No. 233 of 2020
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation No. 139/PMK.07/2019 regarding the management of revenue-sharing funds, general allocation funds, and special autonomy funds. The amendments aim to enhance the efficiency, effectiveness, and accountability of these financial management processes.
The regulation primarily affects local governments (Daerah) in Indonesia, particularly those involved in the management and allocation of public funds. It also impacts various ministries and agencies responsible for financial oversight and allocation, including the Ministry of Finance and the Directorate General of Fiscal Balance.
- Pasal 1 introduces new definitions and clarifications regarding terms such as APBN (State Budget), APBD (Regional Budget), and various types of funds (e.g., DBH, DAU, DTI). - Pasal 4 outlines the responsibilities of the KPA BUN (Budget User Authority) in managing the general transfer funds, including the preparation of proposals for TKDD (Transfer to Regions and Villages) and the submission of budget plans for review. - Pasal 6 mandates the KPA BUN to submit proposals for TKDD based on the needs for revenue-sharing funds to the Director General of Fiscal Balance. - Pasal 10 requires the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs to provide data on revenue realization for various taxes to ensure accurate allocation of funds. - Pasal 19 allows the Minister of Finance to adjust the allocation of tax revenue-sharing funds based on changes in the state budget or revenue forecasts. - Pasal 39 specifies the monthly distribution of DAU, emphasizing the need for timely reporting from local governments on their expenditure.
- APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): The annual financial plan of the state approved by the Parliament. - APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): The annual financial plan of local governments approved by local parliaments. - DBH (Dana Bagi Hasil): Revenue-sharing funds allocated to local governments based on specific percentages of state revenue. - DAU (Dana Alokasi Umum): General allocation funds aimed at equalizing financial capabilities among regions. - TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa): Funds allocated to local governments and villages for decentralized governance.
The regulation is effective immediately upon its issuance. It amends and replaces certain provisions of the previous regulation No. 139/PMK.07/2019.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Law on Special Autonomy for Papua, the Law on Financial Balance between Central and Local Governments, and other relevant financial management regulations. It emphasizes the need for coordination among different government levels and agencies to ensure effective fund management.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 introduces new definitions related to the management of public funds, including APBN, APBD, and various types of funds such as DBH and DAU.
Pasal 4 outlines the responsibilities of KPA BUN in managing general transfer funds, including the preparation of proposals for TKDD and budget plans.
Pasal 6 mandates KPA BUN to submit proposals for TKDD based on revenue-sharing needs to the Director General of Fiscal Balance.
Pasal 10 requires the Directorate General of Taxes and Customs to provide revenue realization data to ensure accurate fund allocation.
Pasal 19 allows the Minister of Finance to adjust tax revenue-sharing allocations based on changes in the state budget or revenue forecasts.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 233 /PMK.07 /2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR
139/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL,
DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI KHUSUS
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai pengelolaan dana bagi hasil,
dana alokasi umum, dan dana otonomi khusus, telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
139 /PMK.07/2019 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan
akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil, dana alokasi
umum, dan dana otonomi khusus, perlu
menyempurnakan ketentuan mengenai pengelolaan
dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana otonomi
khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,.. Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 85 --
Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Kementerian
Negara (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 85 --
Menetapkan
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
139/PMK.07 /2019 TENTANG PENGELOLAAN DANA BAGI
HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA OTONOMI
KHUSUS.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 139 /PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 85 --
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148)
diubah sebagai berikut:
1. Setelah angka 43 Pasal 1 ditambahkan 4 (empat) angka
yakni angka 44, angka 45, angka 46, dan angka 47,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas
untuk melaksanakan fungsi bendahara umum
negara.
4. Bagian Anggaran Bendahara U mum Negara, yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian
anggaran yang tidak dikelompokkan dalam bagian
anggaran kementerian negara/lembaga.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunya1 batas-batas wilayah berwenang
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
6. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana
Pengeluaran Bendahara Umum Negara, yang
selanjutnya disingkat DHP RDP BUN adalah
dokumen hasil penelaahan RDP BUN yang
memuat alokasi anggaran menurut unit
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 85 --
organisasi, fungsi, dan program yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat yang
ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara
Umum Negara, yang selanjutnya disingkat DIPA
BUN adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang
disusun oleh KPA BUN.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang
terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana
Transfer Khusus.
9. Dana Transfer Umum yang selanjutnya disingkat
DTU adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan
kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi,
yang terdiri atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi
Umum.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH
adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
berdasarkan angka persentase tertentu dari
pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat
DAU adalah dana yang dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada
daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antardaerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi.
12. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara untuk membiayai pelaksanaan otonomi
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 85 --
khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
13. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
Otonomi Khusus yang selanjutnya disebut DTI
adalah dana tambahan dalam rangka Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,
yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah dan
Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan usulan
provinsi pada setiap tahun anggaran, yang
terutama ditujukan untuk pembiayaan
pembangunan infrastruktur.
14. Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut
DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak
Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25,
dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri.
15. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang
selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari
Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada
provms1 penghasil cukai dan/ atau provms1
penghasil tembakau.
16. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang
selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian
daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya
alam kehutanan, mineral dan batubara,
perikanan, pertambangan minyak bumi,
pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas
bumi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 85 --
17. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah dan
Dana Desa, yang selanjutnya disebut Indikasi
Kebutuhan Dana TKDD adalah indikasi dana yang
perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan
TKDD.
18. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan
sebagian fungsi Kuasa BUN.
19. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah
provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau
walikota bagi daerah kota.
20. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara, yang selanjutnya disingkat KPA BUN
adalah pejabat pada satuan kerja dari masing-
masmg PPA BUN baik di kantor pusat maupun
kantor daerah a tau satuan kerja di
kementerian/lembaga nonkementerian yang
memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan
untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA
BUN.
21. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya
disebut Kurang Bayar DBH adalah selisih kurang
antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi
rampung penenmaan negara dengan DBH yang
telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang
dihitung berdasarkan prognosis realisasi
penerimaan negara pada satu tahun anggaran
tertentu.
22. Lembar Konfirmasi Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang selanjutnya disebut LKT adalah
dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD
oleh Daerah.
23. Lembar Rekapitulasi Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang selanjutnya disebut LRT adalah
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 85 --
dokumen yang memuat rincian penerimaan TKDD
oleh Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
24. Lebih Bayar Dana Bagi Hasil yang selanjutnya
disebut Lebih Bayar DBH adalah selisih lebih
antara DBH yang dihitung berdasarkan realisasi
rampung penerimaan negara dengan DBH yang
telah disalurkan ke Daerah atau DBH yang
dihitung berdasarkan prognosis realisasi
penenmaan negara pada satu tahun anggaran
tertentu.
25. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya
disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas
bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
26. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya
disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas
penghasilan berupa gaJ1, upah, honorarium,
tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan
dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan
yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang
mengenai Pajak Penghasilan.
27. Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang
selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah Pajak
Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal
25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak
Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak
Penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 25
ayat (8) Undang-Undang mengena1 Pajak
Penghasilan.
28. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum
Negara, yang selanjutnya disingkat PPA BUN
adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian
Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 85 --
dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran
yang berasal dari BA BUN.
29. Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya
Alam yang selanjutnya disingkat PNBP SDA adalah
bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari sumber daya alam kehutanan, mineral
dan batubara, perikanan, minyak bumi, gas bumi,
dan pengusahaan panas bumi.
30. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
31. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau
walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
32. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya
disingkat KKKS adalah badan usaha atau bentuk
usaha tetap yang ditetapkan untuk melakukan
eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah
kerja berdasarkan kontrak kerja sama.
33. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum
Negara, yang selanjutnya disingkat RKA BUN
adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN
yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang
berbentuk anggaran belanja maupun pembiayaan
dalam rangka pemenuhan kewajiban pemerintah
pusat dan transfer ke daerah tahunan yang
disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN.
34. Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum
Negara, yang selanjutnya disingkat RDP BUN
adalah dokumen perencanaan anggaran BA BUN
yang merupakan himpunan RKA BUN.
35. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya
disingkat RKUN adalah rekening tempat
penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 85 --
Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung
seluruh penenmaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
36. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
gubernur, bupati, a tau walikota untuk
menampung seluruh penerimaan daerah dan
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank
yang ditetapkan.
37. Surat Keputusan Penetapan Rincian Transfer ke
Daerah yang selanjutnya disingkat SKPRTD adalah
surat keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran yang memuat
rincian jumlah transfer setiap daerah menurut
jenis transfer dalam periode tertentu.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan
oleh KPA BUN/Pejabat Pembuat Komitmen yang
berisi permintaan pembayaran tagihan kepada
negara.
39. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya
disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan
oleh KPA BUN/Pejabat Penandatangan Surat
Perintah Membayar atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber
dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
40. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat SP2D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN
berdasarkan SPM.
41. Ruang Fiskal Daerah adalah besarnya pendapatan
Daerah yang masih bebas digunakan untuk
mendanai program/kegiatan sesuai kebutuhan
Daerah yang dihitung dengan mengurangkan
seluruh pendapatan Daerah dengan pendapatan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 85 --
yang sudah ditentukan penggunaannya
(earmarked) dan belanja wajib antara lain belanja
pegawai dan belanja wajib lainnya.
42. Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang
selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari
Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah
dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan
urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan
Desa.
43. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat
TKD adalah bagian dari Belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi
fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif
Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
44. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU adalah
belanja daerah yang bersumber dari DTU yang
ditetapkan sesuai arah kebijakan penggunaan
DTU dalam Undang-Undang mengenai APBN
tahun anggaran berkenaan.
45. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat
ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopyyang
disimpan dalam media penyimpanan digital.
46. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem
yang mendokumentasikan, mengadministrasikan,
serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah
dan data terkait lainnya menjadi informasi yang
disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan
pengambilan keputusan dalam rangka
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
pertanggungjawaban Pemerintah Daerah.
4 7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 85 --
j angka waktu terten tu dalam rangka
melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal4
(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1)
huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi
Khusus kepada Pemimpin PPA BUN
Pengelolaan TKDD yang dilengkapi dengan
dokumen pendukung;
b. menyusun RKA BUN TKDD untuk DBH, DAU,
dan Dana Otonomi Khusus beserta dokumen
pendukung yang berasal dari pihak terkait;
c. menyampaikan RKA BUN TKDD untuk DBH,
DAU, dan Dana Otonomi Khusus beserta
dokumen pendukung kepada Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan untuk
direviu;
d. menandatangani RKA BUN TKDD untuk DBH,
DAU, dan Dana Otonomi Khusus yang telah
direviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan dan menyampaikannya kepada
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD; dan
e. menyusun dan/ atau menyampaikan
rekomendasi penyaluran TKDD untuk DBH,
DAU, dan Dana Otonomi Khusus dan
pengenaan pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, penghentian
penyaluran, dan penyaluran kembali TKDD
untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus
kepada KPA BUN Penyaluran TKDD.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 85 --
f. menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatan
kepada KPA BUN Penyaluran TKDD; dan
g. mengisi target pencapaian output dan realisasi
pencapaian output di aplikasi pada SIKD.
(2) KPA BUN Penyaluran TKDD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
a. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan
Pejabat Penandatangan SPM;
b. menyusun RDP BUN TKDD;
c. menyusun DIPA BUN TKDD;
d. menyusun SKPRTD berdasarkan DIPA BUN
TKDD dan/ atau peraturan terkait rincian
alokasi TKD D;
e. menyusun rencana penarikan dana TKDD;
f. mengawas1 penatausahaan dokumen dan
transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan dan anggaran TKDD;
g. menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran TKDD
kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD dalam
rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA
BUN TKDD;
h. menelaah rekomendasi penyaluran dan
pengenaan pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, penghentian
penyaluran, dan penyaluran kembali TKDD
untuk DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus;
dan
i. melaksanakan dan/ atau mengembalikan
rekomendasi penyaluran TKDD untuk DBH,
DAU, dan Dana Otonomi Khusus.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 85 --
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum
mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk DBH kepada Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA
BUN Pengelolaan TKDD.
(2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD
menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk
DBH.
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD
menyampaikan lndikasi Kebutuhan Dana TKDD
untuk DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat
bulan Fe bruari.
(4) Penyusunan dan penyampa1an Indikasi
Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman
pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata
cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan
alokasi BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
(5) lndikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun
dengan memperhatikan:
a. perkembangan realisasi DBH berdasarkan
realisasi penerimaan pajak dan PNBP yang
dibagihasilkan paling kurang 3 (tiga) tahun
terakhir;
b. perkiraan penerimaan pajak dan PNBP yang
dibagihasilkan; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 85 --
c. Kurang Bayar/Lebih Bayar DBH tahun-tahun
se belumnya.
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal Pajak menyampaikan data
realisasi penerimaan PBB, PPh Pasal 21, dan PPh
WPOPDN tahun anggaran sebelumnya setiap
kabupaten/kota yang tercantum dalam Nota
Kesepakatan Angka Asersi Final kepada Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(2) Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan
data realisasi penerimaan CHT tahun anggaran
sebelumnya setiap kabupaten/kota yang
tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi
Final kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(3) Data realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama
1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Nota
Kesepakatan Angka Asersi Final disepakati.
