No. 138 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the procedures for managing project financing through the issuance of Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) in Indonesia. It aims to optimize the planning, absorption, performance management, administration, monitoring, and evaluation of project financing sourced from SBSN, as mandated by Pasal 39 ayat (3) and Pasal 49 ayat (3) of Government Regulation No. 16 of 2023.
The regulation affects various entities involved in project financing, including government ministries (Kementerian), non-ministerial institutions (Lembaga), and project initiators (Pemrakarsa Proyek) that propose projects for financing through SBSN. It applies to projects funded by the state budget (APBN) and includes both public and private sector collaborations.
- Pasal 2 outlines that the government can issue SBSN for financing projects that have been allocated in the APBN. The authority to issue SBSN lies with the Minister of Finance. - Pasal 3 requires the Ministry of Finance to prepare coordination steps regarding policy aspects for project financing plans, including prioritization and budget availability. - Pasal 4 mandates that project initiators submit project indications to the Minister and the Minister of National Development Planning by the second week of January. - Pasal 6 establishes that the Directorate General of Financing and Risk Management (DJPPR) must prepare a Maximum Issuance Limit based on real financing needs and repayment capacity. - Pasal 20 states that project implementers must execute projects in accordance with applicable laws and regulations regarding the implementation of the APBN. - Pasal 29 requires project initiators to manage project administration, including planning, implementation, monitoring, and risk management.
- Surat Berharga Syariah Negara (SBSN): State securities issued based on Sharia principles. - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): The state budget approved by the House of Representatives. - Pemrakarsa Proyek: The ministry or agency proposing the project. - Daftar Prioritas Proyek: A list of projects deemed ready for financing through SBSN.
The regulation comes into effect upon its enactment. It replaces the previous regulation, PMK No. 138/PMK.08/2019, regarding project financing through SBSN, while allowing ongoing projects under the previous regulation to continue until completion.
This regulation interacts with several other regulations, including Government Regulation No. 16 of 2023 and various laws concerning state finance and project management. It emphasizes the need for coordination with the Ministry of National Development Planning and the Directorate General of Budget (DJA) in the planning and budgeting processes for projects financed through SBSN.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 states that the government can issue SBSN to finance projects that have been allocated in the APBN. The authority to issue SBSN is vested in the Minister of Finance.
Pasal 4 requires project initiators to submit project indications to the Minister and the Minister of National Development Planning by the second week of January in the year of project allocation.
Pasal 6 mandates the DJPPR to prepare a Maximum Issuance Limit based on real financing needs, repayment capacity, and debt risk.
Pasal 29 requires project initiators to manage project administration, which includes planning, implementation, monitoring, and risk management.
Pasal 3 outlines that the Ministry of Finance must coordinate policy aspects related to project financing plans, including prioritization and budget availability.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (72K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENT ANG
TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK
MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan
Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023
ten tang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara, dan untuk mengoptimalkan proses
perencanaan, penyrapan, pengelolaaan kinerja,
penatausahaan, pemantauan, dan evaluasi pembiayaan
proyek yang dibiayai melalui penerbitan surat berharga
syariah negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek
melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2023 tentang
Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6857);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang
-- 1 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI
PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
2. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
be ban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang
selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perencanaan pembangunan nasional.
5. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.
6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya
disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian
yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintah di bidang perencanaan pembangunan
nasional untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan.
7. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat
SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian
penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang
rupiah maupun valuta asing.
8. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang merupakan bagian dari program yang
dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang
pembiayaannya bersumber dari penerbitan SBSN dalam
APBN.
9. Kementerian Negara yang selanjutnya
Kementerian adalah perangkat Pemerintah
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
disebut
yang
-- 2 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
10. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi
lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
atau peraturan perundang-undangan lainnya.
11. Pemrakarsa Proyek adalah Kementerian/Lembaga
dan/ atau penerima penerusan SBSN yang menyampaikan
usulan Proyek.
12. Indikasi Proyek adalah usulan Proyek yang disampaikan
oleh Pemrakarsa Proyek se bagai bagian dari rancangan
awal rencana kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga.
13. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi
pengelolaan pembiayaan dan risiko.
14. Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disingkat
DJA adalah unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang membidangi penganggaran.
15. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah
pimpinan unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan
risiko.
16. Batas Maksimal Penerbitan adalah nilai maksimal nominal
penerbitan SBSN yang digunakan untuk pembiayaan
Proyek.
1 7. Daftar Prioritas Proyek adalah daftar Proyek yang
berdasarkan penilaian Kementerian Perencanaan
dinyatakan siap dan layak untuk diusulkan
pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran
tertentu kepada Menteri.
18. Rencana Penarikan Dana adalah dokumen yang memuat
proyeksi penarikan dana Proyek selama masa
pelaksanaan Proyek yang disusun oleh Pemrakarsa
Proyek.
19. Rupiah Murni Pendamping SBSN yang selanjutnya
disingkat RMP SBSN adalah dana rupiah murni yang
disediakan Pemerintah untuk mendampingi alokasi
pembiayaan Proyek yang bersumber dari hasil penerbitan
SBSN.
20. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan
oleh Menteri dan bertanggung jawab atas pengelolaan
anggaran yang berasal dari bagian anggaran bendahara
umum negara.
21. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang disusun oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran dan digunakan se bagai acuan oleh pengguna
anggaran/ kuasa pengguna anggaran dalam
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.
22. Pemantau Proyek SBSN yang selanjutnya disebut
Pemantau Proyek adalah seluruh pihak baik individu
"
-- 3 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
maupun institusi yang melakukan pemantauan dan/ atau
kegiatan kunjungan atas pelaksanaan Proyek di lokasi
pelaksanaan Proyek.
23. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya
disingkat KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dan
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk
kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi
yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/
Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para
pihak.
24. Rekening Khusus SBSN adalah rekening yang dibuka oleh
Menteri pada Bank· Indonesia atau bank umum syariah
untuk menampung dan menyalurkan dana hasil
penerbitan SBSN.
BAB II
PERSIAPAN PEMBIAYAAN PROYEK
MELALUI PENERBITAN SBSN
Pasal 2
(1) Pemerintah dapat menerbitkan SBSN untuk membiayai
Proyek.
(2) Kewenangan penerbitan SBSN untuk membiayai Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Menteri.
(3) Penerbitan SBSN dalam rangka pembiayaan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan untuk Proyek yang telah mendapatkan alokasi
dalam APBN.
Pasal 3
(1) Sebelum dimulainya penerbitan SBSN untuk pembiayaan
Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyiapkan langkah-
langkah koordinasi terkait aspek kebijakan dalam rangka
penyiapan rencana pembiayaan Proyek untuk tahun
anggaran yang direncanakan, yang meliputi:
a. aspek prioritas pembiayaan Proyek untuk tahun
anggaran berkenaan sesuai rencana pembangunan
jangka menengah nasional dan/ atau dokumen
perencanaan pembangunan lainnya;
b. aspek belanja dan penganggaran untuk pembiayaan
Proyek pada tahun anggaran berkenaan, termasuk
indikasi atau prakiraan ketersediaan anggaran untuk
tahun anggaran yang direncanakan; dan
c. aspek pengelolaan pembiayaan Proyek, termasuk
evaluasi pembiayaan Proyek tahun anggaran
sebelumnya dan rencana kerja pembiayaan Proyek
untuk tahun anggaran yang direncanakan.
(2) Koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat pada
-- 4 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
triwulan IV sebelum tahun pengalokasian Proyek dalam
APBN.
(3) Koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan oleh
Kementerian Keuangan c.q. DJPPR bersama dengan:
a. Kementerian Perencanaan terkait aspek prioritas
pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a; dan
b. DJA terkait aspek belanja dan penganggaran bagi
pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.
(4) Hasil koordinasi terkait aspek kebijakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman
dalam operasional penyiapan rencana pembiayaan Proyek,
yang meliputi:
a. bahan masukan dan pertimbangan dalam rapat
koordinasi penyusunan bahan pagu rancangan APBN
untuk penyiapan rencana pembiayaan Proyek tahun
anggaran yang direncanakan; dan
b. bahan masukan dan pertimbangan dalam
penyusunan rencana kerja program pengelolaan
pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang
direncanakan.
Pasal 4
(1) Pimpinan Kementerian/Lembaga menyampaikan Indikasi
Proyek kepada Menteri dan Menteri Perencanaan paling
lambat pada minggu kedua bulan Januari dalam tahun
pengalokasian Proyek dalam APBN.
