No. 164 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the procedures for the imposition of income tax on income derived from businesses by taxpayers with a certain gross turnover. It aims to provide clarity, legal certainty, and ease of compliance for taxpayers who meet specific gross turnover thresholds. The regulation also adjusts reporting deadlines for businesses exceeding the small business threshold for VAT registration.
The regulation primarily affects domestic taxpayers, including individuals and entities such as cooperatives, partnerships, limited liability companies, and village-owned enterprises with gross turnover not exceeding IDR 4.8 billion in a tax year. It specifically targets those who may qualify for final income tax treatment based on their gross turnover.
- **Tax Imposition**: Under Pasal 3, income from businesses with gross turnover below IDR 4.8 billion is subject to a final income tax rate of 0.5%. - **Reporting Requirements**: As per Pasal 17, businesses must report their operations to be registered as a Taxable Entrepreneur if their gross turnover exceeds the small business threshold. - **Tax Calculation**: According to Pasal 6, the basis for calculating final income tax is the gross turnover for each month, with specific exemptions outlined in Pasal 3(3). - **Payment and Reporting**: Per Pasal 7, taxpayers must pay the final income tax monthly and submit a unified tax return within 20 days after the end of the tax period. - **Certificate of Taxpayer Status**: Taxpayers must apply for a Certificate confirming their status as a taxpayer with a certain gross turnover (Pasal 10).
- **Wajib Pajak (Taxpayer)**: Refers to individuals or entities liable for tax obligations. - **Pengusaha Kena Pajak (Taxable Entrepreneur)**: A business entity that must collect and remit VAT. - **Peredaran Bruto (Gross Turnover)**: Total revenue from business activities before deductions. - **Surat Keterangan (Certificate)**: A document certifying a taxpayer's status regarding gross turnover.
The regulation takes effect on December 29, 2023. It replaces and amends previous regulations, specifically revoking provisions from PMK No. 68/PMK.03/2010 and PMK No. 99/PMK.03/2018.
This regulation interacts with several laws, including the Income Tax Law (Law No. 7 of 1983) and the VAT Law (Law No. 8 of 1983), as well as previous PMK regulations regarding small business thresholds and income tax procedures.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
According to Pasal 3, income from businesses with a gross turnover not exceeding IDR 4.8 billion is subject to a final income tax rate of 0.5%.
As per Pasal 17, businesses must report their operations to be registered as a Taxable Entrepreneur if their gross turnover exceeds the small business threshold.
Under Pasal 6, the basis for calculating final income tax is the gross turnover for each month, with specific exemptions outlined in Pasal 3(3).
Per Pasal 7, taxpayers must pay the final income tax monthly and submit a unified tax return within 20 days after the end of the tax period.
Taxpayers must apply for a Certificate confirming their status as a taxpayer with a certain gross turnover as outlined in Pasal 10.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
jdih.kemenkeu.go.id
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI
PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, serta
kemudahan bagi wajib pajak atau pengusaha yang memiliki
peredaran bruto tertentu, perlu diatur tata cara pelaksanaan
pengenaan pajak penghasilan yang jelas dan memudahkan
bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu serta
penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batas waktu
kewajiban pelaporan usaha bagi pengusaha yang memiliki
jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto melebihi
batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai untuk
dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan masa pajak
untuk mulai melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan
nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
197 /PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu belum menampung kebutuhan penyesuaian
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sehingga perlu
dilakukan penggantian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 57 ayat (5), Pasal 62 ayat (4), dan Pasal 63
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20/
-- 1 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat
tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak
Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu dan Kewajiban Pelaporan Usaha untuk
Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
1. Pasal 1 7 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6836);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010
tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 197 /PMK.03/2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1521);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peratur/
-- 2 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI
USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU DAN
KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
3. Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
4. Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung
berdasarkan penghasilan kena pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 1 7 ayat ( 1)
huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib
Pajak orang pribadi atau tarif Pasal 1 7 ayat ( 1) huruf b
Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan
mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak
Penghasilan untuk Wajib Pajak badan.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
6. Wajib Pajak Berstatus Pusat adalah Wajib Pajak yang
dalam administrasi perpajakan memiliki kewajiban
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan.
7. Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan adalah Wajib
Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan
pemotongan dan/ atau pemungutan pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
Pajak Penghasilan.
8. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk
apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaann/
-- 3 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor
barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau
memanfaatkanjasa dari luar daerah pabean.
9. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan
penyerahan barang kena pajak dan/ atau penyerahan jasa
kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai.
10. Surat Keterangan adalah surat yang menerangkan bahwa
Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak
Penghasilan.
11. Jangka Waktu Tertentu adalah jangka waktu pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak
Penghasilan.
12. Masa Pajak adalahjangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka
waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-
undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan
tata cara perpajakan.
13. Tahun Pajak adalahjangka waktu 1 (satu) tahun kalender
kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang
tidak sama dengan tahun kalender.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara
lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak, dan/ atau bukan objek
pajak, clan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
16. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan
untuk suatu Masa Pajak.
17. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat
Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau bagian
Tahun Pajak.
18. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh
Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan untuk
melaporkan kewajiban pemotongan dan/ atau
pemungutan Pajak Penghasilan, penyetoran atas
pemotongan dan/ atau pemungutan Pajak Penghasilan,
dan/ atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis Pajak
Penghasilan dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
19. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran
Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk
/J
-- 4 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pajak
Penghasilan.
20. Kantor Pelayanan Pajak adalah instansi vertikal Direktorat
Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung
jawab langsung kepada kepala kantor wilayah.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini
meliputi:
a. objek dan subjek pajak;
b. tata cara pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih
dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum
Pajak Penghasilan;
c. tata cara penghitungan Pajak Penghasilan;
d. tata cara penyetoran, pemotongan atau pemungutan, dan
pelaporan;
e. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan Surat
Keterangan;
f. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25; dan
g. kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 3
(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
dalam Jangka Waktu Tertentu.
