Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Minister of Health Regulation No. 21 of 2022 on the Fifth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health

Diterbitkan

15 Agu 2022

Berlaku

16 Agu 2022

Penerbit

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Minister of Health Regulation No. 21 of 2022 introduces amendments to the existing guidelines for distributing government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation primarily affects government agencies, healthcare providers, and organizations involved in health-related initiatives that receive funding or assistance from the government. The regulation outlines the procedures and standards for the allocation and management of government assistance, ensuring that funds are used effectively to support health programs and disaster response efforts. Key obligations include compliance with the established guidelines for reporting and accountability, which are crucial for maintaining transparency in the use of public funds. This regulation interacts with other related regulations by reinforcing the framework for financial management in the health sector, particularly in the context of disaster relief and health emergencies. It emphasizes the importance of adhering to the principles of good governance and accountability in the distribution of assistance, which is essential for fostering trust and efficiency in public health initiatives. Overall, this regulation aims to streamline the process of government assistance distribution, making it more efficient and responsive to the needs of the health sector and the communities it serves.

§ 02

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (11K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.794, 2022 KEMENKES. Pedoman Umum Penyaluran
Bantuan Pemerintah. Perubahan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta
Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan
Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan
Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah, Kementerian Kesehatan melakukan
penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana
bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat
yang dialokasikan pada Kementerian Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor
S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dilakukan
pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III yang dibayarkan oleh pemerintah
pusat, dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian
Kesehatan mulai tahun anggaran 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;
www.peraturan.go.id

-- 1 of 6 --

2022, No.794 -2-
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/
www.peraturan.go.id

-- 2 of 6 --

2022, No.794

Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1745);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun
2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095) ;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran
Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,
Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan
Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di
Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi
Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta
Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang
Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 685);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KESEHATAN.
Pasal I
Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan:
a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 790);
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
www.peraturan.go.id

-- 3 of 6 --

2022, No.794 -4-
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 890);
c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180);
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095);
ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6) sehingga Pasal
5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. penghargaan;
b. beasiswa;
c. sarana prasarana; dan/atau
d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk
instansi Pemerintah Pusat/instansi
Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan.
(3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa
bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan
nonpegawai negeri sipil.
(4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk
sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan
kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk
uang yang digunakan untuk membeli sarana
prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan,
alat pengolah data untuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.
(5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
diberikan dalam bentuk:
a. Uang yang digunakan untuk:
1) pembelian makanan tambahan untuk
Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan;
2) dukungan dana penyelenggaraan
kepalangmerahan oleh Palang Merah
Indonesia sesuai dengan tugas dan
fungsinya;
www.peraturan.go.id

-- 4 of 6 --

2022, No.794

3) pembelian peralatan kesehatan bagi
rumah sakit rujukan pelayanan
kesehatan dalam rangka peningkatan
mutu pelayanan kesehatan terutama
pada masa pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
4) pemenuhan sarana, prasarana, dan
peralatan kesehatan untuk fasilitas
pelayanan kesehatan dalam mendukung
Program Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN), termasuk di wilayah Destinasi
Pariwisata Super Prioritas dalam rangka
meningkatkan kemampuan pelayanan
kesehatan;
5) pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset,
perguruan tinggi, rumah sakit, Badan
Usaha Milik Negara dan Pemerintah
Daerah; atau
6) bantuan iuran program jaminan
kesehatan nasional bagi peserta pekerja
bukan penerima upah dan peserta bukan
pekerja dengan manfaat pelayanan di
ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah
Pusat.
b. makanan tambahan, obat, perbekalan
kesehatan, bahan medis habis pakai untuk
Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah
Daerah/ masyarakat/ perseorangan.
(6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi
Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan
reagen.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari
2022.
www.peraturan.go.id

-- 5 of 6 --

2022, No.794 -6-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2022
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id

-- 6 of 6 --

§ 02

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA - STANDAR / PEDOMAN

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 21/2022?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 21/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2022). Other 21/2022 — Minister of Health Regulation No. 21 of 2022 on the Fifth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-21-2022

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 21/2022 — Minister of Health Regulation No. 21 of 2022 on the Fifth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2022, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-21-2022.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 21/2022, KBLI Directory, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-21-2022 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 21/2022 — Minister of Health Regulation No. 21 of 2022 on the Fifth Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-21-2022.

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.794, 2022 KEMENKES. Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah. Perubahan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan melakukan penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat yang dialokasikan pada Kementerian Kesehatan; b. bahwa berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-957/MK.02/2021 tanggal 22 Oktober 2021, dilakukan pengalihan Kuasa Pengguna Anggaran Penyalur Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III yang dibayarkan oleh pemerintah pusat, dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Kesehatan mulai tahun anggaran 2022; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; www.peraturan.go.id -- 1 of 6 -- 2022, No.794 -2- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/ www.peraturan.go.id -- 2 of 6 -- 2022, No.794 Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095) ; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Ketentuan ayat (6) huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: a. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 790); b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman www.peraturan.go.id -- 3 of 6 -- 2022, No.794 -4- Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 890); c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1180); d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1095); ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. Uang yang digunakan untuk: 1) pembelian makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan; 2) dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; www.peraturan.go.id -- 4 of 6 -- 2022, No.794 3) pembelian peralatan kesehatan bagi rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan terutama pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 4) pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), termasuk di wilayah Destinasi Pariwisata Super Prioritas dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan; 5) pelaksanaan uji klinis bagi lembaga riset, perguruan tinggi, rumah sakit, Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah Daerah; atau 6) bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Pusat. b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/ perseorangan. (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2022. www.peraturan.go.id -- 5 of 6 -- 2022, No.794 -6- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2022 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd BUDI G. SADIKIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY www.peraturan.go.id -- 6 of 6 --