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal
16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
( 1) Berdasarkan:
a. realisasi penerimaan CHT se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a;
b. rencana penerimaan CHT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b; dan
c. data capaian kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf b,
dan ayat (3),
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 85 --
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menghitung alokasi DBH CHT setiap provinsi
berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
a. Pagu DBH CHT = 2% X penerimaan CHT dalam
negen;
b. Total Alokasi Kinerja Nasional = Akumulasi
Alokasi Kinerja per provinsi;
c. Total Alokasi Formula Nasional = Pagu DBH
CHT-Total Alokasi Kinerja Nasional; dan
d. Formula alokasi DBH CHT per provinsi:
1. Alokasi DBH CHT per provinsi = (Alokasi
Kinerja per provinsi + Alokasi Formula per
provinsi)
2. Alokasi Kinerja per Provinsi = {(6% x Kinerja
Cukai) +(6% x Kinerja Tembakau) +(6% x
Kinerja prioritas penggunaan) + (2% x
Kinerja Pelaporan)} x Alokasi DBH CHT
tahun sebelumnya
3. Alokasi Formula per provinsi= {(60%xCHT)
+ (40%xTBK)} x Total Alokasi Formula
Nasional
Keterangan:
CHT = propors1 realisasi penenmaan
cukai hasil tembakau suatu
provms1 tahun sebelumnya
terhadap realisasi penenmaan
cukai hasil tembakau nasional
TBK = propors1 rata-rata produksi
tembakau kering suatu provinsi
selama tiga tah un terakhir
terhadap rata-rata produksi
tembakau kering nasional
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 85 --
(2) Capaian kinerja penenmaan cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan skor penilaian
kinerja atas penerimaan cukai dibandingkan
dengan skor penilaian kinerja maksimal dikalikan
bobot 6% (enam persen).
(3) Capaian kinerja produksi tembakau kering
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
skor penilaian kinerja atas produksi tembakau
kering dibandingkan dengan skor penilaian kinerja
maksimal dikalikan bo bot 6% (enam persen).
(4) Capaian kinerja atas prioritas penggunaan DBH
CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan skor penilaian kinerja atas
penggunaan DBH CHT sesuai prioritas
penggunaan dibandingkan dengan skor penilaian
kinerja maksimal dikalikan bobot 6% (enam
persen).
(5) Ketepatan waktu penyampa1an pelaporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penilaian atas ketepatan waktu penyampaian
laporan dikalikan bobot 2% (dua persen).
(6) Dalam hal:
a. data dasar perhitungan DBH CHT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1);
b. data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2); dan/ atau
c. data capaian kinerja prioritas penggunaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3),
belum diterima sampai dengan minggu kedua
bulan September, penghitungan alokasi DBH CHT
setiap provinsi se bagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dilakukan secara proporsional berdasarkan
data yang disampaikan tahun anggaran
sebelumnya.
(7) Hasil penghitungan alokasi DBH CHT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (6)
disampaikan dalam Nota Keuangan dan
1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 85 --
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(8) Berdasarkan pagu alokasi DBH CHT dalam
Rancangan Undang-Undang mengenai APBN dan
hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditetapkan alokasi DBH CHT setiap
provinsi penghasil.
(9) Berdasarkan alokasi DBH CHT setiap provinsi
penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi
alokasi DBH CHT melalui portal (website)
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(10) Alokasi DBH CHT setiap provinsi penghasil
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum
dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
6. Ketentuan ayat (1), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 19
diubah serta ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan
alokasi DBH Pajak menurut Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dalam hal terdapat:
a. perubahan APBN; dan/atau
b. prognosis realisasi penerimaan pajak tahun
berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (1).
(2) Dalam hal perubahan alokasi DBH Pajak
berdasarkan perubahan APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a:
a. Direktur Jenderal Pajak menyampaikan
perubahan rencana penerimaan PBB serta
perubahan rencana penerimaan PPh Pasal 21
dan PPh WPOPDN; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 85 --
b. Direktur Jenderal Bea Cukai menyampaikan
perubahan rencana penerimaan CHT,
kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pagu
penerimaan pajak yang dibagihasilkan disepakati
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(3) Berdasarkan perubahan rencana penenmaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat
J enderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan perubahan alokasi DBH Pajak.
(4) Dalam hal perubahan rencana penenmaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum
diterima sampai dengan batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
perubahan alokasi DBH Pajak secara proporsional
berdasarkan data alokasi DBH Pajak dalam APBN
tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan perubahan alokasi DBH PBB dan
DBH PPh pada triwulan IV berdasarkan prognosis
realisasi penerimaan PBB dan PPh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(6) Dihapus.
(7) Dalam rangka penghitungan perubahan alokasi
DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak
menyampaikan prognosis realisasi penerimaan
PBB dan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dengan ketentuan paling lambat satu bulan
setelah permohonan permintaan data prognosis
realisasi penerimaan PBB dan PPh diterima oleh
Direktur Jenderal Pajak.
(8) Perubahan alokasi DBH PBB dan DBH PPh
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 85 --
dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal
prognosis realisasi penerimaan PBB dan PPh
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) secara
lengkap diterima.
7. Ketentuan ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 20
diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
Pasal20
(1) Penyaluran DBH PBB terdiri atas:
a. penyaluran DBH PBB bagi rata untuk
kabupaten dan kota;
b. penyaluran DBH PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan
PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota
untuk PBB Sektor Perkebunan, Perhutanan,
serta Pertambangan lainnya dan sektor
lainnya; dan
c. penyaluran DBH PBB bagian provinsi,
kabupaten, dan kota, dan Biaya Pemungutan
PBB bagian provinsi, kabupaten, dan kota
untuk PBB sektor Minyak Bumi, Gas Bumi,
dan Pengusahaan Panas Bumi.
(2) Penyaluran DBH PBB bagi rata untuk kabupaten
dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, dengan
ketentuan:
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
pagu alokasi paling lambat bulan April;
b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari
pagu alokasi paling lambat bulan Agustus; dan
c. tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan
pada tahap I dan tahap II paling lambat bulan
November.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 85 --
(3) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten,
dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian
provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor
Perkebunan, Perhutanan, serta Pertambangan
lainnya dan sektor lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan secara
mingguan, dengan ketentuan:
a. paling cepat bulan Agustus setelah surat
pemberitahuan pajak terutang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak; dan
b. untuk bulan Desember dilaksanakan 1 (satu)
kali penyaluran sebesar sisa pagu alokasi.
(4) Penyaluran DBH PBB bagian provinsi, kabupaten,
dan kota, dan Biaya Pemungutan PBB bagian
provinsi, kabupaten, dan kota untuk PBB sektor
Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Pengusahaan Panas
Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c dilaksanakan secara triwulanan, dengan
ketentuan:
a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi pada bulan Maret;
b. triwulan II sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pagu alokasi pada bulan Juni;
c. triwulan III paling banyak sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) dari pagu alokasi paling
lambat bulan September; dan
d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan
pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III
paling lambat bulan Desember.
(5) Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan PPh WPOPDN
dilaksanakan secara triwulanan, dengan
ketentuan:
a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi pada bulan Maret;
b. triwulan II sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi pada bulan Juni;
l www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 85 --
c. triwulan III sebesar 20% (dua puluh persen)
dari pagu alokasi paling lambat bulan
September; dan
d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan
pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III
paling lambat bulan Desember.
(6) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan
setelah Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan menenma laporan kinerja Pemerintah
Daerah dalam mendukung optimalisasi
penerimaan negara dari Pemerintah Daerah.
(7) Laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) berupa berita acara
rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan
Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran
pajak pusat ke RKUN yang telah mendapatkan
Nomor Transaksi Penerimaan Negara.