(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima
persen).
(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final se bagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak
orang pribadi darijasa sehubungan dengan pekerjaan
be bas;
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar
negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di
luar negeri;
c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan
yang bersifat final dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang
terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah,
penilai, dan aktuaris;
-- 5 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak,
bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,
sutradara, kru film, foto model, peragawan/
peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh,
dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
1. petugas penjaja barang dagangan;
J. agen asuransi; dan
k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau
penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.
Pasal 4
(1) Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto
tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan
komanditer, firma, perseroan terbatas termasuk
perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 ( satu)
orang, atau badan usaha milik desa/badan usaha
milik desa bersama,
yang menerima a tau memperoleh penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan
peredaran bruto atas penghasilan dimaksud tidak
melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam hal:
a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan;
b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan
komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa
Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian
khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan
jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4);
c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan berdasarkan:
1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
Berjalan beserta perubahan atau penggantinya;
a tau
3. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan
atau penggantinya; dan
d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap.
/ft
-- 6 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB III
TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK
YANG MEMILIH DIKENAI PAJAK PENGHASILAN
BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN
Pasal 5
(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan secara
tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Berstatus
Pu sat terdaftar.
(2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c. secara elektronik.
(3) Tata cara penyampaian pemberitahuan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta penerbitan,
penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau
ketetapan pajak secara elektronik.
(4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun
Pajak.
(5) Wajib Pajak yang menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan mulai Tahun Pajak berikutnya.
(6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5), bagi Wajib Pajak yang baru terdaftar
dapat dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan
Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar
dengan cara menyampaikan pemberitahuan pada saat
mendaftarkan diri.
(7) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat
(6) tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk
Tahun Pajak berikutnya.
(8) Pemberitahuan Wajib Pajak yang memilih dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai dengan contoh format dokumen yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BABIV
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
Pasal 6
( 1) Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk
menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final yaitu
jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha
-- 7 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) setiap
bulan.
(2) Peredaran bruto untuk:
a. menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
b. menentukan Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki
peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat ( 1),
merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang
atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha,
sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai,
dan/atau potongan sejenis.
(3) Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran
bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, atas bagian peredaran bruto sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan RpS00.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak
dikenai Pajak Penghasilan.
(4) Bagian peredaran bruto yang tidak dikenai Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakanjumlah peredaran bruto atas penghasilan dari
usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihitung
secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu
Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak untuk seluruh
tempat kegiatan usaha.
(5) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-
istri yang:
a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan secara tertulis; atau
b. istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan
hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan
huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, bagian
peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang tidak
dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan ayat (4) diberlakukan untuk masing-masing
suami dan istri.
(6) Pajak Penghasilan yang bersifat final terutang dihitung
berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) dikalikan dengan:
a. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah memperhitungkan bagian peredaran
bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk
Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a; atau
b. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), untuk Wajib Pajak badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.
(7) Penghitungan Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai
dengan contoh penghitungan yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
-- 8 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
BABV
TATA CARA PENYETORAN, PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN,DANPELAPORAN
Pasal 7
(1) Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dilunasi dengan cara:
a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak; atau
b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau
Pemungut Pajak Penghasilan, apabila Wajib Pajak
melalrukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk
sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
(2) Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilalrukan setiap bulan untuk
masing-masing tempat kegiatan usaha paling lambat
tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang
wajib melalrukan penyetoran Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Unifikasi paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah. akhir Masa Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pada suatu
bulan tidak terdapat kewajiban penyetoran Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) yang disebabkan karena:
a. Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan dari usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1);
b. Wajib Pajak hanya melalrukan transaksi yang
dilalrukan pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b; atau
c. peredaran bruto atas penghasilan dari usaha secara
kumulatif sejak Masa Pajak pertama Tahun Pajak
yang bersangkutan belum melebihi
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(5) Wajib Pajak yang telah melalrukan penyetoran Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
telah mendapat validasi dengan nomor transaksi
penerimaan negara dianggap telah menyampaikan Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan
tanggal validasi nomor transaksi penerimaan negara yang
tercantum pada Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran
Pajak.
/J-
-- 9 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 8
(1) Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b dalam
kedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa
melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 0,5%
(nol koma lima persen) terhadap Wajib Pajak yang memiliki
Surat Keterangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dilakukan untuk setiap transaksi penjualan barang
atau penyerahan jasa yang merupakan objek
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan
sesuai ketentuan yang mengatur mengenai
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan;
b. Wajib Pajak bersangkutan harus menyerahkan
salinan Surat Keterangan dimaksud kepada
Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan; dan
c. Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan
menerbitkan bukti pemotongan atau pemungutan
Pajak Penghasilan sesuai ketentuan yang mengatur
mengenai pemotongan atau pemungutan Pajak
Penghasilan, dan menyerahkan bukti pemotongan
atau pemungutan tersebut kepada Wajib Pajak yang
dipotong atau dipungut.
(2) Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b tidak melakukan
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan
terhadap Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
atas transaksi:
a. impor;
b. pembelian barang; atau
c. penjualan barang atau penyerahan jasa yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang
memiliki peredaran bru to atas penghasilan dari
usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3).
(3) Penerapan ketentuan tidak dilakukan pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan atas transaksi impor dan
pembelian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b, dilakukan Pemotong atau Pemungut
Pajak Penghasilan dalam hal Wajib Pajak menyerahkan
salinan Surat Keterangan.
(4) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c harus menyampaikan surat pernyataan
sebagai pengganti Surat Keterangan kepada Pemotong
atau Pemungut Pajak Penghasilan yang menyatakan
bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Wajib
Pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan
Pajak Penghasilan tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).
