Lainnya
BerlakuOther 131/PMK.04/2018/2018
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat
No. 131 of 2018
Diterbitkan
21 Sep 2018
Berlaku
26 Sep 2018
Penerbit
Indonesia, Kementerian Keuangan
Status
Berlaku
No. 131 of 2018
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the framework for the operation of Kawasan Berikat (Bonded Zones) in Indonesia, aimed at enhancing investment, exports, and the development of the national industry. It replaces the previous regulation, PMK No. 147/PMK.04/2011, and is part of the government's efforts to streamline customs processes and encourage industrial growth.
The regulation affects various entities involved in bonded zone operations, including Penyelenggara Kawasan Berikat (Bonded Zone Organizers), Pengusaha Kawasan Berikat (Bonded Zone Entrepreneurs), and PDKB (Bonded Zone Operators). It applies to industries engaged in processing imported goods and those involved in export activities.
- Pasal 3 mandates that only Indonesian legal entities can operate as Penyelenggara Kawasan Berikat and Pengusaha Kawasan Berikat. - Pasal 4 specifies that Kawasan Berikat must be located in industrial areas or cultivation zones, with a minimum area of 10,000 m2 for cultivation zones. - Pasal 14 outlines the obligations of Penyelenggara Kawasan Berikat, including providing adequate facilities for customs officers and maintaining records for ten years. - Pasal 16 states that Penyelenggara Kawasan Berikat and Pengusaha Kawasan Berikat are responsible for customs duties and taxes on goods in the bonded zone. - Pasal 12 allows for the issuance of permits for processing activities aimed at export or import substitution.
- Kawasan Berikat (Bonded Zone): A designated area for storing imported goods for processing or assembly before export. - Penyelenggara Kawasan Berikat: The legal entity responsible for managing the bonded zone. - PDKB: A legal entity operating within a bonded zone. - Barang Modal (Capital Goods): Equipment used for construction or expansion of the bonded zone.
This regulation is effective immediately upon its issuance and replaces PMK No. 147/PMK.04/2011 and its amendments.
The regulation references various laws, including the Customs Law (Law No. 10 of 1995), the Excise Law (Law No. 11 of 1995), and other relevant government regulations regarding bonded zones and customs procedures.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 3 states that only Indonesian legal entities can operate as Penyelenggara Kawasan Berikat and Pengusaha Kawasan Berikat, ensuring local participation in bonded zone management.
According to Pasal 4, Kawasan Berikat must be located in industrial or cultivation areas, with a minimum area of 10,000 m2 for cultivation zones, ensuring adequate space for operations.
Pasal 14 outlines the responsibilities of Penyelenggara Kawasan Berikat, including providing facilities for customs officers and maintaining records for ten years, which is crucial for compliance.
Pasal 16 specifies that Penyelenggara Kawasan Berikat and Pengusaha Kawasan Berikat are liable for customs duties and taxes on goods within the bonded zone, emphasizing the financial responsibilities of operators.
Pasal 12 allows for the issuance of permits for processing activities aimed at export or import substitution, facilitating operational flexibility for businesses.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (80K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER.I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK =NDONESIA
NOMOR 131 /PMK.04/2018
Menilnbang
TENTANG
KAWASAN BERIKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai kawasan berikat telah
diatur clalam Peraturan Menteri Keuangan Non1or
147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat
sebagaimana telah beberapa kaii diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan N01nor
120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan. Ncmor 147/PMK.04/
2011 tentang Kawasan Berikat;
b. bahwa untuk lebih meningkatkan investasi dan ekspor
serta pengembangan industri nasional sebagai tindak
lanjut dari Peraturan Presiden No:nor 91 Tahun 2017
tentang Percepatan Pelaksanaar. Berusaha, perlu
mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.04/2011 tentang �awasan Berikat
sebagaimana telah beberapa kai diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
120/PMK.04/2013 tentang Perujahan Ketiga atas
Peraturan Menteri KeLangan
147/PMK.04/2011 ten.tang �awasan.
sebagaimana dimak. sud dala.111 huruf a;
Nomor
Berikat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 55 --
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
di111aksud dalain huruf a dan hun1f b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tenta:ig Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 ayat (9), dan
Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
tentang Tempat Penimbunan Eerikat sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan P�merintah Nomor 85
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Peme1intah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
Penimbunan Berikat, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Kawasan Berikat;
1. Undang-Undang Nomor 6 Ta:'.:mn 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembarai Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 tentang P:::netapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2008 tentang Perubahan Keeopat atas Undang
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 TahuL 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tamba11an Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3263� sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 55 --
tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Nomor 51, Ta1nbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5069);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612: sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tal1un 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4661);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105,
Tambahan Len1baran Negara Republik Indonesia
Nomor 4755);
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 55 --
Menetapkan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 l\"omor 61, Tambahan
Le1nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Noocr 32 Tahun 2009
tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279,
Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No1nor 5768);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN
BERIKAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dim.c.ksud dengan:
1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang
Nmnor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor
11 Tal1un 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1995 tentang Cukai.
3. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan,
tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan
tertentu yang digunakan untuk menilnbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan
penangguhan Bea Masuk.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 55 --
4. Kawasan Berikat adalah Te111pat Penimbunan Berikat
untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau
diimpor untuk dipakai.
5. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah badan hukum
yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola
kawasan untuk kegiatan pengusahaan Kawasan
Berikat.
6. Penyelenggara Kawasan Berikat sekaligus Pengusaha
Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut Pengusaha
Kawasan Berikat adalah badan h-..ikum yang
melakukan kegiatan penyelerggaraan sekaligus
pengusahaan Kawasan Berikat.
7. Pengusaha di Kawasan Berikat inerangkap
Penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya
disebut PDKB adalah badan huk--..im yang melakukan
kegiatan pengusahaan kawasan berikat yang berada
di dalam Kawasan Berikat milik Fenyelenggara
Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan
hukum yang berbeda.
8. Kegiatan Pengolahan adalah kegia-can:
a. mengolah barang dan/atau bahan dengan atau
tanpa bahan penolong menjadi barang hasil
produksi dengan nilai tambah yang lebih tinggi,
termasuk perubahan sifat dan fungsinya;
dan/atau
b. budidaya flora dan fauna.
9. Kegiatan Penggabungan adalah kegiatan
menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil
Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan sebagai
produk utama dengan barang jadi.
10. Barang Modal adalah barang yang digunakan oleh
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB berupa:
a. peralatan untuk pembangunan, perluasan, atau
konstruksi kawasan Berikat;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 55 --
b. mesin;
c. peralatan pabrik; dan/atau
d. cetakan (moulding),
termasuk suku cadang, tidak meliputi bah.an dan
perkakas untuk pembangunan, perluasan, atc.u
konstruksi Kawasan Berikat.
11. Bah.an Baku adalah ha.rang dai_ri/atau bah.an yang
akan diolal1 menjadi barang hasil produksi yang
mempunyai nilai guna yang lebih tinggi.
12. Bali.an Penolong adalah barang dan/atau bah.an selain
Bah.an Baku yang digunakan dalam Kegiatan
Pengolahan atau Kegiatan P�nggabungan yang
berfungsi membantu dalam proses procluksi.
13. Sisa Bahan Baku adalah Bah.an Baku yang inasih
tersisa yang tidak digunakan lagi dalam proses
produksi.
14. Bea Masuk adalah pungutan ::iegara berdasarkan
Unclang-Undang Kepabeanan yang dikenakan
terhadap barang yang diimpor.
15. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai
sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Cukai.
16. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang
selanjutnya disebut PPN atau PPN dan PPnBM adalah
pajak yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tal1un 1983 tentang Pajak Perta111bahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubal1,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2009 tentang Perubahan Ketiga 1tas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 55 --
1 7 . Hasil Produksi Kawasan Ber:kat ya:ig selanjutnya
disebut Hasil Produksi adalah hasil dari kegiatan
pengolahan atau kegiatan pengolahar: dan kegiatan
penggabungan sesuai yang tercantum dalam
keputusan mengenai penetapar: izin sebagai Kawasan
Berikat.
1 8 . Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ,
yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu
kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea
Masuk, Paj ak Pertambahan Nilai (PPN) , Paj ak
Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) , dan Cukai.
1 9. Paj ak Dalam Rangka Impor ya:ig selanjutnya disebut
PDRI adalah Paj ak Pertambahan Nilai (PPN), Paj ak
Penjualan atas Barang Mewar1 (PPnBM), dan/ atau
Paj ak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.
2 0 . Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
2 1 . Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
22. Direktur J enderal adalah Direktur J enderal Bea dan
Cukai.
23 . Kantor Wilayah atau Kantor Pe�ayanan Utama adalah
Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di
lingkungan Direktorat J enderal Bea dan Cukai tern pat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
24 . Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan
Direktorat Jenderal Bea :lan Cukai tempat
dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang
Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.
2 5. Pej abat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang citunjuk dalam j abatan
terten tu untuk melaksanakan tt.:gas tertentu.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 55 --
26. Petugas Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai yang bertugas di Kawasan
Berikat.
27. Badan Pengusal1aan Kawasan Bebas adalah Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas.
28. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya
disingkat SKP adalah siste1n kon1puter yang digunakan
oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan
pelayanan kepabeanan.
Pasal 2
(1) Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan
sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
(2) Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin
kelancaran arus barang.
(3) Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan
manajemen risiko.
