Lainnya

Berlaku

Other 159/2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023

No. 159 of 2023

Diterbitkan

27 Des 2023

Berlaku

28 Des 2023

Penerbit

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Opening

This regulation outlines the changes to the revenue-sharing details for the 2023 fiscal year, specifically detailing the allocation of funds to various regions based on updated calculations and adjustments. It aims to ensure that local governments receive their fair share of revenue from various sources, including taxes and natural resources.

Who is affected

This regulation affects local governments (provincial and district/city levels) across Indonesia, particularly those that rely on revenue-sharing from taxes such as income tax (PPh), land and building tax (PBB), and revenue from natural resources.

Key obligations and rights

- Pasal 1 outlines the total change in revenue-sharing amounting to Rp158,978,872,888,000, which includes various components such as income tax, land and building tax, and natural resource revenues (Pasal 1 ayat (1)). - Additional revenue-sharing of Rp27,712,086,894,000 is allocated based on proportional increases in each type of revenue-sharing (Pasal 1 ayat (2)). - The distribution of these funds will occur in December 2023, with specific allocations for cash and non-cash transfers (Pasal 2 ayat (1) and (2)). - The regulation mandates that the additional revenue-sharing be used for public services, infrastructure improvements, and other designated purposes (Pasal 2 ayat (5)).

Definitions worth knowing

- Dana Bagi Hasil (Revenue Sharing): Funds allocated to local governments from national revenue sources. - Otonomi Khusus (Special Autonomy): A status granted to certain regions allowing them greater autonomy in governance and financial management.

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

This regulation is effective from the date of its promulgation, which is December 28, 2023. It amends previous regulations regarding revenue-sharing and fiscal management.

Interactions with other regulations

This regulation interacts with several other laws and regulations, including Government Regulation No. 45 of 2013 on Budget Implementation Procedures, Presidential Regulation No. 130 of 2022 on the State Budget for 2023, and previous Ministerial Regulations on revenue-sharing management.

§ 02

Ketentuan utama

Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.

01
Total Revenue Sharing Amount
The total change in revenue-sharing for the fiscal year 2023 is set at Rp158,978,872,888,000, which includes various tax and natural resource components (Pasal 1 ayat (1)).
02
Additional Revenue Allocation
An additional revenue-sharing amount of Rp27,712,086,894,000 is allocated based on proportional increases in each type of revenue-sharing (Pasal 1 ayat (2)).
03
Distribution Timeline
The distribution of additional revenue-sharing will occur in December 2023, with specific allocations for cash and non-cash transfers (Pasal 2 ayat (1) and (2)).
04
Usage of Additional Funds
The additional revenue-sharing must be directed towards public service improvements, infrastructure, and other designated purposes (Pasal 2 ayat (5)).
05
Effective Date
This regulation is effective from December 28, 2023, and amends previous regulations regarding revenue-sharing (Pasal 3).

§ 03

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENT ANG
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 ten tang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan
selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran
transfer ke daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14)
Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023, perubahan rmcian
anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari
perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi
dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik,
dan/ atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri
dan/ atau percepatan penarikan pinjaman a tau hi bah
luar negeri, ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian
Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

-- 1 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun
2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi
Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1148)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan
Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023
ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ a tau Dana
Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui
Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);

-- 2 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id
MENETAPKAN

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023.
Pasal 1
(1) Perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran
2023 sebesar Rp158.978.872.888.000 (seratus lima
puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh
delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta
delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang
terdiri atas:
a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal
25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sebesar Rp36.317.087.674.000 (tiga puluh
enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan
puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah);
b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar
Rpl8.747.357.012.000 (delapan belas triliun tujuh
ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima
puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah);
c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar
RpS.865.859.917.000 (lima triliun delapan ratus
enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh
sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu
rupiah);
d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan
gas bumi sebesar Rp20.631.010.480.000 (dua
puluh triliun enam ratus tiga puluh satu miliar
sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu
rupiah);
e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu
bara sebesar Rp69.998.028.214.000 (enam puluh
sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh
delapan miliar dua puluh delapan juta dua ratus
empat belas ribu rupiah);
f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi
sebesar Rpl.433.032.704.000 (satu triliun empat
ratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta
tujuh ratus em pat ribu rupiah);
g. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan
sebesar Rpl.686.082.594.000 (satu triliun enam
ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh dua
juta lima ratus sembilan puluh em pat ribu rupiah);
h. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan
sebesar Rpl.095.637.785.000 (satu triliun sembilan
puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta
tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan
1. dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan
sawit sebesar Rp3.204.776.508.000 (tiga triliun dua
ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam
juta lima ratus delapan ribu rupiah).

-- 3 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Perubahan rincian dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk tambahan dana bagi
hasil sebesar Rp27.712.086.894.000 (dua puluh tujuh
triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan puluh enam
juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah),
yang terdiri atas:
a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal
25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam
negeri sebesar Rp5.635.389.870.000 (lima triliun
enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan
puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu
rupiah);
b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar
Rp2.769.273.286.000 (dua triliun tujuh ratus enam
puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga
juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar
Rp395.652.150.000 (tiga ratus sembilan puluh lima
miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima
puluh ribu rupiah);
d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan
gas bumi sebesar Rp747.473.469.000 (tujuh ratus
empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh
tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu
rupiah);
e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu
bara sebesar Rpl 7.759.869.890.000 (tujuh belas
triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar
delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan
ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi
sebesar Rp404.428.229.000 (empat ratus empat
miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua
ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(3) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dihitung secara proposional terhadap
kenaikan tiap jenis dana bagi hasil berdasarkan
perkiraan realisasi ( outlook) penerimaan negara tahun
anggaran 2023.
( 4) Tambahan dana bagi hasil se bagaimana dimaksud
pada ayat (3) dialokasikan menurut daerah otonom
provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional
berdasarkan alokasi dana bagi hasil yang diterima oleh
daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota sebelum
adanya tambahan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).
(5) Rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah
otonom provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam
huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

-- 4 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

Pasal 2
(1) Penyaluran tambahan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dilaksanakan pada
bulan Desember 2023.
(2) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk:
a. tunai, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 	1 ayat (2)
huruf c dan dana bagi hasil tambahan minyak
bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan
otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana
bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2) huruf d; dan
b. nontunai melalui Treasury Deposit Facility, untuk
dana bagi hasil selain se bagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(3) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota
dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan
secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(4) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota
dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan
secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit
Facility sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b diarahkan penggunaannya untuk
perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan
pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun
2024, dan/ atau investasi.
(6) Tata cara pengelolaan dana bagi hasil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3
Peraturan Menteri 	1n1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 5 of 374 --

Agar 	setiap 	orang 	mengetahuinya, 	memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1064
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id

-- 6 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL
TAHUN ANGGARAN 2023
A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
1 Provinsi Aceh 	90.176.708.000 1.330 .460. 000 91.507.168.000
2 Kab. Aceh Barat 	7.909.578.000 94.196.000 8.003.774.000
3 Kab. Aceh Besar 	7.816.901.000 58.776.000 7.875.677.000
4 Kab. Aceh Selatan 	4.374.923.000 39.382.000 4.414.305.000
5 Kab. Aceh Singkil 	3.471.886.000 43.109.000 3.514.995.000
6 Kab. Aceh Tengah 	3.979.289.000 46.204.000 4.025.493.000
7 Kab. Aceh Tenggara 	3 .255. 721.000 66.805.000 3.322.526.000
8 Kab. Aceh Timur 	5.968.724.000 55.200.000 6.023.924.000
9 Kab. Aceh Utara 	8.417.053.000 82.987.000 8.500.040.000
10 Kab. Bireuen 	5.737.662.000 94.937.000 5.832.599.000
11 Kab. Pidie 	6.059.799.000 254.304.000 6.314.103.000
12 Kab. Simeulue 	2.431.802.000 27.132.000 2.458.934.000

-- 7 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
13 Kota Banda Aceh 	36.442.413.000 394.759.000 36.837.172.000
14 Kota Sabang 	2.873.561.000 28.267.000 2.901.828.000
15 Kota Langsa 	6.782.402.000 120.387 .000 6.902.789.000
16 Kota Lhokseumawe 10.592.065.000 185.900.000 10.777.965.000
17 Kab. Gayo Lues 	2.613.044.000 25.906.000 2.638.950.000
18 Kab. Aceh Barat Daya 3.213.064.000 35.626.000 3.248.690.000
19 Kab. Aceh Jaya 	2.916.260.000 30.897.000 2.947.157.000
20 Kab. Nagan Raya 6.149.713.000 243.065.000 6.392. 778.000
21 Kab, Aceh Tamiang 5.425.715.000 130.297.000 5.556.012.000
22 Kab. Bener Meriah 2.972.565.000 34.481.000 3.007.046.000
23 Kab. Pidie Jaya 	3.260.634.000 26.373.000 3.287.007.000
24 Kota Subulussalam 3.033.4 75.000 30.018.000 3.063.493.000
25 Provinsi Sumatera Utara 306.122.676.000 27.267.112.000 333.389.788.000
26 Kab.Asahan 14.135.812.000 834.992.000 14.970.804.000
27 Kab. Dairi 	7.109.880.000 484.681.000 7.594.561.000
28 Kab. Deli Serdang 	40.182.656.000 1.854.066.000 42.036.722.000

-- 8 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
29 Kab. Karo 	9.028.860.000 652.835.000 9.681.695.000
30 Kab. Labuhanbatu 11.872.588.000 807.091.000 12.679.679.000
31 Kab. Langkat 12.041.935.000 686.304.000 12.728.239.000
32 Kab. Mandailing Natal 8.884.914.000 443.776.000 9.328.690.000
33 Kab. Nias 5.081. 765.000 406.345.000 5.488.110.000
34 Kab. Simalungun 15.986.005.000 699.436.000 16.685.441.000
35 Kab. Tapanuli Selatan 12.002.654.000 471.029.000 12.473.683.000
36 Kab.TapanuliTengah 7.033.899.000 453.286.000 7.487.185.000
37 Kab. Tapanuli Utara 8.403.497.000 437.757.000 8.841.254.000
38 Kab.Toba 11.065.953.000 439.181.000 11.505.134.000
39 Kota Binjai 	8.896.880.000 1.174.866.000 10.071.746.000
40 Kota Medan 	206.547.003.000 25.498.4 72.000 232.045.475.000
41 Kota Pematang Siantar 14.313.180.000 1.521.176.000 15.834.356.000
42 Kota Sibolga 	8.616.850.000 562.209.000 9.179.059.000
43 Kota Tanjung Balai 6.873.066.000 704.031.000 7.577.097.000
44 Kota Te bing Tinggi 7.831.162.000 927.157.000 8.758.319.000

-- 9 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
45 Kata Padang Sidempuan 10.178.516.000 536.009.000 10.714.525.000
46 Kab. Pakpak Bharat 4.980.272.000 396.796.000 5.377.068.000
47 Kab. Nias Selatan 6.165.430.000 441.869.000 6.607.299.000
48 Kab. Humbang Hasundutan 5.977.313.000 441.283.000 6.418.596.000
49 Kab. Serdang Bedagai 11.542.178.000 874.988.000 12.417.166.000
50 Kab. Samosir 5.817.161.000 436.887.000 6.254.048.000
51 Kab. Batu Bara 15.694.001.000 637.479.000 16.331.480.000
52 Kab. Padang Lawas 	7. 962. 997 .000 459.257.000 8.422.254.000
53 Kab. Padang Lawas Utara 6.492.770.000 493.338.000 6.986.108.000
54 Kab. Labuhanbatu Selatan 9.631.349.000 498.808.000 10.130.157.000
55 Kab. Labuhanbatu Utara 7.943.466.000 682.763.000 8.626.229.000
56 Kab. Nias Utara 5.261. 503 .000 398.364.000 5.659.867.000
57 Kab. Nias Barat 5.387.385.000 433.592.000 5.820.977.000
58 Kata Gunungsitoli 7.356.501.000 609.665.000 7.966.166.000
59 Provinsi Sumatera Barat 	102 .396.4 78.000 7.358.730.000 109.755.208.000
60 Kab. Lima Puluh Kata 4.965.633.000 269.651.000 5.235.284.000

-- 10 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
61 Kab. Agam 	7.211.666.000 249.403.000 7.461.069.000
62 Kab. Kepulauan Mentawai 3.760.290.000 187.328.000 3.947.618.000
63 Kab.PadangPariaman 6.042.996.000 228.892.000 6.271.888.000
64 Kab. Pasaman 5.328.828.000 193.536.000 5.522.364.000
65 Kab. Pesisir Selatan 6.964.972.000 257.237.000 7.222.209.000
66 Kab. Sijunjung 	4.416.243.000 189.816.000 4.606.059.000
67 Kab. Solok 	5.664.396.000 209.714.000 5.874.110.000
68 Kab. Tanah Datar 6.508.648.000 350.835.000 6.859.483.000
69 Kota Bukit Tinggi 9.595.432.000 424.358.000 10.019.790.000
70 Kota Padang Panjang 4.426.531.000 207.417.000 4.633.948.000
71 Kota Padang 	66.124.832.000 7. 792.041.000 73.916.873.000
72 Kota Payakumbuh 5.980.120.000 369.392.000 6.349.512.000
73 Kota Sawahlunto 	4.292.963.000 192.050.000 4.485.013.000
74 Kota Solok 	6.833.298.000 282.762.000 7.116.060.000
75 Kota Pariaman 5.074.973.000 208.492.000 5.283.465.000
76 Kab. Pasaman Barat 6.837.000.000 222.512.000 7.059.512.000

-- 11 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
77 Kab. Dharmasraya 5.402.576.000 239.633.000 5.642.209.000
78 Kab. Solok Selatan 5.489.124.000 196.129.000 5.685.253.000
79 Provinsi Riau 	211.110.936.000 11.571.538.000 222.682.474.000
80 Kab. Bengkalis 	42.117.417.000 1.052.017.000 43.169.434.000
81 Kab. Indragiri Hilir 15.174.213.000 1.307.223.000 16.481.436.000
82 Kab. Indragiri Hulu 15.033.444.000 858.680.000 15.892.124.000
83 Kab. Kampar 17.701.050.000 546.440.000 18.247.490.000
84 Kab. Kuantan Singingi 10.953.095.000 	1. 703.226.000 12.656.321.000
85 Kab. Pelalawan 	32.507.062.000 539.585.000 33.046.647.000
86 Kab. Rokan Hilir 12.899.459.000 862.979.000 13.762.438.000
87 Kab. Rokan Hulu 14.219.057.000 557.288.000 14.776.345.000
88 Kab. Siak 	29.482.757.000 496.461.000 29.979.218.000
89 Kota Dumai 	31.097.028.000 2.826.375.000 33.923.403.000
90 Kota Pekanbaru 118.640.546.000 7.657.433.000 126.297.979.000
91 Kab. Kepulauan Meranti 11.306.800.000 789.608.000 12.096.408.000
92 Provinsi J ambi 	65.380.126.000 3.140.929.000 68.521.055.000

-- 12 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
93 Kab. Batang Harl 6.186.469.000 205.435.000 6.391.904.000
94 Kab. Bungo 9.358.289.000 751.105.000 10.109.394.000
95 Kab. Kerinci 3.864.286.000 151.139.000 4.015.425.000
96 Kab. Merangin 6.364.164.000 239.220.000 6.603.384.000
97 Kab. Muaro Jambi 7.664.144.000 173.033.000 7.837.177.000
98 Kab. Sarolangun 6.069.330.000 144.326.000 6.213.656.000
99 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.146.131.000 191.136.000 8.337.267.000
100 Kab. Tanjung Jabung Timur 8.093.118.000 136.133.000 8.229.251.000
101 Kah.Tebo 	5.262.133.000 158.773.000 5.420.906.000
102 KotaJambi 39.853.543.000 2.830.716.000 42.684.259.000
103 Kota Sungai Penuh 6.141.076.000 169.817.000 6.310.893.000
104 Provinsi Sumatera Selatan 196.999.221.000 9.677.175.000 206.676.396.000
105 Kab. Labat 15.078.211.000 363.981.000 15.442.192.000
106 Kab. Musi Banyuasin 20.142.441.000 371.810.000 20.514.251.000
107 Kab. Musi Rawas 10.288.930.000 311.918.000 10.600.848.000
108 Kab. Muara Enim 55.069.452.000 1.336.717.000 56.406.169.000

-- 13 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
109 Kab. Ogan Komering Ilir 12.868.726.000 306.954.000 13.175.680.000
110 Kab. Ogan Komering Ulu 11.143.222.000 762.049.000 11.905.271.000
111 Kota Palembang 114.461.062.000 8. 796.536.000 123.257.598.000
112 Kota Prabumulih 17.467.183.000 748.662.000 18.215.845.000
113 Kota Pagar Alam 	7.367.568.000 311.225.000 7.678.793.000
114 Kota Lubuk Linggau 10.533.844.000 507.779.000 11.041.623.000
115 Kab. Banyuasin 14.234.247.000 485.100.000 14.719.347.000
116 Kab. Ogan Ilir 	8.510.515.000 356.399.000 8.866.914.000
117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 8.697.861.000 430.484.000 9.128.345.000
118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7.515.305.000 317.686.000 7.832.991.000
119 Kab. Empat Lawang 	6.707.015.000 287.889.000 6.994.904.000
120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 9.038.078.000 313.747.000 9.351.825.000
121 Kab. Musi Rawas Utara 6.978.444.000 288.172.000 7.266.616.000
122 Provinsi Bengkulu 	33.963.684.000 959.889.000 34.923.573.000
123 Kab. Bengkulu Selatan 	3.476.857.000 94.845.000 3.571.702.000
124 Kab. Bengkulu Utara 5.097.479.000 101.184.000 5.198.663.000

-- 14 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
125 Kab. Rejang Lebong 4.592.325.000 100.880.000 4.693.205.000
126 Kota Bengkulu 	22.557.404.000 899.486.000 23.456.890.000
127 Kab. Kaur 	2.654.824.000 49.580.000 2.704.404.000
128 Kab. Seluma 	3.108.987.000 55.762.000 3.164.749.000
129 Kab. Mukomuko 	4.304.133.000 79.490.000 4.383.623.000
130 Kab. Lebong 	2.547.853.000 44.397.000 2.592.250.000
131 Kab. Kepahiang 	2.872.839.000 62.801.000 2.935.640.000
132 Kab. Bengkulu Tengah 3.384.858.000 60.552.000 3.445.410.000
133 Provinsi Lampung 87.424.132.000 4.402.671.000 91.826.803.000
134 Kab. Lampung Barat 4.808.436.000 153.282.000 4.961.718.000
135 Kab. Lampung Selatan 12.140.445.000 346.581.000 12.487.026.000
136 Kab. Lampung Tengah 15.157.515.000 529.589.000 15.687.104.000
137 Kab. Lampung Utara 8.767.189.000 241.045.000 9.008.234.000
138 Kab. Lampung Timur 6.920.355.000 558.274.000 7.478.629.000
139 Kab. Tanzzamus 6.614.594.000 188.061.000 6.802.655.000
140 Kab. Tulang Bawang 7.025.185.000 181.637.000 7.206.822.000

-- 15 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
141 Kab. Way Kanan 6.502.559.000 143.004.000 6.645.563.000
142 Kota Bandar Lampung 54.572.041.000 3.898.230.000 58.470.271.000
143 Kota Metro 	8.765.331.000 754.047.000 9.519.378.000
144 Kab. Pesawaran 	4.705.733.000 144.218.000 4.849.951.000
145 Kab. Pringsewu 6.767.622.000 261.380.000 7.029.002.000
146 Kab. Mesuji 	4.227.309.000 159.848.000 4.387.157.000
147 Kab. Tulang Bawang Barat 4.300.003.000 160.103.000 4.460.106.000
148 Kab. Pesisir Barat 3.551.729.000 141.292.000 3.693.021.000
149 Provinsi DKI Jakarta 16.959.177.874.000 1.094.852.828.000 18.054.030.702.000
150 Provinsi J awa Barat 	l.329.123.193.000 116.346.071.000 1.445.469.264.000
151 Kah.Bandung 73.805.316.000 5.241.638.000 79.046.954.000
152 Kab. Bekasi 	423.400.080.000 19.802.550.000 443.202.630.000
153 Kab. Bogor 156.391.060.000 5.898. 723.000 162.289.783.000
154 Kab. Ciamis 	31.175.614.000 2.351.210.000 33.526.824.000
155 Kab. Cianjur 	36.428.133.000 4. 761.668.000 41.189.801.000
156 Kab. Cirebon 	4 7.078.149.000 3.411.895.000 50.490.044.000

