Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 118 of 2019
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation outlines the procedures for the payment of Domestic Market Obligation (DMO) fees, as well as the handling of over lifting and under lifting by contractors involved in upstream oil and gas activities. It aims to ensure compliance with national energy needs while providing a clear framework for financial transactions related to these obligations.
The regulation primarily affects contractors engaged in upstream oil and gas operations in Indonesia, specifically those working under contracts with SKK Migas (Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities) or BPMA (Aceh Oil and Gas Management Agency). It also impacts the government entities involved in the oversight and financial management of these operations.
- Pasal 2 outlines that contractors must fulfill their DMO as stipulated in their contracts and are entitled to receive a DMO Fee for their compliance. - Pasal 3 states that the DMO Fee will be paid by SKK Migas or BPMA through the Ministry of Finance, based on requests from these agencies. - Pasal 5 details the procedures for handling over lifting, where contractors must remit the excess amounts lifted back to the government, while under lifting situations require the government to compensate contractors accordingly. - Pasal 6 mandates SKK Migas or BPMA to establish guidelines for calculating DMO Fees and handling over and under lifting situations. - Pasal 14 specifies that the processing of DMO Fee claims will be managed by BPMA for contracts within its jurisdiction, replacing previous regulations.
- Domestic Market Obligation (DMO): The obligation for contractors to supply a portion of their production to meet domestic needs. - Over Lifting: The excess amount of oil or gas lifted by a contractor beyond their contractual rights. - Under Lifting: The shortfall in lifting by a contractor compared to their contractual rights.
This regulation came into effect on August 16, 2019, and it replaces the previous regulation, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013, which was amended by Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.02/2015.
The regulation references several laws and regulations, including Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 concerning Oil and Gas, and various government regulations regarding the management of oil and gas resources in Aceh. It also interacts with regulations concerning the financial operations of the Ministry of Finance and the management of state revenues from oil and gas activities.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 3 outlines that the DMO Fee will be paid by SKK Migas or BPMA through the Ministry of Finance, based on requests from these agencies.
Pasal 5 states that in cases of over lifting, contractors must remit the excess amounts lifted back to the government, while under lifting situations require the government to compensate contractors.
Pasal 6 mandates SKK Migas or BPMA to establish guidelines for calculating DMO Fees and handling over and under lifting situations.
Pasal 2 specifies that contractors must fulfill their DMO as stipulated in their contracts and are entitled to receive a DMO Fee for their compliance.
Pasal 14 specifies that the processing of DMO Fee claims will be managed by BPMA for contracts within its jurisdiction, replacing previous regulations.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (25K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 118/PMIZ.OZ/2019
TENTANG
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE,
OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR
DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Meni~bang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran
domestic market obligation . fee, over lifting kontraktor
~---
dan/ a tau under lifting kontraktor dalam kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi, telah diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.02/2013 tentang Tata
Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over
Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor
dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan 230/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan 139 I PMK. 02 I 20 13 ten tang
Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee,
Over Lifting Kontraktot dan/ atau Under Lifting Kontraktor
dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 16 --
. I
~. .:. , ...,..,
Mengingat
b. bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf b Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan
Gas Bumi di Aceh, pada saat terbentuknya Badan
Pengelola Migas Aceh, semua hak, kewajiban, dan
akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerja sama
bagi hasil minyak dan gas bumi antara satuan kerja
khusus pelaksana kegiatan hulu minyak dan gas bumi
dan Kontraktor kontrak kerja sama yang berlokasi di
Aceh dilalihkan kepada Badan Pengelola Migas Aceh;
c. bahwa ketentuan mengenai penyelesaian Over Lifting
Kontraktor danjatau Under Lifting Kontraktor melalui
mekanisme hasil penjualan gas bumi (Cargo Gas
Settlement) perlu diatur dalam tata cara pembayaran
domestic market obligation fee, over lifting kontraktor
dan/ atau under lifting kontraktor dalam kegiatan
usaha hulu minyak dan gas bumi;
d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu
mengatur kembali . tata cara pembayaran domestic
market obligation fee, over lifting kontraktor dan/ a tau
under lifting kontraktor dalam kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over
Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor
dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ten tang
Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 16 --
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4435), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
ten tang Perubahan. Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang
Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan
Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5173)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2010 ten tang Biaya Operasi yang Dapat
Dikembalikan dan. Perlakuan Pajak Penghasilan di
Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6066);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan
Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 16 --
Menetapkan
Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Bumi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah
beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2018 ten tang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009
tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2009
tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1419);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014
tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
200);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER
LIFTING KONTRAKTOR DAN/ATAU UNDER LIFTING
KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 16 --
Pasal 1
Dalarn Peraturan Menteri ini, yang dirnaksud dengan:
1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Burni yang selanjutnya disebut SKK
Migas adalah satuan kerja yang dibentuk sesuai
Peraturan Presiden Nornor 9 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Burni.
