MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.03/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANG KA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANG KA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa dengan belum berakhirnya penetapan penyebaran
Corona Virus Disease 2019 sebagai bencana nasional
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) sebagai Bencana Nasional, perlu mengatur kembali
pemberian insentif pajak terhadap barang yang
diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona
Virus Disease 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan
;I;www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 35 --
Mengingat
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 8 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang
Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan
Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia
di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 35 --
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 148, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6526);
9. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
10. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang
Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam
rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
l// www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 35 --
Menetapkan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan
Vaksin dan Pelaksanaan V aksinasi dalam rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Vints Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 129);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2020
tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai
serta Perpajakan atas Impor Pengadaan V aksin dalam
rangka Penanganan Pandemi Corona Virns Disease 2019
(COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1393);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA
MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya
disebut Undang-Undang PPh adalah Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta
perubahannya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 35 --
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah beserta perubahannya.
3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PPh.
4. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang PPN.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang
melakukari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.
7. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.
8. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak
berdasarkan Undang-Undang PPN.
9. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi
eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan.
10. Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
11. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat
oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 35 --
12. Surat Pemberitahuan Masa yang selanjutnya disebut SPf
Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
MasaPajak.
13. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP
adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
14. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-
19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe
Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
15. Pihak Tertentu adalah pihak yang menerima insentif
perpajakan.
16. Badan/Instansi Pemerintah adalah Kementerian Kesehatan,
dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas
kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana/badan penanggulangan
bencana daerah.
17. Rumah Sakit adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh
Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai rumah sakit
rujukan untuk penanganan pandemi COVID-19.
18. Pihak Lain adalah pihak yang memberikan sumbangan
Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19, yang telah menyampaikan
surat pemberitahuan kepada dinas kesehatan pemerintah
daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah
kabupaten/kota untuk menyumbang dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19.
19. Pihak Ketiga adalah pihak yang bertransaksi dengan
Badan/Instansi Pemerintah, Rumah Sakit atau Pihak Lain
untuk penanganan Pandemi COVID-19.
20. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat adalah
Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang
memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 35 --
BAB II
FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Pasal 2
(1) Insentif PPN diberikan kepada:
a. Pihak Tertentu atas impor atau perolehan Barang
Kena Pajak;
b. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat
atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat
untuk penanganan COVID-19; dan
c. Wajib Pajak yang memperoleh vaksin dan/atau obat
untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat sebagaimana
dimaksud pada huruf b,
yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi
COVID-19.
(2) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
a. Badan/Instansi Pemerintah;
b. Rumah Sakit; dan/ atau
c. Pihak Lain.
(3) Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. obat-obatan;
b. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
c. peralatan laboratorium;
d. peralatan pendeteksi;
e. peralatan pelindung diri; dan/atau
f. peralatan untuk perawatan pasien.
(4) Peralatan pendukung vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf b meliputi paling sedikit syringe,
kapas alkohol, alat pelindung diri berupa face shield,
hazmat, sarung tangan, dan masker bedah, cold chain,
generator set, tempat sampah limbah bahan berbahaya
dan beracun, dan cruran antiseptik berbahan
dasar alkohol.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 35 --
(5) PPN yang terutang atas:
a. impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) oleh Pihak Tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tidak dipungut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) oleh Pengusaha Kena Pajak
kepada Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), ditanggung pemerintah;
c. penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh
Pengusaha Kena Pajak kepada Industri Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung
pemerintah; dan
d. penyerahan vaksin dan/ atau obat untuk
penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi
Produksi Vaksin dan/atau Obat, ditanggung
pemerintah.
(6) Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf b, termasuk penyerahan berupa
pemberian cuma-cuma.
(7) Insentif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b bagi Pihak Lain diberikan dengan ketentuan perolehan
Barang Kena Pajak selanjutnya akan diserahkan kepada:
a. Badan/Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a; dan/ atau
b. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b,
yang digunakan untuk keperluan penanganan pandemi
COVID-19 tanpa mendapat imbalan atau kompensasi.
