No. 203 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the procedures for applying import duty tariffs on goods imported from D-8 member countries under the Preferential Trade Agreement. It aims to facilitate international trade cooperation and provide legal certainty in customs services for imports from these countries.
The regulation affects importers, customs officials, and businesses operating in Free Trade Zones (Kawasan Perdagangan Bebas), Bonded Zones (Tempat Penimbunan Berikat), and Special Economic Zones (Kawasan Ekonomi Khusus). It is relevant to entities engaged in import activities from D-8 member countries, which include Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Egypt, Nigeria, Pakistan, and Turkey.
- Article 2 states that imported goods may be subject to Preferential Tariffs, which differ from the general Most Favoured Nation (MFN) tariff rates. - Article 9 outlines that importers must submit the original SKA Form D-8 (Certificate of Origin) to customs officials to benefit from these preferential tariffs. - Article 12 mandates customs officials to conduct research on the SKA Form D-8 to ensure compliance with origin criteria before granting preferential tariffs. - Article 21 allows for preferential tariffs on imported goods from D-8 countries valued at less than USD 200 without needing to submit the SKA Form D-8, provided certain conditions are met.
- SKA Form D-8: Certificate of Origin used to claim preferential tariffs under the D-8 trade agreement. - Tariff Preferensi: Preferential tariff rates established under the D-8 agreement. - Daerah Pabean: Customs territory of Indonesia. - Kawasan Bebas: Free Trade Zone.
This regulation is effective from January 1, 2022, and replaces previous regulations regarding import duty tariffs under the D-8 trade agreement. Transitional provisions allow for the application of preferential tariffs for goods with registered customs notifications prior to the regulation's enactment.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995), the Presidential Regulation on the D-8 trade agreement, and other relevant customs regulations. It also refers to the procedures established in the Minister of Finance's regulations regarding customs duties and the ASEAN trade agreement.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 allows imported goods to be subject to Preferential Tariffs, which may differ from the general MFN rates, as specified in the Minister's regulation on tariff determination.
Article 9 requires importers to submit the original SKA Form D-8 to customs officials to benefit from preferential tariffs, with specific deadlines based on the customs office's operating hours.
Article 12 mandates customs officials to conduct research on the SKA Form D-8 to ensure compliance with the origin criteria before granting preferential tariffs.
Article 21 states that goods imported from D-8 countries valued at less than USD 200 may be granted preferential tariffs without needing to submit the SKA Form D-8, provided certain conditions are met.
Article 29 allows goods with customs notifications registered before the regulation's enactment to apply for preferential tariffs, provided the SKA Form D-8 is submitted within four months of the regulation's effective date.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
M~NTERI KEUANGAN
AEPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/PMK.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk memajukan perekonomian nasional melalui
kerja sama perdagangan internasional, Pemerintah
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 dengan
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 ten tang
Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8
Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8);
b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama perdagangan
internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
untuk memberikan kepastian hukum dalam memberikan
pelayanan kegiatan kepabeanan atas impor barang yang
berasal dari Negara-Negara Anggota D-8, perlu mengatur
tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan
Persetujuan Preferensi ·Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 72 --
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk
atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahuri 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Preferential Trade Agreement Among D-8
Member States (Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 72 --
Menetapkan
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI PERDAGANGAN
ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut
Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada
dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
3. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat
KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi
perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
4. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat
TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk
menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan
mendapatkan penangguhan bea masuk.
5. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB
adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah
Pabean dan/ atau barang yang berasal dari tern pat lain
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 72 --
dalam Daerah Pabean, dapat disertai dengan 1 (satu)
atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu
tertentu untuk dikeluarkan kembali.
6. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya
disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan
Bebas dan TPB.
7. Importir adalah orang perseorangan a tau badan hukum
yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam
Daerah Pabean.
8. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
a. penyelenggara kawasan berikat;
b. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha
kawasan berikat;
c. pengusaha di kawasan berikat merangkap
penyelenggara di kawasan berikat;
d. penyelenggara gudang berikat;
e. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha
gudang berikat; atau
f. pengusaha di gudang berikat merangkap
penyelenggara di gudang berikat.
9. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
a. penyelenggara PLB;
b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
c. pengusaha di PLB merangkap penyelenggara di PLB.
10. Badan Usaha/ Pelaku Usaha KEK adalah:
a. Badan U saha KEK;
b. Pelaku Usaha di KEK; atau
c. Badan U saha KEK sekaligus Pelaku U saha di KEK.
11. Developing Eight yang selanjutnya disingkat D-8 adalah
perhimpunan beberapa negara yang didirikan
berdasarkan Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni
1997 yang terdiri dari Bangladesh, Indonesia, Iran,
Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.
12. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8 yang besarannya ditetapkan dalam
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 72 --
Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea masuk
dalam rangka Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8.
13. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-
01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan
pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan
ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari
Kawasan Bebas ke TLDDP.
14. Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus yang
selanjutnya disingkat PPKEK adalah pemberitahuan
pabean untuk kegiatan pemasukan dan pengeluaran
barang ke dan dari KEK.
15. Harmonized Commodity Description and Coding System
yang selanjutnya disebut Harmonized System (HS) adalah
standar internasional atas sistem penamaan dan
penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian
produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh
World Customs Organization (WCO).
16. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif
dan/ atau nilai pabean yang diberitahukan dalam
dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian
kembali atas tarif, harga, jenis, dan/ atau jumlah barang
yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan
pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi
dan dokumen lain terkait.
17. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan
keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi
bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan
kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,
dan/ atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan.
18. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya
kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang
Kepabeanan.
)Y www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 72 --
19. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan.
20. Ketentuan Asal Barang (Rules of Origin) yang selanjutnya
disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus
yang ditetapkan berdasarkan Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 untuk
menentukan negara asal barang.
21. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
22.
23.
Anggota D-8.
Bahan Originating adalah bahan yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8.
Barang Originating adalah barang yang memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Preferensi Perdagangan an tar Negara-Negara
Anggota D-8.
24. Bahan Non-Originating adalah bahan yang berasal dari
selain Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Preferensi Perdagangan an tar Negara-Negara
Anggota D-8.
25. Barang Non-Originating adalah barang yang berasal dari
selain Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi
Ketentuan Asal Barang berdasarkan Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8.
26. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya
disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah
atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara
Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk
menerbitkan SKA Form D-8 atas barang yang akan
diekspor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 72 --
27. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8
yang selanjutnya disebut SKA Form D-8 adalah dokumen
pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit
SKA yang akan digunakan sebagai dasar pemberian Tarif
Preferensi.
28. Overleaf Notes adalah halaman sebalik SKA Form D-8
yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA Form D-8.
29. Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen
yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan
pabean, misalnya invoice, packing list, bill of lading/
airway bill, manifest dan dokumen lain yang
dipersyaratkan.
30. Surat Keterangan Asal Elektronik Form D yang
selanjutnya disebut e-Form D adalah SKA Form D yang
disusun sesuai dengan e-ATIGA Form D Process
Specification and Message Implementation Guideline, dan
dikirim secara elektronik antar Negara Anggota.
