No. 10 of 2018
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes the procedures for the provision, disbursement, and accountability of health insurance contribution funds for beneficiaries (PBI Jaminan Kesehatan) in Indonesia. It aims to enhance the effectiveness and efficiency of managing these funds, ensuring that the financial resources allocated for health insurance are utilized properly and transparently.
The regulation primarily affects government entities involved in health insurance, specifically the Ministry of Health, the Ministry of Finance, and BPJS Kesehatan (the Social Health Insurance Agency). It also impacts beneficiaries of health insurance contributions, particularly low-income individuals and those unable to afford health insurance premiums.
- **Budget Proposal**: The National Social Security Council must submit an annual budget proposal for PBI contributions to the Minister of Health by the second week of January (Pasal 2). - **Disbursement Process**: The Minister of Health designates a budget user (KPA) to oversee the disbursement of PBI funds, who in turn appoints a commitment-making official (PPK) and a payment order signatory (PPSPM) (Pasal 4). - **Monthly Billing**: BPJS Kesehatan must submit a monthly billing statement for PBI contributions to the KPA, including detailed calculations and supporting documents (Pasal 6). - **Liquidity Issues**: In cases of liquidity difficulties, BPJS Kesehatan can submit a billing statement for up to three months in advance (Pasal 7). - **Accountability**: BPJS Kesehatan is fully responsible for the use of PBI funds, which must be audited by an independent auditor (Pasal 14).
- **PBI Jaminan Kesehatan**: Beneficiaries of health insurance contributions, specifically low-income individuals. - **Iuran PBI**: Health insurance contributions paid by the government for PBI beneficiaries. - **BPJS Kesehatan**: The legal entity responsible for managing health insurance programs in Indonesia.
This regulation came into effect on February 2, 2018, and it replaces the previous regulation, No. 206/PMK.02/2013, as amended by No. 39/PMK.02/2015 (Pasal 16).
The regulation references several laws and regulations, including the National Social Security System Law (Law No. 40 of 2004) and the Health Law (Law No. 36 of 2009), which provide the legal framework for health insurance in Indonesia. It also interacts with various financial management regulations that govern budget preparation and execution.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
The National Social Security Council must submit the annual budget proposal for PBI contributions to the Minister of Health by the second week of January each year (Pasal 2).
The Minister of Health appoints a budget user (KPA) responsible for overseeing the disbursement of PBI funds, who will then designate a commitment-making official (PPK) and a payment order signatory (PPSPM) (Pasal 4).
BPJS Kesehatan is required to submit a monthly billing statement for PBI contributions to the KPA, including detailed calculations and supporting documents, by the 4th of each month (Pasal 6).
In cases of liquidity difficulties, BPJS Kesehatan may submit a billing statement for PBI contributions for up to three months in advance (Pasal 7).
BPJS Kesehatan is fully responsible for the use of PBI funds, which must be audited by an independent auditor, and the results must be reported to the KPA and the Minister of Health (Pasal 14).
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (38K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2018
TENTANG
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan
huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan
dan pedoman pelaksanaan anggaran negara dan melakukan
pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
b. bahwa Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata
Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Juran
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013
tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan
Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan
Penerima Bantuan Iuran;
c. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran
jaminan kesehatan penerima bantuan iuran, perlu dilakukan
�
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 1 of 29 --
Mengingat
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan
Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana
Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan,
Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan
Kesehatan Penerima Bantuan Iuran;
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang
Perbendaharaan
Nomor
Negara
1 Tahun
(Lembaran
2004
Negara
tentang
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
�
'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 2 of 29 --
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5746);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
10. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
tentang
Republik
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 191);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga clan
4-J
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 3 of 29 --
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1088);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015
tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan
Alokasi Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum
Negara, dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1909);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN
IURAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang
selanjutnya disebut PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir
miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program
jaminan kesehatan.
2. Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang
selanjutnya disebut Iuran PBI adalah iuran jaminan
kesehatan yang dibayar oleh Pemerintah bagi PBI Jaminan
Kesehatan.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jamman
kesehatan.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.
y
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 4 of 29 --
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Kementerian Kesehatan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas
permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah
pembayaran.
BAB II
PENYEDIAAN DANA
Pasal 2
(1) Dewan Jaminan Sosial Nasional mengajukan usulan
anggaran Iuran PBI setiap tahun kepada Menteri Kesehatan
paling lambat minggu kedua bulan Januari untuk anggaran
tahun berikutnya.
(2) Menteri Kesehatan mengajukan usulan anggaran Iuran PBI
kepada Menteri Keuangan.
(3) Proses perencanaan dan penetapan alokasi anggaran Iuran
PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang
undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan
rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga.
(4) Proses pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran Iuran
PBI mengacu pada ketentuan peraturan perundang
undangan mengenai petunjuk penyusunan dan
pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
Pasal 3
Dalam hal terdapat kebijakan yang menyangkut perubahan
jumlah kepesertaan dan/atau besaran Iuran PBI yang
mengakibatkan terlampauinya pagu yang telah dialokasikan
y
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 5 of 29 --
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
kekurangannya dapat dipenuhi dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara-Perubahan atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun anggaran berikutnya.
BAB III
PENCAIRAN DANA
Pasal 4
(1) Dalam rangka pencairan dana Iuran PBI, Menteri
Kesehatan menunjuk KPA.
(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), KPA menunjuk PPK dan PPSPM.
Pasal 5
(1) Dalam rangka pencairan dana Iuran PBI, BPJS Kesehatan
menyampaikan:
a. nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi
kewenangan untuk dan atas nama BPJS Kesehatan
mengajukan dan menandatangani dokumen tagihan
dana Iuran PBI kepada KPA; dan
b. nomor rekening BPJS Kesehatan yang menampung
pencairan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud
dalam huruf a.
(2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat yang diberi
kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
BPJS Kesehatan menyampaikan kembali nama dan
spesimen tanda tangan pejabat pengganti yang diberi
kewenangan tersebut kepada KPA.
Pasal 6
(1) BPJS Kesehatan setiap bulan menyampaikan surat tagihan
dana Iuran PBI kepada KPA dengan dilampiri:
a. daftar perhitungan dana Iuran PBI sesuai format
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
�,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 6 of 29 --
b. daftar rekapitulasi peserta PBI yang terdaftar
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan
dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sesuai
format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. kuitansi/tanda terima sesuai format tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan
sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
(2) Besarnya tagihan dana Juran PBI yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan realisasi
data peserta PBI yang terdaftar pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) clan dibayarkan kapitasinya oleh
BPJS Kesehatan.
(3) Surat tagihan dana Juran PBI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) setiap
bulan.
(4) Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau
yang diliburkan, surat tagihan dana Juran PBI sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan pada hari kerja sebelum
tanggal 4 (empat).
Pasal 7
(1) Dalam hal terjadi kesulitan likuiditas dana jaminan sosial
kesehatan, BPJS Kesehatan dapat menyampaikan surat
tagihan dana Iuran PBI kepada KPA untuk paling banyak
3 (tiga) bulan ke depan.
(2) Kesulitan likuiditas dana jaminan sosial kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu
kondisi di mana dalam perencanaan kas dana jaminan
sosial kesehatan untuk 3 (tiga) bulan ke depan diperkirakan
akan terjadi saldo negatif paling singkat pada bulan kesatu
\¥\e{,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 7 of 29 --
dan/atau bulan kedua walaupun telah diberikan dana
talangan dari BPJS Kesehatan.
. (3) Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan:
a. daftar perhitungan dana Iuran PBI sesuai format
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. daftar rekapitulasi peserta PBI yang terdaftar
di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) clan
dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sesuai
format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
c. kuitansi/tanda terima sesuai format tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
yang ditandatangani oleh pejabat BPJS Kesehatan
sesuai format tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;
e. perencanaan kas selama 3 (tiga) bulan ke depan yang
ditandatangani oleh Direktur yang membidangi
keuangan BPJS Kesehatan dan diketahui oleh Direktur
Utama BPJS Kesehatan; dan
f. salinan saldo rekening koran dana jaminan sosial
kesehatan terakhir pada waktu pengajuan tagihan
dana Iuran PBI.