(2) Indikasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a. Proyek yang bersumber dari daftar rencana Proyek
jangka menengah yang telah disusun oleh
Kementerian/ Lembaga; dan
b. komitmen Proyek tahun jamak Kementerian/
Lembaga bersangkutan yang belum terselesaikan.
(3) Indikasi Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk proyek yang telah dan/ a tau akan diusulkan
untuk dibiayai melalui sumber dana selain SBSN.
(4) Dalam hal Proyek penerusan SBSN, Indikasi Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disampaikan oleh pemimpin PPA BUN yang bertanggung
jawab atas kegiatan pengelolaan penerusan SBSN.
Pasal 5
(1) Sebelum dimulainya penyusunan bahan pagu rancangan
APBN, Kementerian Keuangan c.q. DJPPR
menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka:
a. menyampaikan pokok-pokok kebijakan dalam
pembiayaan Proyek untuk tahun anggaran yang
direncanakan sesuai hasil koordinasi terkait aspek
ke bij akan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. mendapatkan konfirmasi atas Indikasi Proyek
yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
-- 5 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
c. menyampaikan tindak lanjut untuk penyiapan
rencana pengganggaran Proyek dalam rancangan
APBN.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh DJPPR bersama DJA, Kementerian
Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga calon
Pemrakarsa Proyek.
BAB III
BATAS MAKSIMAL PENERBITAN
Pasal 6
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
strategi dan portofolio pembiayaan menyusun Batas
Maksimal Penerbitan.
(2) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan riil pembiayaan Proyek berdasarkan
Indikasi Proyek se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 4;
b. kemampuan membayar kembali;
c. batas maksimal kumulatif utang; dan
d. risiko utang.
(3) Direktur Jenderal mengajukan Batas Maksimal
Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mendapatkan penetapan Menteri, paling lama 10
(sepuluh) hari kerja setelah Menteri menerima Indikasi
Proyek dari Kementerian/Lembaga.
(4) Batas Maksimal Penerbitan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Menteri
Perencanaan.
BAB IV
PENGANGGARAN PEMBIAYAAN PROYEK
MELALUI PENERBITAN SBSN
Bagian Kesatu
Penyusunan Pagu Indikatif
Rancangan APBN
(1)
(2)
(3)
Pasal 7
Pada triwulan I tahun pengalokasian Proyek dalam APBN,
Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyelenggarakan
rapat koordinasi/trilateral meeting I untuk menyusun
bahan pagu indikatif Rancangan APBN yang bersumber
dari SBSN.
Rapat koordinasi/ trilateral meeting I sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh DJPPR bersama DJA,
Kementerian Perencanaan, dan Kementerian/ Lembaga
calon Pemrakarsa Proyek.
Kernen terian / Lem baga cal on Pemrakarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan
Indikasi Proyek se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 4; dan/ atau
Proyek
-- 6 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. Kementerian/Lembaga yang telah menyampaikan
usulan secara tertulis untuk pembiayaan Proyek
kepada Menteri dan/ atau Menteri Perencanaan.
Pasal 8
( 1) Bahan pagu indikatif rancangan APBN se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 disusun dengan
mempertimbangkan:
a. Batas Maksimal Penerbitan;
b. kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek; dan
c. kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/
Lembaga bersangkutan periode sebelumnya.
(2) Kesesuaian dan kesiapan pelaksanaan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikonfirmasi
berdasarkan Indikasi Proyek yang disampaikan oleh
Kementerian/Lembaga, untuk paling sedikit aspek:
a. kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional, fokus
kebijakan fiskal, urgensi, dan aspek strategis dari
pembangunan Proyek;
b. kesiapan pelaksanaan Proyek, yang mencakup paling
sedikit:
1) kesiapan lahan Proyek, dengan kriteria tidak
memiliki permasalahan hukum termasuk
permasalahan status kepemilikan;
2) organisasi kerja untuk pelaksanaan Proyek,
termasuk kesiapan untuk tender/ pengadaan
barang dan jasa;
3) rencana jadwal waktu pelaksanaan Proyek,
khususnya:
a) waktu pelaksanaan tender/ pengadaan
untuk fisik Proyek/konstruksi;
b) waktu dimulainya pelaksanaan fisik
Proyek/konstruksi; dan
c) waktu penyelesaian fisik Proyek/
konstruksi.
4) aspek administrasi dan perizinan termasuk
rekomendasi teknis dari Lembaga yang
berwenang dalam hal diperlukan; dan
c. output dan outcome yang akan dihasilkan dari
pelaksanaan Proyek, dan dampaknya terhadap
pencapaian target pembangunan dan/ atau
perekonomian nasional.
(3) Kesesuaian Proyek dengan prioritas nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a mempertimbangkan
prioritas pembiayaan Proyek sesuai hasil koordinasi
terkait aspek kebijakan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.
(4) Tender/pengadaan barang dan jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2) harus sudah
mulai dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga
Pemrakarsa Proyek paling lambat 20 (dua puluh) hari
kerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran untuk
Proyek ditetapkan.
-- 7 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(5) Dokumen penzman dan/ atau rekomendasi teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4)
harus sudah tersedia pada saat dokumen pelaksanaan
anggaran untuk Proyek ditetapkan.
Pasal 9
(1) Kinerja penyelenggaraan Proyek dari Kementerian/
Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf c, meliputi:
a. tingkat realisasi penyerapan dana Proyek;
b. tingkat penyelesaian fisik Proyek;
c. aspek penatausahaan, pengawasan, dan pemantauan
atas pelaksanaan Proyek;
d. aspek pengelolaan hasil pembiayaan Proyek; dan
e. pemenuhan kewajiban pengembalian untuk Proyek
penerusan SBSN.
(2) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari
Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki catatan yang baik, Kementerian/Lembaga
dimaksud dapat diusulkan untuk memperoleh
penambahan alokasi anggaran Proyek.
(3) Dalam hal kinerja penyelenggaraan Proyek dari
Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud pada
ayat (1) memiliki catatan kinerja yang tidak baik,
Kementerian/Lembaga dimaksud dapat diusulkan untuk
memperoleh pengurangan alokasi anggaran Proyek
dan/atau bentuk sanksi yang lain termasuk penundaan
pemberian alokasi anggaran Proyek.
(4) Penundaan pemberian alokasi anggaran Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada
satuan kerja Kementerian/Lembaga yang memiliki catatan
kinerja tidak baik dengan disertai adanya Proyek dengan
status bermasalah dan/atau mangkrak termasuk
mengalami permasalahan hukum yang belum
terselesaikan pada saat dilaksanakarinya penyusunan
bahan pagu rancangan APBN untuk tahun berkenaan.
Pasal 10
(1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat koordinasi
untuk menyusun bahan pagu indikatif rancangan APBN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kepada:
a. Direktur J enderal Anggaran se bagai bahan
penyusunan pagu indikatif rancangan APBN; dan
b. Deputi bidang pendanaan pembangunan pada
Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang lain
yang terkait pada Kementerian Perencanaan sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan Daftar
Prioritas Proyek.
(2) Bahan penyusunan pagu indikatif rancangan APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sebagai pagu indikatif rancangan APBN dengan
mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan/atau
aspek kebijakan fiskal yang terkait penyusunan
rancangan APBN.
-- 8 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 11
(1) Dalam hal kondisi keuangan negara dan/atau aspek fiskal
tidak memungkinkan untuk dipenuhinya seluruh usulan
bahan pagu indikatif se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, bahan pagu indikatif rancangan APBN dapat
dilakukan penyesuaian.
(2) Penyesuaian usulan bahan pagu indikatif rancangan
APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih
dahulu dilakukan pembahasan dalam rapat koordinasi
perencanaan anggaran yang diselenggarakan oleh DJA
dan dihadiri paling sedikit oleh Direktur Jenderal,
Direktur Jenderal Anggaran, Deputi bidang pendanaan
pembangunan pada Kementerian Perencanaan, dan
Deputi bidang lain yang terkait pada Kementerian
Perencanaan.
(3) Penyesuaian usulan bahan pagu indikatif rancangan
APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan langkah sebagai berikut:
a. berdasarkan hasil rapat koordinasi perencanaan
anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJA
menyampaikan kepada DJPPR permintaan tertulis
mengenai perlunya penyesuaian usulan bahan pagu
indikatif rancangan APBN.
b. berdasarkan permintaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, DJPPR menyelenggarakan rapat
koordinasi yang dihadiri Kementerian Keuangan,
Kementerian Perencanaan, dan
Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek
dalam rangka penyesuaian bahan pagu indikatif
rancangan APBN.
c. Direktur Jenderal menyampaikan hasil penyesuaian
bahan pagu indikatif rancangan APBN sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada:
1) Direktur Jenderal Anggaran untuk ditetapkan
sebagai pagu indikatif rancangan APBN; dan
2) Deputi bidang pendanaan pembangunan pada
Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang
lain yang terkait pada Kementerian Perencanaan
sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan
Daftar Prioritas Proyek.
