No. 125 of 2023
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the management framework for fiscal incentives in Indonesia for the fiscal year 2024, aimed at rewarding local governments for their performance in the previous year. It outlines the criteria, allocation, and reporting requirements for fiscal incentives based on local government performance metrics.
The regulation primarily affects local governments (Daerah) across Indonesia, including provinces, districts, and cities. It also impacts the Ministry of Finance and various related agencies involved in the allocation and management of fiscal incentives.
- **Performance Assessment**: Local governments must meet specific performance criteria to qualify for fiscal incentives, as detailed in Pasal 7 and Pasal 10. These criteria include financial management, public service delivery, and alignment with national strategic policies. - **Proposal Submission**: Local governments are required to submit proposals for the Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah (TKD) to the Ministry of Finance, as stated in Pasal 6. This proposal must be supported by relevant documentation. - **Reporting Requirements**: Local governments must provide monthly reports on the utilization of fiscal incentives, as outlined in Pasal 21, and must ensure that these reports are submitted by the 14th of each month following the reporting period. - **Use of Funds**: Fiscal incentives must be used for activities that directly benefit the community, such as inflation control and poverty reduction, as specified in Pasal 25.
- **Daerah**: Local government units (provinces, districts, cities) with authority to manage local governance. - **Insentif Fiskal**: Fiscal incentives provided to local governments based on their performance. - **TKD**: Transfer funds from the national budget allocated to local governments. - **KPA BUN**: Budget User Authority of the Ministry of Finance responsible for managing fiscal incentives.
The regulation comes into effect on November 24, 2023, and replaces the previous regulation, No. 160/PMK.07/2021, regarding the management of regional incentive funds.
This regulation interacts with several laws and regulations, including the Law on State Finance (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022) and the Law on the State Budget (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023), which provide the legal basis for fiscal management and local government funding. In summary, this regulation sets forth a structured approach for managing fiscal incentives aimed at enhancing local government performance, ensuring accountability, and promoting effective use of public funds.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Local governments must meet specific performance criteria to qualify for fiscal incentives, including financial management and public service delivery, as outlined in Pasal 7 and Pasal 10.
Local governments are required to submit proposals for the Indikasi Kebutuhan Dana TKD to the Ministry of Finance, supported by relevant documentation, as stated in Pasal 6.
Local governments must provide monthly reports on the utilization of fiscal incentives by the 14th of each month, as outlined in Pasal 21.
Fiscal incentives must be used for community-beneficial activities, such as inflation control and poverty reduction, as specified in Pasal 25.
The regulation is effective from November 24, 2023, and replaces the previous regulation No. 160/PMK.07/2021.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (70K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
jdih.kemenkeu.go.id
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan ten tang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Sebelumnya;
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
-- 1 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
Menetapkan
Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor472);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024 UNTUK
PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau
bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah
�� .
5. Daerah Tertinggal adalah Daerah kabupaten yang wilayah
serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan
dengan Daerah lain dalam skala nasional. ·
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang.
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan
Daerah.
8. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah
dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian
dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan
�,·...
..,...<>,
-- 2 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.
9. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN
yang diberikan kepada Daerah atas pencapaian Kinerja
berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau
pencapaian Kinerja pemerintahan daerah antara lain
pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum
pemerintahan, pelayanan dasar, dukungan terhadap
kebijakan strategis nasional, dan/ atau pelaksanaan
kebijakan fiskal nasional.
10. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN
adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan
fungsi bendahara umum negara.
11. Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat BA BUN adalah bagian anggaran
yang tidak dikelompokkan dalam bagian anggaran
kementerian negara/lembaga.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat RKA BUN adalah dokumen
rencana keuangan tahunan dari BUN yang memuat rincian
kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari pembantu
pengguna anggaran BUN, yang disusun menurut BA BUN.
13. Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
yang selanjutnya disingkat PPA BUN adalah unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan dan bertanggungjawab atas pengelolaan
anggaran yang berasal dari BA BUN.
14. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang
selanjutnya disingkat KPA BUN adalah pejabat pada satuan
kerja dari masing-masing PPA BUN baik di kantor pusat
maupun kantor Daerah atau satuan kerja di kementerian
negara/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri
Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung
jawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum
Negara yang selanjutnya disingkat DIPA BUN adalah
dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh KPA
BUN.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Transfer ke Daerah yang
selanjutnya disebut Indikasi Kebutuhan Dana TKD adalah
indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka
pelaksanaan TKD.
17. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan membayar
seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung
seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara.
-- 3 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat J enderal Perbendaharaan yang berada di bawah
clan bertanggung jawab kepada kepala kantor wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
pembuat komitmen, yang berisi permintaan pembayaran
tagihan kepada negara.
22. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
penandatangan surat perintah membayar untuk
mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
23. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas
be ban APBN berdasarkan SPM.
24. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian formil
dokumen persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
25. Administrator Pusat adalah pegawai negeri sipil yang
bertugas untuk melakukan penelitian terhadap
persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
26. Administrator Daerah adalah aparatur sipil negara Daerah
yang ditugaskan untuk mengelola, menyusun, dan
menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal.
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi pengelolaan
Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya.
BAB II
PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL
Pasal 3
(1) Dalam rangka pengelolaan Insentif Fiskal, Menteri selaku
Pengguna Anggaran BUN Pengelola TKD menetapkan:
a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai
pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
b. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan sebagai KPA BUN Pengelola Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, clan Keistimewaan;
c. Kepala KPPN sebagai KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
dan
d. Direktur Pelaksanaan Anggaran sebagai koordinator
KPA BUN Penyaluran TKD.
(2) Kepala KPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan Kepala KPPN yang wilayah kerjanya meliputi
Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima alokasi Insentif
Fiskal.
-- 4 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
(3) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN
Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
berhalangan, Menteri menunjuk Direktur Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagai pelaksana tugas KPA BUN
Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.
(4) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN
Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
berhalangan, Menteri menunjuk pejabat pelaksana
tugas / pelaksana harian Kepala KPPN se bagai pelaksana
tugas KPA BUN Penyaluran Dana Desa, lnsentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.
(5) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dan ayat (4), merupakan suatu keadaan yang
menyebabkan pejabat definitifyang ditetapkan sebagai KPA
BUN Pengelola Dana Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf
b dan/ atau KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c:
a. tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan.
b. masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan
sebagai KPA BUN tidak dapat melaksanakan tugas.
(6) Pejabat pelaksana tugas KPA BUN Pengelola Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat pelaksana tugas KPA
BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama
dengan KPA definitif.
