No. 172 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, No. 172/PMK.04/2022, amends the previous regulation No. 218/PMK.04/2019 concerning the exemption of import duties and/or taxes for goods imported for geothermal activities. It aims to facilitate the development of the geothermal sector by providing financial incentives through duty exemptions, thereby supporting the government's infrastructure financing policy in this sector.
The regulation affects various entities involved in geothermal activities, including KKOB (Joint Operation Contract Contractors), Badan Usaha (business entities), Kementerian/Lembaga (ministries/agencies), Pemerintah Daerah (local governments), Perguruan Tinggi (universities), and Lembaga Penelitian (research institutions). These entities are engaged in activities such as preliminary surveys, exploration, exploitation, and utilization of geothermal resources.
- Article 2 states that import duties can be exempted for goods imported for geothermal activities, which include preliminary surveys, exploration, exploitation, and utilization (Pasal 2 ayat (1)). - The exemption applies to various types of import duties, including anti-dumping duties and safeguard duties (Pasal 2 ayat (3)). - Article 3 outlines that the exemption can be granted to KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, or Lembaga Penelitian (Pasal 3 ayat (1)). - The application for exemption must be submitted electronically through the Indonesia National Single Window (INSW) system (Pasal 4 ayat (2)). - Article 11 allows for changes to the ministerial decision regarding exemptions before the realization of imports (Pasal 11 ayat (1)). - Article 13 outlines the conditions under which the transfer of imported goods can occur after a two-year period, with exceptions for force majeure and other specified conditions (Pasal 13 ayat (2)).
- KKOB: Joint Operation Contract Contractor - Badan Usaha: Business entity - Kementerian/Lembaga: Ministry/Agency - Pemerintah Daerah: Local government - Perguruan Tinggi: University - Lembaga Penelitian: Research institution - RIB: Rencana Impor Barang (Import Plan) - INSW: Indonesia National Single Window
The regulation is effective 30 days after its promulgation, which was on November 22, 2022. It amends the previous regulation No. 218/PMK.04/2019 and provides transitional provisions for existing assignments related to exploration support that were issued prior to this regulation.
This regulation interacts with several laws and regulations, including the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Income Tax, and the Law on Value Added Tax, among others. It also references the previous regulation No. 218/PMK.04/2019, which it amends.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 states that import duties can be exempted for goods imported for geothermal activities, which include preliminary surveys, exploration, exploitation, and utilization (Pasal 2 ayat (1)).
Article 3 outlines that the exemption can be granted to KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, or Lembaga Penelitian (Pasal 3 ayat (1)).
The application for exemption must be submitted electronically through the Indonesia National Single Window (INSW) system (Pasal 4 ayat (2)).
Article 11 allows for changes to the ministerial decision regarding exemptions before the realization of imports (Pasal 11 ayat (1)).
Article 13 outlines the conditions under which the transfer of imported goods can occur after a two-year period, with exceptions for force majeure and other specified conditions (Pasal 13 ayat (2)).
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
11 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) a. bahwa ketentuan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi telah diatur dalam Peraturan Men teri Keuangan N omor 2 18 / PMK.04/201 9 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas lmpor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi; b. bahwa untuk mengakomodasi kebijakan pemerintah mengenai penggunaan dana pembiayaan infrastruktur sektor panas bumi dan un tuk meningkatkan pengembangan sektor penyelenggaraan panas bumi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 ten tang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang un tuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 ten tang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi; MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATANPENYELENGGARAANPANAS BUMI SALIN AN MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 70 -- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan · atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka lmpor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718); jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 70 -- Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi yang selanjutnya disingkat PSPE adalah penugasan yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk melaksanakan kegiatan survei pendahuluan dan eksplorasi. la. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia, serta survei landaian suhu · apabila diperlukan, untuk memperkirakan letak serta ada atau tidak adanya sumber daya Panas Bumi. 2. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan panas bumi. 1. Di antara angka 1 dan angka 2 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) · angka yakni angka la, di antara angka 2 dan angka 3 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 2a dan angka 2b, di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 6a, angka 6b, angka 6c, dan angka 6d, serta angka 7, angka 10, dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ a tau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KEUANGANTENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUK DAN/ATAUTIDAKDIPUNGUTPAJAKDALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANASBUMI. 10. Peraturan Menteri Keuangan N omor 118/PMK.01/ 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); Menetapkan jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 70 -- 2a. Dukungan Eksplorasi adalah dukungan pengembangan panas bumi yang disediakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi panas bumi yang diperlukan untuk penyiapan dan · pelelangan wilayah kerja. 2b. Penugasan Dukungan Eksplorasi adalah penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan dan melaksanakan Dukungan Eksplorasi. 3. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada wilayah kerja panas bumi tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi prod uksi panas bumi. 4. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan panas bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/ atau fluida menjadi energi listrik. 5. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang panas bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, a tau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan · hukum Indonesia serta berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract Contractor) yang selanjutnya disebut KKOB adalah kontraktor yang menandatangani kontrak operasi bersama dengan PT Pertamina (Persero). 6a. Kementerian/Lembaga adalah kementerian negara atau lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan panas bumi. 6b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah se bagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 6d. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang menyelenggarakan penelitian dan pengembangan salah satu di antaranya bidang panas bumi. 7. Penyedia Barang ( Vendor) adalah perusahaan yang· ditunjuk oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian sebagai penyedia barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. 8. Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah sistem integrasi seluruh layanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada semua pengguna jasa yang bersifat publik dan berbasis web. 9. Sistem Indonesia National Single Window yang selanjutnya disebut Sistem INSW adalah sistem elektronik yang mengintegrasikan sistem dan/ atau informasi berkaitan dengan proses penanganan dokumen kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen perizinan, dokumen kepelabuhanan/ jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 70 -- Pasal 2 (1) Atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat diberikan pembebasan bea masuk. (2) Kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanfaatan tidak langsung yang meliputi: a. Survei Pendahuluan atau Survei Pendahuluan dan Eksplorasi; b. Eksplorasi; c. Eksploitasi; dan/ atau d. pemanfaatan. (3) Bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk: a. bea masuk anti dumping; b. bea masuk imbalan; c. bea masuk tindakan pengamanan; dan/ atau d. bea masuk pembalasan. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: kebandarudaraan, dan dokumen lain, yang terkait dengan ekspor dan/atau impor, yang menjamin keamanan data dan informasi serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem internal secara otomatis. 10. Pemindahtanganan adalah pemindahan hak, alih aset, penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penghapusan dari aset KKOB, Badan Usaha, Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. 11. Pemusnahan adalah kegiatan menghilangkan wujud dan bentuk asal suatu barang menjadi suatu unsur atau senyawa yang tidak dapat dibentuk menjadi barang asal. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara. 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 14. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 15. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan Utama merupakan instansi vertikal yang berada di bawah · dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 16. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 70 -- Pasal 3 (1) Pembebasan bea masuk untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1), dapat diberikan kepada: a. KKOB; b. Badan Usaha; c. Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah; d. Perguruan Tinggi; atau e. Lembaga Penelitian. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi; b. pemegang izm pengusahaan sumber daya panas bumi; c. pemegang izin panas bumi; d. pelaksana PSPE; atau e. penerima Penugasan Dukungan Eksplorasi. (3) Pelaksanaan impor barang yang mendapatkan pembe basan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dapat dilakukan oleh: a. KKOB; b. Badan Usaha; c. Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah; d. Perguruan Tinggi; e. Lembaga Penelitian; atau f. Penyedia Barang (Vendor}. 3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (4) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; b. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau c. barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi · kebutuhan industri. (5) Terhadap barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan perlakuan perpajakan berupa: a. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/ atau b. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor Barang Kena Pajak tertentu yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan panas bumi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 70 -- Pasal4 (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW. (3) Permohonan KKOB atau Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri dengan: a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); b. kontrak operasi bersama atau kuasa pengusahaan sum ber daya panas bumi, izin pengusahaan sumber daya panas bumi, izin panas bumi, atau surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi, atau surat Penugasan Dukungan Eksplorasi dari Menteri; dan c. rencana impor barang (RIB). (3a) Permohonan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus dilampiri dengan: a. salinan daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang sejenis dan/ atau surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembiayaan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang sejenis atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk, tidak meliputi unsur bea masuk dan/ a tau pajak dalam rangka impor; b. salinan perjanjian atau kontrak pengadaan barang dengan Penyedia Barang ( Vendor) yang menyebutkan bahwa harga dalam perjanjian atau kontrak pengadaan barang tidak meliputi pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, dalam hal pengadaan barang menggunakan Penyedia Barang (Vendor); dan c. rencana impor barang (RIB). (3b) Permohonan Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) huruf a ditandatangani oleh: a. pimpinan satuan kerja selaku kuasa pengguna anggaran; atau 4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) Pasal 4 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 70 -- b. pejabat paling rendah setingkat Eselon II atau pimpinan tinggi pratama, dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. (3c) Permohonan Perguruan Tinggi atau