(5) Atas transaksi pembelian barang dan penjualan barang
atau penyerahan jasa yang dikecualikan dari pemotongan
atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemotong
atau Pemungut Pajak Penghasilan tetap menerbi;t
-- 10 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
bukti pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan
dengan nilai Pajak Penghasilan nihil.
(6) Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1) huruf b menyetorkan
Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana
administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran
Pajak atas nama Pemotong atau Pemungut Pajak
Penghasilan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(7) Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan wajib
menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Unifikasi atas pemotongan atau pemungutan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (5) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong
atau Pemungut Pajak Penghasilan terdaftar paling lama 20
(dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan.
(8) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang telah
menyampaikan surat pernyataan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) pada kenyataannya memiliki peredaran
bruto atas penghasilan dari usaha melebihi
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu)
Tahun Pajak, Wajib Pajak yang bersangkutan wajib
menyetorkan sendiri Pajak Penghasilan yang bersifat final
yang seharusnya dipotong atau dipungut sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan bulan dilakukannya
transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa dengan
Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan.
(9) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dibuat sesuai dengan contoh format dokumen yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 9
(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib
menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto atas
penghasilan dari usaha dan Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagai lampiran Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan.
(2) Dalam hal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdapat kelebihan Pajak Penghasilan yang
terjadi karena Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf a
memperhitungkan bagian peredaran bruto atas
penghasilan dari usaha tidak dikenai Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Wajib Pajak
dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang
seharusnya tidak terutang sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
-- 11 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang
tidak menyampaikan laporan mengenai peredaran bruto
atas penghasilan dari usaha dan Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(4) Laporan mengenai peredaran bruto atas penghasilan dari
usaha dan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai
lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai dengan contoh format dokumen yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang menerbitkan:
a. Surat Keterangan; dan
b. surat pembatalan atau pencabutan atas Surat
Keterangan yang telah diterbitkan.
(2) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk
delegasi kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar.
Pasal 11
(1) Wajib Pajak Berstatus Pusat mengajukan permohonan
Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (1) dan ayat (3) secara tertulis kepada kepala Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Berstatus Pusat
terdaftar.
(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dapat dilakukan:
a. secara langsung;
b. melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi, atau jasa
kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
c. secara elektronik.
(3) Tata cara pengajuan permohonan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur
mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan serta penerbitan,
penandatanganan, dan pengiriman keputusan atau
ketetapan pajak secara elektronik.
(4) Wajib Pajak dapat diberikan Surat Keterangan sepanjang
telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, atau
dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan
Wajib Pajak harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan di bidang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan;
-- 12 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir yang telah
menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan; dan
c. memenuhi kriteria Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
(5) Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b dikecualikan untuk:
a. Wajib Pajak yang baru terdaftar; atau
b. Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak terakhir.
(6) Surat permohonan Surat Keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dibuat sesuai dengan contoh
format dokumen yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 12
(1) Dalam hal permohonan Surat Keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), kepala
Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan
secara otomatis segera setelah diterbitkan bukti
penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat.
(2) Dalam hal permohonan Surat Keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(4), kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak menindaklanjuti
permohonan Wajib Pajak dan memberitahukan kepada
Wajib Pajak bahwa:
a. permohonan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti
dan mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
secara langsung dalam hal permohonan disampaikan
secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (2) huruf a;
b. permohonan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti
dan mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak
dalam hal permohonan disampaikan melalui pos,
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, paling lama 3 (tiga)
hari kerja sejak permohonan diterima oleh Kantor
Pelayanan Pajak; atau
c. permohonan Wajib Pajak tidak dapat ditindaklanjuti
disertai informasi mengenai alasan permohonan tidak
dapat ditindaklanjuti dalam hal permohonan
disampaikan secara elektronik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.
(3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dapat
ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kembali.
(4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibuat sesuai dengan contoh format dokumen yang
-- 13 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 13
Surat Keterangan berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai
dengan berakhirnya Jangka Waktu Tertentu, kecuali:
a. Wajib Pajak menyampaikan pemberitahuan memilih
untuk dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan
Umum Pajak Penghasilan; atau
b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Wajib
Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
Pasal 14
(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan surat
pembatalan atau pencabutan atas Surat Keterangan yang
telah diterbitkan.
(2) Pembatalan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal
berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat
data yang menunjukkan W ajib Pajak tidak memenuhi
ketentuan untuk dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) pada
saat penerbitan Surat Keterangan.
(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. peredaran bruto dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya
telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah);
b. Wajib Pajak telah memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan;
c. Wajib Pajak badan berbentuk selain perseroan
terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik
desa bersama, persekutuan komanditer, firma, dan
koperasi;
d. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) huruf c; atau
e. Wajib Pajak merupakan bentuk usaha tetap.
(4) Pencabutan atas Surat Keterangan yang telah diterbitkan
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam hal
di kemudian hari diketahui bahwa berdasarkan hasil
penelitian atas:
a. laporan hasil pemeriksaan, surat ketetapan pajak,
surat keputusan keberatan, surat keputusan
pembetulan, putusan banding, atau putusan
peninjauan kembali;
b. Surat Pemberitahuan beserta pembetulannya;
c. surat pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan; atau
d. keputusan mengenai pemberian fasilitas Wajib Pajak
badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
huruf c,
-- 14 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
W ajib Pajak yang semula memenuhi kriteria untuk dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) menjadi tidak lagi
memenuhi kriteria dimaksud.
(5) Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pembatalan atau
surat pencabutan atas Surat Keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
terhitung sejak saat tidak terpenuhinya kriteria sebagai
Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(6) Surat pembatalan dan surat pencabutan atas Surat
Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
sesuai dengan contoh format dokumen yang tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 15
Dokumen berupa:
a. Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat ( 1) huruf a; dan
b. surat pembatalan atau surat pencabutan atas Surat
Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf b,
disampaikan kepada Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum
dan tata cara perpajakan.