31. Invoice dari Negara Ketiga yang selanjutnya disebut Third
Country Invoice adalah invoice yang, diterbitkan oleh
perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (selain
Negara Anggota).
32. Surat Keterangan Asal Back-to-Back yang selanjutnya
disebut SKA Back-to-Back adalah SKA yang diterbitkan
oleh Negara Anggota pengekspor kedua atau berikutnya
berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota
pengekspor sebelumnya.
33. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah
tanggal bill of lading untuk moda pengangkutan laut,
tanggal airway bill untuk moda pengangkutan udara,
atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda ,
pengangkutan darat.
34. Permintaan Verifikasi adalah permintaan yang dilakukan
oleh pejabat bea dan cukai kepada Instansi Penerbit SKA
untuk mendapatkan informasi mengenai pemenuhan
Ketentuan Asal Barang dan/ atau keabsahan SKA
Form D-8.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 72 --
35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
36. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan
Cukai.
37. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan
tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Kepabeartan.
BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(RULES OF ORIGIN)
Bagian Kesatu
Tarif Preferensi
Pasal 2
( 1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang
besarannya dapat · berbeda dari tarif bea masuk yang
berlaku umum (Most Favoured Nation/MFN).
(2) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai
penetapan tarif bea masuk dalam rangka Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8.
(3) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan terhadap:
a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan
Impor Barang (PIB);
b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan
impor barang dari TPB, yang pada saat pemasukan
barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan
untuk menggunakan Tarif Preferensi;
c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan
pemberitahuan pabean impor berupa pemberitahuan
impor barang dari PLB, yang pada saat pemasukan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 72 --
barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan
untuk menggunakan Tarif Preferensi;
d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan
Bebas ke TLDDP, sepanjang:
1. bahan baku dan/ a tau bahan penolong berasal
dari luar Daerah Pabean;
2. pada saat pemasukan bahan baku dan/atau
bahan penolong ke Kawasan Bebas telah
mendapat persetujuan penggunaan Tarif
Preferensi; dan
3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah memenuhi persyaratan sebagai
pengusaha yang dapat menggunakan Tarif
Preferensi; atau
e. pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP, yang pada
saat pemasukan barang ke KEK telah mendapatkan
persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi.
(4) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d angka 3, harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan
Kawasan;
b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau
bahan penolong, dan sekaligus melakukan
pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
c. memiliki dan menerapkan sistem informasi
persediaan berbasis komputer (IT Inventory) yang
dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai secara online dan realtime dengan persetujuan
Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
d. memiliki akses kepabeanan; dan
•e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi
barang hasil produksi dan blueprint proses produksi
yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi, pada saat barang akan
dikeluarkan ke TLDDP.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 72 --
Pasal 3
( 1) Ketentuan Asal Barang terdiri dari:
a. kriteria asal barang (origin criteria);
b. kriteria pengiriman (consignment criteria); dan
c. ketentuan prosedural (procedural provisions).
(2) Rincian lebih lanjut mengenai Ketentuan Asal Barang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)- tercantum dalam
Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang
(Origin Criteria)
Pasal 4
(1) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf a, meliputi:
a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi
di 1 (satu) Negara Anggota (wholly obtained atau
produced); a tau
b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau
diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (not wholly
obtained a tau produced).
(2) Kriteria asal barang (origin criteria) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, meliputi barang yang proses
produksinya menggunakan Bahan Non-Originating dengan
hasil akhir memiliki kandungan nilai lokal atau regional
(Local Value Content or Regional Value ·content / LVC or
RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai Ex-Work (EXW).
(3) Barang Originating dari Negara Anggota yang telah
memenuhi kriteria asal barang (origin criteria)
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) yang digunakan
sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di
Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan Originating
Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 72 --
Bagian Ketiga
Kriteria Pengiriman
(Consignment Criteria)
Pasal 5
(1) Kriteria pengiriman (consignment criteria) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
a. barang impor yang dikirim langsung dari Negara
Anggota yang menerbitkan SKA Form D-8 ke dalam
Daerah Pabean;
b. barang impor yang dikirim melalui Negara Anggota
selain Negara Anggota pengekspor dan Negara
Anggota pengimpor; atau
c. barang impor yang dikirim melalui negara selain
Negara Anggota.
(2) Barang impor dapat dikirim melalui 1 (satu) atau lebih
Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan
Negara Anggota pengimpor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, atau melalui negara selain Negara
Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
untuk tujuan transit dan/ a tau transhipment a tau
penimbunan sementara, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. hanya ditujukan untuk alasan geografis atau
pertimbangan khusus terkait persyaratan
pengangkutan;
b. tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara
tujuan transit dan/atau transhipment atau
penimbunan sementara; dan
c. tidak mengalami proses lanjutan selain bongkar,
muat, dan tindakan lain yang diperlukan untuk
menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.
Pasal 6
Dalam hal pengiriman barang impor dilakukan melalui
1 (satu) atau lebih negara selain Negara Anggota untuk tujuan
transit dan/ atau transhipment atau penimbunan sementara
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 72 --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), apabila
dimintakan pembuktiannya, Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
harus menyerahkan dokumen berupa:
a. through bill of lading atau dokumen pengangkutan
lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor
yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari
Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit
dan/ atau transhipment, sampai ke Daerah Pabean;
b. dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh
otoritas kepabeanan dari negara selain Negara Anggota
atau entitas relevan lainnya; atau
c. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan
ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2),
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
Bagian Keempat
Ketentuan Prosedural
(Procedural Provisions)
Pasal 7
(1) Ketentuan prosedural (procedural provisions)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
terkait dengan penerbitan SKA Form D-8, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan dalam bahasa Inggris;
b. menggunakan bentuk dan format SKA Form D-8
sesuai dengan format yang tercantum dalam
Lampiran huruf A angka V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. memuat nomor referensi SKA Form D-8;
d. memuat tanda tangan pejabat yang berwenang, dan
stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA secara
manual atau elektronik;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 72 --
e. memuat nama, alamat lengkap dan negara eksportir
atau produsen;
f. memuat nama, alamat lengkap dan negara importir
atau consignee;
g. memuat nama Negara Anggota atas Barang
Originating;
h. dicantumkan kriteria asal barang (origin criteria)
untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA Form D-8
mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
i. dalam hal SKA Form D-8 lebih dari 1 (satu) lembar,
dapat digunakan SKA Form D-8 atau lembar
lanjutan yang ditandatangani dan distempel oleh
Instansi Penerbit SKA, serta dicantumkan nomor
referensi SKA Form D-8;
j. memuat informasi terkait sarana pengangkut dari
Negara Anggota pengekspor;
k. mencantumkan informasi kumulasi dengan Negara
Anggota lainnya atau tidak;
1. diterbitkan sebelum, pada saat, atau sampai dengan
paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
m. memuat informasi terkait nomor barang, kode HS,
uraian barang, tanda dan nomor dari setiap barang;
n. memuat informasi terkait berat kotor dalam
kilogram atau ukuran lainnya (liter, m 3 , dan
se bagainya);
o. memuat nomor dan tanggal invoice;
p. ditandatangani oleh pemohon (eksportir atau
produsen); dan
q. SKA Form D-8 berlaku selama 6 (enam) bulan
terhitung sejak tanggal penerbitan.