(7) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir
dalam hal Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dan/atau Kepala KPPN sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c telah terisi kembali oleh pejabat
definitif atau dapat melaksanakan tugas kembali sebagai
KPA BUN.
(8) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD dapat mengusulkan
penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
(9) Penggantian KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan
Menteri.
-- 5 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
Pasal 4
(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan se bagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKD
untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN
Pengelola TKD yang dilengkapi dengan dokumen
pendukung;
b. menyusun RKA BUN TKD untuk lnsentif Fiskal
beserta dokumen pendukung yang berasal dari pihak
terkait;
c. menyampaikan RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal
beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud
dalam huruf b kepada Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan untuk direviu;
cl. menanclatangani RKA BUN TKD untuk Insentif Fiskal
yang telah direviu oleh Inspektorat J enderal
Kementerian Keuangan dan menyampaikannya
kepacla pemimpin PPA BUN Pengelola TKD;
e. menyusun DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal; dan
f. menyusun clan menyampaikan rekomendasi
penyaluran dan/ atau penundaan Insentif Fiskal
kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, clan Keistimewaan melalui
koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
(2) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi
sebagai berikut:
a. menetapkan pejabat pembuat komitmen dan pejabat
penandatangan SPM;
b. menyusun proyeksi penyaluran dan rencana
penarikan dana TKD untuk Insentif Fiskal;
c. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi
yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran
Insentif Fiskal;
d. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas
penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola
TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
e. melakukan verifikasi terhadap rekomendasi
penyaluran Insentif Fiskal dari KPA BUN Pengelola
Dana Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan;
f. melaksanakan penyaluran lnsentif Fiskal berdasarkan
rekomendasi penyaluran dari KPA BUN Pengelola
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
g. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola
TKD melalui koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
-- 6 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
menggunakan aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara; dan
h. melakukan pengisian dan menyampaikan capaian
kinerja penyaluran Insentif Fiskal melalui aplikasi
sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu BUN
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(3) Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas
clan fungsi sebagai berikut:
a. menyusun dan menyampaikan laporan realisasi
penyaluran Insentif Fiskal kepada PPA BUN Pengelola
TKD melalui aplikasi online monitoring sistem
perbendaharaan dan anggaran negara;
b. menyusun proyeksi penyaluran lnsentif Fiskal sampai
dengan akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan
dari KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui aplikasi
cash planning information network; dan
c. menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan
keuangan atas pelaksanaan anggaran kepada PPA
BUN Pengelola TKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
Pasal 5
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD, KPA BUN Pengelola Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan, serta koordinator KPA BUN Penyaluran TKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak
bertanggung jawab atas penggunaan lnsentif Fiskal oleh
Pemerintah Daerah.
BAB III
PENGANGGARAN
Pasal 6
(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan mengusulkan Indikasi Kebutuhan Dana
TKD untuk Insentif Fiskal kepada pemimpin PPA BUN
Pengelola TKD.
(2) Indikasi Kebutuhan Dana TKD untuk Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) disusun dengan
memperhatikan:
a. perkembangan dana insentif daerah dan/ atau Insentif
Fiskal dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
b. arah kebijakan Insentif Fiskal; dan/ a tau
c. kemampuan keuangan negara.
(3) Berdasarkan usulan lndikasi Kebutuhan Dana TKD untuk
Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemimpin PPA BUN Pengelola TKD menyusun Indikasi
Kebutuhan Dana TKO untuk Insentif Fiskal.
(4) Pemimpin PPA BUN Pengelola TKO menyampaikan lndikasi
Kebutuhan Dana TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
-- 7 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
(2) kepada Direktur Jenderal Anggaran paling lambat bulan
Fe bruari tahun anggaran se belumnya.
(5) Penyusunan dan penyampaian lndikasi Kebutuhan Dana
TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)
berdasarkan Peraturan Menteri mengenai perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan
pelaporan keuangan.
(6) Menteri menetapkan pagu indikatif lnsentif Fiskal dengan
mempertimbangkan Indikasi Kebutuhan Dana TKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
BAB IV
PENGALOKASIAN
Pasal 7
(1) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan alokasi lnsentif Fiskal untuk penghargaan
kinerja tahun sebelumnya berdasarkan pagu indikatif
Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(6).
(2) Penghitungan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan
kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan penilaian kinerja Daerah.
(3) Penilaian kinerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) didasarkan pada:
a. nilai peningkatan kinerja; dan/ a tau
b. nilai capaian kinerja tahun terakhir.
(4) Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibagikan kepada Daerah yang berkinerja baik.
Pasal 8
Pengalokasian lnsentif Fiskal setiap Daerah untuk penghargaan
kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (4) berdasarkan:
a. klaster Daerah;
b. kriteria utama; dan
c. kategori kinerja.
Pasal 9
( 1) Klaster Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a terdiri atas:
a. klaster A, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal
sangat tinggi dan tinggi menurut
provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk
kategori Daerah Tertinggal;
b. klaster B, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal
sedang menurut provinsi/kabupaten/kota, dan tidak
termasuk kategori Daerah Tertinggal;
c. klaster C, merupakan Daerah dengan kapasitas fiskal
rendah dan sangat rendah menurut
provinsi/kabupaten/kota, dan tidak termasuk
kategori Daerah Tertinggal; dan
-- 8 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
d. klaster D, merupakan Daerah dengan kategori Daerah
Tertinggal.
(2) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b, dan huruf c sesuai Peraturan Menteri mengenai
kapasitas fiskal Daerah.
(3) Daerah Tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf d sesuai Peraturan Presiden mengenai Penetapan
Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024.
Pasal 10
(1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b diatur dengan ketentuan:
a. klaster A menggunakan indikator:
1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah 5 (lima) tahun
terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan
Daerah mengenai APBD dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
b. klaster B menggunakan indikator:
1. opini wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah untuk 2 (dua)
tahun terakhir; dan
2. ketepatan waktu atas penetapan Peraturan
Daerah mengenai APBD, dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
c. klaster C menggunakan indikator ketepatan waktu
atas penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD,
dalam 1 (satu) tahun terakhir.
d. klaster D tidak menggunakan kriteria utama.
(2) Ketepatan waktu atas penetapan Peraturan Daerah
mengenai APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c paling
lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
Pasal 11
(1) Kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf c terdiri atas:
a. kinerja pengelolaan keuangan pemerintah;
b. kinerja pelayanan dasar;
c. kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan nasional;
dan
d. kinerja sinergi kebijakan pemerintah.
(2) Kategori kinerja pengelolaan keuangan pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas
variabel:
a. tingkat kemandirian Daerah yang didasarkan pada
perbandingan realisasi penerimaan pajak daerah dan
retribusi daerah terhadap produk domestik regional
bruto non minyak dan gas bumi;
b. interkoneksi sistem informasi keuangan daerah; dan
c. sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.
