Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 230 of 2020
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the distribution of tobacco excise revenue sharing for the fiscal year 2021 among provinces, regencies, and cities in Indonesia. It establishes the total amount allocated and the specific distribution per region, as mandated by the relevant laws and regulations.
The regulation affects local governments at the provincial, regency, and city levels across Indonesia. It specifically pertains to regions that produce tobacco and receive revenue from tobacco excise.
- Pasal 1 states that the total tobacco excise revenue sharing for the fiscal year 2021 is set at Rp3,475,618,000,000.00 (approximately three trillion four hundred seventy-five billion six hundred eighteen million rupiah). - Pasal 2 specifies that the distribution of this revenue must comply with existing laws and regulations. - Pasal 3 outlines that this regulation supersedes previous regulations regarding tobacco excise revenue sharing from 2009 to 2020, thereby consolidating the rules into a single framework for 2021.
- Dana Bagi Hasil Cukai (Revenue Sharing Fund): Refers to the funds allocated to regions from tobacco excise taxes. - Pasal (Article): Refers to specific sections within the regulation that outline obligations and procedures.
The regulation came into effect on December 30, 2020, and it replaces several previous regulations regarding tobacco excise revenue sharing from 2009 to 2020, as detailed in Pasal 3.
This regulation is linked to several laws and presidential regulations, including the Presidential Regulation No. 113 of 2020 regarding the state budget and the Law No. 11 of 1995 concerning excise, which has been amended by Law No. 39 of 2007. It also references the Minister of Finance Regulation No. 139/PMK.07/2019 on the management of revenue sharing funds, indicating a comprehensive framework for fiscal management in relation to tobacco excise.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
According to Pasal 1, the total amount allocated for tobacco excise revenue sharing in 2021 is Rp3,475,618,000,000.00.
Pasal 2 mandates that the distribution of the tobacco excise revenue must adhere to existing laws and regulations.
Pasal 3 states that this regulation replaces previous regulations regarding tobacco excise revenue sharing from 2009 to 2020.
The regulation is effective as of December 30, 2020, as stated in Pasal 4.
The distribution of the revenue sharing is subject to approval by the Minister of Finance as outlined in Pasal 1 and related articles.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (26K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230 /PMK.07 /2020 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 menurut total per provinsi; b. bahwa dalam perkembangannya terdapat pembaharuan data daerah penghasil cukai hasil tembakau sehingga rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perubahan rincian transfer ke daerah termasuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan oleh Menteri Keuangan; d. bahwa berdasarkan Pasal 66A ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 18 -- Mengingat 1995 tentang Cukai, pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diatur oleh gubernur dilakukan dengan persetujuan Menteri Keuangan; e. