Minister of Health Regulation No. 31 of 2022 on the Implementation of Government Regulation No. 93 of 2015 on Educational Hospitals
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
Minister of Health Regulation No. 31 of 2022 outlines the implementation framework for Government Regulation No. 93 of 2015, which focuses on the establishment and management of educational hospitals in Indonesia. This regulation is particularly relevant for foreign investors interested in the healthcare sector, especially those looking to invest in or collaborate with educational hospitals. It sets forth the standards and requirements that educational hospitals must meet to ensure they provide quality medical education and services. Key obligations include compliance with specific operational standards, accreditation processes, and the integration of educational programs with healthcare services. The regulation also emphasizes the importance of partnerships between educational institutions and healthcare providers, which may present opportunities for foreign investors to engage in joint ventures or collaborations. Additionally, this regulation interacts with other related regulations concerning healthcare services, educational standards, and investment in the health sector, ensuring a cohesive approach to healthcare education and service delivery in Indonesia.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (36K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1088, 2022 KEMENKES. Rumah Sakit Pendidikan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 12 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (7), dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777); 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian www.peraturan.go.id -- 1 of 18 -- 2022, No.1088 -2- Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 2015 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. 2. Institusi Pendidikan adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademis, profesi dan/atau vokasi di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain. 3. Dosen Kedokteran yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora kesehatan, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 4. Mahasiswa adalah mahasiswa kedokteran, mahasiswa kedokteran gigi, atau mahasiswa bidang kesehatan lain sebagai peserta didik pada pendidikan akademik, profesi, dan vokasi yang menjalankan pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BAB II JENIS RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Pasal 2 Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Rumah Sakit Pendidikan utama; b. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi; dan c. Rumah Sakit Pendidikan satelit. Pasal 3 (1) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa: a. rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk www.peraturan.go.id -- 2 of 18 -- 2022, No.1088 memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau b. rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi. (2) Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyelenggarakan 12 (dua belas) pelayanan medik spesialis untuk rumah sakit umum atau 8 (delapan) pelayanan medik spesialis yang sesuai kekhususan untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut. (3) Selain menyelenggarakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Pendidikan utama harus memenuhi: a. paling sedikit 200 (dua ratus) tempat tidur rawat inap untuk rumah sakit umum; dan b. paling sedikit 12 (dua belas) tempat tidur rawat inap dan 50 (lima puluh) dental unit untuk rumah sakit khusus gigi dan mulut. Pasal 4 (1) Rumah Sakit Pendidikan utama juga dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi lainnya. (2) Rumah Sakit Pendidikan utama yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penetapannya harus memperhatikan akumulasi rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, dan jumlah dan variasi kasus. Pasal 5 (1) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan rumah sakit khusus yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis. (2) Selain rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan afiliasi juga dapat berupa rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu. (3) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi seluruh kurikulum bagi dokter spesialis/dokter gigi spesialis dan/atau pendidikan spesialis tenaga kesehatan lain. (4) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan apabila digunakan bagi www.peraturan.go.id -- 3 of 18 -- 2022, No.1088 -4- pendidikan dokter/dokter gigi dan tenaga kesehatan lain. (5) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam penetapannya harus memperhatikan akumulasi rasio tenaga pengajar dengan peserta didik, dan jumlah dan variasi kasus. Pasal 6 (1) Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain. (2) Rumah Sakit Pendidikan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit menyelenggarakan 4 (empat) pelayanan medik spesialis. Pasal 7 Rumah sakit dapat menyelenggarakan pendidikan profesi tenaga kesehatan lainnya sebelum maupun setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan. BAB III FUNGSI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Pasal 8 (1) Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. (2) Fungsi Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari implementasi sistem kesehatan akademis yang terintegrasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui pendidikan dan riset di bidang kesehatan. (3) Informasi terkait fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Rumah Sakit Pendidikan secara terbuka kepada pengunjung. Pasal 9 (1) Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan. (2) Pelayanan kesehatan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang: a. dilakukan secara kolaborasi interprofesional sesuai www.peraturan.go.id -- 4 of 18 -- 2022, No.1088 kebutuhan pasien/klien dengan melibatkan Mahasiswa; b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier pada Rumah Sakit Pendidikan utama; dan c. mengintegrasikan fungsi pelayanan dengan fungsi pendidikan dan fungsi penelitian. (3) Kolaborasi interprofesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pendidikan baik pendidikan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan lain yang dilakukan bersama-sama dalam upaya mencapai kompetensi. (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan melalui kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan utama dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mewajibkan Dosen dari Rumah Sakit Pendidikan utama melakukan supervisi terhadap proses pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi di jejaring Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 