(8) Insentif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
c, diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin
dan/ atau Obat memperoleh surat rekomendasi dari
Kementerian Kesehatan, yang paling sedikit memuat
keterangan:
a. identitas Industri Farmasi Produksi Vaksin
dan/ atau Obat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 35 --
b. identitas Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan;
c. nama dan jumlah barang; dan
d. pemyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan
diperoleh merupakan bahan baku untuk produksi
vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.
Pasal 3
(1) Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b,
huruf c, dan huruf d, wajib membuat:
a. Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan
b. laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.
(2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
harus memuat keterangan "PPN DITANGGUNG
PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NO MOR
... /PMK.03/2021".
(3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dilaporkan dalam SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena
Pajak yang melakukan penyerahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, huruf c, clan
huruf d, diperlakukan sebagai laporan realisasi PPN
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b.
(4) Atas penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, yang:
a. tidak menggunakan Faktur Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2); dan/atau
b. tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh Pengusaha
Kena Pajak dalam SPT Masa PPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (3),
tidak diberikan insentif PPN dan dikenai PPN sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat
setiap Masa Pajak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 35 --
(6) Contoh penyerahan yang tidak diberikan insentif PPN
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja subsidi pajak
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (5) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas
pajak ditanggung pemerintah.
Pasal 5
Pihak Tertentu yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dan
memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah saat
perolehan Barang Kena Pajak, tidak dapat mengkreditkan PPN
ditanggung pemerintah dalam perhitungan PPN terutang saat
pelaporan SPT Masa PPN.
BAB III
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
Pasal 6
(1) PPh Pasal 22 impor dipungut oleh bank devisa atau
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat Wajib Pajak
melakukan impor barang.
(2) PPh Pasal 22 dipungut oleh:
a. instansi pemerintah berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang;
b. badan usaha tertentu berkenaan dengan pembayaran
atas pembelian barang dan/ atau bahan untuk
keperluan kegiatan usahanya; atau
c. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha
industri farmasi atas penjualan hasil produksinya
kepada distributor di dalam negeri,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jff
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 35 --
(3) Besarnya tarif PPh Pasal 22 impor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan PPh Pasal 22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan
pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di
bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
(4) Barang yang diperlukan dalam rangka penanganan
pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), meliputi:
a. obat-obatan;
b. vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi;
c. peralatan laboratorium;
d. peralatan pendeteksi;
e. peralatan pelindung diri; dan/ atau
f. peralatan untuk perawatan pasien.
(5) Peralatan pendukung vaksinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b meliputi paling sedikit syringe,
kapas alkohol, alat pelindung diri berupa face shield,
hazmat, sarung tangan, dan masker bedah, cold chain,
generator set, tempat sampah limbah bahan berbahaya
dan beracun, dan cairan antiseptik berbahan
dasar alkohol.
(6) Pihak Tertentu yang melakukan impor dan/ atau
pembelian barang yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diberikan:
a. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
b. pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
(7) Pihak Ketiga yang melakukan penjualan barang yang
diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-
19 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pihak
Tertentu diberikan pembebasan dari pemungutan
PPh Pasal 22.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 35 --
(8) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang
melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi
vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19,
diberikan pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22.
(9) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (8), diberikan setelah Industri
Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat memperoleh
surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, yang
paling sedikit memuat keterangan:
a. identitas Industri Farmasi Produksi Vaksin
dan/ atau Obat;
b. identitas penjual;
c. nama dan jumlah barang; dan
d. pernyataan bahwa perolehan bahan baku yang akan
dibeli merupakan bahan baku untuk produksi
vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19.
(10) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang
melakukan penjualan vaksin dan/ atau obat untuk
penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan/ atau
badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, diberikan pembebasan dari pemungutan
PPh Pasal 22.
(11) Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
ayat (7), meliputi:
a. Badan/Instansi Pemerintah;
b. Rumah Sakit; dan/atau
c. Pihak Lain.
