Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 126 of 2018
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes customs tariffs for certain products imported from Palestinian territories to facilitate trade and strengthen economic ties between Indonesia and Palestine. It is based on a Memorandum of Understanding signed between the two governments aimed at enhancing social and economic independence in Palestine.
This regulation affects importers and businesses involved in the trade of specific goods originating from Palestine. It is particularly relevant for sectors dealing with agricultural products such as dates, olives, and other fruits as listed in the attached tariff schedule.
- Pasal 1 outlines that the customs tariff for specific imported products from Palestine is detailed in an annex that is an integral part of this regulation. - Pasal 2 states that the imposition of customs duties will follow the procedures set forth in the relevant laws regarding tariff application based on international agreements. - Pasal 3 specifies that the provisions apply to imported goods for which the customs notification documents have been registered with the Customs Office, in accordance with the Customs Law. - Pasal 4 indicates that this regulation will take effect seven days after its promulgation.
- Bea Masuk (Customs Duty): The tax imposed on goods imported into the country. - Lampiran (Annex): The section of the regulation that lists the specific products and their corresponding tariffs.
The regulation comes into effect seven days after its promulgation on September 24, 2018. It does not explicitly replace or amend any previous regulations but is established to implement the Memorandum of Understanding.
This regulation interacts with the Customs Law (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) and its amendments, as well as the Presidential Regulation No. 34 of 2018 regarding the ratification of the Memorandum of Understanding on trade facilitation with Palestine.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 1 establishes the customs tariffs for specific imported products from Palestine, which are detailed in the annex of this regulation.
Pasal 2 states that the imposition of customs duties will be conducted in accordance with the laws governing tariff application based on international agreements.
Pasal 3 clarifies that the provisions apply to imported goods for which the customs notification documents have been registered with the Customs Office.
Pasal 4 indicates that this regulation will take effect seven days after its promulgation.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (8K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTER.I KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/PMK.010/2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN
UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa untuk meningkatkan hubungan persahabatan
antara Republik Indonesia dan Negara Palestina serta
untuk meningkatkan kehidupan sosial dan kemandirian
ekonomi Palestina, Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Negara Palestina pada tanggal 12 Desember
20 1 7 di Buenos Aires, Argentina, telah menandatangani
Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products
Originating from Palestinian Territories (Memorandum
Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi
Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari
Wilayah Palestina);
/1 www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 6 --
b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi
Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products
Originating from Palestinian Territories (Memorandum
Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia
dan Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi
Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari
Wilayah Palestina) sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun
20 18 tentang Pengesahan Memorandum Saling
Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Negara Palestina tentang Fasilitasi
Perdagangan untuk Produk Tertentu yang Berasal dari
Wilayah Palestina (Memorandum of Understanding
between the Government of the Republic of Indonesia and
the Government of the State of Palestine on Trade
Facilitation for Certain Products Originating from
Palestinian Territories};
c. bahwa Menteri Perdagangan melalui surat Nomor:
999/M-DAG/SD/08/20 18 tanggal 9 Agustus 20 18
perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Menteri
Keuangan untuk Implementasi Memorandum Saling
Pengertian tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk
Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina,
menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk
dapat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan guna
mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian
mengenai fasilitasi perdagangan untuk produk tertentu
yang berasal dari wilayah Palestina sebagaimana
dimaksud dalam huruf b;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, serta
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 6 --
Mengingat
Menetapkan
Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam
Rangka Fasilitasi Perdagangan untuk Produk Tertentu
yang Berasal dari Wilayah Palestina;
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Leinbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 20 18 tentang
Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara
Palestina tentang Fasilitasi Perdagangan untuk Produk
Tertentu yang Berasal dari Wilayah Palestina
(Memorandum of Understanding between the Government
of the Republic of Indonesia and the Government of the
State of Palestine on Trade Facilitation for Certains
Products Originating from Palestinian Territories)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 58);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENETAPAN
TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI
PERDAGANGAN UNTUK PRODUK TERTENTU YANG BERASAL
DARI WILAYAH PALESTINA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 6 --
Pasal 1
(1) Menetapkan tarif bea masuk atas barang impor untuk
produk tertentu dari wilayah Palestina tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan C.ari
Peraturan Menteri ini.
(2) Klasifikasi barang atas barang 1mpor sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1), sesuai dengan klasifikasi barang
pada saat diberitahukan untuk diimpor berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan
tarif bea masuk atas barang impor.
Pasal 2
Pengenaan bea masuk berdasarkan penetapan tarif ·oea
masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata
cara pengenaan tarif bea masuk atas barang 1mpor
berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
Pasal 3
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap
barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya
telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari
Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995
tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan, terhitung sejak tanggal berlakunya Peratt::.ran
Menteri ini.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 6 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
pada tanggal 24 September 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1346
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 6 --
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 126/PMK. 010/2018
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM
RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN UNTUK PRODUK
TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA
TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA FASILITASI PERDAGANGAN
UNTUK PRODUK
TERTENTU YANG BERASAL DARI WILAYAH PALESTINA
No. PoaTarif/
HS Code
{1) (2)
08.04
1 0804.10.00
15.09
1509.10
2 1509.10.10
3 1509.10.90
----------
Uraian Barang Description o·f Goods BeaMaauk/
lmpor Duty
(3) (4) (5)
Korma, buah ar, nan.as, alpokat, Dates, fig•, pineapples,
jambu, manga dan mmiggis, avocados,guavaa,mangoea
s egar atau dikeringkan. and ma.ngoateena, freah or
dried
- Korma - Dates 0.0%
Mia.yak zaitun dan f.rabinya, Olive oil and its fractions,
clim.urnilam maupwi tidak, tetapi whether or not refined, but
tidak dimodifilrasi aecara ldmia. not chemically modified.
- Virgin: - Virgin:
- - Dalam kemasan dengan berat - - In packings of a net v.ieight 0.0%
b ersih tidak melebihi 30 kp; not exceeding 30 kp;
- - Lain-lain - - Other 0.0%
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttc.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U.
I ':,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 6 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.010/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Fasilitasi Perdagangan Untuk Produk Tertentu Yang Berasal Dari Wilayah Palestina
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 126/PMK.010/2018/2018. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.