(4) Berdasarkan manajemen risiko, terhadap Kawasan
Berikat dapat diberikan fasilitas di bidang kepabeanan
dan cukai berupa kemudahan:
a. pelayanan perizinan;
b. pelayanan kegiatan operasional; dan/atau
c. selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b.
BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PEKGUSAHAAN
Pasal 3
(1) Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan
dan pengusahaan Kawasan Berikat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 55 --
(2) Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh Penyelenggara
Kawasan Berikat yang berbadan hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia.
(3) Penyelenggara Kawasan
dimaksud pada ayat (2)
Berikat sebagaimana
melakukan kegiatan
menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan
pengusahaan Kawasan Berikat.
(4) Dalam 1 (satu) penyelenggarc.an Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan
1 (satu) atau lebih pengusahaan Kawasan Berikat.
(5) Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan oleh:
a. Pengusaha Kawasan Berika-=:; atau
b. PDKB.
(6) Pengusaha Kawasan Berikat ata.u PDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan
menimbun barang impor da:i./ atau barang yang
berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau
diimpor untuk dipakai.
(7) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) har..:ts berbadan hukum
Indonesia dan berkedudukan di ndonesia.
(8) Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan
pelayanan dan pengawasan secara proporsional
berdasarkan profil risiko layana.J. Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB.
Pasal 4
( 1 ) Kawasan Berikat harus berlokas·: di:
a. kawasan industri; atau
b. kawasan budidaya sesuai dengan rencana tata
ruang wilayah yang ditetapkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 55 --
- 1 0 -
(2) Luas lokasi untuk Kawasan Berikat yang berlokasi di
kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1 ) huruf b paling sedikit 1 0.000 m2 (sepuluh ribu
meter persegi) dalam satu hamparan .
BAB III
PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT
Pasal 5
Bangunan, tempat, dan / atau kawasan yang akan dij adikan
sebagai Kawasan Berikat harus ::nemenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari
j alan umum dan dapat d:lalui oleh kendc.raan
pengangkut peti kemas dan/ atau sarana pengangkut
peti kemas lainnya di air;
b. mempunyai batas-batas yang j elas berupa pembatas
alam atau pembatas buatan ·:::>erupa pagar pemisah,
dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan
c . digunakan untuk melakukan kegiatan incustri
pengolahan Bahan Baku menj adi Hasil Produksi .
Pasal 6
( 1 ) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan
pemberian 1zm Penyelenggc.ra Kawasan Berikat
dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama atas nama Menteri .
(2) Penetapan tempat sebagai Kawasan B erikat dan
pemberian 1zm Pengusaha Kawasan Berikat
dilimpahkan kewenangannya menj adi ditetapkan oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama atas nama Menteri.
(3) Pemberian 1zm sebagai PDKB dilimpa.J.kan
kewenangannya menj adi ditetapkan oleh Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
atas nama Menteri.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 55 --
(4) Penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan
pemberian izin Penyelenggara Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan
tempat sebagai Kawasan Berikat dan pemberian izin
Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan pemberian izir. PDKB sebagailnana
dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan izin
Kawasan Berikat dicabut.
(5) Dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDr�
merupakan Orang yang wajib memiliki Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), izin
Pengusaha Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) atau izin PDKB setagaima_-ia dimaksud
pada ayat (3) diberlakukan juga sebagai N01nor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
Pasal 7
(1) Untuk mendapatkan izin Penyelengga:ra Kawasan
Be:rikat, perusahaan yang akan menjadi Fenyelenggara
Kawasan Be:rikat ha:rus mengajukan permohonan
kepada Menteri c. q. Kepala Kantor V/ilayah atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Fenyelenggara
Kawasan Berikat harus:
a. sudah memiliki nomor induk berusaha;
b. memiliki izin usaha perdagangan, izin usana
pengelolaan kawasan, izin usaha industri,. atau
izin lain yang berkaitan den_gan penyelenggaraan
kawasan;
c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak
sesuai dengan aplikasi yang menunjukkan valid;
d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan
suatu kawasan, tempat, acau bangunan yang
mempunyai batas-batas yar.g jelas berikut peta
lokasijtempat dan rencana tata letak/denah yang
akan dijadikan Kawasan Berikat; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 55 --
e. telah clikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak
dan telah menyampaikan surat pemberitahuan
tahunan pajak penghasilan tahun pajak terakhir
sesuai dengan kewajibannya.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan
berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja bagi
Petugas Bea dan Cukai.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana din1aksud pada
ayat (3) belum dipenuhi, izin Penyelenggara Kawasan
Berikat dapat diberikan dengan ketentuan perusahaan
wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah
atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
Pasal 8
(1) Untuk mendapatkan izin Pengusaha Kawasan Berikat
atau izin PDKB, perusahaan yang akan menjadi
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB mengajukan
permohonan kepada Menteri c.q. Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(2) Perusahaan yang bermaksud menjadi Pengusa11.a
Kawasan Berikat atau PDKB harus:
a. sudah memiliki nomor induk berusal1a;
b. memiliki izin usaha industri;
c. memiliki hasil konfirmasi status wajib pajak
sesuai aplikasi yang menunjukkan valid;
d. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan
suatu tempat atau bangunan yang mempunyai
batas-batas yang jelas berikut peta lokasijtempat
dan rencana tata letak/denah;
e. memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB yaitu:
1. telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena
pajak dan telah menyampaikan surat
pemberitahuan tahunan pajak penghasilan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 55 --
tahun pajak terakhir sesuai dengan
kewajibannya; dan
2. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara
Kawasan Berikat dalam hal pen1sahaan
mengajukan permohonan izin PDKB.
(3) Permohonan sebagain1ana dimaksud pada ayat ( 1)
dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan
berdiri termasuk ruangan dan sarana kerja b�gi
Petugas Bea dan Cukai.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) belum dipenuhi, izin Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB dapat diberikan dengan ketentuan
perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas
waktu tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelay�an Utama.
Pasal 9
(1) Permohonan sebagai1nana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) dan dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan secara
elektronik melalui Portal Indonesia National Single
Window yang terintegrasi dengan sistem Online Single
Submission.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) tidak dapat dilakukan secara elektronik,
permohonan disampaikan secara tertulis kepada:
a. Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor
Pabean; atau
b. Kepala Kantor Pelayanan Utama.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah disampaikan, SKP memberikan respon
kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi
pabrik atau lokasi kegiatan usaha badan usal1a untuk:
a. melakukan pemeriksaan dokumen dan
pemeriksaan lokasi; dan
b. inenerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 55 --
- 1 4 -
(4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) telah disampaikan, Kepala Kantor Pabean
yang mengawasi lokasi pabrik atau lokasi kegiatan
usaha badan usaha:
a. melakukan pemeriksaan
pemeriksaan lokasi; dan
dokumen
b. menerbitkan berita acara pemeriksaan lokasi.
clan
(5) Pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lokasi, dan
pen er bi tan berita acara pemeriksaan lokasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ,
dilakukan paling lama 3 ( tiga) hari kerj a ter hi tung
setelah pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi
sebagaimana disampaikan dalam permohonan .
(6) Perusahaan yang bermaksud menj adi Penyelenggara
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, atau
PDKB harus melakukan pemaparan proses bisnis
kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama.
(7) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ,
dilakukan oleh wakil anggota direksi perusahaan.
(8) Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dilakukan paling cepat pada hari kerj a berikutnya
atau paling lambat 3 (tiga) hari kerj a setelah tanggal
penerbitan berita acara pemeriksaan lokasi.
(9) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama yang menerima pelimpahan kewenangan atas
nama Menteri memberikan :
a. persetujuan dengan menerbitkan Keputusan
Menteri Keuangan mengenai izin Penyelenggara
Kawasan Berikat, 1zm Pengusaha Kawasan
Berikat, atau izin PDKB ; ata-.i
b . penolakan dengan menerbitkan surat penolakan
disertai alasan penolakan.
( 1 0) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) diberikan paling lama 1 (satu) j am
setelah pemaparan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) selesai dilakukan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 55 --
- 1 5 -
( 1 1 ) Dalam hal pemaparan tidak dilakukan dalam waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) , Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
memberikan penolakan dengan menerbitkan surat
penolakan disertai alasan peno�akan .
Pasal 1 0
( 1 ) Untuk mendukung kemudc..han berusaha serta
peningkatan pelayanan dan pengawasan, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
yang menenma pelimpahan kewenangan atas nama
Menteri dapat menambahkan perlakuan tertentu
dalam 1zm Penyelenggara Kawasan Berikat, 1z1n
Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB.
(2) Perlakuan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) berupa:
a. toleransi penyusutan / penguapan/ pengurangan
sesuai dengan bisnis proses perusahaan dengan
melampirkan data dari lembaga atau instansi
yang kompeten;
b. kemudahan pemasukan dan / atau pengeluaran
atas barang curah;
c. kemudahan subkontrak; dan/ atau
d . perlakuan tertentu la:..nnya dengan tetap
mempertimbangkan aspek pengawasan dan/ atau
pelayanan .
(3) Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama atas nama Menteri dapat memberikan izin
penambahan lokasi Kawasan Berikat tidak dalam
1 (satu) hamparan untuk keperluan penimbunan
Bahan Baku dan / atau barang Hasil Produksi, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b; dan
b . berlaku ketentuan menger:ai Kawasan Berikat.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 55 --
- 1 6 -
Pasal 1 1
Perusahaan dan/ atau Orang yang bertanggung j awab
terhadap perusahaan tidak dapat diberikan 1zm
Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan
Berikat, dan/ atau izin PDKB dalam hal : .
a. pernah melakukan tindak pidana kepabeanan
dan / atau cukai yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, paling lama 1 0 (sepuluh) tahun
terhitung sej ak selesai menj alani hukuman pidana;
b. pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap, paling lama
1 0 (sepuluh) tahun terhitung sej ak putusan pailit;
dan/ atau
c. memiliki tunggakan utang di bidang kepabeanan,
Cukai, dan / atau perpaj akan.