BAB VII
ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
( 1)
(2)
Pasal 16
Bagi Wajib Pajak yang:
a. memilih dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan
Ketentuan Umum Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a;
b. peredaran bruto atas penghasilan dari usahanya
telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak;
a tau
c. telah melewati Jangka Waktu Tertentu,
wajib membayar Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25
mulai Tahun Pajak pertama Wajib Pajak dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan.
Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk
setiap Masa Pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajak
dikenai Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
bagi:
a. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
ayat (7) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak
Penghasilan, penghitungan besarnya Angsuran Pajak
Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan besarnya
angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib
Pajak tersebut; dan
-- 15 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. Wajib Pajak selain Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, penghitungan besarnya
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 diberlakukan
seperti Wajib Pajak baru,
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai
penghitungan besarnya angsuran Pajak Penghasilan
dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri
oleh Wajib Pajak.
BAB VIII
KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA UNTUK DIKUKUHKAN
SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK
Pasal 17
(1) Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak apabila
sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku
mempunyai jumlah peredaran bruto dan/atau
penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri mengenai
batasan Pengusaha kecil pajak pertambahan nilai.
(2) Jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah
peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri mengenai batasan
Pengusaha kecil pajak pertambahan nilai.
(3) Kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) dilakukan paling lam bat akhir tahun buku
saat jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan
brutonya melebihi batasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(4) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak.
(5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4), kepala Kantor Pelayanan Pajak atau kepala kantor
pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan
mengukuhkan Pengusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(6) Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri mengenai tata cara
pendaftaran Wajib Pajak dan penghapusan nomor pokok
Wajib Pajak serta pengukuhan dan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(7) Dalam hal Pengusaha tidak melaksanakan kewajiban
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), kepala Kantor Pelayanan Pajak atau kepala kantor
pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan dapat
mengukuhkan Pengusaha sebagai Pengusaha Kena Pajak
secara jabatan.
-- 16 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 18
(1) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (5) wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang terutang mulai Masa Pajak pertama tahun
buku berikutnya.
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Masa Pajak dikukuhkannya sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
(3) Pelaksanaan hak Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dimulai pada Masa
Pajak pertama tahun buku berikutnya sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1).
(4) Penentuan saat dimulainya kewajiban Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang
dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 19
(1) Dalam hal:
a. Pengusaha melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak setelah batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); atau
b. Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena
Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7 ayat (7),
Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang terutang mulai Masa Pajak dikukuhkannya
sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(2) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban Pengusaha
Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
penyerahan barang kena pajak dan/ atau jasa kena pajak
yang seharusnya dipungut pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah mulai Masa Pajak pertama tahun buku berikutnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sampai
dengan se belum Pengusaha dimaksud dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan melalui
penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak
pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3) Surat Pemberitahuan Masa pajak pertambahan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan
dalam hal terdapat pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang seharusnya dipungut.
(4) Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal
Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/ atau
/1
-- 17 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
(5) Penentuan saat dimulainya kewajiban Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang
dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 20
( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Dalam hal Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) menghendaki untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dan melakukan pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang terutang sebelum Masa Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1), Pengusaha dapat:
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan
permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
dan
b. menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak
untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang
dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak dimaksud,
sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (3).
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, kepala Kantor Pelayanan Pajak atau
kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi
perpajakan mengukuhkan Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan
penghapusan nomor pokok Wajib Pajak serta pengukuhan
dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang mulai
Masa Pajak yang dikehendaki untuk mulai memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah, yang tercantum dalam pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan Masa Pajak dikukuhkannya sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
-- 18 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
(6) Pelaksanaan hak Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimulai pada Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(7) Penentuan saat dimulainya kewajiban Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang
dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
(1) Pengusaha kecil sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri mengenai batasan Pengusaha kecil pajak
pertambahan nilai selain yang diwajibkan untuk
dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memilih
untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
(2) Dalam hal Pengusaha kecil se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak, Pengusaha kecil harus:
a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak dengan menyampaikan
permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
dan
b. menyampaikan pemberitahuan mengenai Masa Pajak
untuk mulai memungut, menyetor, dan melaporkan
pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan
nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang
terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak dimaksud.
(3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, kepala Kantor Pelayanan Pajak atau
kepala kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi
perpajakan mengukuhkan Pengusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai Pengusaha Kena Pajak.
(4) Permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak dan
penghapusan nomor pokok Wajib Pajak serta pengukuhan
dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
(5) Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang mulai
Masa Pajak yang dikehendaki untuk mulai memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau
pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah, yang tercantum dalam pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
-- 19 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
(6) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan Masa Pajak dikukuhkannya sebagai
Pengusaha Kena Pajak.
