No. 120 of 2022
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the provisions for the provision, eligibility standards, and valuation of residential houses for former Presidents and/or former Vice Presidents of the Republic of Indonesia. It aims to ensure that these officials have adequate housing that meets specific criteria and standards as set forth in the regulation.
The regulation primarily affects the government entities responsible for providing housing to former Presidents and Vice Presidents. It also impacts the former officials themselves, as well as contractors and developers involved in the procurement and construction of these residences.
- Pasal 1 mandates the government to provide residential houses for former Presidents and/or Vice Presidents through various mechanisms such as purchasing land and buildings or constructing new homes (Pasal 1). - Pasal 2 outlines the general criteria for these residences, including location accessibility and suitability for security and safety. - Pasal 3 specifies the maximum land area for residences, which is 1,500 m² in Jakarta and equivalent value outside Jakarta. - Pasal 4 details the building standards, including space for family activities and compliance with safety regulations. - Pasal 6 describes the process for calculating land value for budgeting purposes, requiring the Minister of State Secretary to submit a request to the Minister of Finance for market value assessments (Pasal 6). - Pasal 9 assigns the Minister of State Secretary the responsibility for executing the provision of housing within the available budget (Pasal 9). - Pasal 10 provides transitional provisions for former officials who have not yet received housing by the time this regulation takes effect, ensuring they are still eligible under the new rules.
- "Mantan Presiden" (Former President) and "Mantan Wakil Presiden" (Former Vice President) refer to individuals who have previously held these offices in Indonesia. - "Pagu" (budget ceiling) refers to the maximum amount allocated for housing provision.
The regulation came into effect on July 28, 2022, and it repeals and replaces the previous regulation, PMK No. 189/PMK.06/2014, along with its amendments.
This regulation references several laws and regulations, including Presidential Regulation No. 52 of 2014 on the procurement and standards for housing for former Presidents and Vice Presidents, and various laws regarding state finances and the Ministry of Finance's operations. It is essential for stakeholders to be aware of these related regulations to ensure compliance and proper execution of housing provisions.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
The government is required to provide residential houses for former Presidents and/or Vice Presidents through mechanisms such as purchasing land and buildings or constructing new homes (Pasal 1).
Residential houses must be located in accessible areas, support the activities of former officials and their families, and facilitate security measures (Pasal 2).
The maximum land area for residences is set at 1,500 m² in Jakarta and equivalent value for locations outside Jakarta (Pasal 3).
Houses must include spaces for family activities, comply with safety standards, and be constructed considering the financial capabilities of the state (Pasal 4).
The Minister of State Secretary must request a market value assessment for land from the Minister of Finance, which must be completed within one month of the request (Pasal 6).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (15K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR /PMK.06/2022 TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1978 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3128); SALINAN 120 jdih.kemenkeu.go.id -- 1 of 11 -- Menetapkan 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 122); 6. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN PERHITUNGAN NILA! RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. BAB! PENYEDIAAN Pasal 1 (1) Pemerintah menyediakan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden. jdih.kemenkeu.go.id -- 2 of 11 -- (2) Penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dilakukan melalui mekanisme: a. pembelian tanah dan bangunan; b. pembelian tanah dan pembangunan rumah; atau c. pembangunan atau peremajaan rumah di lahan milik pribadi, untuk rumah kediaman. BAB II KRITERIA UMUM Pasal 2 Kriteria umum untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi: a. berada di wilayah Republik Indonesia; b. berada pada lokasi yang mudah dijangkau denganjaringan jalan yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang; c. memiliki bentuk, keluasan, dimensi, desain, dan tata letak ruang yang dapat mendukung keperluan dan aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga; dan d. tidak menyulitkan dalam penanganan keamanan dan keselamatan Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga. BAB III STANDAR RUMAH KEDIAMAN Pasal 3 Tanah yang diadakan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dengan keluasan sebagai berikut: a. paling banyak seluas 1.500 m 2 (seribu lima ratus meter persegi), untuk yang berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; atau jdih.kemenkeu.go.id -- 3 of 11 -- b. paling banyak setara dengan nilai tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk yang berlokasi di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 4 (1) Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden meliputi: a. ruang yang dapat mendukung aktivitas Mantan Presiden atau Mantan Wakil Presiden beserta keluarga; b. desain tata ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi penghuninya; c. spesifikasi bahan bangunan memenuhi: 1. persyaratan teknis untuk kekuatan bangunan; 2. persyaratan kenyamanan dan keamanan penghuni; dan d. fasilitas standar sesuai kebutuhan dan kenyamanan penghuni. (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pasal 5 Bangunan untuk rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden memiliki keluasan seluruh lantai bangunan paling banyak seluas 1.500 m 2 (seribu lima ratus meter persegi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang. BAB IV PERHITUNGAN NILA! UNTUK PENGANGGARAN Pasal 6 (1) Perhitungan nilai tanah untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. Menteri Sekretaris Negara mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan ,y jdih.kemenkeu.go.id -- 4 of 11 -- perhitungan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah dan/ atau bangunan sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden; b. Menteri Keuangan menugaskan Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan survei untuk mendapatkan perkiraan nilai pasar tanah terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Berdasarkan hasil survei sebagaimana dimaksud pada huruf b, Menteri Keuangan menyampaikan nilai pasar tanah terendah termasuk perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah dan/ atau bangunan sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, kepada Menteri Sekretaris Negara; d. Penyampaian nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah diterimanya pengajuan permohonan dari Menteri Sekretaris Negara. (2) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai pasar tanah per meter persegi terendah pada lokasi perumahan menteri atau pejabat negara