2. Badan Pengelola Migas Aceh yang selanjutnya
disingkat BPMA adalah suatu badan Pernerintah yang
dibentuk untuk rnelakukan pengelolaan dan
pengendalian bersarna kegiatan usaha hulu di bidang
Minyak dan Gas Burni yang berada di darat dan laut di
wilayah kewenangan Aceh (0 s.d. 12 rnillaut).
3. Kontrak Kerja Sarna adalah Kontrak Bagi Hasil atau
bentuk kontrak kerja sarna lain dalarn kegiatan
Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih rnenguntungkan
Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-
besar kernakrnuran rakyat.
4. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha
Tetap yang ditetapkan untuk rnelakukan Eksplorasi
dan Eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan
Kontrak Kerja Sarna dengan SKK Migas atau BPMA
sesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
5. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalarn Wilayah
Hukurn Pertarnbangan Indonesia untuk pelaksanaan
Eksplorasi dan Eksploitasi.
6. Domestic Market Obligation yang selanjutnya disingkat
DMO adalah kewajiban penyerahan bagian Kontraktor
berupa rninyak dan/ atau gas burni untuk rnernenuhi
kebutuhan dalarn negeri.
7. Irnbalan DMO yang selanjutnya disebut DMO Fee
adalah irnbalan yang dibayarkan oleh Pernerintah
kepada Kontraktor atas penyerahan rninyak dan/ atau
gas burni untuk rnernenuhi kebutuhan dalarn negeri
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 16 --
dengan rnenggunakan harga yang ditetapkan oleh
Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya
rneliputi kegiatan usaha rninyak dan gas burni.
8. Lifting adalah sejurnlah rninyak rnentah danjatau gas
burni yang dijual atau dibagi di titik penyerahan
(custody transfer point).
9. Over Lifting Kontraktor adalah kelebihan pengarnbilan
rninyak dan/ a tau gas burni oleh Kontraktor
dibandingkan dengan haknya yang diatur dalarn
Kontrak Kerja Sarna pada periode tertentu.
10. Under Lifting Kontraktor adalah kekurangan
pengarnbilan rninyak danjatau gas burni oleh
Kontraktor dibandingkan dengan haknya yang diatur
dalarn Kontrak Kerja Sarna pada periode tertentu.
11. Rekening Departernen Keuangan k/Hasil Minyak
Perjanjian Karya Production Sharing Nornor
600.000411980 pada Bank Indonesia, yang
selanjutnya disebut Rekening Minyak dan Gas Burni,
adalah rekening dalarn valuta USD untuk rnenarnpung
seluruh penerirnaan, dan rnernbayar pengeluaran
terkait kegiatan usaha hulu rninyak dan gas burni.
Pasal2
(1) Kontraktor rnelaksanakan DMO sebagairnana diatur
dalarn Kontrak Kerja Sarna.
(2) Atas pelaksanaan DMO sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1), Kontraktor berhak rnenerirna DMO Fee.
(3) Nilai DMO Fee Kontraktor untuk suatu periode
tertentu diperoleh rnelalui perhitungan yang dilakukan
oleh SKK Migas atau BPMA.
Pasal3
( 1) DMO Fee Kontraktor sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 1 ayat (3) dibayar oleh SKK Migas atau BPMA
yang pelaksanaannya rnelalui Kernenterian Keuangan
c.q Direktorat Jenderal Anggaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 16 --
7-
(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan permintaan dari SKK Migas atau
BPMA.
(3) Pembayaran DMO Fee sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menggunakan dana dari Rekening Minyak dan
Gas Bumi.
