No. 162 of 2021
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulations regarding the management of transfers to regions and village funds for the fiscal year 2021. It aims to support the handling of the COVID-19 pandemic and its impacts by optimizing the use and distribution of funds allocated to local governments and villages.
The regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) and village administrations (Pemerintah Desa) across Indonesia, particularly in the 35 priority districts identified for extreme poverty alleviation. It also impacts health service providers involved in pandemic response efforts.
- Pasal 9 mandates local governments to allocate at least 8% of their General Allocation Fund (DAU) or Revenue Sharing Fund (DBH) for health expenditures related to COVID-19, including vaccination support and health worker incentives. - Pasal 9B outlines the process for cutting DAU or DBH allocations based on recommendations from the Directorate General of Financial Balance, which must be communicated by the 12th of each month. - Pasal 20F introduces additional village cash assistance (BLT Desa) of Rp300,000 for three months to eligible families in priority districts, with specific criteria for eligibility outlined in Pasal 20F(2). - Pasal 20K establishes penalties for villages that fail to implement the BLT Desa program, including a 50% cut in future village fund allocations.
- DAU (Dana Alokasi Umum): General Allocation Fund. - DBH (Dana Bagi Hasil): Revenue Sharing Fund. - BLT Desa (Bantuan Langsung Tunai Desa): Village Cash Assistance. - Pemerintah Daerah: Local Government. - Pemerintah Desa: Village Government.
This regulation came into effect on November 23, 2021, and it amends the earlier regulations, specifically PMK No. 17/PMK.07/2021 and PMK No. 94/PMK.07/2021. It provides transitional provisions for the ongoing distribution of village funds based on the new guidelines.
The regulation interacts with various laws and regulations, including the 1945 Constitution, Law No. 17 of 2003 on State Finance, and Law No. 39 of 2008 on State Ministries. It also references specific presidential regulations and previous ministerial regulations that govern financial management and allocation processes.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 9 requires local governments to allocate at least 8% of their DAU or DBH for health-related expenditures, including vaccination support and health worker incentives.
Pasal 9B outlines the process for cutting DAU or DBH allocations, requiring recommendations to be submitted by the 12th of each month.
Pasal 20F provides for an additional BLT Desa of Rp300,000 for three months to eligible families in priority districts, with specific eligibility criteria.
Pasal 20K imposes a 50% cut in future village fund allocations for villages that do not implement the BLT Desa program.
Pasal 10 mandates local governments to report on the realization of funding support to the Minister of Finance by the 7th of each month.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (28K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER! KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07 /2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUSDISEASE20l9 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 20 -- Mengingat b. bahwa untuk optimalisasi penggunaan dan penyaluran transfer ke daerah dan dana des a gun a penanganan kemiskinan ekstrem di kabupaten prioritas, perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 20 -- Menetapkan 3 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA. Iwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 20 -- Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) clan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07 /2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825) diubah sebagai berikut: 1. Di antara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7 a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) clan belanja prioritas lainnya. (2) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk: a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) yang dapat berupa: 1. dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD- 19); 2. pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19); lwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 20 -- 3. distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) ke fasilitas kesehatan; dan 4. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19). b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan; c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (3) Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU. (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH. (5) Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan dana yang bersumber dari penerimaan daerah yang tidak ditentukan penggunaannya (non earmarked). (6) Penghitungan besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) di Daerah masing-masing. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 20 -- (7) Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan paling sedikit 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7a) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Daerah dan penanganan kemiskinan ekstrem. (8) Tata cara pelaksanaan kegiatan dan penghitungan masing-masing pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. (9) Tata cara penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam APBD atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. ( 10) Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan setiap tanggal 7 untuk periode laporan bulan sebelumnya. (11) Dalam hal tanggal 7 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pada hari kerja berikutnya. (12) Bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) yang dilaksanakan pada tingkat kelurahan. (13) Pemantauan dan pengendalian atas belanja APBD untuk dukungan pendanaan sebagaimana 1www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 20 -- dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah. 2. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9B disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 9B berbunyi sebagai berikut: Pasal 9B (1) Pemotongan atas penyaluran DAU atau DBH per daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (4) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa setelah menerima rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per Daerah dari Direktorat Jenderal Anggaran. (2) Rekomendasi pemotongan DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 12 setiap bulannya. (3) Dalam hal tanggal 12 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penerimaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya. (4) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemotongan DAU atau DBH dan penyetoran dana hasil pemotongan DAU atau DBH per Daerah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. (4a) Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat: a. nama daerah; b. besaran DAU atau DBH yang dipotong; dan c. periode pemotongan DAU atau DBH. lwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 20 -- (5) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa melaksanakan pemotongan penyaluran DAU atau DBH. (6) Pemotongan terhadap penyaluran DAU tahun anggaran 2021 dilakukan dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan paling lambat tanggal 12 November 2021. (7) Dalam hal pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2021, pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2022. (8) Batas waktu penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat tanggal 13 Juni 2022. 3. Di antara Pasal 20E dan Pasal 21 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 20F, Pasal 20G, Pasal 20H, Pasal 201, Pasal 20J, dan Pasal 20K sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20F (1) Untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas, diberikan tambahan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan. (2) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 20 -- a. keluarga penerima manfaat yang telah terdata sebagai penerima BLT Desa tahun anggaran 2021, dalam hal: 1. Desa tidak memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1); atau 2. Desa memiliki data kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1) namun tidak terdapat keluarga miskin yang masuk dalam data penerima BLT Desa tahun anggaran 2021; atau b. keluarga miskin yang berada pada kelompok 10% (sepuluh persen) penduduk miskin terbawah (desil 1) yang masuk dalam data penerima BLT Desa tahun anggaran 2021. (3) Kepala Desa melakukan pendataan calon penerima tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat tanggal 26 November 2021 setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Pasal 20G (1) Pendanaan atas tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1) bersumber dari Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri di luar dari kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan. (2) Dalam hal Desa sudah salur tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah salur. (3) Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Dana Desa tahap II dalam hal: a. Desa yang belum salur Dana Desa tahap II; atau b. pendanaan tambahan BLT Desa tidak mencukupi dengan Dana Desa tahap III di luar www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 20 -- dari kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan. (4) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menerima tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (2) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Dalam hal Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Desa menyampaikan daftar keluarga penerima manfaat yang belum menerima tambahan BLT Desa kepada Pemerintah Daerah. (6) Pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa kepada daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersumber dari APBD. (7) Dana APBD untuk pendanaan kekurangan pembayaran tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7a). Pasal 20H Tambahan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat ( 1) dibayarkan secara sekaligus paling lambat tanggal 3 Desember 2021. Pasal 201 (1) Pemerintah Desa dapat menyesuaikan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan kebutuhan Desa dengan memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 1www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 20 -- 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) setempat. (2) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Desa. Pasal 20J (1) Penyaluran Dana Desa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1), dengan ketentuan: a. penyaluran Dana Desa tahap II: 1. kepala Desa menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada bupati/wali kota; dan 2. bupati/wali kota menyampaikan dokumen Peraturan Desa mengenai APBDes kepada KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar, dan melakukan penandaan (tagging) atas Des a layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN); dan b. penyaluran Dana Desa tahap III atau tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri, bupati/wali kota menyampaikan surat pengantar, dan melakukan penandaan (tagging) atas Desa layak salur dalam aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 26 November 2021. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 20 -- (3) Kepala Desa wajib menyampaikan dokumen penyaluran Dana Desa kepada bupati/wali kota, dengan ketentuan: a. tahap II berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari: a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; b. tahap III berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 20 -- persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c. tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri berupa: 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata- rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; 4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang berasal dari: a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan 7www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 20 -- b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat tanggal 24 Desember 2021. (5) Bupati/wali kota menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Fisik dan Dana Desa paling lambat 31 Desember 2021. (6) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). (7) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah dibayarkan sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota termasuk realisasi pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2021. (8) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan yang telah disalurkan namun belum direkam realisasi BLT Desanya sampai dengan bulan kedua belas dan perekaman atas realisasi pembayaran tambahan BLT Desa paling lambat tanggal 31 Januari 2022. (9) Dalam hal tanggal 24 Desember 2021 dan tanggal 31 Desember 2021 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) pada hari kerja berikutnya. Pasal 20K (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan: a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021; dan/atau www.jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 20 -- b. tambahan BLT Desa, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa. (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai rincian Dana Desa setiap Desa. (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada tahun anggaran 2022. (5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai dari APED dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi untuk membayar tambahan BLT Desa. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 20 -- 4. Setelah huruf 1 Pasal 21 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf m, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut: Pasal 21 Ketentuan mengenai: a. rincian alokasi DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; b. rincian alokasi DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan cadangan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota; c. rincian alokasi DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menurut Daerah provinsi/kabupaten/ kota; d. contoh format laporan realisasi dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); e. contoh format pernyataan pengalokasian dukungan program pemulihan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); f. contoh format laporan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); g. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; h. contoh format laporan realisasi penyerapan DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; i. contoh format laporan rencana penggunaan sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d; j. contoh format laporan bulanan realisasi penyerapan DID tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e; www.jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 20 -- k. contoh format berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; 1. contoh format la po ran realisasi dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) clan belanja prioritas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (10); dan m. rincian 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20F ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. pemotongan terhadap penyaluran DBH tahun anggaran 2021 dapat dilakukan dalam hal rekomendasi pemotongan penyaluran DAU atau DBH per Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (1) disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; dan b. terhadap permohonan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2021 yang telah disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa atau masih dalam proses oleh bupati di kabupaten prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf m sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III serta tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 7www.jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 20 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2021 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 November 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIY ANTO BERITA NFGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1289 ~ Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Urnurn GAN u.b. ~~~ · ministrasi Kernen terian YAU~ 13 199703 1 001 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 20 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162/PMK.07/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17 /PMK.07 /2021 TENTANG PENGELOLAAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DALAM RANGKA MENDUKUNG PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN DAMPAKNYA M. RINCIAN KABUPATEN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM NO. KODE PROVINSI PEMERINTAH PEMDA KABUPATEN/KOTA 1. 3203 JAWABARAT CIANJUR 2. 3204 JAWABARAT BANDUNG 3. 3208 JAWABARAT KUNINGAN 4. 3212 JAWABARAT INDRAMAYU 5. 3215 JAWABARAT KARAWANG 6. 3302 JAWATENGAH BANYUMAS 7. 3304 JAWATENGAH BANJARNEGARA 8. 3305 JAWATENGAH KEBUMEN 9. 3327 JAWATENGAH PEMALANG 10. 3329 JAWATENGAH BREBES 11. 3513 JAWA TIMUR PROBOLINGGO 12. 3522 JAWA TIMUR BOJONEGORO 13. 3524 JAWA TIMUR LAMONGAN 14. 3526 JAWA TIMUR BANGKALAN 15. 3529 JAWA TIMUR SUMENEP 16. 5311 NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TIMUR 17. 5302 NUSA TENGGARA TIMUR TIMOR TENGAH SELATAN 18. 5314 NUSA TENGGARA TIMUR ROTE NDAO 19. 5317 NUSA TENGGARA TIMUR SUMBA TENGAH 20. 5319 NUSA TENGGARA TIMUR MANGGARAI TIMUR 21. 8103 MALUKU MALUKU TENGGARA BARAT 22. 8102 MALUKU MALUKU TENGGARA 23. 8101 MALUKU MALUKU TENGAH 24. 8105 MALUKU SERAM BAGIAN TIMUR 25. 8108 MALUKU MALUKU BARAT DAYA 26. 9207 PAPUABARAT TELUK WONDAMA 27. 9206 PAPUABARAT TELUK BINTUNI 28. 9209 PAPUABARAT TAMBRAUW 29. 9210 PAPUABARAT MAYBRAT 30. 9211 PAPUABARAT MANOKWARI SELATAN lwww.jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 20 -- NO. KODE PROVINS! PEMERINTAH PEMDA KABUPATEN/KOTA 31. 9102 PAPUA JAYAWI.JAYA 32. 9107 PAPUA PUNCAKJAYA 33. 9123 PAPUA LANNY JAYA 34. 9121 PAPUA MAMBERAMO TENGAH 35. 9128 PAPUA DEIYAI MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum .,,,.. ~ b. Kep~a · ministrasi Kernen terian AH~ 131997031001 ttd. SRI MULYANI INDRAWATI ' www.jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 20 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
tentang COVID-19 / CORONA - DANA DESA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 162/PMK.07/2021/2021. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 12 requires local governments to monitor the implementation of COVID-19 response activities at the village level.
Pasal 9(5) allows local governments to use non-earmarked funds if DAU or DBH allocations are insufficient for health expenditures.
Pasal 9(7) allows local governments to adjust funding support based on the local COVID-19 case levels, as determined by the National Disaster Management Agency.