No. 160 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, amends the previous regulation regarding the procedures for the provision, disbursement, and accountability of health insurance contributions for beneficiaries. It aims to enhance the liquidity of health insurance funds and improve the efficiency of fund management in line with recent changes in health insurance policies.
The regulation primarily affects BPJS Kesehatan (the Social Health Insurance Administration), government agencies involved in budget management, and health service providers that receive contributions from the government for health insurance beneficiaries.
- **Pasal 3**: If there are policy changes affecting the number of participants or the amount of contributions that exceed the allocated budget, the shortfall can be covered by the current year’s budget or subsequent budgets. - **Pasal 7**: BPJS Kesehatan may submit a funding request for up to three months in advance if there are liquidity issues. The request must include detailed calculations and supporting documents as specified in the regulation. - **Pasal 8**: BPJS Kesehatan must notify relevant authorities before submitting funding requests, ensuring coordination with the Ministry of Health and the Ministry of Finance. - **Pasal 12**: A reconciliation process must be conducted at least every three months to compare disbursed funds against actual participant data and contribution amounts.
- **PBI**: Penerima Bantuan Iuran (Beneficiary of Contribution Assistance) refers to individuals receiving health insurance contributions from the government. - **KPA**: Kuasa Pengguna Anggaran (Budget User Authority) is the entity responsible for managing budget allocations.
The regulation is effective from August 1, 2019, and it amends the previous regulations, specifically PMK No. 10/PMK.02/2018 and PMK No. 33/PMK.02/2019.
This regulation interacts with Presidential Regulation No. 82 of 2018 on Health Insurance and its amendments, ensuring that the procedures align with national health insurance policies and budget management practices.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
According to Pasal 3, if policy changes lead to exceeding the allocated budget for health insurance contributions, the shortfall can be addressed using the current or future budgets.
Pasal 7 allows BPJS Kesehatan to submit a funding request for up to three months in advance during liquidity difficulties, requiring detailed calculations and supporting documents.
Under Pasal 8, BPJS Kesehatan must notify relevant authorities before submitting funding requests, ensuring proper coordination with the Ministry of Health and the Ministry of Finance.
Pasal 12 mandates that BPJS Kesehatan and KPA conduct a reconciliation of disbursed funds against actual contributions at least every three months.
The regulation is effective from August 1, 2019, as stated in Pasal 12A.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (20K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan yang dianggarkan oleh Pemerintah bagi penerima bantuan iuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; b. bahwa untuk menjaga likuiditas dana jaminan sosial kesehati:m dan meningkatkan . efektivitas dan efisiensi penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, serta mengakomodasi perubahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 13 -- Mengingat diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran; 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 355); www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 13 -- MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 218) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana luran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan luran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 355), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal3 diubah, sehingga Pasal3 berbunyi sebagai berikut: Pasal3 Dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan jumlah kepesertaan dan/ atau besaran luran PBI yang mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan, dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran berikutnya. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 13 -- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 (1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana luran PBI kepada KPA untuk paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi di mana dalam perencanaan kas dana jaminan sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan akan terjadi saldo negatif paling kurang pada bulan kesatu danjatau bulan kedua walaupun telah diberikan dana talangan dari BPJS Kesehatan. (3) Surat tagihan dana luran PBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: a. daftar perhitungan dana luran PBI sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. daftar rekapitulasi peserta PBI yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. kuitansijtanda terima sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan sesum format sebagaimana tercantum Lampiran IV yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dalam tidak e. perencanaan kas selama 3 (tiga) bulan kedepan yang ditandatangani oleh Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan dan diketahui oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan www.jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 13 -- f. salinan saldo rekening koran dana jaminan sosial kesehatan terakhir pada waktu pengajuan tagihan dana luran PBI. (4) Surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan pencairan dana luran PBl yang akan dimintakan. (5) Surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diajukan pada bulan Januari setiap tahunnya. (6) Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau yang diliburkan, surat tagihan dana luran PBl se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan pada hari kerja sebelum tanggal4 (empat). (7) Dalam hal BPJS Kesehatan masih mengalami kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan setelah dilakukannya proses pembayaran dana luran PBl paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana luran PBl untuk paling banyak 2 (dua) bulan berikutnya. (8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan besaran iuran PBl se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang mengakibatkan terjadinya selisih kurang pencairan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat tagihan dana luran PBl paling banyak sejumlah bulan yang telah dicairkan. 3. Ketentuan Pasal8 diubah, sehingga Pasal8 berbunyi sebagai berikut: Pasal8 ( 1) Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( 1), ayat (7), dan ayat (8), BPJS Kesehatan harus terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA yang ditembuskan kepada Menteri Kesehatan selaku PA, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan Direktur Jenderal Anggaran c.q. Direktur www.jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 13 -- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan ke depan. (2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran dan melakukan penilaian terhadap usulan kebutuhan. (3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan BPJS Kesehatan. (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penilaian: a. untuk pengajuan tagihan paling banyak 3 (tiga) bulan ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima; b. untuk pengajuan tagihan paling banyak 2 (dua) bulan ke depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) sekurang-kurangnya memuat informasi sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima; dan c. untuk pengajuan tagihan selisih kurang pencairan dana luran PBI paling banyak sejumlah bulan yang telah dicairkan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8) sekurang-kurangnya memuat informasi sesum format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, paling lama 5 (lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 13 -- (5) Dalam hal BPJS Kesehatan akan menyampaikan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sebelum pencairan dana luran PBI. (6) Dalam hal BPJS Kesehatan akan menyampaikan surat tagihan dana luran PBl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) dan ayat (8), BPJS Kesehatan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencairan dana luran PBI. 4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) KPA dan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atau perhitungan kembali dana luran PBl yang telah dicairkan atau ditagihkan dengan tagihan yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran iuran. (2) Rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali. (3) Realisasi data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan data yang bersumber dari hasil pemutakhiran data PBljaminan kesehatan yang terdaftar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana luran PBl yang dicairkan melebihi jumlah dana luran PBl yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ a tau besaran 1uran, kelebihan atas pembayaran tersebut dapat www.jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 13 -- diperhitungkan pada tagihan berikutnya dan/ a tau BPJS Kesehatan dapat langsung menyetorkan kelebihan pembayaran tersebut ke kas negara setelah berita acara hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan. (5) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah dana luran PBl yang dicairkan lebih sedikit dari jumlah dana luran PBl yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran iuran, kekurangan atas pembayaran tersebut dapat dibayarkan setelah berita acara hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan. (6) Rekonsiliasi pada akhir tahun anggaran berjalan dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Desember setelah BPJS Kesehatan menyampaikan surat yang berisi perkiraan peserta PBl yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebelum tanggal 30 November. (7) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan jumlah dana luran PBl yang dicairkan melebihi jumlah dana luran PBl yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran 1uran, kelebihan atas pembayaran tersebut harus segera disetorkan ke kas negara oleh BPJS Kesehatan setelah berita acara hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan. (8) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan jumlah dana luran PBl yang dicairkan lebih sedikit dari jumlah dana luran PBl yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran iuran, kekurangan atas pembayaran tersebut diperhitungkan sebagai penambahan tagihan dalam Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan dana luran www.jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 13 -- PBI atas tagihan dana luran PBI tahun anggaran berjalan setelah berita acara hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan. (9) Hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi sekurang-kurangnya memuat informasi sesuai format tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 12A Ketentuan Pasal 3, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 12 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 20 19. 