(2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA Form D-8
lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu
6 (enam) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tartggal
Eksportasi dengan ketentuan memberikan tanda/
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 72 --
tulisan/cap "ISSUED RETROSPECTWELY' pada kolom 6
SKA Form D-8;
(3) Dalam hal SKA Form D-8 hilang atau rusak, dapat
digunakan SKA Form D-8 pengganti, dengan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
a. diterbitkan sesuai dengan ketentuan mengenai
penerbitan SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) danayat (2);
b. diberikan tanda/tulisan/cap "DUPLICATE' pada
kolom 6 SKA Form D-8 pengganti;
c. diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan
SKA Form D-8 yang hilang atau rusak; dan
d. dicantumkan tanggal penerbitan SKA Form D-8 yang
hilang atau rusak.
(4) Dalam hal terdapat kesalahan pada saat pengisian SKA
Form D-8, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum
pengajuan pemberitahuan pabean impor dengan cara:
a. menerbitkan SKA Form D-8 baru dengan memenuhi
ketentuan prosedural sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sampai dengan ayat (3); atau
b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai
berikut:
1. mencoret (striking out) data yang salah;
2. menambahkan data yang benar; dan
3. menandasahkan dengan membubuhkan tanda
tangan/paraf pejabat yang berwenang dari
Instansi Penerbit SKA pada bagian yang
dilakukan perbaikan.
(5) Dalam hal pada bill of lading, airway bill, atau dokumen
pengangkutan darat terdapat tanggal penerbitan dan
tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut,
Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan
pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana
pengangkut.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 72 --
Pasal 8
(1) Terhadap Barang Originating suatu Negara Anggota dan
masih berada dalam pengawasan otoritas kepabeanan
Negara Anggota lainnya dapat diterbitkan satu atau lebih
SKA Back-to-Back oleh Instansi Penerbit SKA di Negara
Anggota lainnya tersebut.
(2) Negara Anggota pengekspor kedua atau berikutnya dapat
menerbitkan SKA Back-to-Back berdasarkan SKA Form
D-8 yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor
sebelumnya.
(3) SKA Back-to-Back sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi ketentuan penerbitan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7;
b. berisi informasi yang sama dengan SKA Form D-8
yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor
sebelumnya, kecuali jumlah barang;
c. total jumlah barang yang tercantum pada SKA Back-
to-Back tidak boleh melebihi jumlah barang yang
tercantum pada SKA Form D-8 yang diterbitkan di
Negara Anggota pengekspor sebelumnya;
d. masa berlaku SKA Back-to-Back tidak boleh melebihi
masa berlaku SKA Form D-8 yang diterbitkan di
Negara Anggota pengekspor pertama;
e. nama eksportir yang tercantum dalam SKA Back-to-
Back harus sama dengan nama Importir yang
tercantum dalam SKA Form D-8 yang diterbitkan di
Negara Anggota pengekspor sebelumnya; dan
f. dalam hal SKA Back-to-Back diterbitkan oleh Negara
Anggota pengekspor kedua dan seterusnya, nama
eksportir yang tercantum dalam SKA Back-to-Back
harus sama dengan nama Importir yang tercantum
dalam SKA Form D-8 yang diterbitkan di Negara
Anggota pengekspor sebelumnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 72 --
(4) Dalam hal SKA Back-to-Back diterbitkan oleh Instansi
Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor kedua dan
berikutnya, Negara Anggota pengekspor pertama asal
barang harus dicantumkan pada kolom 3 SKA Form D-8.
(5) Dalam hal informasi pada SKA Back-to-Back diragukan
atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat
meminta lmportir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
untuk menyerahkan copy atau pindaian SKA Form D-8
yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor
sebelumnya atau Negara Anggota pengekspor pertama.
Pasal 9
(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8;
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) secara benar;
dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D-8 pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
secara benar.
(2) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur
merah, penyerahan lembar asli SKA Form D-8 ke Kantor
Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00
pada hari berikutnya; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 72 --
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pabean paling lambat pada pukul 12.00
pada hari kerja berikutnya,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK)
atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).
(3) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan
lembar asli SKA Form D-8 ke Kantor Pabean
dilaksanakan dengan ketentuan sebagaj berikut:
a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari; atau
b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai
Kantor Pabean yang memberikan pelayanan
kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari
dan 7 (tujuh) hari seminggu, lembar asli SKA Form
D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai
di Kantor Pabean paling lambat 3 (tiga) hari kerja,
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
(4) Untuk Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan
atau Authorized Economic Operator (AEO), lembar asli
SKA Form D-8 wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan
Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
(SPPB).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 72 --
(5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB
wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat PersetujuanI
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi TPB, paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
TPB secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D-8 pada pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di TPB secara benar.
(6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB
wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi PLB, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
mengawasi PLB, paling lambat 5 (lima) hari kerja
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 72 --
terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan
Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal
Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada
pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di
PLB secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D-8 pada pemberitahuan pabean impor untuk
ditimbun di PLB secara benar.
(7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
I
dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3 wajib:
a. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 dan hasil
cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan
Bebas dari luar Daerah Pabean kepada Pejabat Bea
dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen, paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean
mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran
Barang (SPPB);
b. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8 pada
I
PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Be bas
dari luar Daerah Pabean secara benar; dan
c. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D-8 pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke
Kawasan Bebas dali luar Daerah Pabean secara
benar.
(8) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Badan Usaha/Pelaku Usaha
KEK wajib:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 72 --
a. men.yerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian, paling lambat 3 (tiga) hari
kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan dari luar
daerah pabean ke KEK mendapatkan Surat
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
b. menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian, paling lambat 5 (lima) hari
kerja terhitung sejak PPKEK pemasukan dari luar
daerah pabean ke KEK mendapatkan Surat
Persetujuan Pen.geluaran Barang (SPPB), dalam hal
Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK telah ditetapkan
sebagai Mitra Utama Kepabeanan a.tau Authorized
Economic Operator (AEO);
c. mencantumkan kode fasilitas Persetujuan Preferensi
Perdagangan an.tar Negara-Negara Anggota D-8 pada
pemberitahuan pabean pemasukan barang dari luar
Daerah Pabean ke KEK secara benar; dan
d. mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA
Form D-8 pada pemberitahuan pabean pemasukan
barang dari luar Daerah Pabeari ke KEK secara
benar.
(9) Tata cara penyerahan Dokumen Pelengkap Pabean oleh
Importir, Penyelenggara/ Pengusaha TPB, Penyelenggara/
Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan Bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d
angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang ;kepabeanan.
(10) Dalam hal penyerahan dokumen secara elektronik telah
tersedia dalam SKP, Dokumen Pelengkap Pa bean
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat diserahkan
secara elektronik.
(11) Lembar asli SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sampai dengan ayat (9) meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 72 --
a. lembar asli dari SKA Form D-8 atas barang yang
diimpor;
b. lembar asli SKA Form D-8 ISSUED
RETROSPECTIVELY, dalam hal SKA Form D-8
diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari setelah Tanggal
Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
c. lembar asli SKA Form D-8 pengganti (DUPLICATE),
dalam hal SKA Form D-8 asli hilang atau rusak; atau
d. lembar asli SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, atau huruf c, yang telah
dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (5).
