Lainnya

Berlaku

Other 35/2023

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

No. 35 of 2023

Diterbitkan

23 Okt 2023

Berlaku

13 Nov 2023

Penerbit

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Opening

This regulation establishes the procedures for the submission of Certificates of Origin (SKA) and/or Declarations of Origin (DAB) for the imposition of import tariffs on goods based on international agreements or treaties. It aims to facilitate legal certainty and streamline services related to imported goods under the framework of international trade agreements.

Who is affected

The regulation affects importers, operators of bonded warehouses (TPB), operators of bonded logistics centers (PLB), businesses in Free Trade Zones (Kawasan Bebas), and businesses in Special Economic Zones (KEK). These entities are involved in the importation of goods and must comply with the submission requirements for SKA and DAB.

Key obligations and rights

- Article 3 mandates that importers and relevant operators must submit SKA and/or DAB to the Customs Office (Pasal 3 ayat (1)). - The submission can be done through original documents or electronically (Pasal 3 ayat (2)). - Specific timelines for submission are outlined based on the classification of the importer (red or green lane) and the operational hours of the Customs Office (Pasal 3 ayat (3) to (5)). - Article 6 states that SKA and/or DAB can qualify for preferential tariffs if they meet procedural requirements and origin criteria (Pasal 6). - Article 8 provides transitional provisions for ongoing import processes under previous regulations until the new procedures are fully implemented.

Definitions worth knowing

- SKA (Surat Keterangan Asal): Certificate of Origin, a document certifying the origin of goods. - DAB (Deklarasi Asal Barang): Declaration of Origin, a statement made by exporters or producers regarding the origin of goods. - TPB (Tempat Penimbunan Berikat): Bonded Warehouse, a facility for storing imported goods under customs control. - PLB (Pusat Logistik Berikat): Bonded Logistics Center, a facility for storing and processing imported goods. - KEK (Kawasan Ekonomi Khusus): Special Economic Zone, designated areas for economic activities with specific regulatory frameworks.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

The regulation comes into effect 30 days after its promulgation, which was on March 29, 2023. It replaces and revokes previous regulations regarding the submission of SKA and DAB, specifically the Minister of Finance Regulation No. 45/PMK.04/2020.

Interactions with other regulations

The regulation interacts with various international trade agreements and previous Minister of Finance regulations, including those related to ASEAN Free Trade Agreements and other bilateral agreements. It emphasizes compliance with international standards for the submission of SKA and DAB as outlined in existing treaties.

§ 02

Ketentuan utama

Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.

01
Submission Requirements
Importers and relevant operators must submit SKA and/or DAB to the Customs Office as per Pasal 3 ayat (1).
02
Submission Mechanism
Submissions can be made through original documents or electronically, as detailed in Pasal 3 ayat (2).
03
Timelines for Submission
Timelines for submission vary based on the importer's classification and the operational hours of the Customs Office, as specified in Pasal 3 ayat (3) to (5).
04
Preferential Tariffs Eligibility
SKA and/or DAB can qualify for preferential tariffs if they meet procedural and origin criteria as outlined in Pasal 6.
05
Transitional Provisions
Ongoing import processes under previous regulations will continue until the new procedures are fully implemented, as stated in Pasal 8.
06

§ 03

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (36K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 	35 	TAHUN 	2023
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL
DAN/ATAU DEKLARASI ASAL BARANG DALAM RANGKA PENGENAAN
TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN
ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	a. 	bahwa 	untuk 	melaksanakan 	perjanjian 	kerja 	sama.
ekonomi 	dengan 	negara 	mitra, 	Pemerintah 	Republik
Indonesia 	telah 	memberlakukan 	tarif 	bea 	masuk 	atas
barang impor dan menetapkan tata cara pengenaan tarif
bea masuk atas barang impor dalam 	skema perjanjian
atau kesepakatan internasional;
b. 	bahwa 	untuk 	memberikan 	kepastian 	hukum 	dan
fasilitasi 	pelayanan atas barang impor, 	perlu mengatur
kembali ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat
keterangan asal dan/ atau . deklarasi asal barang sesuai
dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional;
c. 	bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana
dimaksud 	dalam 	huruf 	a 	dan 	huruf 	b, 	serta 	untuk
melaksanakan 	ketentuan 	Pasal 	13 	ayat 	(2) 	Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang 	Nomor 	10 	Tahun 	1995 	tentang
Kepabeanan, 	perlu 	menetapkan 	Peraturan 	Menteri
Keuangan 	ten tang· 	Tata 	Cara 	Penyerahan 	Surat
Keterangan Asal dan/ atau Deklarasi Asal Barang dalam
rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
Mengingat 	1. 	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	10 	Tahun 	1995 	tentang
Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia
Tahun 	1995 	Nomor 	75, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara
Republik 	Indonesia 	Nomor 	3612) 	sebagaimana 	telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
jdih.kemenkeu.go.id

