No. 10 of 2024
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation amends the existing customs tariff framework for imported goods, specifically targeting electric vehicles and their components. It aims to promote the transition from fossil fuels to electric energy, attract investments, and enhance domestic production of battery-based electric vehicles in line with the government's broader energy and transportation policies.
The regulation primarily affects importers of electric vehicles, particularly those involved in the Battery Electric Vehicle (BEV) program. This includes manufacturers and businesses engaged in the importation of Completely Built Up (CBU) and Completely Knocked Down (CKD) electric vehicles. It also impacts stakeholders in the automotive industry and related sectors.
- **Tariff Exemption**: According to Pasal 4A, imported battery electric vehicles under specific tariff codes (8703.80.17, 8703.80.18, 8703.80.19, 8703.80.97, 8703.80.98, and 8703.80.99) are eligible for a 0% import duty until December 31, 2025. - **Compliance Requirements**: Importers must attach a letter of approval for utilizing import incentives issued by the investment ministry (Pasal 4A ayat (4)(a)) and include the relevant facility code in their import notification documents (Pasal 4A ayat (4)(b)). - **Consequences for Non-compliance**: If the imported goods do not meet the specified conditions or if the data does not match the approval letter, the general import tariff will apply (Pasal 4A ayat (5)). - **Validation Process**: The Indonesia National Single Window system will validate the import documents, and if discrepancies are found, the documents will be returned for correction (Pasal 4A ayat (8)).
- **Completely Built Up (CBU)**: Refers to fully assembled vehicles imported into the country. - **Completely Knocked Down (CKD)**: Refers to vehicles imported in parts for assembly in the destination country. - **Battery Electric Vehicle (BEV)**: A vehicle that is powered entirely by electricity.
This regulation is effective from February 15, 2024, and it amends the previous regulation, No. 26/PMK.010/2022.
The regulation interacts with several other laws, including Presidential Regulation No. 79 of 2023 regarding the acceleration of battery electric vehicle programs and the Minister of Investment Regulation No. 6 of 2023 concerning import incentives for electric vehicles. It also references the Minister of Industry's regulations regarding the automotive industry and electric vehicles.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Importers of battery electric vehicles under specific tariff codes are granted a 0% import duty until December 31, 2025 (Pasal 4A ayat (1)).
To benefit from the 0% import duty, importers must provide a letter of approval for import incentives from the investment ministry (Pasal 4A ayat (4)(a)).
If the imported vehicles do not meet the specified conditions, the general import tariff will apply (Pasal 4A ayat (5)).
The import documents will be validated by the Indonesia National Single Window system, which will return documents for correction if discrepancies are found (Pasal 4A ayat (8)).
Importers must comply with the requirements set forth in the Minister of Investment Regulation No. 6 of 2023 to utilize the import duty incentives (Pasal 4A ayat (3)).
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (27K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
jdih.kemenkeu.go.id MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALIN AN PERA TURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. bahwa ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; b. bahwa untuk mendorong peralihan penggunaan energi fosil ke energi listrik, menarik investasi, dan meningkatkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di dalam negeri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 ten tang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal N omor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif lmpor dan/ a tau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan lnvestasi dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap; c. bahwa untuk memberikan insentif bea masuk atas importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan utuh ( Completely Built Up/ CBU) dan dalam keadaan terurai lengkap ( Completely Knocked Down/CKD) roda empat sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19A ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 ten tang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) I-; -- 1 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id Mengingat untuk Transportasi Jalan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor perlu diubah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor; 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan ASEAN tentang Kepabeanan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275); 6. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154); 7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 ten tang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 8. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System, beserta Protocol-nya; -- 2 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id Menetapkan 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 18/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 977); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang lmpor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316), diubah sebagai berikut: 1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal4A (1) Atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi J alan yang termasuk dalam: a. pos tarif 8703.80.17, 8703.80.18, dan 8703.80.19; dan b. pos tarif 8703.80.97, 8703.80.98, dan 8703.80.99, diberikan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen). (2) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2025. (3) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tarif bea masuk atas impor kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Tata Kelola Pemberian Insentif Impor dan/ atau Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat dalam rangka Percepatan Investasi. -- 3 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id (4) Untuk dapat memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. melampirkan surat persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang investasi; dan b. mencantumkan kode fasilitas 87 persetujuan pemanfaatan insentif impor dan/ atau penyerahan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai roda empat pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas impor, dalam dokumen pemberitahuan impor barang. (5) Dalam hal barang impor: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan/ atau b. barang yang diimpor tidak sesuai dengan data barang impor sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terhadap barang impor berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum. (6) Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi. (7) Pelaksanaan impor barang yang memanfaatkan tarif bea masuk se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan validasi terhadap elemen data dalam dokumen pemberitahuan impor barang sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi oleh Sistem Indonesia National Single Window. (8) Dalam hal hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan: a. sesuai, Sistem Indonesia National Single Window melakukan pemotongan jumlah tertentu terhadap barang impor; atau b. tidak sesuai, Sistem Indonesia National Single Window mengembalikan dokumen pemberitahuan impor barang kepada importir untuk dilakukan perbaikan. (9) Pemanfaatan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan sepanjang tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang tidak melebihi tanggal akhir berlakunya surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (10) Dalam hal pemotongan dengan jumlah tertentu tidak dapat dilakukan oleh Sistem Indonesia National Single Window, pejabat bea dan cukai melakukan tv I -- 4 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id penelitian dan pemotongan dengan jumlah tertentu secara manual melalui sistem terintegrasi. (11) Dalam hal pemotongan dengan jumlah tertentu tidak dapat dilakukan secara manual melalui sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pejabat bea dan cukai melakukan penelitian dan pemotongan kuota secara manual. (12) Importasi barang yang memanfaatkan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai. 2. Catatan Bab 98 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. �f -- 5 of 13 -- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2024 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 105 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id -- 6 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id LAMPI RAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR CATATAN BAGIAN, CATATAN BAB, DAN CATATAN SUBPOS Bab 98 Ketentuan khusus untuk industri alat transportasi Cata tan. 1.- (A) Kecuali jika konteksnya menentukan lain, terhadap pos 98.01 dan pos 98.02 tidak berlaku: (a) Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS); dan (b) Catatan yang ditetapkan untuk pos 01.01 sampai dengan pos 97.06. (B) (a) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari subpos 9801.40 sampai dengan 9801.80 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Le bih se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. (b) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang pada subpos 9801.90 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 Chapter 98 Special provisions for the transportation equipment industry Notes. 1.- (A) Unless the context otherwise required, the following shall not apply for heading 98.01 and heading 98.02: (a) General Rules for The Interpretation of the Harmonized System; and (b) Notes to heading O 1.01 to heading 97.06. (B) (a) Provisions on the import requirements of goods of subheadings 9801.40 to 9801.80 are stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry. (b) Provisions on the import requirements of goods of subheading 9801.90 is stipulated m the Regulation of the Minister of Industry -- 7 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id (D) Untuk keperluan pas 98.01, berlaku ketentuan sebagai (C) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dari pas 98.02 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 /M- IND /PER/ 5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dapat menggunakan Bab 98 ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk. (b) Kendaraan bermotor meliputi kendaraan bermotor dari subpos 8701.21, subpos 8701.22, subpos 8701.23, subpos 8701.24, dan subpos 8701.29, pas 87.02, pas 87.03, dan pas 87.04. ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Le bih se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Ba terai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (b) Motor vehicles include motor vehicles of subheading 8701.21, subheading 8701.22, subheading 8701.23, subheading 8701.24, and subheading 8701.29, heading 87.02, heading 87.03, and heading 87.04. Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concerning Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/ or the Regulation of the Minister of Industry Number 29 Year 2023 concernmg Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle. (C) Provisions on the import requirements of goods of heading 98.02 is stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/MIND/PER/5/2 010 concerning the Motor Vehicle Industry. (D) For the purposes of heading 98.01, the following provisions shall apply: (a) Manufacturing company of four-wheeled or more motor vehicle is determined by the minister who responsible for industrial affairs or appointed official. industri berikut: (a) Perusahaan engines and/ or electric motor, for vehicles of Heading 87.02 of the bus type is chassis that have (c) Sasis dilengkapi dengan mesm dan/ atau motor listrik, untuk kendaraan dari Pas 87.02 jenis bus adalah sasis sudah (c) Chassis fitted with f; -- 8 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id Menteri Nomor PER/5/2010 Industri Bermotor. Perindustrian 59/M-IND/ ten tang Kendaraan been fitted with engmes and/ or electric motor but not yet equipped with body/ cabin as referred to in heading 8 7. 06. (E) Heading 98.01 only covers motor vehicles which: (a) are imported by manufacturing company of four-wheeled or more motor vehicle; (b) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and (c) fulfill the provisions stipulated m the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four- Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concermng Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/ or the Regulation of the Minister of Industry Number 29 Year 2023 concernmg Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle. (F) Heading 98.02 only covers motor vehicles components which: (a) are imported by manufacturing company of components; and (b) fulfill the provisions stipulated m the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M- IND/PER/5/2010 concernmg the Motor Vehicle Industry. (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan (F) Pos 98.02 hanya meliputi komponen kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri komponen; dan dilengkapi dengan mesm dan/ atau motor listrik namun belum dilengkapi bodi/kabin sebagaimana dimaksud dalam pos 87.06. (E) Pos 98.01 hanya meliputi kendaraan bermotor yang: (a) diimpor oleh perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; (b) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Le bih se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. -- 9 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id "Completely Down" (G) The term Knocked Ill subheading 8701.21, subheading 8701.22, subheading 8701.23, subheading 8701.24, and subheading 8701.29, heading 87.02, heading 87.03, and heading 87.04, only apply to motor vehicles which: (a) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and (b) fulfill the provisions stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concermng Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry as amended by the Regulation of the Minister of Industry Number 37 Year 2021 concermng Amendment to the Regulation of the Minister of Industry Number 23 Year 2021 concerning Four-Wheeled or More Motor Vehicle Industry and/ or the Regulation of the Minister of Industry Number 29 Year 2023 concerning Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle. (H) (a) The term "Completely Knocked Down" for two- wheeled and three- wheeled motor vehicles m subheading 8711.10 to subheading 8711.50, only apply to import which fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59/M- IND/PER/5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry. (G) Istilah "Completely Knocked Down" dalam subpos 8701.21, subpos 8701.22, subpos 8701.23, subpos 8701.24, dan subpos 8701.29, pos 87.02, pos 87 .03, dan pos 87 .04, hanya berlaku untuk kendaraan bermotor yang: (a) dilengkapi persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (b) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Le bih se bagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 ten tang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan/ atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (H) (a) Istilah "Completely Knocked Down" untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga dari su bpos 8 711. 