(3) Kategori kinerja pelayanan dasar sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, terdiri atas variabel:
-- 9 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
a. bayi dibawah 2 (dua) tahun yang mendapat imunisasi
lengkap;
b. indeks standar pelayanan minimal pendidikan;
c. akses sanitasi layak;
d. pengelolaan air minum;
e. penurunan tingkat pengangguran terbuka; dan
f. indeks pembangunan manusia.
(4) Kategori kinerja dukungan terhadap fokus kebijakan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
terdiri atas variabel:
a. penurunan prevalensi stunting;
b. penurunan presentase penduduk miskin; dan
c. pengendalian inflasi daerah.
(5) Kategori kinerja sinergi kebijakan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. kelompok inovasi, meliputi variabel:
1. inovasi Daerah;
2. inovasi pelayanan publik; dan
3. pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan;
b. kelompok pelayanan, meliputi variabel:
1. penghargaan pembangunan daerah;
2. pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan
pelaksanaan berusaha; dan
3. percepatan dan perluasan digitalisasi daerah;
dan
c. kelompok integritas meliputi variabel tingkat persepsi
korupsi.
Pasal 12
(1) Data indikator opini wajar tanpa pengecualian atas laporan
keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b angka
1 bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(2) Data:
a. indikator penetapan Peraturan Daerah mengenai APBD
tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a angka 2, huruf b angka 2, dan huruf c;
dan
b. realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2} huruf a
bersumber dari Kementerian Keuangan.
(3) Data interkoneksi sistem informasi keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b
merupakan hasil penilaian dari Kementerian Keuangan.
(4) Data:
a. produk domestik regional bruto non minyak dan gas
bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf a;
b. akses sanitasi layak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf c;
c. penurunan tingkat pengangguran terbuka
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf
e;
d. indeks pembangunan manusia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf f; dan
-- 10 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
e. penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b,
bersumber dari Badan Pusat Statistik.
(5) Data sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan
data inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2 merupakan basil
penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
(6) Data bayi di bawah 2 (dua} tahun yang mendapat imunisasi
lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
huruf a dan penurunan prevalensi stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bersumber dari
Kementerian Kesehatan.
(7) Data indeks standar pelayanan minimal pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b
merupakan basil penilaian dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
(8) Data pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3) huruf d merupakan basil penilaian dari
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
(9} Data pengendalian inflasi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c merupakan hasil penilaian
Tim Pengendali Inflasi Daerah dari Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian.
(10) Data inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (5) huruf a angka 1 merupakan basil penilaian dari
Kementerian Dalam Negeri.
(11) Data pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a
angka 3 merupakan basil penilaian dari Kementerian
Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
(12} Data pengbargaan pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1
merupakan basil penilaian dari Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional.
(13) Data pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan
pelaksanaan berusaha se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 merupakan basil
penilaian dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi
Penanaman Modal.
(14) Data tingkat persepsi korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c merupakan hasil survei
penilaian integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal 13
(1) Penilaian kinerja untuk:
a. kinerja pengelolaan keuangan pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat ( 1) huruf
a;
b. variabel bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat
imunisasi lengkap tingkat provinsi, indeks standar
pelayanan minimal pendidikan, akses sanitasi Iayak,
pengelolaan air mmum, penurunan tingkat
-- 11 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan
manusia se bagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(3) huruf a sampai dengan huruf f;
c. variabel penurunan prevalensi stunting sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a dan
penurunan persentase penduduk miskin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b; dan
d. variabel pelayanan terpadu satu pintu dan percepatan
pelaksanaan berusaha se bagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 dan variabel tingkat
persepsi korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (5) huruf c,
dihitung berdasarkan nilai peningkatan kinerja dan nilai
capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
(2) Penilaian kinerja untuk:
a. variabel bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat
imunisasi lengkap tingkat kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf
a;
b. variabel pengendalian inflasi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c; dan
c. variabel inovasi daerah, inovasi pelayanan publik,
pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan,
penghargaan pembangunan daerah, dan percepatan
dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1,
angka 2, angka 3, huruf b angka 1, dan angka 3,
dihitung berdasarkan nilai capaian kinerja tahun terakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.
(3) Penghitungan nilai kinerja Daerah pada kategori kinerja:
a. pengelolaan keuangan pemerintah variabel
interkoneksi sistem informasi keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf
b dilakukan untuk Daerah yang mendapatkan nilai
capaian tahun terakhir paling rendah 95 (sembilan
puluh lima).
b. sinergi kebijakan pemerintah variabel pelayanan
terpadu 1 (satu) pintu dan percepatan pelaksanaan
berusaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat
(5) huruf b angka 2 dilakukan terhadap Daerah yang
mendapatkan nilai capaian tahun terakhir paling
· rendah 80 (delapan puluh).
(4) Nilai peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (3) huruf a, dihitung sebagai berikut:
a. menghitung nilai peningkatan kinerja dengan rumus:
. . . . . (Datat - Datat_1)
nilai pemngkatan kinerja = .1 . k . 1 (D )
m ai ma stma - atat-i
Keterangan:
Data- data capaian tahun terakhir
Datasr == data 1 (satu) tahun atau lebih
sebelum Data-
Nilai nilai capaian maksimal dari variabel
maksimal
-- 12 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a
untuk variabel:
1. tingkat kemandirian Daerah, sistem informasi
keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintahan, bayi di bawah 2 (dua)
tahun yang mendapat imunisasi lengkap untuk
tingkat provinsi, indeks standar pelayanan
minimal pendidikan, akses sanitasi layak,
pengelolaan air mirrum, indeks pembangunan
manusia, pelayanan terpadu satu pintu dan
percepatan pelaksanaan berusaha, dan tingkat
persepsi korupsi sebesar 100 (seratus);
2. penurunan prevalensi stunting, penurunan
persentase penduduk miskin, dan penurunan
tingkat pengangguran terbuka sebesar O (nol).
(5) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan nilai
capaian kinerja paling mutakhir yang tersedia untuk setiap
variabel.