Pasal 12
( 1) Proyek yang telah masuk dalam usulan bahan pagu
indikatif rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan penyesuaian dan/ a tau
perubahan oleh Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa
Proyek sampai dengan sebelum ditetapkannya alokasi
pagu anggaran rancangan APBN, dengan ketentuan:
a. usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan
Proyek disampaikan melalui surat pimpinan
Kementerian/Lembaga kepada Menteri dan Menteri
Perencanaan;
-- 9 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. usulan penyesuaian dan/ atau perubahan usulan
Proyek dilakukan pembahasan dalam rapat
koordinasi untuk menyusun bahan pagu anggaran
rancangan APBN yang bersumber dari SBSN;
c. usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan
Proyek tidak menyebabkan penambahan jumlah nilai
pagu indikatif rancangan APBN untuk Kementerian/
Lembaga bersangkutan; dan
d. usulan penyesuaian dan/ a tau perubahan usulan
Proyek dimungkinkan adanya pergeseran pagu
rancangan APBN antar unit eselon I tanpa menambah
jumlah nilai pagu indikatif untuk Kementerian/
Lembaga bersangkutan.
(2) Penyesuaian dan/ atau perubahan usulan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
perubahan atas:
a. lokasi pelaksanaan Proyek;
b. ruang lingkup Proyek;
c. pengurangan atau penambahan Proyek; dan/ atau
d. pengurangan atau penambahan paket pekerjaan
Proyek.
Bagian Kedua
Penyusunan Pagu Anggaran
Rancangan APBN
Pasal 13
( 1) Pada triwulan II tahun pengalokasian Proyek dalam APBN,
Kementerian Keuangan c.q. DJPPR menyelenggarakan
rapat koordinasi/ trilateral meeting II untuk menyusun
bahan pagu anggaran rancangan APBN yang bersumber
dari SBSN.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dihadiri oleh DJPPR bersama DJA, Kementerian
Perencanaan, dan Kementerian/Lembaga calon
Pemrakarsa Proyek yang telah masuk dalam pagu indikatif
rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2).
(3) Penyusunan bahan pagu anggaran rancangan APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
mempertimbangkan di antaranya:
a. Batas Maksimal Penerbitan;
b. pagu indikatif rancangan APBN untuk pembiayaan
Proyek;
c. kesiapan pelaksanaan Proyek; dan
d. indikasi pembiayaan Proyek yang disampaikan oleh
Kementerian Perencanaan.
(4) Kesiapan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c dikonfirmasi kepada Kementerian/
Lembaga berdasarkan rincian Proyek yang sudah ada
dalam pagu indikatif rancangan APBN, untuk paling
sedikit aspek:
a. dokumen administrasi un tuk kesiapan lahan Proyek;
-- 10 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. rekomendasi teknis, perizinan, dan dokumen
administrasi lain yang terkait untuk pelaksanaan
pembangunan Proyek;
c. organisasi kerja pelaksanaan Proyek, termasuk
kesiapan untuk tender/ pengadaan barang dan jasa;
d. rencana jadwal waktu pelaksanaan Proyek,
khususnya:
1) waktu pelaksanaan tender/ pengadaan un tuk
fisik Proyek/konstruksi;
2) waktu dimulainya pelaksanaan fisik Proyek/
konstruksi; dan
3) waktu penyelesaian fisik Proyek/ konstruksi;
e. Rencana Penarikan Dana yang memuat target waktu
dan jumlah penarikan dana untuk setiap bulan; dan
f. penjelasan dalam hal terdapat penyesuaian dan/ atau
perubahan usulan Proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12.
(5) Dalam rangka mendukung kesiapan pelaksanaan Proyek,
Kementerian/Lembaga calon Pemrakarsa Proyek
menyusun matriks kesiapan pelaksanaan Proyek yang
memuat informasi mengenai aspek sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf e
sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran huruf A
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(6) Matriks kesiapan pelaksanaan Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kementerian/
Lembaga sebagai bagian dari kelengkapan rapat
koordinasi penyusunan bahan pagu anggaran rancangan
APBN.
(7) Rencana Penarikan Dana se bagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf e disusun sesuai dengan format tercantum
dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 14
(1) Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat koordinasi
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada:
a. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan
penyusunan pagu anggaran rancangan APBN; dan
b. Deputi bidang pendanaan pembangunan pada
Kementerian Perencanaan dan Deputi bidang lain
yang terkait pada Kementerian Perencanaan, sebagai
bahan pertimbangan dalam penyusunan Daftar
Prioritas Proyek.
(2) Dalam hal indikasi pembiayaan Proyek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d belum
disampaikan oleh Kementerian Perencanaan, penyusunan
bahan pagu anggaran rancangan APBN mengacu pada
pagu indikatif rancangan APBN dan/ atau bahan pagu
anggaran rancangan APBN hasil rapat koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Bahan penyusunan pagu anggaran rancangan APBN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan
sebagai pagu anggaran rancangan APBN dengan
r
-- 11 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
mempertimbangkan kondisi keuangan negara dan/ atau
aspek kebijakan fiskal yang terkait penyusunan
rancangan APBN.
Pasal 15
(1) Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek dapat
mengusulkan alokasi dana RMP SBSN untuk mendukung
pelaksanaan Proyek.
(2) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. alokasi belanja barang yang merupakan satu
kesatuan dengan Proyek; dan/ atau
b. alokasi belanja modal, termasuk belanja modal aset
tidak berwujud yang merupakan satu kesatuan
dengan pencapaian output Proyek.
(3) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibatasi maksimal sebesar 5% (lima persen) dari total
alokasi SBSN pada Proyek yang bersangkutan.
(4) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bersumber dari hasil penerbitan SBSN dan dikelola dalam
Rekening Khusus SBSN.
(5) Dana RMP SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diusulkan pengalokasiannya dalam APBN setelah
mendapatkan rekomendasi dari unit teknis yang memiliki
kewenangan.
(6) Rekomendasi dari unit teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat disusun dalam bentuk reviu anggaran
yang diberikan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah
Kementerian/ Lembaga Pemrakarsa Proyek.
(7) Tata cara pengusulan, pengalokasian, pembayaran, dan
pengelolaan Proyek yang dibiayai melalui RMP SBSN
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti tata cara
pengusulan, pengalokasian, pembayaran, dan pengelolaan
Proyek yang dibiayai melalui SBSN.
Bagian Ketiga
Pengalokasian Anggaran Proyek
Pasal 16
(1) Menteri mengalokasikan anggaran Proyek dalam
rancangan APBN atau rancangan APBN perubahan
berdasarkan Daftar Prioritas Proyek SBSN yang
disampaikan oleh Menteri Perencanaan.
(2) Dalam hal Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum disampaikan oleh Menteri
Perencanaan kepada Menteri, pengalokasian anggaran
Proyek dalam rancangan APBN mengacu pada pagu
anggaran rancangan APBN se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (3).
(3) Pengalokasian anggaran Proyek dalam rancangan APBN
atau rancangan APBN perubahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) atas Proyek yang pendanaannya bersumber
dari penerusan SBSN dilakukan setelah diterbitkannya
persetujuan penerusan SBSN oleh Menteri.
-- 12 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(4) Setelah Undang-Undang APBN ditetapkan, Kementerian/
Lembaga menyusun rencana kerja dan anggaran untuk
Proyek yang dibiayai melalui sumber dana SBSN sebagai
bagian dari rencana kerja dan anggaran Kementerian/
Lembaga.
(5) Rencana kerja dan anggaran untuk Proyek yang dibiayai
melalui sumber dana SBSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) di antaranya memuat:
a. nama dan lokasi satuan kerja Kementerian/Lembaga
pelaksana Proyek;
b. nama dan lokasi Proyek;
c. nilai alokasi Proyek;
d. ruang lingkup Proyek; dan
e. rincian paket pekerjaan/kegiatan Proyek,
sesuai bahan penyusunan pagu anggaran rancangan
APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
(6) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam dokumen pelaksanaan
anggaran.
Pasal 17
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pengelolaan SBSN memberikan nomor kode
pembiayaan/ register pembiayaan Proyek berdasarkan
pagu anggaran yang ditetapkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3).
(2) Direktur Jenderal menyampaikan nomor kode
pembiayaan/register sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk proses
penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran.