(12) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan
tanpa surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
impor.
(13) Pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b, ayat (7), ayat (8), dan
ayat (10) diberikan melalui surat keterangan be bas
pemungutan PPh Pasal 22.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 35 --
Pasal 7
(1) Untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan
PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(13):
a. Pihak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
6 ayat (6);
b. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (7); atau
c. Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau
ayat (10),
harus mengajukan permohonan surat keterangan bebas
dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada
laman www.pajak.go.id.
(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala KPP menerbitkan:
a. surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22,
apabila Pihak Tertentu yang melakukan impor
dan/ atau pembelian barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pihak Ketiga yang
melakukan penjualan barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau Industri
Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang
melakukan pembelian bahan baku sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau melakukan
penjualan vaksin dan/ atau obat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10); atau
b. surat penolakan, apabila Pihak Tertentu tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (6) atau Pihak Ketiga tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (7) atau Industri Farmasi Produksi Vaksin
dan/ atau Obat tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) atau
ayat (10).
(3) Pihak Tertentu yang telah memperoleh pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 impor sebagaimana dimaksud
t1;www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 35 --
dalam Pasal 6 ayat (12) atau PPh Pasal 22 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13), harus menyampaikan:
a. laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh
Pasal 22 impor; atau
b. laporan realisasi dari pembebasan pemungutan
PPh Pasal 22.
(4) Pihak Ketiga yang telah memperoleh pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (13) harus menyampaikan laporan realisasi
dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22.
(5) Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat yang
telah memperoleh pembebasan dari pemungutan PPh
Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13),
harus menyampaikan laporan realisasi dari pembebasan
pemungutan PPh Pasal 22.
(6) Laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh
Pasal 22 impor atau PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) harus disampaikan
melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id
paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya untuk setiap
Masa Pajak.
(7) Ketentuan mengenru pengisian formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dan peng1s1an laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf
b, ayat (4), dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
BAB IV
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN BAGI SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 35 --
Pasal 8
Fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berupa pengenaan tarif
PPh sebesar 0% (nol persen) dan bersifat final atas tambahan
penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang
kesehatan, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022.
BABY
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pihak Tertentu yang membuat laporan realisasi PPN ditanggung
pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean di dalam Daerah Pabean sebagaimana diatur dalam Pasal
3 ayat (8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020
tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa
yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas
Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas
Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan
Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik pelaporan pertama
maupun pembetulan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui
saluran elektronik sampai dengan 30 Juni 2022, tetap dapat
memanfaatkan insentif PPN ditanggung pemerintah meskipun
tidak membuat kode billing.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 35 --
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Pemberian insentif PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf a,
dan/atau pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) huruf b, ayat
(7), ayat (8), dan ayat (10), berlaku sejak Masa Pajak Januari
2022 sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.
Pasal 11
Pemberian pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) kepada Pihak
Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin
dan/atau Obat berlaku sejak tanggal surat keterangan bebas
diterbitkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.
Pasal 12
Pemberian surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (8) dan Pasal 6 ayat (9) berlaku sampai dengan
tanggal 30 Juni 2022.
Pasal 13
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang
Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29
Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1754)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020
'1rwww.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 35 --
tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa
yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas
Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam
rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 744),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 14
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 35 --
Agar setiap orang mengetahuinya , memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1530
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
. P> Y Ke pala Bagi~ ministrasi Kementerian
I .I , \
AB~
13 199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 35 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226 /PMK.03/2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG
DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN
2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM
RANG KA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN
DALAM RANG KA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS!, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nomor
Hal
KOP SURAT PIHAK LAIN
: ............... (1) Tanggal ....... (2)
: Surat Pemberitahuan Pemberian Sumbangan Barang Kena
Pajak untuk Penanganan COVID-19
Yth. Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi, Dinas
Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ........... (3)
Di .............. (4)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: *5)
Nama ...................... .
NPWP/NIK ...................... .
Alamat ...................... .