Pasal 1 2
( 1 ) Izin Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan
kepada perusahaan yang oelakukan Kegiatan
Pengolahan barang:
a. untuk tuj uan ekspor, baik secara langsung
maupun tidak langsung;
b. untuk menggantikan barang 1mpor (import
substitution);
c. untuk mendukung hilirisasi industri; dan / atau
d. pada industri tertentu.
(2) Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf d meliputi:
a. industri penerbangan;
b. industri perkapalan;
c. industri kereta api; dan / atau
d. industri pertahanan dan keamanan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 55 --
- 1 7 -
· Pasal 1 3
( 1 ) Pengusaha Kawasan Berika- atau PD KB harus
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau
secara elektronik kepada Kepala Kan tor Pelayanan
Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
tentang kesiapan dan rencana memulai operasional
kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo
awal Bahan Baku, Bahan Penolong, Barang Modal,
peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
menj adi dasar bagi Kepala Kantor Pelayanan Utama
atau Kepala Kantor Pabean untuk:
a. memberikan akses ternadap SKP kepada
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha
Kawasan Berikat dan / atau PDKB ;
b . melakukan pemeriksaan saldo awal dan membuat
berita acara pencacahan (stock opname); dan
c. menugaskan Pej abat Bea dan Cukai untuk
melakukan kegiatan pelayanan dan pengawasan.
(3) Akses terhadap SKP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a diberikan dalam hal:
a. Penyelenggara Kawasan Berikat telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (4) ; dan/ atau
b . Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB telah
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 ayat (4) .
BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 1 4
Penyelenggara Kawasan Berikat waj ib :
a. memasang tanda nama perusahaan sebagai
Penyelenggara Kawasan Berikat pada tempat yang
dapat dilihat dengan j elas oleh umum;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 55 --
- 1 8 -
b . menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang
layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menj alankan
fungsi pelayanan dan pengawasan;
c . menyediakan sarana/ prasarana dalam rangka
pelayanan kepabeanan, berupa:
1 . komputer; dan
2 . media komunikasi data elektronik yang
terhubung dengan SKP Direktorat Jenderal B ea
dan Cukai;
d . menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Kantor
Pabean yang mengawasi dalam hal terdapat PDKB
yang belum memperpanj ang waktu sewa lokasi paling
lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu sewa
berakhir;
e. melaporkan kepada Kepala Kantor Pabean yang
mengawas1 apabila terdapat PDKB yang tidak
beroperasi;
f. mengajukan permohonan perubahan keputusan
penetapan tempat sebagai Kawasan Berikat dan izin
Penyelenggara Kawasan Berikat kepada Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama apabila
terdapat perubahan data yang tercantum dalam izin
Penyelenggara Kawasan Berikat;
g. membuat pembukuan atau catatan serta meny1mpan
dokumen atas Barang Moda� dan peralatan yang
dimasukkan untuk keperluan pembangunan /
konstruksi dan peralatan perkantoran Kawasan
Berikat;
h. menyimpan dan memelihara de:igan baik pada tempat
usahanya buku dan catatan serta dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0
( sepuluh) tahun;
L menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prms1p
prms1p akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 55 --
- 1 9 -
J. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau
Direktorat Jenderal Paj ak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan .
Pasal 1 5
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib:
a. memasang tanda . nama perusahaan sebagai
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB pada tempat
yang dapat dilihat dengan j elas oleh umum;
b. menyediakan sarana dan prasarana untuk
penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik
untuk Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang
diawasi oleh kantor pabean yang menerapkan sistem
pertukaran data elektronik untuk Kawasan Berikat;
c. mendayagunakan teknologi informasi untuk
pengelolaan pemasukan dan pengeluaran barang (IT
inventory) yang merupakan subsistem dari sistem
informasi akuntansi yang akan menghasilkan
informasi laporan keuangan dan dapat diakses untuk
kepentingan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai serta Direktorat Jenderal Paj ak;
d. mendayagunakan closed circuit television (cctv) untuk
pengawasan pemasukan dan per:geluaran barang yang
dapat diakses secara langsung (realtime) dan daring
(online) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta
Direktorat Jenderal Paj ak serta memiliki data rekaman
paling sedikit 7 (tujuh) hari sebelumnya.
e. mengajukan permohonan perutahan izin Pengusaha
Kawasan Berikat atau PDKB kepada Kepala Kantor
Wilayah atau Kepala Kantor Pelsyanan Utama apabila
terdapat perubahan data yang tercantum dalam 1zm
Pengusaha Kawasan Berikat atau izin PDKB ;
f. melakukan pencacahan (stock opname) terhadap
barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan,
Cukai, dan perpaj akan, dengan mendapatkan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 55 --
- 2 0 -
pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawas1,
paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun;
g. menyimpan dan memelihara dengan baik pada tempat
usahanya buku dan catatan serta dokumen yang
berkaitan dengan kegiatan usahanya selama 1 0
(sepuluh) tahun;
h. menyelenggarakan pembukuan mengenai pemasukan
dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Berikat
serta pemindahan barang dalam Kawasan Berikat
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia;
1. menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan
kegiatan Kawasan Berikat apabila dilakukan audit
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan / atau
Direktorat Jenderal Paj ak ses:iai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
J. menyampaikan laporan keuangan perusahaan
dan/ atau laporan tahunan perusahaan kepada Kepala
Kantor Pabean; dan
k. menyampaikan laporan atas dampak ekonomi dari
pemberian fasilitas Kawasan Berikat yang paling
sedikit memuat informasi mengenai nilai fasilitas fiskal
yang diberikan, nilai investasi: jumlah tenaga kerj a,
dan nilai penjualan hasil produksi kepada Kepala
Kantor Pabean 1 ( satu) tahun sekali.
Pasal 1 6
( 1 ) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, dan/ atau PDKB bertanggung j awab terhadap
Bea Masuk dan/ atau Cukai, dan PDRI yang terutang
atas barang yang berasal dari luar daerah pabean yang
berada atau seharusnya berada di Kawasan B erikat.
(2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, dan / atau PDKB bertanggung j awab terhadap
Cukai serta PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang
atas barang yang berasal dari tempat lain dalam
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 55 --
- 2 1 -
daerah pabean yang berada atau seharusnya berada di
Kawasan Berikat.
(3) Penyelenggara Kawasan BerikatJ Pengusaha Kawasan
Berikat, dan/ atau PDKB dibebaskan dari tanggung
j awab sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan
ayat (2) , dalam hal barang yang terutang:
a. musnah tanpa sengaj a;
b. diekspor dan / atau diekspor kembali;
c. diimpor untuk dipakai dengan menyelesaikan
kewajiban pabean, cukai, dan perpaj akan;
d. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean;
e. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan B erikat
lainnya;
f. dikeluarkan ke pengusaha di Kawasan B ebas
yang telah mendapat izin usaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas;
g. dikeluarkan ke pengusaha di kawasan ekonomi
khusus atau kawasan ekonomi lainnya yang
ditetapkan oleh Pemerintah; dan / atau
h . dimusnahkan dibawah pengawasan Pej abat Bea
dan Cukai.
(4) Musnah tanpa sengaj a sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a meliputi selisih kurang yang terj adi
akibat:
a. penguapan atau penyusutan karena perubahan
suhu, kelembapan udara, dan / atau seJemsnya;
dan/ atau
b. keadaan kahar (force majeure) yang dibuktikan
dengan keterangan dari instansi terkait.
Pasal 1 7
Terhadap Penyelenggara Kawasan Berikat_. Pengusaha
Kawasan Berikat, atau PDKB berlaku ketentuc.n mengenai :
a. pemasukan barang yang dilarang untuk ciiimpor; dan
b . ekspor barang yang dilarang ekspornya,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 55 --
Pasal 1 8
( 1 ) Pemasukan barang impor ke Kawasan Berikat belum
diberlakukan ketentuan pembatasan C.i bidang impor
kecuali instansi teknis terkait secara khusus
memberlakukan ketentuan pembatasan yang terkait
dengan :
a. kesehatan;
b. keselamatan;
c . keamanan; clan / atau
d. lingkungan,
yang berdampak langsung di Ka\\-asan Berikat.
(2) Pengeluaran barang impor dari Kawasan Berikat ke
tempat lain dalam daerah pabean yang diimpor untuk
dipakai berlaku ketentuan pembatasan dalam hal :
a. pengeluaran barang berupa Bahan Baku
dan/ atau Bahan Penolong yang tidak diolah;
b. pada saat pemasukannya. belum dipenuhi
ketentuan pembatasannya; can
c . instansi teknis terka:t secara khusus
memberlakukan ketentuan i::embatasan pada saat
pengeluaran barang dari KE.wasan Berikat.
