No. 155 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance, establishes the customs provisions for exports in Indonesia, aiming to simplify procedures and modernize systems to enhance legal certainty and improve customs services in the export sector. It replaces the previous regulation, No. 145/PMK.04/2007, and its amendments, to better support the national logistics ecosystem.
The regulation affects exporters, customs brokers (PPJK), and consolidators involved in the export of goods. It applies to all entities engaged in export activities, including individuals and legal entities, across various sectors.
- **Notification Requirement**: Exporters must notify the Customs Office using the Pemberitahuan Pabean Ekspor (Article 2). This notification is mandatory for all exports, including goods previously imported temporarily (Pasal 2 ayat (2)). - **Consolidation of Export Goods**: Export goods can be consolidated, and this process must be overseen by customs officials (Pasal 6). - **Physical Inspection**: Customs may conduct physical inspections of export goods under certain conditions, such as when goods are subject to export duties or are flagged for potential violations (Pasal 13). - **Data Correction**: Exporters can request corrections to the Pemberitahuan Pabean Ekspor within specified timeframes (Pasal 25). - **Cancellation of Exports**: Exporters can cancel their export notifications under certain conditions, provided they report this to customs (Pasal 27).
- **Daerah Pabean**: Customs territory of Indonesia, including land, waters, and airspace. - **Kawasan Pabean**: Customs area designated for the movement of goods under customs supervision. - **Bea Keluar**: Export duties imposed on exported goods. - **Pemberitahuan Pabean Ekspor**: Export customs notification required for all exports. - **Konsolidator**: A business entity authorized to consolidate export goods before they are loaded for shipment.
This regulation takes effect 60 days after its promulgation, replacing the previous regulation No. 145/PMK.04/2007 and its amendments. Transitional provisions allow existing consolidator approvals to remain valid for one year after the new regulation takes effect (Pasal 39, Pasal 37).
The regulation interacts with various laws and regulations, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995), the Ministry of Finance regulations, and other relevant laws governing export activities. It emphasizes the integration with the national logistics ecosystem and the use of electronic systems for customs notifications (Pasal 33).
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Exporters must submit a Pemberitahuan Pabean Ekspor to the Customs Office at least 7 days before the estimated export date (Pasal 2 ayat (6)).
Consolidation of export goods is allowed and must be reported to the Customs Office using a specific notification (Pasal 6).
Customs may conduct physical inspections of export goods under specific conditions, such as when goods are subject to export duties (Pasal 13).
Exporters can request corrections to their export notifications within 30 days of registration, with specific exceptions (Pasal 25).
Exporters can cancel their export notifications and must report this to customs within 3 days of the cancellation (Pasal 27).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (61K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
a. bahwa ketentuan kepabeanan di bidang ekspor
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di
Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.
melalui penyederhanaan prosedur dan modernisasi
sistem, serta mendukung ekosistem logistik nasional,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Ekspor perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (3) dan Pasal l lA
ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Ketentuan Kepabeanan di
Bidang Ekspor;
MENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,
DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
Mengingat
Menimbang
PERATURANMENTER! KEUANGANREPUBLIK INDONESIA
N OMOR 155/PMI<. 04/2022
TENTANG
KETENTUANKEPABEANANDI BIDANGEKSPOR
SALIN AN
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 30 --
;/
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang
meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di
atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-Undang Kepabeanan.
2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas
tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain
yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya
berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
3. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-
Undang Kepabeanan yang dikenakan terhadap barang
ekspor.
4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah
Pa bean.
5. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pemyataan yang
dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban
pabean di bidang ekspor dalam bentuk dan syarat yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
BAB I
KETENTUANUMUM
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGANTENTANG KETENTUAN
KEPABEANANDI BIDANGEKSPOR.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008, Nomor 166 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); .
4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
Menetapkan
jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 30 --
6. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat
TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain
yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk
menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau
pengeluarannya.
7. Tempat Penimbunan Lainnya adalah bangunan dan/ atau
lapangan di luar Kawasan Pabean dan bangunan dan/atau
lapangan timbun eksportir yang ditetapkan dengan izin
kepala kantor pabean untuk menimbun Barang Ekspor,
sementara menunggu pemuatan ke sarana pengangkut.
8. Barang Ekspor adalah barang yang telah diajukan
pemberitahuan pabean untuk diekspor dan telah
mendapatkan nomor pendaftaran.
9. Barang Ekspor dalam bentuk curah yang selanjutnya
disebut Barang Ekspor Curah adalah Barang Ekspor dalam
wujud cair, gas, atau padatan yang berbentuk potongan
kecil, bubuk, atau butiran yang diangkut tanpa
menggunakan petikemas dan/ atau kemasan.
10. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang selanjutnya
disingkat PPJK adalah badan usaha yang melakukan
kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk
dan atas kuasa eksportir.
11. Konsolidasi Barang Ekspor yang selanjutnya disebut
Konsolidasi adalah kegiatan mengumpulkan Barang
Ekspor yang diberitahukan dalam 2 (dua) atau lebih
Pemberitahuan Pabean Ekspor dengan menggunakan 1
(satu) peti kemas sebelum barang-barang ekspor tersebut
dimasukkan ke Kawasan Pabean untuk dimuat ke sarana
pengangkut.
12. Konsolidator Barang Ekspor yang selanjutnya disebut
Konsolidator adalah badan usaha yang telah mendapat
penetapan dari Kepala Kantor Pabean untuk melaksanakan
pengumpulan Barang Ekspor sebelum dimasukkan ke
Kawasan Pabean untuk dimuat ke atas sarana pengangkut,
13. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat
SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor
Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan
kepabeanan. .
14. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban
pabean sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Kepabeanan.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
16. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
1 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
19. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai yang ditunjuk dalamjabatan tertentu untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang
Kepabeanan.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 30 --
Pasal 2
( 1) Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke
Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan
Pabean Ekspor.
(2) Kewajiban untuk memberitahukan ke Kantor Pabean
dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berlaku
terhadap Ekspor:
a. barang yang pada saat impornya telah diberitahukan
sebagai barang impor sementara;
b. barang yang akan diimpor kernbali, sehingga pada
saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang
impor kembali; atau
c. barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas
pengecualian pengenaan Bea Keluar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud'
pada ayat (1), dapat digunakan:
a. untuk setiap pengeksporan; atau
b. secara berkala.
(4) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dilakukan atas Ekspor barang berupa:
a. tenaga listrik;
b. barang cair; atau
c. gas,
yang pengangkutannya dilakukan melalui transmisi atau
saluran pipa.
(5) Penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor secara
berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,
dilaksanakan dengan periode paling lama 1 (satu) bulan.
(6) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan oleh Eksportir atau kuasanya
melalui SKP ke Kantor Pabean pemuatan:
a. paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal
perkiraan ekspor; dan
b. paling lambat sebelum barang dimasukkan ke
Kawasan Pabean di tempat pemuatan.