-- 1 of 16 --

Menetapkan

tentang 	Perubahan 	atas 	Undang-Undang 	Nomor 	10
Tahun 	1995 	tentang 	Kepabeanan 	(Lembaran 	Negara
Republik 	Indonesia Tahun 	2006 	Nomor 93, 	Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2008 Norn.or 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	57 	Tahun 	2020 	tentang
Kementerian 	Keuangan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. 	Peraturan Menteri Keuangan 	Nomor 	118/PMK.01/2021
tentang 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja 	Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 	1031) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan
Peraturan 	Menteri Keuangan 	Nomor 	141/PMK.01/2022
tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan ·
Nomor 	118/PMK.01/2021 	tentang Organisasi dan Tata
Kerja 	Kementerian 	Keuangan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN 	MENTER! 	KEUANGAN 	TENTANG 	TATA 	CARA
PENYERAHAN 	SURAT 	KETERANGAN 	ASAL 	DAN/ATAU
DEKLARASI 	ASAL 	BARANG 	DALAM 	RANGKA 	PENGENAAN
TARIF 	BEA 	MASUK ATAS 	BARANG 	IMPOR 	BERDASARKAN
PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. 	Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi 	wilayah 	darat, 	perairan, 	dan 	ruang 	udara 	di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonorrii ·
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
2. 	Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas 	dan 	Pelabuhan 	Bebas yang 	selanjutnya 	disebut
Kawasan 	Bebas 	adalah 	suatu 	kawasan 	yang 	berada
dalam 	wilayah 	hukum 	Negara 	Kesatuan 	Republik
Indonesia 	yang 	terpisah 	dari 	Daerah 	Pabean 	sehingga
bebas 	dari 	pengenaan 	bea masuk, 	Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. 	Kawasan 	Ekonomi 	Khusus 	yang 	selanjutnya 	disingkat
KEK 	adalah 	kawasan 	dengan 	batas 	tertentu 	dalam
wilayah 	hukum 	Negara 	Kesatuan 	Republik 	Indonesia
yang 	ditetapkan 	untuk 	menyelenggarakan 	fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. 	Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat
TPB 	adalah 	bangunan, 	tempat, 	atau 	kawasan, 	yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun 	barang 	dengan 	tujuan 	tertentu 	dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 2 of 16 --

5. 	Pu sat 	Logistik 	Berikat yang 	selanjutnya disingkat 	PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain
dalam 	Daerah 	Pabean, 	dapat 	disertai 	dengan 	1 	(satu)
atau 	lebih 	kegiatan 	sederhana 	dalam 	jangka 	waktu
tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. 	Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean.
7. 	Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a. 	penyelenggara kawasan berikat;
b. 	penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;
c. 	pengusaha 	di 	kawasan 	berikat 	merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;
d. 	penyelenggara gudang berikat;
e. 	penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau
f. 	pengusaha 	di 	gudang 	berikat 	merangkap
penyelenggara di gudang berikat.
8. 	Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a. 	penyelenggara PLB;
b. 	penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c. 	pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
9. 	Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah:
a. 	Badan Usaha KEK; atau
b. 	Pelaku Usaha di KEK.
10. 	Pengusaha 	di 	Kawasan 	Bebas 	adalah 	pengusaha yang
telah 	mendapatkan 	perizinan 	berusaha 	dari 	Badan
Pengusahaan 	Kawasan 	untuk 	melakukan 	pemasukan
dan/ atau 	pengeluaran 	barang 	ke 	dan 	dari 	Kawasan
Bebas.
11. 	Tarif 	Preferensi 	adalah 	tarif 	bea 	masuk 	berdasarkan
perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai
penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional..
12. 	PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-
01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan
ke 	luar 	Daerah 	Pabean, 	dan 	pengeluaran 	barang 	dari
Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
13. 	Pemberitahuan Pabean KEK yang selanjutnya disingkat
PPKEK 	adalah 	pemberitahuan 	pabean 	untuk 	kegiatan
pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK.
14. 	Negara 	Anggota 	adalah 	negara 	yang 	menandatangani
perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka
perdagangan barang.
15. 	Bukti Asal 	Barang adalah 	dokumen 	pelengkap 	pabean
yang 	akan 	digunakan 	sebagai 	dasar 	pemberian 	Tarif
Preferensi.
16. 	Surat 	Keterangan 	Asal 	(Certificate 	of 	Origin) 	yang
selanjutnya disingkat SKA adalah Bukti Asal Barang yang
diterbitkan 	oleh 	instansi 	penerbit 	SKA 	yang 	akan
digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 3 of 16 --