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, persetujuan atas pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk daerah provinsi/kabupaten/kota yang diusulkan oleh gubernur kepada Menteri Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Kementerian Keuangan (Lembaran Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Negara tentang Republik 5. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 18 -- 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 (1) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp3.475.618.000.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus delapan belas juta rupiah). (2) Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 18 -- Pasal 3 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07 /2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07 /2009 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 493); b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07 /2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07 /2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07 /2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 563); c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.07 /2010 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 650); d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07 /2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07 /2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07 /2011 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 368); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 18 -- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.07/2011 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 767); f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.07 /2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 330); g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 /PMK.07 /2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1235); h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07 /2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 359) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07 /2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.07 /2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1228); 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.07 /2013 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1467); J. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07 /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07 /2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07 /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 18 -- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.07 /2015 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1068); 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.07 /2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1770); m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.07 /2017 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1774); n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.07 /2018 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 534); o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07 /2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103); dan p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.07 /2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 18 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1678 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ----=-=:::::--.... Kepala Bagicu. -,,1/~~-~~~----\ ementerian www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 18 -- NO. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 230/PMIZ.07/2020 TENTANG RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 RINCIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021 (dalam ribuan rupiah) PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH Total Provinsi Aceh 12.979.708 Provinsi Aceh 3.893.913 Kab. Aceh Barat 176.996 Kab. Aceh Besar 291.154 Kab. Aceh Selatan 176.996 Kab. Aceh Singkil 176.996 Kab. Aceh Tengah 283.425 Kab. Aceh Tene:e:a:-a 176.996 Kab. Aceh Timur 202.495 Kab. Aceh Utara 233.695 Kab. Bireuen 178.022 Kab. Pidie 352.794 Kab. Simeulue 176.996 Kota Banda Aceh 2 . 831.936 Kota Sabang 176.996 Kota Langsa 176.996 Kota Lhokseumawe 530.988 Kab. Gayo Lues 1.358.082 Kab. Aceh Barat Daya 176.996 Kab. Aceh Java 176.996 Kab. Nagan Raya 176.996 Kab. Aceh Tamiang 176 . 996 Kab. Bener Meriah 321.435 Kab. Pidie Jaya 377.817 Kota Subulussalam 176 . 996 Total Provinsi Sumatera Utara 12.794.951 Provinsi Sumatera Utara 3.838.485 Kab.Asahan 119.953 Kab. Dairi 285.143 Kab. Deli Serdang 134.149 Kab. Karo 662.233 Kab. Labuhanbatu 119.953 Kab. Langkat 119.953 Kab. Mandailing Natal 120.982 Kab. Nias 119.953 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PROVINSI/KABUPATEN /KOTA JUMLAH 10 Kab. Simalungun 516.235 11 Kab. Tapanuli Selatan 119.953 12 Kab. Tapanuli Ten,2;ah 119.953 13 Kab. Tapanuli Utara 815.437 14 Kab. Toba Samosir 119.953 15 Kota Biniai 119.953 16 Kota Medan 143.553 17 Kota Pematang Siantar 3.094.890 18 Kota Sibolga 119.953 19 Kota Tanjung Balai 119.953 20 Kota Te bing Tine:e:i 119.953 21 Kota Padang Sidempuan 119.953 22 Kab. Pakpak Bharat 122.940 23 Kab. Nias Selatan 119.953 24 Kab. Humbang Hasundutan 274.285 25 Kab. Serdang Bed3-gai 119.953 26 Kab. Samosir 119.953 27 Kab. Batu Bara 119.953 28 Kab. Padang Lawas 147.653 29 Kab. Padang Lawas Utara 119.953 30 Kab. Labuhanbatu Selatan 119.953 31 Kab. Labuhanbatu Utara 119.953 32 Kab. Nias Utara 119.953 33 Kab. Nias Barat 119.953 34 Kota Gunungsitoli 119.953- III Total Provinsi Sumatera Barat 3.079.849 1 Provinsi Sumatera Barat 923.953 2 Kab. Limapuluh Kota 597.406 3 Kab. Agam 311.155 4 Kab. Kepulauan Mentawai 51.331 5 Kab. Padang Pariaman 51.331 6 Kab. Pasaman 78.297 7 Kab. Pesisir Selatan 51.331 8 Kab. Sijunjung 51.331 9 Kab. Solok 69.216 10 Kab. Tanah Datar 352.636 11 Kota Bukit Tine:e:i 51.331 12 Kota Padang Paniang 51.331 13 Kota Padang 51.331 14 Kota Payakumbuh 59.262 15 Kota Sawahlunto 71.952 16 Kota Solok 51.331 17 Kota Pariaman 51.331 18 Kab. Pasaman Barat 51.331 19 Kab. Dharmasraya 51.331 20 Kab. Solok Selatan 51.331 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PROVINSI/KABUPATEN / KOTA JUMLAH IV Total Provinsi Riau 11.300 1 Provinsi Riau 3.392 2 Kab. Bengkalis 308 3 Kab. Indragiri Hilir 308 4 Kab . Indragiri Hulu 308 5 Kab. Kampar 308 6 Kab. Kuantan Singingi 308 7 Kab. Pelalawan 308 8 Kab. Rokan Hilir 308 9 Kab. Rokan Hulu 308 10 Kab. Siak 308 11 Kota Dumai 308 12 Kota Pekan baru 4.520 13 Kab. Kepulauan Meranti 308 V Total Provinsi Jambi 1.783.056 1 Provinsi Jambi 534.914 2 Kab. Batang Hari 53.492 3 Kab. Bungo 53.492 4 Kab. Kerinci 564.004 5 Kab. Merangin 103.480 6 Kab. Muaro Jambi 53.492 7 Kab. Sarolangun 53.492 8 Kab. Taniung Jabung Barat 53.492 9 Kab. Taniung Jabung Timur 53.492 10 Kab. Tebo 53 . 