(7) Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat disampaikan paling lambat sebelum
keberangkatan sarana pengangkut, atas ekspor:
a. barang curah;
b. kendaraan bermotor bentuk jadi (completely built up)
tanpa peti kemas; atau
c. barang yang pemuatannya dilakukan di luar
Kawasan Pabean dengan izin kepala Kantor Pabean.
(8) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan
sendiri, Eksportir dapat menguasakannya kepada PPJK..
BABII
PEMBERITAHUAN PABEANEKSPOR
jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 30 --
f/
Pasal 6
(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan Konsolidasi.
Bagian Kesatu
Konsolidasi Barang Ekspor
BAB III
KONSOLIDASIBARANGEKSPOR
Pasal 5
(1) Kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
tidak berlaku atas Ekspor berupa:
a. barang pribadi penumpang;
b. barang awak sarana pengangkut;
c. barang pelintas batas; atau
d. barang kiriman dengan berat tidak melebihi 30 (tiga
puluh) kilogram.
(2) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor
untuk barang yang dikenakan Bea Keluar, dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pemungutan Bea Keluar.
(3) Tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor
untuk barang kiriman, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
barang kiriman.
Pasal 4
(1) Barang Ekspor meliputi Barang Ekspor yang berada di:
a. sarana pengangkut;
b. tempat penimbunan; atau
c. tempat lain.
(2) Barang yang diberitahukan dengan Pemberitahuan
Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ( 1} dianggap telah diekspor dalam hal telah:
a. mendapatkan nomor pendaftaran; dan
b. dimuat ke sarana pengangkut yang akan berangkat
ke luar Daerah Pabean.
(3) Sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat u),
meliputi sarana pengangkut yang akan berangkat ke:
a. luar Daerah Pabean; atau
b. tempat lain dalam Daerah Pabean yang mengangkut
Barang Ekspor.
Pasal 3
(1) Eksportir wajib mengisi Pemberitahuan Pabean Ekspor
dengan lengkap dan benar, dan bertanggung jawab atas
kebenaran data yang diberitahukan dalam
Pemberitahuan Pabean Ekspor.
(2) Atas Pemberitahuan Pabean Ekspor secara berkala
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b,
jumlah barang dicantumkan berdasarkan data pada alat
ukur terakhir dalam Daerah Pabean sebelum pengiriman
ke luar Daerah Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 30 --
,rI
{2) Dalam hal Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat { 1) dilakukan pemeriksaan fisik barang, pelaksanaan
pemeriksaan fisik dilakukan sebelum Barang Ekspor
dikonsolidasikan.
(3) Konsolidasi terhadap:
a. Barang Ekspor dari tempat penimbunan berikat;
b. Barang Ekspor yang pada saat impornya mendapat
fasilitas pembebasan atau fasilitas pengembalian bea
masuk;
c. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali; atau
d. Barang reekspor,
dilakukan pengawasan pada saat pemasukan barang ke
dalam peti kemas.
(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan dengan melakukan penyegelan oleh Pejabat
Bea dan Cukai yang mengawasi.
(5) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi, yang
terdiri dari:
a. Konsolidator;
b. Eksportir yang melakukan sendiri Konsolidasi
barang ekspornya; atau
c. Eksportir dalam satu kelompok perusahaan (holding
company).
(6) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan di luar Kawasan Pabean. ·
(7) Terhadap Barang Ekspor yang berada di gudang atau
lapangan Konsolidasi, dapat dilakukan kegiatan
kekarantinaan sebelum Barang ekspor dikonsolidasikan.
(8) Pada saat pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan
Pabean, Barang Ekspor basil Konsolidasi harus
diberitahukan oleh pihak yang melakukan konsolidasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke Kantor Pabean
dengan menggunakan pemberitahuan Konsolidasi Barang
Ekspor.
(9) Barang Ekspor yang telah diajukan Pemberitahuan
Pabean Ekspor dapat:
a. dikeluarkan dari gudang atau lapangan Konsolidator
untuk dibatalkan ekspornya setelah dilakukan
pembatalan Pemberitahuan Pa bean Ekspor;
dan/atau
b. diekspor melalui Konsolidator lainnya,
setelah dilakukan pembatalan pemberitahuan
Konsolidasi Barang Ekspor.
(10) Dalam hal Barang Ekspor dari tempat penimbunan
berikat atau mendapat fasilitas pembebasan dan/atau
fasilitas pengembalian bea masuk pada saat impornya,
status pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a
disampaikan ke Kantor Pabean pengawas melalui SKP.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 30 --
;f I
Pasal 8
(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap
permohonan penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
Pasal 7
(1) Konsolidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) huruf a, dapat melaksanakan kegiatan
Konsolidasi setelah mendapatkan penetapan sebagai
Konsolidator oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
(2) Untuk mendapatkan penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha
mengajukan permohonan penetapan sebagai Konsolidator
kepada Kepala Kantor Pabean.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling
sedikit memuat data mengenai:
a. identitas penanggung jawab;
b. badan pengusaha pengelola;
c. lokasi dan denah gudang dan/ atau lapangan
Konsolidasi; dan
d. ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta
batas gudang dan/ atau lapangan Konsolidasi.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara elektronik melalui SKP dan dilampiri
dengan:
a. nomor induk berusaha;
b. surat kepemilikan atau surat kontrak sewa dan
denah lokasi gudang dan/ a tau lapangan
Konsolidasi;
c. denah atau tata letak yang menunjukkan luas
dan/atau daya tampung (volume) serta batas gudang
dan/ a tau lapangan Konsolidasi;
d. perizinan berusaha lainnya yang dipersyaratkan oleh
instansi lain;
e. surat pernyataan bermeterai yang menyatakan telah
menyelenggarakan pembukuan; dan
f. sertifikat ahli kepabeanan.
(5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam hal pengusaha telah memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pembukuan;
b. menyediakan ruang kerja untuk Pejabat Bea dan
Cukai;
c. mempunyai pegawai yang berkualifikasi ahli
kepabeanan;
d. mempunyai batas lokasi yang jelas;
e. mempunyai batas dan pin tu keluar / masuk area
usaha yang dimintakan penetapan sebagai lokasi
gudang dan/ a tau lapangan Konsolidasi; dan
f. mempunyai tempat untuk kegiatan pemuatan
(stuffing).
Bagian Kedua
Konsolidator
jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 30 --
Pasal 9
(1) Konsolidator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) huruf a wajib melaksanakan ketentuan:
Bagian Ketiga
Kewajiban Konsolidator
(2) Dalam hal diperlukan informasi lebih lanjut dalam
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Kantor Pabean dapat meminta:
a. keterangan;
b. dokumen; dan/ atau
c. bukti tambahan.
(3) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau
penolakan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari kerja
terhitung setelah:
a. permohonan diterima secara lengkap; atau
b. keterangan, dokumen, dan/ a tau bukti tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara
lengkap.
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2):
a. disetujui, Kepala Kantor Pabean menerbitkan
keputusan mengenai penetapan sebagai
Konsolidator;
b. ditolak, Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat
pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan
alasan penolakan.