(6) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk variabel penurunan tingkat
pengangguran terbuka, penurunan prevalensi stunting,
penurunan persentase penduduk miskin, dan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e,
ayat (4) huruf a, dan huruf b, dilakukan standarisasi
dengan rumus:
varlabel., - variabelmaks ij
Std variabel., = . . + 1
vanabelminij - vanabelmaksij
Keterangan:
Std variabel., nilai standar Daerah tiap-tiap variabel
dalam Klaster A/Klaster B/Klaster
C/Klaster D
variabelii ;;;;;; nilai variabel Daerah
provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster
A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
variabelmaks ij nilai maksimal Daerah
provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap
variabel dalam Klaster A/Klaster
B/Klaster C/Klaster D
variabelmin ij ;;;;;; nilai minimal Daerah
provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap
variabel dalam Klaster A/ Klaster
B / Klaster C / Klaster D
1 ;;;;;; tingkat pemerintahan daerah
provinsi/kabupaten/kota
J = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster
C/Klaster D
(7) Nilai capaian kinerja tahun terakhir sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk variabel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, huruf f, ayat (4) huruf c, dan ayat (5)
dilakukan standarisasi dengan rumus:
-- 13 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
. variabel., - variabelmin ij
Std vanabelij = . . + 1
vanabelmaksij - vanabelmin ij
Keterangan:
Std variabel., = nilai standar Daerah tiap-tiap
kategori/variabel dalam 'Klaster A/Klaster
B/Klaster C
variabel., = nilai kategori/variabel Daerah
provinsi/kabupaten/kota dalam Klaster
A/Klaster B/Klaster C
variabelmaks ii = nilai maksimal Daerah
provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap
variabel dalam Klaster A/ Klaster
B/Klaster C/Klaster D
variabelmin ii nilai minimal Daerah
provinsi/kabupaten/kota tiap-tiap
variabel dalam Klaster A/Klaster
B/Klaster C/Klaster D
1 tingkat pemerintahan daerah
provinsi/ kabupaten/ kota
J jenis Klaster A/Klaster B/Klaster
C/Klaster D
(8) Nilai kinerja Daerah setiap variabel dihitung dengan
ketentuan:
a. variabel bayi di bawah 2 (dua) tahun yang mendapat
imunisasi lengkap tingkat kabupaten/kota,
pengendalian inflasi daerah, inovasi daerah, inovasi
pelayanan publik, pengelolaan lingkungan hidup dan
kehutanan, penghargaan pembangunan daerah, dan
percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dihitung
dengan menggunakan nilai standar capaian kinerja
tahun terakhir;
b. variabel tingkat kemandirian Daerah, sistem informasi
keuangan daerah, sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintahan, bayi di bawah 2 {dua) tahun
yang mendapat imunisasi lengkap tingkat provinsi,
indeks standar pelayanan minimal pendidikan, akses
sanitasi layak, pengelolaan air minum, penurunan
tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan
manusia, penurunan prevalensi stunting, penurunan
persentase penduduk miskin, pelayanan terpadu satu
pintu dan percepatan pelaksanaan berusaha, dan
tingkat persepsi korupsi dihitung dengan
menggunakan rata-rata jumlah nilai standar
peningkatan kinerja dan nilai standar capaian kinerja
tahun terakhir.
(9) Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (l} huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan
penjumlahan nilai kinerja Daerah tiap-tiap variabel pada
kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2) sampai dengan ayat (4).
(10) Nilai kinerja tiap-tiap kelompok variabel sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5} dihitung dengan
tahapan:
a. Penjumlahan nilai kinerj a tiap variabel; dan
-- 14 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. Melakukan normalisasi dengan membagi nilai
penjumlahan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dengan nilai maksimal penjumlahan sebagaimana
dimaksud pada huruf a per klaster per
provinsi/kabupaten/kota.
(11) Nilai kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (5) dihitung dengan menggunakan rumus:
Nilai kategori kinerja = (30% x (nilai kinerja kelompok
variabel inovasi)) + (30% x (nilai
kinerja kelompok variabel
pelayanan)) + (40% x (nilai
kinerja kelompok variabel
integritas))
Pasal 14
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian
tahun terakhir dan nilai data 1 (satu) tahun atau lebih
sebelum data capaian tahun terakhir sebesar nilai
maksimal pada variabel sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1), nilai peningkatan kinerja diberi nilai
sebesar 2 (dua).
(2) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki nilai data capaian
tahun terakhir se besar nilai maksimal dan nilai data 1
(satu) tahun atau lebih sebelum data capaian tahun
terakhir sebesar kurang dari nilai maksimal pada variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), nilai
peningkatan kinerja diberi nilai sebesar 1 (satu).
(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki data capaian
tahun terakhir dan/ atau nilai data 1 (satu) tahun atau
lebih sebelum data capaian tahun terakhir untuk variabel
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat ( 1), tidak
diperhitungkan nilai peningkatan kinerja.
(4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memiliki nilai data
capaian tahun terakhir perhitungan untuk variabel
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), tidak
diperhitungkan nilai capaian tahun terakhir.
aer 1 tiap aster enzan rmcian:
Klaster Proporsi Jumlah Daerah Jumlah Daerah
Perinzkat Terbaik
A 30% 9 Provinsi 3 Provinsi
44 Kota 13 Kota
Pasal 15
Daerah yang mendapatkan alokasi Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 merupakan Daerah yang memenuhi ketentuan
se bagai berikut:
a. memenuhi kriteria utama untuk klaster A, klaster B, dan
klaster C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf a, huruf b dan huruf c;
b. mendapatkan nilai kinerja Daerah dengan peringkat
terbaik untuk tiap-tiap kategori sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11;
c. jumlah daerah dengan peringkat terbaik untuk tiap klaster
per kategori kinerja didasarkan pada proporsi jumlah
d ah di . kl d .
-- 15 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
91 Kabupaten 27 Kabupaten
B 25% 9 Provinsi 2 Provinsi
19 Kota 5 Kota
77 Kabuoaten 19 Kabuoaten
c 20% 16 Provinsi 3 Provinsi
30 Kota 6 Kota
185 Kabuoaten 37 Kabuoaten
D 30% 62 Kabupaten 19 Kabupaten
Pasal 16
X 0,3 + 1
nilai tertinggis - nilai terendahq
Penentuan alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 per
Daerah dihitung dengan tahapan sebagai berikut:
a. nilai kinerja daerah dengan peringkat terbaik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan standardisasi
untuk tiap klaster per kategori kinerja per daerah
provinsi/kabupaten/kota dengan menggunakan rumus:
nilai daerahij - nilai terendahij
pagu
kategori
kinerja
xPagu per klaster per
provinsi/kabupaten/kota
Keterangan:
1 = tingkat pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/
kota
j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
pagu per kategori kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pagu Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun
se belumnya;
pagu per klaster per provinsi/kabupaten/kota untuk tiap
kategori kinerja dihitung dengan menggunakan rumus:
jumlah Daerah
peringkat terbaik;j
jumlah Daerah
terbaik kategori
kinerja
b.
c.
d.
e.
