No. 25 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes anti-dumping duties on imports of hot-rolled steel products from certain countries, including China, India, Russia, Kazakhstan, Belarus, Taiwan, and Thailand. It aims to protect the domestic steel industry from unfair pricing practices that could harm local producers.
The regulation primarily affects foreign exporters and producers of hot-rolled steel products from the specified countries. It also impacts Indonesian importers and domestic steel manufacturers who may face competition from these imports.
According to Pasal 1, imports of hot-rolled steel products with a width of 600 mm or more are subject to anti-dumping duties. Pasal 2 specifies the rates of these duties for various exporters, with rates ranging from 0% to 20%. Pasal 3 outlines that the anti-dumping duties are additional to the general import duties and may vary based on international trade agreements. Pasal 4 states that these duties apply to imports registered with customs after the regulation's effective date. Pasal 5 indicates that the regulation is valid for five years from its enactment.
"Bea Masuk Anti Dumping" (anti-dumping duty), "Kantor Pabean" (customs office), "pos tarif" (tariff position).
The regulation is effective 14 days after its promulgation on March 19, 2019, and remains in force for five years. It replaces the previous regulation on the same subject, which had expired.
This regulation is based on the provisions of the Government Regulation No. 34 of 2011 regarding anti-dumping measures and is aligned with the Indonesian Customs Law (Law No. 10 of 1995, amended by Law No. 17 of 2006).
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 specifies that anti-dumping duties apply to imports of hot-rolled steel products with a width of 600 mm or more, classified under specific tariff positions.
Pasal 2 lists the anti-dumping duty rates for various exporters, with rates ranging from 0% for certain companies to 20% for others.
Pasal 3 states that the anti-dumping duties are additional to the general Most Favoured Nation import duties and may vary based on international trade agreements.
Pasal 4 mandates that the anti-dumping duties apply to imports that have received registration numbers from customs after the regulation's effective date.
Pasal 5 indicates that the regulation is valid for five years from its effective date, starting from March 19, 2019.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (7K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN . PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25/PMK.010/2019 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANA! LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan Bea Masuk dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumpingjika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian; b. bahwa Menteri Keuangan sebelumnya telah menetapkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.011/2013 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, -~- www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 6 -- Mengingat Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand yang telah berakhir masa berlakunya; c. bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan bahwa masih terjadi praktik dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand, terjadi kerugian material yang dialami pemohon, dan ditemukan hubungan kausal antara kerugian pemohon dan impor dari negara tertuduh; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, dan Thailand; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pem ben tukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 6 -- Menetapkan Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Anti Dumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK CANAI LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, INDIA, RUSIA, KAZAKHSTAN, BELARUSIA, TAIWAN , DAN THAILAND. Pasal 1 Terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan dengan lebar 600 mm (enam ratus milimeter) atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi, dalam gulungan yang termasuk dalam pos tarif 7208.10 . 00; 7208.25.00; 7208.26.00; 7208.27.11; 7208.27.19; 7208.27.91; 7208.27.99; 7208.36.00; 7208.37.00; 7208.38.00; 7208.39.10; 7208.39.90; ex.7208.90.10; ex.7208.90.20; dan ex.7208.90.90, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Pasal 2 Negara asal dan nama eksportir dan/ atau eksportir produsen yang dikenakan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta besaran Bea Masuk Anti Dumping adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 6 -- Besaran Bea Masuk Anti Negara Eksportir dan/ atau Dumping Eksportir Produsen dalam Persentase (%) Wuhan Iron & Steel 0 (Group) Co Republik Angang Steel Com p any Ltd 20 Rakyat Baoshan Iron & Steel Co .Tiongkok 20 Ltd Perusahaan lainnya 20 Essar Steel Ltd 12,95 India JSW Steel Ltd 20 Perusahaan lainnya 20 Novolipetsk Steel 8,96 Magnitogorsk Iron & Steel 20 Rusia dan Works Belarusia JSC Severstal 5,58 Perusahaan Lainn ya 20 Kazakhstan Semua perusahaa n 20 Chung Hung Steel 4,24 Corporation China Steel Corpo r ation 0 Taiwan Shang Shing Steel 4,70 Industrial Perusahaan lainnya 20 Sahaviriya Steel Industries 11,23 Public Co. Ltd Thailand Nakorntai Strip Mill Public 12,78 Co. Ltd G Steel Ltd 7,52 Perusahaan lainnya 20 Pasal 3 (1) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan: a. tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation); atau b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perJanJ1an perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 6 -- dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional dimaksud clan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional. (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perJanJian perdagangan barang internasional tidak terpenuhi, pengenaan Bea Masuk Anti Dumping atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang in ternasional se bagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (Most Favoured Nation). Pasal 4 Tarif Bea Masuk Anti Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. Pasal 5 (1) Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. (2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 6 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 301 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagian TU W'~ , ..:n.,o ARIF BINTAR YU\/\/ ....."IC IU• ...- ... NIP 19710912 199703 1 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 6 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2019 Tahun 2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, India, Rusia, Kazakhstan, Belarusia, Taiwan, Dan Thailand
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 25/PMK.010/2019/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.