Pasal4
( 1) SKK Migas a tau BPMA melakukan perhitungan Lifting
yang merupakan hak negara dan hak Kontraktor dari
masing-masing Wilayah Kerja untuk periode tertentu
sesuai dengan Kontrak Kerja Sarna.
(2) Hasil perhitungan Lifting yang merupakan hak negara
dan hak Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) dapat berupa nilai Over Lifting a tau Under Lifting
Pasal 5
(1) Dalam hal terjadi Over Lifting Kontraktor, SKK Migas
atau BPMA segera mengajukan penagihan nilai Over
Lifting Kontraktor tersebut kepada Kontraktor.
(2) Atas penagihan nilai Over Lifting Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontraktor segera
menyetorkan ke Rekening Minyak dan Gas Bumi.
(3) Dalam hal terjadi Under Lifting Kontraktor, SKK Migas
atau BPMA segera membayar nilai Under Lifting
Kontraktor tersebut'kepada Kontraktor.
(4) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) melalui Kementerian Keuangan berdasarkan
permintaan dari SKK Migas atau BPMA.
(5) Pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan
dana dari Rekening Minyak dan Gas Bumi.
Pasal6
(1) Untuk melakukan perhitungan nilai DMO Fee
Kontraktor untuk suatu periode tertentu sebagaimana
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 16 --
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), SKK Migas atau
BPMA menyusun ketentuan yang mengatur mengenai
tata cara perhitungan dan prosedur permintaan
pembayaran DMO Fee Kontraktor.
(2) Untuk melakukan perhitungan nilai Over Lifting
Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) dan nilai Under Lifting Kontraktor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), SKK Migas a tau
BPMA menyusun ketentuan yang mengatur mengenai
tata cara perhitungan dan prosedur penagihan Over
Lifting Kontraktor, dan tata cara perhitungan dan
prosedur permintaan pembayaran nilai Under Lifting
Kontraktor.
Pasal 7
(1) Permintaan pembayaran DMO Fee Kontraktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan
permintaan pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)
disampaikan secara tertulis oleh Kepala SKK Migas
atau Kepala BPMA atau Deputi atau Pejabat Setingkat
Deputi kepada Direktur Jenderal Anggaran.
(2) Permintaan pembayaran DMO Fee Kontraktor dan
permintaan pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi
dengan paling kurang kertas kerja verifikasi, nama dan
nomor rekening bank penerima.
Pasal8
(1) Untuk mengajukan permintaan pembayaran DMO Fee
Kontraktor kepada Direktorat Jenderal Anggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), SKK
Migas atau BPMA dapat memperhitungkan
pembayaran dimaksud dengan:
a. nilai kelebihan pembayaran DMO Fee periode
sebelumnya;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 16 --
b. nilai Over Lifting Kontraktor yang telah jatuh
tempo; dan/ atau
c. nilai kelebihan pembayaran kembali (reimbursement)
Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
kepada Kontraktor.
(2) Untuk mengajukan permintaan pembayaran nilai
Under Lifting Kontraktor kepada Direktorat Jenderal
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1), SKK Migas a tau BPMA dapat memperhitungkan
pembayaran dimaksud dengan:
a. kewajiban nilai Over Lifting Kontraktor; dan/ atau
b. nilai kelebihan pembayaran DMO Fee periode
sebelumnya; dan/ atau
c. nilai kelebihan pembayaran kembali (reimbursement)
Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
kepada Kontraktor.
Pasal9
(1) Untuk penyelesaian permintaan pembayaran DMO Fee
dan/ a tau Under Lifting Kontraktor sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Direktorat Jenderal
Anggaran dapat memperhitungkan kewajiban
Pemerintah kepada Kontraktor dengan kewajiban
PT Pertamina (Persero) dalam kegiatan usaha hulu
minyak dan gas bumi kepada Pemerintah.
(2) Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Kontraktor dengan kriteria:
a. sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki secara
langsung maupun tidak langsung oleh
PT Pertamina (Persero); dan
b. bertindak selaku operator dalam wilayah kerja
usaha hulu minyak dan gas bumi.