Keterangan:
1 = tingkat pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/
kota
j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
alokasi per Daerah per kategori kinerja dihitung dengan
menggunakan rumus:
Nilai kinerja daerah Pagu per
I k . ah dengan peringkat terbaiks [ klaster per )
a o asi per Daer . 1 h .1 . ki . X . .1k t · ki · = JUm a m a1 nerJa provmsi
per a egon nerja Daerah dengan peringkat kabupaten/
terbaiks kota
Keterangan:
1 = tingkat pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/
kota
j = jenis Klaster A/Klaster B/Klaster C/Klaster D
alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun
sebelumnya per Daerah merupakan penjumlahan alokasi
kategori kinerja untuk tiap daerah sebagaimana dimaksud
pada huruf d.
-- 16 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
BABV
PENYALURAN
Pasal 17
(1) KPA BUN Pengelola Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan menyusun DIPA BUN TKD untuk
Insentif Fiskal atau perubahan DIPA BUN TKD untuk
Insentif Fiskal.
(2) Penyusunan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal atau
perubahan DIPA BUN TKD untuk Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai perencanaan
anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan
pelaporan keuangan.
Pasal 18
(1) Dalam rangka penyaluran Insentif Fiskal, KPA BUN
Pengelola Dana Desa, lnsentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan menyusun dan menyampaikan rekomendasi
penyaluran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf f kepada KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui
Koordinator KPA BUN Penyaluran TKD.
(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan mempertimbangkan waktu proses
penerbitan SPP /SPM/SP2D BUN serta ketentuan rencana
penarikan dana.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan dasar bagi pejabat pembuat komitmen dan
pejabat penandatangan SPM untuk melakukan penerbitan
SPP atau SPM BUN penyaluran lnsentif Fiskal.
(4) Penerbitan SPP, SPM, dan SP2D dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri mengenai tata cara pencairan
APBN bagian atas beban anggaran BUN pada KPPN.
Pasal 19
(1) Penyaluran Insentif Fiskal dilaksanakan dengan cara
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
(2) Dalam hal terdapat perubahan atas RKUD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah wajib
menyampaikan permohonan perubahan RKUD kepada
Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dengan dilampiri:
a. asli rekening koran dari RKUD; dan
b. salinan keputusan Kepala Daerah mengenai
penunjukan bank tempat menampung RKUD.
Pasal 20
(1) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai
berikut:
-- 17 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
a. tahap I, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan
Februari tahun anggaran berjalan; dan
b. tahap II, disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen)
dari pagu alokasi dan dilakukan paling cepat bulan
Juli tahun anggaran berjalan.
(2) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:
a. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran
berjalan;
b. rencana penggunaan Insentif Fiskal; dan
c. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal bagi
Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada tahun
anggaran sebelumnya,
dari Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 20 Juni
tahun anggaran berjalan.
(3) Penyaluran Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya tahap II sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan setelah Menteri c.q. Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan
realisasi penyerapan lnsentif Fiskal untuk penghargaan
kinerja tahun sebelumnya tahap I dari Pemerintah Daerah
paling lambat tanggal 20 November tahun anggaran
berjalan.
(4) Laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya tahap I
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menunjukkan
penyerapan paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari
dana yang diterima di RKUD.
(5) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala
Daerah, wakil Kepala Daerah atau sekretaris Daerah.
(6) Laporan realisasi penyerapan dana insentif daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan laporan
realisasi penyerapan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala
Daerah, wakil Kepala Daerah atau pejabat pengelola
keuangan Daerah.
(7) Dalam hal persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya belum diterima
sampai dengan batas waktu tanggal 20 Juni tahun
anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan tanggal 20 November tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya tidak disalurkan.
(8) Dalam hal tanggal 20 Juni tahun anggaran berjalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tanggal 20
November tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) bertepatan dengan hari libur atau hari yang
diliburkan, penyampaian persyaratan penyaluran Insentif
Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya
dilakukan pada hari kerja berikutnya.
-- 18 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
(9) Rencana penggunaan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, laporan realisasi
penyerapan lnsentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan
Insentif Fiskal tahun anggaran sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c, dan laporan realisasi
penyerapan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja
tahun sebelumnya tahap I sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disusun dalam format yang tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Pasal 21
(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan
bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal kepada
Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
paling lambat tanggal 14 pada bulan berikutnya.
(2) Penyampaian laporan bulanan realisasi penyerapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh
pejabat pengelola keuangan Daerah.
(3) Dalam hal tanggal penyampaian laporan bulanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan
hari libur atau hari yang diliburkan, penyampaian laporan
bulanan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
(4) Laporan bulanan realisasi penyerapan lnsentif Fiskal
untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format
yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 22
(1) Dalam rangka monitoring penggunaan sisa dana insentif
daerah sampai dengan tahun anggaran 2022 dan/ atau sisa
Insentif Fiskal tahun anggaran 2023, Pemerintah Daerah
menyampaikan laporan rencana penggunaan dan laporan
realisasi penyerapan sisa dana insentif daerah dan/ atau
Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.
(2) Laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi
penyerapan sisa dana insentif daerah dan/ a tau lnsentif
Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
Dokumen:
a. laporan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal untuk
penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dan huruf c dan
ayat (4);
b. laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1); dan/atau
-- 19 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
c. laporan rencana penggunaan dan laporan realisasi
penyerapan sisa dana insentif daerah dan/ atau Insentif
Fiskal
disusun dan disampaikan melalui portal pada laman
http://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/ did
Pasal 24
(1) Pemerintah Daerah penerima Insentif Fiskal
menyampaikan surat usulan Administrator Daerah yang
memuat data pegawai yang ditugaskan untuk mengelola,
menyusun, dan menyampaikan laporan pelaksanaan
Insentif Fiskal kepada Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan c.q. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.
(2) Administrator Daerah menyusun dan menyampaikan
laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi sistem informasi
keuangan Daerah.
(3) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah disusun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak dan
ditandangani dengan ketentuan sebagai berikut:
a. laporan rencana penggunaan Insentif Fiskal
ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala
Daerah atau sekretaris Daerah;
b. laporan realisasi penyerapan Insentif Fiskal
ditandangani oleh Kepala Daerah, wakil Kepala
Daerah atau pejabat pengelola keuangan Daerah; dan
c. laporan bulanan realisasi penyerapan Insentif Fiskal
ditandatangani oleh pejabat pengelola keuangan
Daerah.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
ditandatangani dengan menggunakan tanda tangan
elektronik atau tanda tangan basah.