(4) Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan paling lambat tanggal 4 (empat) pada awal
bulan pertama dari periode 3 (tiga) bulan pencairan dana
Iuran PBI yang akan dimintakan.
(5) Surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak dapat diajukan pada bulan Januari setiap
tahunnya.
1.rv.
'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 8 of 29 --
(6) Dalam hal tanggal 4 (empat) merupakan hari libur atau
yang diliburkan, surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana
climaksucl pacla ayat (1) cliajukan pacla hari kerja sebelum
tanggal 4 (empat).
(7) Dalam hal BPJS Kesehatan masih mengalami kesulitan
likuiclitas clana jaminan sosial kesehatan setelah
clilakukannya proses pembayaran clana Iuran PBI paling
banyak 3 (tiga) bulan ke clepan, BPJS Kesehatan clapat
menyampaikan surat tagihan clana Iuran PBI untuk 1 (satu)
bulan berikutnya sebelum berakhirnya periocle 3 (tiga)
bulan sebagaimana climaksucl pacla ayat (1).
Pasal 8
(1) Dalam hal BPJS Kesehatan akan mengajukan surat tagihan
clana Iuran PBI sebagaimana climaksucl clalam Pasal 7 ayat
(1), BPJS Kesehatan harus terlebih clahulu menyampaikan
surat pemberitahuan kepacla KPA yang clitembuskan
kepacla Menteri Kesehatan selaku PA, Direktur Jenclera�
Perbenclaharaan c. q. Direktur Pengelolaan Kas Negara, clan
Direktur Jencleral Anggaran c.q. Direktur Penyusunan
Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara clengan
melampirkan perencanaan kas 3 (tiga) bulan ke clepan.
(2) Berclasarkan surat pemberitahuan sebagaimana climaksucl
pacla ayat (1), KPA menyampaikan surat pemberitahuan
kepacla Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat
Jencleral Perbenclaharaan clan Direktur Penyusunan
Anggaran Penclapatan clan Belanja Negara Direktorat
Jenderal Anggaran dan melakukan penilaian terhadap
usulan kebutuhan.
(3) Dalam melakukan penilaian sebagaimana climaksud pada
ayat (2), KPA berkoorclinasi dengan Kementerian Keuangan
dan BPJS Kesehatan.
(4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara hasil penilaian sesuai format
tercantum clalam Lampiran VI yang merupakan bagian
ticlak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini paling lama 5
(lima) hari kerja setelah surat pemberitahuan diterima.
�
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 9 of 29 --
(5) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja
sebelum pencairan dana Iura:i PBI.
Pasal 9
(1) Berdasarkan surat tagihan dana Iuran PBI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, PPK menerbitkan dan
menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) kepada PPSPM dengan dilampiri:
a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari PPK
sesuai format tercantum dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini; dan
b. kuitansi/tanda terima yang telah disetujui oleh PPK.
(2) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPSPM paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen
pendukung diterima secara lengkap dan benar dari BPJS
Kesehatan.
(3) Dalam hal PPK menolak atau mengembalikan tagihan
karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan
tidak benar, PPK harus menyatakan secara tertulis alasan
penolakan atau pengembalian tagihan tersebut paling lama
1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.
(4) Dalam hal PPK berhalangan, KPA dapat melaksanakan
tugas PPK.
Pasal 10
(1) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung
(SPP-LS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPSPM
menerbitkan dan menyampaikan Surat Perintah Membayar
Langsung (SPM-LS) kepada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara paling lama 2 (dua) hari kerja
setelah Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS)
diterima secara lengkap dan benar dengan dilampiri Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
�r
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 10 of 29 --
(2) Dalam hal PPSPM menolak atau mengembalikan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) karena Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tidak lengkap
clan tidak benar, PPSPM harus menyatakan secara tertulis
alasan penolakan atau pengembalian Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut paling lama
1 (satu) hari kerja setelah diterimanya Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS).