(8) Penyetoran pajak pusat ke RKUN sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) berdasarkan transaksi
pengeluaran yang dibayarkan dengan mekanisme
uang persediaan dan/ atau pembayaran langsung
atas beban APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(9) Berita acara rekonsiliasi atas penyetoran pajak-
pajak Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
paling sedikit memuat:
a. periode pemungutan dan penyetoran pajak;
b. jenis dan jumlah pajak yang dipungut;
c. jenis dan jumlah pajak yang disetorkan; dan
d. tanda tangan para pihak yang melakukan
rekonsiliasi.
(10) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilaksanakan dengan ketentuan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 85 --
a. paling lambat minggu keempat bulan Februari
untuk realisasi penyetoran pajak pusat
semester II tahun anggaran sebelumnya; dan
b. paling lambat minggu keempat bulan Agustus
untuk realisasi penyetoran pajak Pusat
semester I tahun anggaran berjalan.
(11) Penerimaan berita acara rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan
ketentuan:
a. berita acara rekonsiliasi semester II tahun
anggaran sebelumnya paling lambat hari kerja
terakhir bulan Februari; dan
b. berita acara rekonsiliasi semester I tahun
anggaran berjalan paling lambat hari kerja
terakhir bulan Agustus.
(12) Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima berita acara
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dengan ketentuan:
a. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan I
dan triwulan II berdasarkan berita acara
rekonsiliasi semester II tahun anggaran
sebelumnya; dan
b. penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan III
berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester
I tahun anggaran berjalan.
(13) Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara
triwulanan, dengan ketentuan:
a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari
pagu alokasi pada bulan Maret;
b. triwulan II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
pagu alokasi pada bulan Juni;
c. triwulan III sebesar 30% (tiga puluh persen)
dari pagu alokasi paling lambat bulan
September; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 85 --
d. triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi
dengan jumlah dana yang telah disalurkan
pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III
paling lambat bulan November.
(14) Penyaluran DBH CHT triwulan I dan/ atau triwulan
II sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a
dan huruf b dilakukan setelah Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima:
a. laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH
CHT semester II tahun anggaran sebelumnya;
dan
b. surat pernyataan telah menganggarkan
kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH
CHT tahun anggaran sebelumnya,
dari gu bern ur.
(15) Penyaluran DBH CHT triwulan III dan/atau
triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (13)
huruf c dan huruf d dilakukan setelah Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menenma
laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH
CHT semester I tahun anggaran berjalan dari
gubernur.
(16) Penyaluran DBH PBB, DBH PPh, dan DBH CHT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), dan
ayat (13) dilaksanakan berdasarkan rencana
penarikan dana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 23
Dalam rangka penyediaan data realisasi PNBP SDA
yang dibagihasilkan:
a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
menyampaikan data lifting dan gross revenue
minyak bumi dan gas bumi, PNBP SDA Mineral dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 85 --
Batubara, dan PNBP SDA Pengusahaan Panas
Bumi;
b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyampaikan data PNBP SDA Kehutanan;
c. Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan
data PNBP SDA Perikanan; dan
d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan data
PNBP SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dan PNBP
SDA Pengusahaan Panas Bumi,
menurut provinsi dan kabupaten/kota penghasil yang
tercantum dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lama 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal Nota Kesepakatan Angka Asersi
Final disepakati.
9. Ketentuan ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 29 diubah
dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 29 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal29
(1) Menteri Keuangan dapat menetapkan perubahan
alokasi DBH SDA menurut Daerah provinsi dan
kabupaten/kota dalam hal terdapat:
a. perubahan APBN; dan
b. prognosis realisasi PNBP SDA tahun berjalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
(2) Dalam hal terjadi perubahan APBN sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a:
a. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
menyampaikan perubahan penetapan Daerah
penghasil dan dasar penghitungan bagian
Daerah penghasil untuk SDA Minyak Bumi dan
Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi, dan
Mineral dan Batubara;
b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
menyampaikan perubahan penetapan Daerah
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 85 --
penghasil dan dasar penghitungan bagian
Daerah penghasil PNBP SDA Kehutanan;
c. Menteri Kelautan dan Perikanan
menyampaikan perubahan dasar
penghitungan PNBP SDA Perikanan; dan
d. Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan
perubahan data perkiraan PNBP SDA Minyak
Bumi dan Gas Bumi setiap KKKS dan PNBP
SDA Pengusahaan Panas Bumi setiap
pengusaha;
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( 1)
huruf a, huruf b, huruf c, dan ayat (5), kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah pagu penerimaan negara yang
dibagihasilkan disepakati antara Pemerintah
dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3) Berdasarkan perubahan data sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan
perubahan alokasi DBH SDA.
(4) Dalam hal perubahan data sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) belum diterima sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
penghitungan perubahan alokasi DBH SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara
proporsional berdasarkan data alokasi DBH SDA
dalam APBN tahun anggaran berjalan.
(5) Dalam hal terdapat perubahan APBN, Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan perubahan alokasi DBH SDA pada
triwulan IV berdasarkan prognosis realisasi PNBP
SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(6) Dihapus.
(7) Dalam rangka penghitungan alokasi DBH SDA
se bagaimana dimaksud pada ayat (5),
penyampaian prognosis realisasi penenmaan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 85 --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
permintaan data prognosis realisasi PNBP SDA
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima.
(8) Perubahan alokasi DBH SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan
Peraturan Menteri Keuangan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal data
prognosis realisasi penenmaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) diterima.
10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29A
(1) Dalam hal hasil penghitungan perubahan alokasi
DBH berdasarkan prognosis realisasi penerimaan
le bih besar dari pagu penenmaan yang
dianggarkan dalam Tahun Anggaran berjalan,
DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Realisasi penerimaan sebagaimana pada ayat (1)
dihitung berdasarkan prognosis realisasi
penerimaan tahun anggaran berjalan.
11. Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi DBH Pajak
berdasarkan realisasi penenmaan menurut
Daerah provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan
data realisasi:
a. penerimaan PBB dan/atau PPh Pasal 21 dan
PPh WPOPDN; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 85 --
b. penerimaan CHT,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dan ayat (2).
(2) Penghitungan alokasi DBH Pajak berdasarkan
realisasi penerimaan se bagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan setelah dilaksanakan konfirmasi
data realisasi penerimaan dengan Direktorat
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
(3) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan
realisasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) lebih besar dari DBH Pajak yang telah
disalurkan ke RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH
Pajak.
(4) Dalam hal alokasi DBH Pajak berdasarkan
realisasi penerimaan se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) lebih kecil dari DBH Pajak yang telah
disalurkan ke RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH
Pajak.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:
(1) Direktorat
melakukan
Pasal 33
Jenderal Perimbangan Keuangan
penghitungan alokasi DBH SDA
berdasarkan realisasi PNBP SDA menurut Daerah
provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan data
realisasi:
a. lifting dan gross revenue minyak bumi dan gas
bumi setiap provinsi dan kabupaten/kota
penghasil; dan
b. PNBP SDA,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
(2) Dalam hal data realisasi PNBP SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk Minyak Bumi dan
Gas Bumi setiap KKKS mencakup 2 (dua) Daerah
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 85 --
atau lebih, penghitungan realisasi PNBP SDA
Minyak Bumi dan Gas Bumi dilakukan dengan
ketentuan:
a. PNBP SDA Minyak Bumi setiap Daerah
penghasil dihitung berdasarkan rasio gross
revenue minyak bumi setiap Daerah penghasil
menurut jenis minyak bumi dikalikan dengan
PNBP SDA Minyak Bumi setiap KKKS menurut
jenis minyak; dan
b. PNBP SDA Gas Bumi setiap daerah penghasil
dihitung berdasarkan rasio gross revenue gas
bumi setiap daerah penghasil dikalikan dengan
PNBP SDA Gas Bumi setiap KKKS.