(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan tanda tangan basah, laporan dimaksud
dibubuhi cap dinas.
(6) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal yang telah
ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dipindai dan diunggah dalam bentuk arsip data komputer
dengan format portable document format melalui aplikasi
sistem informasi keuangan Daerah.
(7) Laporan yang diunggah melalui aplikasi sistem informasi
keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
selanjutnya dilakukan Verifikasi oleh Administrator Pusat.
(8) Dalam hal hasil Verifikasi sebagai dimaksud pada ayat (7)
menunjukkan bahwa laporan pelaksanaan Insentif Fiskal
belum sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perbaikan
laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sesuai dengan catatan
Administrator Pusat.
(9) Perbaikan laporan pelaksanaan Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diunggah kembali
melalui aplikasi sistem informasi keuangan Daerah.
(10) Laporan pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dan perbaikan laporan
pelaksanaan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada
-- 20 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
ayat (9) diterima paling lambat pukul 17.00 Waktu
Indonesia Barat, sesuai dengan ketentuan batas waktu
penyampaian tiap-tiap laporan pelaksanaan Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dan ayat
(3) serta pasal 21 ayat {1).
BAB VI
PENGGUNAAN
Pasal 25
{1) lnsentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya
diterima dan/ atau dirasakan langsung oleh masyarakat
dan mendukung:
a. pengendalian inflasi;
b. penurunan stunting;
c. peningkatan investasi; dan/ atau
d. penurunan kemiskinan.
(2) Sisa dana insentif daerah sampai dengan tahun anggaran
2022 dan/ a tau lnsentif Fiskal Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, digunakan untuk
mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah yang manfaatnya diterima dan/ atau
dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendukung:
a. pengendalian inflasi Daerah;
b. penurunan prevalensi stunting;
c. peningkatan investasi;
d. penurunan kemiskinan;
e. pelayanan pendidikan; dan/ a tau
f. pelayanan kesehatan.
(3) Dalam hal daerah:
a. belum memenuhi penggunaan dana insentif daerah
tahun 2021 sebesar 30% bidang kesehatan dan 10%
bidang pendidikan; dan/ atau
b. belum memenuhi penggunaan dana insentif daerah
tahun 2022 sebesar 21% bidang kesehatan dan 10%
bidang Pendidikan
sisa dana insentif daerah tahun 2021 clan/ atau tahun 2022
harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi
kewajiban tersebut.
(4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sisa dana insentif daerah dan/ a tau Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
dapat digunakan untuk mendanai:
a. gaji, tambahan penghasilan, dan honorarium; dan
b. perjalanan dinas.
-- 21 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
BAB VII
PENATAUSAHAAN,PELAPORAN,DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 26
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN
TKD, pemimpin PPA Pengelolaan BUN menyusun laporan
keuangan TKD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan TKD.
(2) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup pertanggungjawaban pengelolaan Insentif
Fiskal.
(3) Laporan keuangan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun oleh unit eselon II Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan yang ditunjuk selaku unit
akuntansi dan pelaporan keuangan PPA BUN Pengelola
TKD menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
(4) Penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan anggaran, KPA BUN Penyaluran Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyusun
laporan keuangan tingkat KPA dan menyampaikan kepada
pemimpin PPA BUN Pengelola TKD melalui koordinator KPA
BUN Penyaluran TKD, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
disusun setelah dilakukan rekonsiliasi data realisasi
anggaran transfer dengan KPPN selaku Kuasa BUN
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai pedoman rekonsiliasi
dalam rangka penyusunan laporan keuangan; dan
b. laporan keuangan tingkat KPA BUN Penyaluran Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
disampaikan secara berjenjang kepada PPA BUN
Pengelola TKD melalui koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD sesuai dengan jadwal penyampaian
laporan keuangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara
penyusunan dan penyampaian laporan keuangan
BUN.
{5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan tingkat KPA BUN
Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(6) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan TKD
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), koordinator KPA
BUN Penyaluran TKD menyusun dan menyampaikan
laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD dengan ketentuan sebagai berikut:
a. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD disusun setelah dilakukan
penyampaian data elektronik akrual transaksi Insentif
Fiskal selain transaksi realisasi anggaran transfer ke
dalam sistem aplikasi terintegrasi; clan
-- 22 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. laporan keuangan tingkat koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD disampaikan kepada PPA BUN
Pengelola TKD sesuai dengan jadwal penyampaian
laporan keuangan yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan dengan memperhatikan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara dan
penyampaian laporan keuangan BUN.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian data
elektronik akrual transaksi Insentif Fiskal selain transaksi
realisasi anggaran transfer, penyusunan dan penyampaian
laporan keuangan tingkat Koordinator KPA BUN
Penyaluran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 27
(1) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan pemantauan dan evaluasi
terhadap pengelolaan Insentif Fiskal.
(2) Pemantauan terhadap pengelolaan Insentif Fiskal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. laporan rencana penggunaan;
b. penyaluran dari RKUN ke RKUD; dan
c. laporan realisasi penyerapan anggaran dan realisasi
keluaran.
(3) Evaluasi terhadap pengelolaan Insentif Fiskal sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1} dilakukan terhadap:
a. kebijakan pengalokasian Insentif Fiskal;
b. mekanisme penyaluran Insentif Fiskal;
c. realisasi penyaluran Insentif Fiskal; dan
d. penggunaan dan basil keluaran Insentif Fiskal.
(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan
ke bij akan Insentif Fiskal tahun anggaran berikutnya.
BAB IX
PENUNDAAN DAN/ATAU PENGHENTIAN PENYALURAN
INSENTIF FISKAL
Pasal 28
(1) Dalam hal Kepala Daerah penerima Insentif Fiskal
melakukan tindak pidana korupsi, Menteri dapat
mengajukan surat permohonan kepada lembaga penegak
hukum mengenai status hukum Kepala Daerah.
(2) Dalam hal Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka
tindak pidana korupsi oleh lembaga penegak hukurn,
Menteri dapat:
a. melakukan penundaan penyaluran Insentif Fiskal
pada tahun anggaran berjalan yang belum disalurkan;
dan/atau
-- 23 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
b. melakukan penghentian penyaluran lnsentif Fiskal
pada tahun anggaran berjalan sebesar pagu alokasi
Insentif Fiskal yang belum disalurkan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penundaan dan/ a tau penghentian penyaluran Insentif
Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh
Direktur J enderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri.
(4) Dalam hal status tersangka Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dicabut, Menteri dapat melakukan
penyaluran kembali atas penundaan dan/ atau
penghentian penyaluran lnsentif Fiskal.