492 11 Kota Jambi 53.492 12 Kota Sungai Penuh 152.722 VI Total Provinsi Sumatera Selatan 822.957 1 Provinsi Sumatera Selatan 246.894 2 Kab. Lahat 28.790 3 Kab. Musi Banyuasin 15.430 4 Kab. Musi Rawas 15.430 5 Kab. Muara Enim 15.430 6 Kab. Ogan Komering Ilir 15.430 7 Kab. Ogan Komering Ulu 15.430 8 Kota Palembang 15.430 9 Kota Prabumulih 15.430 10 Kota Pagar Alam 15.430 11 Kota Lubuk Linggau 15.430 12 Kab. Banyuasin 15.430 13 Kab. Ogan Ilir 15.430 14 Kab. OKU Timur 50.204 15 Kab . OKU Selatan 281.049 16 Kab. Empat Lawang 15.430 17 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 15.430 18 Kab. Musi Rawas Utara 15.430 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH VII Total Provinsi Lampung 4.442.907 1 Provinsi Lampung 1.332.873 2 Kab. Lampung Barat 99.598 3 Kab. Lampung Selatan 112.864 4 Kab. Lampung Tengah 119 . 181 5 Kab. Lampung Utara 101.660 6 Kab. Lampung Timur 394.115 7 Kab. Tanggamus 201.564 8 Kab. Tulang Bawang 103.593 9 Kab. Way Kanan 114.690 10 Kota Bandar Lampung 1. 113.096 11 Kota Metro 104.595 12 Kab. Pesawaran 171.368 13 Kab. Pringsewu 154.352 14 Kab. Mesuji 116 . 213 15 Kab. Tulang Bawang Barat 100.685 16 Kab. Pesisir Barat 102.460 VIII Total Provinsi OKI Jakarta 723.798 1 Provinsi DKI Jakarta 723.798 IX Total Provinsi Jawa Barat 401.659.159 1 Provinsi Jawa Barat 120.497.746 2 Kab.Bandung 16.032.113 3 Kab. Bekasi 4.695.881 4 Kab. Bogor 4.654.808 5 Kab. Ciamis 4.820.193 6 Kab. Cianiur 4.938.025 7 Kab. Cirebon 5.359.927 8 Kab. Garut 24.647.865 9 Kab. Indramayu 4.635.045 10 Kab. Karawang 96.946.954 11 Kab. Kuningan 5.895.451 12 Kab. Maialengka 12.363.880 13 Kab. Purwakarta 4.634.529 14 Kab. Subang 4.772.221 15 Kab. Sukabumi 4.634.529 16 Kab. Sumedang 24.575.211 17 Kab. Tasikmalaya 4.825.797 18 Kota Bandung 4.970.620 19 Kota Bekasi 4.634.529 20 Kota Bogor 4.649.360 21 Kota Cire bon 4.665 . 784 22 Kota Depok 4.642.031 23 Kota Sukabumi 4.635.482 24 Kota Tasikmalaya 4.649.731 25 Kota Cimahi 4.750.226 - 26 Kota Ban_iar 4.640.705 7www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PROVINSI/KABUPATEN /KOTA JUMLAH 27 Kab. Bandung Barat 5.577.023 28 Kab. Pangandaran 4.913.493 X Total Provinsi Jawa Tengah 743.460.332 1 Provinsi J awa Tengah 223.038.100 2 Kab. Banjarnegara 6.981.121 3 Kab. Banyumas 6.707.603 4 Kab . Batang 7.350.175 5 Kab. Blora 10.001.162 6 Kab. Boyolali 19.799.760 7 Kab. Brebes 7.046.325 8 Kab. Cilacap 6.723.773 9 Kab. Demak 19.298.745 10 Kab. Grobogan 14.873.745 11 Kab. Jepara 7.509.595 12 Kab. Karanganyar 14.157.256 13 Kab. Kebumen 8.190.396 14 Kab. Kendal 12.901.630 15 Kab. Klaten 14.620.464 16 Kab.Kudus 155.532.486 17 Kab. Magelang 14.421.301 18 Kab. Pati 11.470.980 19 Kab. Pekalongan 6.611.446 20 Kab. Pemalang 7.254.105 21 Kab. Purbalingga 7.167.576 22 Kab. Purworejo 7.894.221 23 Kab. Rembang 25.269.511 24 Kab. Semarang 8.505.179 25 Kab. Sragen 6.702.569 26 Kab. Sukoharjo 6.975.049 27 Kab. Tegal 7.284.405 28 Kab. Temanggung 32.243.677 29 Kab. Wonogiri 11.460.396 30 Kab. Wonosobo 12.126.569 31 Kota Magelang 6.625.806 32 Kota Pekalongan 7.108.120 33 Kota Salatiga 7.113.878 34 Kota Semarang 8.727.067 35 Kota Surakarta 7.206.196 36 Kota Tegal 6.559.945 XI Total Provinsi DI Yogyakarta 10.072.363 1 Provinsi DI Yogyakarta 3.021.708 2 Kab. Bantul 2.184.250 3 Kab. Gunung Kidul 1.188.865 4 Kab. Kulon Progo 1.189.202 5 Kab. Sleman 1.722.587 6 Kota Yogyakarta 765.751 1 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PROVINSI/KABUPATEN /KOTA JUMLAH XII Total Provinsi Jawa Timur 1.937.895.941 1 Provinsi Jawa Timur 581.368.785 2 Kab. Bangkalan 15.712.670 3 Kab. Banvuwangi 19.990 .341 4 Kab. Blitar 20.847.459 5 Kab. Boionegoro 50.099.001 6 Kab. Bondowoso 41.402.082 7 Kab. Gresik 19.134.727 8 Kab. Jember 62.283.147 9 Kab. Jombang 37.401.427 10 Kab. Kediri 41.302.094 i 1 Kab. Lamongan 42.277.745 12 Kab. Lumaiang 23.532.561 13 Kab. Madiun 20.939.247 14 Kab. Magetan 19.242.254 15 Kab. Malang 80.025.348 16 Kab. Moiokerto 20.844.885 17 Kab. Nganiuk 22.411.508 18 Kab. Ngawi 24.593.613 19 Kab. Pacitan 19.818.093 20 Kab. Pamekasan 64.549.639 21 Kab. Pasuruan 200.445.362 22 Kab. Ponorogo 22.128.278 23 Kab. Probolinggo 57.873.101 24 Kab. Sampang 26.968.543 25 Kab. Sidoario 18.922.476 26 Kab. Situbondo 38.328.898 27 Kab. Sumenep 40.995.966 28 Kab. Trenggalek 19 . 