Lembaga Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pejabat paling rendah setingkat dekan atau Kepala Lembaga Penelitian, dan dilampiri dengan: a. surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang panas bumi; dan b. rencana impor barang (RIB). (4) Dalam hal penyampaian permohonan secara elektronik melalui Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) · disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan: a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (3a) huruf a dan huruf b, atau ayat (3c) huruf a; b. contoh atau spesimen tanda tangan pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang diberikan wewenang untuk menandatangani rencana impor barang (RIB);dan c. asli Rencana Impor Barang (RIB) yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk. (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (3a) huruf a dan huruf b, ayat (3c) huruf a, atau ayat (4) huruf b dapat dalam · bentuk softcopy berupa hasil pindaian dari dokumen asli dalam media penyimpan data elektronik. (6) rencana impor barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ayat (3a) huruf c, ayat (3c) huruf b, dan ayat (4) huruf c, merupakan dokumen yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang panas bumi dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4). (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, pengajuan permohonan dilakukan secara manual dan lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3c), dan ayat (4) huruf b dan huruf c disampaikan dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital (softcopy). jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 70 -- Pasal 11 (1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam · Pasal 5 ayat (3) dapat dilakukan perubahan sebelum realisasi impor. (2) Realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pada saat barang impor diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan sepanjang mengenai perubahan: a. Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan barang impor; b. jumlah dan/ atau jenis barang; dan/ atau c. yang dikarenakan kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi, berupa: 1. kesalahan hi tung; dan/ atau 2. kesalahan penulisan data. 5. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: (8) Dalam hal wilayah kerja panas bumi dari KKOB atau Badan Usaha terdiri atas lebih dari 1 (satu) wilayah kerja panas bumi, permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja panas bumi sebagaimana tercantum dalam masing-masing rencana impor barang (RIB). (9) Dalam hal proses impor akan dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendorj, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan nama Penyedia Barang (Vendorj yang akan melakukan impor dan melampirkan bukti kontrak pengadaan barang antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang (Vendorj. (10) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (3a), ayat (3c), ayat (4), · dan ayat (9) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. (11) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format yang tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 70 -- (4) Untuk dapat melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). (5) Permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Sis tern INSW. (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan: a. salinan dokumen dan/ atau data pendukung yang menyatakan tentang perubahan Kantor Pabean yang membawahi pelabuhan tempat pemasukan, berupa Bill Of Lading (B/L), Ainvay Bill (AWB), a tau dokumen lain yang dapat membuktikan tentang perubahan pelabuhan tempat pemasukan sebagaimana dimaksud · pada ayat (3) huruf a; b. revisi rencana impor barang (RIB) yang telah disetujui oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi dalam hal permohonan perubahan jumlah dan/atau jenis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b; atau c. dokumen pendukung sebagai bukti adanya kesalahan, dalam hal permohonan perubahan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan karena adanya kekhilafan yang nyata dan bersifat manusiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c. (7) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan perubahan terhadap Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea· dan Cukai. (8) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital (soft.copy). jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 70 -- Pasal 14 (1) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atas nama Menteri. (2) Untuk dapat memperoleh izin Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, a tau Lembaga Penelitian menyampaikan permohonan izm Pemindahtanganan dengan menyebutkan alasan dan tujuan pemindahtanganan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi · wilayah kerja panas bumi. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Sistem INSW. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan: a. surat rekomendasi dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi; b. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); 7. Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (8) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 13 (1) Atas barang impor yang diberikan pembebasan bea masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 · ayat (1), dapat dilakukan Pemindahtanganan. (2) Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor. (3) Ketentuan mengenai jangka waktu Pemindah tanganan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal: a. terjadi keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; b. barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) diekspor kembali; c. KKOB atau Badan Usaha diputuskan pailit/bangkrut oleh Pengadilan Niaga; d. dipindahtangankan kepada pihak lain yang mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); a tau e. dipindahtangankan menjadi barang milik negara. 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: - 11 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 70 -- c. pemberitahuan pabean impor pemasukan barang yang telah mendapatkan nomor pendaftaran; d. daftar barang yang akan dipindahtangankan; e. surat keterangan dari pihak yang berwenang dan bukti-bukti pendukung, dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure); f. foto barang yang akan dipindahtangankan; g. Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan · KKOB atau Badan Usaha pailit/bangkrut, dalam hal KKOB atau Badan Usaha pailit/ bangkrut; dan h. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang yang akan dipindahtangankan: 1. tidak diagunkan/ dijaminkan kepada pihak lain; 2. tidak dalam sengketa dengan pihak lain; dan/atau 3. masih dalam penguasaan Badan Usaha atau KKOB. (5) Daftar barang yang akan dipindahtangankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. uraian barang; b. spesifikasi teknis barang; c. jumlah dan satuan barang; d. nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dan nomor urut barang yang akan dipindahtangankan dalam lampiran Keputusan Menteri tersebut; e. Kantor Pabean tempat pemasukan barang; f. nomor dan tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor pemasukan barang; dan g. tanda tangan pimpinan/manajer atau para pejabat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. (6) Dalam hal permohonan melalui Sistem INSW belum dapat dilaksanakan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui Portal Direktorat Jenderal Bea· dan Cukai. (7) Dalam hal Sistem INSW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dapat dioperasikan atau mengalami gangguan operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara manual dalam bentuk dokumen salinan cetak (hardcopy) atau salinan digital ( softcopy). jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 70 -- Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap Surat Penugasan Dukungan Eksplorasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi sampai dengan berakhirnya masa berlaku Surat Penugasan Dukungan Eksplorasi dimaksud. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. 8. Lampiran huruf A sampai dengan huruf P sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1718) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (8) Dalam hal dokumen lampiran sebagaimana · dimaksud pada ayat (4) telah tersedia dalam Sistem INSW atau Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian tidak perlu menyampaikan kembali dokumen lampiran tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 70 -- BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1175 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 November 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 70 -- Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....................... (20) . Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, terlampir bersama ini disampaikan dokumen sebagai berikut: 1. . (19) ; dan 2. . (19) . ...................................... (5) . ...................................... (6) . . (7) . . (8) . . (9) . ..................................... (10) . ..................................... (11) . . (12) . ..................................... (13) . ..................................... (14) . Sewa / Bukan Sewa *) ..................................... (15) . . (16) . .. (17) . .. (18) . Nama Penerima Fasilitas NPWP Penerima Fasilitas Alamat Penerima Fasilitas Nama Importir NPWP Importir Alamat Importir Nomor dan Tanggal Kontrak : No. RIB Tanggal RIB Perkiraan Nilai Pabean Status Barang Pelabuhan Pemasukan LokasiPenggunaan Tujuan Penggunaan Kantor Pabean 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan data-data sebagai berikut: Yth. Menteri Keuangan melalui Kepala (4) . Nomor Lampiran Hal .......... (1)............. . (2) . .......... (3) . Permohonan untuk Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas lmpor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi KOP SURAT A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI LAMPIRAN PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 172/PMK.04/2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.04/2019 TENTANG PEMBEBASANBEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANASBUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 70 -- *) Pilih salah satu Hormat kami, 8 ....................... (21). . ....................... (22) . Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 70 -- diisi dengan nomor surat dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat permohonan. diisi dengan jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan . diisi nama beserta alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nama lengkap: a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau b. Penyedia barang (Vendorj apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendorj sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)milik: a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau b. Penyedia barang (Vendorj apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendorj sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi alamat lengkap : a. KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian apabila impor dilakukan sendiri; atau b. Penyedia barang (Vendorj apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang ( Vendorj sesuai kontrak dengan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan tanggal, bulan, dan tahun kontrak antara KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian dengan Penyedia Barang ( Vendorj apabila impor dilakukan oleh Penyedia Barang (Vendorj. diisi nomor Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 70 -- diisi tanggal, bulan dan tahun Rencana Impor Barang (RIB) yang telah ditandasahkan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggaraan panas bumi. diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nama pelabuhan pemasukan barang. diisi lokasi penggunaan/wilayah kerja panas bumi. diisi tujuan penggunaan barang sesuai dengan Kegiatan penyelenggaraan panas bumi, yaitu SP/SPE/PSP/PSPE/ Eksplorasi/ Eksploitasi/Pemanfaatan. diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang. diisi jenis-jenis dokumen lampiran sebagai dokumen pendukung dari permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nama pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi jabatan pimpinan KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Nomor (22) Nomor (21) Nomor (20) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (14) Nomor (13) jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 70 -- Tembusan: 1. .. (16) . 2. .. (16) . ........................ (15) .. Kepala Kantor u.b Kepala Bidang (14) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui surat Nomor: (7) tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor (9) , dengan perkiraan nilai sebesar ............ (10) sesuai surat Direktur (11) , yang akan digunakan di (12) . 