No. 147 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, establishes the procedures for the write-off of debts in the customs and excise sectors. It aims to ensure proper asset management and legal certainty in the administration of customs and excise receivables, replacing the previous regulation from 2012.
The regulation primarily affects entities involved in customs and excise activities, including importers, exporters, and businesses that deal with customs duties and excise taxes. It applies to both individuals and legal entities that have outstanding debts in these areas.
- Article 2 outlines that debts can be written off through two methods: Penghapusbukuan (accounting write-off) and Penghapustagihan (debt write-off). - Article 3 states that the right to collect debts becomes expired after 10 years from the obligation to pay arises, with specific exceptions outlined in Article 3 ayat (2) regarding debtors not residing in Indonesia or those who have received payment deferrals. - Article 4 specifies the criteria for accounting write-offs, including conditions under which debts can be considered for write-off, such as the expiration of the collection rights or the debtor's insolvency. - Article 5 details the process for submitting proposals for write-offs, which must be compiled by the Head of the Service Office and validated by the Directorate General of Customs and Excise. - Article 12 mandates the Minister to issue a decision on the proposed debt write-offs, ensuring transparency and accountability in the process.
- Piutang (Receivable): Refers to claims for customs duties and excise taxes that have not been settled. - Penghapusbukuan (Accounting Write-Off): The process of removing receivables from the balance sheet without eliminating the right to collect. - Penghapustagihan (Debt Write-Off): The process of eliminating the right to collect debts based on specific criteria.
The regulation comes into effect 90 days after its promulgation, which is on December 29, 2023. It replaces the previous regulation, No. 71/PMK.04/2012, regarding the procedures for the write-off of customs and excise debts.
The regulation references several laws and regulations, including Law No. 10 of 1995 on Customs and Law No. 11 of 1995 on Excise, as well as various government regulations and presidential regulations that govern the financial and accounting standards applicable to the Ministry of Finance and its operations.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Article 2 outlines that debts can be written off through two methods: Penghapusbukuan (accounting write-off) and Penghapustagihan (debt write-off).
According to Article 3, the right to collect debts becomes expired after 10 years from the obligation to pay arises, with exceptions for debtors not residing in Indonesia or those who have received payment deferrals.
Article 4 specifies that debts can be written off if the collection rights have expired or if the debtor is deceased, bankrupt, or cannot be located.
Article 5 details that the Head of the Service Office must compile and submit proposals for write-offs to the Directorate General of Customs and Excise for validation.
Article 12 mandates that the Minister must issue a decision on the proposed debt write-offs, ensuring accountability in the process.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (31K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a . bahwa ketentuan mengenai penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/ atau Cukai; b. bahwa untuk mewujudkan aset yang harus memenuhi - kriteria potensi manfaat ekonomi dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penghapusan piutang di bidang kepabeanan dan cukai; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, hak penagihan atas utang menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak timbulnya kewajiban membayar; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan - Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 17 -- Menetapkan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 4755); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERi KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Piutang Kepabeanan dan Cukai yang selanjutnya disebut Piutang adalah tagihan atas bea masuk, bea keluar, dan/ atau cukai, yang belum dilunasi termasuk bea masuk jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 17 -- antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi· berupa denda, dan/ atau bunga. 2. Penghapusbukuan adalah proses akuntansi untuk menghapus pencatatan aset berupa Piutang dari neraca dengan tidak menghilangkan hak tagih. 3. Penghapustagihan adalah serangkaian kegiatan untuk menghapus hak tagih atau upaya tagih berdasarkan berbagai kriteria dan prosedur yang ditetapkan. 4. Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. 5. Neraca adalah komponen Laporan Keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. 6. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan CaLK adalah komponen Laporan Keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian, dan/ atau analisis atas Laporan Keuangan. 7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 9. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah dan Kantor Wilayah Khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 10. Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai. Pasal 2 (1) Terhadap Piutang dapat dilakukan penghapusan. (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Penghapusbukuan;dan b. Penghapustagihan. (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)· dilakukan terhadap Piutang yang tercantum dalam: a. surat penetapan; b. surat tagihan; c. Keputusan Direktur Jenderal mengenai keberatan; dan/atau d. putusan badan peradilan pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/ a tau cukai. BAB II KEDALUWARSA Pasal 3 (1) Hak penagihan atas Piutang yang tercantum dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 17 -- (2) (3) (1) (2) (3) menjadi kedaluwarsa setelah 10 (sepuluh) tahun sejak timbulnya kewajiban membayar. Masa kedaluwarsa atas Piutang di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperhitungkan dalam hal: a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia; b. yang terutang memperoleh penundaan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/ a tau denda administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan; atau c. yang terutang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan. Masa kedaluwarsa atas Piutang di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam hal terdapat pengakuan cukai. cukai dapat utang BAB III PENGHAPUSBUKUAN Bagian Kesatu Kriteria Penghapusbukuan Pasal 4 Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam hal Piutang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan. Penghapusbukuan sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Piutang dengan ketentuan sebagai berikut: a. b. hak penagihannya sudah kedaluwarsa se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); pihak yang terutang merupakan orang pribadi, dalam hal: 1. telah meninggal dunia dan tidak mempunya1 harta warisan atau kekayaan; 2. pailit; dan/ atau 3. tidak dapat ditemukan; c. pihak yang terutang merupakan badan hukum, dalam hal: 1. telah bubar atau likuidasi; 2. pailit; dan/ atau 3. tidak dapat ditemukan; atau d. hak penagihannya tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/ a tau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri. Penghapusbukuan terhadap Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan setelah dilakukan penagihan aktif. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 17 -- Bagian Kedua Pengajuan Penghapusbukuan Pasal 5 (1) Kepala Kantor Pelayanan menyusun daftar usulan Penghapusbukuan dan mengirimkan daftar usulan Penghapusbukuan terhadap Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) kepada direktur di lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan. (2) Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai· yang mengelola penerimaan melakukan rekapitulasi dan validasi data atas daftar usulan Penghapusbukuan se bagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil rekapitulasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (4) Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan Penghapusbukuan pada Neraca berdasarkan hasil rekapitulasi dan validasi · data sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai standar akuntansi pemerintahan. (6) Piutang yang telah dilakukan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dikelola sampai dengan dilakukannya Penghapustagihan. (7) Daftar usulan Penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV PENGHAPUSTAGIHAN Bagian Kesatu Kriteria Penghapustagihan Pasal 6 Penghapustagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap: a. piutang yang hak penagihannya sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); dan/atau b. hak negara untuk melakukan penagihan tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan- adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Menteri. jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 17 -- Bagian Kedua Tim Penghapustagihan Pasal 7 ( 1) Dalam rangka pengajuan usulan Piutang yang akan- dilakukan Penghapustagihan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk tim Penghapustagihan. (2) Tim Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh: a. kepala Kantor Pelayanan; b. kepala Kantor Wilayah; atau c. Direktur Jenderal. (3) Tim Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit beranggotakan: a. jurusita bea dan cukai disertai dengan perwakilan dari unit yang mengelola penerimaan dan unit yang mengelola pengawasan untuk Kantor Pelayanan; b. perwakilan dari unit yang mengelola penerimaan dan unit yang mengelola pengawasan untuk Kantor Wilayah; dan c. perwakilan dari unit eselon II yang mengelola penerimaan dan unit eselon II yang melaksanakan pengawasan untuk kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bagian Ketiga Pengajuan Penghapustagihan Pasal 8 (1) Tim Penghapustagihan pada Kantor Pelayanan melakukan penelitian administrasi dan/ atau penelitian lapangan terhadap Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan. (2) Hasil penelitian administrasi dan/ atau hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil penelitian. (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Kantor Pelayanan menyusun daftar usulan Penghapustagihan dan mengajukan daftar usulan Penghapustagihan kepada Menteri secara berjenjang melalui: a. kepala Kantor Wilayah, dalam hal daftar usulan Penghapustagihan disampaikart oleh kepala Kantor- Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau b. Direktur Jenderal u.p direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan, dalam hal daftar usulan disampaikan oleh kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. (4) Daftar usulan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 17 -- Pasal 9 (1) Tim Penghapustagihan pada Kantor Wilayah melakukan penelitian administrasi atas daftar usulan Penghapustagihan yang diusulkan oleh kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai se bagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a. (2) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: a. sesuai, kepala Kantor Wilayah menyusun daftar usulan Penghapustagihan dan menyampaikan daftar usulan Penghapustagihan kepada Direktur Jenderal u.p direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan; atau b. tidak sesuai atau masih diperlukan dokumen pendukung, kepala Kantor Wilayah mengembalikan daftar usulan Penghapustagihan dengan disertai alasan pengembalian. (3) Daftar usulan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 10 (1) Tim Penghapustagihan pada kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penelitian administrasi atas daftar usulan Penghapustagihan yang- disampaikan oleh kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan daftar usulan Penghapustagihan yang disampaikan oleh kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a. (2) Dalam hal hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan: a. sesuai, Direktur Jenderal menyusun daftar usulan Penghapustagihan dari