Selaku wakil dari: *(6)
Nama : ..................... .
NPWP/NIK ...................... .
Alamat ...................... .
menyampaikan surat pemberitahuan bahwa kami akan menyumbangkan
Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam penanganan COVID-19 tanpa
menerima imbalan atau kompensasi kepada pihak sebagaimana berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 35 --
Nama Badan/Instansi Pemerintah
atau Rumah Sakit
NPWP
Alamat
: ........................ *(7)
Nama Barang Kena Pajak (8) Jumlah (9)
dengan perkiraan waktu pemberian sumbangan tanggal ..... *(10).
Demikian kami sampaikan.
Penerima
............... *(14)
Nama
Jabatan
Tanggal
.......... *(15)
.......... *(16)
.......... *(17)
* wajib diisi tidak boleh dikosongkan
............... *(11)
Nama
Jabatan
.......... *(12)
......... *(13)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 35 --
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS
KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINS!, DINAS KESEHATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
(1) Diisi dengan penomoran surat Pihak Lain.
(2) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan dibuat.
(3) Diisi dengan nama dinas kesehatan pemerintah daerah di provinsi,
kabupaten/kota tempat penerbit tanda terima surat pemberitahuan.
(4) Diisi dengan alamat dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas
kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(5) Diisi dengan nama, NPWP/NIK, dan alamat lengkap pengurus/wakil dari
Pihak Lain yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak.
(6) Diisi dengan nama, NPWP/NIK, dan alamat lengkap dari Pihak Lain dalam
hal yang memberikan sumbangan Barang Kena Pajak adalah badan
hukum.
(7) Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat lengkap Badan/Instansi
Pemerintah atau Rumah Sakit penerima sumbangan Barang Kena Pajak
yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
(8) Diisi dengan nama/jenis Barang Kena Pajak yang disumbangkan.
(9) Diisi dengan jumlah Barang Kena Pajak yang disumbangkan.
(10) Diisi dengan perkiraan tanggal, bulan, dan tahun Barang Kena Pajak yang
disumbangkan kepada Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit.
{11) Diisi dengan tanda tangan penanggung jawab Pihak Lain.
(12) Diisi dengan nama jelas penanggung jawab Pihak Lain.
(13) Diisi dengan jabatan penanggung jawab Pihak Lain.
(14) Diisi dengan tanda tangan pegawai dinas kesehatan yang menerima surat
pemberitahuan dan dibubuhi dengan stempel dinas kesehatan pemerintah
daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota.
(15) Diisi dengan nama jelas pegawai dinas kesehatan pemerintah daerah
provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
menerima surat pemberitahuan.
(16) Diisi dengan jabatan pegawai dinas kesehatan pemerintah daerah
provinsi, dinas kesehatan pemerintah daerah kabupaten/kota yang
menerima surat pemberitahuan.
(17) Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat pemberitahuan diterima oleh
dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi, dinas kesehatan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 35 --
B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH
PADA FAKTUR PAJAK YANG DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN
1. PT XYZ yang merupakan rumah sakit rujukan melakukan transaksi
pembelian Barang Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka
penanganan pandemi COVID-19 pada tanggal 30 Januari 2022. Faktur
Pajak terlambat dibuat dan baru diterbitkan oleh PKP penjual PT ABC
pada tanggal 27 Februari 2022. SPT Masa PPN bulan Januari 2022
dilaporkan oleh PKP Penjual PT ABC pada 28 Februari 2022.
Kesimpulan:
Penyerahan tersebut masih mendapatkan insentif PPN ditanggung
pemerintah karena Faktur Pajak sudah dibuat dan dilaporkan paling
lambat akhir bulan berikutnya dari bulan dilakukannya penyerahan.
PKP penjual tetap dikenakan sanksi karena terlambat membuat Faktur
Pajak.