10 (1) Dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas: a. menyediakan Dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis- subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis- subspesialis, dan tenaga kesehatan lain; c. membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan d. menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan mempertimbangkan keselamatan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. (3) Menyediakan Dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit Pendidikan dengan cara mengusulkan Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) dan/atau tenaga kesehatan lain kepada Institusi Pendidikan untuk diangkat menjadi Dosen. www.peraturan.go.id -- 5 of 18 -- 2022, No.1088 -6- (4) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis, dan/atau dokter gigi spesialis-subspesialis, dan tenaga kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menjadi tempat pemenuhan kompetensi bagi pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. (6) Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pembinaan proses pendidikan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dalam bentuk supervisi oleh Institusi Pendidikan. (7) Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipenuhi oleh Rumah Sakit Pendidikan utama. (8) Selain fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan juga melaksanakan pendidikan multiprofesi, interprofesi, dan/atau transprofesi. Pasal 11 (1) Dalam rangka penyediaan Dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan melakukan perencanaan dan seleksi bersama dalam rekrutmen staf rumah sakit atau staf Institusi Pendidikan yang akan diangkat sebagai Dosen dan melakukan pelayanan di rumah sakit. (2) Tata cara perencanaan dan seleksi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bersama antara direktur/kepala rumah sakit dan pimpinan Institusi Pendidikan. (3) Direktur/kepala rumah sakit menetapkan staf rumah sakit atau Institusi Pendidikan yang telah lulus seleksi bersama sebagai Dosen di rumah sakit dengan mencantumkan bidang keilmuannya. (4) Penetapan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Untuk mendapatkan nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik bagi Dosen yang berasal dari staf rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, direktur/kepala rumah sakit mengusulkan registrasi nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik kepada Institusi Pendidikan. www.peraturan.go.id -- 6 of 18 -- 2022, No.1088 (2) Ketentuan mengenai nomor induk Dosen khusus atau nomor urut pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan bertugas: a. melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; b. menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya; c. mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi spesialistik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya; d. mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan e. mengembangkan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan mempertimbangkan keselamatan pasien, mutu pelayanan rumah sakit, dan cara uji klinik yang baik. (3) Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peneliti lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi staf rumah sakit dan/atau peneliti dari luar Rumah Sakit Pendidikan yang melakukan penelitian kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. (5) Penelitian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari direktur/kepala rumah sakit. (6) Izin penelitian dari direktur/kepala rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari komite etik penelitian rumah sakit bagi penelitian yang memerlukan kaji etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan belum memiliki komite etik penelitian rumah sakit, persetujuan kaji etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan www.peraturan.go.id -- 7 of 18 -- 2022, No.1088 -8- oleh komite etik penelitian pada Institusi Pendidikan atau rumah sakit dalam jejaring pendidikannya. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Rumah Sakit Pendidikan menyusun rencana induk penelitian. (2) Rumah Sakit Pendidikan dalam menyusun rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Institusi Pendidikan. (3) Rencana induk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. peta jalan penelitian; b. jenis penelitian unggulan atau penelitian terapan; c. perencanaan anggaran; d. perencanaan dukungan sarana dan prasarana; dan e. bentuk kerja sama dengan pihak lain. (4) Penelitian unggulan atau penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diutamakan berupa penelitian klinis di bidang manajemen klinis, ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan di rumah sakit. (5) Dalam melaksanakan fungsi penelitian, Rumah Sakit Pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait. Pasal 15 (1) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional dan/atau internasional yang terakreditasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum. (2) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada direktur/kepala rumah sakit untuk dicatat. (3) Hasil penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan milik Rumah Sakit Pendidikan kecuali terkait hak kekayaan intelektual yang dibagi berdasarkan kontribusi masing-masing pihak atau perjanjian kerja sama. BAB IV JUMLAH MAHASISWA SERTA JUMLAH DAN VARIASI JENIS KASUS PENYAKIT Pasal 16 (1) Rumah Sakit Pendidikan hanya dapat menerima www.peraturan.go.id -- 8 of 18 -- 2022, No.1088 Mahasiswa sesuai dengan: a. rasio jumlah Dosen dengan Mahasiswa; dan b. jumlah dan variasi jenis kasus penyakit. (2) Rasio jumlah Dosen dengan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. (3) Jumlah dan variasi jenis kasus penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi variasi jenis kasus sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai dengan jumlah yang cukup untuk setiap jenis kasus. BAB V JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Pasal 17 (1) Rumah Sakit Pendidikan utama harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier. (2) Pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fungsi pendidikan kedokteran dan tenaga kesehatan lain, Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (4) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain. (5) Fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan. Pasal 18 (1) Untuk membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi kriteria dan persyaratan. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rasio jumlah Dosen/pembimbing dengan jumlah Mahasiswa tidak memenuhi; dan b. jumlah dan variasi kasus tidak tercukupi. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. mempunyai surat pernyataan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang berisi kesediaan menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan kesediaan menggunakan standar dan kurikulum yang sama www.peraturan.go.id -- 9 of 18 -- 2022, No.1088 -10- yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan bersama dengan Rumah Sakit Pendidikan utama; dan b. mempunyai surat pernyataan kesanggupan untuk dilakukan penilaian oleh Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan. (4) Rumah Sakit Pendidikan utama bersama Institusi Pendidikan melakukan penilaian terhadap kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan. (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit menilai pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (6) Dalam hal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terpenuhi sesuai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama 3 (tiga) pihak antara Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan dengan jejaring Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 19 (1) Rumah Sakit Pendidikan utama hanya dapat berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang berlokasi dalam 1 (satu) provinsi. (2) Dalam hal di 1 (satu) provinsi tidak terdapat fasilitas pelayanan kesehatan untuk menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan di luar provinsi yang terdekat dengan memperhatikan kondisi geografis dan kemudahan koordinasi. Pasal 20 (1) Seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan mengacu pada pedoman pendidikan klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama. (2) Proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan. Pasal 21 Proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaring Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikoordinasikan oleh komite koordinasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. www.peraturan.go.id -- 10 of 18 -- 2022, No.1088 Pasal 22 (1) Dalam rangka koordinasi proses pembelajaran klinik di jejaring Rumah Sakit Pendidikan, dapat dibentuk tim koordinasi Pendidikan. (2) Tim koordinasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain bersama dengan Institusi Pendidikan dan bertanggung jawab kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan Institusi Pendidikan. (3) Tim koordinasi pendidikan mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas komite koordinasi pendidikan pada jejaring Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 23 (1) Tim koordinasi pendidikan terdiri atas unsur jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan unsur Institusi Pendidikan. (2) Susunan organisasi, keanggotaan, dan jumlah anggota tim koordinasi pendidikan ditetapkan oleh direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. BAB VI PERSYARATAN, STANDAR DAN TATA CARA PENETAPAN Pasal 24 (1) Rumah Sakit Pendidikan wajib mendapat penetapan dari Menteri. (2) Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rumah Sakit Pendidikan harus memenuhi persyaratan dan standar. Pasal 25 (1) Persyaratan untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan paling sedikit meliputi: a. telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan mampu menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan; b. memiliki perizinan berusaha rumah sakit yang masih berlaku; c. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. memiliki dokumen perjanjian kerja sama dengan Institusi Pendidikan; e. memiliki sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sebagai dosen kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; www.peraturan.go.id -- 11 of 18 -- 2022, No.1088 -12- f. memiliki teknologi kedokteran dan/atau kesehatan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan; g. memiliki program penelitian secara rutin; h. membuat pernyataan kesediaan menjadi Rumah Sakit Pendidikan dari pemilik rumah sakit; dan i. memenuhi standar Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 26 (1) Standar Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan; b. standar manajemen dan administrasi pendidikan; c. standar sumber daya manusia; d. standar sarana penunjang pendidikan; dan e. standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas. (2) Standar visi, misi, dan komitmen rumah sakit di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan komitmen rumah sakit untuk menjalankan visi dan misi, dan harus menggambarkan keterlibatan rumah sakit dan Institusi Pendidikan dalam proses pembelajaran dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan yang ditunjukkan secara jelas. (3) Standar manajemen dan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian proses penyelenggaraan pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. (4) Standar sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan standar yang menggambarkan terkait rekrutmen Dosen yang terlibat dalam penyelenggaraan proses pendidikan baik di Rumah Sakit Pendidikan utama dan jejaringnya. (5) Standar sarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar yang menggambarkan Rumah Sakit Pendidikan harus menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan. (6) Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinik yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pedoman pendidikan klinik yang difokuskan pada interaksi dengan berfokus pada pasien (patient-centered) berdasarkan standar pelayanan berbasis bukti, penjaminan mutu, dan mengutamakan keselamatan pasien. (7) Interaksi dengan berfokus pada pasien (patient-centered) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan secara komprehensif terintegrasi (interprofessional practice collaboration). www.peraturan.go.id -- 12 of 18 -- 2022, No.1088 (8) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa instrumen penilaian untuk menetapkan Rumah Sakit Pendidikan. (9) Selain untuk menetapkan Rumah Sakit Pendidikan, standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dipergunakan sebagai dasar penilaian kepatuhan rumah sakit terhadap fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain setelah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Pasal 27 Ketentuan mengenai persyaratan dan penetapan Rumah Sakit Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII INTEGRASI FUNGSIONAL DAN STRUKTURAL Pasal 28 (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan, pendidikan, dan penelitian, Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi melalui: a. integrasi fungsional; dan/atau b. integrasi struktural. (2) Integrasi fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan koordinasi dan kolaborasi antara Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (3) Integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyatuan Institusi Pendidikan dan Rumah Sakit Pendidikan