-- 16 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
157 Kab. Garut 38.250. 765.000 3.163.086.000 41.413.851.000
158 Kab. Indramayu 	45.272.018.000 2.962.657.000 48.234.675.000
159 Kab. Karawang 	225.090.423.000 8.264.562.000 233.354.985.000
160 Kab. Kuningan 	30.318.419.000 2.357.242.000 32.675.661.000
161 Kab. Majalengka 32.493.674.000 2.234.871.000 34. 728.545.000
162 Kab.Purwakarta 73.582.915.000 3.094.532.000 76.677.447.000
163 Kab.Subang 	47.911.471.000 2.496.249.000 50.407.720.000
164 Kab. Sukabumi 	43.919.165.000 2.285.657.000 46.204.822.000
165 Kab. Sumedang 	37.264.619.000 2.295.156.000 39.559.775.000
166 Kab. Tasikmalaya 	33.080.909.000 2.263. 753.000 35.344.662.000
167 Kota Bandung 	331.361.352.000 68.115.907.000 399.477.259.000
168 Kota Bekasi 126.271.477.000 12. 911.280.000 139.182.757.000
169 Kota Bogor 	64.933.030.000 9.601.543.000 74.534.573.000
170 Kota Cirebon 	42.004.976.000 3.765.391.000 45. 770.367 .000
171 Kota Depok 	85.125.021.000 8.871.702.000 93.996.723.000
172 Kota Sukabumi 33. 725.557 .000 2.852.468.000 36.578.025.000

-- 17 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
173 Kota Tasikmalaya 37.456.239.000 3.316.909.000 40.773.148.000
174 Kota Cimahi 40.036.950.000 6.128.452.000 46.165.402.000
175 Kota Banjar 28.542.449.000 2.240.115.000 30.782.564.000
176 Kab. Bandung Barat 48.188.417.000 3.968.235.000 52.156.652.000
177 Kab. Pangandaran 27.610.510.000 2.171.834.000 29.782.344.000
178 Provinsi J awa Tengah 498.610.148.000 46.082.119.000 544.692.267.000
179 Kab. Banjarnegara 14.186.573.000 801.497.000 14.988.070.000
180 Kab. Banyumas 29.009.687.000 2.092.287.000 31.101.974.000
181 Kab. Batang 22.555.290.000 808.852.000 23.364.142.000
182 Kab. Blora 14.481.863.000 856.415.000 15.338.278.000
183 Kab. Boyolali 16.885.363.000 1.214.901.000 18.100.264.000
184 Kab. Brebes 16.913.556.000 903.938.000 17.817.494.000
185 Kab. Cilacap 30.464.411.000 1.930.446.000 32.394.857.000
186 Kab. Demak 16.381.770.000 972.570.000 17.354.340.000
187 Kab. Grobogan 15.158.591.000 872.462.000 16.031.053.000
188 Kab. Jepara 31.223.127.000 1.193.277.000 32.416.404.000

-- 18 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
189 Kab. Karanganyar 20.596.546.000 1.440. 700.000 22.037.246.000
190 Kab. Kebumen 15.273.683.000 1.481.781.000 16.755.464.000
191 Kab. Kendal 15.977.201.000 968.681.000 16.945.882.000
192 Kab. Klaten 18.523.444.000 1.973.984.000 20.497.428.000
193 Kab.Kudus 	73.031.425.000 10.475.180.000 83.506.605.000
194 Kab. Magelang 13.976.223.000 1.020.060.000 14.996.283.000
195 Kab.Pati 16.992.023.000 2.306.709.000 19.298.732.000
196 Kab. Pekalongan 10.732.809.000 716.372.000 11.449.181.000
197 Kab. Pemalang 13.302.810.000 781.323.000 14.084.133.000
198 Kab. Purbalingga 14.137.446.000 927.201.000 15.064.647.000
199 Kab. Purworejo 12.036.258.000 1.349.654.000 13.385.912.000
200 Kab. Rembang 13.059.291.000 1.884.010.000 14.943.301.000
201 Kab. Semarang 21.890.951.000 1.348.124.000 23.239.075.000
202 Kab. Sragen 15.358.016.000 1.040.294.000 16.398.310.000
203 Kab. Sukoharjo 	23.931.263.000 2.345.121.000 26.276.384.000
204 Kab. Tegal 16.459.533.000 1.364.069.000 17 .823.602.000

-- 19 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
205 Kab. Temanggung 13.087.733.000 1.138.106.000 14.225.839.000
206 Kab. Wonogiri 13.868.698.000 871.595.000 14.740.293.000
207 Kab. Wonosobo 11.659.541.000 794.051.000 12.453.592.000
208 Kota Magelang 15.368.336.000 1.778.761.000 17.147.097.000
209 Kota Pekalongan 14.863.456.000 1.615.864.000 16.479.320.000
210 Kota Salatiga 14.050.479.000 2.040.511.000 16.090.990.000
211 Kota Semarang 162.527.950.000 14.573.505.000 177.101.455.000
212 Kota Surakarta 	38.554.712.000 8.156.030.000 46.710.742.000
213 Kota Tegal 16.204.154.000 2.030.139.000 18.234.293.000
214 Provinsi DI Yogyakarta 97.063.137.000 7.982.087.000 105.045.224.000
215 Kab. Bantul 	25.900.899.000 2.240. 795.000 28.141.694.000
216 Kab. Gunung Kidul 14.820.524.000 952.644.000 15.773.168.000
217 Kab. Kulon Progo 14.853.676.000 937.758.000 15.791.434.000
218 Kab. Sleman 	57.901.856.000 3.975.068.000 61.876.924.000
219 Kota Yogyakarta 	47.991.804.000 5.178.077.000 53.169.881.000
220 Provinsi Jawa Timur 798.583.626.000 106.232.708.000 904.816.334.000

-- 20 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
221 Kab. Bangkalan 14.895.306.000 1.739.833.000 16.635.139.000
222 Kab. Banyuwangi 23.741.139.000 2.674.616.000 26.415. 755.000
223 Kab. Blitar 14.519.992.000 2.153.537.000 16.673.529.000
224 Kab. Bojonegoro 25.688.680.000 1.856.375.000 27 .545.055.000
225 Kab. Bondowoso 13.261.634.000 1.397.641.000 14.659.275.000
226 Kab. Gresik 83.626.243.000 2.455.284.000 86.081.527.000
227 Kab. Jember 	29.008.026.000 3.129.602.000 32.137.628.000
228 Kab. Jombang 22.707.990.000 1.986.380.000 24.694.370.000
229 Kab. Kediri 18.481.320.000 2.273.731.000 20.755.051.000
230 Kab. Lamongan 17.430.928.000 1.598.099.000 19.029.027.000
231 Kab. Lumajang 15.769.997.000 	1. 793.031.000 17.563.028.000
232 Kab. Madiun 15.241.756.000 1.530.943.000 16.772.699.000
233 Kab. Magetan 16.120.113.000 1.689.498.000 17.809.611.000
234 Kab. Malang 	34.039.263.000 4.814.210.000 38.853.4 73.000
235 Kab. Mojokerto 	27.530.014.000 1.721.037.000 29.251.051.000
236 Kab. Nganjuk 15.869.698.000 1.674.274.000 17.543.972.000

-- 21 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
237 Kab. Ngawi 16.909.955.000 1.508.667.000 18.418.622.000
238 Kab. Pacitan 14.213.943.000 1.531.449.000 15.745.392.000
239 Kab. Pamekasan 15.629.238.000 3. 765.241.000 19.394.479.000
240 Kab. Pasuruan 54.389.609.000 3.809.471.000 58.199.080.000
241 Kab. Ponorogo 17.861.380.000 1.940.111.000 19.801.491.000
242 Kab. Probolinggo 18.916.217.000 1.627.558.000 20.543. 775.000
243 Kab. Sampang 13.116.274.000 1.283.039.000 14.399.313.000
244 Kab. Sidoarjo 118.033.494.000 9.620.319.000 127.653.813.000
245 Kab. Situbondo 15.327.420.000 1.703.571.000 17.030.991.000
246 Kab. Sumenep 15.631.779.000 1.514.886.000 17.146.665.000
247 Kab. Trenggalek 14.339.309.000 1.519. 784.000 15.859.093.000
248 Kab.Tuban 	24.848.182.000 1.822.426.000 26.670.608.000
249 Kab. Tulungagung 19.725.150.000 2.770.509.000 22.495.659.000
250 Kota Blitar 17.127.553.000 2.344.837 .000 19.472.390.000
251 Kota Kediri 	35. 921.545.000 7.810.255.000 43.731.800.000
252 Kota Madiun 	22.656.150.000 2.491.236.000 25.147.386.000

-- 22 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
253 Kata Malang 	53.797.928.000 8.187.676.000 61.985.604.000
254 Kata Mojokerto 17.218.163.000 1.815.787.000 19.033.950.000
255 Kata Pasuruan 16.981.870.000 1.672.173.000 18.654.043.000
256 Kata Probolinggo 16.004.348.000 1.708.409.000 17.712.757.000
257 Kata Surabaya 	415.528.816.000 84.303.777.000 499.832.593.000
258 Kata Batu 13.214.436.000 1.833.751.000 15.048.187.000
259 Provinsi Kalimantan Barat 84.532.919.000 6.650.989.000 91.183.908.000
260 Kab.Bengkayang 5.097.232.000 439.822.000 5.537.054.000
261 Kab.Landak 	5.211.376.000 303.550.000 5.514.926.000
262 Kab. Kapuas Hulu 	7 .624.453.000 286.245.000 7.910.698.000
263 Kab. Ketapang 	18. 043 .160. 000 585.428.000 18.628.588.000
264 Kab. Mempawah 5.956.954.000 299.503.000 6.256.457.000
265 Kab. Sambas 	6.847.671.000 547.492.000 7.395.163.000
266 Kab. Sanggau 	8.918.085.000 291.584.000 9.209.669.000
267 Kab. Sintang 	9.346.646.000 391.227.000 9.737.873.000
268 Kata Pontianak 	44.659.521.000 5.281.603.000 49.941.124.000

-- 23 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
269 Kota Singkawang 7.887.752.000 1.651.298.000 9.539.050.000
270 Kab.Sekadau 6.441.975.000 367.700.000 6.809.675.000
271 Kab. Melawi 	5.313.710.000 275.105.000 5.588.815.000
272 Kab. Kayong Utara 4.465.588.000 288.816.000 4. 754.404.000
273 Kab. Kubu Raya 12.500.711.000 532.213.000 13.032.924.000
274 Provinsi Kalimantan Tengah 76.807.864.000 1.410.075.000 78.217.939.000
275 Kab. Barito Selatan 	5. 732.494.000 53.653.000 5.786.147.000
276 Kab. Barito Utara 8.984.627.000 56.787.000 9.041.414.000
277 Kab. Kapuas 	7.777.507.000 65.381.000 7.842.888.000
278 Kab. Kotawaringin Barat 16.836.251.000 678.010.000 17.514.261.000
279 Kab. Kotawaringin Timur 19.616.837.000 805.803.000 20.422.640.000
280 Kota Palangkaraya 24.588.890.000 296.386.000 24.885.276.000
281 Kab. Katingan 5.308.592.000 52.178.000 5.360. 770.000
282 Kab. Seruyan 6.714.307.000 29.585.000 6.743.892.000
283 Kab. Sukamara 4.880.4 75.000 49.828.000 4.930.303.000
284 Kab. Lamandau 	4.370.812.000 190.871.000 4.561.683.000

-- 24 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
285 Kab. Gunung Mas 6.009.136.000 57.513.000 6.066.649.000
286 Kab. Pulang Pisau 	4. 534 .48 7. 000 49.713.000 4.584.200.000
287 Kab. Murung Raya 8.114.379.000 50.365.000 8.164.744.000
288 Kab. Barito Timur 9.423.149.000 50.909.000 9.474.058.000
289 Provinsi Kalimantan Selatan 121.200.093.000 5.155.728.000 126.355.821.000
290 Kab. Banjar 11.793.399.000 385.959.000 12.179.358.000
291 Kab. Barito Kuala 7.662.921.000 218.120.000 7.881.041.000
292 Kab. Hulu Sungai Selatan 7.369.579.000 301.198.000 7.670.777.000
293 Kab. Hulu Sungai Tengah 7.040.013.000 264.313.000 7.304.326.000
294 Kab. Hulu Sungai Utara 6.579.222.000 274.000.000 6.853.222.000
295 Kab. Kotabaru 16.182.183.000 293.608.000 16.475.791.000
296 Kab. Tabalong 11.573.008.000 376.117 .000 11.949.125.000
297 Kab. Tanah Laut 15.042.199.000 242.785.000 15.284.984.000
298 Kab. Tapin 	8.167.503.000 261.876.000 8.429.379.000
299 Kota Banjarbaru 20.521.690.000 446.846.000 20.968.536.000
300 Kota Banjarmasin 	49.967.633.000 3.951.503.000 53.919.136.000

-- 25 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
301 Kab. Balangan 12.567.860.000 199.067.000 12.766.927.000
302 Kab. Tanah Bumbu 21.905.228.000 1.208.618.000 23.113.846.000
303 Provinsi Kalimantan Timur 300.402.246.000 10.950.943.000 311.353.189.000
304 Kab. Berau 	37.160.617.000 1.068.596.000 38.229.213.000
305 Kab. Kutai Kartanegara 69.431.970.000 753.535.000 70.185.505.000
306 Kab. Kutai Barat 27.650.643.000 587.812.000 28.238.455.000
307 Kab. Kutai Timur 60.934.651.000 784.479.000 61.719.130.000
308 Kab. Paser 	29.366.970.000 629.827.000 29.996.797.000
309 Kota Balikpapan 126.669.160.000 5.942.611.000 132.611.771.000
310 Kota Bontang 	61.774.743.000 1.027.348.000 62.802.091.000
311 Kota Samarinda 66.230.902.000 6.596.309.000 72.827.211.000
312 Kab. Penajam Paser Utara 20.191.316.000 603.831.000 20.795.147.000
313 Kab. Mahakam Ulu 15.430.567.000 525.667 .000 15.956.234.000
314 Provinsi Sulawesi Utara 63.427.299.000 6.037.732.000 69.465.031.000
315 Kab. Bolaang Mongondow 4.178.463.000 208.325.000 4.386. 788.000
316 Kab. Minahasa 7.335.588.000 286.520.000 7.622.108.000

-- 26 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
-NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
317 Kab. Kepulauan Sangihe 4.867.337.000 218.811.000 5.086.148.000
318 Kota Bitung 	6.983.503.000 444.660.000 7.428.163.000
319 Kota Manado 	38.559.721.000 5.198.870.000 43. 758.591.000
320 Kab. Kepulauan Talaud 3.369.831.000 207.559.000 3.577.390.000
321 Kab. Minahasa Selatan 4.492.220.000 290.468.000 4. 782.688.000
322 Kota Tomohon 	4.237.048.000 463.294.000 4. 700.342.000
323 Kab. Minahasa U tara 9.768.631.000 527.045.000 10.295.676.000
324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2.687.065.000 212.870.000 2.899.935.000
325 Kota Kotamo bagu 5.711.838.000 998.380.000 6.710.218.000
326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2.554.618.000 190.873.000 2.745.491.000
327 Kab. Minahasa Tenggara 3.396.345.000 195.339.000 3.591.684.000
328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.896.012.000 251.785.000 3.147.797.000
329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.764.762.000 191.443.000 2.956.205.000
330 Provinsi Sulawesi Tengah 85.076.434.000 1.807.327.000 86.883.761.000
331 Kab. Banggai 13.243.112.000 645.009.000 13.888.121.000
332 Kab. Banggai Kepulauan 4.326.617.000 69.483.000 4.396.100.000

-- 27 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
333 Kab. Buol 	4.404.630.000 107.139.000 4.511.769.000
334 Kab. Toli-Toli 	5.394.410.000 198.539.000 5.592.949.000
335 Kab. Donggala 	4.825.044.000 109.777.000 4.934.821.000
336 Kab. Morowali 	48.933.470.000 82.496.000 49.015.966.000
337 Kab. Poso 	6.175.898.000 96.428.000 6.272.326.000
338 Kota Palu 	21.843.057.000 975.868.000 22.818.925.000
339 Kab. Parigi Moutong 6.127.649.000 242.058.000 6.369.707.000
340 Kab. Tojo Una Una 	4.084.325.000 93.055.000 4.177.380.000
341 Kab. Sigi 	4.211.151.000 80.107.000 4.291.258.000
342 Kab. Banggai Laut 	3.850.234.000 92.557.000 3.942.791.000
343 Kab. Morowali Utara 5.544.224.000 69.199.000 5.613.423.000
344 Provinsi Sulawesi Selatan 190.433.857.000 12.687.036.000 203.120.893.000
345 Kab. Bantaeng 	5.992.073.000 281.222.000 6.273.295.000
346 Kab. Barru 	5.763.622.000 238.031.000 6.001.653.000
347 Kab. Bone 10.423.981.000 467.193.000 10.891.174.000
348 Kab. Bulukumba 7.435. 721.000 283.815.000 7.719.536.000

-- 28 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
349 Kab. Enrekang 5.109.255.000 259.093.000 5.368.348.000
350 Kab.Gowa 10.012.387.000 536.180.000 10.548.567.000
351 Kab. Jeneponto 6.185.106.000 242.675.000 6.427.781.000
352 Kab. Luwu 	6.117.657.000 288.812.000 6.406.469.000
353 Kab. Luwu Utara 6.361.010.000 337.765.000 6.698.775.000
354 Kab. Maros 	9.466.907.000 340.902.000 9.807.809.000
355 Kab. Pangkajene Kepulauan 9.230.704.000 354.278.000 9.584.982.000
356 Kota Palopo 	9.247.751.000 422.948.000 9.670.699.000
357 Kab. Luwu Timur 22.073.544.000 312.390.000 22.385.934.000
358 Kab. Pinrang 	6.201.805.000 280.999.000 6.482.804.000
359 Kab. Sinjai 6.484.4 78.000 278.791.000 6.763.269.000
360 Kab. Kepulauan Selayar 5.334.479.000 338. 776.000 5.673.255.000
361 Kab. Sidenreng Rappang 6.430.949.000 303.417.000 6.734.366.000
362 Kab.Soppeng 6.316.748.000 339.755.000 6.656.503.000
363 Kab. Takalar 	6.704.931.000 301.044.000 7.005.975.000
364 Kab. Tana Toraja 	5. 762.894.000 296.435.000 6.059.329.000

-- 29 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
365 Kab. Wajo 	7.808.640.000 341.228.000 8.149.868.000
366 Kota Pare-pare 8.508.960.000 458.303.000 8.967.263.000
367 Kota Makassar 130.922.116.000 13.161.939.000 144.084.055.000
368 Kab. Toraia Utara 5.304.885.000 308.909.000 5.613.794.000
369 Provinsi Sulawesi Tenggara 43.434.360.000 1.101.311.000 44.535.671.000
370 Kab. Buton 	2.721.737.000 32.624.000 2.754.361.000
371 Kab.Konawe 4.212. 755.000 57.242.000 4.269.997.000
372 Kab. Kolaka 11.293.153.000 166.691.000 11.459.844.000
373 Kab. Muna 	3.318.503.000 64.947.000 3.383.450.000
374 Kota Kendari 	25.113.333.000 972.326.000 26.085.659.000
375 Kota Bau-bau 	4.108.889.000 220.513.000 4 .329 .402. 000
376 Kab. Konawe Selatan 3.067.265.000 39.621.000 3.106.886.000
377 Kab. Bombana 3.147.936.000 37.579.000 3.185.515.000
378 Kab. Wakatobi 	2.023.167.000 31.839.000 2.055.006.000
379 Kab. Kolaka Utara 2.391.530.000 37.056.000 2.428.586.000
380 Kab. Konawe Utara 2.400.120.000 31.122.000 2.431.242.000

-- 30 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
381 Kab. Buton Utara 1.683.640.000 30.678.000 1.714.318.000
382 Kab. Konawe Kepulauan 1.490.986.000 31.319.000 1.522.305.000
383 Kab. Kolaka Timur 1.850.649.000 34.936.000 1.885.585.000
384 Kab. Muna Barat 1.695.953.000 30.512.000 1.726.465.000
385 Kab. Buton Tengah 1.945.901.000 32.478.000 1.978.379.000
386 Kab. Buton Selatan 1.617.637.000 30.974.000 1.648.611.000
387 Provinsi Bali 148.145.894.000 10.523.126.000 158.669.020.000
388 Kab.Badung 	52.327.652.000 2.740.294.000 55.067.946.000
389 Kab. Bangli 10.991.638.000 715.087.000 11. 706. 725.000
390 Kab. Buleleng 19.691.241.000 1.346.416.000 21.037.657.000
391 Kab. Gianyar 15.963.511.000 	1. 700.557 .000 17.664.068.000
392 Kab. Jembrana 11.637.778.000 921.638.000 12.559.416.000
393 Kab. Karangasem 12.920.529.000 673.294.000 13.593.823.000
394 Kab. Klungkung 12.241.597 .000 720.300.000 12.961.897.000
395 Kab.Tabanan 16.011.165.000 1.563.646.000 17.574.811.000
396 Kota Denpasar 	88.381.701.000 6. 768.236.000 95.149.937.000

