No. 16 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes guidelines for the implementation of decentralization by the Ministry of Health in Indonesia for the fiscal year 2023. It aims to ensure effective, efficient, and accountable execution of health programs funded through decentralization, as mandated by government regulations.
The regulation primarily affects provincial health offices (dinas kesehatan provinsi) that are responsible for planning, implementing, and monitoring health activities funded by decentralization. It also impacts local governments and health service providers involved in public health, health services, disease prevention, and vocational training programs.
- Pasal 2 outlines that the guidelines serve as a reference for provincial health offices in planning, executing, and monitoring activities funded by decentralization. - Pasal 3 specifies the scope of activities, including public health strengthening, health service enhancement, disease prevention, and management support activities. - Pasal 5 mandates provincial health offices to report, monitor, and evaluate the implementation of activities funded by decentralization periodically through the relevant information systems. - Pasal 4 details the funding source for decentralization, which comes from the national budget allocated to the Ministry of Health.
- Dekonsentrasi (Decentralization): The delegation of certain governmental affairs from the central government to provincial governors as representatives of the central government. - Dinas Kesehatan Provinsi (Provincial Health Office): The local government body responsible for health services at the provincial level. - Penanggung Jawab Program (Program Responsible Person): The head of an Echelon I unit within the Ministry of Health responsible for a specific program.
The regulation came into effect on March 3, 2023, and is retroactively applicable from January 1, 2023. It does not explicitly replace any previous regulations but is aligned with existing laws on decentralization and health management.
The regulation references several laws and regulations, including Government Regulation No. 19 of 2022 on Decentralization and Assistance Tasks, which provides the legal framework for decentralization in Indonesia. It also aligns with the National Medium-Term Development Plan and the Ministry of Health's strategic plans for 2020-2024.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 establishes that the guidelines are a reference for provincial health offices in planning, executing, and monitoring activities funded by decentralization.
Pasal 3 outlines the scope of activities funded by decentralization, including public health strengthening, health service enhancement, disease prevention, and vocational training.
Pasal 5 requires provincial health offices to report, monitor, and evaluate the implementation of activities funded by decentralization periodically through the relevant information systems.
Pasal 4 specifies that the funding for decentralization comes from the national budget allocated to the Ministry of Health.
Pasal 1 defines decentralization as the delegation of certain governmental affairs from the central government to provincial governors.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (59K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.212, 2023 KEMENKES. Penyelenggaraan Dekonsentrasi.
Pedoman.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan
dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat berupa pembinaan dan pengawasan
umum dan teknis ditetapkan dengan Peraturan
Menteri/Lembaga Pemerintah non-Kementerian;
b. bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan
bersumber dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan
dalam mendukung transformasi kesehatan dapat
berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, perlu
ditetapkan pedoman penyelengaraan dekonsentrasi
Kementerian Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman
Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan
Tahun Anggaran 2023;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
www.peraturan.go.id
-- 1 of 38 --
2023, No.212
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 660);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020
tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 914) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
461);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 156);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan
sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
www.peraturan.go.id
-- 2 of 38 --
2023, No.212
kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
4. Penanggung Jawab Program adalah pimpinan unit
Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan yang
bertanggung jawab pada satu program tertentu.
Pasal 2
Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian
Kesehatan Tahun Anggaran 2023 merupakan acuan bagi
dinas kesehatan provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan,
dan pemantauan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi
Kementerian Kesehatan untuk mendukung program
Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
Pasal 3
Ruang lingkup kegiatan bersumber dana dekonsentrasi
Kementerian Kesehatan tahun Anggaran 2023:
a. Untuk Program Kesehatan Masyarakat, meliputi kegiatan
penguatan kesehatan masyarakat di provinsi;
b. Untuk Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan
Kesehatan Nasional, meliputi kegiatan penguatan
pelayanan kesehatan di provinsi;
c. Untuk Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
dengan kegiatan penguatan pencegahan dan
pengendalian penyakit di provinsi, pengelolaan krisis
kesehatan dan peningkatan kesehatan jemaah haji;
d. Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
meliputi kegiatan peningkatan kualitas sumber daya
manusia kesehatan di provinsi; dan
e. Untuk Program Dukungan Manajemen, meliputi kegiatan
pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan
barang milik negara, perencanaan dan penganggaran
program pembangunan kesehatan, pengelolaan data dan
informasi kesehatan.
Pasal 4
(1) Dana dekonsentrasi Kementerian Kesehatan tahun
anggaran 2023 bersumber dari anggaran pendapatan
dan belanja negara bagian anggaran 024 Kementerian
Kesehatan tahun anggaran 2023.
(2) Pagu alokasi dana dekonsentrasi masing-masing
program per provinsi yang bersumber dari dana
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran
dinas kesehatan provinsi.
(3) Mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber dari dana
dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
www.peraturan.go.id
-- 3 of 38 --
2023, No.212
peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Kepala dinas kesehatan pemerintah daerah provinsi harus
melakukan pelaporan, monitoring, dan evaluasi terhadap
pelaksanaan kegiatan bersumber dana dekonsentrasi
Kementerian Kesehatan secara berkala melalui sistem
informasi pada Kementerian Keuangan, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, dan Kementerian Kesehatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 6
Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementerian
Kesehatan Tahun Anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2023.
www.peraturan.go.id
-- 4 of 38 --
2023, No.212
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2023
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI G. SADIKIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2023
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
-- 5 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
LAMPI RAN
PERA1VRAN MENTER! KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANO
PEOOMAN PENYELENOOARAAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN
KESEHATAN TAHUN ANOOARAN 2023
PEOOMAN PENYELENOOARAAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANOOARAN 2023
BAB!
PENDAHULUAN
A Latar &lakang
DI dalnm Undang·Undang Nomor 17 Tnhun 2007 tentang Rencana
P<,mbn.ngunan Jangka Panjang NMlonal Tnhun 200:5·202:5, dlsebutkan
bahwa pembangunan kesehatan pada haldkatnya ndalah upaya yang
dllnksanaklln oleh semua kempenen bangsa tndenesta yang bertujuan
menlngkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hldup ..hot bagt
setlap orang ngnr terwuJud derajat kes ehatan masyamknt yang setlng&i·
tlnggtnya, sebagat lnv•stasl bagl pernbangunan sumber daya manusta
ynng produkU! secara soslal dan ekonomls. Sasnrnn pernbangunan
k... hatan yang akan dlcapal poda tahun 202:5 yaltu menlngkatnya
dernjat kesehatan masynmkat yang dltunjukkan oleh menlngkatnyn
umur harnpan hldup, menurunnya o.ngk.a kemanan tbu, menurunnyo
angko. kematlan bavt. dan menurunnvn orevalensl undemutrlsl eada
balltn. P<,ncapalan sruaran tersebut bukan hanva menlndl tugas
pemertntah tetapl menjadl tugas bersama .. 1uruh kernponen bangsa.
DI dalam Rencana P<,mbangunnn Jangka Menengah Naslonnl 2020·
2024, dnetapkan sasaran yang lngln dleapal yalnt mentngkatkannya
status kesehatan dan glzl rnasyarakat melalul upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyamkm ynng didukung dengnn perllndungan ftnanstal
dan pemeratan pelaynnan keseharan. Kementertan Kesehatan sebaga.i
sektor yang bertanggung Jawab untuk urusan kesehatan dalarn R•ncnnn
Strategls Kementerlan K•sehatan 2020·2024, telah menetapkan visl, mis!,
tujuan, dnn sasaran strntegls yang akan dlcapal dalam P<,mturan M•nterl
Keseh:uan Nomor 13 Tahun 2022 tenta.ng Perubnhan atas Peraruran
�1enterl Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategls
Kementerlan Kesehatnn 2020-2024 .. bagaimana dltunjukkan dalam
Onmbar l.
-- 6 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
Ketel'kaitan Visi, Misi, T'Ujuan &. Sasuran Strntegis Kemenkes
[� I I\ Fi :1,U 11eii ii+ 11 I
B-- -- -- --- --- -- -�-·- --- -- -- --- ----- - .. - ........._ -- -... --- - -- • • •
Onmbar 1
Keterkaitan Vlsi, l1isi, Tujuan, dan Sosa.ran Strategis Kementerian
Kesehatan Tnhun 2020-2024
Untuk memperoepat pencapatan vtsl, mlsl, tujuan dnn sasaran
strotegis tersebut, Kementerlan Kesehatan melakukan refonnasl
kesehatan berdasarkan 6 prtnslp dasar yang menjndl pllar tronsfonnosl
kesehatan Indonesia, yaltu.
1. tmnsfonnasl lnyonan primer;
2. tmnsfonnnsl lavanan rulukan;
3. tmnsfonnasl slstem ketahannn kesehatan (fannasl dan alat
kesehatan serta tanggap darurnt];
4. tmnsfonnasl slstem pernbtaynan kesehatan ;
!5. tronsfonnasl SOM kesehatan; dan
6. tmnsfonnasl teknologl kesehatan.
Selaln menerapkan upayo transfonnasl dalarn semua keglatan di
Pusat, Kementertan Kesehntan juga mellbatkan pemertntah daerah
melalul penyelenggarnan dekonsentrosl di level pmvtnsl. Dekonsentrosl
menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentong Pemertntnh
Daerah odalah pellmpahan sebagtan urusan pemertntnhan yang menjadl
kewenangnn Pemertntah Pusat kepada Gubernur sebagal wokll
Pemertntnh Pusot. kepada lnstansl verrtkal di wllayah tertenru, dan/ atau
kepada gubemur don bupntl/walikoto sebagat penanggung jawab urusan
pemertntnhan umum. Defislnl dekonsentrasl yang leblh speslfik unt uk
Dekonsentrasl kepada Oubernur sebagal WakU Pemertntnh Pusat ynng
selanjutnya disebut Dekonsentrasl kepada OWPP, sebagalmano
tercanrum pada PP No. 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasl dan Tugas
Pemb..·uuuan, adalah pellmpahnn sebaglan urusan pernertntahan yang
menjndl kewenangnn Pemertntnh Pusnt kepada gubernur sebngal wnkll
Pemertntnh Pusat. Tujuan dekonsentrasl selatn mempercepnt peneapatan
target naslenal, juga untuk mengumngl kesenjnngnn pembangunan
antardaerah guna memellhnm keuruhan Negara Kesaruan Republlk
tndonesta.