2. Dinas Kesehatan Provinsi ABC melakukan transaksi pembelian Barang
Kena Pajak yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-
19 pada tanggal 10 Januari 2022. Faktur Pajak diterbitkan oleh PKP
penjual PT XYZ pada tanggal 10 Januari 2022. SPT Masa PPN bulan
Januari 2022 dilaporkan oleh PKP Penjual PT ABC pada tanggal 15
Februari 2022 tetapi Faktur Pajak tersebut tidak termasuk yang
dilaporkan dalam SPT. PT ABC baru melaporkan Faktur Pajak tersebut
pada SPT Masa PPN pembetulan bulan Januari 2022 pada tanggal
1 April 2022.
Kesimpulan:
Penyerahan tersebut tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung
pemerintah meskipun Faktur Pajak telah dibuat tepat waktu karena
Faktur Pajak seharusnya dilaporkan. paling lambat pada akhir bulan
berikutnya dari bulan dilakukannya penyerahan.
3. Yayasan BTS sebagai Pihak Lain yang akan menyumbangkan vaksin
COVID-19 kepada Rumah Sakit rujukan. Setelah menerima tanda terima
dari Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DEF atas
penyampaian surat pemberitahuan memberikan sumbangan, Yayasan
BTS melakukan transaksi pembelian vaksin COVID-19 dari PKP penjual
PT KLM pada tanggal 5 Februari 2022 dan menerima Faktur Pajak saat
itu juga. Faktur Pajak tersebut baru dilaporkan dalam SPT Masa PPN
pada tanggal 7 Mei 2022.
Kesimpulan:
Penyerahan tersebut tidak mendapatkan insentif PPN ditanggung
pemerintah karena Faktur Pajak tidak dilaporkan dalam SPT Masa
paling lama akhir bulan berikutnya. Faktur Pajak tersebut seharusnya
dilaporkan paling lambat pada akhir bulan berikutnya dari bulan
dilakukannya penyerahan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 35 --
C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Nomor
Lampiran
Perihal
: ........................................ ( 1)
: ........................................ (2)
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan
PPh Pasal 22
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
................................................. ...................... (3)
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NPWP
: ........................................ (4)
: ........................................ (5)
Jabatan : ........................................ (6)
bertindak selaku: D Wajib Pajak
Nama
NPWP
Alamat
D Pengurus dari Wajib Pajak
: ............................ (7)
: ............................ (8)
: ............................ (9)
mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas
pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor .... tentang ... , dengan alasan:
□
□
□
melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian
Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/ atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 35 --
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
Demikian permohonan ini kami sampaikan.
··············, .................. 20 .... (10)
Pemohon,
(11)
···········································(12)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 35 --
PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
( 1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
(2) Diisi dengan jumlah lampiran.
(3) Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
(4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(6) Diisi denganjabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
(7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
(10) Diisi dengan tanggal permohonan.
(11) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
(12) Diisi dengan nama pemohon.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 35 --
D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 Lembar ke-1: Untuk Wajib Pajak
Lembar ke-2: Untuk Pemotong/
Pemungut/DJBC
Lembar ke-3: Arsip KPP
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORATJENDERALPAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
........................................... (1)
SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
NOMOR: ........................ (2)
Kepala Kantor Pelayanan Pajak .......................................................... (1)
menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:
Nama Wajib Pajak : ...................................................................... (3)
NPWP : ...................................................................... (4)
Alamat : ...................................................................... (5)
dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor ...... tentang ...... , pada saat*):
D melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
□
□
melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian
Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam
Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan
COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/ atau badan usaha
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 35 --
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona
Vims Disease 2019 (COVID-19).
surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan tanggal 30 Juni 2022.
. .............. , ....................... 20 .... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
................................................ (7)
(8)
................................................ (9)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 35 --
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
(4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
(5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
(6) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
diterbitkan.
(7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang
menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan
surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 35 --
E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
........................................... (1)
Nomor : ................................................. (2)
Perihal: Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan PPh Pasal 22
Yth ............................................. .