-- 31 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 62.246.504.000 5.242.680.000 67.489.184.000
398 Kab. Bima 	4.927.506.000 267.347.000 5.194.853.000
399 Kab. Dompu 	5.134.299.000 376.315.000 5.510.614.000
400 Kab. Lombok Barat 7.623.018.000 459.969.000 8.082.987.000
401 Kab. Lombok Tengah 9.667.114.000 415.531.000 10.082.645.000
402 Kab. Lombok Timur 9.866.152.000 415.300.000 10.281.452.000
403 Kab. Sumbawa 	8.286.329.000 548.076.000 8.834.405.000
404 Kota Mataram 	31.900.936.000 5.629.805.000 37.530.741.000
405 Kota Bima 	7.108.239.000 377.820.000 7.486.059.000
406 Kab. Sumbawa Barat 18.472.493.000 281.524.000 18.754.017.000
407 Kab. Lombok Utara 	4.300.900.000 278.614.000 4.579.514.000
408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 48.175.933.000 2.563.389.000 50.739.322.000
409 Kab. Alor 	2.057.572.000 89.836.000 2.147.408.000
410 Kab. Belu 	2.908.206.000 141.488.000 3.049.694.000
411 Kab. Ende 	4.270.729.000 349.892.000 4.620.621.000
412 Kab. Flores Timur 	3.009.046.000 164.834.000 3.173.880.000

-- 32 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
413 Kab.Kupang 	3.457.807.000 60.823.000 3.518.630.000
414 Kab. Lembata 1.693.216.000 128.998.000 1.822.214.000
415 Kab. Manggarai 	3.307.121.000 198.820.000 3.505.941.000
416 Kab.Ngada 1.843.254.000 152.601.000 1.995.855.000
417 Kab. Sikka 	4.063.353.000 477.712.000 4.541.065.000
418 Kab. Sumba Barat 	2.184.028.000 76.675.000 2.260. 703.000
419 Kab. Sumba Timur 3.637.388.000 418.499.000 4.055.887.000
420 Kab. Timor Tengah Selatan 2.420.525.000 75.553.000 2.496.078.000
421 Kab. Timor Tengah Utara 2.462.755.000 64.536.000 2.527.291.000
422 Kota Kupang 	21.918.315.000 951.038.000 22.869.353.000
423 Kab. Rote Ndao 1.881.839.000 60.142.000 1.941.981.000
424 Kab. Manggarai Barat 3.203.718.000 108.282.000 3.312.000.000
425 Kab. Nagekeo 1.817.087.000 90.152.000 1.907.239.000
426 Kab. Sumba Barat Daya 1.966.855.000 119.938.000 2.086.793.000
427 Kab. Sumba Tengah 1.440.236.000 53.839.000 1.494.075.000
428 Kab. Manggarai Timur 2.052.822.000 102.659.000 2.155.481.000

-- 33 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
429 Kab. Sabu Raijua 1.487.093.000 50.633.000 1.537.726.000
430 Kab. Malaka 1.753.756.000 69.041.000 1.822.797.000
431 Provinsi Maluku 	25.438.339.000 615.703.000 26.054.042.000
432 Kab. Kepulauan Tanimbar 2.347.718.000 44.974.000 2.392.692.000
433 Kab. Maluku Tengah 	4. 723.233.000 55.882.000 4.779.115.000
434 Kab. Maluku Tenggara 2.262. 780.000 105.485.000 2.368.265.000
435 Kab. Buru 	2.048.245.000 30.474.000 2.078.719.000
436 KotaAmbon 19.451.910.000 460.964.000 19.912.874.000
437 Kab. Seram Bagian Barat 2.258.797.000 41.218.000 2.300.015.000
438 Kab. Seram Bagian Timur 1.867.302.000 33.309.000 1.900.611.000
439 Kab. Kepulauan Aru 1.916.289.000 183.440.000 2.099.729.000
440 Kota Tuai 1.742.433.000 27.303.000 1.769.736.000
441 Kab. Maluku Barat Daya 3.412.771.000 27.464.000 3.440.235.000
442 Kab. Buru Selatan 1.293.622.000 28.591.000 1.322.213.000
443 Provinsi Papua 50.811.915.000 730.151.000 51.542.066.000
444 Kab. Biak Numfor 6.964.435.000 186.584.000 7.151.019.000

-- 34 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
445 Kab. Jayapura 6.972.798.000 197.989.000 7.170.787.000
446 Kab. Kepulauan Yapen 5.402.938.000 121.982.000 5.524.920.000
447 Kota Jayapura 59.190.997.000 1.818.402.000 61.009.399.000
448 Kab. Sarmi 	4.174.429.000 151.300.000 4.325.729.000
449 Kab. Keerom 	4.391.236.000 55.834.000 4.447.070.000
450 Kab. Waropen 	3.974.739.000 50.799.000 4.025.538.000
451 Kab. Supiori 	4,196.552.000 51.211.000 4.247.763.000
452 Kab. Mamberamo Raya 3.896.879.000 50.799.000 3.947.678.000
453 Provinsi Maluku Utara 47.201.239.000 1.057.116.000 48.258.355.000
454 Kab. Halmahera Tengah 24 .409. 797. 000 62.586.000 24.472.383.000
455 Kota Temate 13.306.443.000 1.102.454.000 14.408.897.000
456 Kab. Halmahera Barat 3.483.352.000 62.357.000 3.545.709.000
457 Kab. Halmahera Timur . 	4.224.898.000 51.401.000 4.276.299.000
458 Kab. Halmahera Selatan 12.102.806.000 80.147.000 12.182.953.000
459 Kab. Halmahera Utara 9.068.897.000 173.746.000 9.242.643.000
460 Kab. Kepulauan Sula 3.466.198.000 92.749.000 3.558.947.000

-- 35 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
461 Kata Tidare Kepulauan 6.979.663.000 71.914.000 7.051.577.000
462 Kab. Pulau Marotai 2.694.795.000 50.914.000 2.745.709.000
463 Kab. Pulau Taliabu 3.017.254.000 55.260.000 3.072.514.000
464 Provinsi Banten 	748.522.208.000 28.778.209.000 777.300.417.000
465 Kab. Lebak 	54.357.379.000 1.894.532.000 56.251.911.000
466 Kab. Pandeglang 53.999.660.000 1.849.890.000 55.849.550.000
467 Kab. Serang 	97.409.722.000 2.447.759.000 99.857.481.000
468 Kab. Tangerang 	287.076.482.000 9.609.642.000 296.686.124.000
469 Kata Cilegan 128.369.362.000 4.848.437.000 133.217.799.000
470 Kata Tangerang 	303.313.449.000 9.884.978.000 313.198.427.000
471 Kata Serang 81.270.577 .000 2.092.657.000 83.363.234.000
472 Kata Tangerang Selatan 227.240.236.000 14.859.932.000 242.100.168.000
473 Provinsi Bangka Belitung 37.748.150.000 1.670.517.000 39.418.667.000
474 Kab.Bangka 	8.981.848.000 297.929.000 9.279.777.000
475 Kab. Belitung 	7.645.946.000 330.696.000 7.976.642.000
476 Kata Pangkal Pinang 23.640.100.000 1.511.015.000 25.151.115.000

-- 36 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
477 Kab. Bangka Selatan 	4.749.999.000 163.793.000 4.913.792.000
478 Kab. Bangka Tengah 5.924.576.000 191.810.000 6.116.386.000
479 Kab. Bangka Barat 8.132. 787 .000 219.004.000 8.351. 791.000
480 Kab. Belitung Timur 6.276.423.000 179.876.000 6.456.299.000
481 Provinsi Gorontalo 17.641.871.000 1.257.415.000 18.899.286.000
482 Kab. Boalemo 	2.427.860.000 109.133.000 2.536.993.000
483 Kab. Gorontalo 	5.974.986.000 363.482.000 6.338.468.000
484 Kota Gorontalo 10.570.614.000 1.216.651.000 11.787.265.000
485 Kab. Pohuwato 	3.591.740.000 193.377 .000 3.785.117.000
486 Kab. Bone Bolango 	4. 752.111.000 148.363.000 4.900.474.000
487 Kab. Gorontalo Utara 2.588.890.000 104.427.000 2.693.317.000
488 Provinsi Kepulauan Riau 138.061.701.000 8.250.384.000 146.312.085.000
489 Kab. Natuna 12.760.483.000 634.628.000 13.395.111.000
490 Kab. Kepulauan Anambas 19.253.530.000 628.950.000 19.882.480.000
491 Kab. Karimun 	28.006.039.000 845.419.000 28.851.458.000
492 Kota Batam 137.327.990.000 9.043.548.000 146.371.538.000

-- 37 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
493 Kata Tanjung Pinang 20.276.065.000 2.126.436.000 22.402.501.000
494 Kab. Lingga 11.500.904.000 628.533.000 12.129.437.000
495 Kab. Bintan 17.524.739.000 813.819.000 18.338.558.000
496 Provinsi Papua Barat 22.594. 781.000 511.091.000 23.105.872.000
497 Kab. Fak Fak 	3.137.513.000 101.84 7 .000 3.239.360.000
498 Kab. Manokwari 13.179.171.000 199.694.000 13.378.865.000
499 Kab. Teluk Bintuni 26.622.675.000 501.230.000 27.123.905.000
500 Kab. Teluk Wondama 2.358.311.000 63.741.000 2.422.052.000
501 Kab. Kaimana 	2.728.521.000 57.539.000 2. 786.060.000
502 Kab. Manokwari Selatan 2.256.747.000 42.512.000 2.299.259.000
503 Kab. Pegunungan Arfak 1.997.104.000 39.266.000 2.036.370.000
504 Provinsi Sulawesi Barat 12.718.020.000 137.494.000 12.855.514.000
505 Kab. Majene 	2.972.910.000 35.313.000 3.008.223.000
506 Kab. Mamuju 	8.186.509.000 80.845.000 8.267.354.000
507 Kab. Polewali Mandar 4.399.116.000 71.409.000 4.470.525.000
508 Kab. Mamasa 1.747.968.000 13.725.000 1.761.693.000

-- 38 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
509 Kab.Pasangkayu 	2.407.119.000 17.999.000 2.425.118.000
510 Kab. Mamuju Tengah 1.661.047.000 11.623.000 1.672.670.000
511 Provinsi Kalimantan Utara 26.261.273.000 1.839.823.000 28.101.096.000
512 Kab. Bulungan 12.901.779.000 375.043.000 13.276.822.000
513 Kab. Malinau 	6.147.081.000 187.026.000 6.334.107.000
514 Kab.Nunukan 6.448.027 .000 246.505.000 6.694.532.000
515 Kota Tarakan 13.699.872.000 2.068.712.000 15.768.584.000
516 Kab. Tana Tidung 	4.099.611.000 174.060.000 4.273.671.000
517 Provinsi Papua Selatan 25.297.673.000 363.520.000 25.661.193.000
518 Kab. Merauke 11.280.340.000 482.511.000 11.762.851.000
519 Kab. Boven Digoel 5.615.309.000 52.632.000 5.667.941.000
520 Kab. Mappi 	4.643.807 .000 60.698.000 4.704.505.000
521 Kab. Asmat 	4.647.864.000 51.255.000 4.699.119.000
522 Provinsi Papua Tengah 66.013.655.000 948.596.000 66.962.251.000
523 Kab. Mimika 184.846.052.000 1.063.400.000 185.909.452.000
524 Kab. Nabire 	5.556.599.000 133.512.000 5.690.111.000

-- 39 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 4 	5=3+4
525 Kab. Paniai 	4.581.751.000 120.830.000 4.702.581.000
526 Kab. Puncak Jaya 5.095.855.000 50.799.000 5.146.654.000
527 Kab. Dogiyai 	4.034.719.000 50.818.000 4.085.537.000
528 Kab.Puncak 	4.502.121.000 54.185.000 4.556.306.000
529 Kab. Intan Jaya 	4.688.512.000 55.321.000 4.743.833.000
530 Kab. Deiyai 	4.188.169.000 50.799.000 4.238.968.000
531 Provinsi Papua Pegunungan 71.455.345.000 1.026.791.000 72.482.136.000
532 Kab. Jayawijaya 6.582.980.000 176.946.000 6.759.926.000
533 Kab. Yahukimo 	4.933.484.000 54.185.000 4.987.669.000
534 Kab. Pegunungan Bintang 4.659.247.000 50.799.000 4.710.046.000
535 Kab. Tolikara 	4.592.300.000 50.799.000 4.643.099.000
536 Kab. Mamberamo Tengah 4.217.009.000 50.799.000 4.267.808.000
537 Kab. Yalimo 	4.040.221.000 50.856.000 4.091.077.000
538 Kab. Lanny Jaya 4.071.488.000 50.799.000 4.122.287.000
539 Kab.Nduga 	3.898.799.000 50.806.000 3.949.605.000
540 Provinsi Papua Barat Daya 24.420.266.000 552.382.000 24.972.648.000

-- 40 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS!
DAN KABUPATEN/KOTA
PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO 	NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH
1 	2 	3 	4 	5=3+4
541 Kab. Sarong 	7.520.550.000 79.874.000 7.600.424.000
542 Kab. Sarong Selatan 	2.361.157.000 46.010.000 2.407.167.000
543 Kab. Raja Arnpat 	2.904.758.000 39.846.000 2.944.604.000
544 Kab. Tarnbrauw 1.884.203.000 39.266.000 1.923.469.000
545 Kab. Maybrat 	2.263.356.000 39.283.000 2.302.639.000
546 Kata Sarong 12.113. 937 .000 595.849.000 12.709.786.000
JUMLAH NASIONAL 34.002.643.010.000 2.314.444.664.000 36.317.087.674.000

-- 41 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan 	Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 4 	5
1 	Provinsi Aceh 6.821.725.000 289.649.000 32.540.772.000
2 Kab. Aceh Besar 	179.348.000 7.615.000 1.461.926.000
3 Kab. Pidie 171.876.000 7.297.000 1.408.880.000
4 Kab. Aceh Utara 	1.942.030.000 67.448.000 36.092.841.000
5 Kab. Aceh Timur 3.663.538.000 7.615.000 33.571.550.000
6 Kab. Aceh Selatan 	696.844.000 7.297.000 1.360.541.000
7 Kab. Aceh Barat 	3.458.505.000 7.774.000 1.300.480.000
8 Kab. Aceh Tengah 168.138.000 858.001.000 1.298.510.000
9 Kab. Aceh Tenggara 168.138.000 7.139.000 1.322.287.000
10 Kab. Simeulue 168.138.000 7.139.000 1.164.975.000
11 Kab. Aceh Singkil 5.246. 577 .000 7.139.000 1.209.085.000
12 Kab. Bireuen 	906.068.000 32.906.000 1.456.156.000
13 Kab. Aceh Barat Daya 1.073.210.000 7.297.000 1.166.397.000
14 Kab. Gayo Lues 168.138.000 100.339.000 1.375.957.000
15 Kab. Aceh Jaya 	681.698.000 7.774.000 1.360.976.000
16 Kab. Nagan Raya 6.591.637.000 7.774.000 1.353.657.000
17 Kab. Aceh Tamiang 5.515.520.000 7.615.000 67.062.180.000
18 Kab. Bener Meriah 168.138.000 193.015.000 1.168.262.000
19 Kab. Pidie Jaya 	183.584.000 7.139.000 1.138.849.000
20 Kota Banda Aceh 183.084.000 7.774.000 1.166.855.000
21 Kota Sabang 	168.138.000 7.139.000 1.020.230.000
22 Kota Langsa 992.109.000 7.615.000 1.148.150.000
23 Kota Lhokseumawe 183.084.000 7.774.000 3.355.164.000
24 Kota Subulussalam 	1.445.979.000 7.139.000 1.114.218.000

-- 42 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
1 	Provinsi Aceh 16.918.000 1.162.086.000 338.018.000 41.169.168.000
2 Kab. Aceh Besar 	75.941.000 1.324.566.000 74.471.000 3.123.867.000
3 Kab. Pidie 426.000 50.460.000 71.368.000 1.710.307.000
4 Kab. Aceh Utara 	444.000 30.552.000 74.471.000 38.207.786.000
5 Kab. Aceh Timur 444.000 30.552.000 74.471.000 37.348.170.000
6 Kab. Aceh Selatan 	426.000 210.615.000 71.368.000 2.34 7 .091.000
7 Kab. Aceh Barat 	454.000 3.709.845.000 76.023.000 8.553.081.000
8 Kab. Aceh Tengah 417.000 28.643.000 69.817.000 2.423.526.000
9 Kab. Aceh Tenggara 417.000 28.643.000 69.817.000 1.596.441.000
10 Kab. Simeulue 	417.000 28.643.000 69.817.000 1.439.129.000
11 Kab. Aceh Singkil 417.000 28.643.000 69.817.000 6.561.678.000
12 Kab. Bireuen 	417.000 28.643.000 69.817.000 2.494.007.000
13 Kab. Aceh Barat Daya 426.000 80.033.000 71.368.000 2.398. 731.000
14 Kab. Gayo Lues 417.000 28.643.000 69.817.000 1.743.311.000
15 Kab. Aceh Jaya 	454.000 31.189.000 76.023.000 2.158.114.000
16 Kab. Nagan Raya 454.000 45.469.000 76.023.000 8.075.014.000
17 Kab. Aceh Tamiang 444.000 32.214.000 74.471.000 72.692.444.000
18 Kab. Bener Meriah 417.000 28.643.000 69.817.000 1.628.292.000
19 Kab. Pidie Jaya 	417.000 28.643.000 69.817.000 1.428.449.000
20 Kota Banda Aceh 454.000 31.189.000 76.023.000 1.465.379.000
21 Kota Sabang 	417.000 28.643.000 69.817.000 1.294.384.000
22 Kota Langsa 	444.000 30.552.000 74.471.000 2.253.341.000
23 Kota Lhokseumawe 454.000 31.189.000 76.023.000 3.653.688.000
24 Kota Subulussalam 	417.000 36.502.000 69.817.000 2.674.072.000

-- 43 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
( dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 	4 	5
25 Provinsi Sumatera Utara 60. 921. 133. 000 2.029.641.000 21.806.671.000
26 Kab. Deli Serdang 20.378.057.000 40.497.000 4.386.303.000
27 Kab. Karo 	1.334.185.000 37.965.000 917.799.000
28 Kab. Langkat 29.497.168.000 38.810.000 77.536.155.000
29 Kab. Tapanuli Tengah 4.532.021.000 170.355.000 1.046.417.000
30 Kab. Simalungun 33.564.982.000 926.379.000 1.606.011.000
31 Kab. Labuhanbatu 	26.883.753.000 38.810.000 1.091.368.000
32 Kab. Dairi 1.345.880.000 182.673.000 952.764.000
33 Kab. Tapanuli Utara 1.215. 535.000 802.908.000 1.022.529.000
34 Kab. Tapanuli Selatan 6.970.430.000 358.525.000 1.063.483.000
35 Kab.Asahan 	42.597.742.000 59.610.000 1.377.609.000
36 Kab. Nias 1.164.888.000 38.810.000 684.885.000
37 Kab. Samosir 1.240.860.000 718.732.000 825.522.000
38 Kab. Mandailing Natal 13.458.996.000 394.954.000 1.338.486.000
39 Kab. Nias Selatan 	1.240.860.000 1.372.866.000 1.272.416.000
40 Kab. Pakpak Bharat 	1.139.565.000 105.121.000 838.062.000
41 Kab. Humbang Hasundutan 1.240.883.000 442.106.000 934.452.000
42 Kab. Toba 1.277.148.000 309.654.000 889.033.000
43 Kab. Serdang Bedagai 29.752.784.000 41.340.000 1.219.180.000
44 Kab. Batu Bara 9.080.123.000 40.497.000 928.931.000
45 Kab. Padang Lawas 14.183.462.000 1.782.834.000 1.665.638.000
46 Kab. Padang Lawas Utara 13.881.895.000 259.004.000 1.053.877.000
47 Kab. Labuhanbatu Selatan 41.762.406.000 2.522.770.000 994.764.000
48 Kab. Labuhanbatu Utara 20.165.612.000 37.965.000 1.219.206.000

-- 44 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
25 Provinsi Sumatera Utara 9.344.565.000 12.311.405.000 445.392.000 106.858.807.000
26 Kab. Deli Serdang 213.678.000 245.645.000 74.471.000 25.338.651.000
27 Kab. Karo 	784.945.000 230.292.000 69.817.000 3.375.003.000
28 Kab. Langkat 193.915.000 235.409.000 71.368.000 107.572.825.000
29 Kab.TapanuliTengah 	252.903.000 284.418.000 76.023.000 6.362.137 .000
30 Kab. Simalungun 186.680.000 245.645.000 74.471.000 36.604.168.000
31 Kab. Labuhanbatu 	178.680.000 235.409.000 71.368.000 28.499 .388.000
32 Kab. Dairi 186.448.000 963.248.000 74.471.000 	3. 705.484.000
33 Kab. Tapanuli Utara 33.324.935.000 263.235.000 74.471.000 36.703.613.000
34 Kab. Tapanuli Selatan 3.002.222.000 59.058.647.000 74.471.000 70.527.778.000
35 Kab.Asahan 	186.448.000 245.645.000 74.471.000 44.541.525.000
36 Kab. Nias 178.680.000 235.409.000 71.368.000 2.374.040.000
37 Kab. Samosir 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 3.302.232.000
38 Kab. Mandailing Natal 8.524.179.000 385.972.000 74.471.000 24.177.058.000
39 Kab. Nias Selatan 	190.333.000 250. 762.000 76.023.000 4.403.260.000
40 Kab. Pakpak Bharat 	174.795.000 313.289.000 69.817.000 2.640.649.000
41 Kab. Humbang Hasundutan 	190.333.000 250. 762.000 76.023.000 3.134.559.000
42 Kab.Toba 	186.448.000 245.645.000 74.471.000 2.982.399.000
43 Kab. Serdang Bedagai 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 31.530.422.000
44 Kab. Batu Bara 	186.448.000 245.645.000 74.471.000 10.556.115.000
45 Kab. Padang Lawas 186.448.000 245.645.000 74.471.000 18.138.498.000
46 Kab. Padang Lawas Utara 529.236.000 245.645.000 74.471.000 16.044.128.000
47 Kab. Labuhanbatu Selatan 178.680.000 235.409.000 71.368.000 45.765.397.000
48 Kab. Labuhanbatu Utara 174.795.000 243.684.000 69.817.000 21.911.079.000