17. 	Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA yang berisi
ketentuan 	mengenai 	pengisian 	SKA 	dan 	merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari SKA.
18. 	SKA Elektronik (e-Fonn) adalah SKA yang disusun sesuai
dengan Process Specification and Message Implementation
Guideline, 	dan 	dikirim 	secara 	elektronik 	antar 	Negara
Anggota.
19. 	Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disingkat DAB
adalah 	Bukti Asal 	Barang yang berisi 	pernyataan 	asal
barang 	yang 	dibuat 	oleh 	eksportir 	atau 	produsen
sebagaimana 	diatur 	dalam 	masing-masing 	perjanjian
atau 	kesepakatan 	internasional, 	yang 	akan 	digunakan
sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi.
20. 	Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau
institusi 	yang 	ditunjuk 	pemerintah 	di 	Negara 	Anggota
pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan
SKA atas barang yang akan diekspor.
21. 	Kantor 	Pabean 	adalah 	kantor 	dalam 	lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban 	pabean 	sesua1 	dengan 	Undang-Undang
Kepabeanan.
22. 	Sistem 	Komputer 	Pelayanan 	adalah 	sistem 	komputer
yang 	digunakan 	oleh 	Kantor 	Pabean 	dalam 	rangka
pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
23. 	Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
24. 	Direktur 	Jenderal 	adalah 	Direktur 	Jenderal 	Bea 	dan
Cukai.
25. 	Pejabat 	Bea 	dan 	Cukai 	adalah 	pegawai 	Direktorat
Jenderal 	Bea dan 	Cukai yang 	ditunjuk 	dalam jabatan
tertentu 	untuk 	melaksanakan 	tugas 	tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
Pasal 2
(1) 	Ketentuan 	prosedural 	dalam 	rangka 	penyerahan 	SKA
dan/ atau DAB meliputi:
a. 	prosedur penyerahan SKA dan/ atau DAB;
b. 	tanda 	tangan 	pejabat 	yang 	berwenang 	dan/ atau
stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA;
c. 	tanda tangan eksportir/produsen; dan
d. 	Overleaf Notes.
(2) 	Pelaksanaan 	ketentuan 	prosedural 	sebagaimana
dimaksud 	pada 	ayat 	(1), . dilaksanakan 	dalam 	rangka
pengenaan 	tarif 	bea 	masuk 	atas 	barang 	impor
berdasarkan:
a. 	Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong,
Republik Rakyat Tiongkok;
b. 	Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
Indonesia-Australia;
c. 	Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN;
d. 	Persetujuan 	Pembentukan 	Kawasan 	Perdagangan
Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru;
jdih.kemenkeu.go.id

-- 4 of 16 --

e. 	Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan
Kerangka 	Kerja 	mengenai 	Kerjasama 	Ekonomi
Menyeluruh 	antar 	Pemerintah 	Negara-Negara
Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara
dan Republik Korea;
f. 	Persetujuan 	Mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	mengenai 	Kerjasama
Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik India;
g. 	Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan.
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa 	Asia 	Tenggara 	dan 	Republik 	Rakyat
Tiongkok;
h. 	Perjanjian 	Perdagangan 	Preferensial 	antara
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan 	Pemerintah
Republik Islam Pakistan;
1. 	Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara 	Anggota 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Jepang;
J. 	Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina
tentang 	Fasilitasi 	Perdagangan 	untuk 	Produk
Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina;
k. 	Persetujuan 	antara . 	Republik 	Indonesia 	dan
Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi;
1. 	Persetujuan 	Kemitraan 	· Ekonomi 	Komprehensif
antara 	Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan
Pemerintah Republik Chile;
m. 	Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA;
n. 	Persetujuan 	Preferensi 	Perdagangan 	antar 	Negara-
Negara Anggota D-8;
o. 	Persetujuan 	Perdagangan 	Preferensial 	an tar a
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan 	Pemerintah
Republik Mozambik;
p. 	Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
Regional;
q. 	Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan 	Pemerintah
Republik Korea; atau
r. 	Perjanjian 	atau 	kesepakatan 	internasional 	lainnya
yang mengatur tentang ketentuan prosedural dalam
rangka pemanfaatan SKA dan/ atau DAB.
(3) 	Pelaksanaan 	ketentuan 	prosedural 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SKA berupa
SKA Elektronik (e-Form).
Pasal 3
(1) 	Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha 	PLB, 	Pengusaha 	di 	Kawasan 	Bebas, 	atau
Badan 	Usaha/Pelaku 	Usaha 	KEK 	wajib 	menyerahkan
SKA dan/ atau DAB ke Kantor Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 5 of 16 --

