Peraturan ini telah dicabut dan tidak lagi berlaku.
No. 33 of 2002
© 2026 KBLI.CO.ID. Hak cipta dilindungi.
Ringkasan plain-English atas substansi peraturan dan dampaknya pada operasi PT PMA.
This regulation establishes a framework for the control and supervision of sea sand exploitation in Indonesia. It aims to mitigate environmental damage caused by unregulated mining activities, protect local fishermen and aquaculture, and enhance the economic value of sea sand. The regulation seeks to ensure that exploitation activities are conducted sustainably and in accordance with national laws.
This regulation affects various entities involved in the mining, transportation, and trade of sea sand, including individuals and legal entities (badan hukum). It is particularly relevant to businesses in the mining, fisheries, and maritime sectors, as well as local governments in coastal areas.
- Pasal 2 outlines that control and supervision of sea sand exploitation must be integrated and coordinated according to applicable laws. - Pasal 5 details the responsibilities of the Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut (Team for Control and Supervision of Sea Sand Exploitation), which includes coordinating national policies and monitoring compliance with environmental standards. - Pasal 12 mandates exporters to report their export activities quarterly to relevant authorities. - Pasal 13 requires all entities involved in sea sand exploitation to prepare an environmental maintenance and recovery plan. - Pasal 15 emphasizes the need to maintain the ecological functions of marine ecosystems and prevent pollution. - Pasal 17 requires holders of mining permits to install production monitoring devices on their vessels.
- Pasir laut (sea sand): Sand located in Indonesian waters that does not contain significant amounts of mineral elements. - Pengusahaan pasir laut (sea sand exploitation): Economic activities including mining, dredging, transportation, and export of sea sand. - Kuasa Pertambangan (Mining Authority): A permit granted to individuals or entities to conduct mining activities. - Zonasi wilayah pesisir dan laut (coastal and marine zoning): Guidelines for the utilization of coastal and marine space.
This regulation became effective on May 23, 2002. It replaces the previous Presidential Instruction No. 2 of 2002 regarding the control of sea sand mining. Transitional provisions allow existing mining permits to remain valid but require alignment with new zoning and volume regulations within three months of the regulation's enactment.
The regulation references several laws, including Law No. 11 of 1967 on Mining, Law No. 9 of 1985 on Fisheries, and Law No. 23 of 1997 on Environmental Management, indicating that it operates within a broader legal framework governing natural resource management and environmental protection in Indonesia.
Pasal dan poin operasional yang paling sering dirujuk dalam praktik.
Pasal 2 establishes that control and supervision of sea sand exploitation must be conducted in a coordinated manner according to applicable laws.
Pasal 5 outlines the duties of the Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut, including policy coordination and monitoring compliance with environmental standards.
Pasal 12 mandates that exporters report their sea sand export activities quarterly to local authorities and the supervisory team.
Pasal 13 requires all entities involved in sea sand exploitation to develop a plan for environmental maintenance and recovery.
Pasal 15 emphasizes the obligation to maintain marine ecosystem functions and prevent pollution.
Klasifikasi usaha Indonesia yang secara eksplisit dirujuk atau diatur oleh peraturan ini.
Klik kode untuk melihat profil KBLI lengkap — risiko, kepemilikan asing, perizinan, dan biaya pendirian.