(5) Keputusan mengenai penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku:
a. selama 5 (lima) tahun; atau
b. sampai dengan berakhirnya masa penguasaan,
dalam hal masa penguasaan se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b kurang dari 5 (lima)
tahun.
(6) Keputusan mengenai penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan
perpanjangan.
(7) Untuk dapat diberikan perpanjangan penetapan sebagai
Konsolidator, Pengusaha Konsolidator harus mengajukan
permohonan perpanjangan penetapan Konsolidator
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum masa berlaku
penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat (5) berakhir.
(8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
diajukan kepada Kepala Kantor Pabean, dilengkapi
dengan bukti perpanjangan masa penguasaan, dalam hal
masa penguasaan telah berakhir.
(9) Keputusan Kepala Kantor Pabean atas penetapan sebagai
Konsolidator sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diterbitkan dengan menggunakan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 30 --
f/
Pasal 10
(1) Dalam hal Konsolidator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) huruf a:
a. tidak mempunyai penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); atau
b. masa berlaku penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat {5) telah
habis,
Konsolidator tidak diberikan pelayanan kepabeanan
Ekspor hingga dipenuhi penetapan sebagai Konsolidator
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) atau
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (6).
(2) Dalam hal Konsolidator sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (5) huruf a tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala
Kantor Pabean menerbitkan surat pembekuan penetapan
se bagai Konsolidator.
a. menyimpan dan memelihara dengan baik laporan
keuangan, buku, catatan dan dokumen yang
menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang
berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data
. elektronik, serta surat yang berkaitan dengan
kegiatan di bidang kepabeanan selama 10 ( sepuluh)
tahun;
b. memasang tanda nama perusahaan sebagai
Konsolidator pada tempat yang dapat dilihat jelas
oleh umum;
c. mendayagunakan kamera closed circuit television
(CCTV} untuk pengawasan kegiatan pemasukan,
pengeluaran, penimbunan, pemeriksaan, dan
pemuatan (stuffing) barang yang dapat diakses
secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai; ·
d. membuat laporan bulanan kegiatan Konsolidasi; dan
e. mempunyai sistem yang terkolaborasi dengan
ekosistem logistik nasional.
(2) Untuk melakukan Konsolidasi dalam satu kelompok
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) huruf c, harus ditunjuk Eksportir yang
bertanggung jawab atas Konsolidasi dari kelompok
perusahaan yang melakukan Konsolidasi barang
ekspornya.
(3) Eksportir yang bertanggung jawab atas Konsolidasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memberitahukan kepada Kantor Pabean pemuatan
ten tang:
a. perusahaan yang barang ekspornya akan
dikonsolidasikan; dan/ a tau
b. perubahan atas data perusahaan yang barang
ekspornya akan dikonsolidasikan.
( 4) Pihak yang melakukan Konsolidasi se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) harus mernberitahukan
Konsolidasi barang ekspornya ke Kantor Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 30 --
f/
Pasal 12
( 1) Terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor dilakukan
penelitian dokumen.
BAB IV
PEMERIKSAANPABEAN
Pasal 11
( 1) Kepala Kantor Pa bean melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Konsolidasi.
(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
kegiatan Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun. ·
(3) Penetapan sebagai Konsolidator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dicabut dalam hal:
a. operasional kegiatan Konsolidator dalam status
pembekuan selama 6 (enam) bulan secara terus-
menerus;
b. Konsolidator tidak menjalankan kegiatan/usaha
selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
c. telah berakhimya masa penguasaan atas gudang
atau lapangan Konsolidator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b;
d. Konsolidator dinyatakan pailit; atau
e. Konsolidator mengajukan permohonan untuk
dilakukan pencabutan.
(4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dilakukan oleh Kepala Kantor dengan menerbitkan
keputusan mengenai pencabutan atas penetapan sebagai
Konsolidator.
(5) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
menghilangkan tanggung jawab Konsolidator untuk
menyelesaikan kewajiban pabeannya.
(6) Terhadap Barang Ekspor yang belum direalisasikan
ekspornya dan masih berada di gudang · atau lapangan
Konsolidator yang telah mendapat keputusan pencabutan
atas penetapan sebagai Konsolidator, tetap dapat
diselesaikan realisasi ekspornya atau dibatalkan
ekspornya.
(3) Dalam hal Konsolidator yang mendapatkan surat
pembekuan penetapan sebagai Konsolidator sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala
Kantor Pabean menerbitkan surat pencabutan
pembekuan penetapan sebagai Konsolidator.
(4) Dalam hal pihak yang melakukan Konsolidasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
Pasal 9 ayat (4), tidak diberikan pelayanan kepabeanan
Ekspor hingga dipenuhi kewajibannya.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 30 --
. Rj
Pasal 13
(1) Terhadap Barang Ekspor dapat dilakukan pemeriksaan
fisik.
(2) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan terhadap:
a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;
b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan
untuk diekspor kembali;
c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas:
1. kemudahan impor tujuan ekspor pembebasan;
2. kemudahan impor tujuan ekspor pengembalian;
dan/atau ·
3. kemudahan impor tujuan ekspor industri kecil
dan menengah.
d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
e. Barang Ekspor yang berdasarkan rekomendasi dari
kementerian/lembaga terkait atau unit internal
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri;
f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis dari
unit pengawasan yang menunjukkan adanya
indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau
telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan; atau
(2} Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
dilakukan oleh SKP dan/ a tau Pejabat Bea dan Cukai,
setelah Pemberitahuan Pabean Ekspor diajukan ke
Kantor Pabean.
(3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
meliputi:
a. kelengkapan pengisian data Pemberitahuan Pabean
Ekspor dan dokumen pelengkap pabean yang
diwajibkan;
b. kebenaran perhitungan Bea Keluar yang tercantum
dalam bukti pelunasan Bea Keluar dalam hal Barang
Ekspor dikenakan Bea Keluar;
c. pemenuhan ketentuan umum di bidang Ekspor; dan
d. pemenuhan ketentuan larangan dan/ a tau
pembatasan.
(4} Dokumen pelengkap pabean sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a berupa:
a. mvozce;
b. packing list;
c. bill of lading/ ainuay bill; dan
d. dokumen pelengkap lainnya, yang diwajibkan
sebagai pemenuhan ketentuan di bidang Ekspor. ·
(5) Eksportir harus melengkapi data bill of lading/ ainuay bill
pada Pemberitahuan Pabean Ekspor paling lama 3 (tiga)
hari sejak keberangkatan sarana pengangkut menuju ke
luar Daerah Pabean.
(6) Bukti pelunasan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b merupakan bukti bayar Bea Keluar.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 30 --
Pasal 14
(l} Barang Ekspor yang dilarang atau dibatasi hanya dapat
diekspor, setelah Eksportir memenuhi persyaratan yang
diatur oleh instansi terkait.