(2) 	Penyerahan SKA dan/ atau DAB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
a. 	menyerahkan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli
DAB; dan/ atau
b. 	mengirimkan 	hasil 	pindian 	berwarna 	atau 	hasil
unduhan SKA dan/ atau DAB melalui:
1. 	Sistem Komputer Pelayanan;
2. 	surat elektronik (e-maiij; atau
3. 	media elektronik .lainnya yang disediakan oleh
Kantor Pabean,
dengan 	menunjuk 	pada 	pemberitahuan 	pabean
impor, 	PPFTZ-01 	pemasukan 	barang 	ke 	Kawasan
Bebas 	dari 	luar 	Daerah 	Pabean, 	atau 	PPKEK
pemasukan barang ke KEK.
(3) 	Penyerahan 	SKA 	dan/ atau 	DAB 	untuk 	Importir 	yang
termasuk dalam kategori jalur merah, dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. 	untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
wajib 	diserahkan 	ke 	Kantor 	Pabean paling lambat
1 (satu) hari; a tau
b. 	untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/atau 	DAB
wajib 	diserahkan 	ke 	Kantor Pabean 	paling lambat
1 (satu) hari kerja,
setelah pemberitahuan pabean impor mendapatkan Surat
Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(4) 	Penyerahan 	SKA 	dan/atau 	DAB 	untuk 	Importir 	yang
termasuk 	dalam 	kategori 	jalur 	hijau, 	Penyelenggara/
Pengusaha 	TPB, 	Penyelenggara/ 	Pengusaha 	PLB,
Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku
Usaha 	KEK, 	dilakukan 	dengan 	ketentuan 	sebagai
berikut:
a. 	untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3
(tiga) hari; atau
b. 	untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3
(tiga) hari kerja,
setelah 	pemberitahuan 	pabean 	impor, 	PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah
Pabean, 	atau 	PPKEK 	pemasukan 	barang 	ke 	KEK
mendapatkan 	Surat 	Persetujuan 	Pengeluaran 	Barang
(SPPB).
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 16 --

(5) 	Penyerahan 	SKA 	dan/ atau 	DAB 	untuk 	Importir,
Penyelenggara/Pengusaha 	TPB, 	Penyelenggara/
Pengusaha 	PLB, 	Pengusaha 	di 	Kawasan 	Bebas, 	atau.
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, yang telah ditetapkan
sebagai 	mitra 	utama 	kepabeanan 	atau 	Authorized
Economic Operator (AEO), 	dilakukan 	dengan 	ketentuan
se bagai berikut:
a. 	untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
wajib 	diserahkan 	ke 	Kantor Pabean 	paling lambat
5 (lima) hari; atau
b. 	untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
wajib 	diserahkan 	ke 	Kantor Pabean 	paling lambat
5 (lima) hari kerja,
setelah 	pemberitahuan 	pabean 	impor, 	PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah
Pabean, 	atau 	PPKEK 	pemasukan 	barang 	ke 	KEK
mendapatkan 	Surat 	Persetujuan 	Pengeluaran 	Barang
(SPPB).
Pasal 4
(1) 	SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui mekanisme
sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Pasal 	3 	ayat 	(2),
merupakan:
a. 	lembar 	asli 	SKA 	atau 	hasil 	pindaian 	berwarna
lembar asli SKA;
b. 	hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil
unduhan 	dari 	website 	Instansi 	Penerbit 	SKA;
dan/atau
c. 	lembar 	asli 	DAB 	atau 	hasil 	pindaian 	berwarna
lembar asli DAB.
(2) 	Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau
stempel 	resmi 	dari 	lnstansi 	Penerbit 	SKA 	yang
dibubuhkan secara manual atau elektronik.
(3) 	Penggunaan 	tanda 	tangan 	pejabat 	yang 	berwenang
dan/ atau 	stempel 	resmi 	dari 	lnstansi 	Penerbit 	SKA
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku, jika:
a. 	perjanjian 	atau 	kesepakatan 	internasional 	telah
mengatur 	penggunaan 	tanda 	tangan 	pejabat yang
berwenang 	dan/ atau 	stempel 	resmi 	dari 	Instansi
Penerbit SKA secara elektronik; dan/ atau
b. 	Negara 	Anggota 	perjanjian 	atau 	kesepakatan
internasional 	menyediakan 	website 	untuk
melakukan pengecekan validitas SKA.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 7 of 16 --

(4) 	Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
tidak memuat tanda tangan eksportir dan/ atau Overleaf
Notes, jika:
a. 	perjanjian 	atau 	kesepakatan 	internasional 	tidak
mewajibkan 	adanya 	tanda 	tangan 	eksportir
dan/ atau Overleaf Notes; dan/ atau
b. 	Negara 	Anggota 	perjanjian 	atau 	kesepakatan
internasional 	menyediakan 	website 	untuk
melakukan pengecekan terhadap validitas SKA.
Pasal 5
(1) 	Dalam hal SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui
mekanisrrte 	sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Pasal 	3
ayat 	(2) 	huruf b 	belum 	dapat diyakini 	kebenaran 	dan
keakuratannya, 	Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta
lmportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha 	PLB, 	Pengusaha 	di 	Kawasan 	Bebas, 	atau
Badan 	Usaha/Pelaku Usaha KEK, 	untuk nienyerahkan
lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB.
(2) 	Penyerahan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. 	untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor 	Pabean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu)
hari; atau
b. 	untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor 	Pa.bean 	yang 	memberikan 	pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 	7 	(tujuh) 	hari 	seminggu, 	SKA 	dan/ atau 	DAB
diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu)
hari kerja,
setelah 	Pejabat 	Bea 	dan 	Cukai 	menyampaikan
permintaan 	dokumen 	sebagaimana 	yang 	diatur 	dalam
peraturan menteri mengenai dokumen pelengkap pabean.
BAB II
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI
Pasal 6
SKA dan/ atau DAB yang diserahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan Tarif Preferensi jika:
a. 	memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
b. 	memenuhi Ketentuan Asal Barang yang meliputi:
1. 	kri teria asal barang (origin criteria);
2. 	kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
3. 	ketentuan 	prosedural 	(procedural provisions) 	selain
ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada
huruf a,
sesuai 	dengan 	Peraturan . Menteri 	mengenai 	tata 	cara
pengenaan 	tarif 	bea 	masuk 	atas 	barang 	impor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 8 of 16 --