BAB V
PEMASUKAN, PENGELUARAN, SERTA PERLAKUAN
KEPABEANAN, CUKAI , DAN PERPAJAKAN
Pasal 1 9
Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan
dari :
a. luar daerah pabean;
b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
c . Kawasan Bebas;
d. tempat lain dalam daerah pabea::i_;
e. kawasan ekonomi khusus; dan/ atau
f. kawasan ekonomi lainnya yang di::etapkan oleh
Pemerintah .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 55 --
Pasal 20
( 1 ) Barang yang dimasukkan dari h:.ar daerah pabean ke
Kawasan Berikat:
a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
b. diberikan pembebasan Cukai; dan / atau
c. tidak dipungut PDRI.
(2) Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang
dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat,
Kawasan Bebas, kawasan ekonomi khusus, atau
kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah ke Kawasan Berikat:
a. diberikan penangguhan Bea Masuk;
b. diberikan pembebasan Cukai;
c. tidak dipungut PDRI; dan/ atau
d . tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan
ayat (2) meliputi:
a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku,
Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu
pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan
bakar, peralatan perkantoran, dan/ atau untuk
keperluan penelitian dan pengembangan
perusahaan pada Kawasan Berikat;
b . barang j adi maupun setengah j adi untuk
digabungkan dengan Hasil P::oduksi;
c . barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan
pengeluaran sementara;
d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali;
dan/ atau
e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain .
(4) Dalam hal pemasukan barang ke Kawasan Berikat
bukan merupakan penyerahan barang kena paj ak,
atas pemasukan tersebut tidak terutang PPN atau PPN
dan PPnBM .
(5) Barang sebagaimana dimaksud p::tda ayat (3) :
a. bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan
Berikat; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 55 --
b . berkaitan dengan kegiatan produksi.
Pasal 2 1
( 1 ) Barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah
pabean yang dimasukkan ke Kawasan Berikat dari :
a. tempat lain dalam daerah pabean;
b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
c. Kawasan Bebas;
d. kawasan ekonomi khusus; clan/ atau
e. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah,
diberikan pembebasan Cukai dan / atau tidak dipungut
PPN atau PPN clan PPnBM.
(2) Dalam hal pemasukan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ):
a. berasal dari bukan pengusaha kena paj ak;
dan / atau
b. bukan termasuk penyerahan barang kena paj ak,
terhadap barang dimaksud tidak dikenai PPN atau
PPN clan PPnBM , serta tidak diterbitkan faktur paj ak.
(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
a. barang yang dipergunakan sebagai Bahan Baku,
Bahan Penolong, pengemas clan alat bantu
pengemas, barang contoh, Barang M odal, bahan
bakar, peralatan perkantoran, clan/ atau untuk
keperluan penelitian clan pengembangan
perusahaan pada Kawasan Berikat;
b. barang j adi maupun setengah j adi untuk
digabungkan dengan Hasil Produksi;
c. barang yang dimasukkan kembali dari kegiatan
pengeluaran sementara;
d. Hasil Produksi yang dimasukkan kembali;
dan/ atau
e. Hasil Produksi Kawasan Berikat lain.
( 4) Barang se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
a . bukan barang untuk dikonsumsi di Kawasan
Berikat; clan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 55 --
- 2 5 -
b . berkaitan dengan kegiatan produksi .
(5) Terhadap pemasukan barang ke Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , pengusaha kena
paj ak yang menyerahkan barang kena paj ak:
a. waj ib membuat faktur pajak dan harus
dibuktikan dengan doku:nen pemberitahuan
pabean;
b . tidak dapat menggunakan faktur paj ak gabungan;
clan
c . meny1mpan dan memelihara dengan baik pada
tempat usahanya buku dan catatan serta
dokumen yang terkait dengan pemasukan barang
ke Kawasan Berikat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bicang perpaj akan .
(6) Faktur paj ak sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a harus diberikan keterangan "PPN TIDAK
DIPUNGUT SESUAI PP TEMPAT PENIMBUNAN
BERIKAT".
Pasal 22
( 1 ) Pemasukan barang ke Kawasan Berikat se bagaimaria
dimaksud dalam Pasal 1 9 dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Pej abat Bea dan Cukai dan / atau
SKP.
(2) Dalam hal ditemukan barang yang dimasukkan ke
Kawasan Berikat sebelum mendapat persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayc.t ( 1 ) , tidak diberikan
fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 0
ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) dan/ atau Pasal 2 1 ayat ( 1 ) .
Pasal 23
( 1 ) Pengeluaran barang dari Kawasan B erikat dapat
dilakukan ke:
a. luar daerah pabean;
b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
c . Kawasan Bebas;
d . tempat lain dalam daerah pabean;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 55 --
e . kawasan ekonomi khusus; can/ atau
f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
Pemerintah .
(2) Barang yang dikeluarkan dari Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud pada ayc.t ( 1 ) dapat berupa:
a. Bahan Baku dan/ atau sisa 3ahan Baku;
b . Bahan Penolong dan/ atau sisa Bahan Penolong;
c. pengemas dan alat bantu pengemas;
d. Hasil Produksi yang telah jadi maupun setengah
j adi;
e. barang contoh;
f. Barang Modal;
g. peralatan perkantoran;
h . barang untuk keperluan dan/ atau hasil
penelitian dan pengembangc.n perusahaan;
1. sisa dari proses produksi; dan / atau
J. sisa pengemas dan limbah .
Pasal 24
( 1 ) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) berasal dari l:J.ar daerah pabean
dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean
dengan tujuan diimpor untuk dipakai, Pengusaha
Kawasan Berikat atau PDKB waj ib melunasi Bea
Masuk, Cukai, dan PDRI.
(2) PDRI yang dilunasi sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) yang dilampiri dengan ciokumen kepabeanan ,
dapat dikreditkan .
(3) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat ( 1 ) yang ditujuka:i kepada Orang yang
memperoleh fasilitas penanggul:-....an atau pembebasan
Bea Masuk dan pembebasa:i Cukai, diberikan
penangguhan atau pembebasc.r: Bea Masuk dan
pembebasan Cukai .
(4) Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke
tempat lain dalam daerah pa.jean dengan tuj uan
diimpor untuk dipakai sebagaioana dimaksud pada
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 55 --
- 2 7 -
ayat ( 1 ) , Pengusaha Kawasan Berikat atau PD KB waj ib
membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN
dan PPnBM sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpaj akan.
(5) Atas pengeluaran barang dari Kawasan Berikat selain
penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenai PPN atau ?PN dan PPnBM .
(6) Pembebasan Bea Masuk, pembebasan Cukai, tidak
dipungut PPN atau PPN dan PPnBM , dan / atau tidak
dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor,
diberikan atas pengeluaran barang dari Kawasan
Berikat termasuk Hasil Produksi kepada pengusaha di
Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari
Badan Pengusahaan Kawasan Bebas .
(7) Dalam hal barang yang dikeluarkan dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean berupa
s1sa pengemas dan limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j , Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB dikecualikan dari kewaj iban
membayar Bea Masuk, CL:kai dan / atau PD RI
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
Pasal 25
( 1 ) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) berasal dari tempat lain dalam daerah
pabean dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah
pabean dan merupakan penyerahan barang kena
paj ak, Pengusaha Kawasan B erikat atau PDKB waj ib
melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yang pada saat
pemasukannya tidak dipungut.
(2) Pelunasan PPN atau PPN dan PPnBM sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan
menggunakan surat setoran paj ak
administrasi lain yang disamakan
atau sarana
dengan surat
setoran pajak berupa bukti per:erimaan negara sesuai
dengan ketentuan yang mengatur mengenai surat
setoran paj ak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 55 --
(3) PPN atau PPN dan PPnBM yang dilunasi menggunakan
surat setoraJ1 pajak atau s31-311a administrasi lain yang
disamakan dengaJ1 surat setoran ;>ajak berupa bukti
penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilampiri dengan dokmnen kepabeaJ1an,
dapat dikreditkan.
(4) Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke
tempat lain dalam daerah pabean sebagai1nana
dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Kawasan Berikat
atau PDKB wajib membuat faktur pajak dan
memungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan
ketentuaJ1 peraturan perundang-un:langaJ1.
(5) Atas pengeluaJ-an barang dari Kawasan Berikat selain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenai
PPN atau PPN dan PPnBM.
(6) Ketentuan mengenai perlakuan PPN atau PPN dan
PPnBM tidak dipungut atas pemasukan barang
sebagailnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus
dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kawasan Berikat
dan/atau PDKB.
(7) PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut atas
pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) harus dilakukan oleh Pengusaha
Kawasan Berikat dan/atau PDKB dengan
menggunakan faktur pajak sesuai dengaJ1 ketentuaJ1
peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) daJ1 ayat (7) tidak dipentlli oleh Pengusaha
Kawasan Berikat daJ1/atau PDKB, atas pembay31-an
PPN atau PPN dan PPnBM yang seharusnya tidak
dipungut, tidak dapat dikreditkan.
(9) Dalam hal baJ-ang yang dikeluarkan daJ-i Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam dae:!:ah pabean berupa
sisa pengemas daJ1 limbah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (2) huruf j, Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB dikecualikan daJ-i kewajiban
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 55 --
melunasi PPN atau PPN clan PPnBM sebagaimana
climaksucl pacla ayat ( 1 ).
Pasal 26
( 1 ) Pengeluaran Bahan Baku clan/atau sisa Bahan Baku
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 23 ayat (2)
huruf a clan Bahan Penolong clan/atau sisa Bahan
Penolong sebagaimana dimaksud clalam Pasal 23
ayat (2) huruf b clari Kawasan Berikat ke tempat lain
clalam daerah pabean clapat dilakukan setelah
menclapat persetujuan clari Kepala Kantor Pabean
berclasarkan permohonan clari Pengusaha Kawasan.
