No. 140 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes guidelines for the allocation and use of the Regional Incentive Fund (Dana Insentif Daerah, DID) for performance awards in 2022, as well as the utilization of remaining funds from previous years (2020 and 2021). It aims to enhance local government performance in public service delivery and economic recovery efforts following the COVID-19 pandemic.
The regulation primarily affects local governments (Pemerintah Daerah) at the provincial, district, and city levels in Indonesia. It pertains to all local government entities that receive DID allocations based on their performance in various sectors, including public health, economic support, and social welfare.
- **Allocation of DID**: According to Pasal 2, a total of Rp3 trillion is allocated for the DID for performance awards, divided into two periods of Rp1.5 trillion each. - **Performance Measurement**: Pasal 3 outlines that the allocation is based on performance metrics, including the use of domestic products (PDN), acceleration of local spending, vaccination rates, and efforts to reduce poverty and inflation (Pasal 3 ayat (2)). - **Reporting Requirements**: Local governments must submit reports on their planned and actual usage of DID by specific deadlines (Pasal 7 and Pasal 9). Failure to comply may result in delays in the distribution of other funds (Pasal 8). - **Restrictions on Use**: DID cannot be used for salaries, travel expenses, or other non-eligible expenditures (Pasal 7 ayat (3)).
- **Dana Insentif Daerah (DID)**: A fund sourced from the national budget aimed at rewarding local governments for performance improvements in governance and public service delivery. - **Rencana Umum Pengadaan (RUP)**: A general procurement plan for goods and services that local governments must adhere to. - **Tagging Stunting**: Expenditures aimed at reducing stunting prevalence in children, which is a key performance indicator for local governments.
The regulation is effective from September 15, 2022, and it replaces or amends previous regulations regarding the management of regional incentive funds, specifically those related to the allocation and reporting of DID.
This regulation interacts with several other laws and regulations, including the Presidential Regulation No. 104 of 2021 on the national budget, and the Minister of Finance Regulation No. 160 of 2021 on the management of regional incentive funds. It also references the need for compliance with laws related to public procurement and financial management.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 states that a total of Rp3 trillion is allocated for the DID for performance awards, divided into two periods of Rp1.5 trillion each.
Pasal 3 outlines that the allocation is based on performance metrics, including the use of domestic products (PDN), acceleration of local spending, vaccination rates, and efforts to reduce poverty and inflation.
Local governments must submit reports on their planned and actual usage of DID by specific deadlines as outlined in Pasal 7 and Pasal 9.
According to Pasal 7 ayat (3), DID cannot be used for salaries, travel expenses, or other non-eligible expenditures.
The regulation is effective from September 15, 2022.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (63K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN Menimbang PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.07 /2022 TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, rincian dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan menurut provinsi/kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri Keuangan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, ketentuan mengenai penghitungan alokasi, penyaluran, dan penggunaan dana insentif daerah penilaian atas kinerja tahun berjalan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; c. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan rekomendasi untuk melakukan pemantauan ketepatan sasaran penggunaan sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2021, sisa dana insentif daerah tahun anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah tambahan tahun anggaran 2020; ljdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 35 -- Mengingat d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07 /2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2020, sisa dana insentif daerah tambahan Tahun Anggaran 2020, dan sisa dana insentif daerah Tahun Anggaran 2021 digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735); 4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 35 -- Menetapkan beberapa kali diubah terakbir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 4. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja nasional kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. 5. Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut DID Kinerja Tahun Berjalan adalah DID yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja baik dalam pelayanan dasar publik di tahun berjalan yang meliputi layanan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dukungan pemerintah daerah da]am mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro kecil, percepatan penyerapan belanja daerah, serta penurunan inflasi daerah. jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 35 -- 6. Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah barang yang dibuat dan/ atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia. 7. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah. 8. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri melalui Penyedia selanjutnya disebut RUP PDN melalui Penyedia adalah RUP PDN yang dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa untuk produk dalam negeri dan usaha mikro dan kecil. 