(7) Pelaksanaan hak Pengusaha Kena Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dimulai pada Masa Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(8) Penentuan saat dimulainya kewajiban Pengusaha Kena
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk
memungut, menyetor, dan melaporkan pajak
pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah yang terutang
dilakukan sesuai dengan contoh yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. terhadap Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan
usaha milik desa bersama yang terdaftar sebelum Tahun
Pajak 2023 berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib Pajak dapat:
a) menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) mulai Tahun Pajak 2022;
b) memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan mulai Tahun Pajak 2022; atau
c) menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) pada Tahun Pajak 2022
dan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak
Penghasilan mulai Tahun Pajak 2023;
2. dalam hal Wajib Pajak telah menghitung dan
melaporkan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak
2022 menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Tahun Pajak 2022 dan akan
menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
angka 1 huruf a) dan huruf c), Wajib Pajak harus
melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan; dan
3. Wajib Pajak yang memilih dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b) dan
huruf c) wajib menyampaikan pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling
lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal
Peraturan Menteri ini mulai berlaku;
b. Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik
desa bersama yang terdaftar sejak awal Tahun Pajak 2023
sampai dengan tanggal Peraturan Menteri ini
�
-- 20 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
diundangkan dapat memilih dikenai Pajak Penghasilan
Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai
Tahun Pajak 2023 dan Tahun Pajak berikutnya dengan
cara menyampaikan pemberitahuan paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini
mulai berlaku;
c. kewajiban penyetoran Pajak Penghasilan yang bersifat
final yang terutang atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan
usaha milik desa bersama untuk Masa Pajak pertama
Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sampai
dengan Masa Pajak mulai berlakunya Peraturan Menteri
ini, dilakukan paling lambat bersamaan dengan batas
waktu penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Masa Pajak setelah
Masa Pajak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
d. bagi Pengusaha yang:
1. mempunyai jumlah peredaran bruto dan/ atau
penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
mengenai batasan Pengusaha kecil pajak
pertambahan nilai pada bulan terakhir sebelum
bulan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini; dan
2. belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
sampai dengan sebelum mulai berlakunya Peraturan
Menteri ini,
kewajiban melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak serta pelaksanaan hak dan
pemenuhan kewajiban mulai memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang
mewah yang terutang, berlaku ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu dan masih berlaku, dinyatakan
tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu
Tertentu dalam Surat Keterangan dimaksud; dan
b. bagi Wajib Pajak perseroan perorangan yang didirikan oleh
1 ( satu) orang yang memiliki Surat Keterangan yang masih
berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
99 / PMK.03/2018 ten tang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu, dapat mengajukan permohonan kembali Surat
Keterangan untuk menyesuaikan Jangka Waktu Tertentu
dalam Surat Keterangan.
-- 21 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
BABX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan
Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 146) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
197 /PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang
Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521); dan
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1146),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 25
Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
I
-- 22 of 47 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1109
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
II_":
.. -�r:i . ,ii .
1:.1·
-- 23 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 164 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU
DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN
BRUTO TERTENTU DAN KEWAJIBAN PELAPORAN USAHA
UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA
PAJAK
CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN MEMILIH DIKENAI PAJAK
PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN,
CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU,
CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA
PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN TIDAK MELEBIHI RpS00.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA
RUPIAH), CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT
FINAL, CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN, CONTOH
FORMAT SURAT KETERANGAN, CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN
ATAS SURAT KETERANGAN, CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS
SURAT KETERANGAN, DAN CONTOH PENENTUAN SAAT DIMULAINYA
KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR,
DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG
TERUTANG
A. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH
DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN KETENTUAN UMUM PAJAK
PENGHASILAN
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (1)
Pemberitahuan memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 1 7 ayat ( 1)
huruf a, Pasal 17 ayat ( 1) huruf b, atau Pasal 31 E
Undang-Undang Pajak Penghasilan
Yth. Direktur Jenderal Pajak
u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : !3l
NPWP : (4)
N omor telepon : (SJ
Bertindak selaku: D Wajib Pajak
D wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak
Nomor
Hal
Nama
NPWP
Alamat
N omor telepon
: ••••••••••••••••••••••••••••• (6)
: ••••••••••••••••••••••••••••• (7)
: ••••••••••••••••••••••••••••• (8)
: ••••••••••••••••••••••••••••• (9)
-- 24 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
memberitahukan memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau Pasal 31E
Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Demikian disampaikan.
.. , 20 (10)
................................ (11)
Keterangan:
1. Berl tanda X pada D yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pa,i!'!)f Orang Pribadi diisi
pada D Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi padaLJWakil/Kuasa dari
Wajib Pajak
2. *) coret salah satu
/;
-- 25 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Berstatus Pusat terdaftar.
Diisi dengan nama penandatangan surat pemberitahuan.
Diisi dengan NPWP penandatangan surat pemberitahuan.
Diisi dengan nomor telepon penandatangan surat
pemberitahuan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan
adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan tempat dan tanggal surat pemberitahuan dibuat.
Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Wajib
Pajak/wakil/kuasa.
-- 26 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
B. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
Contoh 1:
PT ABC memiliki usaha toko bangunan dan jasa konstruksi yang terdaftar
pada tanggal 1 September 2023. Pada Tahun Pajak 2023, PT ABC memiliki
peredaran bruto atas penghasilan usaha toko bangunan sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sedangkan untuk peredaran bruto
atas penghasilan usahajasa konstruksi sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).
Atas penghasilan PT ABC dari usaha jasa konstruksi sudah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan tersendiri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri ini. Dengan demikian, atas penghasilan dari jasa
konstruksi tersebut tidak diperhitungkan untuk menentukan batasan
peredaran bruto atas penghasilan usaha Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri ini.
Mengingat peredaran bruto atas penghasilan usaha toko bangunan tidak
melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah),
dengan demikian untuk Tahun Pajak 2024, PT ABC memenuhi ketentuan
untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Pada bulan September 2024, PT ABC memperoleh penghasilan dari usaha
penjualan alat bangunan dengan peredaran bruto sebesar
Rp140.000.000,00 (seratus empat puluhjuta rupiah). Darijumlah tersebut,
penjualan dengan peredaran bruto sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh
juta rupiah) dilakukan pada tanggal 17 September 2024 kepada Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang merupakan Pemotong atau
Pemungut Pajak Penghasilan. Sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah) diperoleh dari penjualan kepada pembeli orang pribadi
yang langsung datang ke toko. PT ABC memiliki surat keterangan Wajib
Pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu.
Pajak Penghasilan yang bersifat final yang terutang untuk bulan September
2024 dihitung sebagai berikut:
a. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang dipotong oleh Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta:
0,5% x Rp60.000.000,00 = Rp300.000,00
b. Pajak Penghasilan yang bersifat final yang disetor sendiri:
0,5% x Rp80.000.000,00 = Rp400.000,00
Contoh 2:
Tuan R merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada bulan
Januari 2023, memiliki usaha toko elektronik yang berada di Indonesia dan
usaha toko pakaian di luar negeri. Pada Tahun Pajak 2023, peredaran bruto
atas penghasilan usaha toko elektronik di Indonesia sebesar
Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan peredaran bruto atas
penghasilan usaha pakaian di luar negeri sebesar Rp 4.000.000.000,00
(empat miliar rupiah).
Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Menteri ini, atas penghasilan Wajib Pajak di luar negeri tidak
diperhitungkan untuk menentukan batasan peredaran bruto atas
penghasilan usaha Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) yang menjadi kriteria untuk dapat dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final sesuai peraturan Menteri ini.
-- 27 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Mengingat peredaran bruto dari penghasilan usaha Wajib Pajak di Indonesia
tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratusjuta rupiah),
maka untuk Tahun Pajak 2024, Tuan R memenuhi ketentuan untuk dapat
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu sesuai Peraturan Menteri ini.
Selama Tahun Pajak 2024, Tuan R tidak melakukan transaksi dengan
Pemotong atau Pemungut Pajak Penghasilan. Penghitungan Pajak
Penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Tuan R pada Tahun Pajak 2024
dapat dihitung sesuai kertas kerja sebagai berikut:
130.000.000 0 0
80.000.000 500.000.000 0 0
120.000.000 0 0
100.000.000 0 0
120.000.000 120.000.000 600.000
80.000.000 80.000.000 400.000
stus 80.000.000 80.000.000 400.000
Se tember 60.000.000 60.000.000 300.000
10 Oktober 140.000.000 140.000.000 700.000
11 November 100.000.000 100.000.000 500.000
12 Desember 120.000.000 120.000.000 600.000
Jumlah 1.200.000.000 700.000.000 3.500.000
Dalam hal Tuan R memiliki beberapa lokasi usaha, maka kewajiban
pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final setiap bulan dalam tabel
penghitungan di atas dialokasikan berdasarkan proporsi besaran peredaran
bruto atas penghasilan dari usaha pada masing-masing lokasi usaha.
Contoh 3:
Melanjutkan contoh 2, pada penjualan bulan April 2024 terdapat penjualan
20 (dua puluh) unit televisi layar datar dengan peredaran bruto sebesar
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Dinas Komunikasi dan
Informasi Kota Tangerang yang merupakan Pemotong atau Pemungut Pajak
Penghasilan. Oleh karena jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari
usaha secara kumulatif sampai dengan transaksi penjualan tersebut belum
melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka atas penjualan
televisi layar datar dimaksud tidak dikenai Pajak Penghasilan.
Tuan R harus menyampaikan surat pernyataan sebagai pengganti Surat
Keterangan kepada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Tangerang yang
menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Wajib
Pajak pada saat dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan
tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah). Dinas Komunikasi
dan Informasi Kota Tangerang menerbitkan bukti pemotongan atau
pemungutan Pajak Penghasilan dengan nilai Pajak Penghasilan nihil.
Contoh 4:
Tuan O dan Nyonya L merupakan suami istri yang memilih melaksanakan
kewajiban perpajakannya sendiri-sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 8
ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan.
/)
-- 28 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Tuan O memiliki usaha rumah makan di kota A dan Nyonya L memiliki
usaha toko pakaian di kota A. Pada Tahun Pajak 2024 baik Tuan O dan
Nyonya L memenuhi persyaratan untuk dikenai Pajak Penghasilan bersifat
final sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ini.
Peredaran bruto atas penghasilan dari usaha Tuan O dan Nyonya L dan
penghitungan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2024 sebagai berikut:
1. Tuan O
70.000.000 0 0
120.000.000 500.000.000 0 0
80.000.000 0 0
100.000.000 0 0
80.000.000 80.000.000 400.000
120.000.000 120.000.000 600.000
stus 80.000.000 80.000.000 400.000
Se tember 60.000.000 60.000.000 300.000
10 Oktober 140.000.000 140.000.000 700.000
11 November 100.000.000 100.000.000 500.000
12 Desember 120.000.000 120.000.000 600.000
Jumlah 1.200.000.000 700.000.000 3.500.000
2.
50.000.000
50.000.000 0 0
20.000.000 0 0
80.000.000 500.000.000 0 0
100.000.000 0 0
60.000.000 0 0
100.000.000 0 0
stus 40.000.000 0 0
Se tember 50.000.000 50.000.000 250.000
10 Oktober 50.000.000 50.000.000 250.000
11 November 50.000.000 50.000.000 250.000
12 Desember 100.000.000 100.000.000 500.000
Jumlah 750.000.000 250.000.000 1.250.000
-- 29 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN BAHWA
PEREDARAN BRUTO ATAS PENGHASILAN DARI USAHA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN ATAU
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN TIDAK MELEBIHI Rp500.000.000,00
(LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (1)
NPWP /NIK : (2l
�= : Er·��fi���=-��;:�-���: -131
Nama : 14)
NPWP /NIK : (S)
Alamat : (6)
dengan ini menyatakan bahwa Wajib Pajak yang disebutkan di atas
merupakan Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2022 dan memiliki peredaran bruto atas penghasilan dari
usaha tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Saya bersedia menerima akibat hukum apabila ternyata di kemudian hari
Surat Pernyataan ini terbukti tidak benar, termasuk penerapan sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
yang berlaku.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
tekanan atau paksaan dari pihak manapun .
••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• (7)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (8)
-- 30 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nama penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan NPWP /NIK penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan alamat penandatangan surat pernyataan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP/NIK Wajib Pajakjika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan kota tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat
Pernyataan dibuat.
Diisi dengan nama terang Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib
Pajak.
-- 31 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
D. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT
FINAL
1. CONTOH FORMAT LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN YANG
BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PERHATIAN
LAMPIRAN INI Ht.RU$ OIISI OLEHWAJIB PAJAk
ORANG PRIBAOI YN>IG BERKEWAJBAN
MEL.APORKAN RINCIAN PERJ:OARAN BRUTO.