Kewenangan pemanfaatan dana dekonsentmsl dldelegaslkan pada
pemertntnh daerah, dalam hru lnl gubemur, sebngal wakll pemertntah
pusat dan dlpenanggungjawabkan ke Menter! Kesehatan. Pendelegaslan
tersebut sesuat denga.n Kepurusan Menterl Kesehatan Nomor �2 Tn.hun
-- 7 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
2016 tentnng Pellrnpahan Wewenang Penetapan Pejnbat yang dlbert
Wewenang dan Tonggung Jawab untuk At.as Nama Mentert Kesehatan
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Bamng dalarn Pengelolaan
Anggaran Pendapntan dan Belanja Negara Kementerlan Kesehntan di
Tingkat Provinsl, sedangkan mekanlsmenyn rnengacu pada Pedoman
Penyelenggama.n Dekonsentrasi Kementerian Ke�hatan Tahun Anggamn
2023.
Penyusunan pedoman lnl dlperlukan agar perencanaan dan
pelaksanaan �tan ynng tercantum dalam Oaftnr lslan Pelaksanaan
Anggamn (DIPAI dekonsentrasl berjalan tertlb, taat hukum, transpnran,
efektl(, efislensl, balk dart segl peneapaian ktnerjn, keuangan, maupun
mo.n(aatnya untuk penlngkaran derajat kesehatan rnasyarakat. Ketentuo.n
mengenal rtnclan kegiatan penggunaan dana dekensentmst setiap
program dltetnpkan dalam petunjuk opemsionnl oleh Eselon I
penanggung jawab program mnslng·maslng di llngkungan Kementertan
Kesehata.n.
B. Tujuan
I. Tujuan Umum
Membertkan pedoman bag! dlnas kesehatan provlnsl dalarn
m.erenconakan, melo.ks.anak:an, mema.ntau (monitoring), dan
mengevalusl kegtatan yang dlblayal melalul dekonsentrasl T.A. 2023.
2. Tujuan Khusus
a. Membertkan pedoman bagl dlnas kesehatan provlnsl dalam
menyusun perencanaan dekonsentmsi yang seaual dengan
kebutuhnn daemh dan mendukung target pembangunan naslonal
termasuk t:mnsforrnasJ kesehatan;
b. Membertkan pedoman bag! dlnas kesehatan provinsl dalarn
melaksanaknn kegiatan yang dlblayai dekonsentmsl sesunl dengan
kaidah pelaksanaan anggaron; don
e. Membertkan pedoman bag! dines kesehatan pmvinsl dalam
melnkukan monitoring dan evnluasl pelaksanaan dekonsentmsl
sehlngga dapat digunakan dalam penyusunnn perencanaan
dekonsentrasl tahun berlkutnyn.
C. Pelnksana
Pelaksnna keglntan bersumber dann dekonsentmsl tahun anggamn
2023, dalam hal nspek perencanaan, pelaksanaan, clan evnluaslnyn,
aclalah penanggung Jawab program di dlnas kesehatan provlnsl yang
dlkoordlnaslkan oleh sekretnrlat dlnas kesehatan provinsl. Anggamn
dlalokaslkan dalam saru OIPA di dlnas kesehatan provtnsl.
0. Kebljakan Opernslonal
I. Dana dekonsentmsl adalah dana \'llnJ! bersumber dart AnQl!amn
Pendapntan clan Belanja Nelt'lra Kementerlan Kesehatan vanit
dlllmpahkan penitelolaannya kepncla dinas keseharan provinsl.
2. Dana dekonsentrasl Kementerian Kesehatan bukan merupakan dana
utama dalam penyelenggnrnan keglatan kesehatan di daerah sehlngga
pemerlntah daerah tetap berkewajlban mengnlokaslkan dana bldang
kesehatan sesunl amanat Undang·Undang Nomor 36 Tahun 2009
rentang Kesehatnn.
3. Dlnas kesehatan provinsl merupnkan oritanisasl pernniikat daernh
yanii mempunynJ linRkuP IUl!'IS dan funiist yanit sama denlt'ln
Kementerfan Kesehata.n sebapi aalah s:itu ayarnt dak'lm
penyelenggaroa.n dekonsentm.sl kepado OWPP sesual dengnn PP 19
-- 8 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
Tahun 2022 tentang Dekonsentrosl dan Tugas Pembanruan pasal :5
poln b.
4. Pettncannan dan pema.nfaat.an dana dekonsentrasl meng.acu pada
rencana �mban2Unan kesehatan naslon.nl sepertl Rencnna
PembanRUnnn Jan1tkn Menengah Nasional Tnhun 2020·2024, Rencann
Strntellfs Kementertan Keuhatan Tohun 2020.2024, Rencann Kerja
Pemerintah Tnhun 2023 dan tmnsformasl kesehatan.
.5. Perencan.aan ketVnto.n dekonsentmsl dlsusun berdas.o.rkan evaluasl
capatan klnerja dan reallsas! dana dekonsenrrast dengan data terktnt,
kond!s! terka!t aaat in!, dan mempertimbangkan target aasaran
mendnt.nng.
6. Pen�lolaan anltl!'lfa" dan pelaksannan kel([atan vnnR menR:R:Unnkan
dana dekonsentras! harus tertntegrasl, terpadu dengan kegtatan yang
berasal dart surnber anggamn la.!nnya, t!dak dupllkas!, d!lakukan
secara tertlb, taat pada peraruran perundang-undangan, eflslen,
erekttr, tmnspamn, dan bertanR:R:Un1t [awab,
7. Kel!lacan vnn11 dlb!aynl dengan dana dekonsentmsl bersifa, pernblnaan
dan pen11,3wasan. Kel!latan pernblnaan terd!rt dart fosil!tas!
(pemberdavaan, penJ!Udtan kapasltas dan blmblngan teknls),
konsultas!, pendldlkan dan pelatthan sedangkan kel!latan pengawasan
dilaksanakan dalam benruk monl1ortn11 dan evaluasl.
8. Untuk mendukung pelaksanaan kel!lntan dekonsentrasl, sebagtan
keetl dona dekonsentrasl dapat dialokaslkan untuk dukungan
manajemen di luar 001 (bela.nja pegawal) dan 002 [operaslonal
perkantoran]. Penetapan besaran alokasl dana dukungan manajernen
Int memperhaukan usas keparutan, kewojaran, ekonomls, dan eflstensl.
9. Oalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evnluasl
kel!latan dekonsentmsl, unit utama dapat berkoordinas! den11an dtnas
kesehatan provtns! untuk menl"J!a sinkronlsasl dan keberlanlutan
pl1)J!raffl dekonsenrrasl.
10. �1enu dekonsentmsl disusun oleh unlt utama sesuat dengan
kewenangannva sementara daemh menyampaikan usulan
dekonsentmst kepada pusat sesual dengan kebutuhan lntervensl
masalah kesehatan di pemertntahan provtns!.
l l. Da.lnm pelaksanaan keS[intan dekonsentra.sl, dlnns kesehatan provlnsl
bertugas sebagai penanggungjawab keglatan dan pengelcla keunngnn.
Pengelolaan dan pertnnggungjawaban keuangan anggamn
dllaksanakan usual dengan ketentuan pemtumn perundang-
undangan.
12. Olnas kesehatan provlnsi memilikl kom!tmen untuk memanfaatkan
dana dekonsentrasl Kernentertan K6ehatan seoptlmal mungktn dalarn
ran11ka pencapa.!an tat"l!et pembangunan kesehatan vanR dtruangkan
dalam perjanjlan klnerja antara Menter! Kesehatan dan Kepala dtnas
kesehatan provinsl ma.slna:-masln2.
13 Dalam ran1tka pelaksanaan dekonsentrasl oleh dlnas kesehacan
provlns!, Sekretartat Jendernl menyusun petunjuk operasiona.!
dekon�ntrosl setelah mendapat masukan dart unit utruna
penanggungjawab program.
E. Prinslp Dasar Perencanaan, Pelaksanaan, dan Monltortng/Evaluasl
Keglatan
-- 9 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
Tahapan pereneanaan, pelaksanaan, dan monltor!ng/evnluasl keg!atan
dekonsentmsl berpedoman pada pr!nslp ber!kut:
I. Keterpaduan
�r.,ncanruu, dan pelaksanaan keg!atan dllakukan seeara terpadu balk
dart sis! dana, sumber daya manusla, tempat, wnktu, kegtatan, serta
snrnna untuk pencapnlan target program keseharan, dan dapat
m.eUbatkan lintas-sektor, lintaa-·pro,vnm, serta unsur lalnnva.
2. Eftsl•n
�lnksanaan kegiatan dengan memanfuatkan sumber dayn yang ada
secara tepnt dan cennat untuk mencapal tujuan seoptlmnl mungkln.
3. Efektlf
Kegl:itan yang dllaksanakan berdaya ungldt terhadnp pencapnllln
program kesehntan pr!or!tas naslonal.
4. Transpnran
�ngelolaan keuangan menynngkut sumber dan jurnlah dana, r!ncllln
penggunann dan pertonggungJawaban dllaksanakan secarn terbuka
sehlngg:i memudahkan pihak yang berkepentlngan untuk
menaetahutnya.
!I. Akuntabel
�ngelolruln dnn pernanfaatan dana harus dapnt dlpenanggung·
jawabkan sesWll denJUUI aruran vanR berlaku.