Berikat atau PDKB.
(2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan atau
penolakan atas pennohonan sebagaimana climaksud
pacla ayat ( 1 ) paling la1na 2 (clua) hari kerja setelah
permohonan cliterima secara lengkap.
Pasal 27
( 1 ) Pengeluaran barang clari Kawasan Berikat
sebagaimana climaksucl dalam Pasal 23 dilakukan
setelah menclapat persetujuan oleh Pejabat Bea clan
Cukai dan/atau SKP.
(2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, atau PDKB yang mengeluarkan barang
sebelu1n menclapat persetujuan sebagain1ana
climaksucl pada ayat ( 1 ) clikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perunclangan-undangan clan izin
Kawasan Berikatnya dibekukan.
Pasal 28
( 1 ) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke luar
daerah pabean sebagaimana dimaksud clala1n Pasal 23
ayat ( 1 ) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di
bidang ekspor.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 55 --
(2) Pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat
lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d berlaku ketentuan
kepabeanan di bidang impor.
Pasal 29
(1) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya
pengenaar1 Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas
pengeluaran barang dari Kawasan Berikat ke tempat
lain dalam daerah pa.bean sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat ( 1) yaitu sebaga.i berikut:
a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
1. nilai pabean sesuai dengan harga jual pada
saat pengeluaran barar1g dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean;
2 . klasifikasi barang yang dikeluarkan dari
Kawasan Berikat ke tsmpat lain dalam
daerah pa.bean; dan
3. pe1nbebanan pada saat pemberitahuan
pabean impor untuk dipakai didaftarkan.
b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Cukai.
c. PDRI dihitung berdasarkan l:arga jual dan tarif
pada saat pengeluaran bar3.ng dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam caerah r:abean.
(2) Penghitungan Bea Masuk, Cuka.., dan PDRI dapat
dikecualikan dari ketentuan sebc.gaimana dimaksud
pada ayat ( 1) atas pengeluaran Hasil Produksi dari
Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pa.bean
yang memenuhi kriteria sebagai be:::-ikut:
a. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB me1niliki
konversi pemakaian Bahar Baku dan/atau
Bahan Penolong yang jeias, ten1kur dan
konsisten; dan
b. pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat sudah
terjadi transaksi jual beli.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 30 of 55 --
- 3 1 -
(3) Dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya
pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI atas
pengeluaran barang sebagaimana din1aksud pada
ayat (2) yaitu:
a. Bea Masuk dihitung berdasarkan:
1 . nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku
pada saat barang impor dimasukkan ke
Kawasan Berikat; dan
2 . pembebanan pada saat pemberitahuan
pabean impor untuk dipa.Kai didaftarkan.
b. Cukai dihitung berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Cukai; dan
c. PDRI dihitung berdasarkan:
1 . nilai impor yang berlaku pada saat barang
impor dimasukkan ke Kawasan Berikat; dan
2 . tarif pada saat pemberitahuan pabean impor
untuk dipakai didaftarkan.
(4) Dalam hal pembebanan tarif Bea Masuk untuk Bah.an
Baku lebih tinggi dari pembebanan tarif Bea Masuk
untuk barang Hasil Produksi, dasar yang digunakan
untuk menghitung besarnya pengenaan Bea Masuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu
pembebanan tarif Bea Masuk barang Hasil Produksi
yang berlaku pada saat dikeluarkan dari Kawasan.
Berikat.
(5) Konversi pemakaian Bah.an Baku dan/atau Bah.an
Penolong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan transaksi jual beli sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dilakukan pengujian secara periodik
oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat Bea dan
Cukai yang ditunjuk.
(6) Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf c angka 1 diperoleh dari penjumlal-ian nilai
pabean ditambal1 . Bea Masuk.
(7) Penghitungan Bea Masuk dan/atau Cukai, dan PDRI
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) ,
menggunakan nilai dasar perhitungan bea masuk
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 31 of 55 --
yang ditetapkan oleh Menteri yang berlaku pada saat .
pemberitahuan pabean impor untuk dipakai
didaftarkan.
(8) Pejabat Bea dan Cukai berwenang menetapkan tarif
dan nilai pabean sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 30
(1) Atas pengeluaran Barang Modal yang berasal dari
impor yang belum diselesaikan kewajiban pembayaran
Bea Masuk, Cukai, dan PDRI dari Kawasan Berikat ke
tempat lain dalam daerah pabean, dibebaskan dari
kewajiban membayar Bea Masuk, Cukai, dan PDRI
dalam hal Barang Modal telah dimasukkan ke
Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tal-iun.
(2) Terhadap Ba.rang Modal yang berasal dari impor yang
pada saat pemasukan ke Kawasan Berikat inendapat
fasilitas pembebasan Bea Masuk untuk pembangunan
atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman 111odal, pengeluaran ke tempat lain dalam
daeral1 pabean dan penyelesaian kewajiban pabeannya
dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
(3) Terhadap pengeluaran Barang Modal ke tempat lain
dalam daeral-i pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Masuk
yang terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke
Kawasan Berikat selama lebih dari 4 (empat) tahun
atau telah diimpor selama lebih dari 5 (lima) tahun.
Pasal 31
( 1 ) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam
daeral-i pabean dilakukan dalam jumlah paling banyak
50% (lima puluh persen) dari penjumlahan nilai
realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor,
nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 32 of 55 --
- 3 3 -
lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan
Bebas , dan nilai penjualan Hasii Produksi ke kawasan
ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2) Pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain dalam
daerah pa bean dapat dilakuka:i. dalam jumlah le bih
dari 50% (lima puluh persen) C.ari penjumlahan nilai
realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai ekspor,
nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan Berikat
lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi ke Kawasan
Bebas, dan nilai penjualan Hasii Produksi ke kawasan
ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah
dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Wilayah atau
Kepala Kantor Pelayanan Utama yang menerima
pelimpahan kewenangan atas :i.ama Menteri dengan
mempertimbangkan rekomendasi dari instansi ter�ait
yang membidangi perindustrian.
(3) Dalam hal Pengusaha Kawasa::J. Berikat atau PDKB
melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluaran
Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
dimaksud diberlakukan pengurangan jumlah
persentase penjualan ke tempat lain dalam daerah
pabean untuk periode tahun berikutnya.
(4) Dalam hal pada periode tahun berikutnya terhadap
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tdah
diberlakukan pengurangan jumlah presentase
penjualan ke tempat lain dalam daerah pabean ,
namun Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB tetap
melebihi ketentuan mengenai batasan pengeluc.ran
Hasil Produksi yang telah ditetapkan, terhc.dap
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dilaktlan
pembekuan izin Kawasan Berikat untuk waktu pa_ling
lama 3 ( tiga) b�lan .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 33 of 55 --
BAB VI
PENGELUARAN SEMENTARA DAN SUBKONTRAK
Pasal 32
( 1 ) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat
mengeluarkan sementara barang dan/ atau bahan ke :
a. luar daerah pabean;
b. Tempat Penimbunan Berikat lainnya.
c . Kawasan Bebas;
d . tempat lain dalam daerah pabean;
e. kawasan ekonomi khusus; dan/ atau
f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
pemerintah.
(2) Pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) dilakukan dalam rangka:
a. subkontrak;
b. perbaikan/ reparasi;
c. pemmJaman barang modal untuk keper�uan
produksi;
d. pengetesan atau pengembangan kualitas
produksi;
e. penggunaan kemasan yang dipakai berulang
(returnable package);
f. dipamerkan; dan / atau
g. tujuan lain dengan persetujuan kepala Kan tor
Pabean.
Pasal 3 3
( 1 ) Dalam hal pengeluaran sementara ditujukan ke
Tempat Penimbunan Berikat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat ( 1 ) huruf b, tanggung
j awab Bea Masuk, Cukai, PDRI , dan/ atau PPN atau
PPN dan PPnBM yang melekat pada barang dan / atau
bahan yang dikeluarkan sementara tersebut menj adi
tanggung j awab Tempat Penimbunan Berikat tuj uan
penerima barang terhitung sej ak barang dan/ atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 34 of 55 --
tujuan sampai dengan diterima kembali oleh Kawasan
Berikat asal.
(2) Pengeluaran sementara yang ditujukan ke Kawasan
Berikat lain dan untuk subkontrak, kegiatan ekspor
dapat langsung dilakukan oleh Pengusal1.a Kawasan
Berikat pemberi subkontrak dari lokasi Kawasan
Berikat penerima subkontrak.
Pasal 34
( 1 ) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
ayat ( 1 ) huruf d dilakukan setelah mendapat
persetujuan dari Kepala Kantor Pabean dengar1
menetapkan batas waktu pemasukan ke1nbali barang
dan/atau bahan ke Kawasan Berikat.
(2) Pengeluaran sementara ke tempat lain dalan1 daeral1
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilakukan dengan n1empertaruhkan jaminan sebesar
Bea Masuk, Cukai, dan PDRI yang terutang, dalam hal
barang dan/atau bahan yang dikeluarkan sementara
asal impor.
(3) Atas pengeluaran sementara barang dan/atau bahan
asal tempat lain dalam daerah pabean dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalain daerah pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak perlu
mempertaruhkan jaminan.