(3) Keterlambatan pencairan dana luran PBI sebagai akibat
dari keterlambatan pengajuan tagihan oleh BPJS Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) clan ayat (4),
Pasal 7 ayat (4) clan ayat (6), clan/atau sebagai akibat proses
penolakan atau pengembalian oleh PPK clan/atau PPSPM
merupakan tanggung jawab BPJS Kesehatan.
Pasal 11
PPK clan PPSPM menyelesaikan tagihan dana Iuran PBI
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 clan Pasal 10 dengan
mempertimbangkan waktu yang diperlukan untuk pencairan
dana luran PBI dari rekening kas negara kepada BPJS
Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.
Pasal 12
(1) KPA clan BPJS Kesehatan melakukan rekonsiliasi atau
perhitungan kembali dana Iuran PBI yang telah dicairkan
atau ditagihkan dengan tagihan yang seharusnya diajukan
berdasarkan realisasi data kepesertaan.
(2) Rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap
3 (tiga) bulan sekali.
(3) Realisasi data peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan data yang bersumber dari hasil pemutakhiran
data PBI jaminan kesehatan yang terdaftar pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan dibayarkan
kapitasinya oleh BPJS Kesehatan sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
�'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 11 of 29 --
(4) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah
dana Iuran PBI yang dicairkan melebihi jumlah dana Iuran
PBI yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data
kepesertaan, kelebihan atas pembayaran tersebut dapat
diperhitungkan pada tagihan berikutnya dan/atau BPJS
Kesehatan dapat langsung menyetorkan kelebihan
pembayaran tersebut ke kas negara setelah berita acara
hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur
yang membidangi keuangan BPJS Kesehatan.
(5) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan jumlah
dana Iuran PBI yang dicairkan lebih sedikit dari jumlah
dana Iuran PBI yang seharusnya diajukan berdasarkan
realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran
tersebut dapat dibayarkan setelah berita acara hasil
rekonsiliasi ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang
membidangi keuangan BPJS Kesehatan.
(6) Rekonsiliasi pada akhir tahun anggaran berjalan dilakukan
paling lambat pada minggu kedua bulan Desember setelah
BPJS Kesehatan menyampaikan surat yang berisi perkiraan
peserta PBI yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) sebelum tanggal 30 November.
(7) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan jumlah
dana Iuran PBI yang dicairkan melebihi jumlah dana Iuran
PBI yang seharusnya diajukan berdasarkan realisasi data
kepesertaan, kelebihan atas pembayaran tersebut harus
segera disetorkan ke kas negara oleh BPJS Kesehatan
setelah berita acara hasil rekonsiliasi ditandatangani oleh
KPA clan Direktur yang membidangi keuangan BPJS
Kesehatan.
(8) Dalam hal hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menunjukkan jumlah
dana Iuran PBI yang dicairkan lebih sedikit dari jumlah
dana Iuran PBI yang seharusnya diajukan berdasarkan
realisasi data kepesertaan, kekurangan atas pembayaran
i-.-t�/'
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 12 of 29 --
tersebut diperhitungkan sebagai penambahan tagihan
dalam Surat Perintah Membayar (SPM) pencairan dana
Iuran PBI atas tagihan dana Iuran PBI tahun anggaran
berjalan setelah berita acara hasil rekonsiliasi
ditandatangani oleh KPA dan Direktur yang membidangi
keuangan BPJS Kesehatan.
(9) Hasil rekonsiliasi atau perhitungan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita
acara hasil rekonsiliasi sesuai format tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DANA
Pasal 13
(1) KPA bertanggung jawab terhadap penyaluran dana Iuran
PBI dari kas negara kepada BPJS Kesehatan.