ALAMAT TEMPAT USAHA
NIK/NPWP
BAGIWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1. TAHUN PAJAK
LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO
No. NPWP/NIK/ID TKU
RINCIAN PEREDARAN BRUTO
NAMATEMPAT
US AHA ALAMAT KELURAHAN KECAMATAN KOTA/KABUPATEN PROVINS!
No NPWP / NIK/ID
TKU Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des Jumlah
(1)
1
2
3
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
a.JUMLAH
PEREDARAN BRUTO
b. AKUMULASI
PEREDARAN BRUTO
c. PEREDARAN
BRUTO TIDAK KENA
PAJAK
d. PEREDARAN
BRUTO KENA PAJAK
e. JUMLAH PPh FINAL.
TERUTANG (0,5%x d)
f. PPh FINAL
DISETOR SENDIRI
g. JUMLAH PPh FINAL
YANG DIPOTONG
PIHAKLAIN
h. SELISIH
500.000.000
Keterangan:
Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf h kolom 15, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
-- 32 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Petunjuk Pengisian
: Diisi dengan nomor urut pengisian.
: Diisi dengan NPWP/NIK/Nomor Identitas Tempat Kegiatan
Usaha. Dirinci sesuai dengan identitas yang digunakan.
Nomor (3) s.d. (14) : Diisi dengan nilai peredaran bruto pada tiap-tiap tempat
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka (2) untuk
bulan yang bersangkutan.
: Diisi dengan penjumlahan dari nilai pada nomor (3) s.d. (14)
untuk tiap-tiap tempat kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud angka (2).
Nomor (15)
Nomor (1)
Nomor (2)
-- 33 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
2. CONTOH LAPORAN MENGENAI PEREDARAN BRUTO
PENGHASILAN DARI USAHA DAN PAJAK PENGHASILAN
BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN
ATAS
YANG
PERHATIAN
LAMPI� INI I-W1US 0051 OI..EH WA.Ill PAJIJ<
BAtli'N YANG BERKr;w.\JIBAN MELAPORKAN
RINCIA.N PEREC:WtAN ORUTO.
ALAMAT TEMPAT USAHA
NPWP
LAPORAN RINCIAN PEREDARAN BRUTO
BAGI WA.JIB PAJAK BADAN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ] ·· TAHUN PAJAK
No. NPWP/IDTKU NAMATEMPAT ALAMAT KELURAHAN KECAMATAN KOTA/KABUPATEN PROVINS!
US AHA
RINCIAN PEREDARAN BRUTO
No NPWP/IDTKU Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1
2
3
a. JUMLAH
PEREDARAN BRUTO
b. JUMLAH PPh
FINAL TERUTANG
{0 So/ox al
c. PPhFINAL
DISETOR SENDIRI
d. JUMLAH PPh
FINAL YANG
DIPOTONG PIHAK
LAIN
e. SELISIH
Keterangan:
Dalam hal terdapat selisih kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum pada huruf e kolom 15, Wajib
Pajak mengajukan permohonan pengembalian dengan permohonan tersendiri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
-- 34 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Petunjuk Pengisian
: Diisi dengan nomor urut pengisian.
: Diisi dengan NPWP /Nomor Identitas Tempat Kegiatan
Usaha. Dirinci sesuai dengan identitas yang digunakan.
Nomor (3) s.d. (14) : Diisi dengan nilai peredaran bruto pada tiap-tiap tempat
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka (2) untuk
bulan yang bersangkutan.
: Diisi dengan penjumlahan dari nilai pada nomor (3) s.d.
(14) untuk tiap-tiap tempat kegiatan usaha sebagaimana
dimaksud angka (2).
Nomor (15)
Nomor (1)
Nomor (2)
-- 35 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
E. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN
Nomor
Hal
•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .(1)
Permohonan Surat Keterangan Wajib Pajak
Dikenai Pajak Penghasilan yang Bersifat Final
Bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran
Bruto Tertentu Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (2)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (SJ
Nomor telepon : (6)
Bertindak selaku D Wajib Pajak
D wakil/kuasa*) dari Wajib Pajak
Nama
NPWP
Alamat
Nomor telepon
: •••••••••••••••••••••••••••••• (7)
: •••••••••••••••••••••••••••••• (8)
: •••••••••••••••••••••••••••••• (9)
: •••••.•••.•..••.•..•••.••.•• .(10)
mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena
memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
Demikian permohonan ini kami sampaikan .
.......... , 20 (11)
•••••••••••••••••••••••••••••••• (12)
Keterangan:
1.
2.
Beri tanda X pada D yang sesuai, dalam hal permohonan diajukan oleh Wajib Pa,i§f Orang Pribadi diisi
pada D Wajib Pajak, atau dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak Badan diisi padaLJWakil/Kuasa dari
Wajib Pajak
*) coret salah satu
-- 36 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nomor surat Wajib Pajak.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Berstatus Pusat terdaftar.
Diisi dengan nama penandatangan surat permohonan.
Diisi dengan NPWP penandatangan surat permohonan.
Diisi dengan alamat penandatangan surat permohonan.
Diisi dengan nomor telepon penandatangan surat permohonan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak jika penandatangan adalah
wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan Nomor telepon Wajib Pajak jika penandatangan
adalah wakil/kuasa Wajib Pajak.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya permohonan Surat
Keterangan.
Diisi dengan tanda tangan dan nama terang Wajib
Pajak/ wakil / kuasa.
-- 37 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
F. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (ll
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)
SURAT KETERANGAN
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI
WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
Nomor: (3)
Surat Keterangan ini menerangkan bahwa Wajib Pajak:
Nama : (4)
NPWP : (5)
Alamat : (6)
memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final bagi
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan objek
pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final,
dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.