(3) Penghitungan alokasi DBH SDA berdasarkan
realisasi PNBP SDA sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1), dilakukan setelah dilaksanakan
konfirmasi data realisasi penerimaan dengan
kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23.
(4) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
lebih besar dari DBH SDAyang telah disalurkan ke
RKUD, terdapat Kurang Bayar DBH SDA.
(5) Dalam hal alokasi DBH SDA berdasarkan realisasi
penerimaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
lebih kecil dari DBH SDA yang telah disalurkan ke
RKUD, terdapat Lebih Bayar DBH SDA.
(6) Kurang Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) termasuk:
a. kurang bayar atas penghitungan penerimaan
PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang
baru teridentifikasi daerah penghasilnya;
b. realisasi PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya
yang tidak dapat ditelusuri Daerah
penghasilnya; dan/ atau
c. koreksi atas alokasi sebagai akibat adanya
perubahan Daerah penghasil dan/ atau dasar
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 85 --
penghitungan bagian Daerah penghasil untuk
tahun-tahun sebelumnya.
(7) Pengalokasian Kurang Bayar DBH SDA atas
realisasi PNBP SDA tahun-tahun sebelumnya yang
tidak dapat ditelusuri Daerah penghasilnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b
dihitung secara proporsional menggunakan
realisasi DBH SDA berdasarkan realisasi PNBP
SDA dari laporan hasil pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan kepada Menteri
Keuangan.
(8) Penghitungan secara proporsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling lama 2
(dua) tahun setelah realisasi PNBP SDA tahun
berkenaan yang tidak dapat ditelusuri Daerah
penghasilnya.
(9) Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) termasuk koreksi atas alokasi sebagai
akibat adanya perubahan data Daerah penghasil
dan/ atau dasar penghitungan bagian Daerah
penghasil untuk tahun-tahun sebelumnya.
( 10) Dalam hal Lebih Bayar DBH SDA sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) berasal dari kelebihan
penyaluran DBH atas PNBP SDA yang tidak dapat
ditelusuri daerah penghasilnya, pengalokasian
Lebih Bayar DBH SDA dilakukan secara
proporsional berdasarkan realisasi DBH SDA pada
tahun anggaran berkenaan.
13. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu)
pasal, yakni Pasal 33A yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33A
(1) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33
ayat (3) dilaksanakan dengan membandingkan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 85 --
antara data realisasi penenmaan berdasarkan
Nota Kesepakatan Angka Asersi Final dengan
Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa
Keuangan.
(2) Konfirmasi data realisasi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan paling lama 2
(dua) minggu terhitung sejak tanggal Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat diterima dari Badan Pemeriksa Keuangan
dan dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan data realisasi
penerimaan dalam Berita Acara Konfirmasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan data
laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat dari Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang
digunakan berdasarkan data realisasi penerimaan
dalam Berita Acara Konfirmasi.
14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal34
(1) Kurang Bayar DBH dan Lebih Bayar DBH
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
dan ayat (4) dan Pasal 33 ayat (4) dan ayat (5)
menurut Daerah provms1 dan kabupaten/kota
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
(2) Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Anggaran untuk dianggarkan dalam APBN.
(3) Penyaluran alokasi Kurang Bayar DBH yang telah
dianggarkan dalam APBN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) menurut Daerah provinsi dan
kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 85 --
Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.
(4) Alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diperhitungkan dalam
penyaluran:
a. alokasi Kurang Bayar DBH;
b. alokasi DBH tahun anggaran berjalan;
dan/atau
c. alokasi DBH tahun anggaran berikutnya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan
alokasi Lebih Bayar DBH sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri
Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.
(6) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri
Keuangan selaku BUN dapat menggunakan pagu
penyaluran DBH tahun anggaran berjalan untuk
menyelesaikan Kurang Bayar DBH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
15. Pasal 35 dihapus.
16. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua)
pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B yang berbunyi
sebagai berikut:
Pasal35A
(1) Dalam rangka penyelesaian Kurang Bayar, Menteri
Keuangan dapat menetapkan alokasi sementara
Kurang Bayar DBH tahun anggaran sebelumnya.
(2) Penyaluran Alokasi sementara Kurang bayar DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 85 --
Perimbangan Keuangan
Keuangan dengan
atas nama Menteri
mempertimbangkan
kemampuan keuangan negara.
(3) Dalam hal terdapat laporan hasil pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari Badan
Pemeriksa Keuangan, Menteri Keuangan
menetapkan kembali Kurang Bayar DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan
tahun anggaran sebelumnya dari laporan hasil
pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan.
(4) Penetapan kembali Kurang Bayar DBH
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
memperhitungkan penyaluran alokasi sementara
Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
Pasal 35B
Dalam hal alokasi Kurang Bayar DBH Tahun Anggaran
berjalan tidak mencukupi untuk menyalurkan:
a. alokasi Kurang Bayar DBH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1); dan/atau
b. alokasi sementara Kurang Bayar DBH sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35A ayat ( 1),
Menteri Keuangan selaku BUN dapat menggunakan
pagu DBH tahun anggaran berjalan untuk
menyelesaikan Kurang Bayar DBH.
17. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 37
(1) Dalam rangka penyediaan data dasar DAU:
a. Kepala Badan Pusat Statistik menyampaikan
data indeks pembangunan manusia, produk
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 85 --
domestik regional bruto, dan indeks
kemahalan konstruksi;
b. Menteri Dalam Negeri menyampaikan data
jumlah penduduk, kode, dan data wilayah
administrasi pemerintahan Daerah provms1
dan kabupaten/kota;
c. Kepala Badan Informasi Geospasial
menyampaikan data luas wilayah perairan
provinsi dan kabupaten/kota;
d. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi menyampaikan data
formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah
dan/ atau data kepegawaian lainnya; dan
e. Menteri/kepala lembaga teknis lainnya yang
berwenang menyediakan data dasar
perhitungan DAU,
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Juli.
(2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disertai dengan penjelasan metode
penghitungan/ pengolahan data serta indikator
utama dan penyebab perubahan data yang
signifikan dari data tahun sebelumnya.
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
menyiapkan data DBH, Pendapatan Asli Daerah,
total belanja Daerah, dan total gaji Pegawai Negeri
Sipil Daerah paling lambat bulan Juli.
18. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
(1) Pagu DAU dihitung berdasarkan persentase
tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam
Undang-Undang mengenai APBN.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 85 --
(2) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk suatu Daerah dengan
menggunakan formula:
DAU= CF+ AD
Keterangan:
DAU = Dana Alokasi Umum
CF = Celah Fiskal
AD = Alokasi Dasar
(3) Celah Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dihitung dengan formula:
CF= KbF-KpF
Keterangan:
CF = Celah Fiskal
KbF = Kebutuhan Fiskal
KpF = Kapasitas Fiskal
(4) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dihitung berdasarkan perkiraan jumlah gaji
Aparatur Sipil Negara yang bersumber dari APBD.
