No. 17 of 2020
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the existing customs tariff classification system and the imposition of import duties on goods. It specifically aims to attract investment and support the development of the automotive industry while enhancing the competitiveness of the petrochemical industry through the harmonization of import tariffs on upstream and downstream chemical products.
This regulation primarily affects businesses involved in the importation of goods, particularly those in the automotive and petrochemical sectors. It applies to manufacturers and importers of motor vehicles and their components, as well as businesses engaged in the import of petroleum products.
- Article I outlines changes to the classification notes in Chapter 98 of the tariff schedule, which includes provisions for the transportation equipment industry. - Article II specifies that the import duty rates for certain goods, such as petroleum coke and incomplete motor vehicles, are adjusted as per the new classifications. For instance, the import duty for petroleum coke is set at 0%, while incomplete motor vehicles may also be subject to 0% duty depending on their classification. - Importers must ensure that their goods comply with the new classification and duty rates as stipulated in the amended regulation.
- Bab (Chapter): Refers to the sections of the tariff classification system. - Pos (Heading): Specific categories within the tariff system that classify goods for duty purposes. - Kokas petroleum (Petroleum coke): A byproduct of petroleum refining, subject to specific import duties. - Kendaraan bermotor (Motor vehicles): Includes various types of vehicles classified under specific headings.
This regulation is effective 14 days after its promulgation, which occurred on March 11, 2020. It amends previous regulations, specifically the Minister of Finance Regulation No. 6/PMK.010/2017 and its subsequent amendments.
The regulation references and interacts with several other laws and regulations, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995) and the Minister of Industry regulations concerning the automotive industry. It is essential for businesses to be aware of these interactions to ensure compliance with all relevant legal frameworks.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article I modifies the classification notes in Chapter 98, particularly for the transportation equipment industry, affecting how goods are categorized for import duties.
Article II specifies new import duty rates, such as 0% for petroleum coke and incomplete motor vehicles, which must be adhered to by importers.
Importers are required to ensure that their goods meet the new classification and duty rates as outlined in the amended regulation.
The regulation takes effect 14 days after its promulgation on March 11, 2020, and replaces previous regulations regarding customs duties.
The regulation interacts with the Customs Law and other Minister of Industry regulations, which govern the importation of motor vehicles and components.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (21K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.Ol0/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; b. bahwa untuk menarik investasi dan mendukung pengembangan produksi kendaraan bermotor, serta meningkatkan daya saing industri petrokimia melalui harmonisasi tarif bea masuk hulu-hilir produk industri kimia, perlu melakukan perubahan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; ;;ywww.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 11 -- Mengingat c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.Ol0/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 ten tang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); I~www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 11 -- Menetapkan 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6IPMK.010I2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.010I2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6IPMK.010I2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277); 7 . Peraturan Men teri Keuangan Nom or 217 I PMK. 0 1 I 20 18 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229IPMK.01I2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 IPMK.01I2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 6IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6IPMK.010I2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 11 -- 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1979); dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277), diubah sebagai berikut: 1. Catatan Bab 98 yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 2. Struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 yang tercantum dalam nomor .10814 sampai dengan nomor 10826 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor pada Bab 98 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 3. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa kokas petroleum yang tidak dikalsinasi yang tercantum dalam nomor 1935 Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, diubah sehingga pembebanan /4www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 11 -- tarif bea masuk atas barang impor berupa kokas petroleum yang tidak dikalsinasi yang tercan tum dalam nomor 1935 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Catatan Bab 98 sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 serta struktur klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2, merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.010/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 277). 