6. Asu Mnnfaat
Hasil darl keglatan dana dekonsentra.sl harus dlmsakan manfaatnyn
oleh masynrakat.
-- 10 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
BAB II
PERENCANAAN DAN PENOANOOARAN
A Perencanaan
Mek.anlsme pereneanaan kematan dekonsentmsi, seba.zai bertkut:
I. Pen•Ulpan menu dan lndlkasl kebutuhan anggarnn
Tahapnn k•g!atan lnl, antam lain:
a, Unit utama menyusun menu don tndlkasi anggarnn serta target
kln•rja kog!ntan dekonsentmsl .. sual dengan program dan
kog!atan pada R•nstm K•menkes Tohun 2020·202�. Menu
kog!atan dekon .. ntn111I dlsusun pada level KRO/RO/kompon•n.
b. Unit utama menynmpalkan usul.nn menu, lndikasi anggarnn clan
targ,,t klnerja k•g!atan dekon ..ntrnsl kepada Biro Perencanaan
dan Anggaran dengan tembusan kepada Sekretaris Jend•rnl.
e. Biro Perencnnaan dan Anggarnn rnelakukan vertnkasl menu
kog!atan dekon .. ntrasl mengaeu pada k•bljakan Kementerian
Ke�hatan dan PP Nomor l9 Tahun 2022.
d. Biro Perencanaan dan Anggarnn menynmpalkan hasll veriflkasl
menu dekonsentrosJ kepada unit utarna dan dlnas kesehatan
provlnsl.
2. Pengusulan keg!atan dekon ..ntrnsl dan targ•t klnerja
Tahapnn k•gfatan lnl, antara lain:
a. Penanggung jawab program di dlnas keseharan provlnsl memtllh
menu dekon ..ntrasl yang sesuat dengan kebutuhan prloritas
daerah dan berkeerdtnast dengan unit utama pengampu
kog!atan Dekonsentrasl.
b. Penonggung jawnb program dtnas kesehatan provlnsl rnenyusun
kerangka aeuan k•g!ntan (KAIQ atau term of reference (TOR) dan
rtnetan anggaron dan belanja (RAB) ..rta data dukung laln
terkalt sesual dengan menu keglatan yang dlplllh dan dtlengkapt
dengan u,rg,,t klnerja.
c, Penonggung Jawab program dlnas kesehatan provinsl
menynmpnlkan usulan kegfaUln dekonsemrasl kepada k•p..1111
din.as kesehatnn c.q, sekretarts dinas kesehatan atau bidang
yang membawo.hl pereneanaan n.nggaran.
d. K•pnln dlnas kesehntan provlnsl c.q. sekretarts dlnas keseharan
atau bldang yang membawaht perencanaan onggoron
melakukan penelaahan terhadap usulnn dart setlap penanggung
Jawob program.
•· Olnas kesehatan provlnsl menyampaikan usulan kegfatan
dekonsentrosl hasll vorlflkasl seeara resml beserta TOR. RAB,
dan data dukung lain terkalt kepada Biro Perencanaan dan
Anggamn.
r. Biro Perencanaan dan Anggaron melakukan rekapltulasl
terhadap usulan kegl.Man dekonsentrasl dan meneruskan hasll
rekapltulaslnya ke unit utama untuk dtverfflkast,
3. V•rifikasl oleh Unit Utama
TahaP3n kog!atan lnl, antara lain:
a. Unit utama melakukan vortflkosl dan rekaplrulasl menu
dekonsenrrast yang dlusulkan oleh dlnas ke .. hatan provlnsl.
b. Unit utama melakukan veriflkasl atn.s usulan anggnmn kegiatan
dekonsentrasl dengan mempertlmbangka.n perma.saL.'Ulan ata.u
capruan targ•t pembnngunan k•seh11tan balk naslonal maupun
-- 11 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
daerah, sasaran, dan kemampuan daernh untuk melaksanakan
keglatan.
e. Unit utama menyampalkan hasll verlfikasl usulan kegiatan
dekonsentrast kepada Biro �ttnc:anaan dan Anggaron.
d. Biro Pereneanaan dan Anggamn menindaklanjutl hasll vertflkasl
unit urama sesual ketenruan vnna berlaku,
4. Input ke dalam Apllkasl Krlsna Renja
Tahopnn kegiatan lnl, antam laln:
a, Unit utarna melakukan Input menu dan anggamn dekonsentrasl
ke dalam apllkasl Krlsna Renja K/ L sesual hasll verlflkasi usulan
yang dtajukan dlnas kesehatan provtnsl.
b. Unit utama melakukan penandaan pllar trnnsformasl di level RO
pada kegiatan dekonsentmsl dalam aplikasl Renja Krlsna,
dengan kode huruf, sesual ketenruan sebagal bertkut.
I) Pilar layanan primer dengan kode LP;
2) Pilar layanan rujukan dengan kode LR;
3) Pilar ketnhahan slstem kesehatan, yang terdlrl dart:
a) Reslllensl Farmasl dan Alkes dengan kode RF;
b) H"'11tlt Security dengan kode HS;
-1) Pilar Pemblaynan Kesehatan dengan kode PK:
�) Pilar SOM Kesehatan dengan kode SOM;
6) Pilar Teknologj Kesehaum dengan kode TK.
e. Untuk Progrom Pelayanan Kesehatan dan JKN, dllakukan
penandaan menu dekon di level RO menggunalron kode angka
untuk mernbedakan menu dekon antar-unlt utama, dengan
ketentuan sebagal bertkut.
I) Oltjen Pelayanan Kesehatan dengnn kode RO mulal angka
100;
2) Oltjen Kefarmaslan dan Alkes dengan kode RO mulal angka
200;
3) Badan Kebljalron Pembangunru, Kesehatan dengan kode RO
mulal angka JOO:
-1) Oltjen Tenaga Keseha1an dengan kode RO mulal nngka 400.
d. Biro Pettncannan dan Anggamn melakukan verlflkasl atas
usuJan kegiatan unn utama termasuk usulan dekonsentrasi
tahun nnggamn 2023 yang dllnput oleh unit urama dalam
apllkasl Krtsnn Renja unruk kemudlan dlrevtu dan dltelaah oleh
Bappenas dan Kementerlan Keuangan.
B. Penganggamn
Serelah pagu anggamn dan/atau pagu alokasl anggaran dltetapkan oleh
Kementerian Keuangan, maka ke11latan yan11 dtlaksanakan adalnh:
I. Input RKA·K/L dan Veriflknsl
Tahapnn kegiatan lnl, antam lain:
a. Olnas kesehatan provinsl melakuknn Input RKA·K/L dalarn
apllkasl Snktl Kemenkeu sesual dengnn referenst lnformasl
kinerjn dan menu keg!atan dalam petunjuk operaslonnl
dekonsentrast.
b. Kepnla dlnas kesehatan provtnsl menyampnlkan surat usulan
keglatan dekonsenrrasl kepada Sekretarls Jendeml dengan
melamplrknn dokumen pendukung berupa Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja, TOR, dan RAB yang ditandatanganl oleh
KullSJl Pengguna Anggaran (KPA) dlnkes kesehatan provtnsl,
serta dokumen pendukung terknlt lain sesual pemtumn yang
berlaku.
-- 12 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
c, Pengnmpu menu dekonsentrasl dart maslng·ma..slng unit urama
mel.o.kukan ver!Rknsl terhadap usulan Rencana Kerja dan
Anggarnn dinas kesehatan provfnsl. Hasil �r!Rknsl dltuangkan
dalrun Catatan Hasil Desk (CHO) per menu sesuat ampuan
maslng·masing unit utama,
d. Dalam melakukan verifikasi rencana kerja, untt utama
memperhatikan kesesuatan menu, alekast anggaran, target
kmerta, dan knidah-knidah penaanRJ!tlrnn.
'2. Penelitl.o.n dan Revfu RKA·K/ t,
Tahapan keglntan lnl, antara lain:
a Biro Perencnnaan dnn Anggn.ran rnelakukan penellrlan terhadap
usulo.n reneana kerja clan angg.a.ran dinas kesehatan provinsl
setelah dlverlftknsl oleh unit utama. Hasil penelltlan dltuangkan
dalam Cntatan HasU Penelltlan (CHfll.
b. Perbalkan usulan rencana kerja dan nnggamn dlnas kesehatan
pmvtnsl beserra CHP dlsampnlknn ke lnspektornt Jendernl (APfPI
untuk direvfu. Hasil revtu dltuangknn dalarn Cntatan Hnsil Revfu
(CHR).
e. Pelaksanaan penelltlan dan revfu memperhntlkan ketentuan
penganggarnn yang berlaku.
d. RKA·K/l. yang audah dllakuknn penelitlan dan revfu
dtsampalkan kepada Kementerlan Keuanga.n untuk dllakulmn
penelaahan
3. Penetapan OIPA dan Perjanjlan Klnerja
Tahapnn keglatan lnl, antara laJn:
a. Penetapan DlPA keglatan dekensenrrasl terlntegrasl menjadt l
[satu] DrPA di sekretartat dlnas kesehatan provlnsl.
b. Setelah penetapan D!PA oleh Kernentertan Ko,unngan, Biro
Pereneanaan clan Anggnmn berkoordin.a.sl dengan unit utama
untuk menyusun perjanjlan kinerjn antara Kementertan
Kesehatan dengnn dinas kesehatan provlnsl.
e. Penondatangannn perjanjlan ktnerja dllakukan oleh Menter!
Kesehatan atau Sekretarfs Jendera.1 a.n. ,_1enter1 Kesehatan dan
Kepala Dlnas Kesehatan Pmvfnsl.
