No. 194 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the procedures for calculating a specific percentage of increased spending on fuel subsidies (Bahan Bakar Minyak and Liquified Petroleum Gas) in relation to the increase in non-tax revenue from oil and gas that is shared with regions. It aims to ensure that when the government increases fuel subsidies due to higher oil prices, there is a systematic approach to how this is accounted for in the national budget.
This regulation primarily affects government agencies involved in budgeting and financial management, particularly those dealing with oil and gas revenue (PNBP Migas). It also impacts regional governments that receive shared revenue from oil and gas, as well as entities involved in the distribution and management of fuel subsidies.
- Pasal 4 mandates the government to implement subsidy policies for certain types of fuel and LPG, ensuring that these subsidies are provided according to legal regulations. - Pasal 5 allows the government to calculate a specific percentage of increased subsidy spending against the increase in PNBP Migas, provided that the increase in revenue exceeds the target set in the national budget (APBN). The maximum percentage that can be charged is capped at 20% of the total increase in subsidy spending. - Pasal 6 states that the realization of PNBP Migas shared with regions must consider the percentage of increased subsidy spending as outlined in Pasal 5. - Pasal 7 clarifies that the realization of PNBP Migas and subsidy spending is provisional until finalized by an authorized auditor.
- PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak): Non-tax revenue received by the government from various sources, including oil and gas. - BBM (Bahan Bakar Minyak): Fuel derived from crude oil. - LPG (Liquified Petroleum Gas): Hydrocarbon gas that is liquefied under pressure for easier storage and transport. - Jenis BBM Tertentu: Specific types of fuel that are subsidized, including kerosene and gas oil.
This regulation came into effect on December 21, 2021, and is applicable as long as the calculation procedures for the percentage of increased fuel subsidy spending against the increase in PNBP Migas are mandated by the laws regarding the national budget (APBN) and its amendments.
The regulation references several laws, including the 1945 Constitution (Pasal 17 ayat (3)), Law No. 17 of 2003 on State Finances, and Law No. 39 of 2008 on State Ministries, indicating that it operates within the framework established by these laws. It also aligns with Presidential Regulation No. 57 of 2020 regarding the Ministry of Finance and previous regulations concerning the organization and work of the Ministry of Finance.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 4 requires the government to implement subsidy policies for certain types of fuel and LPG, ensuring compliance with legal regulations.
Pasal 5 allows the government to calculate a specific percentage of increased subsidy spending against the increase in PNBP Migas, with a maximum of 20% of the total increase.
Pasal 7 states that the realization of PNBP Migas and subsidy spending is provisional until finalized by an authorized auditor.
Pasal 6 mandates that the realization of PNBP Migas shared with regions must consider the percentage of increased subsidy spending as outlined in Pasal 5.
Pasal 1 provides definitions for key terms such as PNBP, BBM, and LPG, which are essential for understanding the regulation.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (12K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 194/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN Meriimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa pemerintah clapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsicli bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan paj ak minyak clan gas bumi yang dibagihasilkan, dalam hal realisasi penenmaan negara bukan pajak minyak clan gas bumi yang dibagihasilkan melampaui target penenmaan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas; b. bahwa untuk memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liquified petroleum gas terhadap kenaikan penenmaan negara bukan paj ak minyak clan gas bumi yang dibagihasilkan sebagairn,ana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur tata cara perhitungan persentase tertentu www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 9 -- Mengingat Menetapkan atas peningkatan belanja subsidi bahan bakar minyak dan liqui.fied petroleum gas terhadap kenaikan penerimaan negara bukan pajak minyak dan gas bumi yang dibagihasilkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liqui.fied Petroleum Gas Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 9 -- Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. 3. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari pros~s penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. 4. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. 5. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari Minyak Bumi. 6. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasai dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 9 -- clan mutu (spesifikasi), harga, volume, clan konsumen tertentu clan cliberikan subsidi. 7. Jenis BBM Tertentu aclalah minyak tanah (kerosene) clan minyak solar (gas oil). 