Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara

Minister of Finance Regulation No. 115 of 2025 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022 on the Management of Non-Tax State Revenue from Separated State Assets by the State General Treasurer

Diterbitkan

30 Des 2025

Berlaku

30 Des 2025

Penerbit

Indonesia, Kementerian Keuangan

Status

Berlaku

§ 01

Apa yang diatur peraturan ini

Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.

Minister of Finance Regulation No. 115 of 2025 introduces amendments to the previous regulation concerning the management of Non-Tax State Revenue (PNBP) derived from separated state assets. This regulation primarily affects government entities and agencies involved in the management and collection of PNBP, particularly those dealing with state assets that are not classified as tax revenue. Key obligations under this regulation include the proper reporting and management of revenue generated from these separated assets, ensuring compliance with the financial management standards set forth by the government. The regulation outlines the responsibilities of the State General Treasurer (Bendahara Umum Negara) in overseeing these processes, emphasizing transparency and accountability in the management of public funds. Additionally, this regulation interacts with other related financial regulations by providing a clearer framework for the classification and utilization of non-tax revenues, thereby enhancing the overall efficiency of state revenue management. Investors should be aware of these changes as they may impact the financial obligations and reporting requirements associated with their investments in Indonesia, particularly in sectors that involve state assets.

§ 02

Teks resmi (Bahasa Indonesia)

Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (5K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.

Lihat teks lengkap peraturan

Klik untuk membuka — teks Indonesia asli, dapat dicari (Ctrl/Cmd+F).

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 115 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk memberikan fleksibilitas terkait
pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari sisa
surplus Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian
ketentuan pengaturan dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari
Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian
Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan

-- 1 of 4 --

Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7140);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1214);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1063);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan
Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1214), diubah sebagai berikut:
1. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
Bagian Keempat
Tambahan Setoran Dividen, Dividen Interim, dan
Sisa Surplus BI
2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22A
(1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta BI untuk
menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara
sebelum tahun buku berakhir.
(2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. pertimbangan capaian penerimaan negara;
dan/atau
b. pertimbangan kebutuhan mendesak untuk
memenuhi pendanaan APBN.

-- 2 of 4 --

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI.
(4) Dalam hal jumlah sebagian Sisa Surplus BI
sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a. lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BI
setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
BI menyetor kekurangan Sisa Suplus BI kepada
Pemerintah; dan
b. lebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI
setelah laporan keuangan tahunan BI audited,
Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran
Sisa Surplus BI kepada BI,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

-- 3 of 4 --

Ditandatangani secara elektronik
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2025
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
PURBAYA YUDHI SADEWA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal Д
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,
Ѽ
DHAHANA PUTRA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

-- 4 of 4 --

§ 02

Teks resmi peraturan

Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.

Judul resmi (Bahasa Indonesia)

tentang PNBP / PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Buka teks resmi (JDIH)PDF

Butuh bantuan kepatuhan Other 115/2025?

Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 115/2025. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.

Minta penawaran

§ 06

Sitasi

Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.

APA 7th edition

KBLI Directory. (2025). Other 115/2025 — Minister of Finance Regulation No. 115 of 2025 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022 on the Management of Non-Tax State Revenue from Separated State Assets by the State General Treasurer. Retrieved from https://kbli.co.id/id/peraturan/other-115-2025

MLA 9th edition

KBLI Directory. "Other 115/2025 — Minister of Finance Regulation No. 115 of 2025 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022 on the Management of Non-Tax State Revenue from Separated State Assets by the State General Treasurer." KBLI.CO.ID, 2025, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-115-2025.

Bluebook (legal)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (Indon.), summarized in Other 115/2025, KBLI Directory, https://kbli.co.id/id/peraturan/other-115-2025 (last visited [date]).

Chicago (notes & bibliography)

KBLI Directory, "Other 115/2025 — Minister of Finance Regulation No. 115 of 2025 on Amendments to Minister of Finance Regulation No. 179/PMK.02/2022 on the Management of Non-Tax State Revenue from Separated State Assets by the State General Treasurer," accessed [date], https://kbli.co.id/id/peraturan/other-115-2025.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan fleksibilitas terkait pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari sisa surplus Bank Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian ketentuan pengaturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan -- 1 of 4 -- Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7140); 4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1214); 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.02/2022 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN OLEH BENDAHARA UMUM NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.02/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kekayaan Negara Dipisahkan oleh Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1214), diubah sebagai berikut: 1. Judul Bagian Keempat BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Keempat Tambahan Setoran Dividen, Dividen Interim, dan Sisa Surplus BI 2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22A (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta BI untuk menyetorkan sebagian Sisa Surplus BI sementara sebelum tahun buku berakhir. (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pertimbangan capaian penerimaan negara; dan/atau b. pertimbangan kebutuhan mendesak untuk memenuhi pendanaan APBN. -- 2 of 4 -- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan BI. (4) Dalam hal jumlah sebagian Sisa Surplus BI sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4): a. lebih kecil daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, BI menyetor kekurangan Sisa Suplus BI kepada Pemerintah; dan b. lebih besar daripada perhitungan Sisa Suplus BI setelah laporan keuangan tahunan BI audited, Pemerintah mengembalikan kelebihan setoran Sisa Surplus BI kepada BI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -- 3 of 4 -- Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2025 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, PURBAYA YUDHI SADEWA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж -- 4 of 4 --