(2) Tata cara pertanggungjawaban dana Iuran PBI
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
Pasal 14
(1) BPJS Kesehatan bertanggung jawab sepenuhnya atas
penggunaan dana Iuran PBI yang diterimanya.
(2) Penggunaan dana Iuran PBI sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diaudit oleh auditor independen.
(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada KPA dan Menteri Kesehatan.
Pasal 15
(1) Dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan
bagi PBI, KPA dan Kementerian Keuangan melaksanakan
monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana Iuran
PBI dan data PBI yang terdaftar paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.
�www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 13 of 29 --
(2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh KPA dan
Kementerian Keuangan sebagai bahan masukan dalam
penyusunan anggaran Iuran PBI pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran
berikutnya.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1610) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran
Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 347), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
i-r'tf
/
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 14 of 29 --
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2018
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2018
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 218
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
\!_.bt�
Kepala Bagialf-rJ\ u. Kementerian
<..> \ �t{\)
----X�' 1I
V2 \ :
'l
Arif Bi,μtart<J. ¥"uwono J
NIP 19f'J_O�H21997031001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 15 of 29 --
1.
2.
3.
Iuran x
- 1 6-
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN !URAN
DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PBI
KEBUTUHAN BULAN ...
jumlah rekapitulasi Rp... (1)
kepesertaan PBI untuk Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada
data terakhir yang disampaikan kepada
KPA
Kelebihan/kekurangan pencairan
triwulan sebelumnya
Kebutuhan Bersih
Rp...
Rp...
Jakarta, ...
BPJS Kesehatan
... (5)
... (6)
... (7)
... (8)
(2)
(3)
(4)
Vr-/�
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 16 of 29 --
- 1 7-
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN DANA IURAN PBI KEBUTUHAN BULANAN
NOMOR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
URAIAN ISIAN
Diisi jurnlah perkalian antara iuran peserta PBI dengan jurnlah
rekapitulasi kepesertaan PBI untuk Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertarna (FKTP) pada data terakhir yang disarnpaikan
kepada KPA
Diisi jurnlah potongan kelebihan/kekurangan pencairan dana
Iuran PBI triwulan sebelurnnya
Diisi jurnlah bersih pengajuan
Diisi tanggal penerbitan Daftar Perhitungan Dana Iuran PBI
Diisi jabatan penanda tangan Daftar Perhitungan Dana Iuran
PBI
Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas rnaterai
sesuai ketentuan
Diisi narna lengkap penanda tangan Daftar Perhitungan Dana
Iuran PBI
Diisi nornor induk pegawai penanda tangan Daftar Perhitungan
Dana Iuran PBI
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Urnurn
u.b.
Kepala Bagian .T.U. Kernenterian
--\
\�J". +::;.... _/ / � 0/
A�i nt � rt�
X
uwono 4
NIP
�
f9-V
-=
I=
B
rn 1997031001
1.-i"(/
·,
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 17 of 29 --
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN !URAN
DAFTAR REKAPITULASI PESERTA PBI YANG TERDAFTAR DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DAN DIBAYARKAN KAPITASINYA
OLEH BPJS KESEHATAN BULAN. . .