(4) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluai�kan
sementara ke tempat lain dalam daerah pabean tidak
dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat dalam batas
waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor
Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) :
a. jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dicairkan;
b. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikenai
sai1ksi administrasi berupa denda sebesar 1 00%
(seratus persen) dari Bea Masuk yang seharusnya
dibayar; dai1
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 35 of 55 --
c. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB wajib
me1nbuat faktur pajak dan memungut PPN atau
PPN dan PPnBM sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal barang dan/atau bahan yang dikeluarkan
sementara ke tempat lain dalam daerah pabean
terlambat dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat
dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kepala
Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dikecualikan
dari kewajiban membuat faktur pajak dan me1nungut
PPN atau PPN dan PPnBM.
Pasal 35
Pengeluaran sementara ke tempat lain dalam daerah
pabean untuk subkontrak sebagaimana dimaksud dalan1
Pasal 32 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak;
b. batas waktu persetujuan Kepala Kantor Pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat ( 1 )
diberikan sesuai batas waktu dalam pe1j anjian
subkontrak;
c. pemeriksaan awal dan pemeriksaan akhir harus
dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau
PDKB pemberi subkontrak;
d. perusahaan di tempat lain dalam :laerah pabean yang
menerima pekerjaan subkontrak capat menainbahkan
bai�ang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak;
dan
e. Pengusaha Kawasai1 Berikat atau PDKB dapat
meminjamkan Barang Modal kepada penerima
subkontrak.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 36 of 55 --
Pasal 36
Pengusaha Kawasan Berikat atau ?DKB dapat menenma
pekerj aan dari badan usaha di terr.pat lain dalam daerah
pabean berupa:
a. subkontrak;
b. perbaikan/ reparasi; dan/ atau
c . pekerj aan lain,
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean .
BAB VII
PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG
Pasal 37
( 1 ) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat
melakukan pemusnahan atas -:>arang yang berada di
Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya
dapat dimusnahkan setelah :nendapat persetujuan
Kepala Kantor Pabean.
(2) Pemusnahan sebagaimana dioaksud pada ayat ( 1 )
dapat dilakukan di dalam maupun di luar lokasi
Kawasan Berikat, di bawah pengawasan Pej abat Bea
dan Cukai.
(3) Pemusnahan barang-barang sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) harus dibuatkan b erita acara.
Pasal 3 8
( 1 ) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat
melakukan perusakan atas barang yang berada di
Kawasan Berikat yang karena sifat dan bentuknya
tidak dapat dimusnahkan setelah mendapat
persetujuan Kepala Kantor Pabean .
(2) Perusakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilakukan di bawah pengawasan Pej abat B ea dan
Cukai dan dibuatkan berita acara.
(3) Perusakan dilakukan dengan merusak kegunaan /
fungsi secara permanen dengan cara dipotong-potong
atau dengan cara lain .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 37 of 55 --
BAB V1II
PEMBERITAHUAN PABEAN
Pasal 39
( 1 ) Pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 2 1 ayat (3) ke Kawasan
Berikat dan pengeluaran barang sebagai1nana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dari Kawasan
Berikat dilakukan dengan menggunakan
pemberitahuan pabean.
(2) Dalam hal barang yang dimasukkan dan/ atau
dikeluarkan ke dan dari Kawasan Berikat berupa
barang kena Cukai, pemberitahuan pabean
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku juga
sebagai pemberitahuan mutasi barang kena Cukai dan
dinyatakan sebagai dokumen Cukai.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan dalam hal Barang Kena Cukai
dimasukkan dan/atau dikeluarkan dari dan ke tempat
lain dalam daerali. pabean.
(4) Pemberitali.uan pabean sebagaimana dini.aksud pada
ayat ( 1 ) disampaikan oleh Penyelenggara Kawasan
Berikat, Pengusaha Kawasan Be1ikat, PDKB. atau oleh
perusahaan pengurusan jasa kepabeanan khusus
untuk pemasukan barang impor melalui perusali.aan
jasa titipan.
(5) Terhadap pengeluaran berupa sisa pengemas dan
limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2)
hun1f j ke tempat lain dalam daerah pabean,
Pengusaha Kawasan Be1ikat atau PDKB:
(6)
a. dikecualikan dari penyampaian pemberitali.uan
pabean sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) ; dan
· b. harus menyampaikan laporar ke Petugas Bea dan
Cukai.
Atas penyampaian
sebagaimana dimaksud
pemberitahuan
pada �yat ( 1 )
konfirmasi status wajib pajak.
pabean
dilakukan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 38 of 55 --
(7) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang
dibongkar kurang dart yang diberital1ukan dalan1
pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat
Penimbunan Be1ikat dan tidak dapat membuktikan
bahwa kesalahan tersebut te1jadi di luar kemampuannya,
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, atau PDKB wajib inembayar bea masuk atas
barang ilnpor yang kurang pada saat dibongkar dan
dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(8) Dalam hal ditemukan jumlah barang impor yang
dibongkar lebih dari yang diberital1ukan dalan1
pemberitahuan impor barang untuk ditimbun di Tempat
Penimbunan Berikat dan tidak dapat men1buktikan
ba11.wa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya,
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, atau PDKB dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan pe1undang-undangan.
BAB IX
PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR
Pasal 40
( 1 ) D i dalam lokasi Penyelenggara Kawasan Berikat dapat
dilakukan usaha pergudangan yar:g berbentuk Gudang
Berikat atau Pusat Logistik Berikat.
(2) Tata cara pendirian Gudang Berikat atau Pusat Logistik
Be1ikat sebagaimana dimaksud pacla ayat ( 1 ) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan pen1ndan.g
undangan yang mengatur mengenai Gudang Berikat atau
Pusat Logistik Berikat.
Pasal 4 1
( 1 ) Barang Hasil Produksi dengan tujuan ekspor dapat
dikonsolidasikan dengan barang yang berasal dari.
Kawasan Berikat lain di bawah pengawasan Pej abat Bea
dan Cukai.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 39 of 55 --
(2) Konsolidasi sebagaimana climaksud pada ayat ( 1 ) dapat
dilakukan oleh Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB
yang:
a. melakukan sendiri konsolidasi barang ekspornya;
b. memiliki kesamaan inanajemen, badan hukum,
bidang kegiatan, dan Hasil Produksi; atau
c. berada dalam 1 (satu) Penyelenggcra Kawasan
Berikat dan memiliki bidang kegiatan dan Hasil
Produksi yang san1a, yang dibuktikan dengan surat
persetujuan Pengusali.a Kawasan Berikat atau
PDKB.
(3) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang melakukan
konsolidasi bertanggung j awab atas pelaksanaan
konsolidasi barang ekspor sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) .
(4) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB yang inelakukan
konsolidasi ditetapkan sebagai konsolidator barang
ekspor oleh Kepala Kantor Pabean sesuai dengan
ketentuan yang mengatur mengenai konsolidator barang
ekspor.
BAB X
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZI�
Pasal 42
( 1 ) Izin sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha
Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB, dibekukan oleh
Kepala Kantor Pabean yang menerima pelimpahan
kewenangan atas nama Menteri dal2.II1 hal Penyelenggara
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau
PDKB, berdasarkan hasil pemeriksaan dan/ atau hasil
audit yang dilakukan oleh Direktorat J enderal Bea dan
Cukai:
a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin
yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang
cukup, berupa:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 40 of 55 --
- 4 1 -
1 . memasukkan Bahan Baku yang ticlak sesuai
clengan yang digunakan untuk produksinya;
2. memasukkan barang yang tidak berhubungan
dengan izin Kawasan Berikat yang � telah
diberikan;
3 . memproduksi barang yang tidak sesuai
dengan izin yan.g diberik211;
4 . tidak melakukan Kegiatan Pengolahan;
5 . tidak n1emenuhi perlakuan tertentu yang
tercantum dalam izin Kawasan Berikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0
ayat ( 1 ) clan ayat (2) ;
6 . melakukan pemasukar. barang sebelum
mendapatkan persetujuan Pej abat Bea clan
Cukai atau SKP seba.gaimana dimaksud
dalam Pasal 22;
7 . melakuka11. pengeluaran barang sebelum
mendapatkan persetujuan Pej abat Bea clan
Cukai a.tau SKP seba.gaimana dimaksud
dalam Pasal 27; clan/ a.tau
8. melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpaj akan
yang dibuktikan dengan rekomendasi dari
Direktorat J enderal Pajak.
b . menunjukkan ketidakmampuan dalam
menyelenggarakan clan/ atau mengusahakan
Kawasan Berikat, berupa:
1 . tidak menyelenggarakan pembukuan dalam
kegiatannya;
2. tidak melakukan kegi3-tan dalam waktu
6 (enam) bulan berturut--:=urut;
3 . tidak melunasi hutang kepabeanan clan cukai
dalam batas waktu yang jitentukan;
4 . tidak melaksanakan kewaj iban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 4: clan/a.tau Pasal 1 5 ;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 41 of 55 --
5 . memasukkan barang yang dilarang untuk
diimpor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7 huruf a;
6 . mengekspor barang yang dilarang ekspornya
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7 huruf b;
7 . tidak memenuhi ketentuan batasan
pengeluaran Hasil Produksi ke tempat lain
dalam daerah pabean sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 1 ayat (4) ; dan/ atau
8 . selama 3 (tiga) periocie penilaian berturut
turut, Kawasan Berika:::: memiliki profil risiko
layanan tinggi .
(2) Pembekuan sebagaimana dnaksud pada ayat ( 1 )
dapat dilakukan secara otomasi dan/ atau secara
manual .