Pasal 18
( 1) Tata cara pengalokasian pagu anggaran Proyek dalam
DIPA Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang penganggaran.
(2) Pengalokasian pagu anggaran Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk
pembiayaan tahun jamak (multi years) atau tahun tunggal
(single year).
Pasal 19
(1) Alokasi anggaran Proyek yang telah ditetapkan dalam
Undang-Undang APBN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan perubahan pada tahun
berjalan melalui revisi dan/ atau rekomposisi anggaran
Proyek.
(2) Revisi dan/ a tau rekomposisi anggaran Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam rangka:
a. lanjutan/luncuran pelaksanaan Proyek tahun
anggaran sebelumnya;
-- 13 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa
dana Proyek tahun anggaran berkenaan yang sudah
tidak digunakan; dan/ atau
c. rekomposisi pendanaan antartahun anggaran untuk
percepatan atas pelaksanaan Proyek tahun jamak.
(3) Revisi dan/ atau rekomposisi anggaran Proyek
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai
dengan keterituan peraturan perundang-undangan di
bidang penganggaran.
BABV
PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN
KINERJA PROYEK
Pasal20
( 1) Kernen terian / Lem bag a Pemrakarsa Proyek melaksanakan
Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang pelaksanaan APBN.
(2) Proyek dengan pembiayaan tahun jamak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat terdiri dari paket
pekerjaan yang pelaksanaannya bersifat tahunan
dan/ a tau bersifat tahun jamak.
(3) Proyek dengan pembiayaan tahun tunggal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) hanya terdiri dari paket
pekerjaan yang pelaksanaannya bersifat tahunan.
Pasal21
(1) Penggunaan jenis kontrak untuk pelaksanaan paket
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang penganggaran.
(2) Jenis kontrak untuk pelaksanaan paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jenis
kontrak tahunan atau jenis kontrak tahun jamak.
(3) Paket pekerjaan tahunan dalam Proyek dengan
pembiayaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2) diberikan nomor kode pembiayaan/
register Proyek tahun jamak.
(4) Dalam hal paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak terselesaikan sampai dengan akhir masa
kontrak dalam tahun anggaran berkenaan, penyelesaian
sisa pekerjaannya dapat dilanjutkan ke tahun anggaran
berikutnya sepanjang bukan merupakan pembiayaan
tahun jamak periode tahun terakhir.
(5) Penyelesaian sisa pekerjaan untuk paket pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui
mekanisme pemberian kesempatan untuk penyelesaian
pekerjaan Proyek paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan.
(6) Tata cara penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai tata cara
pelaksanaan pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui
penerbitan SBSN.
-- 14 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal22
Alokasi dana non kontraktual pada Proyek dengan jenis
kontrak tahun jamak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) yang tidak dan/ atau belum direalisasikan pada tahun
anggaran berkenaan dapat dilanjutkan ke tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan periode kontrak tahunjamak Proyek.
Pasal23
(1) Dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja
pelaksanaan Proyek, Kernen terian/ Lembaga Pemrakarsa
Proyek dapat melakukan langkah pengelolaan kinerja
melalui:
a. pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa
dana Proyek yang sudah tidak digunakan; dan/ atau
b. percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak.
(2) Pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa dana
Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di
antaranya dilakukan untuk:
a. pekerjaan tarn bah ( contract change orden;
b. optimalisasi sisa anggaran;
c. percepatan pembiayaan;
d. percepatan pelaksanaan Proyek kontrak tahun
jamak;
e. penyesuaian harga atau eskalasi Proyek kontrak
tahun jamak;
f. penyesuaian harga atau eskalasi khusus yang
disebabkan perubahan kebijakan perpajakan atau
kenaikan harga bahan bakar minyak; dan/ atau
g. perbaikan cacat mutu dan/atau penanganan situasi
darurat (force majeure).
(3) Percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan
melalui pergeseran anggaran dalam rangka rekomposisi
pendanaan antartahun anggaran.
(4) Pergeseran anggaran untuk percepatan pelaksanaan
Proyek tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan melalui:
a. peminjaman pagu; dan/ atau
b. pemanfaatan sisa kontraktual.
(5) Peminjaman pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. merupakan percepatan pelaksanaan Proyek kontrak
tahun jamak tahun anggaran berikutnya ke tahun
anggaran berkenaan; dan
b. alokasi anggaran untuk pelaksanaan Proyek
bersumber dari penundaan pelaksanaan Proyek
kontrak tahun jamak lain dari tahun anggaran
berkenaan ke tahun anggaran berikutnya.
(6) Pelaksanaan pemanfaatan sisa dana kontraktual
dan/ atau sisa dana Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan percepatan pelaksanaan Proyek tahun jamak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan
dengan terlebih dahulu melakukan revisi dokumen
pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran.
-- 15 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal24
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pengelolaan SBSN melakukan pengelolaan kinerja
pelaksanaan Proyek, yang paling sediki t beru pa:
a. pengelolaan atas perkembangan kinerja pelaksanaan
Proyek, termasuk pengelolaan kinerja sebelum efektif
berlakunya dokumen pelaksanaan anggaran/ pra
DIPA;
b. pengelolaan atas pelaksanaan pembayaran/
pencairan dana Proyek, termasuk kesesuaian
Rencana Penarikan Dana Proyek;
c. pengelolaan administrasi penganggaran Proyek,
termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran
Proyek dalam rangka pemanfaatan sisa kontrak
dan/ atau dana tidak terserapuntuk optimalisasi dan
percepatan Proyek, pelaksanaan lanjutan/luncuran
Proyek, serta penundaan dan penghentian
pembayaran;
d. pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek
termasuk mitigasi risiko kinerja penyerapan
anggaran dan aspek fiskal dalam rangka penerusan
SBSN;dan
e. koordinasi pengelolaan dana Rekening Khusus SBSN
dan/ atau pembiayaan pendahuluan Proyek.
(2) Dalam rangka pengelolaan kinerja pelaksanaan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJPPR c.q. unit
eselon II pada DJPPR yang menangani pengelolaan SBSN
melakukan kegiatan di antaranya:
a. melakukan pembekalan teknis kepada Kementerian/
Lembaga sebelum dimulainya pelaksanaan Proyek;
b. melakukan reviu kinerja atas pelaksanaan Proyek
bersama Kementerian/Lembaga, yang dilaksanakan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester;
c. melakukan dialog kinerja bersama Kementerian/
Lembaga dengan kinerja pelaksanaan Proyek rendah,
yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun;
d. melakukan pengisian Rekening Khusus SBSN
berdasarkan Rencana Penarikan Dana Proyek dari
Kementerian/Lembaga, yang dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali setiap bulan;
e. memfasilitasi kepada Kementerian/Lembaga dalam
rangka optimalisasi dan percepatan Proyek termasuk
pemanfaatan sisa kontrak dan/ a tau dana tidak
terserap;
f. memfasili tasi kepada Kernen terian / Lem baga dalam
rangka pelaksanaan langkah akhir tahun anggaran;
g. memfasilitasi kepada Kementerian/Lembaga dalam
rangka pelaksanaan penyelesaian lanjutan/luncuran
Proyek; dan
h. melakukan pengembalian sisa dana Rekening
Khusus SBSN.
-- 16 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB VI
PEMBIAYAAN PENGADAAN LAHAN
MELALUI PENERBITAN SBSN
Pasal25
(1) Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek dapat
mengusulkan alokasi pembiayaan pengadaan lahan yang
akan digunakan sebagai lokasi pembangunan Proyek
melalui penerbitan SBSN.
(2) Alokasi pembiayaan pengadaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan pada
Proyek yang bersifat tahun jamak.
(3) Pembiayaan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi satu kesatuan pembiayaan
Proyek.
(4) Pembiayaan pengadaan lahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) termasuk alokasi anggaran untuk ganti rugi
pengadaan tanah bagi Proyek yang dilakukan oleh
Kementerian/Lembaga dan/ atau melalui Lembaga lain
yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(5) Lahan yang dapat diusulkan untuk mendapatkan alokasi
pembiayaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus memenuhi kriteria kesiapan lahan Proyek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
(6) Alokasi anggaran untuk ganti rugi pengadaan tanah bagi
Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Proyek
pada tahun berjalan dapat dilakukan melalui
pemanfaatan sisa dana kontraktual dan/ atau sisa dana
Proyek yang sudah tidak digunakan dengan terlebih
dahulu melakukan revisi dokumen pelaksanaan anggaran.