..... ........ ......... .. ........... .. .... .... .. ..... (3)
Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas
pemungutan PPh Pasal 22 yang Saudara ajukan Nomor
....................................... (4) tanggal ........................................ (5) dengan
ini diberitahukan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor ...... tentang ... , permohonan Saudara tidak disetujui
dengan alasan*):
□
□
□
tidak melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan
dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).
tidak melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin
dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... tentang Pemberian
Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan
Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya
Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam
. Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
tidak melakukan penjualan vaksin dan/ a tau obat untuk
penanganan COVID-19 kepada instansi pemerintah dan/ atau badan
usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK
Nomor ... tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang
Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 35 --
Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Demikian kami sampaikan.
···············, ······················· 20 .... (6)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
................................................ (7)
(8)
................................................ (9)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 35 --
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(1) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan
bebas pemungutan PPh Pasal 22.
(2) Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
(3) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
(4) Diisi dengan nomor surat permohonan surat keterangan bebas.
(5) Diisi dengan tanggal surat permohonan surat keterangan bebas.
(6) Diisi dengan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan surat
keterangan bebas.
(7) Diisi dengan Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat penolakan
permohonan surat keterangan bebas.
(8) Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang
menerbitkan surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
(9) Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan
surat penolakan permohonan surat keterangan bebas.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 35 --
F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
Nama Wajib Pajak
NPWP
Masa Pajak
: ................................................. (1)
: ................................................. (2)
: ................................................. (3)
Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal
22 impor:
Masa Pajak
No. Nomor PIB Tanggal PIB Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun*) 2022
(4) (5) (6) Nilai Impor**) PPh Pasal 22 Impor
Jumlah (7)
Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya .
.......... , ...................... 2022 (8)
(9)
....................................... (10)
NPWP .............................. (11)
*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan
**): Nilai impor adalah Cost Insurance, and Freight (CIF) ditambah Bea Masuk
dan pungutan lainnya berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan (contoh:
dokumen BC 2.0, BC 2.5, BC 2.8, dan lain sebagainya)
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 35 --
PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak
pemungutan PPh Pasal 22 impor
(2) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
pemungutan PPh Pasal 22 impor.
(3) Diisi sesuai periode pelaporan.
(4) Diisi dengan nomor uru t.
yang memperoleh
yang memperoleh
(5) Diisi dengan nomor Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(6) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
pembebasan
pembebasan
dari
dari
(7) Diisi dengan penjumlahan Nilai Impor dan nilai PPh Pasal 22 impor yang
dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
(8) Diisi dengan tanggal laporan.
(9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang
membuat laporan.
(10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
(11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 35 --
G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Nama Wajib Pajak
NPWP
Masa Pajak
: .................................................. ( 1)
: .................................................. (2)
: .................................................. (3)
Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan
pembebasan pemungutan PPh Pasal 22:
Jenis Tanggal Masa Pajak
No. Transaksi Transaksi Jan/Feb/Mar/Apr/Mei/Jun*) 2022
(4) (5) (6) Nilai Transaksi PPh Pasal 22
Jumlah (7)
Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya .
.......... , ...................... 2022 (8)
(9)
······································· (10)
NPWP .............................. (11)
*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 35 --
PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
(1) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22.
(2) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan dari
pemungutan PPh Pasal 22.
(3) Diisi sesuai periode pelaporan.
(4) Diisi dengan nomor urut.
(5) Diisi dengan jenis transaksi.
(6) Diisi dengan tanggal transaksi .
(7) Diisi dengan jumlah nilai transaksi dan nilai PPh Pasal 22 yang
dibebaskan dalam setiap periode pelaporan.
(8) Diisi dengan tanggal laporan.
(9) Diisi dengan tanda tangan dan dibubuhi dengan stempel Wajib Pajak yang
membuat laporan.
(10) Diisi dengan nama Wajib Pajak yang membuat laporan.
(11) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang membuat laporan.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
_u -b.
SRI MULYANI INDRAV/ATI
P ~ ministrasi Kementerian
(
AB CM
1'3, 199703 1 001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 35 --