No. 121 of 2015
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation, issued by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, amends the previous regulation regarding the determination of 'Nilai Lain' (Other Value) as the basis for tax imposition, specifically focusing on the Value Added Tax (Pajak Pertambahan Nilai) for the transfer of audio and visual products. The changes aim to enhance the effectiveness and efficiency of tax collection and payment processes.
This regulation primarily affects businesses involved in the production, distribution, and sale of taxable goods and services, particularly those dealing with audio-visual products, tobacco products, and transportation services. Entities such as manufacturers, distributors, and service providers in these sectors must comply with the updated tax valuation rules.
- Pasal 2 outlines the new basis for determining 'Nilai Lain' for various transactions, including: a. For the use of taxable goods and/or services, the value is determined as the selling price or replacement cost minus gross profit. b. For free provision of taxable goods and/or services, the same valuation applies. d. For film transfers, the average estimated revenue per film title is used. e. For tobacco products, the retail selling price is the basis. f. For remaining taxable goods at company dissolution, the fair market price applies. g. For transfers between branches, the cost price or acquisition price is used. h. For intermediary sales, the agreed price between the intermediary and the buyer is applicable. j. For package delivery services, 10% of the billed amount is used. k. For travel agency services, 10% of the billed amount is also applicable. m. For freight forwarding services, 10% of the billed amount is used if transportation costs are included. - Pasal 4 states that further provisions regarding the determination of average estimated revenue and retail selling price will be regulated by the Director General of Taxes.
- Nilai Lain (Other Value): The basis for tax imposition as defined in this regulation. - Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax): A tax on the value added to goods and services at each stage of production or distribution.
This regulation is effective from July 1, 2015, and it amends the previous regulation No. 75/PMK.03/2010 and its amendments, specifically the last amendment made by regulation No. 56/PMK.03/2015.
This regulation interacts with the Law No. 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Luxury Goods Tax, as amended by Law No. 42 of 2009, ensuring compliance with broader tax legislation in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 specifies how to determine 'Nilai Lain' for various transactions, including the use of selling price or replacement cost minus gross profit for taxable goods and services.
Pasal 2(d) states that for film transfers, the average estimated revenue per film title is used to determine the taxable value.
Pasal 2(e) establishes that the retail selling price is the basis for determining the taxable value of tobacco products.
Pasal 2(g) indicates that for transfers between branches, the cost price or acquisition price is used as the taxable value.
Pasal 2(m) specifies that for freight forwarding services, 10% of the billed amount is used if transportation costs are included.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.03/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILA! LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK Menimbang Mengingat Menetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dan gambar, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak · sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal SA ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 75/PMK.03/2010 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK. www.jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 3 -- f MENTER! l<EUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2015 diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 Nilai Lain ; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut: a. untuk pemakaian sendih Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah. Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; c. dihapus; d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film; e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih t9rsisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/ atau penyerahan Barang Kena Pajak antat cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan; h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli; i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui JUru lelang adalah harga lelang; J. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau Jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan saran.a akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa www.jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 3 -- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagih�m atau jumlah yang seharusnya ditagih; 1. dihapus; m. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. 2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan perkiraan hasil rata-rata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dan harga jual eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dalam rangka penerapan Nilai Lain, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 25 Jun i 2015 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd. BAMBANG P.S. BRODJONEGORO MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERIT A NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2015 NOMOR 9 5 0 Salinan sesuai dengan aslinya KEPAL� "BIRO-BMUM I' ) JC' ' \ '/ - -u r u. . . KEPA�A 1BA� . KEMENTERIAN '1 I - 1\ \ • L Ii(., ••1>1UM 1 l/JJ:� . -----/ / � . . ,;/ � GIART · ,...·\- , - - - -' .... ' . ' 4 ;: 'ii-" NIP 1 95904 20:� 001 ---= - www.jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 3 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak
tentang PERPAJAKAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 121/PMK.03/2015/2015. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 4 mandates that further provisions regarding the determination of average estimated revenue and retail selling price will be regulated by the Director General of Taxes.