Teks lengkap diekstrak dari PDF resmi (17K karakter). Untuk dispute hukum, rujuk sumber resmi JDIH BPK di tautan bawah.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut, yang selama ini berlangsung tidak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut, keterpurukan nelayan dan pembudidaya ikan, serta jatuhnya harga pasir laut; b. bahwa untuk mencegah dampak negatif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melindungi dan memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir umumnya, serta memperbaiki nilai jual pasir laut, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut; c. bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut masih diselenggarakan secara sektoral sehingga penegakan hukum belum terkoordinasi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831); 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299); 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); -- 1 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 5. Undang-… 5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612); 8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647); 9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687); 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENGUSAHAAN PASIR LAUT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : 1. Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. -- 2 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2. Pengusahaan… 2. Pengusahaan pasir laut adalah kegiatan ekonomi yang meliputi usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan dan ekspor pasir laut. 3. Kuasa Pertambangan adalah izin yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. 4. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. 5. Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. 6. Zonasi wilayah pesisir dan laut adalah arahan pemanfaatan ruang pesisir dan laut. Pasal 2 Pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut meliputi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan, pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil pengusahaan pasir laut, dan pencegahan perusakan laut yang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 3 Upaya pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan di lokasi penambangan dan selama pengangkutan pasir laut. BAB II KELEMBAGAAN Pasal 4 (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. (2) Susunan Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari : -- 3 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ketua... Ketua : Menteri Kelautan dan Perikanan; Wakil Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan; Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 3. Menteri Kehutanan; 4. Menteri Keuangan; 5. Menteri Perhubungan; 6. Menteri Luar Negeri; 7. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 8. Menteri Negara Lingkungan Hidup; 9. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 10. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 11. Gubernur yang wilayahnya penghasil pasir laut; 12. Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut; Sekretaris : Pejabat Eselon I dari Departemen Kelautan dan Perikanan. (3) Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Pasal 5 (1) Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas: 1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan nasional di bidang pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut; 2. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut untuk kegiatan pengusahaan pasir laut; -- 4 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 3. mengkoordinasikan... 3. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana volume pasir laut yang dapat ditambang dan diekspor secara nasional setiap tahun, dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan laut, dan keseimbangan pasokan dan permintaan serta kepentingan masyarakat daerah; 4. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana pemanfaatan dan pengelolaan dana pengendalian, pengawasan, dan pengamanan pengusahaan pasir laut; 5. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pemanfaatan dana pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut serta dana pemberdayaan masyarakat pesisir, dan melakukan monitoring, evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan pedoman; 6. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan pedoman pelaksanaan operasi pengawasan dan pengamanan di lokasi penambangan dan selama pengangkutan; 7. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kesesuaian antara zonasi wilayah pesisir dan laut dengan pemberian kuasa pertambangan dan izin pekerjaan pengerukan; 8. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan operasi bersama pengawasan dan pengamanan; 9. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pertambangan; 10. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengerukan; 11. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap ekspor dan hasil pengusahaan pasir laut; 12. melakukan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap kondisi ekosistem pesisir dan laut akibat pengusahaan pasir laut dan pemulihan kualitas lingkungan; 13. melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian perizinan keimigrasian terhadap orang asing yang terkait dengan pengusahaan pasir laut; 14. mengevaluasi peraturan perundang-undangan dari masing-masing sektor terkait dalam rangka optimalisasi pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut; 15. merekomendasikan penyediaan anggaran dan belanja untuk pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut bagi sektor terkait sesuai ketentuan peraturan -- 5 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam... (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut menyelenggarakan fungsi : a. pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut; b. penyusunan ketentuan dan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengusahaan pasir laut; c. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan pasir laut. (3) Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut dapat menunjuk badan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan kualifikasi tertentu untuk membantu pelaksanaan kegiatan pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Pasal 6 (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut membentuk Kelompok Kerja sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diketuai oleh Pejabat Eselon I dari Departemen Kelautan dan Perikanan dengan anggotanya yang terdiri atas para Pejabat Eselon I atau yang setingkat dari masing-masing departemen dan instansi terkait dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut. (3) Tata Cara penyelenggaraan kegiatan Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) serta pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. BAB III ZONASI DAN VOLUME PENGUSAHAAN PASIR LAUT Pasal 7 (1) Zonasi wilayah pesisir dan laut ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan setelah berkonsultasi dengan instansi terkait di Pusat, Gubernur dan -- 6 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Volume... (2) Volume pasir laut yang dapat diekspor ditetapkan secara nasional oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang wilayahnya penghasil pasir laut sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Kuasa Pertambangan Pasir Laut dan Izin Kerja Keruk wajib disesuaikan dengan zonasi wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan volume pasir laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). BAB IV PERDAGANGAN EKSPOR Pasal 8 (1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya. (2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. Pasal 9 (1) Ekspor pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan persetujuan ekspor dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan. (2) Dalam hal penerbitan persetujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan menunjuk Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur dan/atau Bupati/Walikota wajib melaporkan penerbitan persetujuan ekspor kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan setiap bulan. -- 7 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (4) Perorangan... (4) Perorangan atau badan hukum yang akan melaksanakan ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat penetapan sebagai Eksportir Pasir Laut (EPL) oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota yang wilayahnya penghasil pasir laut. Pasal 10 Penerbitan persetujuan ekspor oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya masing-masing dilakukan dengan mempertimbangkan volume pasir laut yang diperbolehkan untuk ditambang dan diekspor secara nasional setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) serta rencana produksi dan ekspor perusahaan. Pasal 11 Persetujuan ekspor yang telah diterbitkan tidak dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. BAB V KEWAJIBAN DALAM PENGUSAHAAN PASIR LAUT Pasal 12 Eksportir yang telah mendapat persetujuan ekspor sesuai dengan ketentuan yang berlaku wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan ekspor pasir laut kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota, Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian dan perdagangan serta Ketua Tim Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut setiap 3 (tiga) bulan sekali. Pasal 13 (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan usaha pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pesisir dan laut. (2) Besarnya biaya pemeliharaan dan pemulihan lingkungan ekosistem pasir dan laut serta tata cara pemungutannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. -- 8 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 14… Pasal 14 Setiap Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan di lokasi penambangan kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dan/atau instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di daerah yang bersangkutan. Pasal 15 (1) Setiap usaha pertambangan dan/atau pengerukan pasir laut wajib memelihara kelestarian fungsi ekosistem laut serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan ekosistem laut yang ditimbulkannya. (2) Apabila di dalam wilayah dan/atau kawasan Kuasa Pertambangan pasir laut terdapat benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam, maka seluruh kegiatan dalam wilayah dan/atau kawasan dimana lokasi kapal tersebut tenggelam dihentikan. Pasal 16 (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat pesisir. (2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibebankan kepada orang dan/atau badan hukum yang melakukan pengusahaan pasir laut. Pasal 17 (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memasang alat pantau produksi pada kapal yang telah didaftarkan. (2) Nakhoda kapal wajib mengaktifkan dan memelihara alat pantau produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya. -- 9 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Pasal 18… Pasal 18 Setiap pelanggaran atas kewajiban dalam pengusahaan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 (1) Ketentuan mengenai penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) serta volume pasir laut yang dapat dieksploitasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Presiden ini ditetapkan. (2) Sebelum ada ketentuan dan/atau petunjuk operasional tentang penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut serta volume pasir laut yang dapat diekspor secara nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kegiatan pengusahaan pasir laut dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada Keputusan Presiden ini. (3) Izin Kuasa Pertambangan dan Izin Kerja Keruk yang telah dikeluarkan sebelum Keputusan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan penetapan zonasi wilayah pesisir dan laut serta volume pasir laut. Pasal 20 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengendalian Penambangan Pasir Laut dinyatakan tidak berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Presiden ini -- 10 of 11 -- PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22… Pasal 22 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2002 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG KESOWO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 61 -- 11 of 11 --
Untuk pekerjaan kepatuhan dan dispute, rujuk teks asli Bahasa Indonesia.
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
tentang BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PERIKANAN DAN KELAUTAN - PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN
Emerhub adalah penyedia jasa korporat berlisensi di Indonesia. Kami menangani pendirian PT PMA, pengajuan NIB OSS, izin sektoral, LKPM, dan semua kepatuhan yang dipicu oleh Keppres 33/2002. Dapatkan penawaran spesifik untuk situasi Anda.
Format sitasi untuk legal brief, paper akademik, atau artikel jurnalisme.
Pasal 17 requires mining permit holders to install production monitoring devices on registered vessels.
Pasal 7 states that coastal and marine zoning must be established by the Minister of Marine Affairs and Fisheries in consultation with relevant authorities.
Pasal 19 allows existing mining permits to remain valid but requires compliance with new zoning and volume regulations within three months.