Surat Keterangan ini berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan
tanggal. .(7)
kecuali:
a. peredaran bruto atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus
juta rupiah);
b. Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung
berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b, atau
Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
c. Surat Keterangan Wajib Pajak dilakukan pencabutan atau pembatalan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Surat Keterangan ini berlaku sebagai Surat Keterangan Bebas Pajak
Penghasilan Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan atas transaksi impor
atau pembelian barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu.
.. , 20 .(8)
Kepala Kan tor
••••••••••••••••••••••••••••••• (9)
Untuk memastikan keaslian dokumen elektronik, silakan pindai QR Code
-- 38 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Berstatus Pusat terdaftar.
Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Diisi dengan tanggal akhir Tahun Pajak berakhirnya Jangka
Waktu Tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat
final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu
berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
2022.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Surat Keterangan.
Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak Berstatus Pusat terdaftar.
-- 39 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
G. CONTOH FORMAT SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (ll
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2l
SURAT PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN
Nomor: (3)
Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4)
tanggal.. (5) dengan ini Surat Keterangan Wajib Pajak Dikenai Pajak
Penghasilan yang Bersifat Final bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 atas:
Nama : .(6)
NPWP : (7)
Alamat : (8)
Nomor Surat Keterangan : .(9)
Tanggal Surat Keterangan : .(10)
dinyatakan dibatalkan.
Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
umum Pajak Penghasilan sejak Tahun Pajak tidak terpenuhinya kriteria sebagai
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final.
................... , 20 .(11)
Keoala Kantor
•[!]:. .
• • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • .(12)
Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman
https:/ /office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https:/ /tte.kominfo.go.id/verifyPDF
-- 40 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Berstatus Pusat terdaftar.
Diisi dengan nomor Surat Pembatalan Surat Keterangan.
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya Pembatalan Surat
Keterangan.
Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak.
-- 41 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
H. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP (ll
KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)
SURAT PENCABUTAN ATAS SURAT KETERANGAN
Nomor: (3)
Berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Nomor: (4)
tanggal.. (SJ dengan ini Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan yang
Bersifat Final bagi W ajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 atas:
Nama : (6)
NPWP : .(7)
Alamat : (8)
Nomor Surat Keterangan : (9)
Tanggal Surat Keterangan : (10)
dinyatakan dicabut.
Wajib Pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
umum Pajak Penghasilan terhitung sejak Tahun Pajak (11) atau tidak
lagi terpenuhinya kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto
tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.
................... , 20 (12)
Kepala Kantor
••••••••••••••••••••••••••••••• (13)
Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman
https:/ /office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https:/ /tte.kominfo.go.id/verifyPDF
-- 42 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
Nomor (1)
Nomor (2)
Nomor (3)
Nomor (4)
Nomor (5)
Nomor (6)
Nomor (7)
Nomor (8)
Nomor (9)
Nomor (10)
Nomor (11)
Nomor (12)
Nomor (13)
Petunjuk Pengisian
Diisi dengan nama Kantor Wilayah DJP.
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
Berstatus Pu sat terdaftar.
Diisi dengan nomor Surat Pencabutan Surat Keterangan.
Diisi dengan nomor Laporan Hasil Penelitian.
Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Penelitian.
Diisi dengan nama Wajib Pajak.
Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
Diisi dengan nomor Surat Keterangan.
Diisi dengan tanggal Surat Keterangan.
Diisi dengan Tahun Pajak Wajib Pajak dikenai Pajak
Penghasilan Berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan.
Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya pencabutan Surat
Keterangan.
Diisi dengan nama kepala Kantor Pelayanan Pajak.
/)
-- 43 of 47 --
jdih.kemenkeu.go.id
I. CONTOH PENENTUAN SAAT DIMULAINYA KEWAJIBAN PENGUSAHA
KENA PAJAK UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG TERUTANG
1. Contoh penerapan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri ini.
Tuan A memulai kegiatan usahanya dan terdaftar sebagai Wajib Pajak
pada tanggal 31 Januari 2024 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tegal. Tuan A merupakan Pengusaha di bidang perdagangan ponsel
(telepon seluler). Periode tahun buku yang digunakan Tuan A yaitu
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada tanggal 23
Agustus 2024, Tuan A mempunyai jumlah peredaran bruto dan/ atau
penerimaan bruto melebihi batasan Pengusaha kecil sehingga Tuan A
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak paling lambat tanggal 31 Desember 2024.
Dicontohkan, Tuan A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tegal dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak pada tanggal 14 Oktober 2024 tanpa menyampaikan
pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang
dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dimaksud.
Berdasarkan permohonan tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Tegal menerbitkan surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dengan mencantumkan tanggal Tuan A dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak yaitu tanggal 1 Januari 2025.
Dengan demikian, Tuan A wajib memungut, menyetor, dan
melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang, serta membuat
faktur pajak, mulai Masa Pajak Januari 2025, yaitu mulai tanggal 1
Januari 2025, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan.
2. Contoh penerapan ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a Peraturan
Menteri ini.
PT B baru melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka
dengan menyampaikan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak pada tanggal 22 Agustus 2025 tanpa menyampaikan
pemberitahuan mengenai Masa Pajak untuk mulai memungut,
menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang
terutang dalam permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
dimaksud. Periode tahun buku yang digunakan PT B yaitu tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember. Berdasarkan permohonan
tersebut, Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 164/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation takes effect on December 29, 2023, and revokes previous regulations, ensuring compliance with the new provisions.
Pasal 3(3) specifies exemptions for certain types of income, including income from foreign sources and income already subjected to final tax.
Wajib Pajak who fail to report their gross turnover as required may face administrative sanctions as outlined in Pasal 9(3).
Teks dipotong pada ~80 ribu karakter agar muat di halaman. Untuk teks lengkap, lihat PDF resmi.