Pasal 7
Tata cara penelitian SKA dan/ atau DAB dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif
bea masuk atas 	barang impor berdasarkan perjanjian 	atau
kesepakatan internasional.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. 	terhadap 	pemberitahuan 	pabean 	impor, 	PPFTZ-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah.
Pabean, 	dan 	PPKEK 	pemasukan 	barang 	ke 	KEK yang
telah 	mendapatkan 	nomor 	pendaftaran 	dari 	Kantor
Pabean 	sejak 	berlakunya 	Peraturan 	Menteri 	ini 	dan
belum menyerahkan hasil pindaian berwarna atau hasil
unduhan 	SKA 	dan/ atau 	DAB, 	pemrosesannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	45/PMK.04/2020
tentang 	Tata 	Cara 	Penyerahan 	Surat 	Keterangan 	Asal
atau 	Invoice 	Declaration 	beserta 	Dokumen 	Pelengkap
Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka
Pengenaan 	Tarif 	Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 	(COVID-19)
(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020
Nomor 431); dan
b. 	terhadap 	pemberitahuan 	pabean 	impor, 	PPFI'Z-01
pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah
Pabean, 	dan 	PPKEK 	pemasukan 	barang 	ke 	KEK yang
telah 	mendapatkan 	nomor 	pendaftaran 	dari 	Kantor.
Pabean sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah
menyerahkan 	hasil 	pindaian 	berwarna 	atau 	hasil
unduhan 	SKA 	dan/ atau 	DAB, 	pemrosesannya
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Menteri ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	45/PMK.04/2020
tentang 	Tata 	Cara 	Penyerahan 	Surat 	Keterangan 	Asal
atau 	Invoice 	Declaration 	beserta 	Dokumen 	Pelengkap
Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka
Pengenaan 	Tarif 	Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor
Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional
selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020.
Nomor 431); dan
b. 	Ketentuan 	ten tang 	penyerahan 	SKA 	dan/ atau 	DAB,
sebagaimana diatur dalam ketentuan:
1. 	Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 9 of 16 --

huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf b, Pasal 26, Lampiran hun.if B angka Romawi
I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a
angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B
angka 	Romawi 	III 	angka 	1 huruf a 	angka 2) 	dan
angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2020
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan
Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok
(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020
Nomor 707);
2. 	Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf b, Pasal 28, Lampiran huruf B angka Romawi
I angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6), ·
Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a
angka 3), angka 5), dan angka 6), Lampiran huruf B
angka 	Romawi 	III 	angka 	1 	huruf a 	angka 	3) 	dan
angka 5), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV
angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2020
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang 	Impor 	berdasarkan 	Persetujuan 	Kemitraan
Ekonomi 	Komprehensif 	Indonesia-Australia 	(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709);
3. 	Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf b, Pasal 29, Lampiran huruf B angka Romawi
I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a
angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B
angka 	Romawi 	III 	angka 	1 	huruf a 	angka 	2) 	dan
angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV·
angka 	1 	huruf 	a 	angka 	2), 	angka 	4), 	dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
131/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	Perdagangan 	Barang 	ASEAN 	(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1050)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan 	Nomor 	81/PMK.04/2022 	tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
131/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	Perdagangan 	Barang 	ASEAN 	(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 481);
4. 	Pasal 10. ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf b, Pasal 24, Lampiran huruf B angka Romawi
I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
jdih.kemenkeu.go.id