(7) Tata cara dan pelaksanaan pengadaan lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
DUKUNGAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN KREATIF
Pasal26
(1) Proyek dapat diintegrasikan dan menjadi bagian dari
pelaksanaan anggaran untuk proyek yang dibiayai selain
melalui penerbitan SBSN (blended financing), termasuk
dengan proyek KPBU, proyek dengan pendanaan dari
daerah, badan usaha milik negara, dan/ atau sumber dana
lainnya.
(2) Integrasi Proyek dengan proyek KPBU sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. partisipasi Pemerintah melalui belanja Kementerian/
Lembaga untuk pembangunan Proyek yang akan
menjadi bagian dari paket proyek KPBU; atau
b. dukungan kelayakan dalam bentuk alokasi belanja
Kementerian/ Lembaga untuk pelaksanaan
pembangunan atau konstruksi sebagai bagian dari
dukungan teknis proyek KPBU.
-- 17 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Integrasi Proyek dengan proyek yang dibiayai selain
melalui penerbitan SBSN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) .dilaksanakan dengan ketentuan:
a. seluruh proses perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengelolaan Proyek dilakukan
dengan mengikuti seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang SBSN; dan
b. output pembiayaan melalui sumber dana SBSN
dicatat sebagai aset SBSN dan tidak dapat
dipindahtangankan sampai dengan jatuh tempo
SBSN.
Pasal 27
(1) Menteri dapat melakukan penerusan SBSN kepada
pemerintah daerah atau badan usaha milik negara.
(2) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui mekanisme:
a. pinjaman daerah;
b. pemberian pinjaman kepada badan usaha milik
negara; dan
c. investasi pemerintah.
(3) Penerusan SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 28
(1) Proyek dapat dilaksanakan untuk proyek yang hasil
pembiayaannya akan diserahkan kepada pihak lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pembiayaan Proyek yang hasil pembiayaannya akan
diserahkan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) di antaranya untuk:
a. penyerahan kepada daerah guna dukungan
pelaksanaan tugas pembantuan dan/ atau
dekonsentrasi;
b. pelaksanaan program hibah jalan/jembatan daerah;
dan
c. penggantian atas aset yang berupa bangunan
dan/ a tau konstruksi milik daerah yang terdampak
dari proses pembangunan Proyek.
(3) Tata cara atau mekanisme penyerahan objek hasil
pembiayaan Proyek kepada pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) termasuk kewajiban atas
fungsional dan keberlanjutan pengelolaan aset hasil
pembiayaan tersebut setelah penyerahan objek hasil
pembiayaan Proyek dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
-- 18 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB VIII
PENATAUSAHAAN,PEMANTAUAN,EVALUASIDAN
PELAPORAN ATAS PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI
PENERBITAN SBSN
Bagian Kesatu
Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan oleh
Pemrakarsa Proyek
Pasal 29
Pemrakarsa Proyek melakukan penatausahaan Proyek, yang
paling sedikit berupa:
a. pengelolaan administrasi terhadap:
1) perencanaan dan pengusulan Proyek;
2) pelaksanaan Proyek;
3) pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan
Proyek;
4) pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek; dan
5) kewajiban pengembalian untuk Proyek penerusan
SBSN.
b. pengelolaan risiko termasuk langkah percepatan
penyelesaian pelaksanaan Proyek.
Pasal30
(1) Pemrakarsa Proyek melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap kinerja Proyek yang dibiayai melalui SBSN.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pada tahapan:
a. pelaksanaan, yang meliputi pemantauan dan evaluasi
terhadap:
1) perkembangan realisasi penyerapan dana;
2) pencapaian fisik Proyek;
3) permasalahan yang dihadapi;
4) tindak lanjut yang diperlukan; dan
b. penyelesaian pekerjaan Proyek.
Pasal 31
Pemrakarsa Proyek menyusun laporan pemantauan dan
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dalam
bentuk:
a. laporan pelaksanaan Proyek; dan
b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.
Pasal 32
(1) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a memuat rekapitulasi realisasi
penyerapan dana dan data pendukung berupa:
a. perkembangan pencapaian fisik Proyek yang
mencakup perbandingan antara rencana
penyelesaian pekerjaan Proyek dan realisasi
pelaksanaannya; dan
b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
Proyek serta tindak lanjut yang diperlukan.
-- 19 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) disampaikan dengan cara:
a. satuan kerja pelaksana Proyek mengisi form
pelaporan yang terdapat pada sistem aplikasi
pengelolaan kinerja Proyek SBSN secara bulanan;
b. unit eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa
Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form
pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
untuk keseluruhan satuan kerja dan
menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri u.p
Direktur Jenderal;
c. penyampaian form pelaporan sebagaimana dimaksud
pada huruf b dilakukan setiap triwulan, paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
d. dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana
dimaksud pada huruf c merupakan hari libur atau
hari yang diliburkan, penyampaian form pelaporan
dilakukan pada hari kerja berikutnya; dan
e. penyampaian form pelaporan sebagaimana dimaksud
pada huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan
ketentuan dan format laporan tercantum dalam
Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal33
(1) Untuk Proyek bersifat tahunan yang belum terselesaikan
sampai dengan berakhirnya kontrak pada tahun anggaran
berjalan, dapat diberikan kesempatan penyelesaian
pekerjaan Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan
pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan
SBSN.
(2) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 huruf a atas Proyek bersifat tahunan yang
belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan cara:
a. satuan kerja pelaksana Proyek mengisi form
pelaporan yang terdapat pada sistem aplikasi
pengelolaan kinerja Proyek SBSN secara bulanan;
dan
b. unit eselon I Kementeriari/Lembaga Pemrakarsa
Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form
pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
untuk keseluruhan satuan kerja dan
menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri
melalui Direktur Jenderal paling lama 15 (lima belas)
hari kalender setelah berakhirnya penyelesaian
pekerj aan Proyek.
Pasal34
(1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 huruf b memuat paling sedikit:
a. salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan
b. salinan pengajuan usulan penetapan status
penggunaan Proyek yang mengacu pada ketentuan
-- 20 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan BMN.
(2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri u.p.
Direktur Jenderal paling lambat 12 (dua belas) bulan
setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek
berakhir.
Bagian Kedua
Penatausahaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
oleh Kernen terian Keuangan
Pasal 35
(1) Menteri melakukan penatausahaan, pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan mengenai realisasi penyerapan
serta aspek keuangan lain atas pelaksanaan Proyek.
(2) Kegiatan penatausahaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
sedikit terdiri atas:
a. pengelolaan pelaksanaan pembayaran dana Proyek,
termasuk kesesuaian Rencana Penarikan Dana
Proyek;
b. pengelolaan administrasi penganggaran Proyek,
termasuk langkah revisi dan rekomposisi anggaran
Proyek;
c. pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek
termasuk langkah optimalisasi, percepatan,
pelaksanaan luncuran/lanjutan, serta penundaan
atau penghentian pembayaran Proyek, serta mitigasi
risiko kinerja penyerapan anggaran dan aspek fiskal
dalam rangka penerusan SBSN; dan
d. pengelolaan Rekening Khusus SBSN dan/ atau
pembiayaan pendahuluan Proyek.
Pasal36
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pengelolaan SBSN melakukan kegiatan penatausahaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(2) Kegiatan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan
kinerja atas pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24.
Pasal37
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proyek melakukan
pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek
dengan mendasarkan pada:
a. laporan hasil pemantauan dan evaluasi oleh
Pemrakarsa Proyek se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dan Pasal 31; dan
b. Rencana Penarikan Dana Proyek.
-- 21 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2) Pemantauan terhadap realisasi penyerapan dana Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
a. membandingkan antara Rencana Penarikan Dana
Proyek dan realisasi penyerapan dana Proyek; dan
b. membandingkan antara total nilai alokasi anggaran
Proyek dan realisasi nilai kontraktual Proyek,
untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan/ atau penerima
penerusan SBSN maupun secara rinci untuk tingkat
satuan kerja Kementerian/Lembaga.
(3) Dalam hal diperlukan, pemantauan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unit-unit terkait
di lingkungan Kementerian Keuangan dan Kementerian
Perencanaan.
Pasal38
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proyek melakukan
evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan kriteria sebagai berikut:
a. "baik" untuk Proyek dengan persentase kesenjangan
antara rencana dan realisasi kurang dari 25% (dua
puluh lima perseratus) yang berarti realisasi
penyerapan dana Proyek telah sesuai atau lebih cepat
dari jadwal yang direncanakan;
b. "kurang" untuk Proyek dengan persentase
kesenjangan antara rencana dan realisasi mencapai
25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 75%
(tujuh puluh lima perseratus) yang berarti realisasi
penyerapan dana Proyek lebih lambat dari jadwal
yang direncanakan; atau
c. "rendah" untuk Proyek dengan persentase
kesenjangan antara rencana dan realisasi sebesar
lebih dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) yang
berarti realisasi penyerapan dana Proyek sangat
lam bat dari jadwal yang direncanakan.