{2} Eksportir bertanggung jawab atas pemenuhan ketentuan
larangan atau pembatasan Ekspor yang diatur oleh
instansi terkait.
(3} Dalam hal Barang Ekspor merupakan barang yang
dilarang atau dibatasi, Eksportir harus memberitahukan
Barang Ekspor sebagai barang larangan atau
pembatasan dan status pemenuhan ketentuan larangan
atau pembatasannya dalam Pemberitahuan Pabean
Ekspor.
(4) Penelitian atas pemenuhan persyaratan yang diatur oleh
instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat {1),"
dilakukan oleh:
a. sistem Indonesia national single window dan/ atau
SKP; dan/ atau
b. Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penelitian
barang larangan dan/atau pembatasan.
g. Barang Ekspor selain sebagaimana dimaksud pada
huruf a sampai dengan huruf f yang ditetapkan
berdasarkan manajemen risiko.
(3) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e dilakukan
secara selektif berdasarkan manajemen risiko. ·
(4) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf d dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai
pemungutan Bea Keluar.
(5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang, Eksportir
a tau PPJK yang dikuasakannya, mendapat
pemberitahuan pemeriksaan fisik barang dari Pejabat
Bea dan Cukai dan/ a tau SKP.
(6) Eksportir atau PPJK yang dikuasakannya:
a. menyiapkan dan menyerahkan Barang Ekspor
untuk diperiksa;
b. membuka setiap bungkusan, kemasan, atau peti
kemas yang akan diperiksa; dan
c. menyaksikan pemeriksaan.
(7) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} dapat dilaksanakan di:
a. Kawasan Pabean di tempat pemuatan, TPS, Tempat
Penimbunan Lainnya, tempat penimbunan pabean,
atau tempat penimbunan berikat; atau
b. gudang Eksportir, gudang Konsolidator, atau tempat
lain yang digunakan Eksportir untuk menyimpan
Barang Ekspor.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 30 --
Pasal 16
(1) Pemuatan Barang Ekspor ke dalam sarana pengangkut
yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean dilakukan
di:
a. Kawasan Pabean; atau
b. tempat lain di luar Kawasan Pabean setelah
mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
(2) Pemuatan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Pejabat Bea dan Cukai dan/atau SKP.
(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan setelah dilakukan penelitian dokumen
dan/atau pemeriksaan fisik barang.
(4) Pemuatan Barang Ekspor ke sarana pengangkut
dilakukan setelah mendapat persetujuan, dengan
menggunakan:
a. dokumen pelayanan Ekspor;
b. dokumen Konsolidasi Barang Ekspor dan dokumen
pelayanan Ekspor, dalam hal Barang Ekspor
merupakan barang Konsolidasi; atau
c. permohonan pemuatan Ekspor barang curah yang
telah diberikan persetujuan oleh Kepala Kantor
Pabean pemuatan, dalam hal menggunakan
prosedur Ekspor barang curah.
Bagian Kesatu
Ketentuan Pemuatan Barang Ekspor
BAB VI
PEMUATANBARANGEKSPOR
Pasal 15
( 1) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pa bean atau TPS
dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pejabat Bea
dan Cukai dan/ atau SKP.
(2) Dalam hal Ekspor menggunakan peti kemas, pcmasukan
Barang Ekspor ke Kawasan Pabean dilakukan setelah
penelitian kesesuaian nomor peti kemas dengan elemen
data peti kemas pada dokumen pelayanan Ekspor oleh:
a. Pejabat Bea dan Cukai dan/ atau SKP; dan/ atau
b. sistem pintu otomatis TPS (autogate system).
(3) Penyelenggaraan sistem penelitian kesesuaian nomor peti
kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b
menjadi tanggungjawab pengusaha TPS.
(4) Dalam hal Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di
gudang Eksportir atau tempat lain yang digunakan
Eksportir untuk menyimpan Barang Ekspor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7) huruf b, atas sebagian
peti kemas dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean
tempat pemuatan.
BABV
PEMASUKANBARANGEKSFOR KE KAWASANPABEAN
jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 30 --
;f I
Pasal 18
( 1) Persetujuan pemuatan Barang Ekspor di tern pat lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b
dapat diberikan secara periodik paling lama 30 (tiga
puluh) hari.
(2) Persetujuan pemuatan secara periodik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal:
a. Eksportir merupakan pengusaha di kawasan
berikat, telah mendapatkan pengakuan sebagai
authorized economic operator, dan/ atau ditetapkan
se bagai mitra utama kepabeanan; dan
b. frekuensi eksportasi tinggi.
Pasal 17
(1) Pemuatan Barang Ekspor di tempat lain di luar Kawasan
Pabean se bagaimana dimaksud dalam Pas al 16 ayat ( 1)
huruf b dapat diberikan antara lain dalam hal:
a. tidak tersedia Kawasan Pabean;
b. Barang Ekspor tersebut bersifat khusus dengan
memperhatikan sifat, ukuran, dan/ atau bentuknya
yang menyebabkan tidak dapat dimuat di Kawasan
Pa bean;
c. sarana pengangkut tidak dapat sandar langsung ke
dermaga;
d. adanya kendala teknis di Kawasan Pabean, seperti
tidak tersedianya atau kerusakan alat untuk
melakukan pemuatan; dan/ atau
e. pertimbangan lainnya dengan memperhatikan
optimalisasi pelayanan dan/ atau pengawasan
Ekspor.
(2) Untuk melakukan pemuatan di tempat lain di luar
Kawasan Pabean, Eksportir mengajukan permohonan
kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan
alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemuatan dengan
melampirkan dokumen pendukung berupa:
a. shipping instruction/ shipping order; dan
b. denah lokasi pemuatan dan tata letak (layout)
tempat pemuatan di tempat lain.
(4) Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan
penelitian lapangan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terhadap:
a. Kawasan Pabean, apabila alasan permohonan
berupa kendala teknis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d; dan/ atau
b. lokasi dan tata letak (layout) tempat pemuatan.
(5) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap dan benar.
Bagian Kedua
Pemuatan Dilakukan di Tempat Lain di Luar Kawasan Pabean
jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 30 --
~1
Pasal 19
(1) Eksportir dapat melakukan pemuatan Barang Ekspor
dengan menggunakan prosedur Ekspor barang curah
sebelum penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor.
(2) Pemuatan Barang Ekspor dengan menggunakan prosedur
Ekspor barang curah se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan mengajukan:
a. permohonan pemuatan Ekspor barang curah; dan
b. Pemberitahuan Pabean Ekspor setelah selesai
pemuatan, sebelum keberangkatan sarana
pengangkut.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)_
huruf a, disampaikan kepada Kepala Kantor Pabean
dengan melampirkan dokumen pendukung berupa:
a. shipping instruction/ shipping order,
b. invoice; dan
c. packing list.
(4) Dalam hal pemuatan Ekspor barang curah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilakukan di tempat lain di luar
Kawasan Pabean, permohonan permuatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf a sekaligus berfungsi
sebagai permohonan pemuatan Ekspor barang curah di
tempat lain di luar Kawasan Pabean.