(3) Dalam hal Kontrak Kerja Sarna atas wilayah kerja
tersebut ditandatangani oleh Pemerintah dan beberapa
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 16 --
Kontraktor, Kontraktor yang bertindak selaku operator
dalarn wilayah kerja usaha hulu rninyak dan gas burni
sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Kontraktor yang ditunjuk oleh Pernerintah selaku
pihak yang bertanggung jawab rnengelola suatu
wilayah kerja usaha hulu rninyak dan gas burni.
(4) Jurnlah DMO Fee dan/ atau Under Lifting Kontraktor
yang dapat diperhitungkan Pernerintah atas Kontraktor
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), rnengacu kepada
besaran yang diatur dalarn Kontrak Kerja Sarna
rnasing-rnasing Kontraktor dan rnaksirnurn sebesar
hak partisipasi (participating interest) Kontraktor yang
bersangkutan dalarn wilayah kerja usaha hulu rninyak
dan gas burni.
(5) Hak partisipasi (participating interest) sebagairnana
dirnaksud pada ayat (4) rnerupakan besaran hak
Kontraktor dalarn suatu wilayah kerja usaha hulu
rninyak dan gas burni berdasarkan persentase
kepernilikan sesuai Kontrak Kerja Sarna.
Pasal 10
(1) Untuk rnernproses perrnintaan pernbayaran DMO Fee
Kontraktor dan perrnintaan pernbayaran nilai
Under Lifting Kontraktor sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 7, Direktorat Jenderal Anggaran rnelakukan
penelitian sebagai berikut:
a. kesesuaian dokurnen perrnintaan pernbayaran
DMO Fee dan Nilai Under Lifting sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (1);
b. kelengkapan dokurnen perrnintaan pernbayaran
DMO Fee Kontraktor dan perrnintaan pernbayaran
nilai Under Lifting sebagairnana dirnaksud dalarn
Pasal 7 ayat (2);
c. kebenaran akurasi perhitungan rnaternatis atas
nilai DMO Fee Kontraktor dan nilai Under Lifting
Kontraktor; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 16 --
d. penyelesaian saldo kewajiban nilai Over Lifting
Kontraktor yang telah jatuh tempo.
(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
terpenuhi, Direktorat Jenderal Anggaran memproses
pengajuan permintaan pembayaran kepada Direktorat
J enderal Perbendaharaan.
(3) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktorat
Jenderal Anggaran menyatakan hal sebagaimana
dimaksud ayat (2) terpenuhi.
(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi,
Direktorat Jenderal Anggaran melakukan:
a. penghentian proses permintaan pembayaran
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
b. penerbitan sU:rat pemberitahuan kepada SKK
Migas atau BPMA untuk memenuhi ketentuan
se bagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Proses permintaan pembayaran yang dihentikan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf'a, diproses kembali oleh Direktorat
Jenderal Anggaran dengan mengikuti ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
setelah SKK Migas atau BPMA memenuhi permintaan
Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf b.
Pasal 11
(1) Atas permintaan pembayaran yang diajukan oleh
Direktorat Jenderal Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 · ayat (2), Direktorat Jenderal
Perbendaharaan melakukan proses verifikasi.
(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Direktorat
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 16 --
Jenderal Perbendaharaan menerbitkan surat
permintaan pembayaran kepada Bank Indonesia.
(3) Surat permintaan pembayaran kepada Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya surat permintaan
pembayaran dari Direktorat Jenderal Anggaran.
(4) Surat permintaan pembayaran kepada Bank Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan
kepada Direktorat Jenderal Anggaran.
(5) Berdasarkan surat permintaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia
memindahbukukan dana untuk pembayaran DMO Fee
Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting
Kontraktor dari Rekening Minyak dan Gas Bumi ke
Rekening Kontraktor yang bersangkutan.
(6) Bank Indonesia menyampaikan bukti transaksi
pemindahbukuan di Rekening Minyak dan Gas Bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara.
Pasal12
(1) Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pengelolaan Kas Negara menyampaikan bukti
transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak dan
Gas Bumi dari Bank Indonesia kepada Direktorat
Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara
Bukan Pajak.