-- 13 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
BAB III
PELAKSANAAN DAN MEICAN!SME PENCAIRAN ANOOARAN
A P,,laksanaan
Konsep lntegmsl dalarn kebijaknn dekonsentrasl ditunngkan dalam
bentuk I D!PA dekonsentrasl provlnsl. Sekretnr!at dinas kesehatan
provfnsl berrugas sebagal koordlnator unruk mengtntegmslkan kegjntan
dekonsentrnsi. Penanggung Jawnb perencanaan angga.ran dan
pelaksanaan kegtatan dekonsentrnsl adalah bidnng teknis masing·
masing, nntam lain, bidang peloynnan kesehatan, bidang kesehatan
mnsynmkat, bidang peneegahan dan pengendnlinn penynldt, bidnng
kefarmastan dan alkes, bidang sumber dnyn manusla kesehatan, dan
kesekretartatan.
Ketenruan ynng perlu diperhnt!kan dalam pelaksannan kegtatnn
dekonsenrrast, antara laln;
1. Pelakstll\aan da.n penatausahaan mengacu pada ketenruan
perundang-undangan di b1dan11 keuangan.
2. P,,laksanaan k"Riatan harus mengaeu padn OIPA dan petunjuk
operaslonal k"l!latan (POK) van11 telah ditetnpkan.
3. Revis] antar·proiunm tidnk dlperbolehknn apabila akan berdampak
pada tldak rercapatnva tnrR•• kinerta yan11 telah dltetapknn.
4. P,,rubahnn D!PA dan POK hnnya dapat dllakuknn untuk akselarasl
pencnpalan target ldnerjn progrom dan kegtatan ntnu penyesunian
terhadap perubahan kebljakan di tahun berjalan.
!!. Ketentunn pada buur 'I harus mendnpat perserujuan plmplnan unit
utama/eselon I yang bersangkuran.
6. Kepaln dinas kesehatan provfnsl melalui tim pereneanaan dinkes
menaoordJnaslkan alokasl an�mn sesunl usulan btda.na teknls
maslng-rnastng.
7. Kepala dtnas kesehatan provinsi selaku Kuasa Penuuna
Anl!Jtlltnn/Bnrnn11 (KPA/B) mengelunrken keputusan penetapan
pejnbat pengeloln keuang;,n di tlngkat provfnsi yang meltputt:
a. P,,jabat P,,mbuat Komitm"n (PPK). dapat leblh dart saru (1) orang;
b. P,,jabat P,,nanda Tangan Surat P,,rtntah Membayar (PPS PM) ( I
orang); dan
e. Panltln/pejabat ynng terltbat dalam pelaksanaan kegtntan dan
nnggaran, di antaranyn (Oambar 2.):
I) peJabat nkuntansl (I orang perugas sak dan I omng slmnk
BMNJ;
21 bendaharn pengeluaran ( I orang);
3) bendnhnm pengelunran pembantu (blla dlperlukan], I [saru]
orang untuk setlap bidang teknis pelaksana dekonsentrasl;
4) star pengelola satuan kerja (biln dlperlukan], I [saru] orang
unruk setlap btdang teknls pelaksana dekonsentrasl; dnn
!!) I (satu) orang pejabat pengru:lnan/ pejabat penertma has ii
pekerjaan (bila dtperlukan).
8. Koordlna.sl berkala antar-pelaksana kegtatan untuk memantau progres
pelaksanaan kegjntan dnn pencapatan tndtkator sehtngga dapat
dilakukan penyesualan anggnran sebelum nkhlr tahun.
STRUKTIJR PENOELOLA DEKONSENTRASI
TERr.ITEORASI 01 OINKES PROVINS!
-- 14 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
Oambnr'2
Struktur P,,ngelola O..konsentmsl Terlntegmsl di Dlnas Kesehntan Provins!
Berdrulnrkan Fungsl
B. Mekanlsme Penca.irnn Anggarnn
Beberapa hal berlkut perlu dlperhntlkan dalam mekanlsme pencnlrnn
o.nggamn untuk kegtatan dckon.sentrosl di dlnns kesehatan provtnsi.
I. P,,ngelolnan Rekenlng mlllk Sntunn Kerja
n Rekenlng dekonsentmsl dlkelompokkan menjadl Rekenlng
Pengelu.nrnn virtual sesuet dcngan kerenruan pada Peratumn
Menter! Keuangan Nomor 183/PMK.0.5/2019, yang terbagt
menjndl:
I) Rekenlng P,,ngeluamn ynng dike Iola oleh Bendaharn
P,,ngelunran; dan
2) Renning P,,ngelunran Pernbantu yang dlkeloln oleh
Bendnham P,,ngetunran P,,mbnntu.
b. Kewennngnn ynng dimillki KPA Sntlcer dalam pelaksannnn
pengelolnan Rekenlng Pengeluamn, antara lain:
I) mengajukan pennohonan persetujuan dnn pernbukaan
rekenlng sntker kepada kunsa BUN di daerah melalul eselon
l terkalt;
2) mengoperaslkan rekentng satlcer,
3) mengajukan perrnohonnn penurupan rekenlng satlcer
kepada kuasn BUN di dnerah melalul eselon I terkalt dnlnm
ha! lnl Sekretartat Jendeml.
e. Persetujuan yang dapat dlberlkan Kepaln KPPN selaku Kunsa
Bendaham Umum Negara di dnerah adalah pernbukaan rekenlng
bendnhara pengeluamn kepadn Kuasn Pengguna Anggarnn
dengan Prlnslp: I [snru] Sntuan Kerja, I (sntu) DIPA, I [saru]
Bendahara, dan I (sntu) rekenlng.
d. Mekanlsme Pembukaan Rekenlng Pengeluaran secora uinua/
sebngal bertkut;
I) Berdasarkan kebutuhan penggunaan rekenlng unit kerja,
Kepala Saruan Kerja/KPA yang telah memlllki Rekenlng
lnduk pada Bank Umum mengajukan perrnohonan
perserujuan pembukaan rekenlng virtual
-- 15 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
pengelu11ran/ pengeluaran pernbanru bidang kepada Kua""
BUN di Daerah melalul plmplnan Eselon I terkolt dengan
mengacu pada referensl data Rekenlng Pengeluaran.
Dokumen yang harus dUamplrkon dalam permohonan
perserujuan paling sedlktt, antara lain:
a) Surat perrnohonnn persetujuan dan pembukoan
Rekenlng Satker atau Unit Kerja maslng·maslng Eselon
I dengan ternbusan ke Sekretaris Jenderal aesua]
dengan format pada Peraturan Menter! Keuangan
Nomor 183/PMK.O!i/2019;
b) Lamplmn n,ferensl data rekentng pengeluamn;
c) Surat Penetapan Pejabnt Perbendnhamnn yang
memuat penunjukon KPA, PPK, dan BPP maslng·
m.,slng bidang.
2) Berdasarkan penmohonan perserujuan dan pembukaan
Rekenlng Sntker sebngalmana dlmaksud dalarn poln a)
Plmplnan Eselon I menyampalkan permohonan persetujuan
dan pembukonn Rekentng Sntker kepada Kuasa BUN di
Oaerah, paling lambat !I (llma) hart kerja setelah surat
permohonan dart KPA ditertma.
2. Meknnlsme pencalran nnJWlrlln terdlrt dart 3 (tiRa) metede
berdasarkon Pernruran Menter! Keuanir,,n Nomor 190/PMK.O!i/2012,
sebagal bertkut:
a. Mekanlsme Pembnyaran dengan Uang Persedlaan (UPI
dan Onnti Unng Persedia11n (OUPj.
Ketentuan yang harus dlperhaukan dalam mekonlsme
pembnyarnn dengan UP sebngal berlkut:
I) UP ndalah uang muko kerjn dart K= BUN kepnda
Bendahara Pengelunmn yang dapat dlmlntakan
penggantlannya (reuolwag). UP dlgunakan unruk keperluan
memblayal keglatan operaslonal sehart-hart Sntker dan
memblayal pengeluamn yang tldak dapat dllakukan melalul
rnekantsme Pernbayaran LS.
2) UP dapat dlbertkan unruk pengeluamn seperti, belanja
bnmng. belanJa modal, dan belanja lain-lain.
3) Syarat pengaJuan UP, antara lain:
a] UP yang dlajukan berupa UP 1\anai dan/ntnu UP Kartu
Kn,dlt Pemerlntah;
b) slsa UP/TUP tahun 11nggarnn sebelumnya sudah nlhil;
c) sudah melakukan rekonslllasl UAKPA bulan Desember
tahun o.nggaran sebelumnya;
d] sudah menyampalkon LPJ Bendahara bulan Desember
tahun anggaran sebelumnya: dan
•) sudah menyampalkan syarat·syarat awn! tahun
anggarnn (SK Pejabnt Pengelola Keuangan, spestmen
Tanda Tangan. PIN PPSPM, dan Penmohonan kartu
ldenrltas peserta petuga satker/KIPS).
4) KP/\ rnengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan
operaslonal Satker dalam l (satu) bulan yang direncanalron
dtbayarkan melalul UP.
!I) Unruk Bendaham Pengeluaran yang dlbantu oleh beberapa
BPP, dalam pengajuan UP ke KPPN harus melamplrknn
daflar rlndan yang menyntakan Jumlnh =ng yang dlkelola
oleh maslng·maslng BPP bidang berdasarkan penmlntaan
PPK bidang dan dtserujut eleh Kunsa Pengguna Anggamn.
-- 16 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
6) Pemberlan UP dfbertkan paling banyak Rp:500.000.000,00
[llmn mtus Jutn rupiah) untuk pagu Jenls belanja ynng bisa
dlbayarlmn melalut UP di atas Rp6.000.000.000,00 (enam
mtllar rupiah).