(5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang
ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan dan
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(6} Dalam hal diperlukan, Kepala Kantor Pabean atau
Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, dapat melakukan
penelitian lapangan atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(7} Dalam rangka pengawasan pemuatan Barang Ekspor
Curah, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta dokumen
pemuatan Barang Ekspor Curah kepada Eksportir.
Bagian Ketiga
Pemuatan atas Ekspor Barang Curah
(3} Untuk memperoleh persetujuan pemuatan secara
periodik, Eksportir mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2} dan melampirkan:
a. dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (3}; dan
b. daftar rencana pemuatan barang dalam periode
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1}.
(4) Dalam hal terdapat perubahan rencana pemuatan
barang, Eksportir atau PPJK yang dikuasakannya
menyampaikan perubahan daftar rencana pemuatan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
kepada Kepala Kantor Pabean sebelum pemuatan
berikutnya.
(5) Persetujuan pemuatan secara periodik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan evaluasi oleh
Kepala Kantor Pabean.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 30 --
,fl
Pasal 21
(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor,
sementara menunggu pemuatannya, dapat ditimbun di
TPS atau Ternpat Penimbunan Lainnya dengan izin
Kepala Kantor Pabean.
(2) Dalam hal dilakukan penimbunan, permohonan
pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (2) sekaligus berfungsi sebagai permohonan izin
penimbunan Barang Ekspor di Tempat Penimbunan
Lainnya.
(3) Atas Barang Ekspor yang ditimbun di TPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pengusaha TPS wajib
menyampaikan daftar timbun dalam bentuk dan jangka
waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai TPS.
Bagian Kelima
Penimbunan Barang Ekspor
Pasal 20
( 1) Terhadap pemuatan Barang Ekspor ke dalam sarana
pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean
yang:
a. dilakukan di tempat lain di luar Kawasan Pabean
setelah mendapat izm Kepala Kantor Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf b; atau
b. menggunakan prosedur Ekspor barang curah
sebelum penyampaian Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
ayat (1),
dilakukan pengawasan pemuatan oleh Pejabat Bea dan
Cukai.
(2) Pengawasan pemuatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
(3) Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pengawasan
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat
laporan pengawasan pemuatan.
Bagian Keempat
Pengawasan Pemuatan
(8) Dalam hal terdapat permintaan oleh Pejabat Bea dan
Cukai se bagaimana dimaksud pada ayat (7), Eksportir
wajib menyampaikan dokumen pemuatan berupa:
a. stowage plan;
b. ship particulars; atau
c. ti.me sheet.
(9) Kepala Kantor Pabean memberikan surat persetujuan
atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 30 --
Pasal 23
(1) Dalam hal pengangkutan Barang Ekspor untuk diangkut
terns atau diangkut lanjut tujuan ke luar Daerah Pabean,
BAB VII
PENGANGKUTAN BARANGEKSPOR
Pasal 22
(1) Barang Ekspor yang telah dimasukkan ke Kawasan
Pabean tempat pemuatan dapat dikeluarkan dari
Kawasan Pabean dalam hal:
a. terj adi kerusakan pada seluruh peti kemas a tau
kemasan barang sehingga perlu dilakukan
penggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan
barang;
b. terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau
kemasan barang sehingga perlu dilakukan
penggantian pada peti kemas atau kemasan barang;
c. dimasukkan ke TPS lainnya karena terdapat
pemindahan lokasi pemuatan Barang Ekspor;
d. dikeluarkan sementara dari TPS untuk perlakuan
tertentu atas pertimbangan dan keputusan Kepala
Kantor Pabean;
e. tidak terangkut (shortshipment); atau
f. dibatalkan ekspornya.
(2) Pengeluaran Barang Ekspor dari Kawasan Pabean tempat
pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan menggunakan dokumen persetujuan
pengeluaran Barang Ekspor.
(4) Eksportir bertanggung jawab atas Barang Ekspor yang
ditimbun di Tempat Penimbunan Lainnya.
(5) Jangka waktu penimbunan Barang Ekspor di:
a. TPS, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai TPS; atau
b. Tempat Penimbunan Lainnya paling lama 30 (tiga
puluh) hari setelah tanggal Pemberitahuan Pabean
Ekspor.
(6) Dalam hal penimbunan di TPS melewati jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Barang
Ekspor yang ditimbun ditetapkan sebagai barang tidak
dikuasai dan disimpan di tempat penimbunan pabean.
(7) Atas Barang Ekspor yang ditimbun di Tempat
Penimbunan Lainnya melewati jangka waktu
.sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b atau
ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) wajib dibatalkan ekspornya.
(8) Segala biaya yang timbul atas pemindahan Barang
Ekspor yang ditimbun di TPS ke tempat penimbunan
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan
tanggung jawab Eksportir.
(9) Penyelesaian barang tidak dikuasai sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
barang tidak dikuasai.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 30 --
pengangkut wajib menyampaikan pemberitahuan pabean
pengangkutan di setiap pelabuhan transit di dalam
Daerah Pabean.
(2) Pengangkutan Barang Ekspor untuk diangkut lanjut_
tujuan ke luar Daerah Pabean dapat dilakukan dengan
menggunakan lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi.
(3) Pengangkutan Barang Ekspor dengan menggunakan
lebih dari 1 (satu) jenis moda transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), meliputi:
a. pengangkutan multimoda, yang menggunakan
paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda
atas dasar 1 (satu) kontrak pengangkutan sebagai
dokumen angkutan multimoda; dan
b. pengangkutan yang bukan merupakan bagian dari
angkutan multimoda.
(4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
memerlukan pergantian peti kemas, Eksportir atau
kuasanya mengajukan permohonan pergantian peti
kemas dan dilakukan pengawasan pemuatan (stuffing).
(5) Pergantian peti kemas dan pengawasan pemuatan
(stuffing) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
di:
a. gudang Konsolidator di bawah pengawasan Kantor
Pabean;
b. gudang Konsolidator terdekat dalarn hal kantor
ekspor tidak mempunyai Konsolidator; atau
c. tempat lain dengan izin Kepala Kantor Pabean.
(6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a dapat dilakukan dengan menggunakan:
a. alat angkut moda transportasi darat;
b. perkeretaapian;
c. alat angkut moda transportasi laut; dan/ atau
d. alat angkut moda transportasi udara.
(7) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b dapat dilakukan dengan menggunakan alat
angkut moda transportasi laut, atau udara.
(8) Terhadap barang yang akan diekspor menggunakan
moda pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat {2), Pemberitahuan Pa bean Ekspor disampaikan ke
Kantor Pabean di pelabuhan muat asal.
(9) Kontrak pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a berupa:
a. bill of lading;
b. airway bill; atau
c. dokumen pengangkutan barang lainnya.
(10) Kontrak pengangkutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a memuat paling sedikit:
a. rute perjalanan;
b. moda transportasi yang digunakan; dan
c. lokasi transit.