(5) Pencabutan status tersangka Kepala Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada
keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh lembaga
penegak hukum yang disampaikan sebelum tanggal 20
November tahun anggaran berjalan.
(6) Dalam hal keterangan/penjelasan yang disampaikan oleh
lembaga penegak hukum yang disampaikan setelah tanggal
20 November tahun anggaran berjalan, tidak dapat
dilakukan penyaluran kembali atas penundaan dan/atau
penghentian penyaluran lnsentif Fiskal.
BABX
KETENTUANPENUTUP
Pasal 29
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07 /2021 tentang
Pengelolaan Dana lnsentif Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1282), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pasal 30
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-- 24 of 37 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2023
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ASEP N. MULYANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 932
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
IIl!i . .j. .
-- 25 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
LAMPI RAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
A. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN INSENTIF FISKAL
RENCANAPENGGUNAAN
INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2024
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA (1)
Yang bertanda tangan dibawah mi (2) menyatakan telah
mencantumkan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja
Tahun Sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
akan mencantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2024. Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Output
Jumlah Satuan
1. ...................... (3) ............................... {4) ........... (6) . .......... (7)
2. ...................... . .............................. . .......... . ..........
Dst
Jumlah ............................... (5)
Demikian rencana penggunaan alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024
Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya sebesar Rp (5)
sebagai syarat penyaluran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk
Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya .
. .•. , .(8)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Sekretaris Daerah (1)
•••••••••••••••••••••••• (9)
....................................... (10)
-- 26 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK PENGISIAN
No. Uraian
1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang
bersangkutan, yakni:
a. Gubernur a tau W akil Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5. Diisi jumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
9. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Sekretaris Daerah bersangkutan.
-- 27 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL BAGI DAERAH
YANG MENDAPATKAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA .Ill
TAHUN (2J
Yang bertanda tangan di bawah ini (3) menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif
Fiskal (4) ini dengan rincian, sebagai berikut:
Realisasi Penyaluran dari RKUN
Penggunaan Dana
a. Realisasi Penggunaan Dana
b. Persentase Penggunaan Dana
: Rp (5)
: Rp (6)
,, ..............•... o/o (7)
J enis Kegiatan Jumlah Realisasi Output
Jumlah Satuan
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (8) •••••••••••••••••••••••• .(9) , •••••••••• (11] ••••••••••• (12]
Jumlah , , •••••••••••••••••••••• ,(10)
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini (sejumlah Rp .110)), disimpan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan se benarnya .
... .•. .•. .•. .•. ... ••• •• , ••••••..•..•..••.••.•..••••• ,(131
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
......•••.••.•••••• ,(1)
........................ (14)
....................................... (15)
-- 28 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK PENGISIAN
No. Uraian
1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan tahun anggaran yang dilaporkan.
3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan,
yakni:
a. Gubernur a tau W akil Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah
provinsi/kabupaten/kota.
4. Diisi dengan jenis Insentif fiskal yang akan dilaporkan.
5. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
6. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penggunaan keseluruhan dana yang
diterima RKUD dari RKUN sampai dengan periode laporan.
7. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan DID yang
diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima RKUD
dari RKUN sampai dengan periode laporan.
8. Diisi jenis kegiatan yang sudah dilaksanakan.
9. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
10. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran dari RKUD melalui
surat perintah pencairan dana sampai dengan periode laporan.
11. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
12. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
13. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
14. Ditandatangani dan dicap bas ah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
15. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
-- 29 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
C. LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN
KINERJA TAHUN SEBELUMNY A TAHAP I
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN
2024 UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYATAHAP I
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .(1)
Yang bertanda tangan dibawah ini (2) menyatakan bahwa saya
bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Insentif
Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian, sebagai berikut:
Realisasi Penyaluran dari RKUN Tahap I
Realisasi Penggunaan Dana
Persentase Penggunaan Dana
: Rp (3)
: Rp (4)
............. % (5)
Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output
Jumlah Satuan
......................... (6)
Jumlah
••••••••••••••••••••••••• (7)
••••••••••••••••••••••••• (8)
........ .(9) ......... (10)
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini (sejumlah Rp )(8), disimpan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .
....................... , .(11)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (I)
•••••••••••••••••••••••• (12)
...................................... .(13)
-- 30 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK PENGISIAN
No Uraian
1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan,
yakni:
a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah
provinsi/kabupaten/kota.
3. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima pada penyaluran tahap I.
4. Diisi sesuai denganjumlah realisasi penggunaan dana InsentifFiskal pada
penyaluran tahap I.
5. Diisi sesuai dengan persentase penggunaan dana Insentif Fiskal pada
penyaluran tahap I.
6. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
7. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
8. Diisijumlah realisasijenis kegiatan.
9. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
10. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
11. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
12. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
13. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
-- 31 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
D. FORMAT LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
LAPORAN BULANAN REALISASI PENYERAPAN INSENTIF FISKAL
KINERJA TAHUN SEBELUMNYA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Jll
........... (2) TAHUN ANGGARAN 2024
Yang bertanda tangan dibawah ini .(3) menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Bulanan Realisasi
Penyerapan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Sebelumnya ini dengan rincian,
sebagai berikut:
Realisasi Penyaluran dari RKUN ke RKUD
Realisasi Penggunaan Dana di APBD
Persentase Penggunaan Dana
: Rp !4l
: Rp .(5)
............. % (6)
J enis Kegiatan Jumlah Realisasi Output
Jumlah Satuan
••••••••••••••••••••••••• (7) ••••••••••••••••••••••••• (8) .......... (10) ......... (11)
Jumlah ••••••••••••••••••••••••• (9)
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini (sejumlah Rp )(9), disimpan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , •••••••••••••••••••••• (12)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (1)
........................ (13)
...................................... .(14)
-- 32 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK PENGISIAN
No Uraian
1. Diisi sesuai dengan daerah bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan bulan realisasi penyerapan yang dilaporkan.
3. Diisi sesuai dengan pejabat berwenang daerah yang bersangkutan,
yakni:
a. Gubernur atau Wakil Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk daerah
provinsi/ kabupaten / kota.
4. Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima RKUD dari RKUN.
5. Diisi sesuai dengan jumlah realisasi penyerapan keseluruhan dana yang
diterima RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
6. Diisi sesuai dengan persentase penyerapan keseluruhan Insentif Fiskal
yang diterima RKUD terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima
RKUD dari RKUN sampai dengan tahap laporan.