7) KPA dapat mengajukrut persetujunn UP melampaul besarnn
sebagalmnna dimaksud dalarn poln 6 kepada Kanwil OJPB
maslng·maslng Provins! dengan dengan persynratan a,ebagai
bertkut:
a) Bertta acara rekonstltast UP seluruh unit kerj,i dengan
KPPN
b) Profil reuoluing UP tahun sebelumnya
c) KPA menerbttkan SK atas besaran UP maslng·maslng
bldang berdasarkan persetujuan dlspensasl darl
Kanwll OJPb dan dteampatkan kepada KPPN.
d) Pengajuan dtspensast UP dlajukan dengan batasan
Rp500.000.000,00 (llma rarus juta rupiah) dikallkan
dengan banynknya bidang di llngkungan saruan kerja
maslng-maslng.
8) Bes,iran Pembayarnn dengan UP:
a) Pembayaran dengan UP hanyn dapat dilakukan kepada
I [saru] penerlma/penyedla barnng/J"-'"' paling banyak
sebesar Rp!I0.000.000,00 Pima puluh juto rupiah)
kecuall pembayaran untuk uang maknn, uang lembur,
honorartum, dan perjalanan dlnas;
b) UP KKP paling banyak Rp:!00.000.000,00 [dua rnrus
Juta rupiah) kepada I (saru] penertma pembaynrnn.
Bendahara Pengeluarnn melakuknn penggantian
(reooluing) UP ynng telah dlgunnknn sepnnjang dana
ynng dnpnt dlbaynrlron dengan UP masih tersedla
dalnm OIPA.
9) Setiap BPP mengajukrut penggantlan UP melalul Bendaham
Pengeluamn, apablln UP ynng dlkelolanyn lelah
dlpergunakan paling aedikit 50"A, ptma puluh persen],
I 0) UP dart KPPN ditmnsfer ke rekenlng Bendnhnra Pegeluarnn
satker untuk selanjutnya dlteruskan ke BPP maslng·maslng
bldang.
I I) Proporsl pengajunn UP ke KPPN ndalnh sebagai bertkut:
a) Besamn UP runal sebesar 60"AI (enam puluh persen]
dart besarnn UP.
b) Besaran UP Kartu Kredlt Pemertntah
sebesar 40% (empat puluh persen] dart besaran UP.
12) Kepaln Knnwll DJPb dapat membertkan persetujuan ntas
perubaha.n proporsl UP KKP berupa kenalkan atau
penuruna.n proporsl UP KKP berdasarkan permlntann KPA
satker.
13) Pers.,tujuan atas kenalknn/perubahan proporsl UP KKP
dibertkan dengan pertimbangnn:
a) Kebutuhan penggunaan UP KKP dnlam l bulan,
melampaul besaran UP·KKP;
b) Frekuensl penggantlan UP KKP ynng lalu leblh dart
rata-rata I kali dalarn I bulnn dalnm I (saru) tahun.
14) Persetujuan atas penunman proporsl UP·KKP dlbertkan
dengnn pertimbangan:
o) Keburuhan penggunnan UP Tunal dalam I bulan,
melnmpaul besaran UP Tuna!;
-- 17 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
b) Fttku•nsl penggantlan UP 1\Jnal tnhun ynng lalu leblh
dllri rata-rata I knli dalam I bulan dalarn I tahun;
c) Terbatasnya penyedta oomng/j'1Sa yang menerlma
pembayaran d•ngan Kartu Kr.di! Pernermtnh melalul
mesln Electronic Data Capture (EDC) yang dlbuktikan
dengan aurat pernyataan dart KPA.
I :51 Masing-masing bldang menerlma KKP paling banyak dua
jenls untuk masing-masing bidang, yalru KKP untuk
belanja operaslonnl dnn belanja modal, serta KKP untuk
belanja perjalannn dlnas.
161 Proporsl besamn KKP mnslng·masing bidang dapat berubah
sesual dengan perserujuan KPA.
17) Pem•gang KKP adalah PPK masing-maslng bldang ynng
dlusulknn terleblh dahulu kepoda KPA dan ditujukan
kepada Bank Penerbit KKP.
18) Penetapan pemegang KKP dllakukan oleh KPA satker.
K•t•ntuan yang harus diperhatlknn dalarn mekantsme OUP
••bagal berlkut:
1) OUP dapat dfberikan jlkn dana UP telah dlpergunaknn
pallng sedlklt !50"4o (Uma puluh persen] darl besamn UP
1\Jnal.
2) BPP menyampaikan buktl pengeluamn kepada PPK untuk
pembuatan SPP·OUP.
3) PPK unit kerj11 menerbltkan SPP.OUP untuk penglslan
kemball UP.
4) SPP.OUP dlsampnlknn kepada PPSPM paling lambat :5
Qima) hart k•rja setelah buku-bukn pendukung dltertma
dengan lengkap dan benar.
:5) PPSPM melakuknn veriftknsi terhadap buktl pendukung
yang dlterima dari BPP sebagnl dasar pengajuan SPM.
6) BPP maslng·mnsing bidang dapat melakukan reoolvmg UP
kepada KPPN melalui Bendaharn Pengeluaran satker secarn
mandlrl.
b. Mekanisme Pembayaran dengan TUP
Ketentuan yang harus dlperhatlkan dalam mekantsme TUP
adalah bahwa KP/\ dapat m•ngajukan TUP kepada Kepala KPPN
dalam hal slsa UP pada Bendaharn Pengeluarnn tidak cukup
tersedla untuk memblayal kegtaran yang sifntnya
m•ndesnk/ ndak dapat dtrunda. Ada pun syarat penggunaan
TUP, antarn lain:
I) Digunakan dnn dlpertanggungjawabkan paling lama I
(saru) bulan ••Jak tanggal SP'.20 diterbitknn.
2) BPP bldang mengajuknn TUP kepada Bendahara
Peng•luamn sntker paling lambat I (satu) minggu sebelum
pengajuan TUP ke KPPN.
3) Tidak dlgunaknn untuk keglatan yang harus dllaksanakan
dengan pernbayaran LS.
4) rup dlusulkan BPP masing-masing bidang kepada
Bendahnm Pengeluarnn satker berdasarkan permintaan
PPK bidang dan disetujul eleh KPA.
:5) Pertanggungjawaban SPJ TUP dnri BPP kepada Bendnharn
Pengeluamn dlsampnlknn paling larnbat 2 (dua) minggu
setelah TUP dltertrna.
-- 18 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
6) Slsa dana TUP yang ndak habls dlgunakan oleh BPP
dl .. torkan kemball kepada Bendahara Pongeluamn paling
larnbat 2 jdua) mlnggu serelah TUP dltertma.
7) Onlam hal pertanggungJawnban SPJ TUP dan/ntau slsa
dana TUP terlambat dlsampalkan BPP kepadn Bendahara
Pong•luaran serta reallsast kumng dnri 7:1% (tujuh puluh
limn persen] dart pengnjuan, maka PPK bidang akan
rnendapatkan ••gurnn dart KPA dan dlpertlmbangkan unruk
tldak diberlknn TUP atau pengumngan besaran TUP di
bulan berlkutnya.
8) Bendaham Pong•lunmn rnenenrukan pertode wnktu
pengusulan TUP maslng-maslng btdang.
e. Mekanlsme Pombayamn dengan LS
Hal yang perlu dlperhatikan dalam pembaynmn dengan LS,
antara lain:
I) LS dlgunakan untuk pembayamn honorarium, langganan
daya, dan Jasa perjalanan dlnas.
2) Pongajuan LS dtusulkan BPP mastng-mastng bldang kepada
Bendaham Pongeluamn satker berdasarkan permlntann
PPK bldang.
3) Set•lnh dltertma nnggnran LS oleh Bendnham Pongeluaran
kernudlan dlteruskan kepada BPP bidang yang
mengusulkan.
4) Mekanlsme penerbitan SPP·LS mengaeu pada Pomtumn
Menter! Keunngan Nomor 190/PMK.0!1/2012 ternang Tata
cam Pombaynran Dalam Rangka Pelaksnnaan Anggarnn
Pondnpatan dan Belanja N•gara.
!I) Ponggunnan LS merujuk pada regulast dnn kebljakan
Kementerian Keuangan e.q, KPPN setempat,
-- 19 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
BABIV
RINCIAN MENU DAN ALOKASI ANOOARAN DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANOOARAN 2023
A. Mtnu Dekonsentmsi K.ementerian Kesehatan Tahun Anggamn 2023
Menu dekonsentra.sl �mentertan Keseh3Uln seaunt dengan program
dan kegiatan Kement<rllln Kesehatan, yaltu:
I. Program Kesehat.an Masyarnkat., dengan kegtatan Penguatan
Kesehatan Masynrnkat di Provins!;
2. Program Pelayannn Kesehatan dan Jamlnan Kesehatan Nasional,
dengan kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan di Provins!;
3. Program Penoegahan dan Pengendalian Penyaklt, dengan kegiatan
Penguatan Pencegnhon dan P<,ngendalian Penyakit di Provins!,
Pengelolaan Krisls Kesehatan dan Penlngkatan Kesehatan Jemaah
Haji;
4. Progmm Pendldlkan dan Pelatihan Vokasi, dengan kegtaton
Peningkatan Kualitas SOM Kesehatan di Provins!; dan
5. Program Dukungan Manajemen, dengan kegiaton Pemblnaan
Pengelolnan Admtnlstmsl Keuangan dan Barnng Mlllk Negnro,
Perencanaan dan Pengangga.mn Program Pembangunan Kesehatan,
Pengelolaan Data dan lnformasl Kesehatan.
Konsep lntegrosi dekonsentrasl dalam kegiatan tersebut rerc:ermin melalul
perpaduan menu antar-unu urama ke dalam saru kegtatan. Rlnclan menu per
program dapat dillhat dalam Tabel I sampal dengan Tabel 5.