-- 45 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
{dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 	4 	5
49 Kab. Nias Utara 	1.145.714.000 37.965.000 782.271.000
50 Kab. Nias Barat 	1.240.860.000 41.340.000 871.200.000
51 Kota Medan 1.139.565.000 37.965.000 3.040.308.000
52 Kota Te bing Tinggi 1.215.535.000 40.497.000 685.780.000
53 Kota Binjai 1.874.716.000 37.965.000 2.432.334.000
54 Kota Pematang Siantar 	1.174.068.000 37.965.000 690.409.000
55 Kota Tanjung Balai 1.139.565.000 37.965.000 668.039.000
56 Kota Sibolga 1.266.183.000 42.185.000 679.569.000
57 Kota Padang Sidempuan 1.416.296.000 40.497.000 779.778.000
58 Kota Gunungsitoli 1.240.860.000 41.340.000 799.886.000
59 Provinsi Sumatera Barat 8.678.687.000 538.263.000 2.259.292.000
60 Kab. Agam 3.525.886.000 17.488.000 717.334.000
61 Kab. Pasaman 	287.833.000 17.852.000 671.867.000
62 Kab. Lima Puluh Kota 614.331.000 17.488.000 713.520.000
63 Kab. Solok 466.251.000 17.488.000 729.654.000
64 Kab.PadangPariaman 	281.959.000 17.488.000 615.167.000
65 Kab. Pesisir Selatan 6.748.091.000 87.011.000 999.017.000
66 Kab. Tanah Datar 	296.337.000 17.488.000 540.702.000
67 Kab. Kepulauan Mentawai 281.959.000 1.668.735.000 751.266.000
68 Kab. Dharmasraya 	9.140.401.000 465.688.000 529.759.000
69 Kab. Solok Selatan 	8.079.582.000 260.225.000 564.947.000
70 Kab. Pasaman Barat 	12.325.120.000 17.488.000 755. 704.000
71 Kab. Sijunjung 1.312.681.000 66.652.000 1.495.554.000
72 Kota Bukit Tinggi 281.959.000 17.488.000 261.196.000

-- 46 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
49 Kab. Nias Utara 	174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.440.854.000
50 Kab. Nias Barat 	190.333.000 250. 762.000 76.023.000 2.670.518.000
51 Kata Medan 174.795.000 230.292.000 69.817.000 4.692.742.000
52 Kota Te bing Tinggi 186.448.000 245.645.000 74.471.000 2.448.376.000
53 Kata Binjai 174.795.000 230.292.000 69.817.000 4.819.919.000
54 Kata Pematang Siantar 	174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.377.346.000
55 Kata Tanjung Balai 174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.320.4 73.000
56 Kata Sibolga 194.217.000 255.880.000 77.574.000 2.515.608.000
57 Kata Padang Sidempuan 203.852.000 245.645.000 74.471.000 2.760.539.000
58 Kata Gunungsitoli 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 2.599.204.000
59 Provinsi Sumatera Barat 3.167.513.000 1.539.186.000 273.533.000 16.456.4 7 4.000
60 Kab. Agam 102.908.000 50.006.000 74.471.000 4.488.093.000
61 Kab. Pasaman 	105.052.000 51.048.000 76.023.000 1.209.675.000
62 Kab. Lima Puluh Kata 102.908.000 366.462.000 74.471.000 1.889.180.000
63 Kab. Solak 148.200.000 50.006.000 74.471.000 1.486.070.000
64 Kab. Padang Pariaman 102.908.000 56.966.000 74.471.000 1.148.959.000
65 Kab. Pesisir Selatan 	138.469.000 186.989.000 77.574.000 8.237 .151.000
66 Kab. Tanah Datar 	102.908.000 51.053.000 74.471.000 1.082.959.000
67 Kab. Kepulauan Mentawai 102.908.000 50.006.000 74.471.000 2.929.345.000
68 Kab. Dharmasraya 	102.908.000 84.752.000 74.471.000 10.397.979.000
69 Kab. Solak Selatan 	14.758.570.000 51.048.000 76.023.000 23.790.395.000
70 Kab. Pasaman Barat 	102.908.000 58.341.000 74.471.000 13.334.032.000
71 Kab. Sijunjung 	102.908.000 50.006.000 74.471.000 3.102.272.000
72 Kata Bukit Tinggi 102.908.000 50.006.000 74.471.000 788.028.000

-- 47 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 4 	5
73 Kota Padang Panjang 270.210.000 16.759.000 233.825.000
74 Kota Solok 287.833.000 17.852.000 325.863.000
75 Kota Sawahlunto 270.210.000 16.759.000 268.889.000
76 Kota Padang 	281.959.000 17.488.000 902.766.000
77 Kota Payakumbuh 	281.959.000 17.488.000 272.587.000
78 Kota Pariaman 	281.959.000 17.488.000 387.329.000
79 Provinsi Riau 45.645.200.000 12.890.022.000 572.736.454.000
80 Kab. Kampar 34.241. 995.000 	5. 784.300.000 241.254.582.000
81 Kab. Bengkalis 14.316.129.000 8.404.844.000 l.523.233.634.000
82 Kab. Indragiri Hulu 21. 785.366.000 2.494.899.000 75.341.552.000
83 Kab. Indragiri Hilir 30.280.112.000 5.029.386.000 31.007.555.000
84 Kab. Pelalawan 35.523.660.000 19.527.476.000 96.085.691.000
85 Kab. Rokan Hulu 34.150.838.000 1.546.363.000 51.073.792.000
86 Kab. Rokan Hilir 22.255.245.000 2.287.540.000 276.791.539.000
87 Kab. Siak 21.744.554.000 10.512.507.000 465.812.164.000
88 Kab. Kuantan Singingi 12 .409. 946. 000 3. 705. 978.000 29.044.687.000
89 Kab. Kepulauan Meranti 2.375.900.000 3.087.758.000 72.783.035.000
90 Kota Pekanbaru 	3.693.925.000 728.690.000 45.158.711.000
91 Kota Dumai 2.366.352.000 3.367.156.000 48.227.808.000
92 Provinsi Jambi 	11.995.989.000 4.236.042.000 83.295.542.000
93 Kab. Batang Hari 10.034.611.000 3.864.228.000 68.383 .491.000
94 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.492. 990 .000 6.316.989.000 142.967.544.000
95 Kab. Bungo 6.175.860.000 379.000.000 7.513.216.000
96 Kab. Sarolangun 	9.178.080.000 2.721.418.000 27.624.923.000

-- 48 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
73 Kata Padang Panjang 98.620.000 47.923.000 71.368.000 738.705.000
74 Kata Solak 105.052.000 51.048.000 76.023.000 863.671.000
75 Kata Sawahlunto 98.620.000 1.112.379.000 71.368.000 1.838.225.000
76 Kata Padang 	102.908.000 5.454.074.000 74.471.000 6.833.666.000
77 Kata Payakumbuh 	102.908.000 50.006.000 74.471.000 799.419.000
78 Kata Pariaman 	102.908.000 50.006.000 74.471.000 914.161.000
79 Provinsi Riau - 	1.588.298.000 275.173.000 633.135.147.000
80 Kab. Kampar - 	81.702.000 82.472.000 281.445.051.000
81 Kab. Bengkalis - 	90.533.000 82.472.000 1.546.127.612.000
82 Kab. Indragiri Hulu - 	1.095.697.000 82.472.000 100.799.986.000
83 Kab. lndragiri Hilir 	- 	3.943.125.000 82.472.000 70.342.650.000
84 Kab. Pelalawan - 	81.702.000 82.472.000 151.301.001.000
85 Kab. Rokan Hulu - 	81.702.000 82.472.000 86.935.167.000
86 Kab. Rokan Hilir 	- 	80.069.000 80.822.000 301.495.215.000
87 Kab. Siak - 	81.702.000 82.472.000 498.233.399.000
88 Kab. Kuantan Singingi - 	431.224.000 495.584.000 46.087.419.000
89 Kab. Kepulauan Meranti - 	2.065.547.000 82.472.000 80.394.712.000
90 Kata Pekanbaru 	- 	81.702.000 82.472.000 49.745.500.000
91 Kata Dumai 	- 	81.702.000 82.472.000 54.125.490.000
92 Provinsi Jambi 	153.825.000 3.111.017.000 164.960.000 102.957.375.000
93 Kab. Batang Hari 8.633.000 3.636.065.000 77.574.000 86.004.602.000
94 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.460.000 185.846.000 76.023.000 158.047.852.000
95 Kab. Bungo 8.633.000 2.133.537.000 77.574.000 16.287.820.000
96 Kab. Sarolangun 	8.460.000 	7 .328.249.000 76.023.000 46.937.153.000

-- 49 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH 	Perkebunan 	Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 4 	5
97 Kab. Kerinci 1.323.720.000 232.958.000 5.111.827.000
98 Kab. Merangin 1.300.685.000 237.713.000 5.888.879.000
99 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.937.893.000 2.006.377.000 44.148.181.000
100 Kab. Tebo 6.236.110.000 4.460.039.000 16.036.329 .000
101 Kab. Muaro Jambi 	12.936.289.000 907.596.000 64.714.092.000
102 KotaJambi 	659.712.000 232. 958.000 34.675.970.000
103 Kota Sungai Penuh 	659.712.000 232.958.000 4.881.003.000
104 Provinsi Sumatera Selatan 25.940.325.000 7.896.264.000 418.034.880.000
105 Kab. Musi Banyuasin 	31.418.988.000 6.373.877.000 735.255.619.000
106 Kab. Ogan Komering Ulu 4.296.205.000 710.437.000 74.655.678.000
107 Kab. Muara Enim 7.601.433.000 4.146.029.000 358.719.495.000
108 Kab. Lahat 	6.883.001.000 1.673.279.000 66.160.530.000
109 Kab. Musi Rawas 13.721.049.000 4.144.223.000 204.263.265.000
110 Kab. Ogan Komering Ilir 21.041.033.000 18.453.999.000 16.530.742.000
111 Kab. Banyuasin 	22.395.852.000 1.719.503.000 47.559.996.000
112 Kab. Ogan Komering Ulu Timm 4.121.609.000 666.518.000 17.626.652.000
113 Kab. Ogan Komering Ulu Selats 1.957.272.000 774.256.000 17.363.343.000
114 Kab. Ogan Ilir 6.112.597 .000 280.487.000 54.768.674.000
115 Kab. Empat Lawang 2.262.360.000 496.405.000 16.596.940.000
116 Kab. Penukal Abab Lematang 11 	3.643.041.000 737.503.000 496.899.306.000
117 Kab. Musi Rawas Utara 	10.799.168.000 460.469.000 32.710.339.000
118 Kota Palembang 	921.439.000 280.487.000 16.198.989.000
119 Kota Prabumulih 	982.867.000 299.186.000 101.818.263.000
120 Kota Pagar Alam 1.445.161.000 305.419.000 16.555.458.000

-- 50 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
97 Kab. Kerinci 644.291.000 171.088.000 76.023.000 7.559.907.000
98 Kab. Merangin 8.633.000 241.662.000 77.574.000 7.755.146.000
99 Kab. Tanjung Jabung Timur 8.287.000 171.594.000 74.471.000 50.346.803.000
100 Kah.Tebo 	8.633.000 1.305.447.000 77.574.000 28.124.132.000
101 Kab. Muaro Jambi 	8.287.000 389.912.000 74.471.000 79.030.647.000
102 KotaJambi 	8.460.000 171.088.000 76.023.000 35.824.211.000
103 Kata Sungai Penuh 	59.369.000 171.088.000 76.023.000 6.080.153.000
104 Provinsi Sumatera Selatan 2.469. 759.000 54.687.028.000 234.544.000 509.262.800.000
105 Kab. Musi Banyuasin 	97.477.000 27.124.787.000 77.574.000 800.348.322.000
106 Kab. Ogan Komering Ulu 2.759.321.000 5.892.826.000 77.574.000 88.392.041.000
107 Kab. Muara Enim 8.229.154.000 123.010.859.000 74.471.000 50 1. 781. 441. 000
108 Kab. Lahat 	341.933.000 98.1 77 .884.000 74.471.000 173.311.098.000
109 Kab. Musi Rawas 100.996.000 2.115.235.000 76.023.000 224.420. 791.000
110 Kab. Ogan Komering Ilir 87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 58.125.883.000
111 Kab. Banyuasin 	95.527.000 2.169.781.000 76.023.000 74.016.682.000
112 Kab. Ogan Komering Ulu Timm 97.477.000 2.277.780.000 77.574.000 24.867.610.000
113 Kab. Ogan Komering Ulu Selats 571.267.000 2.178.291.000 77.574.000 22.922.003.000
114 Kab. Ogan Ilir 87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 63.261.867.000
115 Kab. Empat Lawang 93.578.000 2.072.067.000 74.471.000 21.595.821.000
116 Kab. Penukal Abab Lematang Il 	93.578.000 2.227. 794.000 74.471.000 503.675.693.000
117 Kab. Musi Rawas Utara 	162.530.000 17.086.286.000 74.471.000 61.293.263.000
118 Kata Palembang 	87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 19.501.024.000
119 Kata Prabumulih 	93.578.000 2.079.133.000 74.471.000 105.347.498.000
120 Kata Pagar Alam 373.045.000 2.115.235.000 76.023.000 20.870.341.000

-- 51 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 	4 	5
121 Kata Lubuk Linggau 982.867.000 299.186.000 16.202.578.000
122 Provinsi Bengkulu 4.776.818.000 19.814.000 1.098.836.000
123 Kab. Bengkulu Utara 6.257.892.000 1.150.000 686.398.000
124 Kab. Bengkulu Selatan 633.117.000 1.126.000 401.442.000
125 Kab. Rejang Lebong 344.350.000 1.174.000 513.307.000
126 Kab. Seluma 	3.046.713.000 1.223.000 601.107.000
127 Kab. Kaur 1.620.130.000 1.150.000 546.674.000
128 Kab. Mukomuko 8.774.424.000 89.656.000 641.705.000
129 Kab. Lebang 326.575.000 1.101.000 563.439.000
130 Kab. Kepahiang 454.379.000 1.174.000 470.823.000
131 Kab. Bengkulu Tengah 2.107.712.000 1.199.000 530.519.000
132 Kata Bengkulu 288.968.000 1.199.000 477.784.000
133 Provinsi Lampung 10.670.119.000 885.572.000 5.362.4 76.000
134 Kab. Lampung Selatan 7.076.741.000 38.028.000 1.309.194.000
135 Kab. Lampung Tengah 16.421.885.000 39.612.000 1.992.517.000
136 Kab. Lampung Utara 1.331.996.000 38.028.000 1.098.902.000
137 Kab. Lampung Barat 	458.191.000 38.028.000 752.600.000
138 Kab. Tulang Bawang 9.860.316.000 38.820.000 1.046.134.000
139 Kab. Tanggamus 886.203.000 38.028.000 1.077.801.000
140 Kab. Lampung Timur 1.426.075.000 39.612.000 	15. 709 .865.000
141 Kab. Way Kanan 4.476.968.000 2.308.540.000 986.570.000
142 Kab. Pesawaran 	2.618.052.000 36.443.000 825.256.000
143 Kab. Pringsewu 477.282.000 39.612.000 729.597.000
144 Kab. Mesuji 8.904.885.000 1.823.287 .000 757.863.000

-- 52 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
121 Kota Lubuk Linggau 93.578.000 2.072.067.000 74.471.000 19.724.747.000
122 Provinsi Bengkulu 578.001.000 2.409.189.000 149.964.000 9.032.622.000
123 Kab. Bengkulu Utara 	184.916.000 6.606.230.000 72.920.000 13.809.506.000
124 Kab. Bengkulu Selatan 32.825.000 139.554.000 71.368.000 1.279.432.000
125 Kab. Rejang Lebong 144.851.000 149.653.000 74.471.000 1.227 .806.000
126 Kab. Seluma 	35.679.000 1.058.600.000 77.574.000 4.820.896.000
127 Kab. Kaur 	154.509.000 139. 792.000 72.920.000 2.535.175.000
128 Kab. Mukomuko 35.273.000 145.741.000 76.023.000 9.762.822.000
129 Kab. Lebong 2.037.183.000 319.669.000 69.817.000 3.317.784.000
130 Kab. Kepahiang 34.252.000 143.164.000 74.471.000 1.178.263.000
131 Kab. Bengkulu Tengah 34.966.000 3.055.444.000 76.023.000 5.805.863.000
132 Kota Bengkulu 	34.966.000 145.741.000 76.023.000 1.024.681.000
133 Provinsi Lampung 5.075.243.000 441. 729. 000 206.949.000 22.642.088.000
134 Kab. Lampung Selatan 	229.232.000 800.301.000 74.471.000 9.527.967.000
135 Kab. Lampung Tengah 227.019.000 203.302.000 77.574.000 18.961.909.000
136 Kab. Lampung Utara 	217.939.000 87.502.000 74.471.000 2.848.838.000
137 Kab. Lampung Barat 	217.939.000 18.969.000 74.471.000 1.560.198.000
138 Kab. Tulang Bawang 222.479.000 71.149.000 76.023.000 11.314.921.000
139 Kab. Tanggamus 24.247.269.000 765.230.000 74.471.000 27.089.002.000
140 Kab. Lampung Timur 227.019.000 19.759.000 77.574.000 17.499.904.000
141 Kab. Way Kanan 204.317.000 54.804.000 69.817.000 8.101.016.000
142 Kab. Pesawaran 	290.474.000 88.691.000 71.368.000 3.930.284.000
143 Kab. Pringsewu 227.019.000 54.662.000 77.574.000 1.605.746.000
144 Kab. Mesuji 217.939.000 103.792.000 74.471.000 11.882.237 .000

-- 53 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas
1 	2 	3 4 	5
145 Kab. Tulang Bawang Barat 2.436.627.000 38.028.000 800.889.000
146 Kab. Pesisir Barat 	773.374.000 35.651.000 758.975.000
147 Kota Bandar Lampung 477.282.000 39.612.000 1.259.240.000
148 Kota Metro 467.737.000 38.820.000 506.972.000
149 Provinsi D KI Jakarta 	- 	- 	31.136.926.000
150 Provinsi Jawa Barat 11.409.812.000 3.590.062.000 60.692.018.000
151 Kab. Bogor 4.633.978.000 1.367.404.000 5.821.281.000
152 Kab. Sukabumi 	6.246. 968.000 3.048.942.000 3.601.644.000
153 Kab. Cianjur 3.493.027.000 2.321.314.000 3.703.621.000
154 Kab. Bekasi 260.856.000 82.077.000 38.430.367.000
155 Kab. Karawang 266.289.000 440.291.000 37.989.853.000
156 Kab.Purwakarta 	1.703.556.000 1.523.885.000 2. 509 .454. 000
157 Kab. Subang 	9.225.329.000 608.878.000 64.213.083.000
158 Kah.Bandung 	11.061.699.000 234.379.000 4.569.922.000
159 Kab. Sumedang 	317.655.000 1.365. 991.000 2.392.514.000
160 Kab. Garut 	7.262.819.000 339.367.000 3.816.771.000
161 Kab. Tasikmalaya 1.440.500.000 137.127.000 3.247.895.000
162 Kab. Ciamis 823.545.000 1.226.607.000 2.687.971.000
163 Kab. Cirebon 249.987.000 271.095.000 	7 .814.368.000
164 Kab. Kuningan 244.552.000 860.907.000 2.350.843.000
165 Kab. Indramayu 3.814.137 .000 914.372.000 93.250.555.000
166 Kab. Majalengka 3.080.153.000 329.359.000 8.826.866.000
167 Kab. Bandung Barat 2.251.367.000 1.229.164.000 2.932.893.000
168 Kab. Pangandaran 	833.037.000 1.227.656.000 1.978.801.000

-- 54 of 374 --

jdih.kemenkeu.go.id

PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2023
(dalam rupiah)
NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total
Bumi
1 	2 	6 	7 	8 9=3+4+5+6+7+8
145 Kab. Tulang Bawang Barat 217.939.000 18.969.000 74.471.000 3. 586. 923. 000
146 Kab. Pesisir Barat 204.317.000 53.849.000 69.817.000 1.895.983.000
147 Kata Bandar Lampung 227.019.000 26.931.000 77.574.000 2.107.658.000
148 Kata Metro 222.479.000 19.364.000 76.023.000 1.331.395.000
149 Provinsi D KI Jakarta 	- 	- 	92.570.000 31.229.496.000
150 Provinsi Jawa Barat 31. 791. 985.000 5.939.895.000 388. 706.000 113.812.478.000
151 Kab. Bogar 22.781.553.000 20.597.850.000 76.023.000 55.278.089.000
152 Kab. Sukabumi 	21.216.590.000 3.398.503.000 69.817.000 37.582.464.000
153 Kab. Cianjur 	805.599.000 295.332.000 76.023.000 10.694.916.000
154 Kab. Bekasi 726.840.000 521.537 .000 74.471.000 40.096.148.000
155 Kab. Karawang 741.983.000 138.629.000 76.023.000 39.653.068.000
156 Kab.Purwakarta 	741.983.000 843.800.000 76.023.000 7.398.701.000
157 Kab. Subang 	741.983.000 138.629.000 76.023.000 75.003.925.000
158 Kab.Bandung 	69.084.804.000 141.458.000 77.574.000 85.169.836.000
159 Kab. Sumedang 	696.555.000 154.112.000 71.368.000 4. 998.195.000
160 Kab. Garut 	35.601.650.000 156.446.000 77.574.000 47.254.627.000
161 Kab. Tasikmalaya 3.038.313.000 157.582.000 77.574.000 8.098.991.000
162 Kab. Ciamis 757.125.000 141.458.000 77.574.000 	5. 714.280.000
163 Kab. Cirebon 696.555.000 1.994.246.000 71.368.000 11.097.619.000
164 Kab. Kuningan 68

§ 03

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023

tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 159/2023?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 159/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2023). Other 159/2023 — No. 159 of 2023. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-159-2023

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 159/2023 — No. 159 of 2023." KBLI.CO.ID, 2023, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-159-2023.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 (Indon.), summarized in Other 159/2023, KBLI Directory, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-159-2023 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 159/2023 — No. 159 of 2023," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-159-2023.