10 sampai dengan subpos 8711.50, hanya berlaku untuk impor yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 /M- IND/PER/ 5/2010 tentang Industri Kendaraan Bermotor. -- 10 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id (b) Istilah "Completely Knocked Down' untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga pada subpos 8703.80, subpos 8704.60, dan subpos 8711.60 hanya berlaku untuk impor yang: (i) dilengkapi dengan persetujuan dari pejabat yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian; dan (ii) memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59/M- IND/PER/5/2010 ten tang Industri Kendaraan Bermotor dan/ atau Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2023 ten tang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap. (b) The term "Completely Knocked Down" for two- wheeled and three- wheeled motor vehicles in subheading 8703.80, subheading 8704.60, and subheading 8711.60 only apply to import which: (i) have received Approval Letter from official appointed by the minister who responsible for industrial affairs; and (ii) fulfill the provisions as stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 59 /M- IND /PER/ 5/2010 concerning the Motor Vehicle Industry and/or the Regulation of the Minister of Industry Number 29 Year 2023 concernmg Completely Knocked Down and Incompletely Knocked Down Battery Electric Vehicle. (a) shall comply with General Rules for The Interpretation of the Harmonized System and Notes which are set for tariff line mentioned in the description of tariff line 9804.10.00 to tariff line 9811.20.00; and Goods and materials which are included in heading 98.04 to heading 98.11 are classified as follows: (I) Motor vehicles or motor vehicle components which are not stipulated or do not fulfill the provisions of this Chapter, are classified m their respective headings m Chapter 1 to Chapter 97. a tau bermotor komponen kendaraan bermotor yang tidak diatur atau tidak memenuhi ketentuan dalam Bab ini, diklasifikasikan pada pos tarif masing-masing yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97. Barang dan bahan yang 2. - (A) termasuk dalam pos 98. 04 sampai dengan pos 98.11 diklasifikasikan dengan ketentuan sebagai berikut: (a) mengikuti Ketentuan Umum Un�k Men gin terpretasi Harmonized System (KUMHS) dan Catatan yang ditetapkan untuk pos tarif yang disebutkan dalam uraian pos tarif 9804.10.00 sampai dengan pos (I) Kendaraan 2.- (A) Jf -- 11 of 13 -- jdih.kemenkeu.go.id tarif 9811.20.00; dan (b) memenuhi Catatan (B), Catatan (C), dan Catatan (D). (B) Ketentuan mengenai persyaratan impor barang dan bahan dari pos 98.04 sampai dengan pos 98.11 diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal. (C) Untuk keperluan pos 98.04 sampai dengan pos 98.11, terhadap barang dan bahan dalam pos terse but berlaku ketentuan sebagai berikut: (a) diimpor oleh perusahaan industri galangan kapal yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bi dang perindustrian atau pejabat yang ditunjuk; (b) dilengkapi dengan dokumen "Tanda Sah Surat Keterangan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal"; dan (c) memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19 Tahun 2020 ten tang Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Perusahaan Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal. (D) Barang dan bahan yang: (a) sebagian atau seluruhnya tidak digunakan dalam kegiatan pembangunan kapal; (b) fulfill Notes (B), Notes (C), and Notes (D). (B) Provisions on the import requirements of goods and materials of heading 98.04 to heading 98.11 are stipulated in the Regulation of the Minister of Industry Number 19 Year 2020 concerning Utilization of Special Schemes for Supply of Goods and Materials for Shipyard Industrial Companies for Ship Building. (C) For the purposes of heading 98.04 to heading 98.11, the following provisions shall apply to the goods and materials: (a) are imported by shipyard industrial companies which were determined by the minister who responsible for industrial affairs or appointed official; (b) have received the document of "Tanda Sah Surat Keterangan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal"; and (c) fulfill the provisions stipulated m the Regulation of the Minister of Industry Number 19 Year 2020 concerning Utilization of Special Schemes for Supply of Goods and Materials for Shipyard Industrial Companies for Ship Building. (D) Goods and materials which are: (a) partly or wholly not use for ship building activity; -- 12 of 13 -- MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian Ditandatangani secara elektronik DEWI SURIANI HASLAM jdih.kemenkeu.go.id (b) dipindahtangankan kepada pihak lain; ( c) tidak termasuk dalam pos 98.04 sampai dengan pos 98.11; (d) tidak termasuk dalam daf tar barang dan bah an pada dokumen "Tanda Sah Surat Keterangan Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal"; atau (e) tidak memenuhi ketentuan lain dalam Bab ini; diklasifikasikan pada pos tarif . . . masmg-masmg yang sesuai dalam Bab 1 sampai dengan Bab 97. (b) transferred to another party; (c) not included in heading 98.04 to heading 98.11; (d) not included in the list of goods and materials on the document "Tanda Sah Surat Keterangan Verifikasi lndustri Dalam Rangka Pemanfaatan Skema Khusus Penyediaan Barang dan Bahan Bagi Industri Galangan Kapal Untuk Pembangunan Kapal"; or (e) not fulfill the provisions of this Chapter; are classified in their respective headings m Chapter 1 to Chapter 97. implemented in accordance with the provisions of customs legislation. laksana 3.- Provisions regarding the import barang governance of goods as dalam stipulated in Notes 1 and 2 di atas Notes 2 above shall be 3.- Ketentuan mengenai tata impor terhadap sebagaimana diatur Catatan 1 dan Catatan dilaksanakan sesuai keten tuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. -- 13 of 13 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Other 10/2024. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
This regulation is effective from February 15, 2024, and amends the previous regulation No. 26/PMK.010/2022.