(12) SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
sampai dengan ayat (9) harus masih berlaku pada saat:
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
c. pemberitahuan pabean impor untu~ ditimbun di PLB;
d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas
dari luar Daerah Pabean; atau
e. PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean,
mendapatkan nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.
Pasal 10
(1) SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi
Penerbit SKA kepada Kantor Pabean sesuai dengan:
a. mekanisme e-Fonn D sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif
bea masuk atas barang impor berdasarkan
Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN; atau
b. hasil kesepakatan antar Negara Anggota.
(2) Dalam hal SKA Form D-8 disampaikan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan
kewajiban penyerahan lembar asli SKA Form D-8
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikecualikan
untuk Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 72 --
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(3) Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA
Form D-8 yang disampaikan secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan:
a. tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan
e-Form D sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan
Perdagangan Barang ASEAN; a tau
b. tata cara importasi dan penelitian berdasarkan hasil
kesepakatan Negara Anggota.
BAB III
PENELITIAN DAN PENGENAAN TARIF PREFERENSI
Bagian Kesatu
Penelitian SKA Form D-8
Pasal 11
Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi
Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Pasal 12
(1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan
penelitian terhadap SKA Form D-8 dalam rangka
pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
(2) Pejabat Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan
informasi kepada Importir, Penyelenggara/ Pengusaha
TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku
Usaha KEK, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 72 --
(3)
Penelitian terhadap SKA Form D-8 dalam rangka
pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat juga
dilakukan melalui mekanisme Penelitian Ulang atau
Audit Kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-
undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 13
(1) Penelitian terhadap SKA Form D-8 untuk pengenaan Tarif
Preferensi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 12,
meliputi:
a. pemenuhan kriteria asal barang (origin criteria)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. pemenuhan kriteria pengiriman (consignment
criteria) se bagaimana dimaksud dalam Pas al 5 dan
Pasal 6;
c. pemenuhan ketentuan prosedural (procedural
provisions} se bagaimana dimaksud dalam Pas al 7
sampai dengan Pasal 10;
d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang
mendapatkan Tarif Preferensi;
e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan
berdasarkan Tarif Preferensi yang ditetapkan dalam
Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif bea
masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;
f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean
impor dan/ atau Dokumen Pelengkap Pabean dengan
data pada SKA Form D-8; dan
g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan pada pemberitahuan
pabean impor, dan/ atau SKA Form D-8, dan/ atau
Dokumen Pelengkap Pabean, dalam hal barang
impor dilakukan pemeriksaan fisik:
(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan
barang impor tidak memenuhi satu atau lebih Ketentuan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 72 --
Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1), SKA Form D-8 ditolak dan atas barang impor
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most
Favoured Nation/MFN).
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sampai huruf g menunjukkan:
a. total jumlah barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor lebih besar dari
jumlah barang yang tercantum dalam SKA Form D-8,
atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan
tarif bea masuk yang berlaku umum (Most Favoured
Nation/MFN);
b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan
yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai
menetapkan tarif bea masuk atas barang impor
sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum
dalam Peraturan Menteri mengenai penetapan tarif
bea masuk dalam rangka Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8;
c. spesifikasi barang yang tercantum dalam
pemberitahuan pabean impor berbeda dengan
spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
D-8, atas barang impor yang berbeda tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favoured Nation/ MFN);
d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian
barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan
pabean impor, SKA Form D-8, dan/atau Dokumen
Pelengkap Pabean, atas barang impor tersebut
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum
(Most Favoured Nation/MFN); atau
e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA Form
D-8 berbeda dengan klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku
ketentuan sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 72 --
1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai
dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil
penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
2. Tarif Preferensi tetap dapat d.iberikan terhadap
barang impor yang telah memenuhi Ketentuan
Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang
ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai
tercantum dalam Peraturan Menteri mengenai
penetapan tarif bea masuk dalam rangka
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8.
(4) SKA Form D-8 diragukan keabsahan dan kebenaran
isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
a. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal
barang (origin criteria);
b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria
pengiriman (consignment criteria); ·
c. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang
menandatangani SKA Form D-8 dan/ atau stempel
antara SKA Form D-8 dengan spesimen yang
menimbulkan keraguan;
d. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA Form
D-8 dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
e. keraguan berkaitan dengan pemenuhan ketentuan
prosedural (procedural provision) lainnya; dan/ atau
f. ketidaksesuaian lainnya antara SKA Form D-8
dengan informasi relevan lainnya.
(5) Dalam hal SKA Form D-8 terdiri dari beberapa jenis
barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak
membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis
barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.
Pasal 14
( 1) SKA Form D-8 tetap sah dalam hal terdapat perbedaan
yang bersifat minor (minor discrepancies).
(2) Perbedaan yang bersifat minor (minor discrepancies)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 72 --
a. kesalahan pengetikan dan/ atau ejaan pada SKA
Form D-8, sepanjang dapat diketahui kebenarannya
melalui Dokumen Pelengkap Pabean;
b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik
manual ataupun tercetak) pada kotak dalam SKA
Form D-8, serta perbedaan ukuran centang atau
silang tersebut;
c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA Form
D-8 dan/atau stempel SKA Form D-8 dengan
spesimen yang dimiliki;
d. perbedaan satuan pengukuran (antara lain satuan
berat atau satuan panjang) pada SKA Form D-8
dengan Dokumen Pelengkap Pabean;
e. perbedaan kecil pada warna tinta yang digunakan
dalam pengisian SKA Form D-8; dan/ atau
f. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang
antara SKA Form D-8 dengan Dokumen Pelengkap
Pabean, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang
tersebut merupakan barang yang sama.
Pasal 15
( 1) Dalam hal SKA Form D-8 ditolak dan Tarif Preferensi
tidak diberikan:
a. Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di
bidang Audit Kepabeanan dan Penelitian Ulang;
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA Form D-8
kepada Instansi Penerbit SKA.
(2) Pemberitahuan penolakan SKA Form D-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis
kepada Instansi Penerbit SKA disertai dengan copy atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 72 --
pindaian SKA Form D-8 yang memuat pernyataan bahwa
Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan
penolakan, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
(3) Penyampaian pemberitahuan penolakan SKA Form D-8
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikirimkan
secara elektronik kepada titik kontak (contact point)
Instansi Penerbit SKA.
Bagian Kedua
Verifikasi
Pasal 16
( 1) Terhadap SKA Form D-8 yang diragukan keabsahan dan
kebenaran isinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (4) dilakukan Permintaan Verifikasi SKA Form D-8
kepada Instansi Penerbit SKA.
(2) Permintaan Verifikasi selain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
(3) Atas barang impor yang dilakukan permintaan Verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2)
dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (Most
Favoured Nation/MFN).
(4) Permintaan Verifikasi SKA Form D-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) clan ayat (2), dilampiri dengan
copy atau pindaian SKA Form D-8, dengan menyebutkan
alasan keraguan yang disertai dengan:
a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi
SKA Form D-8; dan/atau
b. permintaan informasi, catatan, bukti clan/ atau data
pendukung terkait.