Untuk teks hukum yang mengikat, sitasi langsung ke teks Indonesia asli melalui JDIH. Halaman ini adalah ringkasan plain-English yang dipelihara tim editorial KBLI Directory; bukan nasihat hukum.

jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2023 TENT ANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal berwenang mengelola anggaran transfer ke daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (14) Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, perubahan rmcian anggaran transfer ke daerah sebagai akibat dari perubahan data, kesalahan hitung, selisih nilai alokasi dengan rencana kegiatan dana alokasi khusus fisik, dan/ atau perubahan perjanjian atau hibah luar negeri dan/ atau percepatan penarikan pinjaman a tau hi bah luar negeri, ditetapkan oleh Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik -- 1 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 N omor 1148) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 ten tang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/ a tau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218); -- 2 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id MENETAPKAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023. Pasal 1 (1) Perubahan rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023 sebesar Rp158.978.872.888.000 (seratus lima puluh delapan triliun sembilan ratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp36.317.087.674.000 (tiga puluh enam triliun tiga ratus tujuh belas miliar delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah); b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rpl8.747.357.012.000 (delapan belas triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua belas ribu rupiah); c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar RpS.865.859.917.000 (lima triliun delapan ratus enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar Rp20.631.010.480.000 (dua puluh triliun enam ratus tiga puluh satu miliar sepuluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara sebesar Rp69.998.028.214.000 (enam puluh sembilan triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar dua puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu rupiah); f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi sebesar Rpl.433.032.704.000 (satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus em pat ribu rupiah); g. dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan sebesar Rpl.686.082.594.000 (satu triliun enam ratus delapan puluh enam miliar delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh em pat ribu rupiah); h. dana bagi hasil sumber daya alam perikanan sebesar Rpl.095.637.785.000 (satu triliun sembilan puluh lima miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah); dan 1. dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit sebesar Rp3.204.776.508.000 (tiga triliun dua ratus empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan ribu rupiah). -- 3 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id (2) Perubahan rincian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tambahan dana bagi hasil sebesar Rp27.712.086.894.000 (dua puluh tujuh triliun tujuh ratus dua belas miliar delapan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp5.635.389.870.000 (lima triliun enam ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah); b. dana bagi hasil pajak bumi dan bangunan sebesar Rp2.769.273.286.000 (dua triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah); c. dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp395.652.150.000 (tiga ratus sembilan puluh lima miliar enam ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah); d. dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebesar Rp747.473.469.000 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah); e. dana bagi hasil sumber daya alam mineral dan batu bara sebesar Rpl 7.759.869.890.000 (tujuh belas triliun tujuh ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan f. dana bagi hasil sumber daya alam panas bumi sebesar Rp404.428.229.000 (empat ratus empat miliar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). (3) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proposional terhadap kenaikan tiap jenis dana bagi hasil berdasarkan perkiraan realisasi ( outlook) penerimaan negara tahun anggaran 2023. ( 4) Tambahan dana bagi hasil se bagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan menurut daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional berdasarkan alokasi dana bagi hasil yang diterima oleh daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota sebelum adanya tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Rincian dana bagi hasil tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. -- 4 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id Pasal 2 (1) Penyaluran tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dilaksanakan pada bulan Desember 2023. (2) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dalam bentuk: a. tunai, untuk dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c dan dana bagi hasil tambahan minyak bumi dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang merupakan bagian dari dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf d; dan b. nontunai melalui Treasury Deposit Facility, untuk dana bagi hasil selain se bagaimana dimaksud dalam huruf a. (3) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Rincian daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota dan besaran tambahan dana bagi hasil yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas Treasury Deposit Facility sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Tambahan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan penggunaannya untuk perbaikan pelayanan publik, infrastruktur, dukungan pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, dan/ atau investasi. (6) Tata cara pengelolaan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Peraturan Menteri 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 5 of 374 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1064 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 1 Provinsi Aceh 90.176.708.000 1.330 .460. 000 91.507.168.000 2 Kab. Aceh Barat 7.909.578.000 94.196.000 8.003.774.000 3 Kab. Aceh Besar 7.816.901.000 58.776.000 7.875.677.000 4 Kab. Aceh Selatan 4.374.923.000 39.382.000 4.414.305.000 5 Kab. Aceh Singkil 3.471.886.000 43.109.000 3.514.995.000 6 Kab. Aceh Tengah 3.979.289.000 46.204.000 4.025.493.000 7 Kab. Aceh Tenggara 3 .255. 721.000 66.805.000 3.322.526.000 8 Kab. Aceh Timur 5.968.724.000 55.200.000 6.023.924.000 9 Kab. Aceh Utara 8.417.053.000 82.987.000 8.500.040.000 10 Kab. Bireuen 5.737.662.000 94.937.000 5.832.599.000 11 Kab. Pidie 6.059.799.000 254.304.000 6.314.103.000 12 Kab. Simeulue 2.431.802.000 27.132.000 2.458.934.000 -- 7 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 13 Kota Banda Aceh 36.442.413.000 394.759.000 36.837.172.000 14 Kota Sabang 2.873.561.000 28.267.000 2.901.828.000 15 Kota Langsa 6.782.402.000 120.387 .000 6.902.789.000 16 Kota Lhokseumawe 10.592.065.000 185.900.000 10.777.965.000 17 Kab. Gayo Lues 2.613.044.000 25.906.000 2.638.950.000 18 Kab. Aceh Barat Daya 3.213.064.000 35.626.000 3.248.690.000 19 Kab. Aceh Jaya 2.916.260.000 30.897.000 2.947.157.000 20 Kab. Nagan Raya 6.149.713.000 243.065.000 6.392. 778.000 21 Kab, Aceh Tamiang 5.425.715.000 130.297.000 5.556.012.000 22 Kab. Bener Meriah 2.972.565.000 34.481.000 3.007.046.000 23 Kab. Pidie Jaya 3.260.634.000 26.373.000 3.287.007.000 24 Kota Subulussalam 3.033.4 75.000 30.018.000 3.063.493.000 25 Provinsi Sumatera Utara 306.122.676.000 27.267.112.000 333.389.788.000 26 Kab.Asahan 14.135.812.000 834.992.000 14.970.804.000 27 Kab. Dairi 7.109.880.000 484.681.000 7.594.561.000 28 Kab. Deli Serdang 40.182.656.000 1.854.066.000 42.036.722.000 -- 8 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 29 Kab. Karo 9.028.860.000 652.835.000 9.681.695.000 30 Kab. Labuhanbatu 11.872.588.000 807.091.000 12.679.679.000 31 Kab. Langkat 12.041.935.000 686.304.000 12.728.239.000 32 Kab. Mandailing Natal 8.884.914.000 443.776.000 9.328.690.000 33 Kab. Nias 5.081. 765.000 406.345.000 5.488.110.000 34 Kab. Simalungun 15.986.005.000 699.436.000 16.685.441.000 35 Kab. Tapanuli Selatan 12.002.654.000 471.029.000 12.473.683.000 36 Kab.TapanuliTengah 7.033.899.000 453.286.000 7.487.185.000 37 Kab. Tapanuli Utara 8.403.497.000 437.757.000 8.841.254.000 38 Kab.Toba 11.065.953.000 439.181.000 11.505.134.000 39 Kota Binjai 8.896.880.000 1.174.866.000 10.071.746.000 40 Kota Medan 206.547.003.000 25.498.4 72.000 232.045.475.000 41 Kota Pematang Siantar 14.313.180.000 1.521.176.000 15.834.356.000 42 Kota Sibolga 8.616.850.000 562.209.000 9.179.059.000 43 Kota Tanjung Balai 6.873.066.000 704.031.000 7.577.097.000 44 Kota Te bing Tinggi 7.831.162.000 927.157.000 8.758.319.000 -- 9 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 45 Kata Padang Sidempuan 10.178.516.000 536.009.000 10.714.525.000 46 Kab. Pakpak Bharat 4.980.272.000 396.796.000 5.377.068.000 47 Kab. Nias Selatan 6.165.430.000 441.869.000 6.607.299.000 48 Kab. Humbang Hasundutan 5.977.313.000 441.283.000 6.418.596.000 49 Kab. Serdang Bedagai 11.542.178.000 874.988.000 12.417.166.000 50 Kab. Samosir 5.817.161.000 436.887.000 6.254.048.000 51 Kab. Batu Bara 15.694.001.000 637.479.000 16.331.480.000 52 Kab. Padang Lawas 7. 962. 997 .000 459.257.000 8.422.254.000 53 Kab. Padang Lawas Utara 6.492.770.000 493.338.000 6.986.108.000 54 Kab. Labuhanbatu Selatan 9.631.349.000 498.808.000 10.130.157.000 55 Kab. Labuhanbatu Utara 7.943.466.000 682.763.000 8.626.229.000 56 Kab. Nias Utara 5.261. 503 .000 398.364.000 5.659.867.000 57 Kab. Nias Barat 5.387.385.000 433.592.000 5.820.977.000 58 Kata Gunungsitoli 7.356.501.000 609.665.000 7.966.166.000 59 Provinsi Sumatera Barat 102 .396.4 78.000 7.358.730.000 109.755.208.000 60 Kab. Lima Puluh Kata 4.965.633.000 269.651.000 5.235.284.000 -- 10 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 61 Kab. Agam 7.211.666.000 249.403.000 7.461.069.000 62 Kab. Kepulauan Mentawai 3.760.290.000 187.328.000 3.947.618.000 63 Kab.PadangPariaman 6.042.996.000 228.892.000 6.271.888.000 64 Kab. Pasaman 5.328.828.000 193.536.000 5.522.364.000 65 Kab. Pesisir Selatan 6.964.972.000 257.237.000 7.222.209.000 66 Kab. Sijunjung 4.416.243.000 189.816.000 4.606.059.000 67 Kab. Solok 5.664.396.000 209.714.000 5.874.110.000 68 Kab. Tanah Datar 6.508.648.000 350.835.000 6.859.483.000 69 Kota Bukit Tinggi 9.595.432.000 424.358.000 10.019.790.000 70 Kota Padang Panjang 4.426.531.000 207.417.000 4.633.948.000 71 Kota Padang 66.124.832.000 7. 792.041.000 73.916.873.000 72 Kota Payakumbuh 5.980.120.000 369.392.000 6.349.512.000 73 Kota Sawahlunto 4.292.963.000 192.050.000 4.485.013.000 74 Kota Solok 6.833.298.000 282.762.000 7.116.060.000 75 Kota Pariaman 5.074.973.000 208.492.000 5.283.465.000 76 Kab. Pasaman Barat 6.837.000.000 222.512.000 7.059.512.000 -- 11 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 77 Kab. Dharmasraya 5.402.576.000 239.633.000 5.642.209.000 78 Kab. Solok Selatan 5.489.124.000 196.129.000 5.685.253.000 79 Provinsi Riau 211.110.936.000 11.571.538.000 222.682.474.000 80 Kab. Bengkalis 42.117.417.000 1.052.017.000 43.169.434.000 81 Kab. Indragiri Hilir 15.174.213.000 1.307.223.000 16.481.436.000 82 Kab. Indragiri Hulu 15.033.444.000 858.680.000 15.892.124.000 83 Kab. Kampar 17.701.050.000 546.440.000 18.247.490.000 84 Kab. Kuantan Singingi 10.953.095.000 1. 703.226.000 12.656.321.000 85 Kab. Pelalawan 32.507.062.000 539.585.000 33.046.647.000 86 Kab. Rokan Hilir 12.899.459.000 862.979.000 13.762.438.000 87 Kab. Rokan Hulu 14.219.057.000 557.288.000 14.776.345.000 88 Kab. Siak 29.482.757.000 496.461.000 29.979.218.000 89 Kota Dumai 31.097.028.000 2.826.375.000 33.923.403.000 90 Kota Pekanbaru 118.640.546.000 7.657.433.000 126.297.979.000 91 Kab. Kepulauan Meranti 11.306.800.000 789.608.000 12.096.408.000 92 Provinsi J ambi 65.380.126.000 3.140.929.000 68.521.055.000 -- 12 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 93 Kab. Batang Harl 6.186.469.000 205.435.000 6.391.904.000 94 Kab. Bungo 9.358.289.000 751.105.000 10.109.394.000 95 Kab. Kerinci 3.864.286.000 151.139.000 4.015.425.000 96 Kab. Merangin 6.364.164.000 239.220.000 6.603.384.000 97 Kab. Muaro Jambi 7.664.144.000 173.033.000 7.837.177.000 98 Kab. Sarolangun 6.069.330.000 144.326.000 6.213.656.000 99 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.146.131.000 191.136.000 8.337.267.000 100 Kab. Tanjung Jabung Timur 8.093.118.000 136.133.000 8.229.251.000 101 Kah.Tebo 5.262.133.000 158.773.000 5.420.906.000 102 KotaJambi 39.853.543.000 2.830.716.000 42.684.259.000 103 Kota Sungai Penuh 6.141.076.000 169.817.000 6.310.893.000 104 Provinsi Sumatera Selatan 196.999.221.000 9.677.175.000 206.676.396.000 105 Kab. Labat 15.078.211.000 363.981.000 15.442.192.000 106 Kab. Musi Banyuasin 20.142.441.000 371.810.000 20.514.251.000 107 Kab. Musi Rawas 10.288.930.000 311.918.000 10.600.848.000 108 Kab. Muara Enim 55.069.452.000 1.336.717.000 56.406.169.000 -- 13 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 109 Kab. Ogan Komering Ilir 12.868.726.000 306.954.000 13.175.680.000 110 Kab. Ogan Komering Ulu 11.143.222.000 762.049.000 11.905.271.000 111 Kota Palembang 114.461.062.000 8. 796.536.000 123.257.598.000 112 Kota Prabumulih 17.467.183.000 748.662.000 18.215.845.000 113 Kota Pagar Alam 7.367.568.000 311.225.000 7.678.793.000 114 Kota Lubuk Linggau 10.533.844.000 507.779.000 11.041.623.000 115 Kab. Banyuasin 14.234.247.000 485.100.000 14.719.347.000 116 Kab. Ogan Ilir 8.510.515.000 356.399.000 8.866.914.000 117 Kab. Ogan Komering Ulu Timur 8.697.861.000 430.484.000 9.128.345.000 118 Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7.515.305.000 317.686.000 7.832.991.000 119 Kab. Empat Lawang 6.707.015.000 287.889.000 6.994.904.000 120 Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 9.038.078.000 313.747.000 9.351.825.000 121 Kab. Musi Rawas Utara 6.978.444.000 288.172.000 7.266.616.000 122 Provinsi Bengkulu 33.963.684.000 959.889.000 34.923.573.000 123 Kab. Bengkulu Selatan 3.476.857.000 94.845.000 3.571.702.000 124 Kab. Bengkulu Utara 5.097.479.000 101.184.000 5.198.663.000 -- 14 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 125 Kab. Rejang Lebong 4.592.325.000 100.880.000 4.693.205.000 126 Kota Bengkulu 22.557.404.000 899.486.000 23.456.890.000 127 Kab. Kaur 2.654.824.000 49.580.000 2.704.404.000 128 Kab. Seluma 3.108.987.000 55.762.000 3.164.749.000 129 Kab. Mukomuko 4.304.133.000 79.490.000 4.383.623.000 130 Kab. Lebong 2.547.853.000 44.397.000 2.592.250.000 131 Kab. Kepahiang 2.872.839.000 62.801.000 2.935.640.000 132 Kab. Bengkulu Tengah 3.384.858.000 60.552.000 3.445.410.000 133 Provinsi Lampung 87.424.132.000 4.402.671.000 91.826.803.000 134 Kab. Lampung Barat 4.808.436.000 153.282.000 4.961.718.000 135 Kab. Lampung Selatan 12.140.445.000 346.581.000 12.487.026.000 136 Kab. Lampung Tengah 15.157.515.000 529.589.000 15.687.104.000 137 Kab. Lampung Utara 8.767.189.000 241.045.000 9.008.234.000 138 Kab. Lampung Timur 6.920.355.000 558.274.000 7.478.629.000 139 Kab. Tanzzamus 6.614.594.000 188.061.000 6.802.655.000 140 Kab. Tulang Bawang 7.025.185.000 181.637.000 7.206.822.000 -- 15 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 141 Kab. Way Kanan 6.502.559.000 143.004.000 6.645.563.000 142 Kota Bandar Lampung 54.572.041.000 3.898.230.000 58.470.271.000 143 Kota Metro 8.765.331.000 754.047.000 9.519.378.000 144 Kab. Pesawaran 4.705.733.000 144.218.000 4.849.951.000 145 Kab. Pringsewu 6.767.622.000 261.380.000 7.029.002.000 146 Kab. Mesuji 4.227.309.000 159.848.000 4.387.157.000 147 Kab. Tulang Bawang Barat 4.300.003.000 160.103.000 4.460.106.000 148 Kab. Pesisir Barat 3.551.729.000 141.292.000 3.693.021.000 149 Provinsi DKI Jakarta 16.959.177.874.000 1.094.852.828.000 18.054.030.702.000 150 Provinsi J awa Barat l.329.123.193.000 116.346.071.000 1.445.469.264.000 151 Kah.Bandung 73.805.316.000 5.241.638.000 79.046.954.000 152 Kab. Bekasi 423.400.080.000 19.802.550.000 443.202.630.000 153 Kab. Bogor 156.391.060.000 5.898. 723.000 162.289.783.000 154 Kab. Ciamis 31.175.614.000 2.351.210.000 33.526.824.000 155 Kab. Cianjur 36.428.133.000 4. 761.668.000 41.189.801.000 156 Kab. Cirebon 4 7.078.149.000 3.411.895.000 50.490.044.000 -- 16 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 157 Kab. Garut 38.250. 