(2) Direktorat Jenderal Anggaran menyampaikan surat
pemberitahuan pembayaran DMO Fee Kontraktor dan
pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor berdasarkan
bukti transaksi pemindahbukuan di Rekening Minyak
dan Gas Bumi dari Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) kepada SKK Migas a tau BPMA.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 16 --
(3) Berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran DMO
Fee Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting
Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKK
Migas atau BPMA meminta Kontraktor untuk
menyampaikan laporan penerimaan pembayaran DMO
Fee Kontraktor dan pembayaran nilai Under Lifting
Kontraktor.
(4) SKK Migas atau BPMA menyampaikan laporan
penenmaan pembayaran DMO Fee Kontraktor dan
pembayaran nilai Under Lifting Kontraktor kepada
Direktorat Jenderal Anggaran dan ditembuskan
kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q
Direktorat Pengelolaan Kas Negara secara bulanan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan yang
bersangkutan berakhir.
Pasal 13
( 1) SKK Migas a tau BPMA dapat memperhitungkan
kewajiban Over Lifting Kontraktor atau menyelesaikan
pembayaran Under Lifting Kontraktor dengan cara
memperhitungkan hasil penjualan gas bumi yang
ditampung di rekening lembaga yang bertindak selaku
trustee/paying agent.
(2) Mekanisme penyelesaian Over Lifting Kontraktor atau
Under Lifting Kon traktor se bagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) dilakukan oleh SKK Migas a tau BPMA
sepanJang telah diatur dalam perikatan dengan
Kontraktor.
(3) Terhadap Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor yang akan diselesaikan dengan mekanisme
pada ayat ( 1), SKK Migas a tau BPMA menerbitkan
surat penetapan Over Lifting Kontraktor atau Under
Lifting Kontraktor kepada Kontraktor dengan tembusan
kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal
Anggaran.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 16 --
(4) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
a. nilai Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor;
b. nama Kontraktor; dan
c. periode Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor.
(5) Terhadap Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor yang diselesaikan melalui mekanisme
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) telah
dilaksanakan, SKK Migas atau BPMA menyampaikan
surat pemberitahuan mengenar pelaksanaan
penyelesaian Over. Lifting a tau Under Lifting dan
laporan pengiriman gas bumi yang dipengaruhi oleh
proses penyelesaian Over Lifting Kontraktor atau Under
Lifting Kontraktor kepada Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Anggaran.
(6) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) paling sedikit memuat informasi sebagai
berikut:
a. nilai Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor;
b. nama Kontraktor;
c. periode Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor;
d. invoice atau keterangan Cargo yang
diperhitungkan dengan Over Lifting Kontraktor
atau Under Lifting Kontraktor; dan
e. saldo Over Lifting Kontraktor atau Under Lifting
Kontraktor.
Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
1. pemrosesan tagihan Domestic Market Obligation Fee,
Over Lifting Kontraktor dan/ a tau Under Lifting
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 16 --
Kontraktor dalarn Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Burni dilaksanakan oleh BPMA untuk:
a. Kontrak Kerja Sarna yang wilayah kerja rninyak
dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan
BPMA, yang ditandatangani oleh Kontraktor
dengan SKK Migas; dan
b. Kontrak Kerja Sarna yang ditandatangani oleh
Kontraktor dengan BPMA,
2. terhadap dokurnen tagihan Domestic Market Obligation
Fee atau Under Lifting Kontraktor dalarn Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni yang wilayah kerja
rninyak dan gas burni berlokasi di wilayah kewenangan
BPMA, yang telah disarnpaikan oleh BPMA kepada
Direktorat Jenderal Anggaran sebelurn berlakunya
Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan
Menteri ini; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan Nornor 139/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Pernbayaran Domestic Market
Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under
Lifting Kontraktor dalarn Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas Burni (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nornor 1231) sebagairnana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan 230/PMK.02/2015
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
139/PMK.02/2013 . tentang Tata Cara Pernbayaran
Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor
dan/ a tau Under Lifting Kontraktor dalarn Kegiatan
Usaha Hulu Minyak dan Gas Burni (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 1908), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal15
Peraturan Menteri m1 rnulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 16 --
Agar setiap orang mengetahuin y a, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri m1 dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
SRI MULYANI INDRAWATI
pada tanggal 16 Agustus 20 19
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 923
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 16 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor Dan/Atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi
tentang PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 118/PMK.02/2019/2019. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.