No. 38 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Trade of the Republic of Indonesia, revokes the previous regulation concerning mandatory quality control for certain export products, specifically the Decision of the Minister of Industry and Trade No. 164/MPP/KEP/6/1996. The revocation is based on the assessment that the earlier regulation no longer aligns with current needs and legal developments. As such, this new regulation aims to streamline the regulatory framework for export quality control, reflecting the evolving trade environment.
1. **Who is affected**: This regulation primarily affects exporters in Indonesia who were previously subject to the mandatory quality control requirements outlined in the revoked regulation. It impacts various sectors involved in the export of goods that were previously regulated under the now-revoked Decision No. 164/MPP/KEP/6/1996.
2. **Key obligations and rights**: The main obligation under this new regulation is the acknowledgment that the previous mandatory quality control measures are no longer in effect (Pasal 1). Exporters are no longer required to comply with the quality control standards that were previously enforced. This change may provide more flexibility for exporters in managing their quality assurance processes.
3. **Definitions worth knowing**: While the regulation does not introduce new terms, it is essential for foreign investors to understand the context of the previous regulation and its implications on export practices. Terms like 'mandatory quality control' refer to the previously enforced standards that are now revoked.
4. **Effective date and transitional provisions**: The regulation takes effect on the date it is promulgated, which is December 21, 2023 (Pasal 2). There are no transitional provisions mentioned, indicating an immediate effect of the revocation.
5. **Interactions with other regulations**: This regulation does not explicitly cite interactions with other regulations, but it is implied that it aligns with the broader legal framework established by laws such as Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan and other related regulations that govern trade practices in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 states that the Decision of the Minister of Industry and Trade No. 164/MPP/KEP/6/1996 concerning mandatory quality control for certain export products is revoked and declared no longer valid.
According to Pasal 2, this regulation comes into effect on the date of its promulgation, which is December 21, 2023.
The regulation does not provide any transitional provisions, indicating that the revocation is immediate and exporters should adjust accordingly.
With the revocation of the mandatory quality control measures, exporters are no longer required to adhere to the standards set forth in the previous regulation, allowing for greater flexibility in their operations.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (3K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2023 TENT ANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER! PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 164/MPP/KEP/6/ 1996 TENTANG PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB UNTUK PRODUK EKSPOR TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa ketentuan mengenai pengawasan mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/ 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dicabut; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/ 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor Tertentu; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara -- 1 of 3 -- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN MENTE RI PERDAGANGAN TENT ANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTER! PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 164/MPP/KEP/6/ 1996 TENTANG PENGAWASAN MUTU SECARA WAJIB UNTUK PRODUK EKSPOR TERTENTU. Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/ 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 2 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 2 of 3 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 19 Desember 2023 MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1026 Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 164/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib Untuk Produk Ekspor Tertentu
tentang PASAR MODAL DAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 38/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.