menyampaikan daftar usulan Penghapustagihan kepada Menteri; atau b. tidak sesuai atau masih diperlukan dokumen pendukung, direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan atas nama Direktur Jenderal mengembalikan daftar usulan Penghapustagihan kepada: 1. kepala Kantor Wilayah, dalam hal daftar usulan Penghapustagihan disampaikan oleh kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau 2. kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dengan disertai alas an pengem balian. (3) Daftar usulan Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 17 -- Pasai 11 ( 1) Penyampaian daftar usulan Penghapustagihan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. (2) Daftar usulan Penghapustagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat disampaikan melalui sistem aplikasi persuratan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (1) (2) Bagian Keempat Keputusan Penghapustagihan Pasal 12 Berdasarkan daftar usulan se bagaimana dimaksud dalam Pasal Menteri menerbitkan Keputusan Penghapustagihan. Penghapustagihan 10 ayat (2) huruf a, Menteri mengenai Keputusan Menteri mengenai Penghapustagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 Menteri dapat menugaskan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu atas daftar usulan Penghapustagihan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sebelum diterbitkan Keputusan Menteri sebagaimana· dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Pasal 14 (1) Kepala Kantor Pelayanan melakukan penghapusan data Piutang pada catatan Piutang berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Penghapusan catatan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan dalam CaLK pada periode terjadinya Penghapustagihan. BABV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 15 ( 1) Dalam rangka menjamin efektivitas kegiatan penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan proses monitoring dan evaluasi atas kegiatan penghapusan Piutang yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh: a. direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan; b. kepala Kantor Wilayah; atau c. kepala Kantor Pelayanan. jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 17 -- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melakukan perbaikan pada kebijakan dan/ atau pelaksanaan penghapusan Piutang berikutnya. Pasal 16 (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan melalui sistem aplikasi perbendaharaan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2) Dalam hal sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengalami gangguan operasional a tau belum dapat diterapkan, monito_ring dan evaluasi dilakukan secara manual berdasarkan catatan Piutang. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 (1) Kepala Kantor Pelayanan melakukan penelusuran dokumen dalam hal: a. dokumen Piutang; dan/ atau b. dokumen penagihan, atas Piutang yang akan dilakukan Penghapustagihan· tidak ditemukan. (2) Hasil penelusuran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat · ( 1) dituangkan dalam berita acara penelusuran dokumen. (3) Berita acara penelusuran dokumert sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai usulan Penghapustagihan. Pasal 18 Direktur Jenderal dapat menetapkan petunjuk teknis dalam penghapusan Piutang di bidang kepabeanan dan cukai. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. terhadap usulan penghapusan Piutang yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan' belum diterbitkan Keputusan Menteri mengenai penghapusan Piutang, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besarnya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/ atau Cukai; dan b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak berlaku terhadap P~nghapusbukuan atas Piutang yang telah kedaluwarsa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 17 -- BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.04/2012 tentang Tata Cara Penghapusan dan Penetapan Besamya Penghapusan Piutang Bea Masuk dan/ atau Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 499), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 17 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2023 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1085 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 17 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 7 TAHUN 2023 TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI A. CONTOH FORMAT DAFTAR USULAN PENGHAPUSBUKUAN/PENGHAPUSTAGIHAN DAFTAR USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG KEPABEANAN DAN CUKAI (DUPP) DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR ....................... (1) ........................... *) PERIODE TAHUN ANGGARAN ..... (2) .... . KPUBC/ Identitas Wajib Pajak Dokumen Sumber Piutang Nilai Piutang yang Dihapuskan**) No. KPPBC NamaWajib I Nomor I I BM I BK I CKHT I CKEA I CKMMEA I PAB Lain I CK Lain I DAPab I DACK I ..... JUMLAH Pajak ldentitas Jenis Nomor Tanggal 115181 I 115185 I 115161 I 115162 I 115163 I 115184 I 115169 I 115183 I 115164 I ..... 131 141 151 I 161 171 I 181 I 191 1101 1111 I I JUMLAH KESELURUHAN .......... (12) .......... , ....... (13) ........ 20 ... . KEPALA KANTOR ..... (14) ..... /DIREKTUR JENDERAL, .............. (15) ............. . jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 17 -- Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) PETUNJUK PENGISIAN diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau nama dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. · diisi dengan periode tahun anggaran pengajuan usulan penghapusan Piutang. diisi dengan nomor urut. diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang melakukan pencatatan piutang. diisi dengan nama orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang. diisi dengan nomor identitas orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang. diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang. diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang. diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang. diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan. diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada kolom (10). diisi dengan nama tempat usulan penghapusan Piutang dibuat dan ditandatangani. diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun usulan penghapusan Piutang ditandatangani. diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kantor Pengawasah dan Pelayanan Bea dan Cukai. diisi dengan nama Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengusulkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 17 -- B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN MENGENAI PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...... (1) ..... . TENTANG PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Menimbang a. b. C. d. Mengingat 1. 