Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health

Diterbitkan

5 Agu 2020

Berlaku

11 Agu 2020

Penerbit

Indonesia, Kementerian Kesehatan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 outlines the updated guidelines for the distribution of government assistance within the Ministry of Health (Kementerian Kesehatan). This regulation affects various stakeholders involved in health services, including local governments, health facilities, and organizations that receive government aid. The regulation aims to streamline the process of distributing assistance, ensuring that it is done efficiently and effectively to support health initiatives and disaster response. Key obligations include adherence to the specified guidelines for application, allocation, and reporting of assistance provided. It also emphasizes the importance of transparency and accountability in the management of funds. This regulation interacts with previous regulations, particularly Minister of Health Regulation No. 79 of 2016, which established the original framework for government assistance distribution. By amending this earlier regulation, the new provisions aim to enhance the responsiveness of the health sector to emergencies and improve overall financial management in the distribution of aid. Stakeholders must familiarize themselves with these updated guidelines to ensure compliance and optimize the benefits of government assistance in health-related programs.

§ 02

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (9K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2020 …
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang 	: 	a. 	bahwa 	untuk 	memberikan 	dukungan 	pendanaan 	bagi
penyelenggaraan 	kepalangmerahan 	oleh 	Palang 	Merah
Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan
Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	79 	Tahun 	2016 	tentang
Pedoman 	Umum 	Penyaluran 	Bantuan 	Pemerintah 	di
Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan 	Nomor 	79 	Tahun 	2016 	tentang 	Pedoman
Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;
b. 	bahwa 	sesuai 	dengan 	ketentuan 	Pasal 	44 	ayat 	(3)
Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	47 	Tahun 	2019 	tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2018 tentang Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dapat
memberikan 	dukungan 	pendanaan 	dari 	Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan
kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia;

-- 1 of 7 --

c. 	bahwa 	berdasarkan 	pertimbangan 	sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016
tentang 	Pedoman 	Umum 	Penyaluran 	Bantuan
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
Mengingat 	: 	1. 	Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. 	Undang-Undang 	Nomor 	17 	Tahun 	2003 	tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 	2003 	Nomor 	47, 	Tambahan 	Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 	Undang-Undang 	Nomor 	1 	Tahun 	2004 	tentang
Perbendaharaan 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 	Undang-Undang 	Nomor 	15 	Tahun 	2004 	tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. 	Undang-Undang 	Nomor 	39 	Tahun 	2008 	tentang
Kementerian 	Negara 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. 	Undang-Undang 	Nomor 	36 	Tahun 	2009 	tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
7. 	Undang-Undang 	Nomor 	23 	Tahun 	2014 	tentang
Pemerintahan 	Daerah 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara 	Republik 	Indonesia 	Nomor 	5587) 	sebagaimana
telah 	beberapa 	kali 	diubah, 	terakhir 	dengan 	Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

-- 2 of 7 --

atas 	Undang-Undang 	Nomor 	23 	Tahun 	2014 	tentang
Pemerintahan 	Daerah 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	27 	Tahun 	2014 	tentang
Pengelolaan 	Barang 	Milik 	Negara/Daerah 	(Lembaran
Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2014 	Nomor 	92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
9. 	Peraturan 	Pemerintah 	Nomor 	7 	Tahun 	2019 	tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2018 	tentang 	Kepalangmerahan 	(Lembaran 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
10. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	35 	Tahun 	2015 	tentang
Kementerian 	Kesehatan 	(Lembaran 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
11. 	Peraturan 	Presiden 	Nomor 	18 	Tahun 	2020 	tentang
Rencana 	Pembangunan 	Jangka 	Menengah 	Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);
12. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	7 	Tahun 	2014
tentang 	Perencanaan 	dan 	Penganggaran 	Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 246);
13. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	64 	Tahun 	2015
tentang 	Organisasi 	dan 	Tata 	Kerja 	Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 	1508) 	sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan
Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	30 	Tahun 	2018
tentang 	Perubahan 	atas 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian 	Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
14. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang 	Mekanisme 	Pelaksanaan 	Anggaran 	Bantuan
Pemerintah 	pada 	Kementerian/Lembaga 	(Berita 	Negara