6. Diantara Lampiran VIA dan Lampiran VII disisipkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran VIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 7. Lampiran VIII diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 13 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 November 2019 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd . WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1421 www.jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 13 -- LAMPIRAN VIB PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10 IPMK.02I20 18 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN USULAN KEBUTUHAN DANA lURAN PBI YANG DISEBABKAN ADANYA KEBIJAKAN KENAIKAN lURAN Berdasarkan surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor ... tanggal. .. perihal ... dan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor ... tanggal... perihal ... , pada hari ini ... , tanggal... bulan . . . tahun . . . di . . . (kota) telah dilakukan penilaian kebutuhan dana untuk pencairan selisih dana luran PBI yang disebabkan adanya kebijakan kenaikan iuran atas bulan yang telah dicairkan dengan hasil penilaian sebagai berikut: 1. Terdapat kebutuhan pencairan dana luran PBI akibat kebijakan kenaikan iuran sesuai dengan berita acara rekonsiliasi terlampir. 2. Pencairan dana luran PBI yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui sebesar ... dan dibayarkan secara sekaliguslbertahap *) untuk periode bulan ... sampai dengan bulan ... 3. Dalam hal rencana pengajuan SPM yang nilainya masuk dalam transaksi besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 I PMK. 05 I 2017 tidak memenuhi norma waktu penyampaian rencana penarikan dana harian, maka KPA diperkenankan menyampaikan dispensasi kepada KPPN Jakarta. 4. Prosedur dan persyaratan untuk pencairan dana luran PBI dilakukan sesuai ketentuan. 5. Setelah dana tersebut cmr ke BPJS Kesehatan, maka BPJS Kesehatan melaporkan realisasi pembayaran klaim untuk seluruh rumah sakit kepada Menteri Kesehatan. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 13 -- ... (kota), ... (tanggal) No Institusi Nama Tanda Tangan 1. Kuasa Pengguna Anggaran/PPK ... . .. 2 . BPJS Kesehatan . .. . .. 3 . Kementerian Keuangan: . .. . .. a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara ... . .. b . Direktorat Penyusunan Anggaran . .. . .. Pendapatan dan Belanja Negara c. Direktorat Harmonisasi Peraturan ... . .. Penganggaran d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan ... . .. Negara Jakarta VII *) caret yang tidak perlu MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI IND RAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 13 -- LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160/PMK.02/2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 10/PMK.02/2018 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA lURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN lURAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI PENCAIRAN DANA lURAN PENERIMA BANTUAN lURAN TRIWULAN ... TAHUN ANGGARAN ... Pada hari ini ... , tanggal .. . bulan ... tahun ... di ... (kota) telah dilaksanakan rekonsiliasijperhitungan kembali luran PBI Triwulan ... Tahun Anggaran ... antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan. Materi rekonsiliasijperhitungan kembali luran PBI adalah perbandingan antara dana luran PBI yang telah dicairkan dengan dana luran PBI yang seharusnya diterima berdasarkan realisasi data kepesertaan dan/ atau besaran luran PBI sebagai berikut: 1. Pencairan dana luran PBI a. SPM/ SP2D-LS bulan .. . b. SPM/ SP2D-LS bulan .. . c. dan seterusnya (sampai dengan 6 bulan) Jumlah Rp . Rp. Rp. Rp. 2. luran PBI a. Bulan ... dengan realisasi peserta ... , besaran iuran Rp . b. Bulan ... dengan realisasi peserta ... , besaran iuran Rp. c. dan seterusnya (sampai dengan 6 bulan) Jumlah Rp. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, BPJS Kesehatan wajib: a. memperhitungkan kelebihanjkekurangan pencairan dana luran PBI Triwulan ... dengan pencairan dana luran PBI Triwulan berikutnya; atau b. menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi untuk Triwulan IV . . . . (kota), ... (tanggal) Kuasa Pengguna Anggaran/PPK NIP. Direktur ... BPJS Kesehatan MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA·, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI www.jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 13 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
tentang APBN - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 160/PMK.02/2019/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation amends PMK No. 10/PMK.02/2018 and PMK No. 33/PMK.02/2019, updating procedures for health insurance fund management.