(5) Kebutuhan Fiskal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) untuk suatu Daerah diukur / dihitung
berdasarkan total belanja Daerah rata-rata,
jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks
Pembangunan Manusia, Produk Domestik
Regional Bruto per kapita, dan Indeks Kemahalan
Konstruksi, dengan menggunakan formula:
KbF = TBR (a 1 IP+ ~ lW + as IKK + a4 /PM+ a5 IPDRB per kaptta)
Keterangan:
KbF = Kebutuhan Fiskal
TBR = Total Belanja Rata-Rata
IP = Indeks Jumlah Penduduk
IW = Indeks Luas Wilayah
IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi
1PM = Indeks Pembangunan Manusia
IPDRB per kapita = Indeks dari Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) per kapita
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 85 --
a 1 a? aft a. a~
- ., "' dan ~ = bobot masing-masing
variabel ditentukan dengan mempertimbangkan
pemerataan keuangan antar daerah yang optimal
(6) Kapasitas Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) untuk suatu Daerah merupakan penjumlahan
dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH dengan
formula:
KpF = PAD + DBH SDA +DBH Pajak
Keterangan:
KpF = Kapasitas Fiskal
PAD = Pendapatan Asli Daerah
DBH SDA = DBH Sumber Daya Alam
DBH Pajak = DBH Pajak
(7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi DAU menurut
Daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan
menggunakan formula sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) berdasarkan
bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan
dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan
keuangan antardaerah.
(8) Bobot dan persentase tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan sebelum
pelaksanaan rapat panitia kerja pembahasan
TKDD antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(9) Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah
provms1 dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) disampaikan dalam
pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan
Undang-Undang mengenai APBN antara
Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
(10) Dalam hal bobot dan persentase tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengalami
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 85 --
perubahan berdasarkan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), perubahan
bobot dan persentase tertentu tersebut ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan atas nama Menteri
Keuangan.
(11) Berdasarkan pagu DAU dalam Undang-Undang
mengenai APBN dan hasil pembahasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (9), ditetapkan
alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan
kabupaten/kota.
(12) Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah
provms1 dan kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud pada ayat (11), Kementerian Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan informasi alokasi DAU melalui
portal (website) Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(13) Alokasi DAU menurut provms1 dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) tercantum dalam Peraturan Presiden
mengenai rincian APBN.
19. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal39
(1) Penyaluran DAU dilaksanakan setiap bulan
sebesar 1/ 12 (satu per dua belas) dari pagu
alokasi, dengan ketentuan:
a. paling cepat pada hari kerja pertama untuk
bulan Januari; dan
b. paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum hari
kerja pertama untuk bulan Februari sampai
dengan Desember.
7www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 85 --
(2) Dalam rangka mendorong perbaikan kinerja
pelaksanaan anggaran, penyaluran DAU setiap
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan
anggaran.
(3) Penyaluran berdasarkan kinerja pelaksanaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat dilaksanakan setelah diperoleh hasil
evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang
memadai.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 tata cara
perhitungan dan penyaluran berdasarkan kinerja
pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(5) Penyaluran DAU setiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima laporan belanja pegawai,
meliputi:
a. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan
tunjangan yang dibayarkan kepada Pegawai
Negeri Sipil;
b. realisasi belanja pegawai berupa tunjangan
tambahan penghasilan atau dengan nama lain
sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, yang
kepada Pegawai Negeri Sipil; dan
peraturan
dibayarkan
c. realisasi belanja pegawai berupa gaji dan
tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, yang dibayarkan
kepada PPPK untuk Guru dan nonguru,
dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14
setiap bulan sebelum bulan penyaluran DAU
berkenaan.
(6) Penyaluran DAU memperhatikan realisasi
pembayaran Gaji Guru PPPK dan jumlah Guru
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 85 --
PPPK yang diangkat sesuai data pengangkatan
Guru PPPK.
(7) Data pengangkatan Guru PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) bersumber dari
Pemerintah Daerah atau kementerian/lembaga
nonkementerian terkait.
(8) Laporan belanja pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) merupakan realisasi belanja pegawai
2 (dua) bulan sebelum bulan penyaluran DAU.
(9) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) un tuk bulan Fe bruari dilakukan setelah
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima:
a. laporan rencana penggunaan Belanja Wajib
yang Bersumber dari DTU tahun anggaran
berjalan;
b. laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib
yang Bersumber dari DTU untuk tahun
anggaran sebelumnya; dan
c. laporan realisasi penggunaan DAU tahun
anggaran sebelumnya,
dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14
Januari.
(10) Penyaluran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk bulan Agustus dilakukan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima:
a. laporan realisasi penggunaan Belanja Wajib
yang Bersumber dari DTU semester I tahun
anggaran berjalan; dan
b. laporan realisasi penggunaan DAU semester I
tahun anggaran berjalan,
dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 14
Juli.
(11) Laporan rencana penggunaan Belanja Wajib yang
Bersumber dari DTU untuk tahun anggaran
berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (9)
l www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 85 --
huruf a disusun sesuai dengan format
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara penundaan DTU
atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk mengalokasikan belanja wajib.
(12) Dalam hal tanggal 14 setiap bulan, 14 Januari, dan
14 Juli bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, batas waktu penerimaan laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (9), dan
ayat (10) pada hari kerja berikutnya.
20. Ketentuan ayat (7) Pasal 40 diubah dan setelah ayat (7)
ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (8), sehingga
Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 40
(1) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum
mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk Dana Otonomi Khusus kepada
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD.
(2) Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana
TKDD untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA
BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi
Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi
Khusus.
(3) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku
Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD
menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD
untuk Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Jenderal
Anggaran paling lambat bulan Februari.
(4) Penyusunan dan penyampaian Indikasi
Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana Otonomi
Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
1www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 85 --
ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengenai tata cara
perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi
BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN.
(5) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana
Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk Dana Otonomi Khusus Provinsi
Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua
dan Provinsi Papua Barat disusun dengan
memperhatikan be saran usulan Indikasi
Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36.
(6) Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk Dana
Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk DTI, disusun dengan
memperhatikan:
a. usulan DTI dari Gubernur Papua dan
Gubernur Papua Barat yang telah direviu oleh
Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional bersama kementerian/lembaga
nonkementerian terkait;
b. kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran
sebelumnya; dan
c. kemampuan keuangan negara.
(7) U sulan DTI Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat yang telah direviu sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf a diterima oleh Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan paling lambat minggu pertama bulan
Februari.
(8) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima
usulan DTI dari Gubernur Papua dan Gubernur
Papua Barat sampa1 dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pagu
Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DTI
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan
1 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 85 --
paling tinggi sebesar alokasi tahun anggaran
se belumnya.
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 41
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
melakukan penghitungan alokasi Dana Otonomi
Khusus, yang terdiri atas:
a. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh;
b. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan
Provinsi Papua Barat; dan
c. DTI.