9. Belanja Daerah yang ditandai untuk Stunting yang selanjutnya disebut Tagging Stunting adalah belanja daerah yang digunakan untuk mendukung penurunan prevalensi stunting. Pasal 2 (1) DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). (2) DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 2 (dua) periode, yang terdiri atas: a. periode pertama sebesar Rpl.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah); dan b. periode kedua sebesar Rpl.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah). Pasal 3 (1) Pengalokasian DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan kinerja daerah. (2) Kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kategori: a. penggunaan PDN; b. percepatan belanja daerah; c. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); d. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting; dan e. penurunan inflasi daerah. Pasal 4 (1) Kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berdasarkan data: a. anggaran belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Anggaran 2022; b. anggaran belanja modal dalam APBD Tahun Anggaran 2022; c. RUP PDN melalui penyedia per bulan Juni tahun 2022;dan d. transaksi RUP PDN melalui penyedia periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2022. jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 35 -- (2) Kategori percepatan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berdasarkan data: a. anggaran belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022; dan b. realisasi belanja daerah periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2022. (3) Kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, berdasarkan data: a. target sasaran vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster; dan b. capaian vaksinasi meliputi tahap I, tahap II, dan booster berdasarkan lokasi pelaksanaan vaksinasi sampai dengan bulan Juni tahun 2022. (4) Kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, berdasarkan data: a. tingkat pengangguran terbuka; b. tingkat kemiskinan; c. prevalensi stunting; d. realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; e. realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan f. realisasi Tagging Stunting. (5) Kategori penurunan inflasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, berdasarkan data inflasi bulan Mei tahun 2022 dan bulan Agustus tahun 2022 per provinsi dan per kabupaten/kota. (6) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2), dan ayat (4) huruf d, huruf e, dan huruf f, bersumber dari Kementerian Keuangan. (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d bersumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (8) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) huruf c bersumber dari Kementerian Kesehatan. (9) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a clan huruf b, clan ayat (5) bersumber clari Baclan Pusat Statistik. Pasal 5 (1) Kategori kinerja claerah sebagaimana climaksucl clalam Pasal 3 ayat (2) cliclasarkan pacla penghitungan nilai kinerja claerah terhaclap tiap-tiap kategori, tercliri atas: a. kategori penggunaan PDN cliclasarkan pacla: 1. rasio RUP PDN melalui penyeclia; clan 2. rasio transaksi RUP PDN melalui penyeclia. b. kategori percepatan belanja claerah cliclasarkan pacla rasio realisasi belanja daerah; c. kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) cliclasarkan pacla rasio realisasi vaksinasi tahap I, tahap II, clan booster berclasarkan lokasi penyelenggaraan; clan jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 35 -- d. kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting didasarkan pada: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka; 2. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan; dan 3. rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting. e. kategori penurunan inflasi daerah didasarkan pada selisih atas nilai inflasi bulan Agustus tahun 2022 dengan nilai inflasi bulan Mei tahun 2022 per daerah dan nasional. (2) Penghitungan nilai kinerja kategori penggunaan PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut: (3) (4) a. rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: RUP PDN melalui penyedia anggaran belanja barang danjasa + anggaran belanja modal b. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: transaksi RUP PDN melalui penyedia anggaran belanja barang dan jasa + anggaran belanja modal c. rasio transaksi RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dihitung untuk daerah yang mempunyai nilai rasio RUP PDN melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling sedikit 40% (empat puluh persen). Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah hingga bu/an Agustus anggaran belanja daerah Penghitungan nilai kinerja kategori percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi vaksinasi I berdasarkan lokasi penyelenggaraan targetvaksinasi I + rea/isasi vaksinasi II berdasarkan lokasi penyelenggaraan target vaksinasi II 3 + realisasi vaksinasi booster berdasarkan lokasi penyelenggaraan target vaksinasi booster jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 35 -- (5) Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi belanja daerah fungsi ekonomi hingga bu/an Agustus anggaran belanja daerah (6) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dihitung dengan menggunakan rumus: (7) (8) rea/isasi belanja daerahfungsi perlindungan sosial hingga bu/an Agustus anggaran belanja daerah Rasio realisasi Tagging Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dihitung dengan menggunakan rumus: realisasi Tagging Stunting hingga bu/an Agustus anggaran belanja daerah Rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut: a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan 2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka. b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan 2. tingkat pengangguran terbuka lebih besar dari atau sama dengan median tingkat pengangguran