( 11) Tata cara penyerahan dokumen pabean pengangkutan
angkut terus atau angkut lanjut Barang Ekspor
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai manifes.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 30 --
Pasal 24
(1) Terhadap Pemberitahuan Pabean Ekspor dan
pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor, dilakukan
rekonsiliasi dengan pemberitahuan pa bean
keberangkatan sarana pengangkut.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. mencocokkan elemen data dalam dokumen
Pemberitahuan Pabean Ekspor dengan
pemberitahuan pabean keberangkatan sarana
pengangkut; atau
b. mencocokkan elemen data dalam dokumen
pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor dengan
pemberitahuan pabean keberangkatan sarana
pengangkut dalam hal merupakan Ekspor
Konsolidasi.
(3) Dalam hal pengangkutan Barang Ekspor untuk diangkut
terus atau diangkut lanjut, rekonsiliasi dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. mencocokkan elemen data dalam dokumen
Pemberitahuan Pabean Ekspor, atau pemberitahuan
Konsolidasi Barang Ekspor dengan pemberitahuan
pabean keberangkatan sarana pengangkut pertama
sebagai rekonsiliasi awal;
b. mencocokkan elemen data kelompok pos pada
dokumen inward manifest dan outward manifest
yang diberitahukan pada setiap Kantor Pabean
transit; dan
c. mencocokkan elemen data dalam dokumen
Pemberitahuan Pabean Ekspor, atau pemberitahuan
Konsolidasi Barang Ekspor dengan pemberitahuan
pabean keberangkatan sarana pengangkut yang
menuju ke luar Daerah Pabean sebagai rekonsiliasi
final.
( 4) Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
dilakukan oleh SKP dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) hari kerja terhitung setelah keberangkatan sarana
pengangkut yang tercantum dalam pemberitahuan
pabean keberangkatan sarana pengangkut yang akan
menuju ke luar Daerah Pabean.
(5) SKP dan/ atau Pejabat Bea dan Cukai menyampaikan
notifikasi status rekonsiliasi kepada:
a. Eksportir atau kuasanya;
b. Konsolidator; dan
c. pengangkut yang bersangkutan.
BABVIII
REKONSILIASIEKSPOR
( 12) Tata laksana pemasukan dan/ atau pengeluaran Barang
Ekspor untuk diangkut terus atau angkut lanjut
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mertgenai angkut terus atau
angkut lanjut barang impor atau Barang Ekspor.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 30 --
Pasal 25
( 1) Eksportir dapat mengajukan permohonan pembetulan
data Pemberitahuan Pabean Ekspor melalui SKP kepada
Kantor Pabean dalam hal terjadi kesalahan data dalam
Pemberitahuan Pabean Ekspor yang telah mendapat
nomor pendaftaran.
(2) Pembetulan atas kesalahan data Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan persetujuan:
a. SKP; dan/ atau
b. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
(3) Pembetulan data Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
Pemberitahuan Pabean Ekspor mendapatkan nomor
pendaftaran.
(4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) atas pembetulan data Pemberitahuan
Pabean Ekspor mengenai:
a. nomor peti kemas, dapat dilakukan sebelum barang
dimasukkan ke Kawasan Pabean pelabuhan muat
Ekspor;
b. jumlah barang dan jenis barang atas Barang Ekspor
yang terangkut sebagian (short shipment), dapat
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut
menuju luar Daerah Pabean;
c. penggantian nama sarana pengangkut, nomor
voyage/ flight, atau tanggal perkiraan ekspor atas
Barang Ekspor yang keseluruhan tidak terangkut,
dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak tanggal keberangkatan sarana pengangkut
semula atau tanggal perkiraan ekspor semula;
Bagian Kesatu
Pembetulan Pemberitahuan Pabean Ekspor
BAB IX
PEMBETULANDAN PEMBATALAN DATA
PEMBERITAHUAN PABEANEKSPOR
(6) SKP dan/ a tau Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan
penelitian atas kesesuaian antara elemen data tertentu:
a. pada Pemberitahuan Pabean Ekspor dan
pemberitahuan pabean keberangkatan sarana
pengangkut; atau
b. yang diperoleh dari hasil pertukaran data dengan
ekosistem logistik nasional.
(7) Dalam hal rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat dilakukan oleh SKP, rekonsiliasi
dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai. .
(8) Rekonsiliasi oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan penelitian
terhadap konfirmasi atas notifikasi status rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 30 --
F/
d. jumlah barang dan jenis barang atas penjualan
barang dan/atau makanan di atas pesawat udara
yang berangkat ke luar Daerah Pabean, dapat
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak tanggal keberangkatan pesawat udara;
e. jumlah barang dan jenis barang atas Ekspor barang
curah termasuk minyak, gas bumi, dan bahan bakar
minyak, dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
terhitung sejak tanggal keberangkatan sarana
pengangkut menuju luar Daerah Pabean;
f. nomor peti kemas dan jumlah barang dalam hal
terjadi kerusakan pada sebagian peti kemas atau
kemasan barang sehingga perlu dilakukan
penggantian atas peti kemas atau kemasan barang,
dapat dilakukan paling lambat sebelum pemuatan
barang ke sarana pengangkut;
g. jumlah barang dan jenis barang, dapat dilakukan
sebelum barang dimasukkan ke Kawasan Pabean
tempat muat ekspor;
h. jumlah barang dan jenis barang, dapat dilayani
sebelum pemuatan barang ke sarana pengangkut
dalam hal dimuat diluar Kawasan Pabean;
1. perhitungan Bea Keluar sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan mengenai pemungutan Bea
Keluar; atau
J· ekspor barang berupa tenaga listrik, barang cair,
atau gas yang dilakukan melalui transmisi atau
saluran pipa, dapat dilakukan sebelum
penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor
berikutnya.
(5) Pembetulan data Pemberitahuan Pabean Ekspor berupa
data mengenai jumlah barang atas Barang Ekspor yang
diangkut dengan pesawat udara selain Barang Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dapat
dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal
keberangkatan sarana pengangkut, sepanjang
pembetulan data tersebut disebabkan karena adanya
perbedaan data dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor
dengan basil penimbangan yang dilakukan oleh
pengangkut.
(6) Pembetulan data Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa data
mengenai nilai free on board (FOB) dan jenis valuta dapat
dilakukan paling lama:
a. 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal
Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan atas
Ekspor minyak dan gas bumi, dan bahan bakar
minyak; atau
b. 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal
Pemberitahuan Pabean Ekspor didaftarkan atas
Ekspor selain minyak dan gas bumi, dan bahan
bakar minyak.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 30 --
Pasal 27
(1) Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor dan
telah mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan
Pabean Ekspor dapat dibatalkan ekspornya, kecuali
Barang Ekspor tersebut ditegah oleh unit pengawasan.
(2) Eksportir wajib melaporkan pembatalan Pemberitahuan
Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean
pemuatan dan/atau melalui SKP.