(2) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dihitung sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang mengena1 Pemerintahan Aceh dan
Undang-Undang mengenai otonomi khusus bagi
Provinsi Papua.
(3) Alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk masing-
masing provinsi dihitung berdasarkan jumlah
penduduk, luas wilayah, jumlah
kabupaten/kota/kampung, Indeks Kemahalan
Konstruksi, serta tingkat capaian pembangunan
berupa Indeks Pembangunan Manusia dan Produk
Domestik Regional Bruto per Kapita.
(4) Alokasi DTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk masing-masing provinsi dengan
mempertimbangkan:
a. hasil rev1u atas usulan provms1 untuk
pembiayaan infrastruktur oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional bersama
kementerian/lembaga nonkementerian terkait;
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 85 --
b. propors1 kebutuhan pendanaan kegiatan
infrastruktur yang memiliki skala prioritas
tinggi.
(5) Dalam hal sampai akhir bulan Agustus belum
terdapat hasil reviu berdasarkan skala prioritas
tinggi usulan DTI dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), proporsi alokasi DTI untuk masing-
masing provinsi ditetapkan sama dengan proporsi
alokasi DTI tahun anggaran sebelumnya.
22. Setelah ayat (4) Pasal 42 ditambahkan 4 (empat) ayat,
yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga
Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 42
(1) Hasil penghitungan alokasi Dana Otonomi Khusus
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 41
disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan
dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN
antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat.
(2) Berdasarkan pagu alokasi Dana Otonomi Khusus
dalam Rancangan Undang-Undang mengenai
APBN dan hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), ditetapkan alokasi Dana
Otonomi Khusus menurut Daerah provinsi.
(3) Berdasarkan alokasi Dana Otonomi Khusus
menurut Daerah provinsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyampaikan informasi alokasi Dana Otonomi
Khusus melalui portal (website) Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Alokasi Dana Otonomi Khusus menurut Daerah
provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
7 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 85 --
tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN.
(5) Dalam hal usulan DTI sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 ayat (6) huruf a berbeda dengan
alokasi Dana Otonomi Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) untuk alokasi DTI,
Gubernur Papua dan Papua Barat melakukan
penyesuaian program dan kegiatan DTI sesuai
dengan alokasi DTI yang ditetapkan dalam APBN.
(6) Gubernur Papua dan Papua Barat menyampaikan
program dan kegiatan DTI yang telah disesuaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) serta telah
direviu kembali oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional bersama
kementerian/lembaga nonkementerian terkait
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada
Kementerian Dalam Negeri.
(7) Program dan kegiatan DTI sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) diterima oleh Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling
lambat akhir bulan November.
(8) Program dan kegiatan DTI sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) menjadi acuan penetapan program
dan kegiatan DTI dalam APBD.
23. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 43 diubah,
sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 43
( 1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus dilaksanakan
secara bertahap, dengan ketentuan:
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
pagu alokasi paling cepat bulan Februari;
b. tahap II sebesar 45% (empat puluh lima persen)
dari pagu alokasi paling cepat bulan Juni; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 85 --
c. tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen)
dari pagu alokasi paling cepat bulan Agustus.
(2) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk Dana Otonomi Khusus
Provinsi Aceh serta Dana Otonomi Khusus Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dilakukan setelah
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi
Khusus Provinsi Aceh serta Dana Otonomi
Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua
Barat sampai dengan tahap III tahun anggaran
sebelumnya dari gubernur;
b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri
tentang rekomendasi penyaluran tahap I.
(3) Penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a untuk DTI dilakukan setelah
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan menerima:
a. laporan realisasi penyerapan DTI sampai
dengan tahap III tahun anggaran sebelumnya
dari gubernur;
b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri
tentang rekomendasi penyaluran tahap I; dan
c. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri yang
menyatakan bahwa kegiatan DTI antara
usulan yang telah direviu oleh Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional bersama
kementerian/lembaga nonkementerian terkait
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6)
telah sesuai dengan kegiatan yang dianggarkan
di APBD.
(4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 85 --
a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi
Khusus tahap I tahun anggaran berjalan yang
menunjukkan realisasi penyerapan dana
paling kurang 50% (lima puluh persen) dari
dana yang telah diterima di RKUD dari
gubernur; dan
b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri
tentang rekomendasi penyaluran tahap II.
(5) Penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan setelah Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima:
a. laporan realisasi penyerapan Dana Otonomi
Khusus tahap II tahun anggaran berjalan yang
menunjukkan realisasi penyerapan dana
paling kurang 70% (tujuh puluh persen) dari
dana yang telah diterima di RKUD dari
gubernur; dan
b. pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri
tentang rekomendasi penyaluran tahap II.
(6) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a dilampiri
dengan rekapitulasi alokasi dan realisasi
penggunaan Dana Otonomi Khusus yang dirinci
per provms1, per kabupaten/kota, dan per urusan,
serta dilengkapi target dan capaian output per
urusan dalam satuan persentase dan satuan unit.
(7) Laporan realisasi penyerapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a telah direviu
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
atau lembaga Pemerintah yang berwenang
melaksanakan pengawasan keuangan dan
pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 85 --
(8) Dalam hal kegiatan DTI antara usulan yang telah
direviu oleh Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional bersama
kementerian/lembaga nonkementerian terkait
terdapat ketidaksesuaian dengan kegiatan yang
dianggarkan di APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c, penyaluran tahap I sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah
Pemerintah Daerah mendapatkan persetujuan dari
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional.
(9) Gubernur menyampaikan persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(10) Dalam hal Menteri Keuangan c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan tidak menerima
la po ran realisasi penyerapan se bagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a,
ayat (4) huruf a, dan ayat (5) huruf a sampai
dengan hari kerja terakhir bulan November, Dana
Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak disalurkan.
24. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 57
(1) Direktur Dana Transfer Umum memberikan
persetujuan atau penolakan atas permintaan
pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran,
penghentian penyaluran, dan/ atau penyaluran
kembali TKD untuk suatu Daerah dari
kementerian/lembaga nonkementerian dan/ atau
unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 85 --
(2) Permintaan yang berasal dari
kemen terian / lembaga nonkemen terian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(3) Permintaan penundaan penyaluran TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
permintaan penundaan penyaluran TKD dari
Kementerian Sosial atas pemenuhan kewajiban
pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Pemerintah Daerah yang dimintakan penundaan
penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) merupakan Pemerintah Daerah yang
melakukan pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial kurang dari 25% (dua puluh
lima persen) berdasarkan penilaian Kementerian
Sosial, dengan ketentuan:
a. pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) untuk tahun anggaran 2021; dan
b. pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial paling sedikit 75% (tujuh puluh lima
persen) untuk tahun anggaran 2022 dan
tahun anggaran berikutnya.
(5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. besaran dan periode pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, penghentian
penyaluran, atau penyaluran kembali TKD;
dan
b. jenis TKD yang dilakukan pemotongan
penyaluran, penundaan penyaluran,
penghentian penyaluran, atau penyaluran
kembali.