(3) Evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap
triwulan atau dalam hal diperlukan.
(4) Metode penghitungan terhadap kesenjangan penyerapan
dana Proyek mengacu pada penghitungan tercantum
dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menggunakan dokumen sumber paling sedikit berupa
laporan pelaksanaan pekerjaan Proyek yang disampaikan
oleh satuan kerja pelaksana Proyek melalui sistem aplikasi
pengelolaan kinerja Proyek.
Pasal 39
( 1) Hasil evaluasi se bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(1) berupa laporan hasil evaluasi atas pelaksanaan Proyek.
-- 22 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan kepada unit eselon II pada DJPPR yang
menangani pengelolaan SBSN sebagai bahan untuk
penyusunan rekomendasi kepada Kementerian/Lembaga
Pemrakarsa Proyek.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diberikan terhadap Kementerian/Lembaga dengan kriteria
penilaian "kurang" dan "rendah".
BAB IX
REKOMENDASI TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN
PROYEK
Pasal40
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pengelolaan SBSN menyusun rekomendasi se bagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat usulan kepada Pemrakarsa Proyek untuk
mengambil langkah percepatan pelaksanaan penyelesaian
Proyek.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pemrakarsa Proyek oleh Direktur
Jenderal atas nama Menteri.
Pasal 41
Rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemantauan Proyek
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 40, disusun dengan paling
sediki t mem pertim bangkan:
a. evaluasi atas realisasi penyerapan dana pelaksanaan
anggaran Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
ayat (1); dan
b. perkembangan pengelolaan kinerja pelaksanaan Proyek di
antaranya berupa:
1) perkembangan pelaksanaan tender/ pengadaan dan
rencana pemanfaatan sisa kontrak;
2) pengelolaan administrasi penganggaran Proyek,
termasuk langkah revisi dan rekomposisi dalam
rangka optimalisasi dan percepatan Proyek,
pelaksanaan lanjutan/luncuran serta pelaksanaan
penyelesaian pekerjaan Proyek;
3) perkembangan pengelolaan dana Rekening Khusus
SBSN dan/ atau pembiayaan pendahuluan Proyek,
serta pemenuhan administrasi kewajiban
pembayaran Proyek;
4) pemenuhan administrasi persetujuan dan
rekomposisi pembiayaan tahunan Proyek yang
bersifat kontrak tahun jamak; dan
5) pengelolaan risiko pelaksanaan anggaran Proyek
termasuk mitigasi risiko kinerja penyerapan
anggaran Proyek.
-- 23 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal42
(1) Dalam hal Proyek memiliki kriteria "rendah" untuk
realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (2) huruf c dan/ atau berpotensi tidak selesai,
dapat dilakukan pemantauan Proyek secara langsung di
lapangan ( on site visit).
(2) Dalam rangka pemantauan Proyek secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemantau Proyek
harus menyusun kertas kerja pemantauan Proyek yang
memuat paling sedikit:
a. identifikasi permasalahan;
b. saran dan rekomendasi pemecahan masalah; dan
c. rencana tindak lanjut oleh Kementerian/Lembaga.
(3) Kertas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen atau
kuasa pengguna anggaran satuan kerja pelaksana Proyek
dan pejabat atau pegawai yang ditugaskan melakukan
pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pasal43
(1) Pemantauan Proyek secara langsung di lapangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan
ketentuan:
a. Pemantau Proyek dilarang memberikan arahan yang
dapat menyebabkan perubahan output, desain
konstruksi, dan/ atau desain pekerjaan Proyek;
b. Kementerian/Lembaga dan/ atau penyedia jasa
dalam rangka pelaksanaan Proyek dilarang
memberikan uang, barang, jasa, dan/atau bentuk
lainnya kepada Pemantau Proyek sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
c. Pemantau Proyek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (2) dilarang meminta dan/ atau
menerima segala pem berian dari
Kementerian/Lembaga dan/ atau penyedia jasa
terkait dengan pelaksanaan pemantauan Proyek baik
yang berupa uang, barang, jasa, dan/atau bentuk
lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai
pemberantasan tindak pidana korupsi.
(2) Dalam rangka pemantauan Proyek secara langsung di
lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kementerian/ Lembaga pelaksana Proyek harus menyusun
dan menatausahakan buku catatan (log book) yang
memuat data kunjungan Pemantau Proyek berupa:
a. tanggal pemantauan Proyek;
b. nama dan instansi Pemantau Proyek;
c. keperluan dilakukannya pemantauan Proyek; dan
d. hasil tindak lanjut yang disarankan.
-- 24 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Pemantau Proyek harus mengisi buku catatan (log book)
yang telah disediakan oleh Kementerian/Lembaga
pelaksana Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
BABX
PENYELESAIAN DAN/ATAU PEMBATALAN
PEMBIAYAAN
Pasal44
(1) Menteri dan Menteri Perencanaan dapat menyampaikan
rekomendasi kepada pimpinan Kernen terian/ Lembaga
Pemrakarsa Proyek mengenai penyelesaian dan/ a tau
pembatalan pembiayaan Proyek dalam hal:
a. penyerapan anggaran rendah; dan/ atau
b. penggunaan anggaran tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Rekomendasi mengenai langkah penyelesaian dan/ atau
pembatalan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan melalui penetapan bersama oleh
Menteri dan Menteri Perencanaan.
(3) Penetapan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam bentuk surat bersama Menteri dan
Menteri Perencanaan setelah melalui proses pembahasan
bersama antara Pemrakarsa Proyek, Kementerian
Perencanaan dan Kementerian Keuangan.
(4) Pemrakarsa Proyek bertanggungjawab secara mutlak atas
Proyek yang direkomendasikan untuk dilakukan
penyelesaian dan/ atau pembatalan pembiayaan.
Pasal 45
(1) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan penyelesaian
dan/atau pembatalan pembiayaan Proyek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal
Anggaran.
(2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menindaklanjuti
penetapan penyelesaian dan/ atau pembatalan
pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan menyampaikan surat permintaan penghentian
pembayaran kepada kantor pelayanan perbendaharaan
negara untuk menghentikan penerbitan surat perintah
pencairan dana Proyek sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB XI
PENGELOLAAN OBJEK
HASIL PEMBIAY AAN PROYEK
Pasal46
Pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek dilaksanakan oleh
Pemrakarsa Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
-- 25 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal47
Pemrakarsa Proyek se bagaimana dimaksud dalam Pasal 46
dilarang untuk memindahtangankan atau menghapuskan
objek hasil pembiayaan Proyek sampai dengan waktu jatuh
tempo SBSN.
Pasal48
(1) Ketentuan mengenai larangan pemindahtanganan objek
hasil pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 7 dikecualikan dalam hal pemindahtanganan
dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan, termasuk un tuk pelaksanaan
penerusan SBSN atau penyerahan objek hasil pembiayaan
Proyek yang akan diserahkan kepada pihak lain.
(2) Ketentuan mengenai larangan penghapusan objek hasil
pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 dikecualikan dalam hal kondisi objek hasil pembiayaan
Proyek sudah rusak atau musnah.
(3) Tata cara pemindahtanganan atau penghapusan objek
hasil pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal49
(1) Dalam hal dilakukan pemindahtanganan atau
penghapusan atas objek hasil pembiayaan Proyek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah
melakukan penggantian dasar penerbitan SBSN dengan
menggunakan dasar penerbitan SBSN lain yang memenuhi
persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama
dengan objek hasil pembiayaan Proyek yang
dipindahtangankan atau dihapuskan.
(2) Tata cara penggantian dasar penerbitan SBSN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal50
Pemrakarsa Proyek wajib membuat penanda aset SBSN dengan
mencantumkan informasi sumber dana SBSN dan tahun
pendanaan Proyek pada papan nama Proyek pada saat
pelaksanaan pembangunan Proyek dan prasasti peresmian
Proyek.
Pasal 51
(1) Objek hasil pembiayaan Proyek, wajib dilakukan
pendaftaran dan/atau pencatatan sebagai BMN.
(2) Pendaftaran dan/ atau pencatatan sebagai BMN atas objek
hasil pembiayaan Proyek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemrakarsa
Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pengelolaan BMN.
(3) BMN yang merupakan objek hasil pembiayaan Proyek
dapat diberikan penanda khusus di dalam sistem
informasi pengelolaan BMN.
-- 26 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal52
(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan laporan
pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek kepada
Menteri u.p. Direktur Jenderal dan ditembuskan kepada
Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara.