-- 10 of 16 --

Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a
angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B
angka 	Romawi 	III 	angka 	1 	huruf a 	angka 	2) 	dan
angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV
angka 	1 	huruf 	a 	angka 	2), 	angka 	4), 	dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor ·
168/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	lmpor 	berdasarkan
Persetujuan 	Pembentukan 	Kawasan 	Perdagangan
Bebas 	ASEAN-Australia-Selandia 	Baru 	(Berita
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020 	Nomor
1238);
5. 	Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, ayat (7) hunif a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf 	b, 	Pasal 	26, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
dan Lampiran huruf B angka Romawi III angka 	1
huruf 	a 	angka 	2) 	dan 	angka 	4), 	dan 	Lampiran
huruf B angka romawi IV angka 1 huruf a angka 2),
angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 	169/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara
Pengenaan 	Tarif 	Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	lmpor ·
berdasarkan 	Persetujuan 	Perdagangan 	Barang
dalam 	Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	mengenai
Kerjasama 	Ekonomi 	Menyeluruh 	antar Pemerintah
Negara-Negara 	Anggota 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan 	Republik 	Korea 	(Berita
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020 	Nomor
1239);
6. 	Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan
huruf 	b, 	Pasal 	25, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
170/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan-
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	mengenai 	Perdagangan 	Barang 	dalam
Persetujuan 	Kerangka 	Kerja 	mangenai 	Kerjasama
Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara 	dan 	Republik 	India 	(Berita
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2020 	Nomor
1240);
7. 	Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	26, 	Lampiran 	huruf 	B . angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 11 of 16 --

angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
171/PMK.04/2020 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea. Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan ·
Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa-
Bangsa 	Asia 	Tenggara 	dan 	Republik 	Rakyat
Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1241);
8. 	Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
huruf 	b; 	Pasal 	20, · Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
70/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	lmpor 	berdasarkan
Perjanjian 	Perdagangan 	Preferensial 	antara ·
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan 	Pemerintah
Republik 	Islam 	Pakistan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 719);
9. 	Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf 	a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	24, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran · huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
71/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar
Negara-Negara . 	Anggota 	Perhimpunan 	Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara 	dan 	Jepang 	(Berita 	Negara·
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 720);
10. 	Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	22, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B -angka Romawi III angka 1 huruf a
r 	~	jdih.kemenkeu.go.id

-- 12 of 16 --

angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 htiruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
72/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah
Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina
tentang 	Fasilitasi 	Perdagangan 	untuk 	Produk
Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 721);
11. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan ·
huruf 	b, 	ayat 	(7). huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	23, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5); 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan · 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 722);
12. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
·huruf 	b, 	Pasal 	23, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan ·
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
80/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
antara 	Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan
Pemerin tah Repu blik Chile (Beri ta Negara Repu blik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 737);
13. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(9) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	25, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), ·
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
122/PMK.04/2021 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
jdih.kemenkeu.go.id

-- 13 of 16 --

Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA
(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2021
Nomor 1041);
14. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(8) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	26, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor ·
203/PMK.04/2021 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	Preferensi 	Perdagangan 	antar 	Negara-
Negara 	Anggota 	D-8 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1456);
15. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(8) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	24, · Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5), 	Lampiran 	huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan·Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
89/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif
Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	berdasarkan
Persetujuan 	Perdagangan 	Preferensial 	antara ·
Pemerintah 	Republik 	Indonesia 	dan 	Pemerintah
Republik 	Mozambik 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 536);
16. 	Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan
huruf 	b, 	ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(8) 	huruf a 	dan
huruf 	b, 	Pasal 	_29, 	Lampiran 	huruf 	B 	angka
Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 3), dan
angka 	4), 	Lampiran · huruf 	B 	angka 	Romawi 	II
angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5),
Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a
angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka
Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan
angka 	5) 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
209/PMK.04/2022 	tentang 	Tata 	Cara 	Pengenaan
Tarif Bea 	Masuk 	atas 	Barang 	Impor 	Berdasarkan
Persetujuan 	Kemitraan 	Ekonomi 	Komprehensif
Regional 	(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1332); dan
17. 	Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4),
ayat (5) huruf a dan b, ayat (6) huruf a dan huruf b,
ayat 	(7) 	huruf a, 	ayat 	(8) 	huruf a 	dan 	huruf 	b,
jdih.kemenkeu.go.id

-- 14 of 16 --

Pasal 24, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1
huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran
huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2),
angka 4), 	dan angka 5), 	Lampiran huruf B angka
Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4),
dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 	1
huruf a angka 2),. angka 4), dan angka 5) Peraturan
Menteri 	Keuangan 	· Nomor 	219/PMK.04/2022
tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang 	Impor 	Berdasarkan 	Perjanjian 	Kemitraan
Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik
Indonesia 	dan 	Pemerintah 	Republik 	Korea 	(Berita
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2022 	Nomor
144 7),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) ·
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
jdih.kemenkeu.go.id

-- 15 of 16 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 285
Salinan sesuai dengan aslinya
Ke 	ala Biro Umum
Administrasi Kernen terian
I HASLAM
NIP 19850116 201012 2 002
jdih.kemenkeu.go.id

-- 16 of 16 --

§ 03

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2016 Tentan Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

tentang PAKAIAN DINAS

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 35/2023?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 35/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). Other 35/2023 — No. 35 of 2023. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-35-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 35/2023 — No. 35 of 2023." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-35-2023.