2. Pengenaan tarif be a masuk se bagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 2 dan angka 3, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini. 3 . Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. I~www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 11 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2020 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 238 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum __~---.:.-::-.._ U. b. ~---: ,;.t.G>i~>; •·,- . , // ~t u ~ ' Plt. Kepala Bagian ~min1.'Strasi"Kerpenterian A, '- www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 11 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.Ol0/2020 TENTANG PERUBAHAN KEUANGAN KETIGA NOMOR ATAS PERATURAN MENTER! 6/PMK.Ol0 / 2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, DAN CATATAN SUBPOS BAB 98 Ketentuan Khusus Untuk Industri Alat Transportasi Catatan. 1. (A) Kecuali jika konteksnya menentukan lain, terhadap Pos 98.01 dan Pos 98.02 tidak berlaku: (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS); dan (b) Catatan yang ditetapkan untuk Pos 01.01 sampai dengan Pos 97 . 06 . (B) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.01 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomcir 34/M-IND/ PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (C) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari Pos 98.02 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/ 2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. (D) Untuk keperluan Pos 98 . 01 , berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) Perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat menggunakan Bab 98 ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (b) Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari Su bpos 8701.20, Pos 87.02, Pos 87 . 03, dan Pos 87.04. CHAPTER 98 Special Provisions for The Transportation Equipment Industry Note. 1. (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for headings 98.01 and 98.02: (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and (b) Notes to headings 01.01 to 97.06. (B) Provisions on the import requirements of goods of heading 98.01 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concernmg Four - Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34 /M - IND/PER/9/2017 concerning Four- Wheeled Or More Motor Vehicle Industry. (C) Provisions on the import requirements of goods of Heading 98.02 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (D) For the purposes of heading 98.01, the following provisions shall apply: (a) Manufacturing Company of four- wheeled or more motor vehicle is determined by the Minister responsible for industrial affairs or appointed official. (b) Motor vehicles include motor vehicles of subheading 8701.20, heading 87.02, heading 87.03 and heading 87 . 04. /IIwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 11 -- (c) Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus adalah sasis sudah dilengkapi dengan mesin namun belum dilengkapi bodi/kabin sebagaimana dimaksud dalam Pos 87.06. (E) Pos 98.01 hanya meliputi kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; (b) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-IND/PER/9/2017 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (F) Pos 98.02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri komponen; dan (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 /M-IND/ PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. (G) Istilah "Completely Knocked Dowrr' dalam Subpos 8701.20, Pos 87.02, 87 . 03 dan 87.04 , hanya berlaku untuk kendaraan yang: (a) dilengkapi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (b) memenuhi ketentuan yang diattir dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M -I ND/ PER/9 /2017 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M- IND /PER/9 /2017 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (H) Istilah "Completely Knocked Dowrr' dalam Pos 87.11, hanya berlaku untuk kendaraan roda dua dan roda tiga yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M-IND/PER/5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. (c) Chassis fitted with engines, for vehicles of heading 87.02 of the bus type is chassis that have been fitted with engines but not yet equipped with body/ cabin as referred to in heading 87.06. (E) Heading 98.01 only covers motor vehicles which: (a) are imported by Manufacturing Company of four-wheeled or more motor vehicle; (b) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and (c) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four-Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four- Wheeled Or More Motor Vehicle Industry. (F) Heading 98 . 02 only covers motor vehicles components which: (a) are imported by Manufacturing Company of components; and (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M-IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (G) The term "Completely Knocked Down" in subheading 8701.20, headings 87.02 , 87 . 