Bagian Kedua
Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor
Pasal 26
(1) Eksportir dapat mengajukan permohonan pembetulan
data Pemberitahuan Pabean Ekspor melalui SKP kepada
Kepala Kantor Pabean yang telah melewati jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6).
(2) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan
memberikan persetujuan a tau penolakan atas
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan pembetulan data Pemberitahuan Pabean
Ekspor diterima dengan lengkap dan benar.
(3) Eksportir yang mengajukan pembetulan melewati jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dilayani ekspornya sampai dengan diberikan persetujuan
pembetulan atas data Pemberitahuan Pabean Ekspor
sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2).
(7) Terhadap pembetulan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Eksportir
dapat mengajukan Pemberitahuan Pabean Ekspor yang
baru atas Barang Ekspor yang tidak terangkut.
(8) Permohonan pembetulan data Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dan
huruf h ditolak dalam hal:
a. terdapat informasi basil intelijen; atau
b. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Bea
dan Cukai.
(9) Atas permohonan pembetulan Pemberitahuan Pabean
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4),
ayat (5), dan ayat (6) dapat diberikan persetujuan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. persetujuan atas permohonan yang diajukan
pertama kali diberikan secara otomatis oleh SKP;
dan/atau
b. persetujuan atas permohonan yang diajukan kedua
dan seterusnya dapat diberikan oleh Kepala Kantor
Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk
setelah dilakukan penelitian dokumen pendukung.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 30 --
~I
(3) Pelaporan pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak:
a. keberangkatan sarana pengangkut tujuan luar
Daerah Pabean yang dibuktikan dengan outward
manifest atas nama sarana pengangkut yang
tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor;
b. tanggal perkiraan ekspor, dalam hal sarana
pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal
berangkat dan belum diterbitkan outward manifest;
a tau
c. tanggal pembatalan outward manifest, dalam hal
sarana pengangkut tujuan luar Daerah Pabean batal
berangkat dan telah diterbitkan outward manifest.
{4) Pembatalan Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelitian
realisasi ekspor berdasarkan hasil rekonsiliasi
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 1).
(5) Terhadap barang yang dibatalkan ekspomya
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat:
a. dikeluarkan dari Kawasan Pabean; atau
b. direalisasikan ekspornya tanpa dikeluarkan dari
Kawasan Pabean sepanjang telah diajukan
Pemberitahuan Pabean Ekspor yang baru.
(6) Terhadap barang yang dibatalkan ekspornya dan
dikeluarkan dari Kawasan Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak dilakukan
pemeriksaan fisik, kecuali:
a. Barang Ekspor yang berdasarkan basil analisis
informasi terdapat indikasi yang kuat akan atau
telah terjadi pelanggaran ketentuan kepabeanan di
bidang ekspor; atau
b. terjadi kerusakan pada seluruh peti kemas atau
kemasan barang sehingga perlu dilakukan
penggantian atas seluruh peti kemas atau kemasan
barang. ·
(7) Dalam hal basil pemeriksaan fisik barang berdasarkan
basil analisis informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) huruf a kedapatan jumlah dan/ atau jerns
barang:
a. sesuai, pembatalan Ekspor disetujui dan tidak
dikenakan sanksi administrasi apabila permohonan
pembatalan diajukan melewati jangka waktu
pembatalan; atau
b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
(8) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) huruf b kedapatan jumlah
dan/ atau jenis barang:
a. sesuai, pembatalan Ekspor disetujui; atau
b. tidak sesuai, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh
Pejabat Bea dan Cukai.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 30 --
Pasal 31
Eksportir wajib menyimpan data Pemberitahuan Pabean
Ekspor yang telah didaftarkan dalam media elektronik
dan/ atau hasil cetak Pemberitahuan Pabean Ekspor serta
BAB XI
KETENTUANLAIN-LAIN
Pasal 30
Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan
Ekspor, Pejabat Bea dan Cukai berwenang mengambil.
tindakan yang diperlukan terhadap Barang Ekspor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BABX
WEWENANGKEPABEANAN
Pasal 29
( 1) Terhadap pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor yang
telah disampaikan ke Kantor Pabean dapat dilakukan:
a. pembetulan data; atau
b. pembatalan.
(2) Pembetulan data pemberitahuan Konsolidasi Barang
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
pembatalan pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan
oleh Konsolidator se belum Barang Ekspor dimasukkan ke
Kawasan Pabean tempat pemuatan.
(3) Pembetulan data pemberitahuan Konsolidasi Barang
Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a,
dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali
identitas Konsolidator dan Kantor Pabean pemuatan.
(4) Terhadap kesalahan data mengenai identitas
Konsolidator dan Kantor Pabean pemuatan, dilakukan
pembatalan pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor.
Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan Pemberitahuan Konsolidasi
Barang Ekspor
Pasal 28
( 1) Terhadap kesalahan data Pemberitahuan Pa bean Ekspor
berupa nama Eksportir, identitas Eksportir, Kantor
Pa bean, jenis Ekspor, dan/ a tau jenis fasilitas yang
diterima tidak dapat dilakukan pembetulan.
(2) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l);
Eksportir dapat melakukan pembatalan Pemberitahuan
Pabean Ekspor.
(3} Terhadap Barang Ekspor yang dilakukan pembatalan
Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Eksportir dapat mengajukan
Pemberitahuan Pabean Ekspor yang baru sepanjang
barang belum dimuat ke dalam sarana pengangkut.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 30 --
~1
Pasal 34
Dalam hal SKP pada Kantor Pabean belum dapat diterapkan,
tidak dapat dioperasikan, mengalami gangguan operasional,
atau mengalami keadaan kahar, kegiatan pelayanan ekspor
dilakukan:
a. secara manual dalam bentuk tulisan di atas formulir;
b. melalui media penyimpanan data elektronik; atau
c. melalui surat elektronik.
Pasal 33
(1) Penyampaian, pembetulan, pembatalan Pemberitahuan
Pabean Ekspor dan pemberitahuan Konsolidasi Barang
Ekspor, dan dokumen lain yang terkait dengan
kepabeanan di bidang Ekspor dapat dilakukan melalui
sistem ekosistem logistik nasional.
(2) SKP dapat melakukan pertukaran data dengan sistem
ekosistem logistik nasional.
(3) Data Pemberitahuan Pabean Ekspor dan pemberitahuan
Konsolidasi Barang Ekspor, dan dokumen pelayanan
Ekspor lainnya dapat digunakan untuk kepentingan
percepatan logistik nasional melalui ekosistem logistik
nasional.
(4) SKP dan/ atau Pejabat Bea dan Cukai dapat
menggunakan dan memanfaatkan data yang diperoleh
melalui sistem ekosistem logistik nasional untuk
kepentingan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.
Pasal 32
(1) Eksportir yang melakukan kegiatan Ekspor berupa:
a. tenaga listrik, barang cair, atau gas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); atau
b. barang curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (7) huruf a yang langsung dimuat ke sarana
pengangkut,
harus menyediakan alat ukur yang terpasang pada
transmisi, saluran pipa, sabuk konveyor ( conveyor belt),
atau sarana pemuatan barang ekspor ke sarana
pengangkut lainnya.