(5) Permintaan Verifikasi SKA Form D-8 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh:
a. Direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan
Cukai yang melaksanakan tugas clan fungsi di
bidang Audit Kepabeanan clan Penelitian Ulang;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 72 --
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai;
c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan
Cukai; atau
e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk untuk
menyampaikan Permintaan Verifikasi SKA Form D-8.
(6) Permintaan Verifikasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu)
kali jika jawaban tidak disertai dengan bukti pendukung
atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup
bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan
jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8.
(7) SKA Form D-8 ditolak dan Tarif Preferensinya tidak
diberikan jika jawaban atas Permintaan Verifikasi SKA
Form D-8:
a. tidak disampaikan dalam jangka waktu paling
lam bat 10 (sepuluh) bulan sejak tanggal Permintaan
Verifikasi SKA Form D-8;
b. tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan
Ketentuan Asal Barang;
c. tidak mencukupi untuk membuktikan keabsahan
SKA Form D-8; dan/atau
d. tidak sesuai dengan substansi yang ditanyakan
dalam Permintaan Verifikasi SKA Form D-8.
(8) Contoh format Permohonan Verifikasi SKA Form D-8
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf A angka VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 17
(1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan Verifikasi
SKA Form D-8 harus menjaga kerahasiaan informasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 72 --
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang
melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan
Asal Barang.
Pasal 18
(1) Dalam hal jawaban Permintaan Verifikasi, SKA Form D-8
diduga palsu atau dipalsukan, Pejabat Bea dan Cukai
melakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
(2) Terhadap Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di
Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku
Usaha KEK yang menggunakan SKA Form D-8
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
pemutakhiran profil dan koordinasi dengan Negara
Anggota penerbit SKA Form D-8 terkait dengan
penyelesaian hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8.
(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) ditemukan bukti yang cukup adanya dugaan
pelanggaran tindak pidana di bidang kepabeanan,
Pejabat Bea dan Cukai melakukan penyidikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 19
Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa eksportir terlibat dalam
pemalsuan SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), terhadap importasi yang berasal dari
eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi
selama 2 (dua) tahun terhitung sejak eksportir dinyatakan
terlibat oleh Negara Anggota penerbit SKA Form D-8.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 72 --
BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 20
(1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai melakukan monitoring dan/ atau evaluasi terhadap
pemanfaatan SKA Form D-8 di wilayah kerja masing-
masing secara periodik.
(2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
Cukai menyampaikan hasil monitoring dan/ atau evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur
yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kerja
sama kepabeanan internasional sebagai bahan evaluasi
kebijakan pemanfaatan SKA Form D-8.
BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
(1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan
nilai Free-on-Board (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua
ratus United States Dollar), dapat dikenakan Tarif
Preferensi tanpa hams melampirkan SKA Form D-8.
(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dapat diberikan, sepanjang importasi terse but:
a. bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih
importasi lainnya yang bertujuan U:ntuk menghindari
kewajiban penyerahan SKA Form D-8; dan
b. dibuktikan dengan pernyataan dari eksportir yang
menerangkan barang merupakan Barang Originating
dari Negara Anggota pengekspor. .
(3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang
menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang
(PIB).
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 72 --
Pasal 22
( 1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas Barang Originating
tertentu dari Negara Anggota, yang diimpor dalam
keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai, dan
dikirimkan secara bertahap yang disebabkan tidak dapat
dilakukan dalam satu kali pengiriman dengan
pertimbangan transportasi (Importation by Instalments).
(2) Barang Originating tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diperlakukan sebagai 1 (satu) jenis barang untuk
menentukan kriteria asal barang (origin criteria), dengan
memperhatikan Ketentuan Umum Untu],( Menginterpretasi
Harmonized System (KUMHS) butir 2 (a), dan termasuk
dalam struktur klasifikasi Harmonized System (HS)
Bagian XVI dan XVII atau pos 73.08 dan 94.06
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai
penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan
tarif bea masuk atas barang impor.
(3) Tarif preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Bea dan
Cukai sebelum penyampaian pemberitahuan pabean
impor pertama.
(4) Untuk mendapatkan tarif preferensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Importir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan
Usaha/Pelaku Usaha KEK menyampaikan permohonan
kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau
penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterima secara lengkap.
(6) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditolak, Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan
surat penolakan dengan menyebutkan alasan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 72 --
(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disetujui, terhadap Barang Originating tersebut
dapat menggunakan 1 (satu) SKA Form D-8 yang sama
untuk keseluruhan pengiriman yang dilaksanakan secara
bertahap tersebut.
(8) Penyerahan SKA Form D-8 sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dilakukan bersamaan dengah pemberitahuan
pabean impor yang pertama kali disampaikan kepada
Kantor Pabean tern pat pemasukan.
(9) Penyampaian pemberitahuan pabean impor sebagaimana
dimaksud ayat (8) dilakukan dengan mencantumkan
nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8 dalam setiap
pemberitahuan pabean impor yang diajukan dalam setiap
pengiriman.
(10) Pemasukan barang impor dalam keadaan belum dirakit,
terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
diterbitkan surat persetujuan.
(11) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10)
dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sejak
berakhirnya jangka waktu persetujuan pemasukan
barang impor dalam keadaan belum dirakit, terbongkar
atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap,
berdasarkan permohonan oleh lmportir, Penyelenggara/
Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB,
pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 3, atau Badan
Usaha/Pelaku Usaha KEK.
(12) Tata cara permohonan dan penelitian Ketentuan Asal
Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi atas Barang
Originating tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
sampai dengan ayat (7) tercantum dalam Lampiran
huruf A angka IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 72 --
Pasal 23
( 1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang
dikirimkan oleh Negara Anggota pengekspor untuk
tujuan pameran di Negara Anggota lainnya dan terjual
pada saat atau setelah pameran.
(2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean
impor untuk dipakai dengan ketentuan barang impor
tujuan pameran:
a. telah dikirimkan ke Negara Anggota lainnya tempat
pameran dilaksanakan;
b. telah dipamerkan di Negara Anggota sebagaimana
dimaksud pada huruf a;
c. telah terjual atau dipindahtangankan kepada
importir di Negara Anggota pengimpor;
d. dikirim pada saat atau segera setelah pameran
diselenggarakan;
e. dipamerkan dalam pameran dagang, pertanian a tau
kerajinan, atau pameran lainnya; dan/ a tau
f. masih dalam pengawasan otoritas kepabeanan di
Negara Anggota penyelenggara pameran.
(3) SKA Form D-8 yang digunakan atas barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus mencantuman nama
pameran dan alamat tempat dilaksanakannya pameran
pada SKA Fomi D-8; dan
(4) Pejabat Bea dan Cukai
pembuktian pemenuhan
dimaksud pada ayat (2).
dapat meminta dokumen
ketentuan sebagaimana
Pasal 24
Penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif
Preferensi:
a. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB;
b. atas pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP;
dan
c. atas pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 72 --
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 25
Dalam hal SKA Form D-8 dibatalkan oleh Instansi Penerbit
SKA, Tarif Preferensi tidak diberikan.