-- 20 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
-- 21 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
fi � i
:, i I
i� -&
fr �
�
,! ,____�
;ii c: � II I
S" � 3: D �
l ;., i fl!i �:, g.
ll !l i
i a, -a. � a !:! g
cil l :, 0
� .. s.
i!. a !. 5 t !!. i
�
:,
,____
3:0 -o ii=� ;E ii: :cc a. 0 0 �a-=-51 a,
ii a "' ,a !:!! !l !1l "' I ti gb O'- ii SI. S" ;-g_;., &.� ? "' ;;, § 5.'i O
!!.� /,)� .::i ti< ,� a .. -sir:, :,
i°= �I &il .. 1r
" g!�t'"( ii r;,l !l'
j! � • ;i e = l !s:, a!!' �:, si i! ... :,
;I a. :, a. i; Ii i I f 1�s9.5 :,Oo ii' ... l! � '!I
I- :,
�I §� �� <§·;; "' � a. 'g ['!!� •i �g • "':, � �� r- �. a 5. il'i f a� �
:, e g ; ;., .12 � ;;: I� c [� ...t� S" :1"" i! � IS
igi !! e- >
- '1i ,.. i; f I ;[ !l g
I i ! fl _f !!. ii
ti 5 ;::
]� � l! 21 g
[ ! I I
:,
-- 22 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
fi � i
:, i I
i� -&
fr �
�
,! ,____�
f� ;pc: II I
5" � D �
0 .., l ;;,
fl0; § � ll - :r -
F: i iii1 Ir �
:r = f a !:!
i l 0
" � s. 5· a !.
� !i
�
•
�
,____
e 8 f8 n :P�8 "· 8 if� b':P8 ,.... .... .,. a O' .,. ,� 15"'"Ii ".., {jiJ? �i�� _jl i ?rr c� ;; i fi!is, 1 !!'. r-f"{� en Fa
�J �=;
[� 1-a1-- :ii -a I "c � ioil -= g: fig'�
tJ �, "i 5= a.
s1 :; � "11.,. s; !l' ! i[ ti; ; ti. --! 0 = = " ; ia ll, = • il O II' f 8' ['< SJ5';:: l' = .... - {�
i
= . " ........ .ij ii
" i- g � coil f§ {� ;_•
I I.I= g i -�
e� s� � = e- I.I
,____
... 0 ,�o lo i� a.o ;ii .f. s �g -c
�-� ... � -� [� ;! "'
II �· ;p if .... .., � • 7' i 7' ,JI 7'
. ;;,
fi ,-:I " a. ;;, ·i ii ;;,
If 3 is:!l � " 3 !!.� ll ll
�f 8-:, ioil g: e: ...
iii � ii i. s[ � f i :g f;g !: . " 3 l� .!:'.i il i l:' i' l � 0 ;::
�I {l. i "" i;<= = a.
g:" � }� -,f :rJ ?s
I" :r � ti = l;' ! il � � ;g " "' .,. [ l !!. � - 5
Q." q]
il cf "5'l � � ; 5 .g ri � I a x� 3 ;;,
[&. e 'II " a, a.
ff Ei • ; &. i ij;-� §� �§. ,C
l ff � Ir- 3 !f;:: �, I- 5' ll !!.
" i :r :r
; =
=
-- 23 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
-- 24 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
� 8
!...!O ..
1i
� 5 fig 1D .. � 1 i1 D
2 :,:
D
,,____
:,: i;.
I •
i;. •
• D
• ..D ; �
I!: � 0
::,
0
s.. ,__
,;,i9� ,:: .., Q,.Q.-..., !i' XO'-' 1J "' "2 ,:: ..,
�f •• 3 8 ::, :, !I. ... :, •11 �irl t Qi:t�?
��o "'= -c li;...-c
··g c� "'2=5 �s�fi ;;; e, I �·
�g .. t· :'.l.;: a = "" --�r -�il· '<!'t»,c- :; u, ,if',,.
:, ;p """' .. if x " x =- ::, Ill "'
... :, : :, :: oil Q.�·
oga..=- t .. ::
�ili:! �! � ... i=:t'TJ
.::. i ;pt ,a� :, t -5:1""»
?- ;pfi rl " a - !g ;!. l� g jl "' it :, i e..,il g
il" =- !l - a 0 § " ;s "l l! rt i" [ ... Ji:' e a-::,
:, - •x•
!l- ;p s· :, :, � � 5" n a "�. � n
�
=,»>5 :, a- .... i! :, 6' � :, .!'. .:;� ��- •"' •;0•
:l!. - .§ ?! : !)- • • • g- -·
I:'.l il � :, . i� -i :, oil ,.. • Q 3
0 "'0 fll>� C:lo "-XO -e 11 - il O ��
"' 0 "' 1: • =rtt.11 • 0
fI ll" ""·�- =-·- ;� j ili: oil •iirli 5 3 ,,.� 5' f I!' • !I.
�=-�s::g �3S � . =- 3 - 0 e
� f -0 ,.. ii- g !!'. ... .. .. .. 8.." f !i I:!" :, §" - :, :,
�- s-f !lg�. -""g-g" !. � t I'! :, s
i Ii ;iia §"c:il'g 11 "" i! .§ :, � t:,
�0 .. "e-i�rl . - _.... 0
n ti,..,.:: f'i ii.� i 6"" 5 :,:
! . " • :!. &. g: fl 0
" a- g.•:, x�;i>:,:, " g •
!l a- -o�az�R�,,; 1.:1 . """' � .::J " ""a e i"" i2�:, . "
� =- Q. .. If�.�� ;p " i :, il
=� !i !I. ..... 11 ,; ..3 I '3" ... 0 ,..
• S: � :I' l c' f g. " " i: ,.. -ii f1 0 e
[ • i: !le.� "-2.a:!.E :, ....
..,g.,!:,ilo3 05 .. e
!i g-. ·- g e.11.l""" :, :, �
E ,. i'g: i �!� � Q.
• • .,.
li��"i9.- :, . •:I [ .. ..,
-- 25 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
� 8
!...!O ..
1i
� 5 fig 1a .. � 1 i1 a
2 :,:
s,;i,c: a ,,____
:,: i;.
q g. g! I • .. 5 .,, i;. • ,,. ..fl II • a
• .. = .,. ; � " ll' a
.. SI! I!: � 0 ii Q.
�.§ ::,
= 0
ll' s ,,. .. ,__
-,-,>- �;;; --i- e- ;p 8 "' :ii ..., li' • ,.. ... li' ..... :: � 8: ,c-!!..� 9 ,.. 7" �so e s so 5ro..o s ;p g ;; ;p � [-� !!- - � :,ID-C " ; QI. • s � :: ,il � '!; � a"< .. • -1 g ;p � c = .. = " ,,. � e- = 0
q i'�i " 3 =: �. 9 �.,.:. Q. E-g ·�rt ID = g- !�f � 3
�" " = .... !i ..
? i; !,')I ?t ? ::o� <.. !; "lo ;:o:.,3:i
"' = �c :i � ;p ; .. ii rl
-�;{ -� -i <JI " .. ; �;; i" g. ���
• = " II" g
si • i �, � n
a "' [ � gt; If
J .. !; "s
� l! -i fg I,:,. s 5J -,. g�
?ii� ,�,� ,�,��l� <110
!� ,:,.no ��
- "' . ""' <JI - :i -e <,.) ,.. i" .... !"i!�"' §°c ;r�!"lt �i <.. ... " "'l Qfl a -o t9 :i,. :sg lf "'� .. - .�f{ g J--- g ---s • ���
- '< "'t .. � i:'i "I a �� �i � " " s !i�l; e:,CTg :5[oe ;
�"''is "" 1· ... li= �§ "' Q. • ?:" [ c:r :i = = = = = i if �§
�!i:' Ji!' -i -
; i"� "' g !:' .. e,
t ',.-g 5 if i� :,:
a=� g. "''g g: " <T 0
� 9 3 " 0 .. ID O flt ID i Ii g <T n
� 5•;" - Ii - § Q. S'
I�I: c.,, : 0: :., �c ii = 0" = -ll
=
e- ID O ,om O -i� ;ii li' e
Q. = i;"[i � Ji ;[ � q -i i. ..§- a e �� �J: .,. t• ri::: l;. ,. ,,. [
,.. "' II"
� . Q _Q - � " @ .. -� a-i
""f .. ! 5 9 "' ,:,. -· i1! " 5 § ,. � � � : a, = - � c: - !: -· ll
S:f a§ § = � 5
ll •= =
-- 26 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
.. 8 ;i·. l
I 11 -..
'1 aD g
l t ii rD
" l'l � ii 3: i ...
r :ii J ...
" g ! a � [ fa 0
! f ! l... �
,! I[
� >--
§ �8 3: ;p 8 ;p 8 •
. "' 9 di "' di -;- I[
'8 ;p �
;p :: " 1 ,. ;p e
a e 5" �8.w l[ ...
" - I!--
lf if I[ [[
a :E (I) l ;p l ;ii
c g. �
li '< il !" !lo e, �f Ii
;. s ii �r i•
i !!- c. " c.
" 5 t !: =Ii!
>
;!
il' a :E O "�o 0 .., 0 00 0 ?fil 3: 0 • 0
�g -,.
f� "' �t "' "' a. t lo "' 2 ':" i�� -:,, "'."' ..... " "' ':"
f. ..... � :i l ii: ii: i!:i!: g. l � ii: ti I� :r a.
;i. .. ;Sil- � !, & ... 5" g, - . � !: e,
" e g; g: .,, ..• i! " c. go :r :r
l[ e; .. g.
5 "f.., 5 � � � s ::"' ::i i i�.., ili a a c. l l 0 ... g 3 � e� j i 1 !l :l • .. e:
i .. i a, il. :(
"" ;p. t'l " :,:
"' ; s; 9 • c 5" b [; 0 g 5" :, i - i r �� I Ii Ii '< ... �
� " 3: b . ; • • e. � .. e 1 fr " f Q. ... " ." l·l " i' �
� § � il
t -* �
a � �ti � "3: ii[ �::, • • ,.c a ... "
' �f " " t�� � ••
• a 11 a a 0 Q.