03 and 87 .04 , only applies to vehicles which: (a) have received Approval Letter from official appointed by the Minister responsible for industrial affairs; and (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M-IND/PER/9/2017 concerning Four- Wheeled Or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 5 year 2018 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 34/M -IND/PER/ 9/2017 concerning Four- Wheeled Or More Motor Vehicle. (H) The term "Completely Knocked Down" in heading 87.11, only applies to two-wheeled and three-wheeled vehicles that fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59 /M- IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. /1www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 11 -- (I) Kendaraan bermotor atau komponen kendaraan bermotor yang tidak diatur atau tidak memenuhi ketentuan dalam Bab ini, diklasifikasikan pada pas tarif masing-masing yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97 0 (I) Motor vehicles or motor vehicle components which are not stipulated or do not fulfill the provisions of this Chapter are classified in their respective headings in Chapter 1 to Chapter 97 0 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttdo SRI MULYANI INDRAWATI j;;www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 11 -- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.Ol0/2020 TENTANG PERUBAHAN KEUANGAN KETIGA NOMOR ATAS PERATURAN 6 /PMK.0 10 / 2017 MENTER! TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR STRUKTUR KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK No. 111 1935 10814 Pos Tarif/ HS Code 121 27.13 Uraian Barang (3) Kokas petroleum, bitumen petroleum dan residu lainnya dari minyak petroleum atau dari minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen. - Kokas petroleum : 2713.11.00 -- Tidak dikalsinasi 98.01 Kendaraan bermotor dalam keadaan terurai tidak lengkap; sasis dengan mesin terpasang dalam keadaan terurai tidak lengkap. 9801.40.00 - Traktor jalan untuk semi-trailer dari Subpos 8701.20 Description 14) Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. - Petroleum coke : - - Not calcined Incompletely knocked down motor vehicles; incompletely knocked down chassis fitted ·with engines -Road tractors for semi-trai l ers of subheading 8701.20 9801.50 - Kendaraanjenis bus dari pos 87 . 02 : -Bus vehicles of heading 8 7.02: 10815 9801.50.10 - - Dengan g.v.w. tidak l ebih dari 5 ton 10815a 9801.50.20 -- Dengan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak l ebih dari 24 ton 10815b 9801.50.30 -- Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton 9801.60 - Kendaraan bermotor untuk pengangkutan orang dari pos 87.03, dengan nilai set kendaraan paling sedikit sebesar Rp 150 .000.000,00 (seratus lima puluhjut a rupiah) : --Sedan: 10816 9801.60.11 --- Dengan bodi be lum disambung dan belum dicat 10816a 9801.60 . 12 --- Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat -- Lain-lain, de ngan sistem gardan t ung gal (4x2) : 10816b 9801.60.21 --- Dengan bodi belum disambung dan belum dicat 10816c 9801.60.22 --- Dengan bodi yang te lah disambung dan telah dicat - - Lain-lain , dengan sistem gardan ganda (4 x4) : 10816d 9801.60.31 --- Dengan bodi belum disambung dan belum dicat 10816e 9801.60.32 --- Dengan bodi yang telah disambung dan telah dicat - -Of a g.v.w. not exeeding 5 tonnes --Of a g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 24 tonnes --Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes - Motor vehicles for the transport of persons of h eading 87.03, with set value at least Rp150.000.000,00 (one hundr ed and fifty million rupiah) : - -Sedan: - - - With body in unassembled and unpainted - - - With body in assemb l ed and painted - - Others, with two wheel drive (4x2) system : - - - With body in unassembled and unpainted - - - With body in assembled and painted - - Others, with four wheel drive (4x4) system : - - - With body in un assembled and unpainted - - - With body in assemb l ed and painted Bea Masuk/ Import Duty (5) 0% 0% 7 . 5% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% /Ifwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 11 -- Plt. No. (1) Pos Tarif/ HS Code (2) 9801.70 Uraian Barang (3) - Kendaraan bermotor roda emp a t atau 1ebih jenis kendaraan angkutan barang dari po s 87 . 04 : 10817 9801.70 . 10 -- Dengan g.v.w. tidak 1ebih dari 5 ton 10817a 9801.70.20 -- Dengan g.v.w. 1ebih dari 5 ton tetap1 tidak lebih dari 24 ton 10817b 9801.70 .30 -- Dengan g.v.w. lebih dari 24 ton 9801.80 - Sasis dilengkapi dengan mesin, untuk kendaraan dari Pos 87.02 jenis bus : 10818 9801.80 . 10 - - Dari pos tarif 8706 .00.22 d e ngan g.v.w. lebih dari 5 ton tetapi tidak lebih dari 24 ton 10818 a 9801.80 . 20 -- Dari pos tarif 8706.00.23 dengan g.v.w. lebih dari 24 ton Description (4) - Motor vehicles for the transport of goods of heading 87 .04: --Of a g.v.w. not exceeding 5 tonnes --Of a g.v.w. exceeding 5 tonn es but not exceeding 24 tonnes - -Of a g.v.w. exceeding 24 tonnes - Chassis fitted with engin e s, for the bus vehicles of headings 87.02: - - Of subheading 8706.00 .22 with a g.v. w. exceeding 5 tonn es but not exceeding 24 tonnes - - Of subheading 8706.00.23 with a g.v.w. exceeding 24 tonnes 98.02 Komponen kendaraan bermotor Components of incompletely 10819 10820 10821 dalam keadaan terurai tidak knocked down motor vehicle. lengkap. 9802 . 10.00 - Mesin piston p e mbakaran dalam bolak balik berputar atau cetus api atau mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel/semi diesel) 98 02 . 20 .00 -Gear box 9802 . 30 . 00 - Poros penggerak - Rotary internal combustion piston engine or reciprocating spark- ignition combustion piston engine or compression-ignition piston engine (diesel/ semi diesel) -Gear boxes - Drive-axles Bea Masuk/ Import Duty (5) 7 . 5% 0% 0% 0% 0% 2 . 5% 2 . 5% 2.5 % MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI /1www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 17/PMK.010/2020/2020. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.