menjadi satu kesatuan kerja dalam menjalankan fungsi pendidikan, pelayanan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. (4) Integrasi fungsional dan integrasi struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang tidak mengurangi tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan, dan mendukung upaya pencapaian fungsi Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 29 (1) Integrasi fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan membentuk unit fungsional di Rumah Sakit Pendidikan. (2) Integrasi struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan pada www.peraturan.go.id -- 13 of 18 -- 2022, No.1088 -14- Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan yang berada dalam 1 (satu) kepemilikan. BAB VIII KEWAJIBAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN Pasal 30 Rumah Sakit Pendidikan memiliki kewajiban: a. meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien/klien; b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; c. menyelenggarakan jejaring pelayanan rujukan dan membina fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama; d. menjalankan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang efektif, efisien, dan akuntabel; e. meningkatkan fasilitas peralatan pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi dan klasifikasinya; f. meningkatkan penelitian klinis dan penelitian lain di bidang kesehatan; dan g. memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis. Pasal 31 (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g diberikan oleh Rumah Sakit Pendidikan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Rumah Sakit Pendidikan atas jasa pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta program dokter layanan primer dan spesialis- subspesialis, sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit Pendidikan. (3) Dalam hal rumah sakit Pendidikan merupakan satuan kerja badan layanan umum, insentif diberikan dengan kriteria: a. kegiatan yang sumber dananya berasal dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum; b. merupakan komponen biaya dari tarif layanan; dan c. mempertimbangkan standar harga pasar. (4) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah, insentif diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Dalam hal Rumah Sakit Pendidikan merupakan rumah sakit perguruan tinggi negeri badan hukum dan rumah sakit milik swasta, insentif diberikan sepanjang pendanaannya berasal dari non anggaran pendapatan dan belanja negara. www.peraturan.go.id -- 14 of 18 -- 2022, No.1088 Pasal 32 Ketentuan mengenai komponen, kriteria, dan tata cara pemberian insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis ditetapkan dengan Keputusan Menteri. BAB IX PENDANAAN Pasal 33 (1) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemilik Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan. (2) Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan harus menganggarkan penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan dengan memperhitungkan unit cost dan kinerja pelayanan terkait penyelenggaraan pendidikan. (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan dalam rangka pembelajaran klinik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Selain pemilik rumah sakit dan Institusi Pendidikan, pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Tata cara perhitungan unit cost pada Rumah Sakit Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pasal 34 (1) Rumah Sakit Pendidikan menerima kontribusi dana pendidikan yang berasal dari Institusi Pendidikan. (2) Besaran kontribusi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Rumah Sakit Pendidikan dengan Institusi Pendidikan. BAB X TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 35 (1) Rumah Sakit Pendidikan dikenai sanksi administratif apabila melanggar ketentuan: a. menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian sebagai Rumah Sakit Pendidikan sebelum ditetapkan oleh Menteri sebagai Rumah Sakit Pendidikan; b. Rumah Sakit Pendidikan utama tidak memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Institusi Pendidikan; www.peraturan.go.id -- 15 of 18 -- 2022, No.1088 -16- c. Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dan Rumah Sakit Pendidikan satelit tidak memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan utama dan Institusi Pendidikan; dan d. tidak memberikan insentif bagi peserta program dokter layanan primer dan spesialis-subspesialis. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan atau pembatalan status Rumah Sakit Pendidikan; dan/atau d. penghentian fungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan. Pasal 36 (1) Sanksi administratif dilakukan berdasarkan laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari: a. pengaduan; b. pemberitaan media elektronik/media cetak; dan/atau c. hasil pengawasan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Pasal 37 (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan/atau institusi/lembaga/instansi/organisasi. (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. dilakukan secara tertulis; dan b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan; b. jenis dugaan pelanggaran yang dilakukan Rumah Sakit Pendidikan; c. waktu pelanggaran dilakukan; d. kronologis peristiwa yang diadukan; dan e. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. Pasal 38 Pemberitaan media elektronik/media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b merupakan pemberitaan yang dapat ditelusuri kebenarannya. www.peraturan.go.id -- 16 of 18 -- 2022, No.1088 Pasal 39 (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Kesehatan. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 40 (1) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota, dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan/atau asosiasi Institusi Pendidikan. (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit Pendidikan dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian, dan mencegah terjadinya pelanggaran oleh Rumah Sakit Pendidikan. (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau monitoring dan evaluasi. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 41 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Rumah sakit yang telah memiliki penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. Rumah sakit yang telah memiliki penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya penetapan. www.peraturan.go.id -- 17 of 18 -- 2022, No.1088 -18- BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 18 of 18 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
tentang KESEHATAN - PENDIDIKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 31/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.