Nomor Provinsi Kabupaten/
Kota
1 . . . (1) ... (2)
2
3
dst
Total
FKTP
... (3)
... (5)
Jakarta, .. (7)
BPJS Kesehatan
(8)
.. . (9)
... (10)
... (11)
Jumlah PBI
... (4)
i
i
... (6)
"""/
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 18 of 29 --
-1 9-
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKAPITULASI PESERTA PBI YANG TERDAFTAR DI FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) DAN DIBAYARKAN KAPITASINYA
OLEH BPJS KESEHATAN
NO URAIAN ISIAN
(1) Diisi nama provinsi tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) berada
(2) Diisi kabupaten/kota tempat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP) berada
(3) Diisi nama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
(4) Diisi jumlah PBI yang terdaftar dalam Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) tersebut
(5) Diisi jumlah keseluruhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP)
(6) Diisi jumlah keseluruhan PBI yang terdaftar dalam Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
(7) Diisi tanggal penerbitan Daftar Rekapitulasi Peserta PBI yang
terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
I
I.,
(8)
(9)
(10)
(11)
Diisi jabatan penanda tangan Daftar Rekapitulasi Peserta PBI '
yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai
sesuai ketentuan
Diisi nama lengkap penanda tangan Daftar Rekapitulasi Peserta
PBI yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
Diisi nomor induk pegawai penanda tangan Daftar Rekapitulasi
Peserta PBI yang terdaftar di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP)
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
ui}?.>,
Kepala Bagi(ri'G�:U. Kementerian
··-- ..-� s'iv �/}1.,
' \
Arif Bintarto 'tuwono J
NIP 197109121997031001www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 19 of 29 --
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK.02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
Tahun Anggaran
Nomor Bukti
Kode Akun
Sudah terima dari
Jumlah uang
Terbilang
Untuk pembayaran
Setuju dibayar:
KUITANSI/ TANDA TERIMA
(KOP SURAT BPJS KESEHATAN)
KUITANSI/TANDA TERIMA
: Rp...
Jakarta, ...
BPJS Kesehatan
... (9)
... (10)
... (11)
... (12)
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen,
... (13)
... (14)
... (15)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
'4rf;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 20 of 29 --
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
- 2 1 -
PETUNJUK PENGISIAN
KUITANSI/ TANDA TERIMA
URAIAN ISIAN
Diisi Tahun Anggaran berkenaan
Diisi nomor urut kuitansi
Diisi kode akun tagihan lengkap dengan kode kegiatan, kode
output, dan kode mata anggaran (xxx.xxx.xx:xxxx) dapat lebih dari
satu mata anggaran
Diisi nama Satuan Kerja yang bersangkutan
Diisi jumlah uang dalam angka
Diisi jumlah uang dalam huruf
Diisi uraian pembayaran Belanja Asuransi Kesehatan Penerima
Bantuan Iuran
Diisi tanggal penerbitan kuitansi
Diisi jabatan penanda tangan kuitansi
Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Diisi nama lengkap penanda tangan kuitansi
Diisi nomor induk pegawai penanda tangan kuitansi
Diisi tanda tangan disertai cap dinas Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen
Diisi nama lengkap penanda tangan setuju bayar
Diisi Nomor Induk Pegawai penanda tangan setuju bayar
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Hagi�<f. U. Kementerian
"'·-.. , (';,/ \�\
::CQ
\·c'.:·. ···-
x·
- · - ·-• • \ � I � \ Z/\'
Arif BintartoNuwono .l'
NIP 197109121997031001
i
I
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 21 of 29 --
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(KOP SURAT BPJS KESEHATAN)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
... (1)
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
(2)
(3)
Menyatakan dengan sesungguhnya:
1. atas pencairan dana APBN dan/atau APBN-Perubahan sebagaimana
tertuang dalam Kuitansi Nomor: ... (4), tanggal ... (5), sejumlah Rp . .. (6) akan
dibayarkan sesuai dengan peruntukannya;
2. selaku penanggung jawab kegiatan, kami bertanggung jawab penuh atas
penggunaan dana Iuran PBI Jaminan Kesehatan;
3. apabila di kemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana Iuran PBI
Jaminan Kesehatan, kami bersedia untuk menyetor kelebihan dimaksud ke
Rekening Kas Negara; dan
4. bukti-bukti pembayaran sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, akan
kami simpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi
perusahaan dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional pemeriksa.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, ... (7)
BPJS Kesehatan
... (8)
... (9)
... (10)
... (11)
�;
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 22 of 29 --
NO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAVvAB MUTLAK (SPTJM)
URAIAN
Diisi nomor urut Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)
Diisi nama lengkap pembuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM)
Diisi jabatan pembuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)
Diisi nomor kuitansi berkenaan
Diisi tanggal kuitansi berkenaan
Diisi jumlah uang dalam kuitansi berkenaan
Diisi tanggal penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
(SPTJM)
Diisi jabatan penandatangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM)
Diisi tanda tangan disertai dengan stempel dinas di atas materai
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Diisi nama lengkap penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM)
Diisi nomor pegawai penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak (SPTJM)
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
..