141.183 29 Kab.Tuban 25.210.724 30 Kab. Tulungagung 25.088.337 31 Kota Blitar 19.170.797 32 Kota Kediri 66.109.242 33 Kota Madiun 18.922 .855 34 Kota Malang 30.367.991 35 Kota Moiokerto 20.102.211 36 Kota Pasuruan 17.858.948 37 Kota Probolinggo 18.921.930 38 Kota Surabaya 24.640.014 39 Kota Batu 18.922.459 XIII Total Provinsi Kalimantan Barat 113.005 1 Provinsi Kalimantan Barat 33.899 2 Kab. Bengkayang 44.740 3 Kab. Landak 2.608 4 Kab. Kapuas Hulu 2.608 5 Kab. Ketapang 2.608 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PROVINS!/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH 6 Kab. Mempawah 2 . 608 7 Kab. Sambas 2.608 8 Kab. Sanggau 2.608 9 Kab. Sintang 2.608 10 Kota Pontianak 3.070 11 Kota Singkawang 2 . 608 12 Kab. Sekadau 2.608 13 Kab. Melawi 2.608 14 Kab. Kayong Utara 2 . 608 15 Kab. Kubu Raya 2.608 XIV Total Provinsi Kalimantan Tengah 26 1 Provinsi Kalimantan Tengah 6 2 Kab. Barito Selatan 1 3 Kab. Barito Utara 1 4 Kab. Kapuas 1 5 Kab. Kotawaringin Barat 7 6 Kab. Kotawaringin Timur 1 7 Kota Palangkaraya 1 8 Kab. Katingan 1 9 Kab. Seruyan 1 10 Kab . Sukamara 1 11 Kab. Lamandau 1 12 Kab. Gunung Mas 1 13 Kab . Pulang Pisau 1 14 Kab. Murung Rava 1 277 Kab. Barito Timur 1 xv Total Provinsi Kalimantan Selatan 6.296 1 Provinsi Kalimantan Selatan 1.893 2 Kab. Banjar 276 3 Kab. Barito Kuala 157 4 Kab. Hulu Sungai Selatan 157 5 Kab. Hulu Sungai Tengah 157 6 Kab . Hulu Sungai Utara 157 7 Kab . Kotabaru 157 8 Kab. Tabalong 157 9 Kab. Tanah Laut 157 10 Kab. Tapin 157 11 Kota Baniarbaru 1.387 12 Kota Banjarmasin 1.170 13 Kab. Balangan 157 14 Kab . Tanah Bumbu 157 XVI Total Provinsi Kalimantan Timur 10.470r-- 1 Provinsi Kalimantan Timur 3.141 2 Kab. Berau 349 3 Kab. Kutai Kartanegara 349 4 Kab. Kutai Barat 349 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH 5 Kab. Kutai Timur 349 6 Kab. Paser 349 7 Kota Balikpapan 539 8 Kota Bontang 349 9 Kota Samarinda 3.998 10 Kab. Penajam Paser Utara 349 11 Kab. Mahakam Ulu 349 XVII Total Provinsi Sulawesi Tengah 478.974 1 Provinsi Sulawesi Tengah 143.696 2 Kab. Banggai 152.952 3 Kab. Banggai Kepulauan 11.974 4 Kab. Buol 11.974 5 Kab. Toli-Toli 11.974 6 Kab. Donggala 11.974 7 Kab. Morowali 11.974 8 Kab. Poso 11.974 9 Kota Palu 11.974 10 Kab. Parigi Moutong 50.612 11 ~ Kab. Tojo Una-Una 11.974 12 Kab. Sigi 11.974 13 Kab. Banggai Laut 11.974 14 Kab. Morowali Utara 11.974 XVIII Total Provinsi Sulawesi Selatan 12.931.680 1 Provinsi Sulawesi Selatan 3.879.505 2 Kab. Bantaeng 253.769 3 Kab. Barru 190.501 4 Kah.Bone 817.165 5 Kab. Bulukumba 235.737 6 Kab. Enrekang 215.176 7 Kab.Gowa 168.674 8 Kab. Jeneponto 183.542 9 Kab. Luwu 181.226 10 Kab. Luwu Utara 168.674 11 Kab. Maros 168.674 12 Kab. Pangkaiene dan Kepulauan 168.674 13 Kota Palopo 168.674 14 Kab. Luwu Timur 168.674 15 Kab. Pinrang 168 . 674 16 Kab. Sinjai 1.139.512 17 Kab. Kepulauan Selayar 168.674 18 Kab. Sidenreng Rappang 168.674 19 Kab. Soppeng 3.188.934 20 Kab. Takalar 168 . 