-- 3 of 7 --

Republik 	Indonesia 	Tahun 	2015 	Nomor 	1340)
sebagaimana 	telah 	diubah 	dengan 	Peraturan 	Menteri
Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas 	Peraturan 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor
168/PMK.05/2015 	tentang 	Mekanisme 	Pelaksanaan
Anggaran 	Bantuan 	Pemerintah 	pada
Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);
15. 	Peraturan 	Menteri 	Kesehatan 	Nomor 	23 	Tahun 	2016
tentang 	Pedoman 	Penyelenggaraan 	Pemberian
Penghargaan 	bagi 	Tenaga 	Kesehatan 	Teladan 	di 	Pusat
Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 830);
16. 	Peraturan 	Menteri 	Keuangan 	Nomor 	83/PMK.06/2016
tentang 	Tata 	Cara 	Pelaksanaan 	Pemusnahan 	dan
Penghapusan 	Barang 	Milik 	Negara 	(Berita 	Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
17. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016
tentang 	Cara 	Pelaksanaan 	Pemindahtanganan 	Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1018);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan 	: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79
TAHUN 	2016 	TENTANG 	PEDOMAN 	UMUM 	PENYALURAN
BANTUAN 	PEMERINTAH 	DI 	LINGKUNGAN 	KEMENTERIAN
KESEHATAN.
Pasal I
Ketentuan ayat (5)huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Kesehatan 	(Berita 	Negara 	Republik 	Indonesia 	Tahun 	2017
Nomor 133)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri
Kesehatan 	Nomor 	17 	Tahun 	2018 	tentang
PerubahanAtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun

-- 4 of 7 --

2016 	tentang 	Pedoman 	Umum 	Penyaluran 	Bantuan
Pemerintah 	di 	Lingkungan 	Kementerian 	Kesehatan 	(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 790), diubah
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) 	Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
a. 	penghargaan;
b. 	beasiswa;
c. 	sarana prasarana; dan/atau
d. 	bantuan 	lainnya 	yang 	memiliki 	karakteristik
Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
(2) 	Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a 	diberikan 	dalam 	bentuk 	barang 	untuk 	instansi
Pemerintah 	Pusat/instansi 	Pemerintah 	Daerah/
masyarakat/perseorangan.
(3) 	Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
diberikan 	dalam 	bentuk 	uang 	berupa 	bantuan
pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri
sipil.
(4) 	Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana
medis/nonmedis, 	peralatan 	kesehatan, 	alat 	pengolah
data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk
membeli 	sarana 	prasarana 	medis/nonmedis, 	peralatan
kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah
Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat.
(5) 	Bantuan 	lainnya 	yang 	memiliki 	karakteristik 	Bantuan
Pemerintah 	yang 	ditetapkan 	oleh 	PA 	sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:
a. 	Uang 	yang 	digunakan 	untuk 	membeli 	makanan
tambahan 	untuk 	Instansi 	Pemerintah
Pusat/Instansi 	Pemerintah
Daerah/masyarakat/perseorangan 	atau 	untuk
dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan

-- 5 of 7 --

oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas
dan fungsinya; dan
b. 	makanan 	tambahan, 	obat, 	perbekalan 	kesehatan,
bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah
Pusat/Instansi 	Pemerintah 	Daerah 	/ 	masyarakat/
perseorangan.
(6) 	Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah
Daerah dapat berupa vaksin dan reagen.
Pasal II
Peraturan 	Menteri 	ini 	mulai 	berlaku 	pada 	tanggal
diundangkan.

-- 6 of 7 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TERAWAN AGUS PUTRANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 890
T

-- 7 of 7 --

§ 02

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 20/2020?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 20/2020. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2020). Other 20/2020 — Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-20-2020

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 20/2020 — Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health." KBLI.CO.ID, 2020, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-20-2020.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Indon.), summarized in Other 20/2020, KBLI Directory, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-20-2020 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 20/2020 — Minister of Health Regulation No. 20 of 2020 on the Second Amendment to Minister of Health Regulation No. 79 of 2016 on General Guidelines for the Distribution of Government Assistance in the Ministry of Health," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-20-2020.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2020 … TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan pendanaan bagi penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia, perlu mengubah ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan kepalangmerahan oleh Palang Merah Indonesia; -- 1 of 7 -- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua -- 2 of 7 -- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317); 10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59); 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara -- 3 of 7 -- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830); 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Pasal I Ketentuan ayat (5)huruf a Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2018 tentang PerubahanAtasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun -- 4 of 7 -- 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 790), diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi: a. penghargaan; b. beasiswa; c. sarana prasarana; dan/atau d. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk barang untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/ masyarakat/perseorangan. (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk uang berupa bantuan pendidikan untuk tenaga kesehatan nonpegawai negeri sipil. (4) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data, atau dalam bentuk uang yang digunakan untuk membeli sarana prasarana medis/nonmedis, peralatan kesehatan, alat pengolah data untuk instansi Pemerintah Pusat/instansi Pemerintah Daerah/masyarakat. (5) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. Uang yang digunakan untuk membeli makanan tambahan untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah/masyarakat/perseorangan atau untuk dukungan dana penyelenggaraan kepalangmerahan -- 5 of 7 -- oleh Palang Merah Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan b. makanan tambahan, obat, perbekalan kesehatan, bahan medis habis pakai untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah / masyarakat/ perseorangan. (6) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, untuk Instansi Pemerintah Pusat/Instansi Pemerintah Daerah dapat berupa vaksin dan reagen. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 6 of 7 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. TERAWAN AGUS PUTRANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 890 T -- 7 of 7 --