di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). jdih.kemenkeu.go.id -- 5 of 11 -- Pasal 7 (1) Perhitungan nilai bangunan untuk penganggaran rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dilakukan oleh Menteri Sekretaris Negara dengan memperhatikan biaya pembangunan rumah dengan kualitas baik per meter persegi yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal pengadaan rumah kediaman dilakukan melalui pembelian rumah yang telah ada, dan rumah tersebut memerlukan renovasi atau restorasi, maka biaya renovasi atau restorasi tersebut termasuk dalam perhitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 (1) Menteri Sekretaris Negara menyusun rincian anggaran untuk pengadaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden pada tahun yang direncanakan. (2) Tahun yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahun pada saat tanah dan/atau bangunan rumah kediaman akan dibangun atau dibeli. (3) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada nilai yang diperoleh dari penjumlahan antara: a. total nilai tanah; b. total nilai bangunan; dan c. segala pajak dan biaya lainnya yang terkait dengan pemberian rumah kediaman yang layak bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang ditanggung oleh Negara. (4) Total nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan perkalian antara: a. nilai pasar tanah terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dan b. luas tanah dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 m2 (seribu lima ratus meter persegi). jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 11 -- (5) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan perkalian antara: a. perhitungan nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan b. luas bangunan dengan ketentuan paling banyak seluas 1.500 m 2 (seribu lima ratus meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (6) Rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Dalam hal penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden direncanakan akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka rincian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6): a. disampaikan untuk kebutuhan pada masing-masing tahun anggaran; dan b. rincian nilai tanah atau bangunan dapat melebihi ketentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sepanjang total nilai tanah dan bangunan tidak melebihi total anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). BABV PELAKSANAAN PENYEDlAAN Pasal 9 (1) Menteri Sekretaris Negara melaksanakan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden sesuai dengan pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara. (2) Pelaksanaan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi ketentuan luasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/ atau luasan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ,y jdih.kemenkeu.go.id -- 7 of 11 -- sepanjang total biaya penyediaan tanah dan bangunan tidal<: melebihi pagu yang tersedia. (3) Dalam hal total biaya penyediaan yang al<:an dikeluarkan melebihi pagu yang tersedia pada Daftar Isian Pelal<:sanaan Anggaran Kementerian Sekretariat Negara untuk penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, mal<:a: a. kelebihan tersebut tidal<: dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); atau b. Menteri Sekretaris Negara dapat mencari lokasi lain. (4) Dalam hal pelal<:sanaan penyediaan Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden tidal<: selesai dilal<:sanal<:an dalam satu tahun anggaran, Menteri Sekretaris Negara mengajukan kebutuhan rincian anggaran untuk penyelesaian pengadaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden untuk tahun anggaran berikutnya disertai penjelasan mengenai penyebab tidal<: selesainya pengadaan rumah kediaman di tahun anggaran berjalan dengan ketentuan total anggaran penyediaan tanah dan/ atau bangunan tidal<: melebihi total anggaran sebagaimana dimal<:sud dalam pasal 8 ayat (3). Pasal 10 (1) Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wal<:il Presiden yang telah berakhir masajabatannya dan sampai dengan saat diberlakukannya Peraturan Menteri ini belum dilal<:sanal<:an pengadaan rumah kediamannya, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan sebagaimana dimal<:sud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 9, kecuali ketentuan mengenai: a. jangka wal<:tu pengajuan 3 (tiga) tahun sebelum beral<:hirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimal<:sud dalam Pasal 6 ayat (1) hurufa; jdih.kemenkeu.go.id -- 8 of 11 -- b. perkiraan perkembangan kenaikan nilai pasar tanah sampai dengan tahun berakhirnya masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c; dan c. penyusunan rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (3) tidak termasuk: 1. ketentuan mengenai total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); 2. ketentuan mengenai total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); dan 3. ketentuan pajak dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, serta pengajuan rincian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6). (2) Perhitungan total nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), total nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), dan segala pajak dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c dijadikan sebagai dasar dalam pengalokasian anggaran untuk keperluan pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 Dalam keadaan tertentu, untuk menjamin ketersediaan lahan dan memudahkan pengamanan bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden, Pemerintah dapat menyediakan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden dalam suatu kawasan perumahan khusus, sesuai kriteria dan standar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. jdih.kemenkeu.go.id -- 9 of 11 -- BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh kegiatan perhitungan nilai untuk penganggaran dan kegiatan pelaksanaan penyediaan rumah kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1428) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.06/2014 tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman Bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1534), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id -- 10 of 11 -- DISTRIBUSI II Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2022 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 704 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian MAS SOEHARTO NIP 19690922 199001 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya ~ ---- """"l · ~~ ala Biro Umum ~~\}~~GAIi Rfp1, > . • b. _, ~ a Bagian Administrasi Kementerian \ :~~OU l '- /'--.,61_ ~\~~~ ...___ ;:;.~-:::"'.:::-::::-:-::::~---- ---s._ MAS SOEHARTo <ti\ NIP 19690922 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/ atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia
tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH - STANDAR / PEDOMAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 120/PMK.06/2022/2022. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
The Minister of State Secretary is responsible for implementing the housing provision within the budget limits set for the Ministry (Pasal 9).
Former officials who have not received housing by the regulation's effective date will still be eligible for housing under the new provisions (Pasal 10).