Eselon III/Pejabat Administrator Rp8.987.000,00
d. Eselon IV/Jabatan Pengawas Rp7.517.000,00
Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pemerintah termasuk pada
Lembaga Nonstruktural dan Perguruan Tinggi Negeri
Baruberdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2016, sebagai Pejabat Pelaksana dengan
ieniang pendidikan:
a. Pendidikan SD/SMP/sederajat
- Masa kerja s.d 10 tahun Rp3.219.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp3.613.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun Rp4.079.000,00
b. Pendidikan SMA/DI/ sederaiat
- Masa kerja s.d 10 tahun Rp3.842.000,00
- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp4.329.000,00
- Masa kerja diatas 20 tahun Rp4.984.000,00
C. Pendidikan DII/DIII/sederajat
- Masa keria s.d 10 tahun Rp4.138.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp4.657.000,00
- Masa keria diatas 20 tahun RpS.397.000,00
jdih.kemenkeu.go.id
t
-- 22 of 23 --
d. Pendidikan Sl/DIV /sederajat
- Masa kerja s.d 10 tahun Rp4.735.000,00
- Masa keria diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp5.394.000,00
- Masa kerja diatas 20 tahun Rp6.229.000,00
e. Pendidikan S2 / S3 / sederajat
- Masa kerja s.d 10 tahun Rp5.064.000,00
- Masa kerja diatas 10 tahun s.d 20 tahun Rp5. 770.000,00
- Masa kerja diatas 20 tahun Rp6. 769.000,00
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Pl ~~:~ .:..~ -.lisg Administrasi Kementerian
ASLAM
01012 2 002
jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 23 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
tentang HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 39/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation establishes the technical guidelines for the Holiday Allowance and 13th Salary for 2023, effective from March 31, 2023.
Internal control over the implementation of the payment of the Holiday Allowance and 13th Salary is mandated for the Minister or agency leaders (Pasal 22).