terbuka. c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka. d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi ekonomi; dan 2. tingkat pengangguran terbuka lebih kecil dari median tingkat pengangguran terbuka. (9) Rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial dan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut: a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan 7jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 35 -- 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan. b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan 2. tingkat kemiskinan lebih besar dari atau sama dengan median tingkat kemiskinan. c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan. d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial lebih besar dari median rasio realisasi belanja daerah fungsi perlindungan sosial; dan 2. tingkat kemiskinan lebih kecil dari median tingkat kemiskinan. (10) Rasio realisasi Tagging Stunting dan prevalensi stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 3 dibagi menjadi 4 (empat) kuadran sebagai berikut: a. kuadran I merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan 2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting. b. kuadran II merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting; dan 2. prevalensi stunting lebih besar dari atau sama dengan median prevalensi stunting. c. kuadran III merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi Tagging Stunting lebih kecil dari atau sama dengan median rasio realisasi Tagging Stunting dan 2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting. d. kuadran IV merupakan daerah-daerah dengan: 1. rasio realisasi Tagging Stunting lebih besar dari median rasio realisasi Tagging Stunting; dan 2. prevalensi stunting lebih kecil dari median prevalensi stunting. (11) Daerah yang dilakukan penilaian kinerja untuk penghitungan kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan daerah yang berada di kuadran IV sebagaimana dimaksud pada ayat (8), ayat (9), dan ayat (10). ljdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 35 -- (12) Nilai kinerja kategori dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting merupakan penjumlahan atas nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dihitung dengan menggunakan rumus: (13) nilai kinerja rasio nilai kinerja rasio rea/isasi belanja realisasi belanja daerah + + daerah fungsi fungsi perlindungan ekonomi sosial nilai kinerja rasio realisasi Tagging Stunting Penghitungan nilai kinerja kategori pengendalian inflasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sebagai berikut: a. nilai selisih inflasi nasional dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei; b. nilai selisih inflasi per daerah dihitung berdasarkan pengurangan nilai inflasi bulan Agustus terhadap nilai inflasi bulan Mei; c. daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan untuk kategori penurunan inflasi daerah merupakan daerah yang memiliki nilai selisih per daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d. daerah-daerah yang memiliki nilai selisih inflasi lebih kecil dibandingkan dengan nilai selisih inflasi nasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan standardisasi nilai dengan menggunakan rumus: nilai selisih inflasi daerah ke-; - nilai selisih inflasi terting,qi nilai selisih injlasi terendah - nilai selisih injlasi tertinggi (14) Kinerja daerah yang diperhitungkan dalam alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan merupakan: a. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kota, dan 10 (sepuluh) terbaik pemerintah kabupaten untuk tiap kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (11); dan b. daerah yang memiliki nilai kinerja 10 (sepuluh) terbaik pemerintah provinsi, 15 (lima belas) terbaik pemerintah kota, dan 15 (lima belas) terbaik pemerintah kabupaten untuk kategori kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13). (15) Nilai kinerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan standardisasi per daerah provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus: . . nil~i da_erah ke-; - nilai te~en_dahprovinsi/kabupaten/kota X 0J05 + l n1la1 tert1ngg1provinsi/kabupaten/kota - n1lm terendahprovinsi/kabupaten/kota jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 35 -- Pasal 6 Penentuan alokasi per daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut: a. DID Kinerja Tahun Berjalan dialokasikan berdasarkan kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan memperhatikan prioritas kategori kinerja b. d b b ene:an o ot sebae:ai berikut: Kategori Kinerja Bobot Prioritas 1. oene:e:unaan PDN 18,00 2. oerceoatan belania daerah 18,00 3. percepatan pelaksanaan vaksinasi Corona Vims Disease 2019 18,00 (COVID-19) 4. dukungan belanja daerah terhadap penurunan kemiskinan, 18,00 oeni;rano-o-11ran, dan stuntini;r 5. nenurunan inflasi daerah 28,00 nilai alokasi per daerah per kategori dihitung dengan menggunakan rumus: jumlah provinsi/ nilai daerah; kategorin ( kabupaten/kota terbaik bobot X total) total nilai kategorin per X jumlah daerah terbaik X prioritas provinsijkabupaten/kota kategorin pagu kategorin Keterangan: 1 = daerah ke-1, ke-2, dan seterusnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (14). n = kategori kinerja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). c. alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan per daerah merupakan penjumlahan alokasi kategori untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b. Pasal 7 (1) DID Kinerja Tahun Berjalan digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. (2) Percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. perlindungan sosial, seperti bantuan sosial; b. dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau c. upaya penurunan tingkat inflasi, dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. (3) DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan b. perjalanan dinas. (4) Kepala Daerah bertanggungjawab dalam penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang dilaksanakan secara optimal di tahun 2022. (5) Pertanggungjawaban atas penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun. 1jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 35 -- (6) Laporan rencana penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober tahun 2022. (7) Laporan realisasi penyerapan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan paling lambat bulan Juni tahun berikutnya. (8) Dalam hal laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak disampaikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka dilakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil. (9) Penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimaan dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. Pasal 8 Penyaluran DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sekaligus paling cepat bulan September tahun 2022. Pasal9 (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). (2) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan yang telah disusun. (3) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebelum penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. (5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan bulanan DID dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Pasal 10 (1) Dalam rangka monitoring penggunaan sisa DID pada Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Daerah yang masih memiliki sisa DID Tahun Anggaran 2020, sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan/atau sisa DID Tahun Anggaran 2021 pada rekening kas umum daerah, wajib menyampaikan: a. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020; b. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020; dan/atau c. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021. 1jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 35 -- (2) (3) (4) Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk: a. bidang pendidikan termasuk digitalisasi pelayanan pendidikan; b. bidang kesehatan termasuk untuk pandemi Corona Virus Disease 2019 sarana prasarana kesehatan, dan pelayanan kesehatan; c. penguatan perekonomian daerah penanganan (COVID-19), digitalisasi termasuk pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, industri kecil, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan/atau d. perlindungan sosial. Sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai: a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan b. perjalanan dinas. Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Pasal 11 (1) Dokumen berupa: a. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); b. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); c. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan d. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), disusun dan disampaikan melalui portal pelaporan DID pada laman http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/ did. (2) Laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah, dan telah dibubuhi cap dinas. (3) Laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020, laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana 1jdih.kemenkeu.go.id -- 12 of 35 -- dimaksud pada ayat (1) huruf d ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola keuangan daerah, dan telah dibubuhi cap dinas. (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani secara elektronik. Pasal 12 Format mengenai: a. rincian alokasi DID Kinerja Tahun Berjalan periode pertama menurut provinsi/kabupaten/kota; b. laporan rencana penggunaan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); c. laporan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sampai dengan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5); d. laporan bulanan realisasi penyerapan DID Kinerja Tahun Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); e. laporan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2020, rencana penggunaan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020, dan rencana penggunaan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); f. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); g. laporan realisasi penyerapan sisa DID tambahan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan h. laporan realisasi penyerapan sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 DID Kinerja Tahun Berjalan periode kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Peraturan Menteri 1n1 diundangkan. Pasal 14 mulai berlaku pada tanggal jdih.kemenkeu.go.id -- 13 of 35 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2022 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2022 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 949 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. #' KeJ'>al'} -�agian Administrasi Kementerian 1(§�,- ;1 �- MAS s·oEHARTO ' NIP 19690922 199001 1 001 � jdih.kemenkeu.go.id -- 14 of 35 -- LAMPIRAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140/PMK.07 /2022 TENTANG DANA INSENTIF DAERAH UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN 2022 DAN PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020. DAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 A. RINCIAN ALOKASI DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PERIODE PERTAMA MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (dalam ribuan rupiah) No. PemerintahDaerah Total (1) (2) (3) 1. Provinsi Aceh 8.965.706 2. Kab. Aceh Barat 9.086.575 3. Kota Banda Aceh 8.960.475 4. Kota Langsa 8.943.165 5. Kota Lhokseumawe 19.442.743 6. Kab. Aceh Jaya 8.981.285 7. Kab. Aceh Barat Daya 8.943.867 8. Kab. Bener Meriah 8.907.104 9. Kota Subulussalam 9.261.808 10. Kab. Pidie Jaya 9.252.560 11. Provinsi Sumatera Utara 8.873.222 12. Kota Pematang Siantar 10.436.540 13. Kab. Pakpak Bharat 8.960.629 14. Kab. Samosir 