765.000 3.163.086.000 41.413.851.000 158 Kab. Indramayu 45.272.018.000 2.962.657.000 48.234.675.000 159 Kab. Karawang 225.090.423.000 8.264.562.000 233.354.985.000 160 Kab. Kuningan 30.318.419.000 2.357.242.000 32.675.661.000 161 Kab. Majalengka 32.493.674.000 2.234.871.000 34. 728.545.000 162 Kab.Purwakarta 73.582.915.000 3.094.532.000 76.677.447.000 163 Kab.Subang 47.911.471.000 2.496.249.000 50.407.720.000 164 Kab. Sukabumi 43.919.165.000 2.285.657.000 46.204.822.000 165 Kab. Sumedang 37.264.619.000 2.295.156.000 39.559.775.000 166 Kab. Tasikmalaya 33.080.909.000 2.263. 753.000 35.344.662.000 167 Kota Bandung 331.361.352.000 68.115.907.000 399.477.259.000 168 Kota Bekasi 126.271.477.000 12. 911.280.000 139.182.757.000 169 Kota Bogor 64.933.030.000 9.601.543.000 74.534.573.000 170 Kota Cirebon 42.004.976.000 3.765.391.000 45. 770.367 .000 171 Kota Depok 85.125.021.000 8.871.702.000 93.996.723.000 172 Kota Sukabumi 33. 725.557 .000 2.852.468.000 36.578.025.000 -- 17 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 173 Kota Tasikmalaya 37.456.239.000 3.316.909.000 40.773.148.000 174 Kota Cimahi 40.036.950.000 6.128.452.000 46.165.402.000 175 Kota Banjar 28.542.449.000 2.240.115.000 30.782.564.000 176 Kab. Bandung Barat 48.188.417.000 3.968.235.000 52.156.652.000 177 Kab. Pangandaran 27.610.510.000 2.171.834.000 29.782.344.000 178 Provinsi J awa Tengah 498.610.148.000 46.082.119.000 544.692.267.000 179 Kab. Banjarnegara 14.186.573.000 801.497.000 14.988.070.000 180 Kab. Banyumas 29.009.687.000 2.092.287.000 31.101.974.000 181 Kab. Batang 22.555.290.000 808.852.000 23.364.142.000 182 Kab. Blora 14.481.863.000 856.415.000 15.338.278.000 183 Kab. Boyolali 16.885.363.000 1.214.901.000 18.100.264.000 184 Kab. Brebes 16.913.556.000 903.938.000 17.817.494.000 185 Kab. Cilacap 30.464.411.000 1.930.446.000 32.394.857.000 186 Kab. Demak 16.381.770.000 972.570.000 17.354.340.000 187 Kab. Grobogan 15.158.591.000 872.462.000 16.031.053.000 188 Kab. Jepara 31.223.127.000 1.193.277.000 32.416.404.000 -- 18 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 189 Kab. Karanganyar 20.596.546.000 1.440. 700.000 22.037.246.000 190 Kab. Kebumen 15.273.683.000 1.481.781.000 16.755.464.000 191 Kab. Kendal 15.977.201.000 968.681.000 16.945.882.000 192 Kab. Klaten 18.523.444.000 1.973.984.000 20.497.428.000 193 Kab.Kudus 73.031.425.000 10.475.180.000 83.506.605.000 194 Kab. Magelang 13.976.223.000 1.020.060.000 14.996.283.000 195 Kab.Pati 16.992.023.000 2.306.709.000 19.298.732.000 196 Kab. Pekalongan 10.732.809.000 716.372.000 11.449.181.000 197 Kab. Pemalang 13.302.810.000 781.323.000 14.084.133.000 198 Kab. Purbalingga 14.137.446.000 927.201.000 15.064.647.000 199 Kab. Purworejo 12.036.258.000 1.349.654.000 13.385.912.000 200 Kab. Rembang 13.059.291.000 1.884.010.000 14.943.301.000 201 Kab. Semarang 21.890.951.000 1.348.124.000 23.239.075.000 202 Kab. Sragen 15.358.016.000 1.040.294.000 16.398.310.000 203 Kab. Sukoharjo 23.931.263.000 2.345.121.000 26.276.384.000 204 Kab. Tegal 16.459.533.000 1.364.069.000 17 .823.602.000 -- 19 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 205 Kab. Temanggung 13.087.733.000 1.138.106.000 14.225.839.000 206 Kab. Wonogiri 13.868.698.000 871.595.000 14.740.293.000 207 Kab. Wonosobo 11.659.541.000 794.051.000 12.453.592.000 208 Kota Magelang 15.368.336.000 1.778.761.000 17.147.097.000 209 Kota Pekalongan 14.863.456.000 1.615.864.000 16.479.320.000 210 Kota Salatiga 14.050.479.000 2.040.511.000 16.090.990.000 211 Kota Semarang 162.527.950.000 14.573.505.000 177.101.455.000 212 Kota Surakarta 38.554.712.000 8.156.030.000 46.710.742.000 213 Kota Tegal 16.204.154.000 2.030.139.000 18.234.293.000 214 Provinsi DI Yogyakarta 97.063.137.000 7.982.087.000 105.045.224.000 215 Kab. Bantul 25.900.899.000 2.240. 795.000 28.141.694.000 216 Kab. Gunung Kidul 14.820.524.000 952.644.000 15.773.168.000 217 Kab. Kulon Progo 14.853.676.000 937.758.000 15.791.434.000 218 Kab. Sleman 57.901.856.000 3.975.068.000 61.876.924.000 219 Kota Yogyakarta 47.991.804.000 5.178.077.000 53.169.881.000 220 Provinsi Jawa Timur 798.583.626.000 106.232.708.000 904.816.334.000 -- 20 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 221 Kab. Bangkalan 14.895.306.000 1.739.833.000 16.635.139.000 222 Kab. Banyuwangi 23.741.139.000 2.674.616.000 26.415. 755.000 223 Kab. Blitar 14.519.992.000 2.153.537.000 16.673.529.000 224 Kab. Bojonegoro 25.688.680.000 1.856.375.000 27 .545.055.000 225 Kab. Bondowoso 13.261.634.000 1.397.641.000 14.659.275.000 226 Kab. Gresik 83.626.243.000 2.455.284.000 86.081.527.000 227 Kab. Jember 29.008.026.000 3.129.602.000 32.137.628.000 228 Kab. Jombang 22.707.990.000 1.986.380.000 24.694.370.000 229 Kab. Kediri 18.481.320.000 2.273.731.000 20.755.051.000 230 Kab. Lamongan 17.430.928.000 1.598.099.000 19.029.027.000 231 Kab. Lumajang 15.769.997.000 1. 793.031.000 17.563.028.000 232 Kab. Madiun 15.241.756.000 1.530.943.000 16.772.699.000 233 Kab. Magetan 16.120.113.000 1.689.498.000 17.809.611.000 234 Kab. Malang 34.039.263.000 4.814.210.000 38.853.4 73.000 235 Kab. Mojokerto 27.530.014.000 1.721.037.000 29.251.051.000 236 Kab. Nganjuk 15.869.698.000 1.674.274.000 17.543.972.000 -- 21 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 237 Kab. Ngawi 16.909.955.000 1.508.667.000 18.418.622.000 238 Kab. Pacitan 14.213.943.000 1.531.449.000 15.745.392.000 239 Kab. Pamekasan 15.629.238.000 3. 765.241.000 19.394.479.000 240 Kab. Pasuruan 54.389.609.000 3.809.471.000 58.199.080.000 241 Kab. Ponorogo 17.861.380.000 1.940.111.000 19.801.491.000 242 Kab. Probolinggo 18.916.217.000 1.627.558.000 20.543. 775.000 243 Kab. Sampang 13.116.274.000 1.283.039.000 14.399.313.000 244 Kab. Sidoarjo 118.033.494.000 9.620.319.000 127.653.813.000 245 Kab. Situbondo 15.327.420.000 1.703.571.000 17.030.991.000 246 Kab. Sumenep 15.631.779.000 1.514.886.000 17.146.665.000 247 Kab. Trenggalek 14.339.309.000 1.519. 784.000 15.859.093.000 248 Kab.Tuban 24.848.182.000 1.822.426.000 26.670.608.000 249 Kab. Tulungagung 19.725.150.000 2.770.509.000 22.495.659.000 250 Kota Blitar 17.127.553.000 2.344.837 .000 19.472.390.000 251 Kota Kediri 35. 921.545.000 7.810.255.000 43.731.800.000 252 Kota Madiun 22.656.150.000 2.491.236.000 25.147.386.000 -- 22 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 253 Kata Malang 53.797.928.000 8.187.676.000 61.985.604.000 254 Kata Mojokerto 17.218.163.000 1.815.787.000 19.033.950.000 255 Kata Pasuruan 16.981.870.000 1.672.173.000 18.654.043.000 256 Kata Probolinggo 16.004.348.000 1.708.409.000 17.712.757.000 257 Kata Surabaya 415.528.816.000 84.303.777.000 499.832.593.000 258 Kata Batu 13.214.436.000 1.833.751.000 15.048.187.000 259 Provinsi Kalimantan Barat 84.532.919.000 6.650.989.000 91.183.908.000 260 Kab.Bengkayang 5.097.232.000 439.822.000 5.537.054.000 261 Kab.Landak 5.211.376.000 303.550.000 5.514.926.000 262 Kab. Kapuas Hulu 7 .624.453.000 286.245.000 7.910.698.000 263 Kab. Ketapang 18. 043 .160. 000 585.428.000 18.628.588.000 264 Kab. Mempawah 5.956.954.000 299.503.000 6.256.457.000 265 Kab. Sambas 6.847.671.000 547.492.000 7.395.163.000 266 Kab. Sanggau 8.918.085.000 291.584.000 9.209.669.000 267 Kab. Sintang 9.346.646.000 391.227.000 9.737.873.000 268 Kata Pontianak 44.659.521.000 5.281.603.000 49.941.124.000 -- 23 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 269 Kota Singkawang 7.887.752.000 1.651.298.000 9.539.050.000 270 Kab.Sekadau 6.441.975.000 367.700.000 6.809.675.000 271 Kab. Melawi 5.313.710.000 275.105.000 5.588.815.000 272 Kab. Kayong Utara 4.465.588.000 288.816.000 4. 754.404.000 273 Kab. Kubu Raya 12.500.711.000 532.213.000 13.032.924.000 274 Provinsi Kalimantan Tengah 76.807.864.000 1.410.075.000 78.217.939.000 275 Kab. Barito Selatan 5. 732.494.000 53.653.000 5.786.147.000 276 Kab. Barito Utara 8.984.627.000 56.787.000 9.041.414.000 277 Kab. Kapuas 7.777.507.000 65.381.000 7.842.888.000 278 Kab. Kotawaringin Barat 16.836.251.000 678.010.000 17.514.261.000 279 Kab. Kotawaringin Timur 19.616.837.000 805.803.000 20.422.640.000 280 Kota Palangkaraya 24.588.890.000 296.386.000 24.885.276.000 281 Kab. Katingan 5.308.592.000 52.178.000 5.360. 770.000 282 Kab. Seruyan 6.714.307.000 29.585.000 6.743.892.000 283 Kab. Sukamara 4.880.4 75.000 49.828.000 4.930.303.000 284 Kab. Lamandau 4.370.812.000 190.871.000 4.561.683.000 -- 24 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 285 Kab. Gunung Mas 6.009.136.000 57.513.000 6.066.649.000 286 Kab. Pulang Pisau 4. 534 .48 7. 000 49.713.000 4.584.200.000 287 Kab. Murung Raya 8.114.379.000 50.365.000 8.164.744.000 288 Kab. Barito Timur 9.423.149.000 50.909.000 9.474.058.000 289 Provinsi Kalimantan Selatan 121.200.093.000 5.155.728.000 126.355.821.000 290 Kab. Banjar 11.793.399.000 385.959.000 12.179.358.000 291 Kab. Barito Kuala 7.662.921.000 218.120.000 7.881.041.000 292 Kab. Hulu Sungai Selatan 7.369.579.000 301.198.000 7.670.777.000 293 Kab. Hulu Sungai Tengah 7.040.013.000 264.313.000 7.304.326.000 294 Kab. Hulu Sungai Utara 6.579.222.000 274.000.000 6.853.222.000 295 Kab. Kotabaru 16.182.183.000 293.608.000 16.475.791.000 296 Kab. Tabalong 11.573.008.000 376.117 .000 11.949.125.000 297 Kab. Tanah Laut 15.042.199.000 242.785.000 15.284.984.000 298 Kab. Tapin 8.167.503.000 261.876.000 8.429.379.000 299 Kota Banjarbaru 20.521.690.000 446.846.000 20.968.536.000 300 Kota Banjarmasin 49.967.633.000 3.951.503.000 53.919.136.000 -- 25 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 301 Kab. Balangan 12.567.860.000 199.067.000 12.766.927.000 302 Kab. Tanah Bumbu 21.905.228.000 1.208.618.000 23.113.846.000 303 Provinsi Kalimantan Timur 300.402.246.000 10.950.943.000 311.353.189.000 304 Kab. Berau 37.160.617.000 1.068.596.000 38.229.213.000 305 Kab. Kutai Kartanegara 69.431.970.000 753.535.000 70.185.505.000 306 Kab. Kutai Barat 27.650.643.000 587.812.000 28.238.455.000 307 Kab. Kutai Timur 60.934.651.000 784.479.000 61.719.130.000 308 Kab. Paser 29.366.970.000 629.827.000 29.996.797.000 309 Kota Balikpapan 126.669.160.000 5.942.611.000 132.611.771.000 310 Kota Bontang 61.774.743.000 1.027.348.000 62.802.091.000 311 Kota Samarinda 66.230.902.000 6.596.309.000 72.827.211.000 312 Kab. Penajam Paser Utara 20.191.316.000 603.831.000 20.795.147.000 313 Kab. Mahakam Ulu 15.430.567.000 525.667 .000 15.956.234.000 314 Provinsi Sulawesi Utara 63.427.299.000 6.037.732.000 69.465.031.000 315 Kab. Bolaang Mongondow 4.178.463.000 208.325.000 4.386. 788.000 316 Kab. Minahasa 7.335.588.000 286.520.000 7.622.108.000 -- 26 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) -NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 317 Kab. Kepulauan Sangihe 4.867.337.000 218.811.000 5.086.148.000 318 Kota Bitung 6.983.503.000 444.660.000 7.428.163.000 319 Kota Manado 38.559.721.000 5.198.870.000 43. 758.591.000 320 Kab. Kepulauan Talaud 3.369.831.000 207.559.000 3.577.390.000 321 Kab. Minahasa Selatan 4.492.220.000 290.468.000 4. 782.688.000 322 Kota Tomohon 4.237.048.000 463.294.000 4. 700.342.000 323 Kab. Minahasa U tara 9.768.631.000 527.045.000 10.295.676.000 324 Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 2.687.065.000 212.870.000 2.899.935.000 325 Kota Kotamo bagu 5.711.838.000 998.380.000 6.710.218.000 326 Kab. Bolaang Mongondow Utara 2.554.618.000 190.873.000 2.745.491.000 327 Kab. Minahasa Tenggara 3.396.345.000 195.339.000 3.591.684.000 328 Kab. Bolaang Mongondow Timur 2.896.012.000 251.785.000 3.147.797.000 329 Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2.764.762.000 191.443.000 2.956.205.000 330 Provinsi Sulawesi Tengah 85.076.434.000 1.807.327.000 86.883.761.000 331 Kab. Banggai 13.243.112.000 645.009.000 13.888.121.000 332 Kab. Banggai Kepulauan 4.326.617.000 69.483.000 4.396.100.000 -- 27 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 333 Kab. Buol 4.404.630.000 107.139.000 4.511.769.000 334 Kab. Toli-Toli 5.394.410.000 198.539.000 5.592.949.000 335 Kab. Donggala 4.825.044.000 109.777.000 4.934.821.000 336 Kab. Morowali 48.933.470.000 82.496.000 49.015.966.000 337 Kab. Poso 6.175.898.000 96.428.000 6.272.326.000 338 Kota Palu 21.843.057.000 975.868.000 22.818.925.000 339 Kab. Parigi Moutong 6.127.649.000 242.058.000 6.369.707.000 340 Kab. Tojo Una Una 4.084.325.000 93.055.000 4.177.380.000 341 Kab. Sigi 4.211.151.000 80.107.000 4.291.258.000 342 Kab. Banggai Laut 3.850.234.000 92.557.000 3.942.791.000 343 Kab. Morowali Utara 5.544.224.000 69.199.000 5.613.423.000 344 Provinsi Sulawesi Selatan 190.433.857.000 12.687.036.000 203.120.893.000 345 Kab. Bantaeng 5.992.073.000 281.222.000 6.273.295.000 346 Kab. Barru 5.763.622.000 238.031.000 6.001.653.000 347 Kab. Bone 10.423.981.000 467.193.000 10.891.174.000 348 Kab. Bulukumba 7.435. 721.000 283.815.000 7.719.536.000 -- 28 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 349 Kab. Enrekang 5.109.255.000 259.093.000 5.368.348.000 350 Kab.Gowa 10.012.387.000 536.180.000 10.548.567.000 351 Kab. Jeneponto 6.185.106.000 242.675.000 6.427.781.000 352 Kab. Luwu 6.117.657.000 288.812.000 6.406.469.000 353 Kab. Luwu Utara 6.361.010.000 337.765.000 6.698.775.000 354 Kab. Maros 9.466.907.000 340.902.000 9.807.809.000 355 Kab. Pangkajene Kepulauan 9.230.704.000 354.278.000 9.584.982.000 356 Kota Palopo 9.247.751.000 422.948.000 9.670.699.000 357 Kab. Luwu Timur 22.073.544.000 312.390.000 22.385.934.000 358 Kab. Pinrang 6.201.805.000 280.999.000 6.482.804.000 359 Kab. Sinjai 6.484.4 78.000 278.791.000 6.763.269.000 360 Kab. Kepulauan Selayar 5.334.479.000 338. 776.000 5.673.255.000 361 Kab. Sidenreng Rappang 6.430.949.000 303.417.000 6.734.366.000 362 Kab.Soppeng 6.316.748.000 339.755.000 6.656.503.000 363 Kab. Takalar 6.704.931.000 301.044.000 7.005.975.000 364 Kab. Tana Toraja 5. 762.894.000 296.435.000 6.059.329.000 -- 29 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 365 Kab. Wajo 7.808.640.000 341.228.000 8.149.868.000 366 Kota Pare-pare 8.508.960.000 458.303.000 8.967.263.000 367 Kota Makassar 130.922.116.000 13.161.939.000 144.084.055.000 368 Kab. Toraia Utara 5.304.885.000 308.909.000 5.613.794.000 369 Provinsi Sulawesi Tenggara 43.434.360.000 1.101.311.000 44.535.671.000 370 Kab. Buton 2.721.737.000 32.624.000 2.754.361.000 371 Kab.Konawe 4.212. 755.000 57.242.000 4.269.997.000 372 Kab. Kolaka 11.293.153.000 166.691.000 11.459.844.000 373 Kab. Muna 3.318.503.000 64.947.000 3.383.450.000 374 Kota Kendari 25.113.333.000 972.326.000 26.085.659.000 375 Kota Bau-bau 4.108.889.000 220.513.000 4 .329 .402. 000 376 Kab. Konawe Selatan 3.067.265.000 39.621.000 3.106.886.000 377 Kab. Bombana 3.147.936.000 37.579.000 3.185.515.000 378 Kab. Wakatobi 2.023.167.000 31.839.000 2.055.006.000 379 Kab. Kolaka Utara 2.391.530.000 37.056.000 2.428.586.000 380 Kab. Konawe Utara 2.400.120.000 31.122.000 2.431.242.000 -- 30 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 381 Kab. Buton Utara 1.683.640.000 30.678.000 1.714.318.000 382 Kab. Konawe Kepulauan 1.490.986.000 31.319.000 1.522.305.000 383 Kab. Kolaka Timur 1.850.649.000 34.936.000 1.885.585.000 384 Kab. Muna Barat 1.695.953.000 30.512.000 1.726.465.000 385 Kab. Buton Tengah 1.945.901.000 32.478.000 1.978.379.000 386 Kab. Buton Selatan 1.617.637.000 30.974.000 1.648.611.000 387 Provinsi Bali 148.145.894.000 10.523.126.000 158.669.020.000 388 Kab.Badung 52.327.652.000 2.740.294.000 55.067.946.000 389 Kab. Bangli 10.991.638.000 715.087.000 11. 706. 725.000 390 Kab. Buleleng 19.691.241.000 1.346.416.000 21.037.657.000 391 Kab. Gianyar 15.963.511.000 1. 700.557 .000 17.664.068.000 392 Kab. Jembrana 11.637.778.000 921.638.000 12.559.416.000 393 Kab. Karangasem 12.920.529.000 673.294.000 13.593.823.000 394 Kab. Klungkung 12.241.597 .000 720.300.000 12.961.897.000 395 Kab.Tabanan 16.011.165.000 1.563.646.000 17.574.811.000 396 Kota Denpasar 88.381.701.000 6. 