Lainnya
BerlakuOther 33/2023
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal
No. 33 of 2023
Diterbitkan
1 Sep 2023
Berlaku
1 Sep 2023
Penerbit
Indonesia, Kementerian Kesehatan
Status
Berlaku
No. 33 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation regarding the establishment and management of bonded exhibition venues (TPPB). It aims to enhance the ease of doing business, support local industries, and provide promotional facilities for domestic industries. The changes are based on evaluations of the implementation of previous regulations and are intended to create a more favorable business climate.
The regulation primarily affects venue managers (Pengelola Venue) and organizers (Organizer) involved in the establishment and management of TPPB. It applies to both permanent and temporary exhibition venues and is relevant to businesses engaged in exhibitions and trade shows.
- **Venue Management**: According to Pasal 3, venue managers must collaborate with organizers to conduct exhibitions. Permanent TPPB can only be managed by designated permanent TPPB operators (Pasal 3 ayat (3)). - **Location Requirements**: As per Pasal 5, locations designated as TPPB must meet specific criteria, including accessibility for transportation and clear boundaries. Temporary venues can only be used for certain types of sales (Pasal 5 ayat (2)). - **Application Process**: Venue managers must apply for TPPB status through the Minister, providing necessary documentation such as proof of tax registration and location ownership (Pasal 7). - **Exhibition Permits**: Permanent TPPB operators must apply for exhibition permits at the beginning of each year or before each exhibition (Pasal 13). - **Customs and Tax Obligations**: Goods for exhibitions must be declared and may receive customs exemptions under certain conditions (Pasal 19). - **Stock Management**: Operators must conduct stock counts before and after exhibitions to ensure compliance with regulations (Pasal 18). - **Penalties**: There are penalties for late tax payments related to exhibition goods (Pasal 20).
- **TPPB (Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat)**: Bonded exhibition venue where goods can be displayed and sold under specific customs regulations. - **Pengelola Venue**: Venue manager responsible for the operation of TPPB. - **Organizer**: Entity responsible for organizing exhibitions at TPPB.
The regulation is effective from the date of its promulgation, which is March 24, 2023. Existing permits issued before this regulation will remain valid until revoked (Pasal II).
This regulation amends the previous regulation No. 174/PMK.04/2022 and interacts with various laws regarding taxation, customs, and trade, including the General Taxation Law and the Customs Law. It also references the need for compliance with other related regulations as stipulated in the cited laws.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Venue managers must collaborate with organizers to conduct exhibitions as stated in Pasal 3 ayat (4).
Locations designated as TPPB must meet specific criteria, including accessibility and clear boundaries (Pasal 5).
Venue managers must apply for TPPB status with required documentation, including proof of tax registration (Pasal 7).
Permanent TPPB operators must apply for exhibition permits at the beginning of each year or before each exhibition (Pasal 13).