Pasal 26
Tata cara penyerahan SKA Form D-8 beserta Dokumen
Pelengkap Pabean selama Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVJD-19) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
mengenai tata cara penyerahan Surat Keterangan Asal beserta
Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian Surat Keterangan Asal
dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional
selama pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19).
Pasal 27
(1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure), Menteri
dapat menetapkan prosedur pemberian Tarif Preferensi.
(2) Penetapan prosedur pemberian .Tarif Preferensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan
kewenangannya kepada Direktur Jenderal untuk dan
atas nama Menteri.
(3) Direktur Jenderal yang menerima pelimpahan wewenang
dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. wajib memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
b. bertanggung jawab secara ,substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan; dan
c. tidak dapat melimpahkan kembali pelimpahan
kewenangan yang diterima kepada Negara Anggota
lainnya.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 72 --
Pasal 28
Petunjuk teknis mengenai tata cara pengenaan tarif bea
masuk atas barang impor berdasarkan Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, dapat
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29
(1) Terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya
telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku dan belum dikeluarkan
dari TPB, PLB, Kawasan Bebas, atau KEK ke TLDDP,
dapat diberikan Tarif Preferensi.
(2) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara/Pengusaha TPB,
Penyelenggara/Pengusaha PLB, pengusaha di Kawasan
Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
huruf d angka 3, atau Badan Usaha/Pelaku Usaha KEK
harus menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 paling
lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal berlakunya
Peraturan Menteri ini, dengan ketentuan:
a. SKA Form D-8 dibuat sesuai dengan ketentuan
Pasal 7; dan
b. SKA Form D-8 dibuat terhiturig sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabeannya telah
mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean
tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal
berlakunya Peraturan Menteri ini.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 72 --
Pasal 31
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari
2022.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 72 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2021
DIREKTUR JENDERAL
PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2D21 NOMOR 1456
· 8alinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 72 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 203/PMK.04/2021
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERSETUJUAN
PREFERENSI PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA
ANGGOTA D-8
A. KETENTUAN ASAL BARANG BERDASARKAN PERSETUJUAN PREFERENSI
PERDAGANGAN ANTAR NEGARA-NEGARA ANGGOTA D-8
I. KRITERIA ASAL BARANG
Kriteria asal barang skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-negara Anggota D-8 meliputi:
1. Barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu
Negara Anggota (wholly obtained atau produced).
Barang-barang yang dikategorikan sebagai wholly obtained atau
produced adalah sebagai berikut:
a. tanaman dan produk tanaman yang dipanen, dipetik atau
dikumpulkan di satu Negara Anggota;
b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara
Anggota;
c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana
dimaksud pada huruf b di atas;
d. produk yang diperoleh dari hasil perburuan, pemasangan
perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau
penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk
pada huruf a sampai huruf d di atas, yang diekstraksi atau
diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawah
dasar laut di satu Negara Anggota;
f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di
bawah dasar laut di luar perairan territorial Negara
Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki
hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di
bawah dasar laut tersebut sesuai dengan hukum
internasional;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 72 --
g. produk dari hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut
lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara
Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
h. produk yang di proses dan/ a tau dibuat di kapal pengolahan
hasil laut (factory ship) yang terdaftar di Negara Anggota
atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk
sebagaimana dimaksud pada huruf g di atas;
i. barang bekas yang tidak dapat lagi .berfungsi sesuai
fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau
dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk
dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan
baku, atau untuk tujuan daur ulang;
j. sisa dan scrap yang berasal dari proses· produksi di satu
Negara Anggota; atau
k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara
Anggota hanya dari produk se bagaimana dimaksud pada
huruf a sampai huruf j.
2. Barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di
1 (satu) Negara Anggota (not wholly obtained atau produced).
Kriteria asal barang (origin criteria) not wholly obtained a tau
produced, meliputi:
a. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan Non-
Originating dengan hasil akhir memiliki kandungan nilai
lokal atau regional (Local or Regional Value Content/LVC or
RVC) yang mencapai nilai persentase paling sedikit 40%
(empat puluh persen) dari nilai Ex-Work (EXW).
b. untuk menghitung kandungan nilai lokal atau regional
(Local or Regional Value Content / LVC or RVC) digunakan
metode berikut:
LVC/RVC
EXW Nilai Bahan
Non-Originating
------------- X 100 240%
EXW
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 72 --
Keterangan:
1) LVC adalah besaran Local Value Added Content suatu
barang yang dinyatakan dalam persentase;
2) RVC adalah besaran Regional Value Added Content
suatu barang yang dinyatakan dalam persentase;
3) EXW merupakan nilai Ex Works suatu barang sesuai
dengan persyaratan komersial internasional
(International Commercial Terms - Incoterms), yakni nilai
yang dibayarkan untuk suatu barang kepada produsen
di Negara Anggota di mana pengerjaan atau pemrosesan
terakhir dilakukan, dengan harga barang telah
mencakup seluruh nilai material yang digunakan,
namun tidak termasuk pajak internal yang dapat
dibayar kembali ketika produk diekspor;
4) VNM (Value of Non-Originating Materiaij merupakan
seluruh nilai Bahan Non-Originating, dengan ketentuan:
a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau
barang; atau
b) harga pasti yang pertama dibayarkan (earliest
ascertain price paid) untuk bahan, bagian atau
barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya di
wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau
pengolahan dilakukan.
II. KETENTUAN PROSEDURAL
1. Third Country Invoice tidak berlaku untuk skema Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-negara Anggota D-8.
Dalam hal ditemukan adanya Third Country Invoice dalam skema
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara
Anggota D-8, dapat dilakukan Permintaan Verifikasi SKA Form
D-8 kepada Instansi Penerbit SKA.
2. SKA Form D-8 dapat diterbitkan setelah Tanggal Pengapalan
atau Tanggal Eksportasi, dengan memperhatikan beberapa hal
berikut:
a. diterbitkan tidak melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan
setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 72 --
- 41 -'
b. memberikan tanda/tulisan/ cap "ISSUED RETROSPECTIVELY'
pada kolom 6 SKA Form D-8;
c. untuk memberikan kemudahan dan memperhatikan
ketentuan yang berlaku pada perjanjian kerja sama
perdagangan lainnya, kewajiban mencantumkan informasi
"ISSUED RETROSPECTIVELY' perlu diperhatikan lebih
lanjut apabila SKA Form D-8 diterbitkan lebih dari 3 (tiga)
hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
d. tidak mempermasalahkan apabila informasi "ISSUED
RETROSPECTIVELY' telah tercantum pada SKA Form D-8
setelah 1 (satu) hari setelah Tanggal Pengapalan atau
Tanggal Eksportasi;
e. Dalam hal terdapat keraguan lebih lanjut, dapat dilakukan
Permintaan Verifikasi SKA Form D-8 kepada Instansi
Penerbit SKA.