(2) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
ditera secara periodik oleh instansi pemerintah yang
membidangi metrologi.
(3) Dalam hal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Direktur
Jenderal dapat menetapkan cara lain untuk melakukan
pengukuran.
(4) Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
lembar asli dokumen pelengkap pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), selama jangka waktu 10
(sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 30 --
Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh)
hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
Pasal 38
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan
Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); dan
b. Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 27 /PMK.04/2008 tentang
Impor Atau Ekspor Tenaga Listrik, Barang Cair, a tau Gas
Melalui Transmisi atau Saluran Pipa,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
BABXIV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
a. keputusan mengenai penetapan sebagai Konsolidator
yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku; dan
b. permohonan penetapan sebagai Konsolidator yang telah
diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan.
masih dalam tahap pemrosesan, diselesaikan sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri
1n1.
BAB XIII
KETENTUANPERALIHAN
Pasal 36
Ketentuan mengenai petunjuk teknis kepabeanan di bidang
Ekspor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Setiap orang yang:
a. tidak memenuhi ketentuan pembatalan Ekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3);
b. salah memberitahukan jenis dan/ atau jumlah barang
dalam pemberitahuan pabean atas Ekspor yang
mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di
bidang Ekspor; dan/ atau
c. terbukti melakukan pelanggaran · pidana di bidang.
kepabeanan ekspor,
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang kepabeanan.
Pasal 35
jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 30 --
MAS SOEHARTO .r.:<',ti
NIP 1969092219900 ffi~~--::;:;
I
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1115
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 3 November 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANIINDRAWATI
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 November 2022
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 30 --
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN
CUKAJ (1) /KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAJ (2) TENTANQ.
PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR
KEPADA (4) .
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2022
tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun Nomor ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor };
Menimbang a. bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap
permohonan (4)... Nomor (5) .
tanggal (6) , permohonan yang bersangkutan
telah memenuhi syarat untuk dapat melakukan kegiatan
usaha sebagai Konsolidator Barang Ekspor;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai (1) /Kepala
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
.......... (1)...... tentang Persetujuan Sebagai
Konsolidator Barang Ekspor Kepada (4) ;
KEPALA KANTOR PELAYANANUTAMA BEA DAN CUKAJ (1) /
KEPALA KANTOR PELAYANANDAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAJ
............. (2) ,
TENTANG
PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR
KEPADA (4) .
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANANUTAMA BEA DAN CUKAJ
.......... (1) / KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANANBEA
DAN CUKAJ (2) .
NOMOR (3) .
CONTOH FORMAT
PERSETUJUAN SEBAGAI KONSOLIDATOR BARANG EKSPOR
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/PMI<.04/2022
TENTANG
KETENTUAN KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 30 --
.......... (15) .
.......... (14) ,
Ditetapkan di (12) .
pada tanggal (13) .
Cukai
dan
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Direktur ( 11) ;
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan
.......... (1) /Kepala Kantor Pengawasan
Pelayanan Bea dan Cukai (2) ..
Kepada:
Nama Perusahaan : (4) .
NPWP : (7) .
Alamat Perusahaan : (8) .
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : (9) .
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : (10) .
diberikan persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor.
Pemberian persetujuan sebagai dimaksud dalam Diktum Pertama
disertai kewajiban sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pembukuan;
b. menyediakan ruangan kerja untuk Pejabat Bea dan Cukai;
c. mempunyai pegawai yang berkualifikasi ahli kepabeanan;
d. mempunyai batas-batas lokasi yangjelas;
e. mempunyai batas-batas dan pintu keluar /masuk area usaha
yang dimintakan penetapan sebagai lokasi gudang dan/ atau
lapangan Konsolidasi;
f. mempunyai tempat untuk kegiatan stuffing;
g. memasang tanda nama perusahaan sebagai Konsolidator;
h. mendayagunakan kamera closed circuit television { CCTV)
untuk pengawasan yang dapat diakses secara langsung oleh
Pejabat Bea dan Cukai; dan
1. membuat laporan bulanan kegiatan Konsolidasi.
Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Pertama dapat melakukan kegiatan usaha di wilayah kerja
Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (1) .... ./Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (2) .
Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama
dicabut apabila Perusahaan melakukan pelanggaran Terhadap
ketentuan perundang-undangan dan/ atau tidak melakukan
kegiatan paling lama 12 (dua belas) bulan berturut turut.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
KEEMPAT
KETIGA
KEDUA
PERTAMA
jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 30 --
,, IMAS SOEHARTO ~ ~-
NIP 196909221990
I
MENTERIKEUANGANREPUBLIKINDONESIA,
ttd.
SRI MULYANIINDRAWATI
Nomor (4}
Nomor (3)
Nomor (1} diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang
menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor.
diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang
ekspor diterbitkan.
diisi nomor persetujuan sebagai konsolidator barang ekspor
sesuai dengan kode surat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai.
diisi nama pihak yang mengajukan permohonan se bagai
konsolidator.
Nomor (5) diisi nomor surat permohonan sebagai konsolidator barang
ekspor.
Nomor (6) diisi tanggal, bulan dan tahun surat permohonan sebagai
konsolidator barang ekspor.
Nomor (7) diisi nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)pihak yang mengajukan
permohonan sebagai konsolidator.
Nomor (8) diisi alamat lengkap pihak yang mengajukan permohonan
sebagai konsolidator barang ekspor.
Nomor (9) diisi nama pemilik atau penanggungjawab dari pihak yang
melakukan konsolidasi.
Nomor (10) diisi alamat lengkap pemilik atau penanggungjawab dari pihak
yang melakukan konsolidasi.
Nomor (11) diisi direktur yang mempunyai tugas perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis,
dan evaluasi pelayanan kepabeanan di bidang ekspor.
Nomor (12) diisi tempat diterbitkannya persetujuan sebagai konsolidator
barang ekspor.
Nomor (13) diisi tanggal, bulan dan tahun diterbitkannya persetujuan
. sebagai konsolidator barang ekspor.
Nomor (14) diisi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
yang menerbitkan persetujuan sebagai konsolidator barang
ekspor yang menandatangani keputusan. Dalam hal diterbitkan
oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, persetujuan
ditandatangani oleh Kepala Subdirektorat pada Kantor
Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menangani Konsolidator
atas nama Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
Nomor (15} diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani
keputusan.
Nomor (2)
PETUNJUKPENGISIAN
., 30 -
jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 30 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 Tahun 2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 155/PMK.04/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Existing approvals for consolidators remain valid for one year after the new regulation takes effect (Pasal 37).
The regulation emphasizes the use of electronic systems for customs notifications and data exchange with the national logistics ecosystem (Pasal 33).
Export duties (Bea Keluar) are applicable to certain goods and must be calculated according to the relevant regulations (Pasal 14).