674 21 Kab. Tana Toraia 168.674 22 Kab. Wajo 203.155 23 Kota Pare-pare 168.674 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH 24 Kota Makassar 250.696 25 Kab. Toraja Utara 168.674 XIX Total Provinsi Sulawesi Tenggara 7.572 1 Provinsi Sulawesi Tene:e:ara 2.271 2 Kab. Buton 142 3 Kab. Konawe 142 4 Kab. Kolaka 142 5 Kab. Muna 142 6 Kota Kendari 3.029 7 Kota Bau-bau 142 8 Kab. Konawe Selatan 142 9 Kab. Bombana 142 10 Kab. Wakatobi 142 11 Kab. Kolaka Utara 142 12 Kab. Konawe Utara 142 13 Kab. Buton Utara 142 14 Kab. Konawe Kepulauan 142 15 Kab. Kolaka Timur 142 16 Kab. Muna Barat 142 17 Kab. Buton Tengah 142 18 Kab. Buton Selatan 142 xx Total Provinsi Bali 7.255.187 1 Provinsi Bali 2.176 . 556 2 Kab.Badung 727.878 3 Kab . Bangli 290.259 4 Kab. Buleleng 1.013.432 5 Kab. Gianyar 497.790 6 Kab. Jembrana 289.283 7 Kab. Karangasem 321.585 8 Kab. Klungkung 272.070 9 Kab.Tabanan 444.979 10 Kota Denpasar 1.221.355 XXI Total Provinsi Nusa Tenggara Barat 318. 716.620 1 Provinsi Nusa Tene:e:ara Barat 95.614 . 984 2 Kab. Bima 11.282.161 3 Kab. Dompu 5 . 527 . 579 4 Kab. Lombok Barat 17.181.488 5 Kab . Lombok Tengah 51.568.196 6 Kab. Lombok Timur 59.881.093 7 Kab. Sumbawa 10.109.434 8 Kota Mataram 52.059.365 9 Kota Bima 2.309.484 10 Kab. Sumbawa Barat 3.202.255 11 Kab. Lombok Utara 9.980.581 XXII Total Provinsi Nusa Tenggara Timur 5.402.834 1 Provinsi Nusa Tenggara Timur 1.620.852 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH 2 Kab. Alor 96.718 3 Kab. Belu 96.352 4 Kab. Ende 93.307 5 Kab. Flores Timur 260.129 6 Kab.Kupang 92.997 7 Kab. Lembata 85.245 8 Kab. Manggarai 261.307 9 Kab. Ngada 85.487 10 Kab. Sikka 1.432.267 11 Kab. Sumba Barat 79.261 12 Kab. Sumba Timur 101.059 13 Kab. Timor Tengah Selatan 91.199 14 Kab. Timor Tengah Utara 82.455 15 Kota Kupang 77.183 16 Kab. Rote Ndao 89.245 17 Kab. Manggarai Barat 111.509 18 Kab. Nagekeo 120.284 19 Kab. Sumba Barat Daya 172.346 20 Kab. Sumba Tengah 77.493 21 Kab. Manggarai Timur 98.827 22 Kab. Sabu Raijua 84.315 23 Kab. Malaka 92.997 XXIII Total Provinsi Banten 802.853 1 Provinsi Banten 240.855 2 Kab. Lebak 34.408 3 Kab. Pandeglang 34 . 956 4 Kab. Serang 34.408 5 Kab. Tangerang 50.965 6 Kota Cilegon 34.408 7 Kota Tangerang 63.152 8 Kota Serang 34.706 9 Kota Tangerang Selatan 274.995 XXIV Total Provinsi Gorontalo 697 1 Provinsi Gorontalo 208 2 Kab. Boalemo 42 3 Kab. Gorontalo 279 4 Kota Gorontalo 42 5 Kab. Pohuwato 42 6 Kab. Bone Bolango 42 7 Kab. Gorontalo Utara 42 XXV Total Provinsi Kepulauan Riau 163.956 1 Provinsi Kepulauan Riau 49.186 2 Kab. Natuna 8.198 3 Kab. Kepulauan Anambas 8.198 4 Kab. Karimun 8.198 5 Kota Batam 65.582 l www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 18 -- (dalam ribuan rupiah) NO. PRO VIN SI/ KABUPATEN / KOTA JUMLAH 6 Kota Tanjung Pinang 8.198 7 Kab. Lingga 8.198 8 Kab. Bintan 8.198 XXVI Total Provinsi Kalimantan Utara 1.509 . - 1 Provinsi Kalimantan Utara 453 2 Kab. Bulungan 113 3 Kab. Malinau 113 4 Kab.Nunukan 113 5 Kota Tarakan 604 6 Kab. Tana Tidung 113 TOTAL 3.475.618.000 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ----=-=:::::::---.... ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Kepala Bagian :::~ -- = : -_ = ::: enterian I ~ l ' www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 18 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
tentang APBD - APBN - BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 230/PMK.07/2020/2020. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The specific allocation of the revenue sharing to each province, regency, and city is detailed in the annex of the regulation.