GIR01•M;·
-- ---�.-..,
\\. r� • L' / IV
N1f.B1uJartb Yvwono /
N I ? 1:97'1091:2"1997031001
I!
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 23 of 29 --
1.
2.
3.
(Iuran
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN !URAN
DAFTAR PERHITUNGAN DANA !URAN PBI
KEBUTUHAN BULAN ... SAMPAI DEN3AN BULAN...
x jumlah rekapitulasi Rp... (1)
kepesertaan PBI untuk Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada
data terakhir yang disampaikan kepada
KPA) X ... (2)
Kelebihan/kekurangan pencairan
triwulan sebelumnya
Kebutuhan Bersih
Rp...
Rp ...
Jakarta, ...
BPJS Kesehatan
.. (6)
... (7)
... (8)
... (9)
(3)
(4)
(5)
W't/
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 24 of 29 --
PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PERHITUNGAN DANA !URAN PBI KEBUTUHAN TRIWULANAN
NO MOR
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
URAIAN ISIAN
Diisi hasil perkalian antara iuran peserta PBI dengan jumlah
rekapitulasi kepesertaan PBI untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP) pada data terakhir yang disampaikan kepada KPA
dikalikan jumlah bulan
Diisi jumlah bulan yang ditagihkan
Diisi jumlah potongan kelebihan/ke�urangan pencairan dana
luran PBI triwulan sebelumnya
Diisi jumlah bersih pengajuan
Diisi tanggal penerbitan Daftar Perhitungan Dana Iuran PBI
Diisi jabatan penanda tangan Daftar Perhitungan Dana Iuran PBI
Diisi tanda tangan disertai dengan cap dinas di atas materai
sesuai ketentuan
Diisi nama lengkap penanda tangan Daftar Perhitungan Dana
Iuran PBI
Diisi nomor induk pegawai penanda tangan Daftar Perhitungan
Dana Iuran PBI
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kernenterian r,
�
Arif
o
Si11fii rt
:
·
efv'uwono ..f
NIP 197109121997031001
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 25 of 29 --
LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN !URAN
BERITA ACARA HASIL PENILAIAN ,USULAN KEBUTUHAN DANA
Berdasarkan surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Nomor... tanggal...
perihal... dan surat dari Kuasa Pengguna Anggaran Nomor... tanggal... perihal...,
pada hari ini..., tanggal... bulan... tahun... di... (kota) telah dilakukan penilaian
kebutuhan dana untuk pencairan dana Iuran PBI periode bulan... sampai...
dengan hasil penilaian sebagai berikut:
1. Kondisi dana jaminan sosial kesehatan mengalami kesulitan likuiditas
sebagaimana perencanaan kas terlampir.
2. Pencairan dana Iuran PBI yang dapat dipertimbangkan untuk disetujui
sebesar... dan dibayarkan secara sekaligus/bertahap * ) .
3. Prosedur dan persyaratan untuk pencairan dana Iuran PBI dilakukan sesuai
ketentuan.
No Institusi
1. Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
2. BPJS Kesehatan
3. Kernenterian Keuangan:
a. Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
b. Direktorat Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
c. Direktorat Harmonisasi Peraturan
Penganggaran.
d. Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Jakarta VII.
* ) caret yang tidak perlu
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
.,;Ai:if Binfftr/r-; Yuwono Y
NTP�I971tl9121997031001'��. ---
...(kota) , ... (tanggal)
Nama Tanda Tangan
... ...
... ...
... ...
... ...
... .. .
... .. .
