No. 15 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, No. 15/PMK.03/2023, amends the previous regulation No. 96/PMK.03/2021 regarding the classification of luxury goods subject to luxury goods tax (PPnBM) and the procedures for exemptions from this tax. The changes are aimed at aligning tax procedures with the updated classification system for imported goods and enhancing the efficiency of tax administration.
This regulation primarily affects taxpayers (Wajib Pajak) involved in the importation or sale of luxury goods, including businesses in sectors such as real estate (luxury housing), aviation (aircraft), and maritime (luxury yachts). It applies to both domestic and foreign entities engaged in these activities.
- Article 6 outlines the requirements for taxpayers to apply for a SKB PPnBM (Certificate of Exemption from Luxury Goods Tax), including necessary documentation such as invoices and contracts (Pasal 6 ayat (2)). - Taxpayers must ensure they do not have outstanding tax debts and have submitted their annual tax returns for the last two years (Pasal 6 ayat (5)). - The Director General of Taxes has the authority to conduct investigations into the completeness and accuracy of the documents submitted (Pasal 8 ayat (1)). - Taxpayers have the right to request a replacement SKB PPnBM in case of errors in the original issuance (Pasal 11 ayat (1)). - If the SKB PPnBM is canceled, taxpayers are required to pay the luxury goods tax that was previously exempted (Pasal 12).
- SKB PPnBM: Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Certificate of Exemption from Luxury Goods Tax). - Wajib Pajak: Taxpayer. - PPnBM: Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Luxury Goods Tax).
This regulation came into effect on March 1, 2023, and applies to luxury goods imported or sold from April 2022 onwards. It amends and replaces certain provisions of the previous regulation No. 96/PMK.03/2021, maintaining the validity of SKB PPnBM issued under the previous regulation until the new provisions take effect.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 8 of 1983 on Value Added Tax and Luxury Goods Tax, and Government Regulation No. 61 of 2020 on Luxury Goods Tax. It also interacts with the procedures outlined in the previous regulation No. 96/PMK.03/2021, ensuring a seamless transition to the new requirements.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Taxpayers must submit an electronic application for SKB PPnBM to the Director General of Taxes, including specific information such as taxpayer identity and details of the luxury goods (Pasal 6 ayat (1) and (2)).
Applications must be accompanied by supporting documents, including invoices and contracts, which must be uploaded to the tax authority's website (Pasal 6 ayat (3) and (4)).
Taxpayers must not have outstanding tax debts and must have submitted their annual tax returns for the last two years to be eligible for SKB PPnBM (Pasal 6 ayat (5)).
The Director General of Taxes can conduct investigations into the completeness of applications and may request additional documentation if necessary (Pasal 8 ayat (1) and (2)).
Taxpayers can request a replacement SKB PPnBM in case of errors, and the request must be submitted electronically (Pasal 11 ayat (1) and (2)).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (66K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONES!A SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat a. bahwa dengan perubahan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor tahun 2022 dan penyesuaian tata cara permohonan surat keterangan bebas pajak penjualan atas barang mewah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); jdih.kemenkeu.go.id I -- 1 of 38 -- Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568); 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 835); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 835), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 (1) Untuk memperoleh SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Wajib Pajak mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak secara elektronik melalui Ijdih.kemenkeu.go.id I -- 2 of 38 -- laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi: a. nama Wajib Pajak, nama wakil dari Wajib Pajak atau nama kuasa dari Wajib Pajak; b. alamat Wajib Pajak; c. Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak wakil dari Wajib Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak kuasa dari Wajib Pajak; d. jenis usaha atau instansi/lembaga; e. kode Barang Kena Pajak dan nama dan/ atau jenis Barang Kena Pajak; f. kuan titas barang; g. Nilai Impor, dalam hal 1mpor atau Harga Jual, dalam hal penyerahan; h. PPnBM terutang; 1. nomor dan tanggal invois (invoice), dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; J. nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; k. kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri yang digunakan saat permohonan, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; dan 1. identitas pengurus atau pejabat yang berwenang dari instansi yang mengajukan permohonan. (3) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diunggah pada laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kopi dokumen: a. invois (invoice) dan bill of lading a tau ainvay bill, dalam hal impor; b. kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan yang memuat keterangan nama penjual, nama pembeli, serta jenis dan spesifikasi Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; c. dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha angkutan udara atau usaha angkutan umum di perairan berupa nomor 1z1n berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha, dalam hal Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong l Ijdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 38 -- mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b atau huruf d; dan d. dokumen yang menunjukkan kegiatan usaha pariwisata berupa nomor izin berusaha dan sertifikat standar yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi U saha Bidang Pariwisata atau izin usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perizinan berusaha, dalam hal Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e. (5) Untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak memiliki utang pajak, kecuali Wajib Pajak mendapatkan 1zm untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak; dan b. telah menyampaikan: 1. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 2 (dua) Tahun Pajak terakhir; dan 2. Surat Pemberitahuan Masa PPN 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang telah menjadi kewajibannya baik bagi pusat maupun cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 8 diubah, Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan penelitian terhadap SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), yang terdiri atas: a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dalam permohonan Wajib Pajak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan b. kesesuaian kegiatan usaha Wajib Pajak. (2) Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokumen pendukung permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) tidak disampaikan atau disampaikan namun tidak lengkap, Direktur Jenderal Pajak dapat menyampaikan permintaan kelengkapan dokumen pendukung kepada Wajib Pajak. (3) Wajib Pajak harus menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) ke kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, paling lama 14 (empat belas) . ) Ijdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 38 -- hari kerja setelah surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim. (4) Dihapus. 3. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan SKB PPnBM kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat terdaftar dengan melengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (2) Permohonan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sah apabila ditandatangani oleh orang pribadi, pengurus, pejabat yang berwenang, atau kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak: a. menerbitkan SKB PPnBM yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan, dalam hal permohonan Wajib Pajak telah dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah bukti penerimaan diterbitkan; atau b. tidak memproses permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak tidak dilengkapi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dan/ a tau tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (4) Wajib Pajak harus bertanggung jawab terhadap kebenaran informasi yang diisi atau disampaikan dalam permohonan penerbitan SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam Pasal 6 ayat (2). 4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 11 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) 1 Ijdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 38 -- disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam penerbitan SKB PPnBM, Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau melalui permohonan Wajib Pajak yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan dapat mengganti SKB PPnBM dengan menerbitkan SKB PPnBM Pengganti. (2) Permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak, dengan disertai alasan dilakukannya penggantian dan dilampiri SKB PPnBM yang telah diterbitkan. (2a) Dalam hal laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak dapat diakses, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak tempat terdaftar disertai alasan dilakukannya penggantian dan dilampiri SKB PPnBM yang telah diterbitkan. (3) Berdasarkan permohonan penggantian SKB PPnBM se bagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan kelengkapan permohonan se bagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a). (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan: a. SKB PPnBM Pengganti, dalam hal terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hi tung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a); atau b. surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM, dalam hal tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (2a). (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkan bukti penerimaan. (6) SKB PPnBM Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku terhitung sejak tanggal mulai berlakunya SKB PPnBM yang dilakukan penggantian. 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: !Ijdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 38 -- ( 1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Pasal 12 Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM Pengganti dalam hal: a. diperoleh data dan/ atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) tidak berhak memperoleh SKB PPnBM; b. hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh SKB PPnBM; dan/ atau c. Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). Wajib Pajak yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib membayar PPnBM yang dikecualikan dan/ atau PPN yang kurang dibayar dalam hal dilakukan pembatalan atas: a. SKB PPnBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau b. fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). PPN yang kurang dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PPN yang seharusnya dibayar dengan memperhitungkan PPnBM dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN apabila atas penyerahan tersebut tidak dikecualikan dari PPnBM. PPnBM dan/ atau PPN yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutang pada saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. PPnBM dan/ atau PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan ke kas negara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak. PPN yang telah dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikreditkan sebagai pajak masukan sesuai dengan ketentuan pengkreditan pajak masukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Terhadap keterlambatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), · Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat tagihan pajak untuk menagih sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 38 -- (8) Dalam hal kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipenuhi, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. 6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 15A Direktur Jenderal Pajak mendelegasikan kewenangannya kepada kepala kantor pelayanan pajak untuk menerbitkan: a. SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau Pasal 9 ayat (3) huruf a; b. surat permintaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); c. SKB PPnBM Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); d. surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b; e. surat keterangan pembatalan SKB PPnBM atau surat keterangan pembatalan SKB PPnBM pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). 7. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II 1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a) daftar jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini diterapkan atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan mulai Masa Pajak April 2022; b) SKB PPnBM dan SKB PPnBM Pengganti yang telah dibuat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggantian; c) Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak yang telah dibuat untuk Masa Pajak April 2022 sampai deng7 jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 38 -- berlakunya Peraturan Menteri ini atas penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor dengan menggunakan nomor Harmonized System sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dibuat sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dinyatakan tetap sah dan tidak perlu dilakukan penggan tian; d) terhadap permohonan SKB PPnBM yang telah diterima di kantor pelayanan pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum diterbitkan SKB PPnBM, penyelesaiannya dilakukan sesuai tata cara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2. Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id I -- 9 of 38 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2023 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 2023 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 194 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Ba51!·iJl'-.19\lrl'• i Kernen terian # ---- I MASSO NIP 196 jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 38 -- LAMPIRAN I PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH NO TARIF PPnBM 1. 20% (dua puluh persen) 2. 40% (empat puluh persen) 3. 50% (lima puluh persen) URAIAN BARANG Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya dengan harga jual sehesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lehih. a. Kelompok halon udara dan halon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. h. Kelompok peluru senjata api dan senjata ap1 lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan hagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin. a. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga: a.1 Helikopter. a.2 Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. h. Kelompok senjata ap1 dan senjata ap1 lainnya, kecuali untuk keperluan negara: - Senjata artileri - Revolver dan pistol NOHS 8801.00.00 ex 9306.21.00 ex 9306.29.00 ex 9306.30.11 ex 9306.30.19 ex 9306.30.20 ex 9306.30.30 ex 9306.30.91 ex 9306.30. 99 ex 8802.11.00 ex 8802.12.00 ex 8802.20.10 ex 8802.20.90 ex 8802.30.10 ex 8802.30.90 ex 8802.40.10 ex 8802.40. 90 ex 8806.10.00 ex 9301.10.00 ex 9302.00.00 ex 9303.10.00 ex 9303.20.10 ex 9303.20. 90 ex 9303.30.10 7 jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 38 -- ~ - Senjata ap1 (selain senjata ex 9303.30.90 artileri, revolver dan pistol) ex 9303.90.10 dan peralatan semacam itu ex 9303.90.90 yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. 4. 75% Kelompok kapal pesiar mewah, (tujuh puluh lima kecuali untuk keperluan negara persen) atau angkutan umum: a. Ka pal pes1ar, kapal ekskursi, ex 8901.10.10 dan kendaraan air semacam itu ex 8901.10.20 terutama dirancang untuk ex 8901.10.60 pengangkutan orang, kapal feri ex 8901.10.70 dari semua jenis, kecuali untuk ex 8901.10.80 kepentingan negara atau ex 8901.10.90 angkutan umum. b. Yacht, kecuali untuk ex 8903.21.00 kepentingan negara atau ex 8903.22.00 angkutan umum atau usaha ex 8903.23.00 pariwisata. ex 8903.31.00 ex 8903.32.00 ex 8903.33.00 ex 8903.93.00 ex 8903.99.00 -~--------~---------------~-----~ MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala Bagi .--- ementerian ~~ I ~ -..1.d~ ~ --- jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 38 -- LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................................... [11 Nomor ...................................... [2] Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Yth . ............................................ [3] ............................................ [4] Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat: nomor ................................................... [5] tanggal .................................................. . dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara terdapat kekurangan kopi dokumen: [6] D invois (invoice) dan bill of lading atau ainuay bill, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; CJ kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; CJ nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan atau nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata *; dan/atau CJ lainnya .......................................... .. Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini dikirim. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . ............... , ...................... (7) ..................................... (8) l!I ....................................... (9) jdih.kemenkeu.go.id I -- 13 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [ 1) Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2) Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dokumen. [3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. [5) Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. [6) Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu. [7) Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM. [8) Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9) Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. Keterangan: *) coret yang tidak perlu jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 38 -- B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Nomor Surat ....................... [1] Lampiran ....................... [2] Hal Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............ [3] Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini: [4] nama NPWP jabatan Bertindak selaku D Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha/instansi ............................................ . mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: 7] Nama/Jenis Kade Barang Nilai Impor / PPnBMyang No Barang Kena Jumlah Keterangan Kena Pajak Harga Jual*) terutang Pajak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sesuai dengan : (8) fovois (invoice) No. : ... Tanggal : ...... No. Kontrak/ dokumen yang dipersamakan : .... Tanggal : ........ Kurs USD 1 = Rp ....... ,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... Tanggal ..... yin, diperoleh dari: [8] impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor .............................................................. [9] D penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [10] nama alamat NPWP Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan yacht untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa: 1. yacht yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan 2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari yacht yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada angka [7]. jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 38 -- Terlampir disampaikan dokumen: [11] D kopi invois (invoice); D kopi bill of lading atau ainuay bill D Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani oleh kuasa); D kopi kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli; □ kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; D kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata . .............. , ................. [12] Pemohon, ................................. [13] *) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan nomor surat permohonan. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar. [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar. [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. jabatan Diisi dengan jabatan. [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih. [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama Wajib Pajak. alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak. [7] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom ( 1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/ atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/ atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5). jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 38 -- Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: peluru senjata api dan/ a tau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang di persamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [8) Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [9) Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan· bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [10) Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. [11) Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada dokumen yang dilampirkan. [12) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM. [ 13) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 38 -- C. CONTOH FORMAT SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ......................................................................... (11 SURAT KETERANGAN BEBAS (8KB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................... (3] dengan ini menerangkan bahwa: nama .............................................. (4] alamat NPWP jenis usaha ............................................. . Sesuai dengan surat permohonan nomor : ................ tanggal ............... [5] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6] Nama/Jenis Kode Barang Nilai Impor / PPnBMyang No Barang Kena Jumlah Keterangan Kena Pajak Harga Jual*) terutang Pajak (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Total Sesuai dengan : (8) ~nvois (invoice) No. : ... Tanggal: ...... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan: .... Tanggal: ........ IK.urs USD 1 = Rp ....... ,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ...... Tanggal ..... yang diperoleh dari: [7] D dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau D dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: nama ............................................. (9] alamat NPWP Demikian untuk dipergunakan seperlunya. .. ............ , ........................ [10] ....................................... (11] Iii ~ ........................................ [12] *) Dipilih salah satu yang sesuai jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 38 -- [ 1] [2] [3] [4] [5] [6] PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. Diisi dengan nomor SKB PPnBM. Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM. Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/ atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ a tau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5) Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: - peluru senjata api dan/ atau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua Jems jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 38 -- dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM di ter bi tkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. [10] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM. [11] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [12] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 38 -- D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ................................................................. [1] Nomor ................................... [2] Hal Pemberitahuan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tidak dapat diproses Kepada Yth . ................................... [3] ................................... [4] Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: nomor : ................................................... [5] tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6] D permohonan tidak lengkap; D Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 clan peraturan perubahannya; D Barang Kena Pajak yang dimohonkan pengecualian pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 clan peraturan perubahannya; D mempunyai utang pajak; D belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir clan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; clan/ atau D lainnya, .................................................. . Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . . ....... ... .. .. ,...................... [7] .................................... [8] ...................................... [9] jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPNBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES [ 1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor surat permohonan tidak dapat diproses. [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM. [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM. [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 38 -- E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH Nomor Surat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ 1] Lampiran ...................................... [2] Hal Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............ [3] Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya dengan ini: nama ............................................. [4] alamat NPWP Bertindak selaku 0 Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha/instansi ............................................ . mengajukan <permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut: nomor ............................................. [7] tanggal ............................................ . dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung sebagai berikut: [81 No. Uraian Semula Seharusnya Terlampir disampaikan dokumen-dokumen: [9] 1. . .............................................. . 2. dst ............................................... . . ............. , ......................... [10] [11] Pemohon *) Dipilih salah satu yang sesuai jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM. [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. jabatan : Diisi dengan jabatan. [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih. [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan: nama Diisi dengan nama Wajib Pajak. alamat Diisi dengan alamat Wajib Pajak. NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak. [7] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian. [8] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM. [9] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan. [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM. [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, danjabatan pemohon. jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 38 -- F. CONTOH FORMAT SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .................................................................. [ 1] SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....................................... [3] dengan ini menerangkan bahwa: nama . ............................................. [4] alamat NPWP jenis usaha ............................................. . Sesuai dengan surat permohonan nomor: ................ tanggal ............... [5] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pa·ak an ter olon mewah selain kendaraan bermotor seba ai berikut: 6 No Nama/ Jenis Kode Barang B K Jumlah Nilai Impor / PPnBM yang K t arang ena e erangan Kena Pajak Pajak Harga Jual*) terutang 1 2 3 4 5 6 7 Total Sesuai dengan : (8) nvois (invoice) No. : ... Tanggal: ..... . o. Kontrak/ dokumen yang dipersamakan : .... Tanggal : ....... . Kurs USD 1 = R ....... Sesuai Ke utusan Menteri Keuan an Nomor ...... Tan al .... . Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [7] D dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai ............ [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau D dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: nama ············································· [9] alamat NPWP Surat Keterangan Be bas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor ...... tanggal ....... . [10] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku terhitung sejak tanggal ................ [11] . .............. , ........................ [12] ....................................... [13] ........................................ [14] *) Dipilih salah satu yang sesuai )jjdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR [1) Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti. [3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti. [4) Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan. [5) Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [6) Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu: - kode 1, untuk peluru senjata api dan/ atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - kode 3, untuk senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/ atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/ atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - kode 5, untuk yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (3) Diisi dengan nama dan/ atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (4) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (5) Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (6) Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5) Kolom (7) Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Dalam hal impor atau penyerahan atas: pelutu senjata api dan/ atau peluru senjata ap1 lainnya untuk keperluan negara; - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga; - senjata api dan/ atau senjata api lainnya untuk keperluan negara; jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 38 -- - kapal pesiar, kapal ekskursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau yacht untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau - yacht untuk usaha pariwisata. Kolom (8) Diisi dengan: - nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan; - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invois (invoice). - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta as1ng, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan; - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak. [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean. [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam. [9) Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah. [10) Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggan tian. [ 11] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM Penggan ti mulai berlaku. [12) Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti. [13) Diisi denganjabatan Penanda tangan dokumen. [14] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 38 -- G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ....... ,. ....................................................... [1] Nomor ...................................... [2] Hal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Yth . ............................................ [3] ............................................ [4] Sehubungan dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat: nomor ................................................... [5] tanggal .................................................. . dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujtii, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6] [==:J tidak terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung [==:J tidak disertai alasan tertulis dilakukannya penggantian; dan/ atau D permohonan tidak lengkap. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . ............... ,...................... (71 ................................. [8] ................................. [9] jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [ 1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [3) Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4) Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM. [6) Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM. [8) Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9) Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 38 -- H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK ......................................................... [1] SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI Nomor: ..................................... [2] Kepala Kantor Pelayanan Pajak ....... [3], dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor ...................... [4] tanggal ......................... [5] atas Wajib Pajak: nama : ................................................... [6] NPWP ................................................... . alamat . .. ............................................... .. dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku. Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-:-undangan di bidang perpajakan . .................. , ........................ [7] ........................................... [8] ............................................ [9] jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen. [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti. [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti. [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti ditandatangani. [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 38 -- I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM Nomor Surat ...................................... [1] Lampiran ...................................... [2] Hal Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor /Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............ [3] Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini: nama ............................................. [4] NPWP jabatan Bertindak selaku 0 Wajib Pajak: [5] 0 Wakil dari Wajib Pajak: D Kuasa dari Wajib Pajak: nama ............................................. [6] alamat NPWP jenis usaha ............................................ . mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor /penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dibebaskan dari p engenaan PPnBM sebagai berikut: 71 Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual PIB Saat Dilakukannya impor yang merupakan bukti pemungutan Nilai No Jumlah PPnBM PPnBM Nilai Nomor Nomor Tanggal Tanggal HargaJual lmpor Seri (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Total yang diperoleh dari: [8] n impor; atau D penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [9] Nama Alamat NPWP Alasan diajukannya permohonan: Terlampir disampaikan dokumen: [10] 1) dalam hal diajukan oleh importir / 2)dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak yang pengguna Barang Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong tergolong mewah; mewah atau kopi invois (invoice); Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual bell; kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual bell; kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; jdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 38 -- kopi bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang □ kopi Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan yang merupakan bukti pemungutan PPnBM perundang-undangan; kopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Bill of Lading (B/L) atau Ainvay Bill (AWB); dan kopi bukti pembayaran pajak. ············· '·························· [11] Pemohon, [12] jdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan. [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan. [3) Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar. [4) Diisi identitas orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan. [5] Tabel perincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM. Kolom (1) Diisi dengan nomor urut. Kolom (2) Diisi dengan nomor pendaftaran PIB se bagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB. Kolom (3) Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur ten tang PIB. Kolom (4) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat. Kolom (5) Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM. Kolom (6) Diisi dengan tanggal Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM. Kolom (7) Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah. Kolom (8) Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Kolom (9) Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut. [6) Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang ( ✓) pada kotak yang dipilih, yaitu: - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 38 -- - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam daerah pabean. [7] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah. (8) Diisi dengan membubuhkan tanda centang ( ✓) pada dokumen yang dilampirkan. (9) Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan. (10) Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. jdih.kemenkeu.go.id -- 36 of 38 -- J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORATJENDERALPAJAK .................................................................. [ 1] Nomor ...................................... [2] Hal Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak . yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor Kepada Yth . ................................... [3] ................................... [4] Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat: nomor : ................................................... [5] tanggal dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: 1. ··············································· [6] 2. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih . ..... .. ... ..... ,...................... [7] .................................... [8] ...................................... [9] jdih.kemenkeu.go.id -- 37 of 38 -- PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan. [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP. [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM. [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM. [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM. [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM . [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen. [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Kepala B Kernen terian I MASSOE * NIP 196909 jdih.kemenkeu.go.id -- 38 of 38 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 15/PMK.03/2023/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
If the SKB PPnBM is canceled, taxpayers must pay the luxury goods tax that was previously exempted (Pasal 12 ayat (1) and (2)).
SKB PPnBM issued under the previous regulation remains valid until the new provisions take effect, and the new classification of luxury goods applies to imports or sales from April 2022 onwards (Pasal II).