Bluebook (legal)

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 35/2023 — No. 35 of 2023," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-35-2023.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN/ATAU DEKLARASI ASAL BARANG DALAM RANGKA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan perjanjian kerja sama. ekonomi dengan negara mitra, Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan tarif bea masuk atas barang impor dan menetapkan tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor dalam skema perjanjian atau kesepakatan internasional; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan fasilitasi pelayanan atas barang impor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyerahan surat keterangan asal dan/ atau . deklarasi asal barang sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ten tang· Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal dan/ atau Deklarasi Asal Barang dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 16 -- Menetapkan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norn.or 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYERAHAN SURAT KETERANGAN ASAL DAN/ATAU DEKLARASI ASAL BARANG DALAM RANGKA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonorrii · Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai. 3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. 4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 16 -- 5. Pu sat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali. 6. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. 7. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah: a. penyelenggara kawasan berikat; b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat; c. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat; d. penyelenggara gudang berikat; e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau f. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat. 8. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah: a. penyelenggara PLB; b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau c. pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB. 9. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK adalah: a. Badan Usaha KEK; atau b. Pelaku Usaha di KEK. 10. Pengusaha di Kawasan Bebas adalah pengusaha yang telah mendapatkan perizinan berusaha dari Badan Pengusahaan Kawasan untuk melakukan pemasukan dan/ atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas. 11. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.. 12. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ- 01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas, dari dan ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean. 13. Pemberitahuan Pabean KEK yang selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK. 14. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang. 15. Bukti Asal Barang adalah dokumen pelengkap pabean yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. 16. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) yang selanjutnya disingkat SKA adalah Bukti Asal Barang yang diterbitkan oleh instansi penerbit SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 16 -- 17. Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA. 18. SKA Elektronik (e-Fonn) adalah SKA yang disusun sesuai dengan Process Specification and Message Implementation Guideline, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota. 19. Deklarasi Asal Barang yang selanjutnya disingkat DAB adalah Bukti Asal Barang yang berisi pernyataan asal barang yang dibuat oleh eksportir atau produsen sebagaimana diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional, yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif Preferensi. 20. Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor. 21. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesua1 dengan Undang-Undang Kepabeanan. 22. Sistem Komputer Pelayanan adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 24. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 25. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Pasal 2 (1) Ketentuan prosedural dalam rangka penyerahan SKA dan/ atau DAB meliputi: a. prosedur penyerahan SKA dan/ atau DAB; b. tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA; c. tanda tangan eksportir/produsen; dan d. Overleaf Notes. (2) Pelaksanaan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), . dilaksanakan dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan: a. Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok; b. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia; c. Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; d. Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru; jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 16 -- e. Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea; f. Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India; g. Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan. Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok; h. Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan; 1. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Jepang; J. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina; k. Persetujuan antara . Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi; 1. Persetujuan Kemitraan · Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile; m. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA; n. Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara- Negara Anggota D-8; o. Persetujuan Perdagangan Preferensial an tar a Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik; p. Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional; q. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea; atau r. Perjanjian atau kesepakatan internasional lainnya yang mengatur tentang ketentuan prosedural dalam rangka pemanfaatan SKA dan/ atau DAB. (3) Pelaksanaan ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SKA berupa SKA Elektronik (e-Form). Pasal 3 (1) Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK wajib menyerahkan SKA dan/ atau DAB ke Kantor Pabean. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 16 -- (2) Penyerahan SKA dan/ atau DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme: a. menyerahkan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB; dan/ atau b. mengirimkan hasil pindian berwarna atau hasil unduhan SKA dan/ atau DAB melalui: 1. Sistem Komputer Pelayanan; 2. surat elektronik (e-maiij; atau 3. media elektronik .lainnya yang disediakan oleh Kantor Pabean, dengan menunjuk pada pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK. (3) Penyerahan SKA dan/ atau DAB untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur merah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari; a tau b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari kerja, setelah pemberitahuan pabean impor mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM). (4) Penyerahan SKA dan/atau DAB untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja, setelah pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 16 -- (5) Penyerahan SKA dan/ atau DAB untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau. Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan atau Authorized Economic Operator (AEO), dilakukan dengan ketentuan se bagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari; atau b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB wajib diserahkan ke Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, atau PPKEK pemasukan barang ke KEK mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Pasal 4 (1) SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), merupakan: a. lembar asli SKA atau hasil pindaian berwarna lembar asli SKA; b. hasil unduhan SKA, dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari website Instansi Penerbit SKA; dan/atau c. lembar asli DAB atau hasil pindaian berwarna lembar asli DAB. (2) Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA yang dibubuhkan secara manual atau elektronik. (3) Penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari lnstansi Penerbit SKA secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku, jika: a. perjanjian atau kesepakatan internasional telah mengatur penggunaan tanda tangan pejabat yang berwenang dan/ atau stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara elektronik; dan/ atau b. Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan validitas SKA. jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 16 -- (4) Dalam SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat tidak memuat tanda tangan eksportir dan/ atau Overleaf Notes, jika: a. perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan adanya tanda tangan eksportir dan/ atau Overleaf Notes; dan/ atau b. Negara Anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk melakukan pengecekan terhadap validitas SKA. Pasal 5 (1) Dalam hal SKA dan/atau DAB yang diserahkan melalui mekanisrrte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b belum dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta lmportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, Pengusaha di Kawasan Bebas, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK, untuk nienyerahkan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB. (2) Penyerahan lembar asli SKA dan/ atau lembar asli DAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari; atau b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pa.bean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, SKA dan/ atau DAB diterima oleh Kantor Pabean paling lambat 1 (satu) hari kerja, setelah Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan permintaan dokumen sebagaimana yang diatur dalam peraturan menteri mengenai dokumen pelengkap pabean. BAB II PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI Pasal 6 SKA dan/ atau DAB yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat diberikan Tarif Preferensi jika: a. memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan b. memenuhi Ketentuan Asal Barang yang meliputi: 1. kri teria asal barang (origin criteria); 2. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan 3. ketentuan prosedural (procedural provisions) selain ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Peraturan . Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 16 -- Pasal 7 Tata cara penelitian SKA dan/ atau DAB dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 8 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap pemberitahuan pabean impor, PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah. Pabean, dan PPKEK pemasukan barang ke KEK yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum menyerahkan hasil pindaian berwarna atau hasil unduhan SKA dan/ atau DAB, pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 431); dan b. terhadap pemberitahuan pabean impor, PPFI'Z-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, dan PPKEK pemasukan barang ke KEK yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor. Pabean sejak berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah menyerahkan hasil pindaian berwarna atau hasil unduhan SKA dan/ atau DAB, pemrosesannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Penyerahan Surat Keterangan Asal atau Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional selama Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020. Nomor 431); dan b. Ketentuan ten tang penyerahan SKA dan/ atau DAB, sebagaimana diatur dalam ketentuan: 1. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 16 -- huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 26, Lampiran hun.if B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 707); 2. Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 28, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6), · Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 3) dan angka 5), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 3), angka 5), dan angka 6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 709); 3. Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 29, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV· angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1050) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 481); 4. Pasal 10. ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 24, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 16 -- Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor · 168/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1238); 5. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) hunif a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 26, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), dan Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor · berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1239); 6. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, dan ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 25, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan- Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan mengenai Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mangenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik India (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1240); 7. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 26, Lampiran huruf B . angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 16 -- angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea. Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan · Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Persetujuan Tertentu antara Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Tiongkok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1241); 8. Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b; Pasal 20, · Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor berdasarkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara · Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 719); 9. Pasal 10 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 24, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran · huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Menyeluruh antar Negara-Negara . Anggota Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara dan Jepang (Berita Negara· Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 720); 10. Pasal 8 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 22, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B -angka Romawi III angka 1 huruf a r ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 16 -- angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 htiruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 721); 11. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan · huruf b, ayat (7). huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 23, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5); Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan · Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 722); 12. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan ·huruf b, Pasal 23, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan · angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerin tah Repu blik Chile (Beri ta Negara Repu blik Indonesia Tahun 2021 Nomor 737); 13. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (9) huruf a dan huruf b, Pasal 25, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), · Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 16 -- Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1041); 14. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (8) huruf a dan huruf b, Pasal 26, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor · 203/PMK.04/2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara- Negara Anggota D-8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1456); 15. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (8) huruf a dan huruf b, Pasal 24, · Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan·Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor berdasarkan Persetujuan Perdagangan Preferensial antara · Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Mozambik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 536); 16. Pasal 12 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan huruf b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (8) huruf a dan huruf b, Pasal _29, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4), Lampiran · huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1332); dan 17. Pasal 9 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) huruf a dan b, ayat (6) huruf a dan huruf b, ayat (7) huruf a, ayat (8) huruf a dan huruf b, jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 16 -- Pasal 24, Lampiran huruf B angka Romawi I angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi II angka 1 huruf a angka 2), angka 4), dan angka 5), Lampiran huruf B angka Romawi III angka 1 huruf a angka 2) dan angka 4), dan Lampiran huruf B angka Romawi IV angka 1 huruf a angka 2),. angka 4), dan angka 5) Peraturan Menteri Keuangan · Nomor 219/PMK.04/2022 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) · hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 16 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Maret 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 285 Salinan sesuai dengan aslinya Ke ala Biro Umum Administrasi Kernen terian I HASLAM NIP 19850116 201012 2 002 jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 16 --

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Submission Requirements

Submission Mechanism

Timelines for Submission

Preferential Tariffs Eligibility

Transitional Provisions

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 35/2023?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Submission Requirements

Submission Mechanism

Timelines for Submission

Preferential Tariffs Eligibility

Transitional Provisions

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 35/2023?

Sitasi

Revocation of Previous Regulations