2. 3. 4. 5. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk penyelenggaraan penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Perherintah, telah dilakukan penatausahaan piutang pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa berdasarkan penatausahaan piutang di bidang kepabeanan dan cukai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat piutang di bidang kepabeanan dan cukai yang telah kedaluwarsa dan perlu dilakukan penghapusan piutang; bahwa terhadap piutang yang telah kedaluwarsa yang akan dilakukan penghapusan seba.gaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai dengan Laporan Hasil Reviu Nomor: ...... (2) ..... . tanggal ...... (3) ...... ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal ... (4) ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... Tahun 20 ..... (5) tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penghapustagihan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan· (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) se~agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4661); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 17 -- 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... /PMK.04/20 ..... (5) tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 ..... Nomor ..... (6)); MEMUTUSKAN: Menetapkan KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAJ PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAJ. KESATU Menghapustagihkan Piutang yang telah kedaluwarsa pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar Rp ...... (7) ...... (...... (8) ...... ), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini mulai disampaikan kepada: 1. . .......... (9) ............ . 2. . .......... (9) ............ . Ditetapkan di ...... (10) ..... . pada tanggal ....... (11) ...... . MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ··················(12) .............. . tfjdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 17 -- No. Kantor Wilayah KPPBC DJBC/KPUBC 1131 1141 1151 I I Identitas Wajib Pajak Nama Nomor Wajib Pajak ldentitas (161 (17) LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAFTAR REKAPITULASI PENGHAPUSTAGIHAN PIUTANG PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Dokumen Sumber Piutang Nilai Piutang yang Dihapuskan (Rp) Jumlah (al I !bl I © I ldl I !el m I (111 I lhl I (il I (il (a+b+c+d+e+f+g+h) Jenis Nomor Tanggal BM I BK I CKHT I CKEA I CKMMEA PAB Lain I CK Lain I DAPab I DACK I ..... (Rp) 115181 ( 115185 I 115161 I 115162 I 115163 115184 I 115169 I 115183 I 115164 I ..... (18) (19) (20) (21 (22) f I I I I I I I I I I I I I MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ................... (12) .............. . jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 17 -- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM Nomor (1) Nomor (2) Nomor (3) Nomor (4) Nomor (5) Nomor (6) Nomor (7) Nomor (8) Nomor (9) Nomor (10) Nomor (11) Nomor (12) Nomor (13) Nomor (14) Nomor (15) Nomor (16) Nomor (17) Nomor (18) Nomor (19) Nomor (20) Nomor (21) Nomor (22) PETUNJUK PENGISIAN diisi dengan nomor Keputusan Menteri. diisi dengan nomor Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Uika ada). diisi dengan tanggal Laporan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kernen terian Keuangan U ika ada). diisi dengan pasal pada Peraturan Menteri tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai yang- mengamanatkan penerbitan Keputusan Menteri. diisi dengan nomor dan tahun Peraturan Menteri tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. diisi dengan tahun dan nomor Berita Negara Republik Indonesia dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai. diisi dengan jumlah nominal Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan. diisi dengan terbilang jumlah nominal Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan. diisi pihak-pihak yang berhak menerima salinan Keputusan Menteri. Contoh : Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktur Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah, dan Kantor Pelayanan. diisi dengan nama kota tempat Keputusan Menteri ditetapkan. · diisi dengan tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. diisi dengan nama Menteri. diisi dengan nomor urut. diisi dengan nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama. diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. diisi dengan nama orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang. diisi dengan nomor identitas orang yang bertanggung jawab terhadap Piutang. diisi dengan jenis dokumen sumber Piutang. diisi dengan nomor dokumen sumber Piutang. diisi dengan tanggal dokumen sumber Piutang. diisi sesuai akun dan nilai Piutang yang diusulkan untuk dilakukan Penghapustagihan. diisi dengan nilai hasil penjumlahan pada kolom (21). r rjdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 17 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 147/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation takes effect 90 days after its promulgation and replaces the previous regulation No. 71/PMK.04/2012.
Article 15 establishes that monitoring and evaluation of the debt write-off activities must occur at least once a year to ensure effectiveness.
Article 18 allows the Director General to issue technical guidelines for the implementation of the debt write-off procedures.