(3) Selama pembekuan, Penyelenggara Kawasan
Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat, dan / atau
PDKB :
a. tidak diperbolehkan untuk memasukkan
barang · ke Kawasan Berikat dengan
mendapatkan fasilitas Penangguhan Bea
Masuk, pembebasan Cukai, tidak dipungut
PDRI , dan/ atau tidak dipungut PPN atau
PPN dan PPnBM ; dan
b. tidak dapat melakukan kegiatan yang terkait
dengan pengolahan -:mrang kena Cukai,
dalam hal Pengusaha Kawasan Berikat atau
PDKB melakukan Kegiatan Pengolahan
dan / atau memproduks1 barang kena Cukai .
(4) Dalam hal Penyelenggara Kawasan Berikat
dibekukan :
a. Pengusaha Kawasan Berikat dibekukan; dan
b. PDKB di dalam Kawasan Berikat dibekukan
dalam hal waktu pembekuan Penyelenggara
Kawasan Berikat melebihi 3 (tiga) bulan .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 42 of 55 --
- 4 3 -
Pasal 4 3
Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 2 ayat ( 1 ) dapat diberlakukan kembali dalam hal :
a . Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengu saha Kawasan
Berikat, dan / atau PDKB tidak terbukti melakukan
kegiatan yang menyimpang dari 1zm yang diberikan
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 2 ayat ( 1 )
huruf a;
b . Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, dan / atau PDKB tela:i mampu kemc ali
menyelenggarakan dan / atau mergusahakan Kawasan
B erikat ; atau
c . Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, dan / atau PDKB yang memiliki profil risiko
layanan tinggi se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat ( 1 ) huruf b angkc.. 8 : telah melakukan
upaya perbaikan sehingga tidak lagi memiliki profil
risiko layanan tinggi .
Pasal 44
( 1 ) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
42 ayat ( 1 ) dapat diubah menjadi pencabutan izin
dalam hal Penyelenggara Kawasan B erikat, Pengu saha
Kawasan Berikat, dan / atau PD K3 , berdasarkan hasil
pemeriksaan dan / atau hasil audit yang dilakukan oleh
Direktorat J enderal Bea dan Cukc..i :
a. terbukti telah melakukan kegiatan yang
menyimpang dari izin yang d=.berikan ; atau
b . tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan
dan / atau pengusahaan Kawc.san B erikat .
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilimpahkan kewenangannya me::i.j adi dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan ·
Utama atas nama Menteri .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 43 of 55 --
Pasal 45
( 1 ) Penetapan tempat sebagai Kawasan B erikat, 1zm
Penyelenggara Kawasan Berikat, 1zm Pengusaha
Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB , dicabut dalam
hal Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha
Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB , berdasarkan hasil
pemeriksaan dan/ atau hasil audit yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:
a. tidak melakukan kegiatan ::ialam waktu 12 (dua
belas) bulan secara terus menerus;
b. menggunakan izin usaha industri yang sudah
tidak berlaku;
c. dinyatakan pailit;
d . bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain
menyalahgunakan fasilitas Kawasan Berikat
dan / atau melakukan tindak pidana di bidang
kepabeanan dan / atau cuka�;
e. tidak memenuhi checklis-.:: persyaratan da�am
batas waktu yang telah dite:itukan; atau
f. mengajukan permohonan pencabutan.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
dilimpahkan kewenangannya menj adi dilakukan oleh
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama atas nama Menteri.
(3) Dalam hal telah dilakuka:i pencabutan 1zm
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Penyelenggara
Kawasan Berikat, Pengusahc. Kawasan Berikat,
dan/ atau PDKB , dalam waktu paling lama 3 0 ("'-iga
puluh) hari terhitung sej ak tanggal pencabutan 1zm ,
waj ib melunasi semua Bea M asuk dan/ atau Cu�ai,
dan PDRI yang terutang, yang meliputi utang yang
berasal dari hasil temuan audit dan / atau utang yang
terj adi karena pengeluaran barang dari Kawasan
Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean.
( 4) Penyelesaian atas barang yar:g berasal dari luar
daerah pabean yang masih -.::erutang atau masih
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 44 of 55 --
menj adi tanggung j awab Kawasan Berikat yang telah
dicabut izinnya, berupa:
a. diekspor kembali;
b. diselesaikan kewaj iban pabean dengan membayar
Bea Masuk, Cukai, dan/ atau PDRI sepanj ang
telah memenuhi ketentuan kepabeanan di bidang
impor dan Cukai; dan / atau
c. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan
Berikat lainnya,
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sej ak tanggal pencabutan izin.
(5) Penyelesaian atas barang yang -:Jerasal dari tempat lain
dalam daerah pabean yang masih tersisa pada
Kawasan Berikat yang telah dicabut izinnya, berupa:
a. diekspor;
b. dipindahtangankan ke Tempat Penimbunan
Berikat lainnya; dan/ atau
c. dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean,
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sej ak tanggal pencabutan izin.
(6) Terhadap penyelesaian atas barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf c,
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat dan/ atau PDKB waj ib memungut PPN atau
PPN dan PPnBM serta membuat faktur paj ak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) terlampaui, atas barang yang
berada di Kawasan Berikat dinyatakan sebagai barang
tidak dikuasai.
(8) Penyelesaian atas barang yang dinyatakan sebagai
barang yang tidak dikuasai sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) sesuai dengan ketentuan perundang
undangan mengenai barang tidak dikuasai.
(9) Penyelesaian atas barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) , ayat (5) , dan ayat (8) , menggunakan dokumen
pemberitahuan pabean atas nama Pengusaha
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 45 of 55 --
Kawasan Berikat atau PDKB yang telah. dicabut
izinnya sesuai dengan ketentuan peratura_1
perundang-undangan yang mengatur mengenai
dokumen pemberitahuan pabean .
Pasal 46
Dalam hal izin Penyelenggara Kawascn Berikat dicabut,
PDKB yang berada di lokasi Penyelenggara Kawasa:i
Berikat dapat:
a. mengajukan permohonan pir:dal1 lokasi ke
Penyelenggara Kawasan Berikat lain, dengan terlebih
dal1ulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara
Kawasan Berikat lain yang dituj u ; atau
b . mengajukan permohonan menj adi Penyelenggara
Kawasan Berikat di lokasi Penyelenggara Kawasan
Berikat yang telah dicabut izinnya.
BAB XI
PENDAMPINGAN
Pasal 47
( 1 ) Untuk mendukung peningkatan investasi dan
efektivitas pelayanan operasional Kawas an Berikat,
Penyelenggara Kawasan Berikat, Fengusaha Kawasan
Berikat, dan/ atau PDKB diberikan pendampinga:i
(asistensi) oleh Direktorat J enderal Bea dan Cukai
serta Direktorat Jenderal Paj ak.
(2) Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasa:i
Berikat, dan/atau PDKB harus menunj uk paling
sedikit 1 (satu) orang sebagai perwakilan resmi
perusahaan untuk pendampingan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) .
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 46 of 55 --
BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 48
( 1 ) Direktur Jenderal, Kepala Ka.ntor Wilayah, Kepala
Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean,
dan / atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunjuk
melakukan monitoring terhadap kegiatan yang
dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat,
Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau PDKB yang
berada dalam pengawasannya.
(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
paling sedikit berupa:
a. pengawasan rutin;
b. pemeriksaan sewaktu-waktu; dan / atau
c . pemeriksaan sederhana.
(3) Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah, Kepala
Kantor Pelayanan Utama, Kepala Kantor Pabean,
dan/ atau Pej abat Bea dan Cukai yang ditunj uk
melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara Kawasan
Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, dan / atau
izin PD KB secara periodik.
(4) Berdasarkan monitoring dan/ atau evaluasi, Kepala
Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama
dapat melakukan perubahan ketentuan khusus dalam
izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha
Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ).
(5) Dalam hal hasil monitoring dan/ atau evaluasi terdapat
selisih kurang atau selisih lebih atas barang yang ada
atau seharusnya berada di Kawasan Berikat, Kepala
Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pelayanan Utama,
Kepala Kantor Pabean, dan/ a.tau Pej abat Bea dan
Cukai yang ditunjuk melakukan penilitian mengenai
selisih dimaksud.
(6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) kedapatan selisih kurang tersebut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 47 of 55 --
a. dikarenakan musnah tanpa sengaj a sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 6 ayat ( 4) , atas selisih
terse but:
1 . tidak dipungut Bea Masuk, Cukai dan PDRI ;
dan
2 . dilakukan penyesuaian pencatatan dalam
teknologi informasi untuk pengelolaan
pemasukan dan pengeluaran barang (IT
inventory) .
b . dapat dipertanggungj awabkan oleh Penyelenggara
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat,
atau PDKB , yaitu selisih kurang bukan karena
kelalaian, bukan karena kesengaj aan, dan tidak
terdapat dugaan adanya tindak · pidana
kepabeanan, atas selisih tersebut:
c.