(6) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 85 --
a. pemotongan penyaluran, penundaan
penyaluran, atau penghentian penyaluran
TKD yang sedang dikenakan pada Daerah
bersangku tan;
b. pagu alokasi sesuai dengan Jen1s TKD
bersangkutan;
c. besaran penyaluran sesuai dengan jenis TKD
periode bersangkutan;
d. Kurang Bayar DBH dan/ atau Lebih Bayar
DBH; dan
e. Ruang Fiskal Daerah yang bersangkutan.
(7) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, atau penghentian
penyaluran TKD se bagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk jenis TKD yang sama diusulkan dalam
waktu bersamaan, pemberian persetujuan atau
penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
oleh Direktur Dana Transfer Umum dilaksanakan
dengan menentukan prioritas jenis TKD, besaran,
dan periode pemotongan penyaluran, penundaan
penyaluran, a tau penghentian penyaluran TKD.
(8) Dalam hal permintaan pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, a tau penghentian
penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bagi Daerah mengalami kondisi tertentu,
pemberian persetujuan a tau penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan
dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6).
(9) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) antara lain Daerah mengalami bencana alam,
bencana nonalam, kejadian luar biasa, kerusuhan
sosial yang berdampak besar, pemilihan umum,
atau pemilihan Kepala Daerah.
25. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
7www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 85 --
Pasal 58
(1) Berdasarkan permintaan dan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1)
dan ayat (6) sampai dengan ayat (8), Direktur Dana
Transfer Umum melakukan penghitungan besaran
pemotongan penyaluran, penundaan penyaluran,
penghentian penyaluran, atau penyaluran kembali
TKD setiap periode penyaluran.
(2) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Dana Tran sfer
Umum menyampaikan persetujuan atau
penolakan pemotongan penyaluran, penundaan
penyaluran, penghentian penyaluran, atau
penyaluran kembali TKD kepada
kementerian/lembaga nonkementerian dan/ atau
unit organisasi terkait di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
(3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), unit organisasi terkait di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menyusun Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pengenaan pemotongan penyaluran,
penundaan penyaluran, penghentian penyaluran,
atau penyaluran kembali TKD yang ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
atas nama Menteri Keuangan.
(4) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPA
BUN Penyaluran TKDD dan KPA BUN Pengelolaan
Dana Transfer Umum.
(5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA BUN
Penyaluran TKDD melaksanakan pemotongan
penyaluran, penundaan penyaluran, penghentian
penyaluran, atau penyaluran kembali TKD.
lwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 50 of 85 --
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 59 diubah, dan di
antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (la) dan ayat (lb), sehingga Pasal 59
berbunyi sebagai berikut:
Pasal59
( 1) Pemotongan penyaluran TKD dapat dilakukan
dalam hal terdapat:
a. kelebihan penyaluran TKD, termasuk DBH
CHT dan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi
yang tidak digunakan sesuai peruntukannya
dan/ atau tidak dianggarkan kembali pada
tahun anggaran berikutnya;
b. tunggakan pembayaran pinjaman Daerah;
c. pembayaran kembali atas pokok dan
pembayaran bunga atas Pinjaman dalam
rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk
Pemerintah Daerah;
d. tidak dilaksanakannya hibah Daerah induk
kepada Daerah otonomi baru;
e. Daerah selaku pemberi kerja tidak dan/ atau
kurang membayar iuran jaminan kesehatan;
f. kebijakan pengamanan penerimaan negara;
g. pembebanan keuangan negara atas biaya yang
timbul akibat adanya tuntutan hukum
dan/ atau putusan peradilan atas
kasus / sengketa hukum yang melibatkan
Pemerintah Daerah;
h. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah
Daerah untuk mengalokasikan belanja wajib
dalam APBD paling sedikit sebesar yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan; dan/ atau
1. tidak terpenuhinya kewajiban Pemerintah
Daerah terkait dengan penyesuaian tarif dan
pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 51 of 85 --
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan/ atau
j. pemenuhan kewajiban lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
(la) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban
pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena
penundaan dan/ atau pemotongan penyaluran
DAU atau DBH, Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan tetap memperhitungkan DAU atau DBH
yang menjadi hak Daerah sebesar kewajiban
pembayaran Pinjaman PEN Daerah yang jatuh
tempo pada saat pelaksanaan penundaan
dan/ atau pemotongan DAU atau DBH.
(1 b) Dalam hal Daerah yang memiliki kewajiban
pembayaran Pinjaman PEN Daerah terkena
penundaan penyaluran DBH triwulan IV,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tetap
mengalokasikan DBH Triwulan IV sebesar
kewajiban yang jatuh tempo pada saat
pelaksanaan penundaan penyaluran DBH triwulan
IV.
(2) Dalam hal suatu Daerah dikenakan lebih dari 1
(satu) pemotongan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), besaran pemotongan
penyaluran untuk setiap periode penyaluran
dilaksanakan secara kumulatif paling banyak 50%
(lima puluh persen) dari jumlah penyaluran
periode bersangkutan.
(3) Ketentuan mengena1 tata cara pemotongan
penyaluran TKD dalam hal terdapat Daerah selaku
pemberi kerja tidak dan/atau kurang membayar
iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan mengena1 tata cara
penyelesaian tunggakan iuran jaminan kesehatan
Pemerintah Daerah melalui pemotongan DAU
dan/ atau DBH.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 52 of 85 --
(4) Kebijakan pengamanan penenmaan negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
antara lain berupa pemotongan pajak pusat pada
saat penyaluran TKDD dari RKUN ke RKUD yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Belanja wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g meliputi:
a. Alokasi Dana Desa
b. Belanja Wajib yang Bersumber dari DTU;
c. belanja kesehatan;
d. belanja pendidikan; dan
e. belanja wajib lainnya yang
ditetapkan dalam peraturan
undangan.
besarannya
perundang-
(6) Ketentuan mengenai tata cara pemotongan
penyaluran TKD untuk DTU atas pemenuhan
kewajiban Pemerintah Daerah untuk
mengalokasikan belanja wajib sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan.
27. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 60
( 1) Penundaan penyaluran DTU dapat dilakukan
dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi
ketentuan mengenai:
a. konfirmasi penerimaan TKDD berupa LKT dan
LRT;
b. laporan pemanfaatan sementara dan
penganggaran kembali s1sa DBH SDA
Kehutanan Dana Reboisasi;
c. penyampaian data/ informasi keuangan
Daerah dan nonkeuangan Daerah secara
langsung dan/ atau melalui SIKD sesuai
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 53 of 85 --
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
d. laporan rencana defisit APBD;
e. laporan posisi kumulatif pinjaman Daerah;
f. pemberian sanksi administratif terhadap
pemegang izin usaha pertambangan atau izin
usaha pertambangan khusus yang tidak
membayar pendapatan negara;
g. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah
untuk mengalokasikan Belanja Wajib dalam
APBD paling sedikit sebesar yang diamanatkan
dalam peraturan perundang-undangan;
h. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah
dalam melakukan pemutakhiran Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial;
1. pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah
terkait dengan penyesuaian tarif dan
pengawasan Pajak DaeUntuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 233/PMK.07/2020/2020. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 39 specifies the monthly distribution of DAU, emphasizing timely reporting from local governments on their expenditures.
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.