8. Liquified Petroleum Gas yang selanjutnya clisirigkat LPG adalah gas hidrokarbon yang clicairkan clengan tekanan untuk memuclahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pacla dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 9. LPG Tabung 3 (Tiga) Kg yang selanjutnya clisebut LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kg. 10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH aclalah dana yang bersumber dari Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara yang dialokasikan kepacla daerah berclasarkan angka persentase tertentu untuk menclanai ke butuhan claerah clalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pasal 2 (1) PNBP yang berasal dari kegiatan usaha hulu minyak clan gas bumi, tercliri dari a. PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya clisebut PNBP Migas; dan b. PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi lainnya. (2) PNBP Migas sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf a clibagihasilkan kepacla claerah sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-unclangan. Pasal 3 (1) Target PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaiinana dimaksucl dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pacla APBN atau perubahan APBN tahun berjalan. (2) Reallsasi PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penerimaan yang berasal dari realisasi lifting Minyak Bumi dan/ atau e www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 9 -- Gas Bumi tahun berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pasal 4 (1) Pemerintah melaksanakan kebijakan pemberian subsidi atas Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemerintah dapat melakukan kebijakan peningkatan belanja subsidi BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan kebutuhan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 (1) Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat · (2) terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan, dalam hal realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. (2) Kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan dan realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target harga minyak mentah Indonesia dalam APBN atau perubahan APBN tahun berjalan. (3) Persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dapat dibebankan terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total peningkatan belanja suhsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 9 -- (4) Penghitungan pembebanan atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menggunakan formula sebagai berikut: a. Kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan I .6.PNBP MIGAS = RPNBP MIGAS - TPNBP MIGAS .6.PNBP MIGAS = Kenaikan PNBP Migas yang di bagihasilkan akibat kenaikan ICP minimal 10% dari target RPNBP MIGAS = Realisasi PNBP Migas yang di bagihasilkan akibat kenaikan ICP minimal 10% dari target TPNBP MIGAS = Target PNBP Migas yang di bagihasilkan b. Peningkatan Belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg ti.Subsidi = RSubsidi - TSubsidi .6.Subsidi RSubsidi TSubsidi = Peningkatan belanja subsidi Realisasi belanja subsidi (kebijakan peningkatan subsidi) = Target belanja subsidi c. Nilai peningkatan belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg yang dapat dibebankan terhadap kenaikan PNBP Migas yang di bagihasilkan PSubsidi .6.Subsidi T% Psu bsidi = .6.Su bsidi x To/o = Nilai pembebanan = Nilai peningkatan belanja subsidi = Persentase pembebanan ;:::;20% (5) Dalam hal nilai belanja subsidi yang dihitung dengan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c lebih besar atau sama dengan nilai kenaikan PNBP Migas www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 9 -- yang dihitung dengan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, maka pembebanan nilai peningkatan belanja Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg menggunakan sebagian/tidak menggunakan seluruh kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan. Pasal 6 (1) Jumlah realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan pada tahun berjalan dihitung dengan memperhitungkan pembebanan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Tata cara penghitungan dan penetapan dana bagi hasil yang bersumber dari PNBP Migas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan realisasi belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bersifat sementara. (2) Besarnya realisasi PNBP Migas yang dibagihasilkan dan realiasi belanja subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 Kg dalam satu tahun anggaran secara final berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh pem-eriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi jenis BBM dan LPG Tabung 3 kg terhadap kenaikan PNBP Migas yang dibagihasilkan diamanatkan dalam Undang-Undang mengenai APBN dan/ atau APBN Perubahan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 9 -- Pasal 9 Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 9 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1393 Salinan sesuai dengan aslinya . Kepala Biro Umum i Kementerian 01 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 9 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Persentase Tertentu atas Peningkatan Belanja Subsidi Bahan Bakar Minyak dan Liquified Petroleum Gas Terhadap Kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Minyak dan Gas Bumi yang Dibagihasilkan
tentang PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI - SUBSIDI, PSO
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 194/PMK.02/2021/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 9 states that this regulation is effective from December 21, 2021.