.. - " II S" e- .- !: .. s ';·� 3: "i � a. :, •• > Ii Ir..,
i ::. 5 5" :, 'lS �
" � 5 .. 3:
l� � � •
• Ir i :I 9 il s" :, ii [ 'Ii ...
-- 27 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
.. 8 j8
i· . :p
! li ...g :I'
s D H
lt >
i r �
i ;'II i r: f
" a ....... CT•
I! .i "5 ..,
fi s it � ..,s.. ii. a s,
ii ... ... I! 0
I !: il:r .. 'i1
a e: >-- �
'li 'li 8 s''li 8 ;p § ll-8 'li 'li 8 i� a Cf' f ii� 3 • " "' � 4 ':' �
� : g i:' !!' a, ri .;,
t � eiii . " ;:.. p .. Cl'# [.?:: 'll �
Ia[f !l � • • a.(=-
" "' "s I!- ... [ 9 Q. ii.
[! ;p· ��
f !l . r.& a," "' § .
� 'li � Si se- " ... !S ; 'li � . - :e " ! " 6
is .. Q. i � .. - iii,.._ §i i{ 15 s s- � r- g. .. -· .. r· �
[t 3 ;; •
!l c - � :. ii
e " � •• Il,.. > • >-- � 0 0 "'0 "'0 0 0
r� -o gig 0
l� "' "' [i �� "' "' 3 "' "' 9' '{' I" • c - �7 I" "' . " . �·.., § [a, § .., e' : ii - .:: n ;;::
I .::• Ii • 0 i;'o Ir� • ._§ i: " E: a- !Z f E' f St. " ;;.
g_ St.
i -·::. .. - • �;;,
1 �
Q. 0 g- st 3 !!. g. g " �
l " oi: "l .., ;'lie
i1: " i1: i1: . " Jl• ii' -i
� • n g If i� l:' Q. • �19 [ a • [ !i " r 5 g--!!: �[ 1111
a a � " tr. !l g, ;p
if 0
., • • a ti s; c
� �
n n ;p
I :! " 1i -'li II. [a C"
� � ... "' tt "' ,. •
i· • C"
= a t � � !l 11. c
il �
.. " !l 3 � " ..!!. 1l a. :l' x" " • -i ,.. ,.. 11 " " " .., i !l � • !!.
1 .. , ... if " "' •
5' " .:: • • if !l a:,. � II- ., ;. 9 �" g •• " i t !c!E �
• ;.- 0 :,.
&' a, " . " '< 0 " x
!} jj
-- 28 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
.. 8 j1i· . :p
! li ...g :I'
i D H
lt >
i r �
r: f.....
!: .i
it � a s, 0
... !:
il.. 'i1
; e: >-- �
..e:�
e
..i
i !
15
�
e>
>-- � -o � a: �
0 "'0 .., 0
(I) "' "' e- <A 5' "' �.., e. - 'P 3 'I' 7'
�a, " . .., e' JI!' il a, .. !!'
si !!.3 e ll 3 �.§
�51'. [ "' .. 51'.
if �- I(' If ...
"t ... � §ji;. ?: l -. ill .;
��
.; ;! .; • .. i� � " � 3 9 Ill
e. .., = 3 = "ea g !i • 0
• ;i .. r. •
�
l 3 ... � "' ... f ..... "' � • §
Ii • ; �- .., 3: = § i; � g. ..If .. g ..• �- "'l 6 !!. i �
� ;i' " � 'll
§ • Ii .. :l' � 0 r 3 ;
" " � s 1;- � Ii •
... • i1 e.
! 5' ; [
• • ..
-- 29 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
r: r: 8 § �
ii� -:'
.. E a 1 0
11 1.
i0
r Ir 1
D E � � i " :,: 0:
I r• II, D
r [ !I:
......_
�g � !I: � ...
� !!: r s:.: :, f D �
� :v �, e, ..
E 'll f ; .i g[ '< '< • a � g' g g II- ...
:, :, :, = S: 0
a, � � �� 15:
! e- .,. ..� � a...
. ---!;' 8 8 8 ![
�
.. .., i;- i;-r.;· .
rl '< '<
� g
!g ":, :,
g -I "' "' Q Q
§ • " ,,
r r 0
!!: i!!
l :, :,
l :,:: ..
ii .:: @0 Ii? :, �
s� a " ,,. ,,.
"'0 0 0 0 ---!'.
" "' "' "' "' tg. :;; ..,
;ti "' ;ti c" c ; :, ,l1 � ,l1
ii a, .. tt � ;5·� :, ..... "' .,,
�-: :!! � :!! :,:
'i :,:: ,,. :,:: 0
•• "' � "' �
; r :, � .. •
-I " ! " � § ..!!:
l
9g
a-G'
-- 30 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
��
I�· . c
t� E
c-i �f 1 s
,CD �
� e
"'�-
"� g C'
a . • D
0 :i: .. ...:,- . �; e. ;i,
• i" ,c ...
. i = a.� • •
• r�
f �;
� <
� eo
1[_
(I) " "' " i 0
l� i-:- =- - ;ii 0 ;p
� 3 i"
[ e
r ,s 5
-·"' !§ g,;p �� "
1 .. 0
� ; �
:i> n
[ t
e
-I;;:- "' - o O ? !? l? . - c • � i" ;i, ;i, � ;p
" i" i" i" O i"
� f f li •• " " ,�l f §• ;p � '< � § • i � !;'
i " i.• � • • 15 -! :,
i � i:'0
!!" s " -e ,.. " ..&. :,
;p e- a s ..c 3 S'
l � � • •
'< s ,.. • ii
.. 0 " [ � 5 S'
;; • -! " ;
!!: ;;' �
• [ ,..
-- 31 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
ii J ii s� I'" !" !" ill
1 1 1 1�
E 4 3
t Jla: R
i .. i: E E &
= �
a 1 lt:, ie ... .. a ': t r: = ':
f ;p l'l �
.. 8" 8"0: -- •
ff l� I, 2i r 2i -a
6' 5" ;; i: a ! s
s-Bi;p •• i ;p >!; Bo
i� a i ;p >
!.; i �;: i � "i i '"� it '2� " :, !l a • :, " "' " ; ; ii� a "'a
1fC" !i t· • .. .=- E ':I It It a
... = !; 0 " " • !.. :,
• :, � ..if � Q.
5 ,: ,:
" •
�
:, :, • .... e e
ll I, : - �08 !!:8 �8 ;p � r I? 8 ; 1?8 i: is� "' o- e.'"
1� if';' !f ';' " . ii o et I, ... f r,d? :, j;" • :, j;"
a • c • "8 a .. "8
" i " 11 - "8 i :, Q.
�; !; § a; f !! " r c • �: a a , ;i � . :, is:, if :, !i a ,: 2!. ,: �- :,i: ... - = I, I,
��
f :, 3:
i if " " .. 0 • i;
� � �
g� " ,,,
g. i • :, 0 -o 0 � r: ": !il � ii ! s .. •• ::t.i a :, .. .. ; :, !I' : § " I f • l ..�- ;i :, ,;: 1f i n
-3 ll .. e, .. �
�a- ;r "-· " " :,
" g _, !:-
3: 0
i� ;!' ii: oo i� i� . '" II � � :, ';' !! ';'
i ;p g ;p - ;p il . g ;p g ;p
" ;p Iii •,il ef ii �� ��
"" g " i� " §: -;r •• �s ll g il - oi .. s
i"" �.I o I :, :, :, e - :, il :, � ;p 'R 'R" 0 0 g il' :, . .. :; ;: i ,il
-s 11 - :, " � � � ;p " " ii' Q. Q. !- • a i if .. � - :,
i • � e :, ":I ! !l
g � !i &. :, ... ... s!l' Ir " " ..;i 3 a a i; � ..§ :,
. .. l i :,
.,:; !. ": ..
r : I :, !!
3
J " e, e,
• il' ii' � 3 :,
" g !:!: � �
0 ..� :r :r
..
-- 32 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
-1:;:c-:-·•�••• ..... - f
i..
I
• •3 I
••i i
� .ii •
I I
I I
i i I
• ! •
. � '
ii i i i
- I • f
' ! • '
• ii i: ;,:
� I I I
f i? ! 'a a • -
i i i � f � = I i i
I � i I I • l i I I
I I I I s I � I I I
! i ! t : E 1. [ r l l ' f i !
lti'·•1·11 'l
• Ii • ts
"
.....I I I
" � e
i i I
Q •
. �
I '
r ,
i
f i � � I I f i ; c
W I I S f f 2 I I I
e I I I I I I I I I
; • : i i • ; ; ; ; • � ! � " i i ; ; i i 11( 1!2 i i 3 J I 9 i I ! f � ! I 4 I I a I W f • t
� I I I I I I I I I I I I I I I � I I I I •
� � • a ; i � i ;
r � I q i • k I g
� I i I I I I I I
f f f I
! • f fi r i r
• • • ! l I
• • •: ii'
-- 33 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
rf'''ffflffff f I
f ! i ' i f f i f
; • If •
I - I I
I ' • @
; I � I • I a t • • • I • •
I i I § I I I I I t I I I i
I , ! I I I I ! • I I t I !
i I , � e ;; ; ; t i ; ; � 1!.f f!i & W I I I I I ! g D i I ! t
I I I I I I I I • I I I I I
: � ; i • ; 1 , ; i
i I i i i I i ; i I
-- 34 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
.. � � " ,. � � .. < .. •• ' .. c • • • . . • • • N - ,
M ,< : :
i i r, >r : ::' r v r � 11
f i iii' i i .. . i l
,. &
i: I i . i l • • • . ' r! i i ; . I 1 i { . l t I• • ... f C' f • f l J { � • ! •
• • •• • • •
i • • . - - - .. •• • • • • i i i 11,... Ii t! �
i ll I !i I " , II Ji � ll £ z 19 V ... - I ii ! r !! I i! 11 i I i' • I ! a ii I I II § II !I ll ll ll ll II § ll
- rtI ; " . ! ! § i!! :: lt • ! t ! 0 :! ll I! I! ! I t !!! h !!