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan, dapat disampaikan bahwa (13) .. 3. Memperhatikan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan. pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan dimaksud setelah melengkapi permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sesuai dengan dengan konfirmasi atas hal tersebut pada butir 2. 4. Dalam hal Saudara masih memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Kepala (1) . Yth. Pimpinan (6) . .. (4) . ............. (3) .. ............. (5) . Pengembalian Dokumen Permohonan Nomor Lampiran: Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . . . . . . . .. .. . . . .. . .. (2) . B. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI "' 19 - jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 70 -- diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan. diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pengembalian dokumen permohonan. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan. diisi nama lengkap dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor, tanggal, bulan, dan tahun Rencana Impor Barang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean atas barang yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi dari direktur di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan panas bumi. diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan. diisi Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (16) Nomor (15) Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor(ll) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor(7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 70 -- : (15) . : (16) · : (17) . Nam a NPWP Alamat dengan rincian barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Impor barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diimpor oleh: KEDUA : (2) . : (13) .. : (14) .. Nama NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA ...... (2) ......... Memberikan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang akan digunakan di ........ (12) ........ , kepada: Menetapkan 2. Kontrak/Izin/Surat Nomor (9) dengan masa berlaku sampai dengan (10) ; Surat (2) Nomor (11) hal Spesimen . Tanda Tangan Masterlist/Rencana Impor Barang; 1. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (8) ; Mengingat a. bahwa (2)..... melalui surat Nomor: (3) . telah menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang dilampiri dengan Rencana Impor Barang Nomor (4) , dengan perkiraan nilai pabean sebesar (5)........ yang telah mendapatkan persetujuan dari (6) Nomor (7) ; b. bahwa sesuai dengan hasil penelitan terhadap surat permohonan (2) , dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperoleh kesimpulan bahwa permohonan (2) telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada ............ (2) ; Menimbang MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) . TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAUTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAMRANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA ....... (2) ......... C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 70 -- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Dalam hal terdapat perbedaan antara uraian jenis barang dengan · pos tarif dalam rincian barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, uraian jenis barang yang digunakan sebagai dasar penetapan pos tarif yakni uraian jenis barang bersangkutan. Perkiraan nilai pabean sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, merupakan perkiraan nilai pabean atas barang yang diimpor. Jumlah dan jenis barang yang tercantum dalam dokumen pelengkap dan pemberitahuan pabean harus sesuai dengan jumlah dan jenis barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. Dalam hal jumlah dan jenis barang tidak sesuai, barang dimaksud tidak mendapatkan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. Barang impor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, hanya dapat diimpor melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila terdapat perubahan/penambahan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/ Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan, harus mengajukan permohonan perubahan/penambahan terlebih · dahulu kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi, guna mendapatkan persetujuan; b. permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dilengkapi dengan bukti pendukung antara lain berupa B/L, AWB atau BC.1.2, yang menunjukkan bahwa barang tersebut akan dimasukkan melalui pelabuhan pemasukan yang baru. Pelaksanaan impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUdilakukan sesuai ketentuan kepabeanan di bidang impor. Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikenakan ketentuan larangan atau pembatasan impor, ketentuan tersebut harus dipenuhi sesuai dengan tatalaksana impor . ............ (2) wajib menyampaikan laporan tentang realisasi impor barang yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Kepala .......... (22)........ , paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah masa berlaku Keputusan . Menteri ini berakhir. Keputusan Menteri ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal masa berlaku kontrak/izin/surat penugasan kurang dari 12 (dua belas) bulan, Keputusan Menteri ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak/izin/surat penugasan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUABELAS KESEBELAS KESEPULUH KESEMBILAN KEDELAPAN KETUJUH KEENAM KELIMA KEEMPAT KETIGA jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 70 -- ................. (23) . a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA (22) , Ditetapkan di (20) .. pada tanggal (21) . 7. Direktur ( 1 9) ; 8. Kepala ( 18) ; 9. Pimpinan (2) .. - 23 ~ jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 70 -- *) Pilih salah satu ................. (23) . a.n. MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPAIA (22) , No. Uraian Barang Jumlah dan Perkiraan Nilai Pos Tarif Kantor Pabean Pelabuhan Tujuan Keterangan Satuan Pabean (US$) Pemasukan Penggunaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Eksplorasi/ Eksploitasi*) TOTAL NILAI Sewa / Bukan Sewa*) Status Barang ..................... (2) . ..................... (15) .. ..................... (12) . Nama Nama Importir Lokasi Penggunaan DAFTAR RINCIAN BARANG LAMPIRAN KEPUTUSANMENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANAS BUMI KEPADA (2) . jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 70 -- diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal: a. Kontrak/lzin untuk KKOB/Badan Usaha; b. Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah; c. Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; a tau d. surat penugasan dukungan eksplorasi. diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya: a. Kontrak/lzin untuk KKOB/Badan Usaha; b. Surat dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang panas bumi untuk Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah; c. Surat ketetapan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang panas bumi untuk Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian; a tau d. surat penugasan dukungan eksplorasi. diisi nomor dan tanggal surat mengenai spesiman tanda tangan. diisi lokasi penggunaa barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KKOB, Badan Usaha, Kernenterian / Lembag a, Pemerin tah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian . diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (6) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 70 -- diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang (Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian, atau Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian jika diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, a tau Lembaga Penelitian, a tau Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pelabuhan pemasukan. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi nama lengkap Penyedia Barang ( Vendor) jika tidak diimpor langsung oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi perkiraan nilai pabean dalam US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tarif/HS. diisi Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor. diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan. Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (22) Nomor (21) Nomor (20) Nomor (19) Nomor (18) Nomor (17) Nomor (16) Nomor (15) jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 70 -- Tembusan: 1. .. (16) .. 2. .. (16) . .......................... (15) .. a.n. Menteri Keuangan Kepala (1) . Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2. 4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi (l) . Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: l. Melalui surat Nomor (7) tersebut, Saudara menyampaikan permohonan untuk mendapatkan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ............... (8) atas impor barang sesuai dengan Rencana Impor Barang (RIB) Nomor (9) , dengan perkiraan nilai pabean sebesar ............... (10)............... sesuai surat (11) . Nomor (12) yang akan digunakan di (13) . 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa (14) . Yth. Pimpinan (6) .. .. (4) . ............. (3) . ............. (5) . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . ..................................... (2) . D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARMN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 70 -- diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat penolakan permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor dan judul Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal Rencana Impor Harang (RIB). diisi perkiraan nilai pabean yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi direktur yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang panas bumi pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. diisi nomor dan tanggal surat rekomendasi. diisi lokasi penggunaan barang impor yang dimintakan pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi alasan penolakan. diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (16) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (8) Nomor(7) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 70 -- Tembusan: 1. .. (13) .. 2. .. (13) . ..................... (12) .•.................... a.n. Kepala Kantor Kepala Bidang ( 11) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2. 4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ................. (1) . Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui surat Nomor (7)............... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan (8)........................ dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor (9) .. 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa (10) . Yth. Pimpinan (6) .. ............. (4) .. ............. (3) .. ............. (5) . Pengembalian Dokumen Permohonan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) .. ........................................ (2) . E. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 70 -- diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat pengembalia.n dokumen permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan. diisi nomor dan tanggal surat permohonan. diisi jenis perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan permohonan belum dapat disetujui. diisi bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Bidang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan pana.s bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan perubahan Keputusan Menteri. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (13) Nomor (12) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (9) Nomor(7) Nomor (8) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 70 -- Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 5. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur (10) ; 8. Kepala (11) ; 9. Kepala (12) ; 10. Pimpinan (3) .. KEDUA KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR (2) .. TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (3) .. Mengubah (5) . Sebelumnya : (8) . Menjadi (9) . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Menetapkan Surat Pernyataan (3) Nomor (7) . Memperhatikan ............ (6) .. Mengingat a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan (3)........ Nomor: (4) ,, permohonan perubahan (5) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) , telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor (2) tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Kepada (3) .. Menimbang MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR (2) .. TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAUTIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI KEPADA (3) . KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) .. F. CONTOH FORMAT PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 70 -- ................ (16) . a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA (15) . Ditetapkan di (13) . pada tanggal ( 14) . jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 70 -- *) Pilih salah satu ................. (16) . a.n. MENTERI KEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPAI.A (15) , No. Uraian Barang Jumlah dan Perkiraan Nilai Pos Tarif Kantor Pabean Pelabuhan Tujuan Keterangan Satuan Pabean (US$) Pemasukan Penggunaan (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Eksplorasi (h) /Eksploitasi*) TOTAL NILAI Sewa / Bukan Sewa*) Status Barang ..................... (3) . ..................... (17) . ..................... (18) . Nama Nama Importir LokasiPenggunaan DAFTAR RINCIAN BARANG LAMPIRAN KEPUTUSANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERUBAHANATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR. (2) . TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAANPANASBUMI KEPADA (3) . jdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 70 -- diisi salah satu jenis perubahan, antara lain yaitu: a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan; b. jumlah dan/ a tau jenis barang; c. kesalahan hitung; dan/ atau d. kesalahan penulisan data. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal, bulan dan tahun surat pernyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menyatakan bahwa barang impor yang diajukan permohonan perubahan belum pernah dilakukan impor. diisi data yang akan disesuaikan. diisi data yang telah disesuaikan. diisi direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan tujuan perubahan. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan yang akan dilakukan perubahan. Tidak perlu diisi jika pelabuhan pemasukan tujuan perubahan di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nama tempat ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan perubahan. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga PETUNJUK PENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 70 -- : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani Keputusan Menteri mengenai perubahan atas Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian / Penyedia Barang (Vendor). diisi lokasi penggunaan barang impor yang diajukan permohonan perubahan. diisi nomor urut. diisi uraian barang secara lengkap meliputi jenis, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya. diisi jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan dalam nilai satuan barang. diisi perkiraan nilai pabean dalam valuta asing US Dollar (US$) untuk setiap jenis barang impor. diisi nomor pos tariff HS. diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan pemasukan. diisi nama pelabuhan pemasukan tempat diselesaikannya kewajiban pabean atas barang impor. diisi keterangan yang diperlukan sebagai tambahan penjelasan. - 35 .. Huruf (h) Huruf (g) Huruf (e) Huruf (f) Huruf (d) Huruf (c) Huruf (a) Huruf (b) Nomor (18) Nomor (17) Nomor (16) Nomor (15) jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 70 -- Tembusan: 1. . (12) . 2. . (12) .. ............. (11) .. a.n. Menteri Keuangan Kepala (1) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat disampaikan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2. 4. Dalam hal masih mernerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi ........... (1) . Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (7) , bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui surat Nomor (7)........... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan perubahan (8) dalam Keputusan Menteri Keuangan · Nomor (9) . 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa (10) .. Yth. Pimpinan (6) . .. (4) .. ............. (3) . ............. (5) . Pemberitahuan Penolakan Permohonan Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Lampiran Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAI .............................. (1) . ............................................. (2) . G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKAIMPOR ATAS IMPOR BARANGUNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANASBUMI jdih.kemenkeu.go.id -- 36 of 70 -- diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi alamat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi diisi nomor surat penolakan permohonan. diisi tanggal, bulan, dan tahun surat penolakan permohonan. diisi jumlah lampiran berkas. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi nomor dan tanggal surat permohonan perubahan Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor. diisi salah satu jenis perubahan yang diajukan, antara lain yaitu: a. kantor pabean yang membawahi pelabuhan pemasukan; b. jumlah dan/ atau jenis barang; c. kesalahan hi tung; dan/ atau d. kesalahan penulisan data. diisi nomor dan judul Keputusan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi alasan penolakan. diisi nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pemberitahuan penolakan permohonan. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (12) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 37 of 70 -- Tembusan: 1. .. (15) . 2. .. (15) .. ......................... (14) .. Kepala (13) , Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara belum dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut dan berkas permohonan tersebut kami sampaikan kembali kepada Saudara. Permohonan tersebut dapat diajukan kembali setelah memenuhi hal tersebut pada butir 2. 4. Dalam hal masih memerlukan informasi lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi . ............ (1) .. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor (9) , bersama ini kami disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Melalui surat Nomor (9).......... tersebut, Saudara menyampaikan permohonan (7).......... barang impor untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (10) berupa (11) .. 2. Sesuai dengan hasil penelitian terhadap berkas permohonan Saudara, disampaikan bahwa (12) , .. Yth. Pimpinan (8) .. .. (5) .. ............. (4) . ............. (6) .. Pengembalian Dokumen Permohonan (7) . Nomor Lampiran: Hal KEMENTERIANKEUANGANREPUBLIKINDONESIA DIREKTORATJENDERAL BEA DAN CUKAJ .............................. (1) . .......................................... (2) . ........................................ (3) . H. CONTOH FORMAT SURAT PENGEMBALIAN DOKUMEN PERMOHONAN PEMINDAHTANGANAN ATAU PEMUSNAHAN jdih.kemenkeu.go.id -- 38 of 70 -- diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/ Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. Tidak perlu diisi jika di bawah pengawasan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. diisi alamat Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi nomor surat pengembalian dokumen permohonan Pemindahtanganan/Pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi jumlah dokumen yang dilampirkan dalam surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi pemindahtanganan atau pemusnahan. diisi nama dan alamat KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi nomor surat permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama barang yang akan diajukan pemindahtanganan/ pemusnahan. diisi alasan pengembalian. diisi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi atau Kepala Bidang pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani pemberian fasilitas pembebasan bea masuk dan/ a tau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nama instansi yang diberikan tembusan atas terbitnya surat pengembalian dokumen permohonan pemindahtanganan/ pemusnahan. PETUNJUKPENGISIAN Nomor (15) Nomor (14) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 39 of 70 -- ................ (2) . ................ (8) . ................ (9) . Nama NPWP Alamat KESATU MEMUTUSKAN: KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI.. ..... (2) KEPADA ......... (3) DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG. Memberikan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dengan tanpa disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang: dari: Menetapkan Surat Pernyataan (2) Nomor (7) ; Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor (6) ; Mengingat a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan (2) Nomor (4) , diperoleh kesimpulan bahwa permohonan persetujuan pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor (5) , telah memenuhi syarat untuk dapat disetujui; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan/ atau Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi Dari (2) Kepada (3) Dengan Tanpa Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang; Menimbang MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, TENT ANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI (2) KEPADA (3) . DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR (1) .. I. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PEMBERIAN IZIN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG jdih.kemenkeu.go.id -- 40 of 70 -- ............... (17) . a.n. MENTER!KEUANGANREPUBLIKINDONESIA KEPALA. (16) , Ditetapkan di (14) . pada tanggal ( 15) . Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada: 1. Menteri Keuangan; 2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan; 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 6. Direktur (12) ; 7. Kepala (13) . 8. Pimpinan (2) . 9. Pimpinan (3) . KEEMPAT KETIGA dengan rincian sbagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATUyang pada waktu impor bea masuk dan pajak dalam rangka impornya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi. Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEDUA ................ (3) . ................ (10) . ................ (11) . kepada: Nama NPWP Alamat jdih.kemenkeu.go.id -- 41 of 70 -- ................. (16) . a.n. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA (15) , NOMOR KEP PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK PEMBERITAHUAN JUMLAH & NILAI DAN/ ATAU TIDAK DIPUNGUT KANTOR PABEAN PABEAN IMPOR NO. URAIAN BARANG SATUAN PABEAN POS TARIF PAJAK DALAM RANGKA IMPOR TEMPAT PEMASUKAN NO MOR TANGGAL NO.URUT NO MOR TANGGAL (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) m (k) TOTAL NILAI ..................... (2) . ..................... (8) . Nam.a NPWP DAFTAR RINCIAN BARANG YANG DIBERIKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK DAN/ATAU TIDAK DIPUNGUT PAJAK DALAM RANGKA IMPOR ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PANAS BUMI DARI (2) . KEPADA (3) DENGAN TANPA DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG jdih.kemenkeu.go.id -- 42 of 70 -- diisi nomor Keputusan Menteri dengan kode nomor milik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. disii nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan. diisi nama lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian a tau Perusahaan yang menerima pemindahtanganan. diisi nomor dan tanggal surat permohonan persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi yang diajukan oleh KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian. diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor Peraturan Menteri mengenai pembebasan bea masuk dan/ atau tidak: dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. diisi nomor dan tanggal surat pemyataan dari KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan pemindahtanganan atau dokumen lain yang terkait. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan permohonan pemindahtanganan. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang mengajukan peromohonan pemindahtanganan. diisi Nomor Pokok Wajib Pajak KKOB, Badan Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan. diisi alamat lengkap KKOB, Badan Usaha, Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, atau Lembaga Penelitian yang menerima pemindahtanganan. diisi direktur pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan. diisi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang mengawasi wilayah kerja panas bumi. diisi tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak dipungut pajak dalam rangka impor atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi. PETUNJUK PENGISIAN Nomor (14) Nomor (13) Nomor (12) Nomor (11) Nomor (10) Nomor (9) Nomor (8) Nomor (7) Nomor (6) Nomor (5) Nomor (4) Nomor (3) Nomor (2) Nomor (1) jdih.kemenkeu.go.id -- 43 of 70 -- diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri mengenai pemberian persetujuan Pemindahtanganan atas barang impor yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan/ atau tidak di
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Tidak Dipungut Pajak dalam rangka Impor atas Impor Barang untuk Kegiatan Penyelenggaraan Panas Bumi
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 172/PMK.04/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.