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 26 of 29 --
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
NOMOR : ... (1)
1. Satuan Kerja : ... (2)
2. Kode Satuan Kerja : ... (3)
3. Nomor/Tanggal DIPA : ... (4)
Yang bertanda tangan di bawah ini, Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat
Pembuat Komitmen Satuan Kerja ... (2) Kementerian Kesehatan, menyatakan
bahwa dana Iuran PBI yang kegiatannya dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan
yang dibayarkan kepada BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :
Kode Nilai Nomor dan Tanggal
Program/Keg. Output/ (dalam rupiah) Kuitansi (SPTJM)
Akun
(5) (6) (7) (8)
Sesuai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), menjadi tanggung
jawab BPJS Kesehatan.
Jakarta, ... (9)
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen,
... (10)
. .. (11)
. .. (12)
4/1./
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 27 of 29 --
PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)
NO URAIAN
(1) Diisi nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
(2) Diisi nama Satuan Kerja pembuat Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTB)
(3) Diisi kode Satuan Kerja pembuat Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTB)
(4) Diisi nomor dan tanggal DIPA
(5) [; iisi kode program, kegiatan, output, dan akun
(999. 9999.99. 999999)
(6) Diisi jumlah uang untuk akun belanja berkenaan
(7) Diisi nomor dan tanggal kuitansi berkenaan
(8) Diisi nomor dan tanggal Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Mutlak (SPTJM) berkenaan
(9) Diisi tanggal penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB)
(10) Diisi tanda tangan disertai stempel dinas di atas materai sesuai .I
ketentuan peraturan perundang-undangan
(11) Diisi nama lengkap penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Belanja (SPTB)
(12) Diisi NIP penanda tangan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja (SPTB)
������- -���������������������������������������������������- -,-��-· -
Salinc.n sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian
··.. ------7�,A.fif.Bintart6·Yriwono f
NIP::l'9'710�Jf21997031001
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 28 of 29 --
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/PMK. 02/2018
TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN
KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN
BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI
PENCAIRAN DANA IURAN PENERIMA BANTUAN IURAN TRIWULAN...
TAHUN ANGGARAN...
Pada hari ini..., tanggal... bulan... tahun... di ... (kota) telah dilaksanakan
rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran PBI Triwulan... Tahun Anggaran...
antara Kuasa Pengguna Anggaran dan BPJS Kesehatan.
Materi rekonsiliasi/perhitungan kembali Iuran PBI adalah perbandingan antara
dana Iuran PBI yang telah dicairkan dengan dana Iuran PBI yang seharusnya
diterima berdasarkan realisasi data kepesertaan PBI sebagai berikut:
1. Pencairan dana Iuran PBI
a. SPM/ SP2D-LS bulan ...
b. SPM/ SP2D-LS bulan ...
c. dan seterusnya (sampai dengan 6 bulan)
Jumlah
2. Iuran PBI
a. Bulan... dengan realisasi peserta ...
b. Bulan...dengan realisasi peserta ...
c. dan seterusnya (sampai dengan 6 bulan)
Jumlah
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, BPJS Kesehatan wajib:
a. memperhitungkan kelebihan/kekurangan pencairan dana Iuran PBI
Triwulan... dengan pencairan dana Iuran PBI Triwulan berikutnya; atau
b. menyetorkan kelebihan pencairan dimaksud ke rekening kas negara dalam
hal rekonsiliasi merupakan rekonsiliasi untuk Triwulan IV.
... (kota) , ... (tanggal)
Kuasa Pengguna Anggaran/PPK
NIP.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala �iro Umum
u.b.
KepalaB�an T.U. Kementerian
Direktur...
BPJS Kesehatan
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
www.jdih.kemenkeu.go.id
-- 29 of 29 --Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
tentang ASURANSI - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 10/PMK.02/2018/2018. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Reconciliation of PBI funds must occur at least every three months to ensure the accuracy of disbursements based on actual participant data (Pasal 12).
The KPA and the Ministry of Finance are required to conduct monitoring and evaluation of the utilization of PBI funds at least once a year (Pasal 15).