3. Overleaf Notes dalam skema Persetujuan Preferensi Perdagangan
antar Negara-Negara Anggota D-8 bukanlah merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari SKA Form D-8. Beberapa catatan
dalam Overleaf Notes SKA Form D-8 tercantum dalam Lampiran
huruf A angka V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
III. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) (BC 2.0)
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada Pemberitahuan
Impor Barang (PIB) diisikan kode fasilitas, nomor referensi dan
tanggal SKA Form D-8, sebagai berikut:
a. dalam hal dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
hanya menggunakan skema Persetujuan Preferensi
Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8, kode
fasilitas 68, nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8,
wajib dicantumkan secara benar pada kolom 19 dan/ atau
kolom 33 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
b. dalam hal dokumen PIB menggunakan skema Persetujuan
Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8
dan fasilitas lainnya:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 72 --
1) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada
kolom 19 dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
serta diisi "nomor referensi dan tanggal SKA Form D-8,
lihat lembar lanjutan"; dan
2) kode fasilitas 68 wajib dicantumkan secara benar pada
kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal
SKA Form D-8 wajib dicantumkan secara benar pada
Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan
Persyaratan/Fasilitas Impor Pemberitahuan Impor
Barang (PIB).
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk
ditimbun di TPB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari
TPB diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Penimbunan Barang
Impor di PLB dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB
diatur tersendiri dalam Lampiran huruf B angka II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran
huruf B angka III yang merupakan bagian tida~ terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
5. Pengisian pada PPKEK pemasukan dari luar Daerah Pabean dan
pemberitahuan pabean pengeluaran barang dari KEK diatur
tersendiri dalam Lampiran huruf B angka IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
IV. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG
1. Kumulasi (Cummulation)
a. Barang Originating dari Negara Anggota yang telah
memenuhi kriteria asal barang (origin criteria) dan yang
digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang
jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan
Originating Negara Anggota tempat dilakukan proses
produksi.
b. Dalam hal kumulasi digunakan, tanda ( X) atau ( ✓) harus
diberikan pada kolom 6 kotak "Cumulation applied with ; .. "
dan dicantumkan nama Negara Anggota yang kumulasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 72 --
c. Dalam hal kumulasi tidak digunakan, tanda ( X) atau ( ✓)
harus diberikan pada kolom 6 kotak "No Cumulation
applied."
2. Pengerjaan dan Pengolahan Minimal (Minimal Operations and
Processes)
Proses yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai pengerjaan
dan pengolahan minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam
penentuan asal barang, yaitu:
a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam
kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan
(misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam
air garam, ventilasi, penebaran, pendinginan, penggaraman,
sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya, pemisahan bagian
yang rusak, dan proses semacam itu);
b. proses sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan,
penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan
(termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan,
pemotongan;
c. perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan suatu
barang;
d. pemotongan dan pengirisan sederhana;
e. pelekatan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada
produk atau kemasannya;
f. pengemasan kembali atau penempatan dalam botol, termos,
tas, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses
pengemasan sederhana lainnya;
g. pencampuran produk secara sederhana, baik dari yang
sejenis maupun yang berbeda;
h. perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk
untuk menjadi barang jadi;
i. penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
j. penyembelihan hewan;
k. pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya yaqg
secara material tidak mengubah karakter barang;
1. penyetrikaan atau penekanan tekstil;
m. pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, ·•
dan pengglasiran serelia dan beras;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 72 --
n. proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula; dan
o. pengupasan dan penghilangan biji dan cangkang dari buah,
kacang dan sayuran.
3. Perlakuan terhadap Pengemas (Treatment of Packing)
a. Dalam hal penghitungan pengenaan bea masuk, terhadap
pengemas diperlakukan secara terpisah dari barangnya,
maka dalam menentukan keasalan barang juga harus
ditetapkan masing-masing baik terhadap pengemas
maupun barangnya;
b. dalam hal ketentuan pada huruf a tidak dapat diterapkan,
pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan
dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak
diperhitungkan dalam menentukan asal barang.
c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk
tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk
penentuan keasalan barang.
4. Aksesoris, Suku Cadang dan Peralatan (Accessories, Spare Parts
and Tools)
Keasalan barang dari aksesoris, suku cadang, peralatan, dan
instruksi atau manual informasi yang disertakan bersama
dengan barang, harus diabaikan sepanjang aksesoris, suku
cadang, peralatan, dan instruksi atau manual informasi tersebut
diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
5. Bahan Baku Tidak Langsung (Indirect Materials)
Dalam menentukan apakah suatu barang merupakan Barang
Originating, barang-barang di bawah ini tidak perlu ditentukan
keasalan barangnya, sepanjang digunakan dalam proses
produksi dan tidak tergabung dengan barangnya, yaitu:
a. bahan bakar dan energi;
b. tools, dies dan moulds;
c. suku cadang dan bahan yang digunakan untuk
pemeliharaan peralatan dan gedung;
d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang
digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk
mengoperasikan peralatan dan gedung;
e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan
perlengkapan dan peralatan keamanan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 72 --
f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan
untuk menguji atau memeriksa barang;
g. katalisator dan pelarut; dan
h. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi
digunakan pada proses produksi barang tersebut, yang
dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
6. Pemasukan Barang Originating Tertentu Dalam Keadaan Belum
Dirakit, Terbongkar Atau Terurai, dan Dikirimkan Secara
Bertahap Karena Tidak Dapat Dilakukan Dalam 1 (Satu) Kali
Pengiriman (Importation by Instalments).
Barang Originating tertentu dalam keadaan belum dirakit,
terbongkar, atau terurai, dan dikirimkan secara bertahap karena
tidak dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali pengiriman
(Importation by Instalments) berdasarkan permohonan dapat
diperlakukan sebagai 1 (satu) jenis barang untuk kepentingan
menentukan kriteria asal barang (origin criteria), dengan
memperhatikan Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi
Harmonized System (KUMHS) butir 2 (a), dan termasuk dalam
struktur klasifikasi Harmonized System (HS) Bagian XVI dan
XVII atau pos 7308 dan 9406 dengan menggunakan satu
dokumen Surat Keterangan Asal.
Berikut merupakan tata kerja pemasukan barang dengan
mekanisme Importation by Instalments:
a. Pengajuan Permohonan Importation by Instalments
1) Pemohon mengajukan permohonan untuk
mendapatkan persetujuan Importation by Instalments
kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang
ditunjuk, dilengkapi dengan:
a) daftar barang meliputi jumlah, jenis, klasifikasi,
spesifikasi teknis dan nilai transaksi secara nnc1
per tahapan importasi;
b) rencana importasi barang meliputi estimasi
tanggal importasi dan jumlah tahapan importasi;
c) pelabuhan tempat pemasukan;
d) uraian ringkas yang menerangkan penyebab
terjadinya pemasukan barang impor dalam
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 72 --
keadaan belum dirakit, terbongkar atau terurai,
dan dikirimkan secara bertahap;
e) dokumen perjanjian jual beli; dan
f) dokumen pelengkap pabean lainnya.
2) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuk
memberikan persetujuan atau penolakan permohonan
Importation by Instalments.
3) Dalam hal permohonan disetujui, Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat
persetujuan Importation by Instalments dengan
dilampiri daftar yang paling kurang memuat rincian
jumlah, jenis, spesifikasi, klasifikasi dan perkiraan
harga dari barang dimaksud serta pelabuhan tempat
pemasukan.
