No. 188 of 2017
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the procedures for disbursing funds through the State Treasury and Budget System (SPAN) in Indonesia. It establishes the roles and responsibilities of various entities involved in the fund disbursement process, particularly focusing on the partnership with commercial banks designated as operational banks and salary disbursement banks (BPG).
The regulation affects various entities including the Ministry of Finance, operational banks, BPGs, and government agencies that utilize the SPAN system for fund disbursement. It is relevant to sectors involved in public finance management and budget execution.
- Pasal 2 mandates that fund disbursement (SP2D) is carried out by operational banks designated by the Kuasa BUN Pusat (Central Treasury Authority). - Pasal 3 outlines the criteria for banks to be designated as operational banks, including compliance with legal regulations and maintaining a minimum health rating. - Pasal 10 requires a cooperation agreement between the Kuasa BUN Pusat and the operational banks, detailing rights and obligations. - Pasal 22 prohibits operational banks from charging transaction fees for SP2D disbursements. - Pasal 25 requires operational banks to submit reports on SP2D disbursements to the Directorate of State Cash Management.
- SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara): Integrated system for budget management. - SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Order for fund disbursement. - BPG (Bank Penyalur Gaji): Bank designated for salary disbursement. - Kuasa BUN Pusat: Central Treasury Authority.
This regulation came into effect upon its promulgation on December 11, 2017, and it replaces the previous regulation No. 14/PMK.05/2013 and its amendments.
The regulation interacts with various financial regulations and guidelines set by the Ministry of Finance, particularly those related to budget execution and public financial management. It also references the roles of the OJK (Financial Services Authority) in overseeing operational banks' compliance with financial regulations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 states that fund disbursement (SP2D) must be conducted by operational banks designated by the Kuasa BUN Pusat.
Pasal 3 outlines the requirements for banks to be designated as operational banks, including legal compliance and a minimum health rating.
Pasal 10 requires a cooperation agreement between the Kuasa BUN Pusat and operational banks, detailing mutual rights and obligations.
Pasal 22 prohibits operational banks from charging transaction fees for SP2D disbursements.
Pasal 25 mandates that operational banks submit reports on SP2D disbursements to the Directorate of State Cash Management.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (30K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK. 05/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk pelaksanaan penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbend.aharaan dan anggaran negara dan untuk pelaksanaan kemitraan dengan bank umum yang mampu dan bersedia melaksanakan penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistetn perbendaharaan dan anggaran negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.OS/2013 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Itnplementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.OS/2013 tentang Perubahan atas Peraturan 14/PMK.OS/2013 Menteri Keuangan tentang Penyaluran Dana Nomor Surat Perintah Pencairan Dana dalam rangka Implementasi Sistern Perbendaharaan dan Anggaran Negara; b. bahwa untuk menyempurnakan dan inemodernisasi proses bisnis penyaluran dana surat perintah pencatran dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 22 -- Mengingat Menetapkan negara berdasarkan kemitraan dan kerja sama dengan bank umum, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana surat perintah pencairan dana melalui sistem perbendaharaan dan anggaran negara; c. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang untuk menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara; Undang-Undang Perbendaharaan Nomor Negara 1 Tahun (Lembaran 2004 Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manaJemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manaJemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manaJemen pembayaran, manaJemen pener1maan negara, manajemen kas, akuntansi, dan pelaporan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 22 -- 2. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 3. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 4. Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disingkat BPG adalah Bank Operasional yang menyalurkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanj.a Negara untuk pengeluaran gaji. 5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 6. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat yang selanjutnya disebut Kuasa BUN Pusat adalah Dir'ektur Jenderal Perbendaharaan. 7. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan strandarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 22 -- 11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. 12. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana non gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 13. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat Gaji yang selanjutnya disebut RPKBUNP Gaji ·adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional dan/atau· BPG untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN. 14. Rekening Retur Bank Operasional SPAN yang selanjutnya disebut Rekening RR SPAN adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional untuk menampung dana surat perintah . pencairan dana non gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional. 15. Rekening Retur Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji yang selanjutnya disebut Rekening RR Gaji adalah rekening yang dibuka pada Bank Operasional dan/atau BPG untuk menampung dana surat perintah pencairan dana gaji bulanan yang diretur oleh bank penerima dan telah diterima Bank Operasional danjatau BPG. 16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna AnggaranjKuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 22 -- 17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 18. Surat Perintah Pencairan Dana Retur yang selanjutnya disingkat SP2D-R adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN di daerah untuk pelaksanaan pembayaran dana SP2D-R atas beban Rekening Retur/Rekening Kas Umum Negara. 19. Kelompok Bayar (Paygroup) adalah kodifikasi tipe-tipe rekening dalam SPAN sebagai rekening spmber yang digunakan untuk melakukan proses pembayaran atas tagihan yang sesuai dengan kriteria tertentu dalam SPM. 20. Penyediaan Dana (Dropping) adalah pengisian saldo pada rekening pengeluaran secara periodik atau waktu tertentu sesuai kebutuhan dana. 21. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik dalam mata uang rupiah yang dilakukan seketika per transaksi secara individual. 22. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKN-BI adalah sistern kliring Bank Indonesia yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian akhirnya dilakukan secara nasional. 23. Pemindahbukuan (Overbooking) adalah · proses pemindahbukuan antar rekening pada Bank Umum yang sama. 24. Surat Perintah Transfer yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana dari Bank ·Operasional danjatau BPG ke Bank Umum atau Bank Operasional dan/atau BPG dalam rangka penyediaan dana pemulihan/normalisasi saldo rekening. 25. Sistem Bank Indonesia Government Electronic Banking yang selanjutnya disebut Sistem BIG-eB adalah suatu sarana elektronik yang disediakan Bank Indonesia untuk www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 22 -- Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka memonitor saldo, memonitor mutasi rekening, mencetak laporan, mengunduh data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan online. 26. User Acceptance Test yang selanjutnya disingkat UAT adalah tes yang dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat atas sistem interkoneksi dalam rangka penyaluran dana SP2D dengan persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. BAB II PENETAPAN BANK UMUM SEBAGAI BANK OPERASIONAL DAN/ ATAU BPG Bagian Kesatu Penyalur Dana SP2D Pasal 2 Penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan oleh Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Bank Operasional danjatau BPG. Bagian Kedua Penetapan Bank Umum Sebagai Bank Operasional Pasal 3 Bank Umum yang dapat ditetapkan sebagai Bank Operasional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. beroperasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki tingkat kesehatan minimal peringkat komposit 3 (tiga) pada 2 (dua) periode terakhir pemeringkatan yang dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan oleh OJK kepada Bank Umum yang bersangkutan; c. memiliki jaringan yang luas dan mempunya1 kantor layanan di seluruh provinsi; d. mempunyai teknologi informasi yang berkualitas/ handal www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 22 -- dengan ketentuan: 1. dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (Overbooking}ISistem BI-RTGSISKN-BI dengan baik; 2. dapat membangun interkoneksi dengan SPAN sesuai dengan kebutuhan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan 3. dapat menyediakan CMS (Cash Managemen System); e. bersedia diperiksa oleh BUNIKuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; f. sanggup mematuhi ketentuan perundang-undangan; g. lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat; dan h. bersedia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk penyaluran dana SP2D. Pasal 4 (1) Kuasa BUN Pusat menyampaikan penawaran sebagai Bank Operasional untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN kepada Direktur Utama Bank Umum. (2) Direktur Utama Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berminat menjadi Bank Operasional menyampaikan surat permohonan yang dibuat sesua1 dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen sebagai berikut: a. salinan akte pendirianIizin beroperasi sebagai Bank Urnurn; b. salinan surat keterangan mengena1 peringkat komposit; c. daftar kantor cabanglkantor layanan di seluruh provinsi; dan d. surat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur Utama mengenai: 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 22 -- ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. pernyataan kesediaan untuk diperiksa oleh BUN/ Kuasa BUN Pusat atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan 3. pernyataan bahwa Bank Umum memiliki teknologi informasi yang berkualitasjhandal meliputi dapat melakukan transaksi Pemindahbukuan (Overbooking) / Sistem BI-RTGS/ SKN-BI dengan baik, dapat melakukan interkoneksi, dan dapat menyediakan CMS. Pasal 5 (1) Kuasa BUN Pusat dapat mener1ma atau menolak permohonan Bank Umum sebagai Bank Operasional dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Kuasa BUN Pusat melaksanakan UAT atas sistem interkoneksi untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kuasa BUN Pusat menyampaikan penolakan secara tertulis kepada Direktur Utama Bank Umum bersangkutan. Pasal 6 UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. pengujian proses bisnis (busin:ess process testing) untuk memastikan bahwa proses bisnis yang disediakan oleh Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Kuasa BUN Pusat; b. pengujian sistem informasi dan teknologi (system testing) untuk memastikan bahwa sistem yang disediakan/ digunakan oleh Bank Urnurn penyalur dana SP2D telah mendukung proses bisnis yang ditetapkan · dan telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat; dan c. pengujian atas pelaporan transaksi (report testing) untuk www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 22 -- memastikan bahwa pelaporan dan data yang dihasilkan Bank Umum penyalur dana SP2D sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. Pasal 7 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan UAT termasuk persyaratan atas pengembangan sistem interkoneksi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 8 (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menetapkan Bank Umum bersangkutan sebagai Bank Operasional. (2) Penetapan sebagai Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 9 (1) Dalam hal berdasarkan hasil UAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa sistem interkoneksi pada Bank Umum tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, Kuasa BUN Pusat menyampaikan permintaan tertulis kepada Bank Umum untuk memperbaiki sistem interkoneksi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. (2) Perbaikan sistem interkoneksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksctnakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Kuasa BUN Pusat. Pasal 10 (1) Kemitraan antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang telah ditetapkan sebagai Bank Operasional dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama. (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 22 -- - 1 0 - ayat (1 ) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban; b. jangka waktu perjanjian; c. keadaan kahar; d. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus dibayar karena pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian; dan e. tata cara penyelesaian perselisihan. Pasal 1 1 Kuasa BUN Pusat dapat melaksanakan UAT ulangjterbatasjtujuan khusus untuk menjaga kepatuhan Bank Operasional dalam hal: a. Bank Operasional menggunakanjmengembangkan sistem baru; dan/atau b. terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan pada sistem interkoneksi dalam penyaluran dana SP2D melalui SPAN. Bagian Ketiga Penetapan Bank Umum sebagai BPG Pasal 12 Penetapan Bank Umum sebagai BPG oleh Kuasa BUN Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil/prajurit Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Bank Umum secara terpusat. BAB III PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN DAN REKENING RETUR Pasal 13 (1) Untuk penyaluran dana SP2D melalui SPAN, Kuasa BUN www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 22 -- Pusat membuka: a. rekening pengeluaran pada Bank Operasional; b. rekening pengeluaran pada BPG; c. rekening retur pada Batik Operasional; dan d. rekening retur pada BPG. (2) Rekening pengeluaran pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji. (3) Rekening pengeluaran pada BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan RPKBUNP Gaji. (4) Rekening retur pada Bank Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji. (5) Rekening retur pada BPG- sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Rekening RR Gaji. (6) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D melalui SPAN. (7) Rekening retur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menampung dana SP2D-R yang dikembalikan oleh bank penerima dan telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG untuk disalurkan kernbali ke pihak penerima dana SP2D. (8) Rekening pengeluaran dan rekening retur pada Bank Operasional dan/atau BPG sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam Treasury Notional Pooling. BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN DANA SP2D DAN SPT Bagian Kesatu Penerbitan SP2D Pasal 14 (1) Dalam pelaksanaan penyaluran dana kepada bendahara satuan kerjajpihak ketiga, KPPN menerbitkan SP2D/SP2D-R berdasarkan SPM yang diajukan oleh www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 22 -- satuan · kerja. (2) Tata cara penerbitan SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keterituan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Bagian Kedua Penyediaan Dana (Dropping} ke RPKBUNP SPAN dan RPKBUNP Gaji Pasal 15 (1 } Berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1 }, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan Penyediaan Dana (Dropping} ke: a. RPKBUNP SPAN; dan b. RPKBUNP Gaji. (2 } Penyediaan Dana (Dropping} sebagaimana dimaksud pada ayat (1 } huruf a dilakukan secara periodik setiap hari kerja. (3) Penyediaan Dana (Dropping} sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling cepat 1 (satu) hari kerja sebelum pembayaran gaji bulanan. (4) Penyediaan Dana (Dropping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan pembayaran gaji bulan ketiga belas dan tunjangan hari raya dilakukan secara periodik setiap hari kerja. Bagian Ketiga Penyaluran Dana SP2D/SP2D-R/SP2D Reject .Pasal 16 (1) Bank Operasional danjatau BPG melakukan penyaluran dana SP2D/SP2D-R sesuai dengan: a. tanggal SP2D/SP2D-R; dan b. Kelompok Bayar (Paygroup} pada SP2D/ SP2D-R. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 22 -- . - 13 - (2) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah cukup tersedia dana pada rekening sumber. (3) Dana SP2D/SP2D-R yang disalurkan pada tanggal SP2D/SP2D-R adalah SP2D/SP2D-R yang telah diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG paling lambat pada pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan. (4) SP2D yang diterima oleh Bank Operasional dan/atau BPG pada tanggal SP2D setelah pukul 15.00 WIB hari kerja berkenaan dapat dibayarkan pada tanggal berkenaan setelah dilakukan tambahan Penyediaan Dana (Dropping) oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (5) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme Pemindahbukuan (Overbooking) untuk rekening penerima yang berada di Bank Operasional danjatau BPG. (6) Penyaluran dana SP2D/SP2D-R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS danjatau SKN-BI untuk rekening penerima yang berada di luar Bank Operasional dan/atau BPG. Pasal 17 (1) Dalam hal terdapat SP2D yang diterima Bank Operasional dan/atau BPG yang: a. dana di rekening sumbernya tidak cukup tersedia; b. telah melewati batas waktu window time Sistern BI RTGS/SKN-BI; danjatau c. terjadi gangguan teknis sehingga tidak dapat disalurkan pada hari berkenaan, dikategorikan sebagai SP2D Reject. (2) Bank Operasional dan/atau BPG memasukkan SP2D Reject sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam CMS. (3) Terhadap SP2D Reject yang dimasukkan dalam CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 22 -- a. Penyediaan Dana (Dropping) SP2D Reject kepada Bank Operasional dan/atau BPG pada hari kerja berikutnya; dan b. persetujuan data SP2D Reject untuk disalurkan kepada yang berhak. Pasal 18 (1) Bank penenma dapat melakukan retur dana SP2D/SP2D-R kepada Bank Operasional danjatau BPG. (2) Retur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal: a. nama dan/atau nomor rekening pada ars1p data komputer SP2D/SP2D-R berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima; b. rekening penenma dalam kondisi tidak aktif; danjatau c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penenma. (3) Dana SP2D-R yang di-retur oleh bank penerima kepada Bank Operasional danjatau BPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sesua1 dengan tanggal diterimanya dana. Bagian Keempat Penihilan Saldo Rekening Pasal 19 (1) Bank Operasional wajib menihilkan saldo RPKBUNP SPAN ke RKUN setiap akhir hari kerja. (2) Bank Operasional dan/atau BPG wajib menihilkan saldo RPKBUNP Gaji ke RKUN pada akhir hari kerja tanggal pembayaran gaji. (3) Saldo Rekening RR SPAN dan Rekening RR Gaji tidak dinihilkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 22 -- Bagian Kelima Surat Perintah Transfer Pasal 20 (1) SPT diterbitkan untuk pemulihanfnormalisasi saldo rekening Bank Operasional dan/atau BPG yang disebabkan karena: a. terjadi kesalahan pemilihan Kelompok Bayar (Paygroup) Bank Operasional dan/atau BPG oleh KPPN; atau b. terjadi kesalahan operasional pada Bank Umum sebagai bank penerima. (2) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan berdasarkan surat permintaan dari KPPN/Bank Operasional dan/atau BPG. (3) Penerbitan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan berdasarkan hasil rekonsiliasi Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan Bank Operasional danjatau BPG/Bank Umum sebagai bank pener1ma. Pasal 21 SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) digunakan sebagai dasar: a. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG; dan/atau b. pemindahbukuan antar rekening pada Bank Operasional dan/atau BPG ke rekening pada Bank Umum. · BAB V BIAYA DAN IMBALAN JASA Pasal 22 (1) Bank Operasional dan/atau BPG tidak diperkenankan memungut biaya transaksi penyaluran dana SP2D/SP2D-R kepada penerima dana SP2D/SP2D-R. (2) Bank Operasional dan/atau BPG tidak mendapatkan imbalan Jasa pelayanan dari Pemerintah atau www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 22 -- memberikan imbalan jasa pelayanan kepada Pemerintah atas penyaluran dana SP2D/SP2D-R. Pasal 23 (1) Pengenaan biaya sistem BI-RTGS dan SKN-BI mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Pajak Pertambahan Nilai BI-RTGS atas transaksi penyaluran SP2D dibebankan kepada DIPA Bagian Anggaran BUN. BAB VI SANKSI DENDA Pasal 24 (1) Bank Operasional dan/atau BPG dikenakan sanksi dalam hal: a. terlambat menyalurkan dana SP2D/SP2D-R ke rekening yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a; b. terlambat membukukan dana SP2D-R pada tanggal diterimanya dana ke Rekening RR SPAN/Rekening RR Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) ; danjatau c. terlambat melakukan penihilan RPKBUNP SPAN, RPKBUNP Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. ayat (1) dan/atau ayat (2). (2) Penetapan sanksi dilaksanakan dengan berpedoman pada perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditunjuk sebagai Bank Operasional danjatau BPG. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 22 -- BAB VII LAPORAN Pasal 25 (1) Bank Operasional danjatau BPG menyampaikan laporan atas penyaluran SP2D I SP2D-R kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, terdiri atas: a. rekening koran I bank statement; b. data yangtelah diterima (acceptance acknowledgement) dan data yang telah diproses (execution acknowledgement); dan c. nomor jurnal/transaksi atas penyaluran SP2D I SP2D-R. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara elektronik paling lambat pukul 09.00 WIB pada hari kerja berikutnya. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c disampaikan secara elektronik dan periodik sesuai penyaluran SP2D I SP2D-R. BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 26 Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perJallJlan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN. Pasal 27 Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh: a. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan c. KPPN. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 22 -- Pasal 28 Monitoring dan evaluasi terhadap Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN terdiri atas: a. kepatuhan penyediaan sistem aplikasi, komunikasi data, dan jaringan yang sesuai dengan SPAN; b. kepatuhan pengelolaan rekening dan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; c. kepatuhan pelaksanaan ketentuan rekening bersaldo nihil dalam rangka Treasury Single Account (TSA) pengeluaran; dan d. kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang dikenakan kepada Bank Operasional danjatau BPG. Pasal 29 Monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan secara periodik setiap bulan, friwulan, dan semester. Pasal 30 Tata cara pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan sebagai Bank Operasional dan/atau BPG dalam melaksanakan penyaluran dana SP2D melalui SPAN diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal 31 Dalam hal terjadi gangguan yang menyebabkan interkoneksi SPAN dengan sistem informasi Bank Operasional dan/atau BPG tidak berjalan secara normal, penyaluran dana SP2D melalui SPAN dilaksanakan sesua1 dengan Business Continuity Plan yang diatur dalam perjanjian kerjasama. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 22 -- BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 32 Perjanjian kerjasama antara Kuasa BUN Pusat dengan Bank Umum yang ditetapkan sebagai Bank Operasional dan/ atau BPG yang telah ada sebelum Peraturan Menteri 1n1 diundangkan, dinyatakan tetap berlaku. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 33 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4/ PMK.OS/ 201 3 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 3/ PMK.OS/ 201 3 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 4/ PMK.OS/ 201 3 tentang Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Dalam Rangka Implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 3 Nomor 1 326) , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 34 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 22 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. D·undangkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1770 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 22 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188/PMK. OS/2017 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA MELALUI PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA FORMAT SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL <KOP SURAT> SISTEM Nomor Lc.mpiran Hal : . . . . . . . . . . (1) ............... . . . . . (2) .... , .....(3) .... : ..........(4) ............... : .......... (5) ............... Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 2 Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor . . . . . . . . . . . (6) . . . . . . tanggal . . . . . . .. . . (7) . . . . . . . . . . , dengan 1n1 kami mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional dan untuk bahan pertimbangan terlampir sebagai berikut : 1. Salinan Akte Pendirianlizin beroperasi sebagai Bank Umum; 2. Salinan Surat Keterangan mengenai Peringkat Komposit; 3. Daftar Kantor CabangiKantor Layanan di seluruh provinsi; 4. Surat Pernyataan, bahwa: a. sanggup untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia; · b. bersedia untuk diperiksa oleh BUNIKuasa BUN atas pelaksanaan penyaluran dana SP2D melalui SPAN; dan c. memiliki teknologi informasi yang berkualitaslhandal meliputi dapat melakukan transaksi OverbookingIpemindahbukuanl SKN-BIIBI-RTGS dengan baik, dapat menyediakan CMS dan dapat melakukan interkoneksi. Berkenaan dengan hal tersebut, kami bersedia untuk bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka penyaluran dana SP2D melalui SPAN. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Direktur Utama, ...........(8) .............. ........... (9) .............. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 22 -- NO (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN SEBAGAI BANK OPERASIONAL URAIAN ISIAN Diisi nomor Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional. Diisi lokasi pembuatan Surat Permohonan sebagai Bank Operasional. Diisi tanggal pembuatan Surat Permohonan pengajuan sebagai Bank Operasional. Diisi jumlah lampiran yang ada pada Surat Permohonan peng8_Juan sebagai Bank Operasional. Diisi hal Permohonan Sebagai Bank Operasional. Diisi nomor surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional. Diisi tanggal surat Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait penawaran sebagai Bank Operasional. Diisi dengan nama Bank Umum yang mengajukan permohonan sebagai Bank Operasional. Diisi nama Direktur Utama yang menandatangani Surat Permohonan sebagai Bank Operasional. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 22 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 188/PMK.05/2017/2017. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 26 establishes that the Directorate General of Treasury will monitor and evaluate compliance by operational banks in executing SP2D disbursements.
The regulation took effect on December 11, 2017, and replaces previous regulations regarding fund disbursement.