768.236.000 95.149.937.000 -- 31 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 397 Provinsi Nusa Tenggara Barat 62.246.504.000 5.242.680.000 67.489.184.000 398 Kab. Bima 4.927.506.000 267.347.000 5.194.853.000 399 Kab. Dompu 5.134.299.000 376.315.000 5.510.614.000 400 Kab. Lombok Barat 7.623.018.000 459.969.000 8.082.987.000 401 Kab. Lombok Tengah 9.667.114.000 415.531.000 10.082.645.000 402 Kab. Lombok Timur 9.866.152.000 415.300.000 10.281.452.000 403 Kab. Sumbawa 8.286.329.000 548.076.000 8.834.405.000 404 Kota Mataram 31.900.936.000 5.629.805.000 37.530.741.000 405 Kota Bima 7.108.239.000 377.820.000 7.486.059.000 406 Kab. Sumbawa Barat 18.472.493.000 281.524.000 18.754.017.000 407 Kab. Lombok Utara 4.300.900.000 278.614.000 4.579.514.000 408 Provinsi Nusa Tenggara Timur 48.175.933.000 2.563.389.000 50.739.322.000 409 Kab. Alor 2.057.572.000 89.836.000 2.147.408.000 410 Kab. Belu 2.908.206.000 141.488.000 3.049.694.000 411 Kab. Ende 4.270.729.000 349.892.000 4.620.621.000 412 Kab. Flores Timur 3.009.046.000 164.834.000 3.173.880.000 -- 32 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 413 Kab.Kupang 3.457.807.000 60.823.000 3.518.630.000 414 Kab. Lembata 1.693.216.000 128.998.000 1.822.214.000 415 Kab. Manggarai 3.307.121.000 198.820.000 3.505.941.000 416 Kab.Ngada 1.843.254.000 152.601.000 1.995.855.000 417 Kab. Sikka 4.063.353.000 477.712.000 4.541.065.000 418 Kab. Sumba Barat 2.184.028.000 76.675.000 2.260. 703.000 419 Kab. Sumba Timur 3.637.388.000 418.499.000 4.055.887.000 420 Kab. Timor Tengah Selatan 2.420.525.000 75.553.000 2.496.078.000 421 Kab. Timor Tengah Utara 2.462.755.000 64.536.000 2.527.291.000 422 Kota Kupang 21.918.315.000 951.038.000 22.869.353.000 423 Kab. Rote Ndao 1.881.839.000 60.142.000 1.941.981.000 424 Kab. Manggarai Barat 3.203.718.000 108.282.000 3.312.000.000 425 Kab. Nagekeo 1.817.087.000 90.152.000 1.907.239.000 426 Kab. Sumba Barat Daya 1.966.855.000 119.938.000 2.086.793.000 427 Kab. Sumba Tengah 1.440.236.000 53.839.000 1.494.075.000 428 Kab. Manggarai Timur 2.052.822.000 102.659.000 2.155.481.000 -- 33 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 429 Kab. Sabu Raijua 1.487.093.000 50.633.000 1.537.726.000 430 Kab. Malaka 1.753.756.000 69.041.000 1.822.797.000 431 Provinsi Maluku 25.438.339.000 615.703.000 26.054.042.000 432 Kab. Kepulauan Tanimbar 2.347.718.000 44.974.000 2.392.692.000 433 Kab. Maluku Tengah 4. 723.233.000 55.882.000 4.779.115.000 434 Kab. Maluku Tenggara 2.262. 780.000 105.485.000 2.368.265.000 435 Kab. Buru 2.048.245.000 30.474.000 2.078.719.000 436 KotaAmbon 19.451.910.000 460.964.000 19.912.874.000 437 Kab. Seram Bagian Barat 2.258.797.000 41.218.000 2.300.015.000 438 Kab. Seram Bagian Timur 1.867.302.000 33.309.000 1.900.611.000 439 Kab. Kepulauan Aru 1.916.289.000 183.440.000 2.099.729.000 440 Kota Tuai 1.742.433.000 27.303.000 1.769.736.000 441 Kab. Maluku Barat Daya 3.412.771.000 27.464.000 3.440.235.000 442 Kab. Buru Selatan 1.293.622.000 28.591.000 1.322.213.000 443 Provinsi Papua 50.811.915.000 730.151.000 51.542.066.000 444 Kab. Biak Numfor 6.964.435.000 186.584.000 7.151.019.000 -- 34 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 445 Kab. Jayapura 6.972.798.000 197.989.000 7.170.787.000 446 Kab. Kepulauan Yapen 5.402.938.000 121.982.000 5.524.920.000 447 Kota Jayapura 59.190.997.000 1.818.402.000 61.009.399.000 448 Kab. Sarmi 4.174.429.000 151.300.000 4.325.729.000 449 Kab. Keerom 4.391.236.000 55.834.000 4.447.070.000 450 Kab. Waropen 3.974.739.000 50.799.000 4.025.538.000 451 Kab. Supiori 4,196.552.000 51.211.000 4.247.763.000 452 Kab. Mamberamo Raya 3.896.879.000 50.799.000 3.947.678.000 453 Provinsi Maluku Utara 47.201.239.000 1.057.116.000 48.258.355.000 454 Kab. Halmahera Tengah 24 .409. 797. 000 62.586.000 24.472.383.000 455 Kota Temate 13.306.443.000 1.102.454.000 14.408.897.000 456 Kab. Halmahera Barat 3.483.352.000 62.357.000 3.545.709.000 457 Kab. Halmahera Timur . 4.224.898.000 51.401.000 4.276.299.000 458 Kab. Halmahera Selatan 12.102.806.000 80.147.000 12.182.953.000 459 Kab. Halmahera Utara 9.068.897.000 173.746.000 9.242.643.000 460 Kab. Kepulauan Sula 3.466.198.000 92.749.000 3.558.947.000 -- 35 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 461 Kata Tidare Kepulauan 6.979.663.000 71.914.000 7.051.577.000 462 Kab. Pulau Marotai 2.694.795.000 50.914.000 2.745.709.000 463 Kab. Pulau Taliabu 3.017.254.000 55.260.000 3.072.514.000 464 Provinsi Banten 748.522.208.000 28.778.209.000 777.300.417.000 465 Kab. Lebak 54.357.379.000 1.894.532.000 56.251.911.000 466 Kab. Pandeglang 53.999.660.000 1.849.890.000 55.849.550.000 467 Kab. Serang 97.409.722.000 2.447.759.000 99.857.481.000 468 Kab. Tangerang 287.076.482.000 9.609.642.000 296.686.124.000 469 Kata Cilegan 128.369.362.000 4.848.437.000 133.217.799.000 470 Kata Tangerang 303.313.449.000 9.884.978.000 313.198.427.000 471 Kata Serang 81.270.577 .000 2.092.657.000 83.363.234.000 472 Kata Tangerang Selatan 227.240.236.000 14.859.932.000 242.100.168.000 473 Provinsi Bangka Belitung 37.748.150.000 1.670.517.000 39.418.667.000 474 Kab.Bangka 8.981.848.000 297.929.000 9.279.777.000 475 Kab. Belitung 7.645.946.000 330.696.000 7.976.642.000 476 Kata Pangkal Pinang 23.640.100.000 1.511.015.000 25.151.115.000 -- 36 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 477 Kab. Bangka Selatan 4.749.999.000 163.793.000 4.913.792.000 478 Kab. Bangka Tengah 5.924.576.000 191.810.000 6.116.386.000 479 Kab. Bangka Barat 8.132. 787 .000 219.004.000 8.351. 791.000 480 Kab. Belitung Timur 6.276.423.000 179.876.000 6.456.299.000 481 Provinsi Gorontalo 17.641.871.000 1.257.415.000 18.899.286.000 482 Kab. Boalemo 2.427.860.000 109.133.000 2.536.993.000 483 Kab. Gorontalo 5.974.986.000 363.482.000 6.338.468.000 484 Kota Gorontalo 10.570.614.000 1.216.651.000 11.787.265.000 485 Kab. Pohuwato 3.591.740.000 193.377 .000 3.785.117.000 486 Kab. Bone Bolango 4. 752.111.000 148.363.000 4.900.474.000 487 Kab. Gorontalo Utara 2.588.890.000 104.427.000 2.693.317.000 488 Provinsi Kepulauan Riau 138.061.701.000 8.250.384.000 146.312.085.000 489 Kab. Natuna 12.760.483.000 634.628.000 13.395.111.000 490 Kab. Kepulauan Anambas 19.253.530.000 628.950.000 19.882.480.000 491 Kab. Karimun 28.006.039.000 845.419.000 28.851.458.000 492 Kota Batam 137.327.990.000 9.043.548.000 146.371.538.000 -- 37 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 493 Kata Tanjung Pinang 20.276.065.000 2.126.436.000 22.402.501.000 494 Kab. Lingga 11.500.904.000 628.533.000 12.129.437.000 495 Kab. Bintan 17.524.739.000 813.819.000 18.338.558.000 496 Provinsi Papua Barat 22.594. 781.000 511.091.000 23.105.872.000 497 Kab. Fak Fak 3.137.513.000 101.84 7 .000 3.239.360.000 498 Kab. Manokwari 13.179.171.000 199.694.000 13.378.865.000 499 Kab. Teluk Bintuni 26.622.675.000 501.230.000 27.123.905.000 500 Kab. Teluk Wondama 2.358.311.000 63.741.000 2.422.052.000 501 Kab. Kaimana 2.728.521.000 57.539.000 2. 786.060.000 502 Kab. Manokwari Selatan 2.256.747.000 42.512.000 2.299.259.000 503 Kab. Pegunungan Arfak 1.997.104.000 39.266.000 2.036.370.000 504 Provinsi Sulawesi Barat 12.718.020.000 137.494.000 12.855.514.000 505 Kab. Majene 2.972.910.000 35.313.000 3.008.223.000 506 Kab. Mamuju 8.186.509.000 80.845.000 8.267.354.000 507 Kab. Polewali Mandar 4.399.116.000 71.409.000 4.470.525.000 508 Kab. Mamasa 1.747.968.000 13.725.000 1.761.693.000 -- 38 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 509 Kab.Pasangkayu 2.407.119.000 17.999.000 2.425.118.000 510 Kab. Mamuju Tengah 1.661.047.000 11.623.000 1.672.670.000 511 Provinsi Kalimantan Utara 26.261.273.000 1.839.823.000 28.101.096.000 512 Kab. Bulungan 12.901.779.000 375.043.000 13.276.822.000 513 Kab. Malinau 6.147.081.000 187.026.000 6.334.107.000 514 Kab.Nunukan 6.448.027 .000 246.505.000 6.694.532.000 515 Kota Tarakan 13.699.872.000 2.068.712.000 15.768.584.000 516 Kab. Tana Tidung 4.099.611.000 174.060.000 4.273.671.000 517 Provinsi Papua Selatan 25.297.673.000 363.520.000 25.661.193.000 518 Kab. Merauke 11.280.340.000 482.511.000 11.762.851.000 519 Kab. Boven Digoel 5.615.309.000 52.632.000 5.667.941.000 520 Kab. Mappi 4.643.807 .000 60.698.000 4.704.505.000 521 Kab. Asmat 4.647.864.000 51.255.000 4.699.119.000 522 Provinsi Papua Tengah 66.013.655.000 948.596.000 66.962.251.000 523 Kab. Mimika 184.846.052.000 1.063.400.000 185.909.452.000 524 Kab. Nabire 5.556.599.000 133.512.000 5.690.111.000 -- 39 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 525 Kab. Paniai 4.581.751.000 120.830.000 4.702.581.000 526 Kab. Puncak Jaya 5.095.855.000 50.799.000 5.146.654.000 527 Kab. Dogiyai 4.034.719.000 50.818.000 4.085.537.000 528 Kab.Puncak 4.502.121.000 54.185.000 4.556.306.000 529 Kab. Intan Jaya 4.688.512.000 55.321.000 4.743.833.000 530 Kab. Deiyai 4.188.169.000 50.799.000 4.238.968.000 531 Provinsi Papua Pegunungan 71.455.345.000 1.026.791.000 72.482.136.000 532 Kab. Jayawijaya 6.582.980.000 176.946.000 6.759.926.000 533 Kab. Yahukimo 4.933.484.000 54.185.000 4.987.669.000 534 Kab. Pegunungan Bintang 4.659.247.000 50.799.000 4.710.046.000 535 Kab. Tolikara 4.592.300.000 50.799.000 4.643.099.000 536 Kab. Mamberamo Tengah 4.217.009.000 50.799.000 4.267.808.000 537 Kab. Yalimo 4.040.221.000 50.856.000 4.091.077.000 538 Kab. Lanny Jaya 4.071.488.000 50.799.000 4.122.287.000 539 Kab.Nduga 3.898.799.000 50.806.000 3.949.605.000 540 Provinsi Papua Barat Daya 24.420.266.000 552.382.000 24.972.648.000 -- 40 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id A. RINCIAN DANA BAGI HASIL TAHUN ANGGARAN 2023 MENURUT DAERAH OTONOM PROVINS! DAN KABUPATEN/KOTA PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH PPh Pasal 21 PPh Pasal 25/29 JUMLAH 1 2 3 4 5=3+4 541 Kab. Sarong 7.520.550.000 79.874.000 7.600.424.000 542 Kab. Sarong Selatan 2.361.157.000 46.010.000 2.407.167.000 543 Kab. Raja Arnpat 2.904.758.000 39.846.000 2.944.604.000 544 Kab. Tarnbrauw 1.884.203.000 39.266.000 1.923.469.000 545 Kab. Maybrat 2.263.356.000 39.283.000 2.302.639.000 546 Kata Sarong 12.113. 937 .000 595.849.000 12.709.786.000 JUMLAH NASIONAL 34.002.643.010.000 2.314.444.664.000 36.317.087.674.000 -- 41 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 1 Provinsi Aceh 6.821.725.000 289.649.000 32.540.772.000 2 Kab. Aceh Besar 179.348.000 7.615.000 1.461.926.000 3 Kab. Pidie 171.876.000 7.297.000 1.408.880.000 4 Kab. Aceh Utara 1.942.030.000 67.448.000 36.092.841.000 5 Kab. Aceh Timur 3.663.538.000 7.615.000 33.571.550.000 6 Kab. Aceh Selatan 696.844.000 7.297.000 1.360.541.000 7 Kab. Aceh Barat 3.458.505.000 7.774.000 1.300.480.000 8 Kab. Aceh Tengah 168.138.000 858.001.000 1.298.510.000 9 Kab. Aceh Tenggara 168.138.000 7.139.000 1.322.287.000 10 Kab. Simeulue 168.138.000 7.139.000 1.164.975.000 11 Kab. Aceh Singkil 5.246. 577 .000 7.139.000 1.209.085.000 12 Kab. Bireuen 906.068.000 32.906.000 1.456.156.000 13 Kab. Aceh Barat Daya 1.073.210.000 7.297.000 1.166.397.000 14 Kab. Gayo Lues 168.138.000 100.339.000 1.375.957.000 15 Kab. Aceh Jaya 681.698.000 7.774.000 1.360.976.000 16 Kab. Nagan Raya 6.591.637.000 7.774.000 1.353.657.000 17 Kab. Aceh Tamiang 5.515.520.000 7.615.000 67.062.180.000 18 Kab. Bener Meriah 168.138.000 193.015.000 1.168.262.000 19 Kab. Pidie Jaya 183.584.000 7.139.000 1.138.849.000 20 Kota Banda Aceh 183.084.000 7.774.000 1.166.855.000 21 Kota Sabang 168.138.000 7.139.000 1.020.230.000 22 Kota Langsa 992.109.000 7.615.000 1.148.150.000 23 Kota Lhokseumawe 183.084.000 7.774.000 3.355.164.000 24 Kota Subulussalam 1.445.979.000 7.139.000 1.114.218.000 -- 42 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 1 Provinsi Aceh 16.918.000 1.162.086.000 338.018.000 41.169.168.000 2 Kab. Aceh Besar 75.941.000 1.324.566.000 74.471.000 3.123.867.000 3 Kab. Pidie 426.000 50.460.000 71.368.000 1.710.307.000 4 Kab. Aceh Utara 444.000 30.552.000 74.471.000 38.207.786.000 5 Kab. Aceh Timur 444.000 30.552.000 74.471.000 37.348.170.000 6 Kab. Aceh Selatan 426.000 210.615.000 71.368.000 2.34 7 .091.000 7 Kab. Aceh Barat 454.000 3.709.845.000 76.023.000 8.553.081.000 8 Kab. Aceh Tengah 417.000 28.643.000 69.817.000 2.423.526.000 9 Kab. Aceh Tenggara 417.000 28.643.000 69.817.000 1.596.441.000 10 Kab. Simeulue 417.000 28.643.000 69.817.000 1.439.129.000 11 Kab. Aceh Singkil 417.000 28.643.000 69.817.000 6.561.678.000 12 Kab. Bireuen 417.000 28.643.000 69.817.000 2.494.007.000 13 Kab. Aceh Barat Daya 426.000 80.033.000 71.368.000 2.398. 731.000 14 Kab. Gayo Lues 417.000 28.643.000 69.817.000 1.743.311.000 15 Kab. Aceh Jaya 454.000 31.189.000 76.023.000 2.158.114.000 16 Kab. Nagan Raya 454.000 45.469.000 76.023.000 8.075.014.000 17 Kab. Aceh Tamiang 444.000 32.214.000 74.471.000 72.692.444.000 18 Kab. Bener Meriah 417.000 28.643.000 69.817.000 1.628.292.000 19 Kab. Pidie Jaya 417.000 28.643.000 69.817.000 1.428.449.000 20 Kota Banda Aceh 454.000 31.189.000 76.023.000 1.465.379.000 21 Kota Sabang 417.000 28.643.000 69.817.000 1.294.384.000 22 Kota Langsa 444.000 30.552.000 74.471.000 2.253.341.000 23 Kota Lhokseumawe 454.000 31.189.000 76.023.000 3.653.688.000 24 Kota Subulussalam 417.000 36.502.000 69.817.000 2.674.072.000 -- 43 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 ( dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 25 Provinsi Sumatera Utara 60. 921. 133. 000 2.029.641.000 21.806.671.000 26 Kab. Deli Serdang 20.378.057.000 40.497.000 4.386.303.000 27 Kab. Karo 1.334.185.000 37.965.000 917.799.000 28 Kab. Langkat 29.497.168.000 38.810.000 77.536.155.000 29 Kab. Tapanuli Tengah 4.532.021.000 170.355.000 1.046.417.000 30 Kab. Simalungun 33.564.982.000 926.379.000 1.606.011.000 31 Kab. Labuhanbatu 26.883.753.000 38.810.000 1.091.368.000 32 Kab. Dairi 1.345.880.000 182.673.000 952.764.000 33 Kab. Tapanuli Utara 1.215. 535.000 802.908.000 1.022.529.000 34 Kab. Tapanuli Selatan 6.970.430.000 358.525.000 1.063.483.000 35 Kab.Asahan 42.597.742.000 59.610.000 1.377.609.000 36 Kab. Nias 1.164.888.000 38.810.000 684.885.000 37 Kab. Samosir 1.240.860.000 718.732.000 825.522.000 38 Kab. Mandailing Natal 13.458.996.000 394.954.000 1.338.486.000 39 Kab. Nias Selatan 1.240.860.000 1.372.866.000 1.272.416.000 40 Kab. Pakpak Bharat 1.139.565.000 105.121.000 838.062.000 41 Kab. Humbang Hasundutan 1.240.883.000 442.106.000 934.452.000 42 Kab. Toba 1.277.148.000 309.654.000 889.033.000 43 Kab. Serdang Bedagai 29.752.784.000 41.340.000 1.219.180.000 44 Kab. Batu Bara 9.080.123.000 40.497.000 928.931.000 45 Kab. Padang Lawas 14.183.462.000 1.782.834.000 1.665.638.000 46 Kab. Padang Lawas Utara 13.881.895.000 259.004.000 1.053.877.000 47 Kab. Labuhanbatu Selatan 41.762.406.000 2.522.770.000 994.764.000 48 Kab. Labuhanbatu Utara 20.165.612.000 37.965.000 1.219.206.000 -- 44 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 25 Provinsi Sumatera Utara 9.344.565.000 12.311.405.000 445.392.000 106.858.807.000 26 Kab. Deli Serdang 213.678.000 245.645.000 74.471.000 25.338.651.000 27 Kab. Karo 784.945.000 230.292.000 69.817.000 3.375.003.000 28 Kab. Langkat 193.915.000 235.409.000 71.368.000 107.572.825.000 29 Kab.TapanuliTengah 252.903.000 284.418.000 76.023.000 6.362.137 .000 30 Kab. Simalungun 186.680.000 245.645.000 74.471.000 36.604.168.000 31 Kab. Labuhanbatu 178.680.000 235.409.000 71.368.000 28.499 .388.000 32 Kab. Dairi 186.448.000 963.248.000 74.471.000 3. 705.484.000 33 Kab. Tapanuli Utara 33.324.935.000 263.235.000 74.471.000 36.703.613.000 34 Kab. Tapanuli Selatan 3.002.222.000 59.058.647.000 74.471.000 70.527.778.000 35 Kab.Asahan 186.448.000 245.645.000 74.471.000 44.541.525.000 36 Kab. Nias 178.680.000 235.409.000 71.368.000 2.374.040.000 37 Kab. Samosir 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 3.302.232.000 38 Kab. Mandailing Natal 8.524.179.000 385.972.000 74.471.000 24.177.058.000 39 Kab. Nias Selatan 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 4.403.260.000 40 Kab. Pakpak Bharat 174.795.000 313.289.000 69.817.000 2.640.649.000 41 Kab. Humbang Hasundutan 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 3.134.559.000 42 Kab.Toba 186.448.000 245.645.000 74.471.000 2.982.399.000 43 Kab. Serdang Bedagai 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 31.530.422.000 44 Kab. Batu Bara 186.448.000 245.645.000 74.471.000 10.556.115.000 45 Kab. Padang Lawas 186.448.000 245.645.000 74.471.000 18.138.498.000 46 Kab. Padang Lawas Utara 529.236.000 245.645.000 74.471.000 16.044.128.000 47 Kab. Labuhanbatu Selatan 178.680.000 235.409.000 71.368.000 45.765.397.000 48 Kab. Labuhanbatu Utara 174.795.000 243.684.000 69.817.000 21.911.079.000 -- 45 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 {dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 49 Kab. Nias Utara 1.145.714.000 37.965.000 782.271.000 50 Kab. Nias Barat 1.240.860.000 41.340.000 871.200.000 51 Kota Medan 1.139.565.000 37.965.000 3.040.308.000 52 Kota Te bing Tinggi 1.215.535.000 40.497.000 685.780.000 53 Kota Binjai 1.874.716.000 37.965.000 2.432.334.000 54 Kota Pematang Siantar 1.174.068.000 37.965.000 690.409.000 55 Kota Tanjung Balai 1.139.565.000 37.965.000 668.039.000 56 Kota Sibolga 1.266.183.000 42.185.000 679.569.000 57 Kota Padang Sidempuan 1.416.296.000 40.497.000 779.778.000 58 Kota Gunungsitoli 1.240.860.000 41.340.000 799.886.000 59 Provinsi Sumatera Barat 8.678.687.000 538.263.000 2.259.292.000 60 Kab. Agam 3.525.886.000 17.488.000 717.334.000 61 Kab. Pasaman 287.833.000 17.852.000 671.867.000 62 Kab. Lima Puluh Kota 614.331.000 17.488.000 713.520.000 63 Kab. Solok 466.251.000 17.488.000 729.654.000 64 Kab.PadangPariaman 281.959.000 17.488.000 615.167.000 65 Kab. Pesisir Selatan 6.748.091.000 87.011.000 999.017.000 66 Kab. Tanah Datar 296.337.000 17.488.000 540.702.000 67 Kab. Kepulauan Mentawai 281.959.000 1.668.735.000 751.266.000 68 Kab. Dharmasraya 9.140.401.000 465.688.000 529.759.000 69 Kab. Solok Selatan 8.079.582.000 260.225.000 564.947.000 70 Kab. Pasaman Barat 12.325.120.000 17.488.000 755. 