4) Dalam hal permohonan ditolak, Kepala Kantor Pabean
atau Pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan
permohonan dengan menyebutkan alasan penolakan.
5) Persetujuan atau penolakan diberikan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima secara
lengkap.
b. Ketentuan pengisian pemberitahuan pabean impor untuk
pemasukan barang dengan mekanisme Importation by
Instalments:
1) Untuk klasifikasi tarif pada pemberitahuan pabean
impor wajib dicantumkan kode HS dan uraian setiap
jenis barang yang merupakan bagian dari barang jadi
sesuai dengan daftar barang imper pada setiap
importasi.
2) Untuk nilai pabean pada pemberitahuan pabean impor
wajib dicantumkan nilai transaksi setiap jenis barang
yang merupakan bagian dari barang jadi sesuai
dengan daftar barang impor pada setiap importasi.
3) Pada pemberitahuan pabean impor wajib dicantumkan
nomor dan tanggal surat persetujuan pemasukan
barang dengan mekanisme Importation by Instalments
pada Lembar Lanjutan Dokumen yang merupakan
lampiran dari dokumen pemberitahuan pabean impor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 72 --
4) Jumlah dan/ atau jenis barang yang diimpor harus
sesuai dengan jumlah dan/ a tau jenis barang yang
tercantum dalam surat persetujuan pada poin 6.a.
5) Dalam hal terjadi selisih lebih jumlah dan/ atau
perbedaan jenis barang antara barang importasi dan
barang pada surat persetujuan pada poin 6.a, terhadap
selisih lebih dan/ atau perbedaan jenis, importir wajib
membayar bea masuk dengan tarif yang berlaku
umum (Most Favoured Nation /MFN).
c. Ketentuan Lain
1) Pemasukan barang impor dalam keadaan belum
dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara
bertahap hanya dapat dilakukan melalui 1 (satu)
pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana tercantum
dalam surat permohonan pada poin 6.a.
2) Terhadap importasi dalam keadaan keadaan belum
dirakit, terbongkar atau terurai, dan dikirimkan secara
bertahap, berlaku ketentuan larangan dan pembatasan
sesuai peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 72 --
V. BENTUK DAN FORMAT SKA FORMD-8
1. Exporter (Name, full address, country) D-8 Certificate of Origin No A000.000- XX
Sec notes overleaf before completing this form.
2. Consignee (Name, full address, country of destination) 3. Contracting Member in which the products
are considered as originating
4. Origin Criteria
D(a) Wholly Obtained/Produced (Rule 3)
D(b) Non-wholly produced/obtained (Rule 4)
(*) (insert X in the appropriate hox).
5. Transport details 6. Remarks (*)
D Cumulation applied with ..................... .
(name of the countJy/countries)
D No cumulation applied.
(*) (insert X in the appropriate hox).
7. Item number, HS code, description of goods; Marks and
numbers; Number and kind ofpackages< 1>
8. Gross weight
(kg) or other
measure (litres,
m3, etc.)
9. Invoices
number and
date
10. Declaration by the Exporter
L the undersigned, declare that the goods described
above meet the conditions required for the issue of this
certificate.
Place and date .................................................. .
(Signature)
11. Endorsement of the Customs or the Competent
Authorities
Declaration certified Expoti document <ll
Office of the Customs or the Competent Authority ................... .
Issuing Contracting Member .............. , .... ..
Place and date ............................................. .. Stamp
(Signature)
{1) If goods are not packed indicate number of articles or state "in bulk" as appropriate.
(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 72 --
NOTES
1. Certificate must not contain erasures or words written over one
another. Any alterations must be made by deleting the incorrect
particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration
must be initiated by the person who completed the certificate and
endorsed by the Customs Administration or the competent authorities
of the issuing Contracting Member.
2. No spaces must be left between the items entered on the certificate
and each item must be preceded by an item number. A horizontal line
must be. drawn immediately below the last item. Any unused space
must be struck through in such a manner as to make any later
additions impossible.
3. Goods must be described in accordance with commercial practice and
with sufficient details to enable them to be identified.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 72 --
VI. BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN VERIFIKASI SKA FORM D-8
Request for Verification, to Result of Verification
Verification of the authenticity and accuracy of this Verification carried out shows that this certificate
certificate is requested.
□ was issued by the customs or competent
authorities indicated and that the information
(Place and date) contained therein is accurate.
□ does not meet the requirements as to
authenticity and accuracy (see remarks
appended).
(Stamp)
(Place and date)
(Stamp)
(Signature) (Signature)
(*) Insert X in the appropriate box.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 50 of 72 --
B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF
PRE FE REN SI UNTUK TPB, PLB, KAWASAN BEBAS, DAN KEK
I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARIF PREFERENSI UNTUK TPB
1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGGUNAKAN SKA Form D-8
a. Ketentuan pengisian dokumen Pemberitahuan Impor
Barang {PIB) untuk Ditimbun di TPB {BC 2.3) serta
penyerahan SKA Form D-8, dokumen BC 2.3, dan Dokumen
Pelengkap Pabean:
1) untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha TPB:
a) dalam hal dokumen BC 2.3 hanya menggunakan
skema Persetujuan Preferensi Perdagangan antar
Negara-Negara Anggota D-8 wajib mencantumkan
secara benar kode fasilitas 68, nomor referensi
dan tanggal SKA Form D-8 pada kolom 17
dan/ atau kolom 34 BC 2.3;
b) dalam hal dokumen BC 2. 3 menggunakan skema
Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-
Negara Anggota D-8 dan fasilitas lainnya, wajib
mencantumkan secara benar:
(1) kode fasilitas 99 pada kolom 17 dokumen
BC 2.3, serta diisi "lihat Lampiran"; dan
(2) kode fasilitas 68 pada kolom 34 dokumen
BC 2. 3, serta nomor referensi dan tanggal
SKA Form D-8 pada kolom 34 dokumen BC
2.3 dan pada Lembar Lampiran dokumen BC
2.3 untuk Dokumen dan KEP /Persetujuan;
2) Penyelenggara/Pengusaha TPB sebagaimana dimaksud
pada angka 1):
a) wajib menyerahkan lembar asli SKA Form D-8,
dan hasil cetak dokumen BC 2.3 kepada Pejabat
Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan
penelitian dokumen BC 2.3 paling lambat 3 {tiga)
hari kerja terhitung sejak tanggal Surat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 51 of 72 --
Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) dokumen
BC 2.3;
b) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah
ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau
Authorized Economic Operator (AEO), wajib
menyerahkan lembar asli SKA Form D-8 kepada
Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang
melakukan penelitian dokumen BC 2.3 paling
laUntuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Preferensi Perdagangan antar Negara-Negara Anggota D-8
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 203/PMK.04/2021/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Article 20 requires periodic monitoring and evaluation of the use of SKA Form D-8 by customs officials to ensure compliance and effectiveness of the preferential tariff system.
Article 16 outlines the process for customs officials to request verification of the SKA Form D-8 if its validity is in doubt, including the need for supporting documents.
Article 14 states that minor discrepancies in the SKA Form D-8 do not invalidate its use for claiming preferential tariffs, provided they can be verified through supporting documents.
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.