!s i i I li • f ! !: a ! i 11 I I I i i i I II II II II II ll II II ll II II ti ii
11 a � Ii! I! '! !! !5 l " e � ,i a !! �
I I � �
i ! I � ,f, . -
! i I i a I � I .. ls
I i t iii i! i ti ii ii a " II II ti II II II II ll t
t !!! : I & � !! � I! !!! II � 2 II I : !!! ! s % !! I I i
i JfJI g •• I i ; I • ii I I s i � - s ii :£ �
II II II ll s ! II II II ti II II fi ! ll II a II
- � - - - - . - � - ii '1 •• - - - - - - � i - . i iff,51 l! !! i! ! l! I! t !! e r, e � ii! !! II l! I II • � !: e •
i 11 i i 11 I 5 ! i - .ii § � f
I I " I! 8 I! I! I II § II I! I! 8 II II § t g
� � - - r i
•• ... ;; .. i e " & '.! I! I .. j; • I " 9 . - I! tr I.. .. .. .. .I ' '! l!J 11 I I l' f ;.ii I! .. I I !! Ii II l! I! " .$ I! !! ;:, ..
" § I! I! I il II § ll § I! ii ii § !I I! i § ii II l I
e • ; � II i 8 � . . ,: e ii II ,. Iii .. '! ;? • • " 8 1!!
JJ i I I � I g I � ' !c I i I • I ii I li i i II II II II II II ll il II II II II fi ii fi II ll II a II
- - - - - - � - - - - - - - i JIl!J ! " .. �e � II !! ).t ! I
i I ! " e !i! ! ! 1:1 i Ii t
• i i ! II i • i! t:1 l l :! .. - " � s S i !
II II II II II 6 s II II II ll ii I Ii II ll II a II ll
ll ll It l:! • l:! !! l:! • l:! II :! 11 !! I! ll
Ii � i I! l:! � � I! ,r
I ! I I i ii I ii I I § ii E I Ii Ii Ii ii I I I !f II ll II II II Ii II II ll II ll II II
' I?
I I = s i ! i a � . � j l'l � !! 1,1 e ! .... : � i j(r - !j ii I! I i I • i ;; 5 I I I I i I I I I II II ll ii ll ll II Ii II II II
- - 1:�rII! ii
II • !! I l! !! g I! ' !! ! !! ! .... lil � s !! l lll � llr
I i !! I I I i t i'i � ::. � '.t w Ii i I I I I a. - I , II ii II II II II II ll
3- .: � � .;. ;: ii .. .: � :,t � 1:1 II c ;; & i - � I � ;; t I f • i I II • g g
" ' � ij ;; 5 i i Ii � i) I !,! t I :I !!
' e t t � � ! I e 1:1 � !:! i ii ! I! � I!
II ll § § II ll ll !! I! ll II !! ll fl II ll ll fl fl ll ll ll II ll ll
-- 35 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
" � .. �
"' " ... • '
i i i f i f f f r r
I I I r f =- { ii •
; •• • • . . • •
i fJ,81 ! � t' .. . ....;: !! I! I i i i s ii
I II II II II
II
if
15 - .. - - - - - - - e , I! !l ii! "I s !! II ! i i I i � w
iI ll ll § I
= G fff
i1 -
I s • � II! � Ii I! �
!! ¥ ; ! � e I I II ll ll II II II ii I
i ll ;ii � � " " � e ; (ffI
I I i i ii • II i I II II il II
i • • - . .. .. w •
I iff•a Ii e • s • ii l
a £ t ! .., ., .. ,::
II ll § 8 il i i i r B
i: - J1 i•I t, ..
" "' .. "' e i .. I11 I ff � I fl a f I Ii II II l ;�
i Ii! ;l !! = • e i ; Iii
JI- 0 II li ... I I I " I<
a II II II il ii
It
Jfi •• w .. - - � - •
I I I I " " II ; s - c
i I I R i I II II il il
• ,r; i i ;l :;,
i : ;i ! iii
I Ii Ii i I i !f 1i II II II ll II
" ; ir, I i I I ll! I J " ii
I I ;: i
1i II 11 II I II
�
- .-r � i ; I! ll t' I � ..:ii & s if !. li ' i � i llJ I ii II II ii 11 II II ii
I! w II ,: IS
2 . - w -
� ; II Iii 15 Ii § II ti i • II '! I! II! !I l! ! e !! • I! I! II l! § ll II § II
-- 36 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
BABV
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Keglatrut pem,mtlluan/monltortng dan evaluasi (monev} terhadap
.. turuh capalan program bersumber dana deken se ntmsl dllakukan untuk
memasukar; adanyn sfnkronls.;"\sl antarn pereneanaan dan pelaksanaannya,
hasllnya dapat dlukur dan akuntabel, dan progrom yang dllaksanakan
berdampak pada keberlanjutan akttvltas. Monev yang dllnkukrut bertujuan
untuk menlnglcatkan klnerja pengelolaan program dalam pencapalan tllrget.
Upnya monev dllakukan secara berkala balk pada sisl admlnlstrasl
maupun pada substansl program yang bersumber dana dekon .. ntmsl.
Monev yang dllakukan, antara laln melalul:
I. stsrem Monitoring dan Evnluasl Kln•rja Anggaran (SMART atau •·Monev
Olttktorat Jendeml Angga.ran Kementerlan Keuangnn);
2. ststem Monltorlna dan Evaluasl KJnerja PembanJ!Unnn (e·Monev
Kementertnn Perenca.naan Pembanaunnn Nastonnl/Badan �rencanaan
Pernbangunan Nasional):
3. Aplikasl E·renaar Biro Perencanaon dnn AnJlW.U'iln pemantauan capatan
Indlkntor KJn•rja pada Perjanjlan KJnerja [e-performanee];
4. Lapomn Akuntabllltas dan Klnerja tnetanst Pemerlnlllh (LAKIPI:
5. Apllkasl/peranakat monitortna dan evaluasl lalnnva. Apabila dlperlukan,
unit utama dapat membuat format lapomn tersendiri seaunl dengan
keburuho.n program dan meminta dlnas kesehatan provinsl unnak
mengtst format tersebut,
Sela.In ltu, evaluasl pembandlng terhadap dokumen perencanaan sepertt
Dokumen R•ncana Stmtegls Bldang Ke .. hatan perlu dllakukan untuk
mellhat ••Jauh maria efekttvitas dan efisl•nsl keglntan dekonsentrasl dalam
meneapat lndllc.ator yang dltetapkan dalam dokumen rersebut, UJl'lY" lnl
dapat dilakukan seeam swakelola oleh unit utama yang merntllkt fungsl
monev dan kajlan atau dengan mernberdayakan konsultan/tenaga ahll yang
kompeten sesua] dengan mekantsme pengadaaan bnmng/Jasa yang berlaku.
Pelaporan dana dekon .. ntrasl dlsampalkan ol•h Kuasa Pengguna
Anggamn (KPA} dalarn benruk Laporan KEUangan/Bamng Mlllk Negara Unit
Akuntansl Kuasa Pengguna Anggaron (UAKPA) kepada Kantor pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) dan kepada Unit Akuntansl Pembantu
Pengguna Anggamn Es•lon I (UAKPA El}, dengan tembusan ke unit utarna,
Lapomn dtsampatkan secara bulanan, triwulanan, semesteron, dnn tahunan.
Waktu penyampalan laporan keuangan ynltu:
I. lapornn bulanan pallna lambat tanl!l!"I 7 bulan bertkumva;
2. laporan trfwulannn pa]lna lambat tnnl!l!a.l 12 bulan bertkurnva:
3. laporan semesteran pallna lambat tnnl!l!al IO bu Ian bertkurnvn; dan
4. laporan tnhunan paling lambat tanggal 20 Januart tahun bertkutnya.
-- 37 of 38 --
2023, No.212
www.peraturan.go.id
BABVI
PENunJP
�nyusunnn Pedoman Pen�lenggn.ra.nn Dekonsentmst Kementertan
Kesehatan Tnhun Anggamn 2023 lnl ditujukan untuk membantu ,enagn
kesehatan di dlnns kesehatan prov!nsl dalam perencanaan, penganggnmn
dan pelaksanaan keglatan dekonsentrnsl Kementertan Kesehatan tahun
anggaran 2023. Pedoman lnl Juga menjelaskan rtncian menu kegtatan
dekonsentrnsl dnlam llma progmm Kementertan Kesehatan, yaltu Program
Dukungan Mannjemen, Program Kesehatan Masynrakat, Program Pelayannn
Kesehatan dan Jamlnan Kesehatan Nos!onal, Program Pencegahan dan
Pengendnllnn Penynklt, serta Program Pendldlkan dan Pelalihan Voknsl ynng
dldasarkan pada Pilar Trnnsrormasl Kesehnt,in.
Dengan dltetapkannya pedoman In!, keglntnn dekensentrast
Kementertan Keaehatnn tahun anggamn 2023 dlharapkan dapat
dllnksnnakan seeara erektlr, eflslen, dan optimal, sena dapat
dlslnkronlsaslkan dengan keglatan yang bersumber dart pendanaan lain di
daerah untuk mendukung pencapalan target pembangunan kesehatan
naslona.l.
MENTERIKESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
nd.
BUOi 0. SADIKlN
-- 38 of 38 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kementrian Kesehatan Tahun Anggaran 2023
tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN / PENUGASAN PEJABAT NEGARA / PENUGASAN BUMN - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 16/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 7 states that the regulation is effective from March 3, 2023, and retroactively applicable from January 1, 2023.
The regulation interacts with Government Regulation No. 19 of 2022 on Decentralization and Assistance Tasks, which provides the legal framework for decentralization.