704.000 71 Kab. Sijunjung 1.312.681.000 66.652.000 1.495.554.000 72 Kota Bukit Tinggi 281.959.000 17.488.000 261.196.000 -- 46 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 49 Kab. Nias Utara 174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.440.854.000 50 Kab. Nias Barat 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 2.670.518.000 51 Kata Medan 174.795.000 230.292.000 69.817.000 4.692.742.000 52 Kota Te bing Tinggi 186.448.000 245.645.000 74.471.000 2.448.376.000 53 Kata Binjai 174.795.000 230.292.000 69.817.000 4.819.919.000 54 Kata Pematang Siantar 174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.377.346.000 55 Kata Tanjung Balai 174.795.000 230.292.000 69.817.000 2.320.4 73.000 56 Kata Sibolga 194.217.000 255.880.000 77.574.000 2.515.608.000 57 Kata Padang Sidempuan 203.852.000 245.645.000 74.471.000 2.760.539.000 58 Kata Gunungsitoli 190.333.000 250. 762.000 76.023.000 2.599.204.000 59 Provinsi Sumatera Barat 3.167.513.000 1.539.186.000 273.533.000 16.456.4 7 4.000 60 Kab. Agam 102.908.000 50.006.000 74.471.000 4.488.093.000 61 Kab. Pasaman 105.052.000 51.048.000 76.023.000 1.209.675.000 62 Kab. Lima Puluh Kata 102.908.000 366.462.000 74.471.000 1.889.180.000 63 Kab. Solak 148.200.000 50.006.000 74.471.000 1.486.070.000 64 Kab. Padang Pariaman 102.908.000 56.966.000 74.471.000 1.148.959.000 65 Kab. Pesisir Selatan 138.469.000 186.989.000 77.574.000 8.237 .151.000 66 Kab. Tanah Datar 102.908.000 51.053.000 74.471.000 1.082.959.000 67 Kab. Kepulauan Mentawai 102.908.000 50.006.000 74.471.000 2.929.345.000 68 Kab. Dharmasraya 102.908.000 84.752.000 74.471.000 10.397.979.000 69 Kab. Solak Selatan 14.758.570.000 51.048.000 76.023.000 23.790.395.000 70 Kab. Pasaman Barat 102.908.000 58.341.000 74.471.000 13.334.032.000 71 Kab. Sijunjung 102.908.000 50.006.000 74.471.000 3.102.272.000 72 Kata Bukit Tinggi 102.908.000 50.006.000 74.471.000 788.028.000 -- 47 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 73 Kota Padang Panjang 270.210.000 16.759.000 233.825.000 74 Kota Solok 287.833.000 17.852.000 325.863.000 75 Kota Sawahlunto 270.210.000 16.759.000 268.889.000 76 Kota Padang 281.959.000 17.488.000 902.766.000 77 Kota Payakumbuh 281.959.000 17.488.000 272.587.000 78 Kota Pariaman 281.959.000 17.488.000 387.329.000 79 Provinsi Riau 45.645.200.000 12.890.022.000 572.736.454.000 80 Kab. Kampar 34.241. 995.000 5. 784.300.000 241.254.582.000 81 Kab. Bengkalis 14.316.129.000 8.404.844.000 l.523.233.634.000 82 Kab. Indragiri Hulu 21. 785.366.000 2.494.899.000 75.341.552.000 83 Kab. Indragiri Hilir 30.280.112.000 5.029.386.000 31.007.555.000 84 Kab. Pelalawan 35.523.660.000 19.527.476.000 96.085.691.000 85 Kab. Rokan Hulu 34.150.838.000 1.546.363.000 51.073.792.000 86 Kab. Rokan Hilir 22.255.245.000 2.287.540.000 276.791.539.000 87 Kab. Siak 21.744.554.000 10.512.507.000 465.812.164.000 88 Kab. Kuantan Singingi 12 .409. 946. 000 3. 705. 978.000 29.044.687.000 89 Kab. Kepulauan Meranti 2.375.900.000 3.087.758.000 72.783.035.000 90 Kota Pekanbaru 3.693.925.000 728.690.000 45.158.711.000 91 Kota Dumai 2.366.352.000 3.367.156.000 48.227.808.000 92 Provinsi Jambi 11.995.989.000 4.236.042.000 83.295.542.000 93 Kab. Batang Hari 10.034.611.000 3.864.228.000 68.383 .491.000 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.492. 990 .000 6.316.989.000 142.967.544.000 95 Kab. Bungo 6.175.860.000 379.000.000 7.513.216.000 96 Kab. Sarolangun 9.178.080.000 2.721.418.000 27.624.923.000 -- 48 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 73 Kata Padang Panjang 98.620.000 47.923.000 71.368.000 738.705.000 74 Kata Solak 105.052.000 51.048.000 76.023.000 863.671.000 75 Kata Sawahlunto 98.620.000 1.112.379.000 71.368.000 1.838.225.000 76 Kata Padang 102.908.000 5.454.074.000 74.471.000 6.833.666.000 77 Kata Payakumbuh 102.908.000 50.006.000 74.471.000 799.419.000 78 Kata Pariaman 102.908.000 50.006.000 74.471.000 914.161.000 79 Provinsi Riau - 1.588.298.000 275.173.000 633.135.147.000 80 Kab. Kampar - 81.702.000 82.472.000 281.445.051.000 81 Kab. Bengkalis - 90.533.000 82.472.000 1.546.127.612.000 82 Kab. Indragiri Hulu - 1.095.697.000 82.472.000 100.799.986.000 83 Kab. lndragiri Hilir - 3.943.125.000 82.472.000 70.342.650.000 84 Kab. Pelalawan - 81.702.000 82.472.000 151.301.001.000 85 Kab. Rokan Hulu - 81.702.000 82.472.000 86.935.167.000 86 Kab. Rokan Hilir - 80.069.000 80.822.000 301.495.215.000 87 Kab. Siak - 81.702.000 82.472.000 498.233.399.000 88 Kab. Kuantan Singingi - 431.224.000 495.584.000 46.087.419.000 89 Kab. Kepulauan Meranti - 2.065.547.000 82.472.000 80.394.712.000 90 Kata Pekanbaru - 81.702.000 82.472.000 49.745.500.000 91 Kata Dumai - 81.702.000 82.472.000 54.125.490.000 92 Provinsi Jambi 153.825.000 3.111.017.000 164.960.000 102.957.375.000 93 Kab. Batang Hari 8.633.000 3.636.065.000 77.574.000 86.004.602.000 94 Kab. Tanjung Jabung Barat 8.460.000 185.846.000 76.023.000 158.047.852.000 95 Kab. Bungo 8.633.000 2.133.537.000 77.574.000 16.287.820.000 96 Kab. Sarolangun 8.460.000 7 .328.249.000 76.023.000 46.937.153.000 -- 49 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 97 Kab. Kerinci 1.323.720.000 232.958.000 5.111.827.000 98 Kab. Merangin 1.300.685.000 237.713.000 5.888.879.000 99 Kab. Tanjung Jabung Timur 3.937.893.000 2.006.377.000 44.148.181.000 100 Kab. Tebo 6.236.110.000 4.460.039.000 16.036.329 .000 101 Kab. Muaro Jambi 12.936.289.000 907.596.000 64.714.092.000 102 KotaJambi 659.712.000 232. 958.000 34.675.970.000 103 Kota Sungai Penuh 659.712.000 232.958.000 4.881.003.000 104 Provinsi Sumatera Selatan 25.940.325.000 7.896.264.000 418.034.880.000 105 Kab. Musi Banyuasin 31.418.988.000 6.373.877.000 735.255.619.000 106 Kab. Ogan Komering Ulu 4.296.205.000 710.437.000 74.655.678.000 107 Kab. Muara Enim 7.601.433.000 4.146.029.000 358.719.495.000 108 Kab. Lahat 6.883.001.000 1.673.279.000 66.160.530.000 109 Kab. Musi Rawas 13.721.049.000 4.144.223.000 204.263.265.000 110 Kab. Ogan Komering Ilir 21.041.033.000 18.453.999.000 16.530.742.000 111 Kab. Banyuasin 22.395.852.000 1.719.503.000 47.559.996.000 112 Kab. Ogan Komering Ulu Timm 4.121.609.000 666.518.000 17.626.652.000 113 Kab. Ogan Komering Ulu Selats 1.957.272.000 774.256.000 17.363.343.000 114 Kab. Ogan Ilir 6.112.597 .000 280.487.000 54.768.674.000 115 Kab. Empat Lawang 2.262.360.000 496.405.000 16.596.940.000 116 Kab. Penukal Abab Lematang 11 3.643.041.000 737.503.000 496.899.306.000 117 Kab. Musi Rawas Utara 10.799.168.000 460.469.000 32.710.339.000 118 Kota Palembang 921.439.000 280.487.000 16.198.989.000 119 Kota Prabumulih 982.867.000 299.186.000 101.818.263.000 120 Kota Pagar Alam 1.445.161.000 305.419.000 16.555.458.000 -- 50 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 97 Kab. Kerinci 644.291.000 171.088.000 76.023.000 7.559.907.000 98 Kab. Merangin 8.633.000 241.662.000 77.574.000 7.755.146.000 99 Kab. Tanjung Jabung Timur 8.287.000 171.594.000 74.471.000 50.346.803.000 100 Kah.Tebo 8.633.000 1.305.447.000 77.574.000 28.124.132.000 101 Kab. Muaro Jambi 8.287.000 389.912.000 74.471.000 79.030.647.000 102 KotaJambi 8.460.000 171.088.000 76.023.000 35.824.211.000 103 Kata Sungai Penuh 59.369.000 171.088.000 76.023.000 6.080.153.000 104 Provinsi Sumatera Selatan 2.469. 759.000 54.687.028.000 234.544.000 509.262.800.000 105 Kab. Musi Banyuasin 97.477.000 27.124.787.000 77.574.000 800.348.322.000 106 Kab. Ogan Komering Ulu 2.759.321.000 5.892.826.000 77.574.000 88.392.041.000 107 Kab. Muara Enim 8.229.154.000 123.010.859.000 74.471.000 50 1. 781. 441. 000 108 Kab. Lahat 341.933.000 98.1 77 .884.000 74.471.000 173.311.098.000 109 Kab. Musi Rawas 100.996.000 2.115.235.000 76.023.000 224.420. 791.000 110 Kab. Ogan Komering Ilir 87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 58.125.883.000 111 Kab. Banyuasin 95.527.000 2.169.781.000 76.023.000 74.016.682.000 112 Kab. Ogan Komering Ulu Timm 97.477.000 2.277.780.000 77.574.000 24.867.610.000 113 Kab. Ogan Komering Ulu Selats 571.267.000 2.178.291.000 77.574.000 22.922.003.000 114 Kab. Ogan Ilir 87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 63.261.867.000 115 Kab. Empat Lawang 93.578.000 2.072.067.000 74.471.000 21.595.821.000 116 Kab. Penukal Abab Lematang Il 93.578.000 2.227. 794.000 74.471.000 503.675.693.000 117 Kab. Musi Rawas Utara 162.530.000 17.086.286.000 74.471.000 61.293.263.000 118 Kata Palembang 87.729.000 1.942.563.000 69.817.000 19.501.024.000 119 Kata Prabumulih 93.578.000 2.079.133.000 74.471.000 105.347.498.000 120 Kata Pagar Alam 373.045.000 2.115.235.000 76.023.000 20.870.341.000 -- 51 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 121 Kata Lubuk Linggau 982.867.000 299.186.000 16.202.578.000 122 Provinsi Bengkulu 4.776.818.000 19.814.000 1.098.836.000 123 Kab. Bengkulu Utara 6.257.892.000 1.150.000 686.398.000 124 Kab. Bengkulu Selatan 633.117.000 1.126.000 401.442.000 125 Kab. Rejang Lebong 344.350.000 1.174.000 513.307.000 126 Kab. Seluma 3.046.713.000 1.223.000 601.107.000 127 Kab. Kaur 1.620.130.000 1.150.000 546.674.000 128 Kab. Mukomuko 8.774.424.000 89.656.000 641.705.000 129 Kab. Lebang 326.575.000 1.101.000 563.439.000 130 Kab. Kepahiang 454.379.000 1.174.000 470.823.000 131 Kab. Bengkulu Tengah 2.107.712.000 1.199.000 530.519.000 132 Kata Bengkulu 288.968.000 1.199.000 477.784.000 133 Provinsi Lampung 10.670.119.000 885.572.000 5.362.4 76.000 134 Kab. Lampung Selatan 7.076.741.000 38.028.000 1.309.194.000 135 Kab. Lampung Tengah 16.421.885.000 39.612.000 1.992.517.000 136 Kab. Lampung Utara 1.331.996.000 38.028.000 1.098.902.000 137 Kab. Lampung Barat 458.191.000 38.028.000 752.600.000 138 Kab. Tulang Bawang 9.860.316.000 38.820.000 1.046.134.000 139 Kab. Tanggamus 886.203.000 38.028.000 1.077.801.000 140 Kab. Lampung Timur 1.426.075.000 39.612.000 15. 709 .865.000 141 Kab. Way Kanan 4.476.968.000 2.308.540.000 986.570.000 142 Kab. Pesawaran 2.618.052.000 36.443.000 825.256.000 143 Kab. Pringsewu 477.282.000 39.612.000 729.597.000 144 Kab. Mesuji 8.904.885.000 1.823.287 .000 757.863.000 -- 52 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 121 Kota Lubuk Linggau 93.578.000 2.072.067.000 74.471.000 19.724.747.000 122 Provinsi Bengkulu 578.001.000 2.409.189.000 149.964.000 9.032.622.000 123 Kab. Bengkulu Utara 184.916.000 6.606.230.000 72.920.000 13.809.506.000 124 Kab. Bengkulu Selatan 32.825.000 139.554.000 71.368.000 1.279.432.000 125 Kab. Rejang Lebong 144.851.000 149.653.000 74.471.000 1.227 .806.000 126 Kab. Seluma 35.679.000 1.058.600.000 77.574.000 4.820.896.000 127 Kab. Kaur 154.509.000 139. 792.000 72.920.000 2.535.175.000 128 Kab. Mukomuko 35.273.000 145.741.000 76.023.000 9.762.822.000 129 Kab. Lebong 2.037.183.000 319.669.000 69.817.000 3.317.784.000 130 Kab. Kepahiang 34.252.000 143.164.000 74.471.000 1.178.263.000 131 Kab. Bengkulu Tengah 34.966.000 3.055.444.000 76.023.000 5.805.863.000 132 Kota Bengkulu 34.966.000 145.741.000 76.023.000 1.024.681.000 133 Provinsi Lampung 5.075.243.000 441. 729. 000 206.949.000 22.642.088.000 134 Kab. Lampung Selatan 229.232.000 800.301.000 74.471.000 9.527.967.000 135 Kab. Lampung Tengah 227.019.000 203.302.000 77.574.000 18.961.909.000 136 Kab. Lampung Utara 217.939.000 87.502.000 74.471.000 2.848.838.000 137 Kab. Lampung Barat 217.939.000 18.969.000 74.471.000 1.560.198.000 138 Kab. Tulang Bawang 222.479.000 71.149.000 76.023.000 11.314.921.000 139 Kab. Tanggamus 24.247.269.000 765.230.000 74.471.000 27.089.002.000 140 Kab. Lampung Timur 227.019.000 19.759.000 77.574.000 17.499.904.000 141 Kab. Way Kanan 204.317.000 54.804.000 69.817.000 8.101.016.000 142 Kab. Pesawaran 290.474.000 88.691.000 71.368.000 3.930.284.000 143 Kab. Pringsewu 227.019.000 54.662.000 77.574.000 1.605.746.000 144 Kab. Mesuji 217.939.000 103.792.000 74.471.000 11.882.237 .000 -- 53 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Perkebunan Perhutanan Pertambangan Migas 1 2 3 4 5 145 Kab. Tulang Bawang Barat 2.436.627.000 38.028.000 800.889.000 146 Kab. Pesisir Barat 773.374.000 35.651.000 758.975.000 147 Kota Bandar Lampung 477.282.000 39.612.000 1.259.240.000 148 Kota Metro 467.737.000 38.820.000 506.972.000 149 Provinsi D KI Jakarta - - 31.136.926.000 150 Provinsi Jawa Barat 11.409.812.000 3.590.062.000 60.692.018.000 151 Kab. Bogor 4.633.978.000 1.367.404.000 5.821.281.000 152 Kab. Sukabumi 6.246. 968.000 3.048.942.000 3.601.644.000 153 Kab. Cianjur 3.493.027.000 2.321.314.000 3.703.621.000 154 Kab. Bekasi 260.856.000 82.077.000 38.430.367.000 155 Kab. Karawang 266.289.000 440.291.000 37.989.853.000 156 Kab.Purwakarta 1.703.556.000 1.523.885.000 2. 509 .454. 000 157 Kab. Subang 9.225.329.000 608.878.000 64.213.083.000 158 Kah.Bandung 11.061.699.000 234.379.000 4.569.922.000 159 Kab. Sumedang 317.655.000 1.365. 991.000 2.392.514.000 160 Kab. Garut 7.262.819.000 339.367.000 3.816.771.000 161 Kab. Tasikmalaya 1.440.500.000 137.127.000 3.247.895.000 162 Kab. Ciamis 823.545.000 1.226.607.000 2.687.971.000 163 Kab. Cirebon 249.987.000 271.095.000 7 .814.368.000 164 Kab. Kuningan 244.552.000 860.907.000 2.350.843.000 165 Kab. Indramayu 3.814.137 .000 914.372.000 93.250.555.000 166 Kab. Majalengka 3.080.153.000 329.359.000 8.826.866.000 167 Kab. Bandung Barat 2.251.367.000 1.229.164.000 2.932.893.000 168 Kab. Pangandaran 833.037.000 1.227.656.000 1.978.801.000 -- 54 of 374 -- jdih.kemenkeu.go.id PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2023 (dalam rupiah) NO NAMADAERAH Pertambangan Panas Pertambangan Minerba Lainnya Total Bumi 1 2 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8 145 Kab. Tulang Bawang Barat 217.939.000 18.969.000 74.471.000 3. 586. 923. 000 146 Kab. Pesisir Barat 204.317.000 53.849.000 69.817.000 1.895.983.000 147 Kata Bandar Lampung 227.019.000 26.931.000 77.574.000 2.107.658.000 148 Kata Metro 222.479.000 19.364.000 76.023.000 1.331.395.000 149 Provinsi D KI Jakarta - - 92.570.000 31.229.496.000 150 Provinsi Jawa Barat 31. 791. 985.000 5.939.895.000 388. 706.000 113.812.478.000 151 Kab. Bogar 22.781.553.000 20.597.850.000 76.023.000 55.278.089.000 152 Kab. Sukabumi 21.216.590.000 3.398.503.000 69.817.000 37.582.464.000 153 Kab. Cianjur 805.599.000 295.332.000 76.023.000 10.694.916.000 154 Kab. Bekasi 726.840.000 521.537 .000 74.471.000 40.096.148.000 155 Kab. Karawang 741.983.000 138.629.000 76.023.000 39.653.068.000 156 Kab.Purwakarta 741.983.000 843.800.000 76.023.000 7.398.701.000 157 Kab. Subang 741.983.000 138.629.000 76.023.000 75.003.925.000 158 Kab.Bandung 69.084.804.000 141.458.000 77.574.000 85.169.836.000 159 Kab. Sumedang 696.555.000 154.112.000 71.368.000 4. 998.195.000 160 Kab. Garut 35.601.650.000 156.446.000 77.574.000 47.254.627.000 161 Kab. Tasikmalaya 3.038.313.000 157.582.000 77.574.000 8.098.991.000 162 Kab. Ciamis 757.125.000 141.458.000 77.574.000 5. 714.280.000 163 Kab. Cirebon 696.555.000 1.994.246.000 71.368.000 11.097.619.000 164 Kab. Kuningan 68

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Total Revenue Sharing Amount

Additional Revenue Allocation

Distribution Timeline

Usage of Additional Funds

Effective Date

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 159/2023?

Sitasi

Apa yang diatur peraturan ini

Opening

Who is affected

Key obligations and rights

Definitions worth knowing

Effective date, transitional provisions, what it replaces or amends

Interactions with other regulations

Ketentuan utama

Total Revenue Sharing Amount

Additional Revenue Allocation

Distribution Timeline

Usage of Additional Funds

Effective Date

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks resmi peraturan

Butuh bantuan kepatuhan Other 159/2023?

Sitasi

Interaction with Other Laws