Goods for exhibitions must be declared and may receive customs exemptions under specific conditions (Pasal 19).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (23K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONES!A SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 4/PMK.04/2022 TENTANG TEMPAT PENYELENGGARMN PAMERAN BERIKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai tempat penyelenggaraan pameran berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 74/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan pameran dan untuk lebih menciptakan iklim kemudahan berusaha, mendukung industri, serta tersedianya sarana promosi untuk industri dalam negeri, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 17 4/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat; Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan · Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 12 -- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beqerapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara · . Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 · Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7. Peraturan Pemerintah N9mor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768); 8. Peraturan Presiden Nomor 57 T~un 2020 tentang · Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 12 -- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1187); MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174/PMK.04/2022 TENTANG TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.04/2022 tentang Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1187) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 (1) Di dalam TPPB dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan TPPB. (2) TPPB dapat bersifat tetap atau sementara. (3) Penyelenggaraan dan pengusahaan TPPB Tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengelola Venue yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Tetap. (4) Pengelola Venue sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja sama dengan Organizer dalam menyelenggarakan kegiatan Pameran. (5) Penyelenggaraan dan Pengusahaan TPPB yang bersifat sementara dapat dilakukan oleh Pengelola Venue dan/ atau Organizer yang telah ditetapkan sebagai Pengusaha TPPB Sementara. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Tempat yang akan menjadi TPPB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. lokasi Tempat Penimbunan dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut lainnya; b. mempunyai batas dan luas yang jelas; dan c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik di Tempat Penimbunan. (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap, hanya dapat menjadi TPPB Sementara. (3) Tempat yang digunakan untuk kegiatan jual beli secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk sejenis toko, pertokoan, dan pusat perbelanj aan. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 12 -- 3. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB. Tetap dan izin sebagai Pengusaha TPPB Tetap, Pengelola Venue mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (2) Pengelola Venue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; b. tidak ditujukan untuk kegiatan perdagangan; dan c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. · (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. surat Nomor lnduk Berusaha dengan lapangan usaha se bagai lokasi kegiatan penyelenggaraan Pameran; b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu. kawasan, tempat, atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun yang mempunyai batas-batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan TPPB Tetap; c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak; d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. surat pernyataan tidak pernah: 1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/ atau cukai yang telah memplinyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh). tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan 2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid. r "jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 12 -- 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai TPPB Sementara dan 1zm sebagai Pengusaha TPPB Sementara, Pengelola Venue dan/ atau Organizer mengajukan permohonan kepada Menteri melalui. Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU. (2) Pengelola Venue dan/ atau Organizer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. · telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak; b. tidak ditujukan untuk kegiatan perdagangan; dan c. memiliki pemahaman dalam pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat akan diselenggarakan kegiatan Pameran. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. surat Nomor Induk Berusaha dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran; b. bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas- . batas yang jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/ denah yang akan dijadikan TPPB Sementara; c. bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak; d. bukti penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan/atau surat pemberitahuan masa PPN untuk• 3 (tiga) masa pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; e. surat pernyataan tidak pernah; 1. melakukan tindak pidana kepabeanan, perpajakan, dan/ atau cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana; dan 2. dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak putusan pailit; dan f. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak sesuai aplikasi yang menunjukkan valid. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 12 -- 5. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Pengusaha TPPB Tetap harus mengajukan izin penyelenggaraan Pameran kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU: a. setiap awal tahun; atau b. setiap akan dilaksanakannya kegiatan Pameran. (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Pengusaha TPPB Tetap mengajukan . permohonan dengan melampirkan: a. kontrak kerja sama antara Pengusaha TPPB Tetap dengan Organizer, dan b. surat Nomor Induk Berusaha milik Organizer dengan lapangan usaha berupa penyelenggaraan Pameran. (3) Dalam hal Pengusaha TPPB Tetap dan Organizer merupakan badan hukum yang sama maka Pengusaha TPPB Tetap tidak perlu melampirkan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jangka waktu persiapan dan pelaksanaan Pameran. (5) Dalam hal terdapat perubahan atas isian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Pengusaha TPPB Tetap dapat melakukan perubahan izin ke Kantor Wilayah atau KPU. · 6. Ketentuan ayat (4) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14. berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Barang Pameran yang dimasukkan ke Tempat Penimbunan digolongkan sebagai berikut: a. barang untuk dipamerkan; dan b. barang untuk mendukung keperluan Pameran. (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan -barang Pameran yang akan diekspor kembali. · (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa barang untuk dipertunjukkan, diperagakan, dan/ atau diperkenalkan, baik yang berada di Tempat Penimbunan maupun Tempat Pameran. (4) Pengusaha TPPB menyampaikan rincian jenis dan jumlah barang pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus memenuhi kewajaran dan disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebelum barang dimasukkan ke Tempat. Penimbunan. (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. barang cetakan untuk keperluan promosi dan barang untuk keperluan stan Pameran termasuk dalam bentuk dekorasi, poster, foto, pamflet, leaflet, brosur, dan gambar yang bersifat reklame; jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 12 -- b. barang untuk keperluan souvenir yang diberikan secara cuma-cuma termasuk dalam bentuk pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau Peserta Pameran; dan/ atau c. barang sampel yang diberikan secara cuma cuma dan tidak dapat diperjualbelikan serta dikemas secara khusus dalam jumlah yang lebih sedikit dari produk komersial terkecil. (6) Barang Pameran selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke Tempat Pameran. 7. Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (4) Pasal 15 dihapus,. sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: Pasal 15 (1) Pemasukan barang Pameran ke Tempat Penimbunan dapat dilakukan dari: a. luar Daerah Pabean; dan/ atau b. TPPB lainnya. (2) Barang Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang-dapat dimasukkan ke Tempat Penimbunan merupakan barang Pameran milik: a. subjek pajak luar negeri; b. Pengusaha TPPB; atau c. subjek pajak dalam negeri selain Pengusaha TPPB. (3) Pengusaha TPPB wajib mempunyai salinan bukti pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak milik subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Dihapus. (5) Dalam dokumen pemberitahuan pabean atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan: a. identitas subjek pajak luar negeri, Pengusaha TPPB, atau subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang; dan b. identitas Pengusaha TPPB sebagai importir. (6) Atas pemasukan barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. (7) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimasukkan dalam kewajaran jumlah dan jenis tertentu ke Tempat Penimbunan: a. diberikan penangguhan bea masuk; b. tidak dipungut PDRI; dan/ atau c. diberikan pembebasan cukai. (8) Barang yang dimasukkan ke Tempat Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6) tidak dapat diberikan fasilitas se bagaimana. dimaksud pada ayat (7). jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 12 -- 8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi se bagai berikut: Pasal 18 (1) Sebelum pelaksanaan Pameran, Pengusaha TPPB melakukan pencacahan (stock opname) saldo awal atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan. (2) Pemindahan barang Pameran dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran atau sebaliknya dilakukan pengawasan oleh Pejabat Bea dan Cukai. (3) Setelah pelaksanaan Pameran, Pengusaha TPPB melakukan pencacahan (stock opname) saldo akhir atas barang yang mendapatkan fasilitas yang berada di Tempat Penimbunan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak berakhirnya 1zm penyelenggaraan Pameran. 9. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut: Pasal 19 (1) Barang Pameran yang ditimbun di Tempat Penimbunan dapat dikeluarkan ke: a. Tempat Pameran; b. luar Daerah Pabean; dan/ atau c. TPPB lainnya. (2) Barang Pameran di Tempat Pameran dari Tempat Penimbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dilakukan pelunasan bea masuk, cukai, dan/ atau PDRI, pada saat jangka waktu izin penyelenggaraan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) berakhir, wajib dimasukkan kembali ke Tempat Penimbunan paling lambat: a. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran; atau b. sebelum dilaksanakan Pameran berikutnya dalam hal Pameran berikutnya dilaksanakan kurang dari 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya izin penyelenggaraan Pameran. (3) Barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah. Pabean setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean berdasarkan permohonan dari Pengusaha TPPB. (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pa~a ayat (3) dapat diberikan dalam hal: a. barang Pameran yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4); b. barang Pameran akan dihibahkan kepada pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah; c. barang Pameran akan dihibahkan ke lembaga tertentu yang ditunjuk oleh· pemerintah untuk tujuan penelitian dan pengembangan; jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 12 -- d. barang Pameran akan dihibahkan ke sekolah . menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, perguruan tinggi program diploma pada pendidikan vokasi, dan/ atau balai latihan kerja; dan/ atau e. barang Pameran dengan pertimbangan tertentu. (5) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi: a. barang Pameran digunakan untuk keperluan penelitian dan pengembangan industri dalam negeri; b. barang Pameran mengalami kerusakan; atau c. barang Pameran tidak memungkinkan untuk diekspor kembali dan dimusnahkan. (6) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. (7) Dalam hal barang yang ditimbun di Tempat Penimbunan melebihi jangka waktu sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo wajib diselesaikan dengan cara: a. diekspor kembali; b. dimusnahkan; dan/ atau c. diselesaikan kewajiban pabean dengan membayar bea masuk dan/ atau PDRI, sepanjang telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang impor dan cukai. (8) Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/ atau PDRI atas barang untuk mendukung keperluan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) pada saat pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan ke Tempat Pameran. (9) Kewajiban pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan terhadap barang pendukung Pameran yang akan diekspor kembali. 10. Ketentuan ayat (7) dan ayat (8) diubah, di antara ayat (7) . dan ayat (8) Pasal 20 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7a), serta ayat (10) dan ayat (11) dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Dalam hal barang Pameran dari luar Daerah Pabean dikeluarkan dari Tempat Penimbunan ke tempat lain dalam Daerah Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai se bagaimana · dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pengusaha TPPB wajib melunasi bea masuk dan/atau PDRI yang pada saat pemasukannya diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7). (2) Dalam hal barang Pameran dimiliki oleh subjek pajak dalam negeri, pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh subjek pajak dalam negeri sebagai pemilik barang. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 12 -- (3) PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. atas barang untuk dipamerkan, terutang pada saat pengeluaran barang dari TPPB; atau b. atas barang untuk mendukung keperluan Pameran, terutang saat pengeluaran barang yang pertama kali dari Tempat Penimbunan. (4) Dalam hal barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan barang kena cukai, berlaku ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang cukai. (5) Pelunasan bea masuk dan/ atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sudah dilakukan pada saat pendaftaran dokumen pemberitahuan pabean pengeluaran barang. (6) Atas pelunasan PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang dilakukan setelah saat terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha TPPB dikenakan sanksi keterlambatan penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. atas barang milik subjek pajak luar negeri dan Pengusaha TPPB dapat dikreditkan oleh Pengusaha TPPB; atau b. atas barang milik subjek pajak dalam negeri dapat dikreditkan oleh subjek pajak dalam negeri. (7a) Pengkreditan PDRI atas barang milik subjek pajak_ luar negeri oleh Pengusaha TPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan dalam hal: a. barang Pameran diakui sebagai pembelian oleh Pengusaha TPPB saat . barang tersebut dikeluarkan dari Tempat Penimbunan; b. pengeluaran barang Pameran milik subjek pajak luar negeri merupakan penyerahan oleh Pengusaha TPPB; dan c. Pengusaha TPPB memungut PPN atau PPN dan PPnBM terutang dan menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan barang Pameran yang semula milik subjek pajak luar negeri tersebut. (8) Dalam hal pengeluaran barang Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki: a. subjek pajak dalam negeri; atau b. Pengusaha TPPB baik milik sendiri maupun yang semula milik subjek pajak luar negeri, yang merupakan penyerahan barang kena pajak, pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang_ wajib memungut PPN atau PPN dan PPnBM dan membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ~i bidang perpajakan (9) Atas penyerahan barang kena pajak dari TPPB ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terutang PPN atau PPN dan PPnBM pada saat pengeluaran barang dari TPPB. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 12 -- (10) Dihapus. (11) Dihapus. (12) Atas pengeluaran barang dari TPPB yang bukan merupakan penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak dikenakan PPN atau PPN dan PPnBM dan tidak dibuatkan Faktur Pajak. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap persetujuan sebagai izin Pengusaha TPPB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin Pengusaha TPPB dicabut. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 12 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 260 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum ·an Administrasi Kementerian IANI HASLAM NIP 19850116 201012 2 002 jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 12 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal
tentang KESEHATAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 33/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Operators must conduct stock counts before and after exhibitions to ensure compliance with regulations (Pasal 18).
There are penalties for late tax payments related to exhibition goods as outlined in Pasal 20.