1 . ditagih B e a Masuk, cukai, dan PDRI tanpa
dikenakan sanksi administrasi berupa
denda; dan
2. dilakukan penyesuaia_---i pencatatan dalam
teknologi informasi untuk pengelolaan
pemasukan dan pengeluaran barang (IT
inventory) .
tidak dapat
Penyelenggara
dipertanggungj awabkan oleh
Kawasan Berikat, Pengusaha
Kawasan Berikat, atau PDK3 , yaitu selisih kurang
tersebut karena kelalaian, karena kesengaj aan,
dan tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana
kepabeanan, atas selisih tersebut:
1 . ditagih Bea Masuk dan PDRI serta dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;
2. terhadap barang kena Cukai dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur mengenai Cukai;
dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 48 of 55 --
3 . dilakukan penyesuaian pencatatan dalam
teknologi informasi untuk pengelolaan
pemasukan dan pengeluaran barang (IT
inventory) .
d . karena kesengaj aan serta terdapat dugaan
adanya tindak pidana kep2.beanan, dilakukan
penanganan lebih lanj ut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(7) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dilnaksud
pada ayat (5) kedapatan selisih lebih tersebut:
a. dapat dipertanggungj awabkan oleh Penyelenggara
Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat,
atau PDKB , yaitu selisih lebih tersebut bukan
karena kelalai.an, bukan karena kesengaj aan , dan
tidak terdapat dugaan adanya tindak pidana
kepabeanan, atas selisih lebih tersebut dilakukan
penyesu aian pen catatan dalam teknologi
informasi untuk pengelolaan pemasukan dan
pengeluaran barang (IT inventory) ; atau
b. karena kesengaj aan serta terdapat dugaan
adanya tindak pidana kepabeanan, dilakukan
penanganan lebih lanj ut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 49
(1) D alam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentua..--i.
kepabeanan dan/ a.tau cukai atas pemasuka_vi
dan/ a.tau pengeluaran barang ke dan/ atau dari
Kawasan Be1ikat, Kepala Kantor Pabean harus
n1elakukan penelitian secara inendalam.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagain1ana
dimaksud pada ayat (1) diten1ukan pelanggaran yang
bersifat administratif, pelanggaran dimaksud harus
segera ditindaklajuti dengan pengenaan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) ditemukan bukti permulaan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 49 of 55 --
yang cukup telah terj adi tindc..k pidana kepabeanan
dan/ atau cukai, bukti permulaan tersebut harus
segera ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan .
(4) Dalam hal orang yang bertanggungj awab atas
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat, atau PDKB terbukti melakukan tindak pidana
di bidang kepabeanan dan / atau cukai yang telah
mempunyai kekuatan hukum te�ap dan orang tersebut
merupakan warga negara asing, Direktur J enC.eral
menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang
berwenang menangani bidang keimigrasian untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan .
BAB XIII
PELAYANAN MANDIRI
Pasal 50
( 1 ) Kepala Kantor Pabean dapat menetapkan Pengusaha
Kawasan Berikat atau PDKB untuk melakukan
pelayanan mandiri atas kegiatan operasional di
Kawasan Berikat.
(2) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diberikan berdasarkan :
a. permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau
PDKB ; atau
b . kewenangan Kepala Kantor ?abean.
(3) Penetapan Kepala Kantor Pabean sebagaim3.na
dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan dengan
mempertimbangkan profil risiko layanan Pengusaha
Kawasan Berikat atau PDKB .
(4) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) meliputi:
a. pelekatan dan / atau pelepasan tanda pengaman;
b . pelayanan pemasukan barang;
c. pelayanan pembongkaran bc..rang;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 50 of 55 --
- 5 1 -
d. pelayanan. penimbunan barang;
e. pelayanan pemuatan barang;
f. pelayanan pengeluaran barang; dan/ atau
g. pelayanan lainnya.
(5) Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB waj ·b
menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) melalui SKP.
BAB XIV
KETENTUAN LAlN-LAlN
Pasal 5 1
Pengusaha Kawas an Berikat atau PDKB dapat
menggunakan j aminan perusahaan (c01porate guarantee)
sebagai j aminan yan.g diserahkan untuk pen1enuhan
Peraturan Menteri ini dengan memperhatikan profil risiko
layanan.
Pasal 52
Penyelenggara Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan
Berikat atau PDKB dapat mengajukan permohonan kepada
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama untuk dapat dilakukan penambali.an perlakuan
tertentu dalam izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin
Pengusaha Kawasan Berikat, dan/ atau izin PDKB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat (1).
Pasal 53
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB dapat memiliki
lokasi Kawasan Berikat tidak dalam satu hamparan untuk
keperluan penimbunan Bahan Baku dan/ atau barang
Hasil Produksi setelal1. mendapatkan persetuj uan dari
Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan
Utama.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 51 of 55 --
Pasal 54
( 1 ) Kepala Kantor Wilayah atau Kep�a Kantor Pelayanc.n
Utama yang menerima pelimpat.an wewenang dari
Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 )
sampai dengan ayat (3) , Pasal 9 ayat (9) , Pasal 1 0
ayat ( 1 ) , Pasal 3 1 ayat (2) , Pasal 42 ayat ( 1 ) , Pasal 44
ayat (2) , dan Pasal 45 ayat (2) :
a. waj ib memperhatikan ketentuan perundang
undangan ;
b . bertanggung j awab secara substansi atas
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang
diberikan kepada yang bersangkutan; dan
c. tidak dapat melimpahkan ke1nbali pelimpahan
kewenangan yang diterima kei: ada pihak lain.
(2) D alam hal Kepala Kantor Wilayali. atau Kepala Kantor
Pelayanan Utama sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 )
berhalangan sementara atau tetap , wewenang yang
diterima dapat dilakukan oleh pej abat pelaksaea
harian (Plh) atau pej abat pelaksana tugas (Plt) yang
ditunjuk.
(3) Pej abat pelaksana harian (Plh) ata-_1 pej abat pelaksar.a
tugas (Plt) yang ditunjuk sebagai1nana dimaksud paca
ayat (2) bertanggung j awab secara substansi ata.s
pelaksanaan pelimpahan wewenang yang diberikan
kepada yang bersangkutan .
BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 55
Pada saat Peraturan Menteri ini inulai berlaku :
a. terhadap izin Kawasan Berikat yang diterbitkan
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang telah
ditetapkan j angka waktunya, dinyatakan tetap berlaku
sampai dengan izin Kawasan Berikat dicabut; dan
b . terhadap permohonan pengeluaran Hasil Produksi ke
tempat lain dalam daerah pabean dalam j un1.lali. lebih
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 52 of 55 --
dari 50% (lima puluh persen) yang telah diajukan ke
Direktur J enderal se belum berlakunya Peraturan
Menteri ini dan belum diberikan persetujuan atau
penolakan oleh Direktur Fasilitas · Kepabean,
permohonan diproses oleh Direktur Fasilitas
Kepabeanan .
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 47 / PMK.04 / 2 0 1 1 tentang Kawasan Berikat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 5 58)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan
Peraturan Menteri Keuangan :
1 . Nomor 2 55 / PMK. 04 / 20 1 1 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 47 / PMK. 04 / 2 0 1 1 tentang Kawasan Berikat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1
Nomor 944) ;
2. Nomor 44 / PMK. 04 / 20 1 2 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 47 / PMK. 04 / 20 1 1 tentang Kawasan Berikat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 2 55 / PM K. 04 / 20 1 1
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 2
Nomor 3 1 7) ; dan
3. Nomor 1 20 / PMK. 04 / 2 0 1 3 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
1 47 / PMK. 04 / 20 1 1 tentang Kawasan Berikat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 3
Nomor 1 057) ; dan
b. Ketentuan Pasal 1 2 ayat (2) huruf d angka 1 dan
Pasal 1 2 ayat (2) huruf d angka 5 Peraturan M enteri
Keuangan Nomor 226/ PM�. 04 / 2 0 1 4 tentang
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 53 of 55 --
Penimbunan , Pemasukan, Pengeluaran, dan
Pengangkutan Barang Kena Cukai (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 20 1 4 Ncmor 1 92 1 ) ,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
Pasal 57
Ketentuan lebih lanj ut mengenai:
a. tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin
dan perubahan izin Kawasan Berikat;
b . tata cara pengawasan d an pelayaran atas pe1nasukan
barang ke Kawasan Berikat, pengeluaran barang dari
Kawasan Berikat, musnah tan pa sengaja,
pemusnahan, dan perusakan barang di Kawasan
Berikat;
c. kriteria barang yang dimasukkan dan/ atau
dikeluarkan dari dan ke Kawasan Berikat;
d . hak dan kewaj iban ;
e . dokumen pemberitahuan pabean;
f. tata cara pembekuan dan pencabutan izin Kawasan
Berikat; dan
g. tata cara monitoring dan evaluasi Kawasan Berikat,
diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
Pasal 58
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 60 (enam
puluh) hari terhitung sej ak tanggal diurdangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 54 of 55 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri 1n1 de::.1.gan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 1 Sep tern ber 20 1 8
MENTER! KEUANGAN RE-PUBLIK IND ONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 20 1 8
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WID O D O EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2 0 1 8 NOMOR 1 367
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u. b. · ... . \ :·- �·. ·� . .... · - ,'.( .
Kepala Bagia� n TU . ;�rtJ� � ��fa � \ \ . ·i ·.
' I "J;;
c --...._ ' b. C i R • .
L
�
j
;
ARIF BI:RTO YU;�;
�
,,�;/NIP 1 9 7 1 09 1 2 1 9970�
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 55 of 55 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 Tahun 2018 tentang Kawasan Berikat
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 131/PMK.04/2018/2018. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The regulation is effective immediately and replaces PMK No. 147/PMK.04/2011, ensuring a smooth transition to the new regulatory framework.
This regulation interacts with the Customs Law and Excise Law, ensuring that bonded zone operations align with national customs and taxation policies.