(2) Laporan pengelolaan objek hasil pembiayaan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. laporan pendaftaran dan/ atau pencatatan Proyek
sebagai BMN; dan
b. laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan
Proyek.
(3) Laporan pendaftaran dan/ atau pencatatan Proyek sebagai
BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
disampaikan pada saat pendaftaran dan/ atau pencatatan
Proyek se bagai BMN se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (1), dan paling sedikit mencantumkan:
a. kode satuan kerja;
b. kode barang;
c. nomor urutan pendaftaran; dan
d. nilai perolehan.
(4) Laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
paling lambat pada tahun ke-2 setelah tahun selesainya
pelaksanaan Proyek, dan paling sedikit mencantumkan:
a. kode satuan kerja;
b. nama Proyek;
c. tahun pembiayaan; dan
d. manfaat dari hasil pembangunan Proyek.
(5) Manfaat dari hasil pembangunan Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi manfaat yang
diterima oleh perekonomian dan/ atau masyarakat/
lingkungan, di antaranya:
a. manfaat yang bersifat umum, antara lain:
1) penenmaan negara;
2) penyerapan tenaga kerja; dan
3) peningkatan mutu/kualitas/kapasitas.
b. manfaat yang bersifat khusus untuk masing-masing
sektor proyek, antara lain:
1) kemantapan jalan dan jembatan atau jaringan
irigasi, air baku, pengamanan pantai-rawa, dan
pengendalian banjir;
2) penghematan waktu tempuh dan peningkatan
keselamatan transportasi; dan
3) peningkatan produktivitas perindustrian,
pertanian, perikanan, dan riset-teknologi.
(6) Laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan
dengan cara:
a. satuan kerja pelaksana Proyek atau unit kerja pada
eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek
mengisi form pelaporan yang terdapat pada sistem
aplikasi pengelolaan kinerja Proyek SBSN; dan
-- 27 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. unit eselon I Kementerian/Lembaga Pemrakarsa
Proyek mengkonsolidasikan hasil pengisian form
pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
untuk keseluruhan satuan kerja dan
menyampaikannya secara tertulis kepada Menteri
u.p. Direktur Jenderal.
Pasal53
(1) DJPPR c.q. unit eselon II pada DJPPR yang menangani
pengelolaan SBSN melakukan pengukuran terhadap
pencapaian target output dan outcome dari hasil
pelaksanaan Proyek.
(2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah selesainya proses pembangunan Proyek
dan berdasarkan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan
dari hasil pem bangunan Proyek.
(3) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan membandingkan realisasi output dan
outcome dari hasil pelaksanaan Proyek berdasarkan
laporan manfaat hasil pelaksanaan pembangunan Proyek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, dengan target
output dan outcome yang akan dihasilkan dari
pembangunan Proyek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (2) huruf c.
(4) Hasil pengukuran terhadap pencapaian target output dan
outcome dari hasil pelaksanaan Proyek sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bagian dari
evaluasi program pembiayaan Proyek dan bahan masukan
untuk proses perencanaan pembiayaan Proyek.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. perencanaan, pengusulan, dan pengalokasian anggaran
Proyek yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2019
tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan selesainya pelaksanaan Proyek; dan
b. pengelolaan terhadap Proyek dan/ atau objek hasil
pembiayaan Proyek yang telah dialokasikan dalam APBN,
dilakukan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.08/2019
tentang Tata Cara Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1145); dan
-- 28 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016
tentang Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Pembiayaan Proyek/Kegiatan melalui Penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1055) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
4/PMK.08/2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.08/2016 tentang Tata
Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan
Proyek/ Kegiatan melalui Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal56
Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
-- 29 of 38 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 992
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
rt
- . . t.
. .
. -
. �
[!] . . .
-- 30 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 138 TAHUN 2023
TENT ANG
TATA CARA PENGELOLAAN PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT
BERHARGA SY ARIAH NEGARA
A. FORMAT MATRIKS KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN
MATRIKS KESIAPAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI
MELALUI PENERBITAN SBSN
TAHUN ANGGARAN ..
Kesiapan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Kesiapan Administrasi dan Perizinan Kesiapan Organisasi Kerja dan lndikator Kinerja
Rincian Jadwal Metode dan Target Waktu Administrasi Perizinan Rekomendasi Organisasi dan Rencana Target Waktu Pelaksanaan Proyek
Unit Kesiapan lahan waktu Pengadaan Barang/Jasa (Amdal dan/atau Teknis PUPR / Manajemen Penarikan Dana
Organisasi/ Pengadaan perizinan lainnya) lnstansi Lain Pelaksanaan
Satker Nam a Barang/Jasa (dalam hal Kegiatan
NO Pelaksana Proyek/Kegiatan di perlukan) (pejabat PA,
Proyek/Kegi SBSN KPA, PPK, dsb)
atan Status No. Ket. Ada/Belum Ada Pra-DIPA Tidak Target waktu Ada/Bel um No. Ket. Ada/Bel um Ket. Ada/Belum Ada Ada/Bel um Ket. Rincian Jadwal waktu waktu
Kepemilikan Sertifikat Pra-DIPA Penyelesaian ada lzin ada Ada Pelaksanaan dimulainya penyelesaian
Tender/Pengad Proyek pelaksanaan fisik fislk proyek
aan proyek
1
2
dst
Ditetapkan di
Pada tanggal
(tanda tangan clan cap jabatan)
(nama pejabat eselon I)
NIP
-- 31 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
B. FORMAT RENCANA PENARIKAN DANA PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN
RENCANA PENARIKAN DANA TAHUNAN
DAFTAR PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN
TAHUN ANGGARAN ....
A. KODE/ KEMENTERIAN/ LEMBAGA (XXX) / NAMA KEMENTERIAN / LEMBAGA
B. KODE / UNIT ORGANISASI (XX) / NAMA UNIT ESELON I
c. KODE / PROGRAM (XXX.XX.XX) / NAMA PROGRAM
D. KODE/PROYEK (XXXX) / NAMA PROYEK
E. JUMLAH PEMBIAYAAN Rp,00
(DALAM ANGKA DAN HURUF)
F. JENIS KONTRAK (KONTRAK TAHUN TUNGGAL / JAMAK)
NO. NAMA NAMAPROYEK NOMINAL JADWAL RENCANA PENARIKAN DANA (Rp)
SATUAN PEMBIAYAAN SBSN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
KERJA (Rp)
1.
2.
3.