9.018.085 15. Kota Gunungsitoli 9.282.984 16. Kota Padang Panjang 8.921.711 17. Kab. Pasaman Barat 9.337.340 18. Provinsi Riau 8.907.671 19. Kab. Indragiri Hilir 10.378.678 20. Kab. Rokan Hulu 8.992.839 21. KotaDumai 8.863.324 22. Provinsi Kepulauan Riau 18.075.754 23. Kab. Karimun 8.900.731 24. Kab. Tebo 18.056.657 25. Provinsi Sumatera Selatan 19.343.568 26. Kab. Penukal Abab Lematang Ilir 8.922.337 27. Kota Palembang 8.972.792 jdih.kemenkeu.go.id -- 15 of 35 -- No. Pemerintah Daerah Total (1) (2) (3) 28. Kota Pagar Alam 8.906.892 29. Provinsi Bangka Belitung 28.802.714 30. Kab. Belitung 19.763.752 31. Kota Pangkal Pinang 10.536.073 32. Provinsi Bengkulu 19.401.911 33. Kab. Kaur 8.993.236 34. Kab. Lampung Selatan 8.892.704 35. Kab. Pesisir Barat 9.029.493 36. Kota Bandar Lampung 8.791.675 37. Kota Metro 19.344.346 38. Provinsi DKI Jakarta 18.300.843 39. Provinsi Jawa Barat 8.914.771 40. Kab.Bandung 8.898.425 41. Kota Bogar 8.979.104 42. Kota Sukabumi 9.231.259 43. Kota Tasikmalaya 10.387.678 44. Provinsi Banten 19.313.097 45. Kota Serang 9.117.450 46. Kota Tangerang Selatan 8.885.795 47. Provinsi Jawa Tengah 8.810.087 48. Kab. Banyumas 10.467.058 49. Kab. Cilacap 10.444.963 50. Kab.Kudus 10.416.842 51. Kab.Pati 8.913.112 52. Kota Magelang 9.003.766 53. Kota Salatiga 17.839.788 54. Kota Semarang 8.903.776 55. Kota Surakarta 8.992.955 56. Provinsi DI Yogyakarta 37.449.925 57. Kab. Bantul 9.038.335 58. Kab. Kulon Progo 9.120.531 59. Kota Yogyakarta 28.662.566 60. Provinsi Jawa Timur 19.227.399 61. Kab. Banyuwangi 10.398.764 62. Kab. Jember 10.364.617 63. Kab. Sumenep 10.438.937 64. Kota Blitar 18.019.231 65. Kota Kediri 8.917.274 66. Kota Madiun 8.902.012 1jdih.kemenkeu.go.id -- 16 of 35 -- No. Pemerintah Daerah Total (1) (2) (3) 67. Kota Malang 8.959.633 68. Kota Mojokerto 8.986.139 69. Kota Probolinggo 10.418.443 70. Kota Surabaya 8.898.873 71. Provinsi Kalimantan Barat 10.831.910 72. Kab. Sintang 10.663.906 73. Kota Pontianak 10.597.603 74. Kota Singkawang 10.907.062 75. Provinsi Kalimantan Tengah 18.005.234 76. Kab. Kotawaringin Timur 10.525.309 77. Kab. Pulang Pisau 9.017.573 78. Kab. Lamandau 8.877.275 79. Provinsi Kalimantan Selatan 9.282.350 80. Kab. Tabalong 10.679.975 81. Provinsi Kalimantan Timur 19.360.368 82. Kab. Mahakam Ulu 9.319.458 83. Kota Balikpapan 10.403.965 84. Kota Samarinda 19.241.449 85. Provinsi Kalimantan Utara 9.014.146 86. Provinsi Sulawesi Utara 8.957.829 87. Kota Bitung 18.020.852 88. Kota Kotamobagu 8.924.512 89. Provinsi Gorontalo 26.954.408 90. Kab. Pohuwato 18.058.776 91. Kab. Bone Bolango 8.933.222 92. Provinsi Sulawesi Tengah 26.604.557 93. Kab. Bulukumba 10.457.015 94. Kota Pare-pare 10.422.062 95. Kota Makassar 18.033.979 96. Provinsi Sulawesi Barat 18.165.000 97. Kab.Pasangkayu 8.892.023 98. Provinsi Sulawesi Tenggara 19.348.804 99. Kab. Kolaka Timur 8.875.675 100. Kota Kendari 10.447.398 101. Kab. Konawe Selatan 8.958.877 102. Kab. Bombana 8.811.962 103. Provinsi Bali 18.323.612 104. Kab. Badung 9.309.132 105. Kab. Gianyar 8.981.243 jdih.kemenkeu.go.id -- 17 of 35 -- No. Pemerintah Daerah Total (1) (2) (3) 106. Kab. Jembrana 8.882.183 107. Kab. Klungkung 8.994.361 108. Kab.Tabanan 9.054.863 109. Kota Denpasar 9.125.736 110. Provinsi Nusa Tenggara Barat 17.873.932 111. Kab. Dompu 8.865.840 112. Kota Bima 17.848.327 113. Provinsi Nusa Tenggara Timur 8.861.083 114. Kab. Sumba Timur 10.440.946 115. Provinsi Maluku 9.250.591 116. Kota Toal 10.617.510 117. Provinsi Maluku Utara 9.027.467 118. Kab. Halmahera Tengah 9.026.559 119. Kota Tidore Kepulauan 18.476.523 120. Kab. Halmahera Selatan 8.962.570 121. Kab. Merauke 10.533.344 122. Provinsi Papua Barat 10.752.040 123. Kab. Sarong 9.051.659 124. Kab. Manokwari 10.406.799 125. Kota Sarong 10.662.752 JUMLAH PROVINS! 464.999.999 JUMLAH KABUPATEN/KOTA 1.035.000.001 JUMLAH NASIONAL 1.500.000.000 jdih.kemenkeu.go.id -- 18 of 35 -- B. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DANA INSENTIF DAERAH ATAS KINERJA TAHUN BERJALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .111 TAHUN 2022 Yang bertanda tangan di bawah ini .................... !2J menyatakan bahwa penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) atas Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2022 direncanakan digunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan .......... .!31 clan dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 atau peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut: Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Output Jumlah Satuan 1. ...................... (4) ............................... (5) ........... (7) ........... (8) 2. ······················ ............................... ........... ........... Dst Jumlah ............................... (6) Demikian rencana penggunaan alokasi DID atas Kinerja tahun Berjalan sebesar Rp ......................... 161 sebagai syarat penyaluran DID atas Kinerja Tahun Berjalan Tahun 2022. • •••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• (9) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah ................. .1 11 •••••••••••••••••••••••• (10) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (11) jdih.kemenkeu.go.id -- 19 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kata untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Diisi dengan nomor Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana InsentifDaerah Tahun Anggaran 2021. 4. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 5. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan. 6. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan. 7. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 8. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 9. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 10. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. 11. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 20 of 35 -- C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... (1) TAHUN 2022 Yang bertanda tangan di bawah ini ......................... (2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penggunaan Dana Insentif Daerah Kinerja Tahun Berjalan Tahun Anggaran 2022 ini dengan rincian, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN: a. Periode Pertama b. Periode Kedua Jumlah Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana b. Persentase Penggunaan Dana Jenis Kegiatan ·····································(8) Jumlah Realisasi ••••••••••••••••••••••••• 19) : Rp ............................. (3) : Rp ............................. (4) : Rp ............................ .(5) : Rp ............................ .(6) .•••............•••. %(7) Output Jumlah Satuan ••••••••••• (11) ••••••••••• (12) Jumlah ·························(10) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ................. (10l), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . . • • . • . . • . • • . • • • • . • • . • . . , •••••.•.••.••.•.•••••.•.••.• .(13) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ................... .( 1) •••••••••••••••••••••••• (14) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (15) jdih.kemenkeu.go.id -- 21 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Pertama. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran Periode Kedua. 5. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan. 6. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan. 7. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan. 8. Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 9. Diisi jumlah realisasi kegiatan. 10. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan. 11. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 12. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 13. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 14. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. 15. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 22 of 35 -- D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA INSENTIF DAERAH KINERJA TAHUN BERJALAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .Ill .........• .!2l TAHUN 2022 Yang bertanda tangan dibawah ini ....................... 13) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi Penyerapan Dana Insentif Daerah (DID) ini dengan rincian, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD : Rp .....••.•.............•.•. 14) Realisasi Penggunaan Dana di APBD :Rp ..........•..•............ 15) Persentase Penggunaan Dana ...........•. %16) Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output . Jumlah Satuan ..•••.............•••.... 17) ......••••............••• 18) ......... 110) • •••..... 111) Jumlah ·························19) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp .•.••••.•............ )19)' disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya . • • . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . ' .....•.••............• 1121 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .............................. Ill ............•.••........ (13) ...............•••.............•••..... 114) jdih.kemenkeu.go.id -- 23 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan. 3. Diisi sesuai dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama. 5. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 6. Diisi sesua1 dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan. 8. Diisi jumlah realisasi kegiatan. 9. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan. 10. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 11. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 12. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 13. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah. 14. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 24 of 35 -- E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020, RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020, DAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020/RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020/ RENCANA PENGGUNAAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (!) Yang bertanda tangan di bawah ini ••••••••••••••••••••••• (2) menyatakan telah mencantumkan Sisa Dana InsentifDaerah (DID) Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau akan mencantumkan Sisa DID Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/Sisa DID Tahun Anggaran 2021 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 atau peraturan kepala daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut: Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Outnut Jumlah Satuan 1. •••••••••••••••••••••• (3) •••••••••••••••••••••••• (4) •••••••••••••••••••••• (6) •••••••••••••••••••••••• _(7) 2 ....................... ......................... ...................... ························· Dst Jumlah •••••••••••••••••••••••• (5) Demikian rencana penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2020 / rencana penggunaan Sisa DID Tambahan Tahun Anggaran 2020/rencana penggunaan Sisa DID Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp ......................... (5l dibuat dengan sebenarnya. . ...................... , ............................ .rsi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .......... JI) •••••••••••••••••••••••• (9) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (10) 7jdih.kemenkeu.go.id -- 25 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan. 2. Diisi sesua1 dengan pejabat bersangkutan, yakni: yang berwenang di daerah yang a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 4. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan. 5. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan. 6. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 7. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 8. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 9. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. 10. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. 7jdih.kemenkeu.go.id -- 26 of 35 -- F. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....................... (1) REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 Yang bertanda tangan di bawah !Ill ....................... (2) menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran berikut: 2020 ini dengan nnc1an, sebagai Realisasi Penyaluran dari RKUN: a. Tahap I : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (3) b. Tahap II :Rp . .......................... .(4) Jumlah : Rp ............................ (5) Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2020 :Rp ···························-'6) b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp . .••••••••••......••••••.• .(7) Jumlah : Rp ........................... (8) C. Persentase Penggunaan Dana ... %(9) Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output Jumlah Satuan Bidane: Pendidikan ••••••.••.•••••••••••... .(11) - - 1. ...................... .(10) ......................... (12) .......... (13) .............. .(14) dst. Bidana Kesehatan . ....................... .(16) - - 1. ...................... .(15) ......................... (17) .......... (18) ............... (19) dst. Bidang Pemberdayaan Ekonomi ......................... (21) - - 1. ...................... J20) ......................... (22) .......... (23) .............. J24) Jumlah ........................ .(25) Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp ..................... )(25), disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. ....................... , ............................. (26) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ........... (1l ........................ (27) ....................................... (28) 7jdih.kemenkeu.go.id -- 27 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II. 5. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 6. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7. Diisi dengan realisasi penggunaan laporan. sisa dana sampai dengan tahap 8. Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan. 9. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 10. Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan. 11. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan. 12. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan. 13. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 14. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 15. Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan. 16. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan. 17. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan. 18. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 19. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 20. Diisi jenis kegiatan di dilaksanakan. bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 28 of 35 -- No. Uraian 21. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. 22. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. 23. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 24. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 25. Diisi sesuai denganjumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan. 26. Diisi sesuai dengan tempat clan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 27. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan clan diberi cap dinas basah. 28. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 29 of 35 -- G. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... .111 REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020 Yang bertanda tangan di bawah ini ••.••••••••••..•..••••• 121 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Tahun Anggaran 2020 ini dengan rincian, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN: a. Periode Pertama TA 2020 : Rp •••.•..•.••.•••••••.••.••.• .(31 b. Periode Kedua TA 2020 : Rp . •.••.•••••••.••.••.•.•••••. 141 C. Periode Ketiga TA 2020 : Rp •.•••••.•..•.••.••.••••..•. .151 Jumlah : Rp •.•.••.••.•.•••••.••.•..•..• 161 Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan sisa DID Tahun 2020 : Rp ••.••.•..•.•••••.•..•..•.•• .171 b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp • ••••••.....••••••••••..•. .181 Jumlah : Rp ...•••••••••...••.••••••••. 191 C. Persentase Penggunaan Dana ....... % 110) Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output Jumlah Satuan Bidang Pendidikan ••••••••••••...•••• 1121 - - 1. ....................... 1111 •••...•..•••••••••• 1131 ••••••.••. 114) ••.•..•.••.•••• 1151 dst. Bidane- Kesehatan • •.••••••......•••• 1171 - - 1. ....................... 116) ..••••••••••......• 1181 •. ·•·••••• 119) •.••••••••.•.. 1201 dst. Bidane- Pemberdayaan Ekonomi . ..•••••••••••.••.• 1221 - - 1. ...................... .1211 ..••••••••••.••...• 1231 .•.••.•••• 1241 .••.•••••.•.••. 1251 Jumlah •••..•••••••••••••. 1261 Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini (sejumlah Rp •..•.••.•••••••.••.•• )1261, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. •.••.••.••.•.•••••.•.•• , ..•.•••••••.••.•..•.•••••••.• 127) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah .......... .111 •.•.••.•••••••.••.•.••.• 1281 •.••.••.•..••••••..•.••.••.••••••.••.•• 1291 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 30 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kota untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode pertama. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode kedua. 5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran periode ketiga. 6. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 8. Diisi dengan realisasi penggunaan laporan. sisa dana sampai dengan tahap 9. Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan. 10. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 11. Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan. 12. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan. 13. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan. 14. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 15. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 16. Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan. 17. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan. 18. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan. 19. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu j enis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 20. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 21. Diisi Jen1s kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan. 22. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. 23. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. jdih.kemenkeu.go.id -- 31 of 35 -- No. Uraian 24. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 25. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 26. Diisi sesuai denganjumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan. 27. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. 28. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah. 29. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. jdih.kemenkeu.go.id -- 32 of 35 -- H. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 LAPORAN REALISASI PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...................... Jll REALISASI SISA DANA INSENTIF DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 Yang bertanda tangan di bawah ini ....................... (21 menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2021 !ill dengan rincian, sebagai berikut: Realisasi Penyaluran dari RKUN: a. Tahap I : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (31 b. Tahap II :Rp ••••••••••••••• •••••••••••• .(41 Jumlah : Rp ••••••••••••••••••••••••••• .(51 Penggunaan Dana a. Realisasi Penggunaan Dana Tahun 2021 : Rp •••••••••••••••••••••••••••• (61 b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana : Rp .. ........................ .(71 Jumlah :Rp ........................... (81 C. Persentase Penggunaan Dana ... % (91 Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output Jumlah Satuan Bidang Pendidikan ........................ .(111 - - l, ....................... (10) ••••••••••••••••••••••••• (121 .......... (131 .............. .(141 dst. Bidane: Kesehatan .. ....................... (161 - - l, ...................... .(151 ......................... (171 .......... (181 ............... (191 dst. Bidang Pemberdayaan Ekonomi ......................... (211 - - 1. ....................... (201 ......................... (221 .......... (231 .............. .(241 Jumlah ......................... (251 Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan !ill (sejumlah Rp ••••••••••••••••••••• )(251, disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional . •• •••••••• •••••••• ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• (261 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ........... (11 ........................ (271 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (281 1 jdih.kemenkeu.go.id -- 33 of 35 -- PETUNJUK PENGISIAN No. Uraian 1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan. 2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang bersangkutan, yakni: a. Gubernur untuk daerah provinsi; b. Bupati untuk daerah kabupaten; c. Wali Kata untuk daerah kota; atau d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota 3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap I. 4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN pada penyaluran tahap II. 5. Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 6. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 7. Diisi dengan realisasi penggunaan s1sa dana sampai dengan tahap laporan. 8. Diisi jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan dan realisasi penggunaan sisa dana sampai dengan tahap laporan. 9. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan. 10. Diisi jenis kegiatan di bidang pendidikan yang sudah dilaksanakan. 11. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pendidikan. 12. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pendidikan. 13. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan. 14. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 15. Diisi jenis kegiatan di bidang kesehatan yang sudah dilaksanakan. 16. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang kesehatan. 17. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang kesehatan. 18. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 19. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. 20. Diisi Jen1s kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi yang sudah dilaksanakan. 21. Diisi jumlah realisasi kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. 22. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan di bidang pemberdayaan ekonomi. 23. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan. 24. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan. jdih.kemenkeu.go.id -- 34 of 35 -- No. 25. 26. 27. 28. Uraian Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui surat perintah pencairan dana sampai dengan tahap laporan. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan laporan. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. ' Kepala Bagian Administrasi Kementerian MAS SOEHARTO ' NIP 19690922 199001 1 001 � 7 I 7 - ' - - - ' L- _J jdih.kemenkeu.go.id -- 35 of 35 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021
tentang PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 140/PMK.07/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation interacts with several other laws and regulations, including the Presidential Regulation No. 104 of 2021 and the Minister of Finance Regulation No. 160 of 2021.