7. Diisi uraian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
8. Diisi jumlah realisasi kegiatan.
9. Diisi jumlah realisasi jenis kegiatan.
10. Diisi jumlah output yang dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
11. Diisi jenis satuan untuk kegiatan yang dilaksanakan.
12. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
13. Tanda tangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah bersangkutan dan diberi cap dinas basah.
14. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
-- 33 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
E. FORMAT LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN DAN LAPORAN REALISASI
PENYERAPAN SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN/ ATAU SISA INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023
LAPORAN RENCANA PENGGUNAAN
SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022
DAN/ ATAU INSENTIF FISKAL TAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ,.(ll
Yang bertanda tangan dibawah ini (2J menyatakan telah
mencantumkan sisa Dana lnsentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022
dan/ atau sisa Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan/ a tau akan mencantumkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Dengan rincian kegiatan, sebagai berikut:
Jenis Kegiatan Pagu Anggaran Output
Jumlah Satuan
1. ...................... (3) ............................... (4) . .......... (6) ........... (7)
2. ...................... ............................... . .......... . ..........
Dst
Jumlah ............................... (5)
Demikian rencana penggunaan sisa dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun
Anggaran 2022 dan/atau Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023 sebesar
Rp (5) dibuat dengan sebenarnya .
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ••••••••••••••••••••••••••••• (8)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah Jll
•••••••••••••••••••••••• (9)
...................................... .(10)
-- 34 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK PENGISIAN
No. Uraian
1. Diisi sesuai dengan daerah yang bersangkutan.
2. Diisi sesuai dengan pejabat yang berwenang di daerah yang
bersangkutan, yakni:
a. Gubernur atau W akil Gubernur untuk daerah provinsi;
b. Bupati atau Wakil Bupati untuk daerah kabupaten;
c. Wali Kota atau Wakil Wali Kota untuk daerah kota; atau
d. Sekretaris Daerah untuk daerah provinsi/kabupaten/kota.
3. Diisi sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.
4. Diisi pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
5. Diisijumlah pagu anggaran yang akan dilaksanakan.
6. Diisi jumlah output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
7. Diisi satuan output yang akan dihasilkan dalam satu jenis kegiatan.
8. Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
9. Ditandatangani dan dicap basah oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah atau Sekretaris Daerah bersangkutan.
10. Diisi sesuai dengan nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau
Sekretaris Daerah bersangkutan.
-- 35 of 37 --
jdih.kemenkeu.go.id
. - 36 -
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN
SISA DANA INSENTIF DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN 2022
DAN/ATAU INSENTIF FISKALTAHUN ANGGARAN 2023
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Jll
Yang bertanda tangan di bawah ini .(21 menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Sisa
Dana Insentif Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2022 dan/ a tau Insentif
Fiskal Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
Realisasi Penyaluran dari RKUN:
a. Tahun Anggaran .
b. Tahun Anggaran .
Jumlah
: Rp .(31
: Rp .(41
: Rp (51
Penggunaan Dana
a. Realisasi Penggunaan Dana
b. Realisasi Penggunaan Sisa Dana
Jumlah
c. Persentase Penggunaan Dana
: Rp (6)
: Rp (7)
: Rp (8)
... % (9)
Jenis Kegiatan Jumlah Realisasi Output
Jumlah Satuan
1. •••••••••••• , •••••••••• (10) • , , ••• , , , •••••••••••••••• (11) .......... J12) .......•••• ,,(13)
Jumlah , , , , , , •.•..........•.... .(14)
Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam
laporan ini (sejumlah Rp )(15), disimpan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan
pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
. , .(16)
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
atau Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (ll
........................ (17)
....................................... (18)
-- 36 of 37 --
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
Ditandatangani secara elektronik
DEWI SURIANI HASLAM
jdih.kemenkeu.go.id
PETUNJUK
PENGISIAN
No.
Uraian
1.
Diisi
sesuai
dengan
daerah bersangkutan.
2.
Diisi
sesuai dengan pejabat
yang berwenang
di
daerah
yang
bersangkutan,
yakni:
a.
Gubernur
atau
W
akil
Gubernur
untuk
daerah
provinsi;
b.
Bupati
atau
W
akil
Bupati
untuk
daerah kabupaten;
c.
Wali
Kota
atau
Wakil
Wali
Kota
untuk
daerah
kota;
atau
d.
Pejabat
Pengelola
Keuangan Daerah
untuk
daerah
provinsi/kabupaten/kota.
3.
Diisi
sesuai dengan
jumlah dana
yang diterima
RKUD
dari
RKUN
pada
penyaluran
tahun
anggaran dimaksud.
4.
Diisi
sesuai dengan
jumlah dana
yang diterima
RKUD
dari
RKUN
pada
penyaluran
tahun
anggaran dimaksud.
5.
Diisi
sesuai
dengan
jumlah keseluruhan dana
yang diterima
RKUD
dari
RKUN
sampai dengan
tahap
laporan.
6.
Diisi
sesuai
dengan
jumlah
realisasi penyerapan
keseluruhan dana
yang
diterima
RKUD
dari
RKUN
sampai dengan
tahap
laporan.
7.
Diisi
dengan realisasi penggunaan
sis
a
dana
sarnpai dengan
tahap
la
po
ran.
8.
Diisi
jumlah
realisasi penyerapan
keseluruhan dana
yang diterima
RKUD
dari
RKUN
sampai dengan
tahap
laporan dan realisasi penggunaan sisa
dana
sampai dengan tahap
laporan.
-
9.
Diisi
sesuai dengan persentase penyerapan
keseluruhan
DID
yang
diterima
RKUD
terhadap jumlah keseluruhan dana
yang diterima
RKUD
dari
RKUN
sampai dengan
tahap
laporan.
10.
Diisi
uraian
kegiatan yang
sudah dilaksanakan.
-·
11.
Diisi
jumlah
realisasi jenis kegiatan yang
sudah dilaksanakan.
12.
Diisi
jumlah keluaran
yang dihasilkan dalam
satu jenis
kegiatan.
13.
Diisi
jenis
satuan untuk
kegiatan yang
dilaksanakan.
·-·-
14.
Diisi
jumlah realisasi yang
sudah dilaksanakan.
15.
Diisi
sesuai denganjumlah
realisasi pembayaran dari
RKUD
melalui
surat
perintah pencairan dana
sampai dengan
tahap
laporan.
16.
Diisi
sesuai dengan tempat dan tanggal pengajuan penandatanganan
laporan.
17.
Tanda tangan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
atau
Pejabat
Pengelola
Keuangan Daerah bersangkutan
clan
diberi cap dinas.
18.
Diisi
sesuai dengan nama
Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah a tau
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bersangkutan.
IIr:i
.
',I:.
•
1:1•
• ..
-- 37 of 37 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 125/2023. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation interacts with laws regarding state finance and budgeting, providing a legal framework for fiscal management.