dst
JUMLAH
Ditetapkan di
Pada tanggal
(tanda tangan dan cap jabatan)
(nama pejabat eselon I)
NIP
-- 32 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
C. FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROYEK DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SBSN
LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
Periode: (1)
KEMENTERIAN/LEMBAGA : (2)
UNIT ORGANISASI : (3)
PROGRAM : (4)
PROVINS! : (5)
KABUPATEN/KOTA : (6)
KODE/NAMA SATKER : (7)
1. PENYERAPAN KEUANGAN
JUMLAH TAHUN PEMBIAYAAN : D TAHUN TUNGGAL / D
TAHUN JAMAK *(8) : TAHUN KE- (9) DARI (10) TAHUN
NOMOR DAN TANGGAL DIPA : (11)
NILAI DIPA AWAL : (12)
NILAI DIPA REVIS! : (13)
NOMOR REGISTER : (14)
NO KEGIATAN URAIAN NOMOR DAN TANGGALAKHIR PAGU NILAI REALISASI KONTRAK S.D. PENYERAPAN KEUANGAN SISA PAGU SISA KONTRAK
PEKERJAAN TANGGAL KONTRAK KONTRAK KONTRAK TAHUN SEBELUMNYA TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN Ill TRIWULAN IV JUMLAH PROGRES
(15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) {22) (23) {24) (25) (26) (27={23+24+25+26)) (28=(27/20)"100) (29=(20-27)) (30=(21-22-27))
JUMLAH (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) ( 38=( 34+35+36+37)) (39=(38/31)"100) (40=(31-38)) (41=(31-33-38))
ii. PERKEMBANGAN FISIK
NO KEGIATAN URA I AN NOMORDAN TANGGALAKHIR NILAI PROGRES CAPAIAN FISIK (%)
PEKERJAAN TANGGAL KONTRAK KONTRAK KONTRAK S.D. TAHUN SEBELUMNYA S.D. TRIWULAN I S.D. TRIWULAN II S.D. TRIWULAN Ill S.D. TRIWULAN IV
(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (SO) (51) {52)
-- 33 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
111. KENDALA/PERMASALAHAN & STATUS TINDAK LANJUT
URAIAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI TINDAK TARGET WAKTU PIHAK
NO KEGIATAN SEJAK STATUS
PEKERJAAN JADWAL DAN PENYERAPAN LANJUT PENYELESAIAN TERKAIT
(53) (54) (SS) (56) (57) (58) (59) (60) (61)
rv. *) Diisi salah satu
................. , ..... (62)
Kepala Satuan Kerja
......................... (63)
NIP (64)
-- 34 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
NO URAIAN ISi
(1) Diisi periode pelaporan triwulanan
(2) Diisi nama Kementerian/Lembaga pemrakarsa proyek
(3) Diisi nama unit eselon I/ II pemrakarsa proyek
{4) Diisi na ma program sesua i DI PA
{5) Diisi propinsi lokasi proyek yang dilaksanakan
{6) Diisi kabupaten/ kota lokasi proyek yang dilaksanakan
(7) Diisi kode dan nama satuan kerja pemrakarsa proyek
{8) Diisi salah satu (Tahun Tunggal/ Tahun Jamak)
(9) Diisi posisi tahun pelaksanaan
(10) Diisi jumlah tahun pelaksanaan
(11) Diisi nomor & tanggal DIPA tahun berjalan
(12) Diisi nilai DIPA tahun berjalan yang sumber dananya berasal dari SBSN
(13) Diisi nilai DIPA tahun berjalan setelah revisi yang sumber dananya
berasal dari SBSN
(14) Diisi nomor register SBSN
(15) Diisi nomor urut kegiatan
(16) Diisi narna kegiatan yang dikerjakan sesuai DIPA yang sumber dananya
berasal dari SBSN
(17) Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari
SBSN
(18) Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber
dananya berasal dari SBSN
{19) Diisi tanggal batas akhir kontrak yang sumber dananya berasal dari SBSN
(20) Diisi nilai pagu DIPA TA berjalan untuk masing-masing pekerjaan yang
sumber dananya berasal dari SBSN
(21) Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber
dananya berasal dari SBSN
{22) Diisi realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya yang sumber dananya
berasal dari SBSN { khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(23) Diisi realisasi SP2D selama triwulan I yang sumber dananya berasal dari
SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal
penerbitan SP2D oleh KPPN)
(24) Diisi realisasi SP2D selama triwulan II yang sumber dananya berasal dari
SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal
penerbitan SP2D oleh KPPN)
(25) Diisi realisasi SP2D selama triwulan Ill yang sumber dananya berasal dari
SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal
penerbitan SP2D oleh KPPN)
(26) Diisi realisasi SP2D selama triwulan IV yang sumber dananya berasal dari
SBSN (Nilai yang dicatat adalah nilai bruto SPM sesuai tanggal
penerbitan SP2D oleh KPPN)
(27) Diisi jumlah realisasi SP2D (penjumlahan kolom 23 s.d kolom 26)
{28) Diisi persentase {perbandingan) antara jumlah realisasi SP2D (kolom 27}
denga n pagu DI PA (ko lo m 20)
(29} Diisi selisih antara pagu DIPA (kolom 20) dengan jumlah realisasi SP2D
(kolom 27)
(30) Diisi selisih antara nilai keseluruhan kontrak (kolom 21) dengan realisasi
kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 22) dan jumlah realisasi SP2D
(kolom 27)
{31) Diisi jumlah total pagu DIPA TA berjalan
�-
-- 35 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
(32) Diisi jumlah total nilai keseluruhan kontrak
(33) Diisi jumlah total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya
(34) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan I
(35) Diisi iumlah total realisasi SP2D selama triwulan II
(36) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan Ill
(37) Diisi jumlah total realisasi SP2D selama triwulan IV
(38) Diisi jumlah total realisasi SP2D (penjumlahan kolom 34 s.d kolom 37)
(39) Diisi persentase (perbandingan) antara jumlah total realisasi SP2D
(kolom 38) dengan total pagu DI PA (kolom 31)
(40) Diisi selisih antara total pagu DIPA (kolom 31) dengan jumlah total
realisasi SP2D (kolom 38)
(41) Diisi selisih antara nilai total keseluruhan kontrak (kolom 32) dengan
total realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya (kolom 33) dan jumlah total
realisasi SP2D (kolom 38}
(42} Diisi nomor urut kegiatan
(43} Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIP A yang sumber dananya
berasa I da ri SBSN
(44) Diisi uraian pekerjaan untuk proyek fisik a tau proyek non fisik yang
sumber dananya berasal dari SBSN
(45) Diisi nomor dan tanggal penandatanganan kontrak yang sumber
dananya berasal dari SBSN
(46) Diisi tanggal batas akhir kontrak yang- sumber dananva berasal dari
SBSN
(47) Diisi nilai keseluruhan untuk setiap kontrak pekerjaan yang sumber
dananya berasal dari SBSN
(48) Diisi realisasi capaian proyek s.d tahun sebelumnya yang sumber
dananya berasal dari SBSN (khusus untuk pembiayaan tahun jamak)
(49) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan I yang sumber dananya berasal
dari SBSN
(SO) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan II yang sumber dananya
berasal dari SBSN
(51) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan Ill yang sumber dananya
berasal dari SBSN
(52) Diisi realisasi capaian proyek s.d triwulan IV yang sumber dananya
berasa I da ri SBSN
(53) Diisi nomor urut kegiatan
(54) Diisi nama kegiatan yang dikerjakan sesuai DIP A yang sumber dananya
berasal dari SBSN yang terdapat kendala/ permasalahan
(55) Diisi uraian pekerjaan dari kegiatan yang sumber dananya berasal dari
SBSN yang terdapat kendala/ permasalahan
(56) Diisi kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pekerjaan
(57) Diisi tanggal/ waktu teriadinva kendala/ permasalahan
(58} Diisi belum selesai/ sudah selesai terkait kendala/ permasalahan yang
dihadapi
(59) Diisi tindak lanjut penyelesaian kendala/ permasalahan
(60) Diisi target tang-gal/ waktu penyelesaian kendala/ permasalahan
(61) Diisi pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian kendala/ permasalahan
(62) Diisi tempat dan tang-gal penandatang-anan
(63) Diisi nama Kepala satker
(64) Diisi NIP Kepa la satker
-- 36 of 38 --
jdih.kemenkeu.go.id
D. METODE PENGHITUNGAN KESENJANGAN PENYERAPAN DANA PROYEK
1. Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran
Selisih Nilai = Nilai Target% (triwulan) - Nilai Realisasi Anggaran %
Kinerja (triwulan)
Anggaran
2. Penghitungan Nilai Gap Penyerapan Dana
Nilai Gap Selisih Nilai Kinerja
Penyerapan = Anggaran x 100%
Dana Nilai Target
Contoh Penghitungan:
Suatu Kementerian/Lembaga membangun proyek yang dibiayai SBSN pada tahun
2013 dengan perencanaan target penyerapan dana setiap triwulan se besar 15%
(triwulan I), 40% (triwulan II), 85% (triwulan III), 100% (triwulan IV). Berapakah nilai
gap proyek tersebut apabila pada triwulan III realisasi penyerapan dana sebesar 75%?
Langkah 1:
Penghitungan Selisih Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan III
Selisih Nilai = Nilai Target% (triwulan) - N ilai Realisasi Anggaran %
Kinerja (triwulan)
Anggaran
= 85% - 75%
= 10%
Langkah 2:
Penghitungan Nilai Gap Anggaran pada triwulan III
Nilai Gap Selisih Nilai Kinerja
Penyerapan = Anggaran x 100%
Dana Nilai Target
= 10% x 100%
85%
= 11.76%
-- 37 of 38 --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
Target Triwulan
(%)
Nilai
Kinerja Selisih
Nilai
Gap
Kegiatan Triwulan
III
Nilai
I
II
III
IV
(%)
(%)
Kinerja
(%)
A.5
15
40
85
100
75
10
11.76
No.
Kategori
Kriteria
Nilai
Gap
(%)
-
1.
gap<
25%
Baik 11.76
�
2.
25%
s
gap
s 75%
Kurang
3.
gap>
75%
Rendah
[!]'..:!
;-r�,r,o,:::,
[!]
r-,•
•
�,t.
..
-- 38 of 38 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
tentang PERBANKAN, LEMBAGA KEUANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 138/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 20 states that project implementers must carry out projects in accordance with the applicable laws and regulations regarding the implementation of the APBN.
Pasal 31 requires project initiators to prepare monitoring and evaluation reports on project performance financed through SBSN.
Pasal 54 states that ongoing projects under the previous regulation (PMK No. 138/PMK.08/2019) may continue until completion, while new projects must adhere to the new regulation.